JALAN ASPAL

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN
PEKERJAAN JALAN ASPAL
1
A. SPESIFIKASI UMUM PEKERJAAN JALAN
P A S A L 1
SYARAT – SYARAT UMUM PEKERJAAN
DAN RUANG LINGKUP
A. RUANG LIGKUP PEKERJAAN
Adapun Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana
adalah :
1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN LATASIR CLASS A (SS.A)
B. SYARAT – SYARAT UMUM
1. Ukuran yang paling penting dari bagian-bagian pekerjaan dan
lain-lain seperti yang tertera dalam gambar dan bestek.
2. Kontraktor bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan
pekerjaan ini sesuai gambar rencana dan atau petunjuk Direksi
Teknis Pekerjaan.
3. Kontraktor berkewajiban memberitahukan kepada Direksi Teknis
Pekerjaan apabila akan memulai suatu pekerjaan yang baru
dan harus mencocokkan ukuran umum pekerjaan ini seperti
dalam gambar, bestek serta detailnya.
4. Kontraktor tidak boleh membetulkan keliruan-keliruan yang
mungkin terdapat pada gambar, bestek atau detail pekerjaan
ini sebelum dibicarakan dengan Direksi Teknis Pekerjaan.
5. Selama priode mobilisasi pada saat dimulainya kontrak,
Kontraktor diwajibkan untuk melaksanakan survey lapangan

2
yang lengkap terhadap kondisi fisik yang ada dan sesuai
dengan petunjuk Direksi Teknis Pekerjaan.
6. Untuk kelancaran pelaksanaan, Kontraktor harus menyediakan :
a. Tenaga kerja / tenaga ahli yang cukup memadai dengan
jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
b. Alat-alat bantu seperti pompa air, alat-alat pengangkut dan
peralatan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan.
P A S A L 2
M O B I L I S A S I
Cakupan kegiatan mobilisasi yang diperlukan untuk kontrak ini
akan tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus
dilaksanakan, sebagaimana yang ditentukan di bagian-bagian lain
dari Dokumen Kontrak dan secara umum akan sesuai dengan hal-
hal sebagai berikut :
1. Persyaratan Mobilisasi Untuk Semua Kontrak
a. Mobilisasi dari semua staf pelaksana dan semua pekerja
yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian
pekerja kontrak.
b. Mobilisasi dan pemasangan peralatan konstruksi dari suatu
lokasi asalnya ketempat yang digunakan, bila ketentuan ini
sebagai bagian dari pengadaan cakupan kontrak.
2. Pihak Kontraktor bila diperlukan memperkuat struktur yang ada
untuk memperlancar gerakan dari peralatan mesin atau

3
material dari Kontraktor, sesuai persyaratan dari spesifikasi ini.
Pekerjaan mobilisasi dari daerah kerja ( site ) yang dilaksanakan
oleh pihak Kontraktor pada akhir kontrak, termasuk
membongkar kembali seluruh instalasi, peralatan konstruksi dan
pihak Kontraktor diharuskan untuk melaksanakan pekerjaan
perbaikan dan penyempurnaan pada daerah kerja ( site )
sehingga kondisinya sama dengan keadaan sebelum pekerjaan
dimulai.
3. Program mobilisasi harus menetapkan waktu dari semua
kegiatan mobilisasi yang berlaku dan tambahan informasi
berikut ini harus dimasukkan pula :
a. Rencana pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi
saat ini dari seluruh peralatan yang terdaftar dalam jadwal
yang dimasukkan bersama penawaran, bersama cara
pengangkutan yang di usulkan untuk dipakai dan jadwal
tibanya ditempat kerja.
b. Selama priode mobilisasi pada saat dimulainya kontrak,
Kontraktor diwajibkan untuk melaksanakan survey lapangan
yang lengkap terhadap kondisi fisik yang ada dan sesuai
dengan petunjuk Direksi Teknis Pekerjaan.
4. Bilamana mata pembayaran mobilisasi tidak terdapat dalam
cakupan kontrak maka tidak ada pembayaran tersendiri untuk
mobilisasi, biaya untuk pekerjaan ini dianggap sudah termasuk
dalam harga satuan untuk semua mata pembayaran lainnya
termasuk dalam kontrak.

4
5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Kontraktor
menerima Surat Perintah Kerja (SPK), Kontraktor harus
memasukkan rencana detail kepada Direksi Teknis Pekerjaan
mengenai prosedur mobilisasi.
P A S A L 3
PERSETUJUAN DIREKSI/PENGAWAS
Kecuali dinyatakan lain, semua gambar, dokumen, contoh bahan
Jalan dan hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Direksi Teknis
Pekerjaan/Pengawas harus di ajukan kepada pengawas pelaksanaan
pekerjaan, misalnya pengunaan agregat atau bahan lainya yang
diperlukan untuk pekerjaan jalan ASPAL.
P A S A L 4
BUKU HARIAN, PELAPORAN & DOKUMENTASI
1. Kontraktor wajib menyediakan Buku Harian ditempat pekerjaan.
Segala kejadian yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan
harus dicatat setiap harinya.
Catatan tersebut meliputi antara lain :
a. Banyaknya (volume) kerja yang dilaksanakan setiap harinya.
b. Hari yang dimanfaatkan untuk bekerja dan yang tidak.
c. Semua bahan jalan yang datang yaitu terdiri dari bahan
yang digunakan untuk pekerjaan, bahan yang diterima dan
bahan yang ditolak.

5
d. Kemajuan dari pekerjaan (Time Schedule/Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi target dan yang
dapat terealisir).
e. Semua kejadian ditempat pekerjaan yang menyangkut
pelaksanaan pekerjaan.
2. Buku harian tersebut harus ditandatangani bersama antara
Kontraktor Pelaksana dan Direksi Teknis/Pengawas Lapangan
Harian (PLH) sebagai tanda persetujuan. Apabila terjadi
perbedaan pendapat, maka masing-masing dapat
mengajukan persoalan yang ada kepada Direksi
Harian/Supervisi Engineer (SE) untuk dapat penyelesaian.
3. Selain Buku Harian, Kontraktor juga harus menyediakan Buku
Direksi, dimana kegunaannya adalah untuk mencatat semua
instruksi Direksi yang ditandatangani oleh Direksi.
4. Kontraktor harus mengirimkan contoh dari seluruh material yang
hendak digunakan dengan data pengujian yang memenuhi
seluruh sifat material yang di syaratkan oleh Direksi Teknis
Pekerjaan.
5. Kontraktor harus mengirim gambar terinci dari seluruh bekisting
yang digunakan. Dan harus memperoleh persetujuan Direksi
Teknis Pekerjaan sebelum memulai setiap pekerjaan bekisting.
6. Kontraktor harus memberitahu Direksi Teknis Pekerjaan secara
tertulis paling sedikit 24 jam sebelum bermaksud memulai
melakukan pencampuran atau penghamparan aspal, seperti
yang disyaratkan.

6
7. Kontraktor diharuskan membuat Dokumentasi Kemajuan Proyek
fisik secara berbeda dalam bentuk foto di serahkan pada Direksi
sebanyak 3 set.
8. Foto-foto harus menunjukan medan lokasi proyek sebelum
pekerjaan dimulai 0% dan pada saat pekerjaan dilaksanakan
dan sesudah pekerjaan dinyatakan selesai 100%.
9. Negatif foto dari pemotretan menjadi milik pemberi Tugas dan
setiap orang ingin mendapatkan positifnya harus dengan
persetujuan Direksi.
P A S A L 5
JAM KERJA DI LAPANGAN
DAN JAMINAN KESELAMATAN KERJA
1. Kontraktor diberi kebebasan untuk mengatur jam kerjanya
sendiri.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan pada malam hari,
Kontraktor harus menyediakan / menyiapkan segala sesuatu
yang diperlukan, misalnya penerangan lampu dan sebagainya
demi kesempurnaan pekerjaan atas tanggungan biaya
Kontraktor dan atas persetujuan dan pengawasan Direksi Teknis
Pekerjaan.
3. Jaminan Keselamatan Kerja Dan Kesehatan
 Pelaksana menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat
pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) yang selalu

7
dalam keadaan siap digunakan di lapangan untuk mengatasi
segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja
di lapangan.
 Bilamana terjadi musibah atau kecelakaan dilapangan yang
memerlukan perawatan serius, pelaksana harus segera
membawa korban ke Rumah Sakit terdekat dan melaporkan
kejadian tersebut kepada Direksi Kegiatan atau Pemberi Tugas.
 Pelaksana menyediakan air minum yang bersih dan cukup,
serta memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas
dan pekerja, baik yang berada dibawah kekuasaannya
maupun yang berada dibawah Pihak Ketiga, dan untuk tamu-
tamu proyek yang meninjau lapangan pekerjaan.
 Pelaksana menyediakan air bersih dan WC yang layak bagi
semua petugas dan pekerja lapangan.
 Selain untuk menjaga keamanan, membuat tempat
penginapan bagi para pekerja tidak diperkenankan berada di
lapangan pekerjaan, kecuali untuk para pekerja yang
didatangkan dari luar daerah dan dengan ijin tertulis dari Direksi
Kegiatan atau Pemberi Tugas.
 Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan
para pekerja, diberikan Pelaksana sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
P A S A L 6
PEKERJAAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memenuhi syarat karena tidak
sesuai dengan gambar atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS),

8
maka atas perintah Direksi Teknis Pekerjaan/Pengawas Lapangan
pihak Kontraktor Pelaksana harus membongkarnya dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh Direksi Teknis Pekerjaan/Pengawas
Lapangan dan memperbaiki kembali atas tanggungan biaya pihak
Kontraktor.
P A S A L 7
SUSUNAN PERSONIL DILAPANGAN
Didalam pelaksanaan pekerjaan jalan, kontraktor harus membuat
susunan struktur pekerja di lapangan, baik dari pengawas lapangan,
mandor, kepala tukang dan lain – lain, seperti keterangan dibawah ini
:
a. Pelaksana menetapkan seorang kuasanya di lapangan atau biasa
disebut Pelaksana, yang cakap untuk memimpin dan bertanggung
jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan. Penetapan ini
harus dikuatkan dengan surat pengangkatan resmi dari
Pelaksana ditujukan kepada Direksi Kegiatan atau Pemberi Tugas.
b. Selain Direksi Kegiatan atau Pemberi Tugas, Pelaksana memberikan
tembusan surat kepada susunan Organisasi Lapangan lengkap
dengan nama dan jabatannya masing-masing.
c. Bila kemudian hari menurut pendapat Direksi Kegiatan atau
Pemberi Tugas, Pelaksana kurang mampu melaksanakan tugasnya,
maka Pelaksana akan memberitahu secara tertulis untuk
mengganti Pelaksana.
d. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat
pemberitahuan, Pelaksana harus sudah menunjuk Pelaksana

9
baru atau ia sendiri sebagai penanggung jawab perusahaan
yang akan memimpin pelaksanaan.
P A S A L 8
MATERIAL, ALAT DAN PENYIMPANAN
1. Bahan / material yang digunakan dalam pekerjaan ini harus :
a. Memenuhi spesifikasi dan standart yang berlaku.
b. Sesuai dengan ukuran, kebutuhan, tipe dan mutu yang
disyaratkan dalam gambar atau pasal lain dari spesifikasi ini
atau yang secara khusus disetujui secara tertulis oleh Direksi
Teknis Pekerjaan.
2. Material harus disimpan sedemikian rupa sehingga mutunya
terjamin dan terpelihara. Tempat penyimpanan dilapangan
harus bebas dari tumbuhan dan sampah, bebas dari genangan
air dan bila perlu permukaannya ditinggikan sesuai dengan
petunjuk dari Direksi Teknis Pekerjaan dilapangan.
3. Semua material yang dipakai dalam proyek/pekerjaan, harus
mendapat persetujuan Direksi Teknis Pekerjaan sebelum
digunakan, meskipun material tersebut telah dinyatakan dapat
diterima pada waktu didatangkan ke lapangan.
4. Setiap kerugian dan kerusakan yang disebabkan karena tidak
disetujuinya material yang digunakan oleh Direksi Teknis
Pekerjaan/Pengawas Lapangan menjadi tanggungan
Kontraktor.

10
5. Direksi Teknis Pekerjaan/Pengawas Lapangan mempunyai
kebebasan dan wewenang untuk menolak salah satu atau
semua material dan metode pelaksanaan yang tidak sama
kwalitas dan sifatnya seperti contoh-contoh yang telah disetujui
dan kontraktor harus segera memindahkan bahan-bahan atau
membongkar pekerjaan yang dimaksud atas tanggungannya.
6. Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan, baik berupa
alat-alat kecil maupun yang besar, harus disediakan oleh
Pelaksana dalam keadaan baik dan siap pakai sebelum
pekerjaan fisik bersangkutan dimulai antara lain :
 Tandem Roller
 Tongkat Kontrol Ketebalan Hamparan
 Kuali Penggoreng Aspal
 Peralatan penerangan untuk keamanan dan kerja lembur.
 Kereta Dorong, dll
P A S A L 9
BAHAN-BAHAN/MATERIAL JALAN ASPAL
1. A i r
a. Air yang digunakan dalam campuran, dalam perawatan,
atau pemakaian lainnya harus bersih, dan bebas dari benda
yang mengganggu seperti minyak, garam, asam, basa, gula
atau bahan organik. Air yang diketahui dapat diminum

11
dapat digunakan tanpa pengujian. Bilamana timbul
keraguan keraguan atas mutu air maka harus diadakan
pengujian air, atau mengadakan pengujian kuat tekan
mortar dengan memakai air tersebut dan dengan memakai
air suling. Air dapat digunakan bilamana kuat tekan mortar
dengan air tersebut pada umur 7 hari dan 28 hari minimum
90 % kuat tekan mortar dengan air suling.
b. Kontraktor harus melakukan pengaturan untuk memperoleh
atau melakukan penyimpanan yang cukup dilapangan
untuk digunakan pada saat mengaduk dan mengeringkan
aspal serta pada proses perawatan aspal yang baru dicor
(proses curring).
c. Jika ada, air ini dapat diperoleh dari sumber sumur dalam
(artesis) dilokasi proyek, apabila Kontraktor menggunakan
sumber ini, maka seluruh biayanya menjadi tanggungan
Kontraktor.
2. Agregat Kasar/Kerikil
a. Agregat kasar untuk aspal dapat berupa kerikil sebagai hasil
disintegrasi alami dari batuan batuan atau berupa batu
pecah yang diperoleh dari pemecahan batu batu pada
umumnya. Yang dimaksud dengan agregat kasar adalah
agregat-agregat yang besar butirnya lebih dari 5 mm yaitu
kerikil/gravel.

12
b. Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang keras dan
tidak berpori. Agregat yang mengandung butir-butir pipih
hanya dapat dipakai apabila jumlah butir-butir pipih tersebut
tidak melampaui 20 % dari berat agregat keseluruhannya.
Butir-butir agregat kasar harus bersifat kekal, artinya tidak
pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca seperti terik
matahari dan hujan.
c. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1 %
(ditentukan terhadap berat kering) yang artinya dengan
lumpur adalah bagian-bagian yang dapat melalui ayakan
0,063 mm. Apabila kadar lumpur melampaui dari 1 % maka
agregat harus dicuci.
d. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat
merusak aspal, seperti zat yang bersifat reaktif alkali.
e. Besar butir agregat maksimum tidak boleh lebih dari 1/5
(seperlima) jarak terkecil antara bidang bidang samping dari
cetakan, 1/3 (sepertiga) dari tebal plat Jalan atau ¾ (tiga
perempat) dari jarak bersih minimal diantara batang-batang
atau berkas-barkas kayu. Penyimpangan dari pembatasan
ini diijinkan apabila menurut penilaian Pengawas Ahli. Cara-
cara pengaspalan adalah sedemikian rupa sehingga
menjamin tidak terjadi sarang-sarang kerikil.
f. Untuk seluruh pekerjaan aspal agregat kasar harus
memenuhi persyaratan gradasi yang ditentukan dalam BS
882, 1201, Part 2, Table 1, untuk saringan 40 mm – 5mm, 20

13
mm – 5 mm, ukuran nominal atau syarat dalam N I atau
dalam tebel berikut ini dari JIS.
Prosentase Terhadap Berat Yang Lolos Saringan (JIS A 1002
sieve):
Ukuran
Agregat
Ukuran Saringan ( mm )
50 40 30 25 20 15 10 5 2,5
40 – 50 % 100 95-100 35-70 10-30 0-5
25 – 5 % 100 95-100 30-70 0-10 0-5
Apabila dalam analisa gradasi menunjukan kekurangan
ukuran agregat tertentu yang dapat mempengaruhi
kerapatan, Direksi Teknis Pekerjaan/Pengawas Lapangan
dapat memberi petunjuk kepada Kontraktor untuk
menambah kekurangan ukuran agregat tertentu tersebut
diatas.
Kerapatan berbagai kelas aspalakan ditentukan oleh Direksi
Teknis Pekerjaan/Pengawas Lapangan setelah dilakukan uji
coba dilapangan. Kerikil dari batu pecah haruslah keras,

14
tidak lapuk, bersih dan tidak mengandung clay (tanah liat)
atau pelapukan batuan. Batuan tersebut harus dipecah
untuk mendapatkan ukuran yang disyaratkan dengan jenis
crusher (alat pemecah batu) yang disetujui. Bubuk atau
partikel halus lolos saringan 5 mm harus dipisahkan dan kalau
dikehendaki Direksi Teknis Lapangan/Pengawas Lapangan
harus dicuci secara seksama.
3. Agregat Halus / Pasir
a. Pasir yang digunakan dapat berupa pasir alam hasil dari
disintegrasi alami bantuan atau dapat berupa hasil
pemecahan batu dengan alat mekanis
b. Agregat harus terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras.
Butir-butir agregat halus harus bersifat kekal. Artinya tidak
pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca seperti terik
matahari dan hujan.
c. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5 %
( ditentukan terhadap berat kering ) yang diartikan dengan
bagian-bagian yang dapat melalui ayakan 0,063 mm.
Apabila kadar lumpur melalui 5 % maka agregat halus harus
dicuci.
d. Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk
semua mutu aspal kecuali dengan petunjuk-petunjuk dari
lembaga pemeriksa bahan-bahan yang diakui.
e. Pasir yang dipergunakan harus lolos saringan seperti yang
tertera pada tabel berikut ini :

15
Prosentase Terhadap Berat Yang Lolos Saringan (JIS A 1102
sieve) :
10 5 2,5 1,2 0,6 0,3 0,15
P
rosentase( %) 100 90-100 80-90 50-90 25-65 10-35 2-10
S
aringan( m
m)
U
kuranS
aringan
Pasir dari pecahan batu dapat ditambahkan pada pasir alami
untuk memperoleh pasir dengan gradasi yang memenuhi
syarat. Pasir dari pecahan batu saja dapat dipakai hanya atas
persetujuan Direksi Teknis Pekerjaan/Pengawas Lapangan.
4. Apal
Latasir atau lapis tipis aspal pasir merupakan lapis penutup
permukaan perkerasan yang terdiri atas agregat halus atau
pasir atau campuran keduanya, dan aspal keras yang
dicampur, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas
pada temperatur tertentu. Spesifikasi Latasir telah
dikembangkan sejak tahun 1983, yaitu dengan diterbitkannya
pedoman berupa buku Petunjuk Pelaksanaan Lapis Tipis Aspal
Pasir, yang dikembangkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
dengan No. 02/PT/B/1983. Selanjutnya dikembangkan pula
standar nasional yaitu SNI 03-6749-2002, yang selanjutnya pula
dilakukan revisi untuk lebih menyempurnakan secara substansial

16
dan memenuhi kebutuhan dalam pekerjaan pembangunan
jalan.
Latasir terdiri atas 2 kelas: Latasir kelas A atau SS-1 (Sand
Sheet-1) dengan ukuran nominal butir agregat atau pasir 9,5
mm, dan Latasir kelas B atau SS-2 (Sand Sheet-2) dengan
ukuran nominal butir agregat atau pasir 2,36 mm. Pada
umumnya tebal nominal minimum untuk Latasir A dan Latasir B
masing-masing 2,0 cm dan 1,5 cm dengan toleransi ± 2,0 mm.
Latasir pada umumnya digunakan untuk perencanaan jalan
dengan lalu lintas tidak terlalu tinggi (≤ 500.000 SST), tetapi dapat
pula digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan
sementara pada lalu lintas yanglebih tinggi. Standar ini
merupakan revisi dari SNI 03-6749-2002, Spesifikasi bahan lapis
tipis aspal pasir(Latasir), yang acuan awalnya diambil dari The
Asphalt Institute, Specification Series-1 (SS-1) yang telah
dimodifikasi berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan di
Pusat LitbangJalan danJembatan, Bandung.
5. Bahan–bahan lain
a. Semua bahan – bahan yang akan dipakai dan belum
disebutkan disini akan ditentukan pada waktu penjelasan
pekerjaan (aanwijzing) atau pada saat pelaksanaan
pekerjaan.
b. Semua bahan – bahan yang dimasukan dan dipakai harus
ditunjukkan terlebih dahulu kepada pengawas untuk
diperiksa guna mendapatkan izin pemakaiannya.

17
c. Semua bahan – bahan yang tidak ditunjukan kepada
pengawas atau ditolak oleh pengawas tidak dibenarkan
pemakaiannya.
d. Pemakaian bahan – bahan yang tidak sesuai dengan yang
ditentukan harus dibongkar dan kerugian yang
ditimbulkannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pemborong.
Tidak tersedianya bahan – bahan yang akan dipakai dipasang
dengan ini dinyatakan tidak dapat sebagai alasan terhentinya /
tertundanya pelaksanaan pekerjaan.

18
PASAL 10
PEKERJAAN PAPAN NAMA PROYEK
1. Papan nama proyek dibuat dari kayu meranti atau sejenisnya
kayu kelas II yang dilapisi tripleks yang berisi informasi tentang
kegiatan/proyek ( ilustrasi 1 ).
2. Bentuk dan ukuran papan nama proyek adalah :
Ukuran : sesuai instruksi direksi.
Tinggi :Bagian bawah papan nama proyek minimal 80 cm
dari Permukaan tanah.
3. Papan Nama proyek diletakkan pada tempat yang mudah
dilihat.
Contoh sebagai berikut :
Ilustrasi 1
DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
………………………………………….
KEGIATAN : …………………………………………
PEKERJAAN : …………………………………………
LOKASI : …………………………………………
PERENCANA : CV / PT ………………………………….
PEMBORONG : CV / PT ………………………………….
SPMK / KONTRAK …………………………………………
NILAI KONTRAK : …………………………………………
MASA PELAKSANAAN : …………………………………………
PENGAWAS : CV / PT ………………………………….

19
B. SPESIFIKASI KHUSUS PEKERJAAN JALAN ASPAL
PASAL 1
ASPAL
Aspal untuk bahan lapis tipis aspal pasir (Latasir) dapat
digunakan salah satu dari aspal keras penetrasi 40 atau penetrasi
60, sesuai dengan persyaratan dalam RSNI S-01-2003, aspal
polimer, aspal dimodifikasi dengan aspal batu buton (Asbuton),
atau aspal multigrade, yang memenuhi persyaratan dalam Tabel
1, Tabel 2, Tabel 3 atau Tabel 1.
Tabel 1. Persayaratan Aspal Polimer

20
Tabel 2. Persayaratan Aspal Dimodifikasi Dengan Asbuton
Tabel 3. Persayaratan Aspal Multigrate (Bahan Dasar Aspal Pen 60/70)

21
PASAL 2
BAHAN PENCAMPUR
A. Agregat
a)Agregat halus dari sumber bahan manapun harus terdiri atas
pasir atau hasil pengayakan batu pecah, dan terdiri atas
bahan yang lolos ayakan 2,36 mm (No. 8) sesuai dengan SNI
03-6819-2002;
b)Agregat halus harus merupakan bahan yang bersih, keras,
bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki
lainnya. Batuan induk agregat halus harus mempunyai abrasi
maksimum 40, diuji sesuai dengan SNI 03-2417-1991;
c) Agregat halus untuk Latasir kelas A dan Latasir kelas B boleh
dari kerikil bersih yang dipecah.
Persyaratan mutu pasir lainnya disajikan dalam Tabel 4.

22
B. Bahan pengisi
Bila diperlukan bahan pengisi harus dari semen portland.
Bahan tersebut harus bebas dari bahan yang tidak
dikehendaki;
Debu batu (stone dust) yang ditambahkan harus kering dan
bebas dari gumpalan-gumpalan, dan bila diuji dengan
pengayakan sesuai dengan SNI 03-4142-1996 harus sesuai
dengan persyaratan bahan pengisi untuk campuran
beraspal (SNI 03-6723-2002), yaitu mengandung bahan yang
lolos ayakan 0,279 mm (No. 50) minimum 95% dan lolos
ayakan 0,075 mm (No. 200) minimum 70 % terhadap
beratnya, serta mempunyai sifat non plastis.
PASAL 3
SYARAT PENCAMPURAN
A. Persyaratan Campuran Latasir
1. Gradasi Campuran
Gradasi campuran Latasir harus memenuhi persyaratan dalam
Tabel 5 atau Gambar A1 dalam Lampiran A.

23
2. Sifat-sifat campuran Latasir
Campuran Latasir harus memenuhi sifat-sifat campuran, sesuai
dengan persyaratan dalam Tabel 6:
Lampiran A
(informatif)

24
Gambar 1. Gradasi Latasir
PASAL 4
METODA PEKERJAAN LATASIR
Hal – hal penting dalam pekerjaan ini :
1. Pencapuran Aspal dilapangan
2. Penyemprotan Prime Coat pada permukaan lapisan perkerasan
sebelumnya
LATASIR– atau aspal sand sheet adalah campuran antara pasir
dan aspal yang dicampur dan dipanaskan secara bersamaan di
lapangan menggunakan peralatan sederhana. Pencampuran dan
pemanasan dilakukan pada sebuah wadah lembaran tipis yang
terbuat dari besi yang diletakkan di atas drum minyak yang telah
kosong. Di bawah plat tempat pengadukan dilakukan pemanasan
dengan menggunakan kayu bakar. Komposisi yang tepat dari

25
campuran akan menghasilkan suatu campuran yang mempunyai
kualitas bagus, dan juga untuk memperoleh hasil yang baik harus
dilakukan
pemanasan setiap material secara terpisah sebelum dilakukan
pencampuran. Hal yang paling penting lainnya adalah suhu
pemanasan yang harus dikontrol secara cermat untuk memastikan
kualitas campuran.
1. Penyeprotan Prime Coat Pada Permukaan Lapisan Base Jalan
Sebelum pelaksanaan pengaspalan (latasir) base course jalan
harus di prime terlebih dahulu agar adanya adhesi yang bagus antara
lapisan pengaspalan dengan base course. Material untuk prime coat
adalah aspal yang dipanaskan dan dicampur dengan minyak tanah
dengan komposisi 35-40 %. Campuran untuk prime coat tersebut harus
disemprotkan seara hati-hati dan dikontrol jumlah/kadar
penyemprotannya. Setelah penyemprotan, jalan harus ditutup untuk
lalu lintas yang akan melalui jalan tersebut agar prime coat tersebut
dapat kering dan berfungsi dengan baik.
2. Penghamparan Campuran Latasir
Ketika lapisan prime coat telah kering dan latasir selesai
dicampur tiba saatnya untuk dilaksanakan penghamparan.
Campuran latasir harus ditutup dengan kanvas selama pengangkutan
ke tempat lokasi penghamparan untuk menjaga kualitas campuran
tetap baik, tidak kehilangan suhu dan mencegah terkontaminasi
dengan material lain. Hal penting lainnya adalah menggunakan

26
wadah pengangkut yang mempunyai kondisi bagus untuk
meminimalkan campuran latasir yang tumpah. Penghamparan harus
dimulai dari titik terjauh dari tempat pencampuran aspal. Mal
pembatas yang terbuat dari kayu sangat berguna digunakan untuk
menjaga agar ketika penghamparan campuran menutupi daerah
yang tepat dan mempunyai ketebalan yang sama, dan harus
dipasang pada sisi tepi bagian pengaspalan dan di As jalan.
Penghamparan harus dilaksanakan per setengah bagian lintasan
jalan untuk setiap penghamparannya. Untuk mendapatkan hasil akhir
yang mempuai kualitas yang baik penghamparan campuran latasir
harus dikontrol dengan baik.
3. Pemadatan Latasir
Pemadatan harus dilaksanakan secepatnya setelah
penghamparan, dan untuk hasil yang bagus dilakukan pemadatan
dengan menggunakan mesin penggilas pneumatic double steel drum
roller 6-8 ton. Pastika jumlah lintasan pemadatan mencukupi dan jaga
agar lapisan permukaan aspal tetap basah dengan air selama
pemadatan dilakukan. Setelah dilaksanakan pemadatan permukaan
latasir akan meninggalkan bekas-bekas jejak pemadatan, jalan harus
ditutup terlebih dahulu dari lalu lintas berat antara 1-2 jam untuk
mencegah terjadinya pembebanan berlebih.

27
4 . PEMBERSIHAN JALAN
Pelaksana akan memelihara kebersihan halaman tempat
pekerjaan baik berupa sampah-sampah, gundukan tanah
maupun bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi dan
lain sebagainya.Pembersihan dan kebersihan halaman setelah
proyek selesai sampai dengan penyerahan kedua, menjadi
beban dan tanggung jawab Pelaksana.
C.PEKERJAAN PENYELESAIAN DAN PEMBERSIHAN AKHIR
PASAL 1
Kontraktor wajib meneliti kembali pekerjaan-pekerjaan yang
telah diselesaikan serta mengerjakan pembetulan-pembetulan
kekurangan, perbaikan-perbaikan dan lain-lain yang masih
harus disempurnakan.
PASAL 2
Setelah selesai seluruh pekeriaan, Kontraktor harus
membersihkan daerah kerja antara lain membongkar konstruksi-
konstruksi penolong, perlengkapan-perlengkapan pembantu,
bahan-bahan bekas tak terpakai sampai bersih seluruhnya
sesuai petunjuk Direksi Teknis Pekerjaan/Pengawas Lapangan.

28
PASAL 3
Sisa-sisa bahan bangunan, peralatan dan bangunan yang dibeli
dengan biaya dari Proyek adalah menjadi milik Proyek/Pemberi
Tugas.
D. PERATURAN PENUTUP
PASAL 1
Apabila terdapat pekerjaan yang tidak memenuhi katentuan
yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),
tidak sesuai dengan Gambar atau tidak sesuai dengan Petunjuk
Direksi atau Staf Teknik/Kuasa Pengguna Anggaran, maka
pekerjaan tersebut harus dibongkar dan pembuatannya
kembali seluruhnya menjadi tanggungan Kontraktor.
PASAL 2
FOTO-FOTO
Sewaktu-waktu yang dianggap perlu setiap dari pekerjaan di
buat foto-foto dengan ukuran postcard (3 R) dan ukuran
cabinet satu buah untuk membuat gambar-gambar yang
sedang di laksanankan sesuai dengan jadwal
pekerjaan/schedule yang telah di tentukan. Fase pembuatan
foto-foto dengan lokasi yang tetap sama. Biaya pembuatan
foto-foto tersebut di atas adalah merupakan beban pemborong
sepenuhnya dan tidak disebut dalam harga penawaran berikut

29
album tempat menempel foto-foto untuk diserahkan kepada
Direksi Proyek.
PASAL 3
AS BUILT DRAWING (GAMBAR TERPASANG)
1. Pihak Kontraktor dengan persetujuan Direksi diharuskan
membuat As built Drawing.
2. Pembuatan As Built Drawing tersebut berdasarkan hasil evaluasi
dari pihak Direksi terhadap pekerjaan yang di pasang (Ukuran,
Bentuk, Peil, dan sebagainya).
3. Semua biaya akibat butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas ditanggung
pihak Kontraktor.
PASAL 5
Jika dalam Rencana Kerja dan Syarat Syarat ini belum tercakup
beberapa jenis pekerjaan ataupun persyaratan lainnya, maka
hal tersebut akan diatur dalam Addenda/addendum RKS dan
Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) serta Perintah
Tertulis dan Direksi Teknis Pekerjaan/Pengawas Lapangan atas
persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran pada waktu
pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Demikian Rencana Kerja
dan Syarat Syarat Pekerjaan ini dibuat untuk dipatuhi dan
dilaksanakan.

JALAN ASPAL

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to JALAN ASPAL

Similar to JALAN ASPAL (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

JALAN ASPAL