2. Keterkaitan Pembangunan Kawasan
Perkotaan dan Andalalin
PEMBANGUNAN
WILAYAH PERKOTAAN
PERUBAHAN
PERUNTUKKAN LAHAN
TATA GUNA TANAH
(LAND USE) YANG BARU
PEMBANGUNAN PUSAT
KEGIATAN PERKOTAAN
PENINGKATAN
BANGKITAN LALU
LINTAS
PEMBANGUNAN &
PENINGKATAN SISTEM
TRANSPORTASI
ANALISIS
DAMPAK LALU
LINTAS
3. Maksud Andalalin
Maksud dari pelaksanaan Studi Analisis Dampak Lalu
Lintas (ANDALALIN) adalah untuk dapat
mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh
pembangunan pusat kegiatan atau pengembangan
kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya.
4. Tujuan Andalalin
a. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu
pembangunan kawasan;
b.Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang
diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang
terjadi akibat pengembangan baru;
c. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna
lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses,
serta alternatif peningkatan/perbaikan;
d.Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat
mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan
proyek yang diusulkan;
e. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
5. Kebutuhan Andalalin
Setiap perubahan tata ruang wilayah dan peruntukkan
atau tata guna tanah di wilayah perkotaan, sebelum
penetapan rencana tata ruang wilayah tersebut,
terlebih dahulu wajib dilakukan Andalalin.
Studi Andalalin dalam rangka penetapan perubahan
rencana tata ruang maupun peruntukkan, tata guna
tanah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
yang menetapkan perubahan rencana tata ruang
wilayah.
6. Kebutuhan Andalalin
Setiap pengembangan kawasan/lokasi dan/atau
rencana pembangunan gedung yang dapat
menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang
signifikan terlebih dahulu wajib dilakukan Andalalin.
Studi ANDALALIN merupakan kewajiban
pengembang/ pemrakarsa pembangunan / investor
yang akan melakukan pengembangan / pembangunan
di suatu kawasan tertentu.
7. Penyusun Andalalin
Studi ANDALALIN harus disusun dan/atau disupervisi oleh tenaga
professional dengan tingkat pelatihan dan pengalaman yang memadai
dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan perencanaan
transportasi dan mendapat persetujuan Kepala Instansi yang
berwenang di bidang lalu lintas.
Kualifikasi tenaga ahli penyusun studi Andalalin diusulkan;
Lulus S1, Sarjana Teknik
Telah mendapatkan pelatihan dan lulus dalam penyusunan analisis
dampak lalu lintas yang diselenggarakan oleh instansi berwenang yang
ditunjuk oleh pemerintah/ pemerintah daerah
Memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang dalam bidang transportasi atau lalu-lintas angkutan jalan
atau telah terdaftar dalam tenaga ahli bidang Andalalin pada Instansi
berwenang yang ditunjuk.
8. Sertifikasi Penyusun Andalalin
Tenaga ahli yang melaksanakan studi Andalalin adalah tenaga
ahli transportasi yang memiliki sertifikasi dibidang manajemen
dan rekayasa lalu lintas.
Sertifikasi tenaga ahli transportasi dapat saja dikeluarkan oleh
Asosiasi Ahli Transportasi yang bekerja sama dengan instansi
yang berwenang dibidang lalu lintas dan angkutan.
Dalam hal belum ada ketentuan tentang sertifikasi keahlian
transportasi, maka selambat-lambatnya 3 tahun dari ketentuan
ini diberlakukan, sudah harus diberlakukan sertifikasi keahlian
bagi tenaga ahli penyusun studi Andalalin.
9. Stakeholders
Pengembang wajib mengajukan studi Andalalin ditujukan
kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dan
disampaikan kepada koordinator forum Andalalin.
Forum Andalalin akan melaksanakan pembahasan
terhadap studi Andalalin yang diajukan bersama instansi
lainnya yang tergabung dalam forum Andalalin.
Forum Andalalin dapat memberikan arahan dan perbaikan
untuk penyempurnaan studi Andalalin yang diajukan oleh
pengembang/pemrakarsa pembangunan.
10. Stakeholders
Pengembang/pemrakarsa pembangunan pusat kegiatan
atau pengembangan kawasan, wajib memperbaiki atau
menyempurnakan studi Andalalin sebagaimana yang
diarahkan oleh forum Andalalin tersebut.
Studi Andalalin yang telah dinilai layak oleh forum
Andalalin dalam rapat pembahasan dapat diajukan untuk
mendapatkan rekomendasi dan persetujuan kepada
Menteri/Gubernur/ Bupati atau Walikota.Forum Andalalin
akan melaksanakan pembahasan terhadap studi Andalalin
yang diajukan bersama instansi lainnya yang tergabung
dalam forum Andalalin.
11. Stakeholders
Forum Andalalin dapat memberikan arahan dan perbaikan
untuk penyempurnaan studi Andalalin yang diajukan oleh
pengembang/pemrakarsa pembangunan.
Pengembang/pemrakarsa pembangunan pusat kegiatan
atau pengembangan kawasan, wajib memperbaiki atau
menyempurnakan studi Andalalin sebagaimana yang
diarahkan oleh forum Andalalin tersebut.
Studi Andalalin yang telah dinilai layak oleh forum
Andalalin dalam rapat pembahasan dapat diajukan untuk
mendapatkan rekomendasi dan persetujuan kepada
Menteri/Gubernur/ Bupati atau Walikota.
12. Pelimpahan Kewenangan
Dalam kondisi tertentu, terkait keputusan tentang
Andalalin bagi pusat kegiatan atau pengembangan
kawasan yang berada pada ruas jalan nasional,
Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada
Pemerintah Provinsi.
Pengaturan pelimpahan kewenangan Menteri kepada
Pemerintah Provinsi dalam persetujuan studi
Andalalin ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
13. Kewenangan
No Kewenangan Lokasi Pusat Kegiatan Keterangan
1 Pemerintah Pusat
Pada Jalan Nasional yang berada di
Wilayah Kota Metropolitan,
berpenduduk lebih dari 1.juta jiwa
Menteri /
Kementerian
Perhubungan
2
Pemerintah
Provinsi
Pada Jalan Nasional dan atau Jalan
Provinsi yang berada di Kota-kota
bukan Kota Metropolitan
berpenduduk kurang dari 1 juta jiwa.
Pemerintah
Provinsi
3
Pemerintah
Kabupaten/
Kota
Pada Jalan Kabupaten/Kota dan atau
jalan yang lebih kecil.
Pemerintah
Kabupaten/Kota
14. Keududukan Andalalin Pra
Pembangunan
PENGEMBANG/
PEMRAKARSA PEMBANGUN
PUSAT KEGIATAN
PUSAT KEGIATAN KECIL,
DILUAR KRITERIA ANDALALIN
KRITERIA
ANDALALIN
PERSYARATAN PERIJINAN IMB / PENGEMBANGAN KAWASAN atau IJIN LAINNYA
PROSES IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
PUSAT KEGIATAN DALAM
KRITERIA ANDALALIN
PENGAJUAN
ANDALALIN
Ke Pusat Untuk
Jalan Nasional
Ke Provinsi Untuk
Jalan Provinsi
Ke Pemda Untuk
Jalan Kab/Kota
Rekomendasi Andalalin
Menteri Untuk Jalan
Nasional
Gubernur Untuk
Jalan Provinsi
Bupati/Walikota Untuk
Jalan Kab/Kota
15. Kaitan Andalalin Dengan Amdal
tidak masuk
kriteria AMDAL
dan ANDALALIN
masuk kriteria
ANDALALIN
masuk kriteria
AMDAL
masuk kriteria
AMDAL dan
ANDALALIN
WAJIB
Andalalin
WAJIB
Amdal+Andalalin
WAJIB Amdal TIDAK WAJIB
Amdal+Andalalin
Kriteria
PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN KAWASAN BARU
16. Kedudukan Andalalin Pasca
Pembangunan
PENGAWASAN PELAKSANAAN ANDALALIN SESUAI REKOMENDASI
OK, Ijin
Penggunaan
Bangunan
Teguran
Peringatan
Sanksi Lain
tidak sesuai
sesuai
Hasil
Evaluasi
PENINGKATAN
SISTEM LALIN
PEMBANGUNAN
Fasilitas Akses
REKOMENDASI
ANDALALIN
IJIN PEMBANGUNAN
PUSAT KEGIATAN
17. Jenis dan Tipe Bangunan Wajib
Andalalin
Diwajibkan bagi semua rencana pembangunan atau
pengembangan kawasan yang memenuhi ukuran minimal
sebagaimana tabel di atas, khususnya untuk menilai apakah:
lalu lintas yang akan dibangkitkan oleh proyek pembangunan
mengakibatkan tingkat pelayanan persimpangan dan ruas jalan,
disekeliling kawasan, menjadi lebih rendah dari tingkat
pelayanan rencana;
desain proyek dapat menampung parkir yang memadai atau
sirkulasi untuk menampung lalu lintas mencukupi;
peningkatan lalu lintas atau desain jalan, telah memenuhi
menyangkut aspek keselamatan;
proyek telah menyediakan fasilitas akses angkutan umum,
pejalan kaki atau pesepeda yang memadai.
18. Threshold
No. Jenis Peruntukkan Ukuran Minimal
1. Perumahan dan Permukiman
a. Perumahan sederhana 150 unit
Perumahan menengah-atas 50 unit
b. Rumah susun sederhana 100 unit
Apartemen 50 unit
c. Ruko Luas Lantai keseluruhan 2000m2
2. Perdagangan dan Jasa
a. Pusat perbelanjaan/ritail 1000 m2 luas lantai bangunan
b. Hotel/penginapan 50 kamar/rooms
Hotel dengan tempat pertemuan Wajib ada andalalin
c. Restaurant 100 tempat duduk
d. Rumah sakit 50 tempat tidur
e. Klinik berobat 10 ruang praktek dokter
3. Industri dan pergudangan 2500 m2 luas lantai bangunan
4. Perkantoran 1000 m2 luas lantai bangunan
5. Pendidikan
a. Sekolah/universitas 500 siswa
b. Lembaga kursus Bangunan dengan 50 siswa/waktu
6. Fasilitas transportasi
a. Terminal/pool kendaraan Wajib
b. Bandara/pelabuhan/stasiun Wajib
c. Bengkel kendaraan bermotor 2000 m2 luas lantai bangunan
d. SPBU wajib
7. Bangunan lainnya :
Wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 150 perjalanan baru pada
jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 750 perjalanan baru setiap harinya.
19. Threshold
Diwajibkan bagi setiap rencana pengembangan
kawasan yang memenuhi ukuran minimal
sebagaimana tabel di atas dan merupakan
pengembangan baru dari Rencana Tata Ruang
Kabupaten/Kota (RTRK) sebelumnya.
20. Pelingkupan Daerah Pengaruh
Peruntukan
Lahan
Faktor yang dipertimbangkan
Data yang
diperlukan
Pusat
Perbelanjaan
a. pengembangan daerah
komersial sejenis yang saling
bersaing;
b. Waktu perjalanan; umumnya
maksimum 20 menit.
Distribusi
penduduk
Perkantoran dan
Industri
Waktu perjalanan; umumnya
diasumsikan waktu perjalanan
maksimum 30 menit atau 15 -20
km
Distribusi
penduduk
Permukiman Waktu perjalanan; umumnya
diasumsikan maksimum 30 menit
atau berjarak 15 km
Distribusi
penduduk
21. Format andalalin
Analisis dampak lalu lintas ditinjau kembali oleh pejabat yang
berwenang dapat dipermudah jika laporannya ditulis jelas dan sesingkat
mungkin. Tugas ini dapat lebih mudah jika format tabel dapat digunakan
untuk laporannya.
Oleh sebab itu dianjurkan persyaratan berikut dapat dimasukkan:
•Laporan analisis dampak lalu lintas harus jelas dan singkat.
Gunakan sedapat mungkin tabel-tabel dan gambar-gambar
(bersama dengan catatan penjelasan) untuk presentasi dari hasil
penilaian/penaksiran.
•Laporan akan ditinjau kembali oleh petugas yang terbiasa dengan
analisis dampak lalu lintas, oleh sebab itu tidak perlu untuk
memasukkan penjelasan detail dari metodelogi penilaian. Jika perlu
catatan dapat dimasukkan dalam metode modeling yang digunakan
dalam situasi dimana tersedia metode alternatif.
22. Tahapan andalalin
Peramalan sebaran
pergerakan
Sistem dan posisi pintu
akses pengembangan
Tata Guna Lahan
Masa Sekarang
Master Plan Daerah
Pengembangan/Pembangunan
Pusat Kegiatan
Peramalan bangkitan dan tarikan
daerah pengembangan
Prosedur analisa kondisi sekarang dan
masa mendatang daerah
pengembangan
Peramalan kebutuhan
fasilitas parkir
Kondisi lalu lintas internal
Strategi perencanaan sirkulasi lalu
lintas internal dan fasilitas parkir
Skenario sirkulasi lalu lintas
internal/darurat
Kondisi jaringan jalan sekarang dan
masa mendatang daerah
pengembangan
Kondisi lalu lintas eksternal
Strategi perencanaan sirkulasi lalu
lintas eksternal
Dampak pada
lalu lintas eksternal
Usulan rekomendasi rencana pengaturan lalu lintas terintegrasi
INTERNAL EKSTERNAL
Peramalan kinerja lalu lintas dan
dampak lalu lintas
23. Pengembangan Metodologi.
Pengembang menghubungi Instansi berwenang (forum Andalalin) terkait untuk
membahas usulan pengembangan kawasan.
Batasan minimal analisis yang harus dilakukan dalam menyusun Analisis Dampak
Lalu Lintas ( ANDALALIN ) harus disepakati oleh Instansi yaang berwenang dan
Pengembang yang meliputi sebagai berikut:
a. Definisi kawasan yang akan dikembangkan;
b. Asumsi-asumsi umum untuk Bangkitan Lalu Lintas, Distribusi Perjalanan, Pemilihan
Moda, Pembebanan, Tingkat Pelayanan, dan Manajemen akses yang diperlukan;
c. Batasan Wilayah kajian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disepakati;
d. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
e. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis, terutama untuk pembangunan
kawasan yang bertahap;
f. Periode analisis;
g. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
h. Data demografi eksisting dan masa mendatang, serta tingkat pertumbuhannya;
i. Penggunaan dan pemilihan model untuk ramalan perjalanan;
j. Sumber data untuk memperoleh bangkitan lalu lintas;
k. Koefisien penyesuaian data LHR (sehubungan dengan hari libur, dan hari raya);
24. Bagan alir prosedur pengajuan
Andalalin
Negosiasi dan Pengesahan Dokumen Manajemen & Rekayasa LL
Tugas dan Kewajiban Pengembang-Pemda
EVALUASI - REKOMENDASI
Rencana Pembangunan/Pengembangan Kawasan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas
tidak perlu
ANDALALIN
Proses perijinan selanjutnya
Analisis Kawasan
Pemerintah Membantu
Pengembang
Setuju
Penyusunan Dokumen ANDALALIN Rekomendasi
Manajemen Lalu Lintas
Setuju dengan
perbaikan
Revisi
Ditolak
Penilaian Dokumen Andalalin
Perlu ANDALALIN
Revisi
Ditolak
Setuju
Mengajukan Pengembangan Metodologi
Pembahasan dan Kesepakatan Metodologi oleh
Forum Andalalin
25. Tahapan Analisis
Tahap 1
Tahap 2 ANALISIS KONDISI SAAT INI
Tahap 3 LALU LINTAS DASAR
Tahap 4
apakah tingkat pelayanan
diterima?
Tahap 9 ANALISIS MITIGASI
Tahap 10 AKSES SIRKULASI, LINGKUNGAN & PARKIR
Tahap 11 REVIEW PERIJINAN & REKOMENDASI
Tahap 12 EVALUASI – PENGENDALIAN - PENGAWASAN
26. Cakupan andalalin
Analisis dampak lalu lintas ini sebagaimana undang-undang
sekurang-kurangnya berisi :
Analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya
pengembangan
Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan
dampak
Tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau
pembangun dalam penanganan dampak, dan
Rencana pemantauan dan evaluasi
27. Analisis bangkitan dan tarikan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan
disini adalah analisis terhadap pengembangan atau
pembangunan pusat kegiatan baru yang menimbulkan
gangguan cukup signifikan terhadap jaringan jalan di
wilayah tersebut dalam hal bangkitan dan tarikan lalu
lintas yang ditimbulkan.
28. Simulasi kinerja Lalu Lintas
tanpa dan dengan adanya
pengembangan.
Hal ini memberi arti bahwa simulasi kinerja perlu
digambarkan pada saat kondisi saat ini, sebelum adanya
pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, dan
juga dilakukan simulasi kinerja lalu lintas dengan kondisi
pada saat setelah dilakukannya pembangunan atau
pengembangan pusat kegiatan tersebut dengan prediksi-
prediksi sebagaimana hasil analisis terhadap bangkitan dan
tarikan lalu lintas dan angkutan jalan setelah
dibangun/dikembangkan.
29. Rekomendasi dan rencana
implementasi penanganan
dampak.
Dalam analisis dampak lalu lintas tersebut, setelah
dilakukan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan, diajukan
beberapa usulan-usulan yang perlu diajukan untuk
direkomendasikan dalam merencanakan dan mengatur
implementasi penanganan terhadap dampak lalu lintas yang
ditimbulkan adanya pembangunan atau pengembangan
pusat kegiatan baru tersebut.
30. Tanggung jawab Pemerintah dan
pengembang atau pembangun dalam
penanganan dampak.
Pihak-pihak yang melakukan
pengembangan atau pengembangan pusat
kegiatan baru, dalam hal ini pengembang
atau pemilik properti pusat kegiatan baru
tersebut wajib untuk bertanggung jawab atas
dampak yang ditimbulkan terkait dengan
properti yang dibangunnya. Dalam analisis
dampak lalu lintas tersebut juga harus
dinyatakan bahwa bagian apa saja yang
harus menjadi tanggungjawab pengembang,
untuk mengatasi dampak lalu lintas tersebut.
31. Rencana pemantauan dan
evaluasi.
Operasional dan bagaimana teknis pemantauan dan evaluasi
terhadap manajemen operasional dari sistem lalu lintas dan
angkutan jalan setelah pengembangan dan pembangunan pusat
kegiatan tersebut dilakukan juga harus dinyatakan dalam analisis
dampak lalu lintas yang diajukan.
