2. Sistem Energi merupakan suatu
sistem dasar yang dirancang untuk
perencanaan produksi, konversi,
distribusi, dan penggunaan energi.
Tujuan sistem energi :
Penghematan sumber daya
Penghematan biaya
Managemen penggunaan energi
5. Konsep Sistem Energi Secara
Eksakta
Secara umum, sistem didefinisiskan sebagai
bagian dari semesta yang merupakan fokus kajian
dan lingkungan adalah segala sesuatu di luar
sistem yang bukan kajian.
6. Kebijakan dan Peraturan
Pemerintah
Undang Undang (UU)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Keputusan Presiden (Keppres)
Instruksi Presiden (Inpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Keputusan Menteri (Kepmen)
7. Intrument Kelembagaan
Pembuat kebijakan
◦ Menteri yang bertanggung jawab di bidang
energi mempunyai kewenangan untuk membuat
kebijakan energi nasional
◦ Kebijakan sektoral seperti migas, batubara,
panas bumi, ketenagalistrikan, dan energi baru
terbarukan menjadi tanggung jawab DESDM
◦ Kebijakan sektoral di bidang pengelolaan air
menjadi tanggung jawab Dep. Kimpraswil
◦ Kebijakan sektoral di bidang energi nuklir
menjadi tanggung jawab DESDM, BATAN dan
BAPETEN
◦ Kebijakan sektoral di bidang pengembangan
teknologi energi menjadi tanggung jawab
Menristek
8. ◦ Kebijakan sektoral di bidang lingkungan hidup
menjadi tanggung jawab Kementerian Negara
Lingkungan Hidup
◦ Kebijakan sektoral di bidang transportasi menjadi
tanggung jawab Dep. Perhubungan
◦ Kebijakan sektoral di bidang industri menjadi
tanggung jawab Dep. Perindustrian dan
Perdagangan
◦ Kebijakan sektoral di bidang fiskal menjadi
tanggung jawab Dep. Keuangan
◦ Kebijakan sektoral di bidang otonomi daerah
menjadi tanggung jawab Dep. Dalam Negeri
◦ Kebijakan sektoral di bidang kehutanan menjadi
tanggung jawab Dep. Kehutanan
◦ Kebijakan sektoral di bidang pertanian dan
perkebunan menjadi tanggung jawab Dep.
Pertanian
◦ Kebijakan sektoral di bidang kelautan menjadi
tanggung jawab Dep. Kelautan dan Perikanan
9. Intrument Kelembagaan
Regulator
◦ Keteknikan (Keselamatan dan
Infrastruktur Teknologi)
◦ Bisnis (Komoditi dan Jasa Penunjang)
◦ Batubara
◦ Panas Bumi dan Energi Terbarukan
lainnya (MESDM)
◦ Tenaga Air: (Menteri Kimpraswil)
◦ Nuklir (BAPETEN): UU No. 10/1997
◦ Listrik : UU 20/2002
10. Intrument Kelembagaan
Pelaksana
◦ Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP MIGAS)
◦ Kegiatan Usaha Hilir Migas (BPH Migas)
◦ Industri Nuklir (BATAN): UU 10/1997
Pelaksana pengkajian, penelitian,
pengembangan, dan rekayasa
◦ Menteri ESDM c.q. Balitbang
◦ BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN,
Bakosurtanal, Perguruan Tinggi
11. Intrument Kelembagaan
Pelaku usaha
◦ BUMN
◦ BUMD
◦ BHMN
◦ Swasta
◦ Koperasi
◦ Bentuk Usaha Tetap (Khusus MIGAS)
◦ Swadaya masyarakat
