Dokumen tersebut memberikan gambaran umum mengenai panas bumi di Indonesia. Ringkasannya adalah: Dokumen tersebut membahas tentang definisi panas bumi, sistem panas bumi, skema operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi, risiko pengembangan panas bumi, sistem berkelanjutan panas bumi, time table pengembangan panas bumi 2x55 MW, dan perbandingan emisi pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan pembangkit listrik lainnya

1. KEMENTERIAN ESDM
1
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
DOING BUSINESS IN GEOTHERMALDOING BUSINESS IN GEOTHERMAL
Jakarta, Agustus 2017

2. KEMENTERIAN ESDM
2
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, Tim Penyusun dapat menyelesaikan
penyusunan Buku ”Pengembangan Panas Bumi Indonesia”, dalam bentuk capaian, program,
dan kebijakan, serta rencana pengembangan panas bumi.
Penyusunan buku ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap terkait
pengelolaan panas bumi kepada stakeholders dan dapat menjadi pegangan bagi pengambil
kebijakan. Agar mudah dipahami oleh para pembaca, buku ini disusun secara singkat, padat,
dan sederhana. Buku ini akan selalu diperbarui secara berkala mengikuti dinamika dan
kemajuan pengembangan panas bumi di Indonesia.
Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari yang diharapkan, oleh karena itu
kritik dan saran sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan pada
edisi selanjutnya.
Semoga bermanfaat.
Jakarta, Agustus 2017

3. KEMENTERIAN ESDM
3
OUTLINE
I. Pendahuluan 5
II. Pengembangan Energi Baru Terbarukan 7
III. Gambaran Umum Panas Bumi 11
IV. Potensi Panas Bumi di Indonesia 20
V. Kondisi Saat Ini 24
VI. Regulasi di Bidang Panas Bumi 34
VII. Kebijakan Pengembangan Panas Bumi 38
VIII. Perizinan dan Non Perizinan Sub Sektor Panas Bumi 47
IX. Alur Proses Pengusahaan Panas Bumi 50
X. Investasi Panas Bumi 61
XI. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) 69
Lampiran 73

4. KEMENTERIAN ESDM
4
DOING BUSINESS IN GEOTHERMAL
IPJLPB (56 hari kerja)
(jika menggunakan
kawasan hutan
konservasi)
IPJLPB : (Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Panas Bumi)

5. KEMENTERIAN ESDM
5
I. Pendahuluan

6. KEMENTERIAN ESDM
6
I. PENDAHULUAN
1. Penyediaan energi nasional masih didominasi oleh energi fosil, sementara energi
terbarukan yang low carbon belum banyak dimanfaatkan;
2. Potensi panas bumi Indonesia berupa sumber daya sebesar 11.073 MW dan
cadangan sebesar 17.506 MW sementara pemanfaatan panas bumi tidak langsung
untuk ketenagalistrikan baru mencapai 1.698,5 MW atau sekitar 9,3% dari total
cadangan panas bumi;
3. Energi panas bumi merupakan energi setempat dan memiliki karakteristik yang
berbeda-beda untuk setiap lokasi (site specific);
4. Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)
menetapkan target pangsa energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025,
dimana energi panas bumi ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 5,4% terhadap
konsumsi energi nasional;
5. Program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap II dengan kontribusi panas
bumi sebesar 4.825 MW (Permen ESDM No. 40/2014);
a. Mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke bahan bakar
non minyak dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik melalui
percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi
terbarukan, batubara, dan gas;
b. Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung pembangunan
nasional.

7. KEMENTERIAN ESDM
7
II. Pengembangan Energi Baru Terbarukan
 Bauran Energi Primer Berdasarkan PP No.79/2014 tentang KEN
 Bauran Energi Primer 2025 dan 2050
 Skenario Pengembangan EBT Sesuai KEN

8. KEMENTERIAN ESDM
8
23%
25%30%
22%5%
46%
31%
18%
31%
20%
25%
24%
194
MTOE
405
MTOE
1.031
MTOE
Energi Baru dan Terbarukan
Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
2015 2025 2050
Total Pembangkit
Listrik
51 GW 135 GW 444 GW
Pembangkit EBT
9,6 GW
(19%)
45 GW
(34%)
169 GW
(38%)
II. PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN
BAURAN ENERGI PRIMER BERDASARKAN PP NO. 79/2014 TENTANG KEN
*MTOE: Million Tonnes of Oil Equivalent

9. KEMENTERIAN ESDM
9
Pembangkit EBT 45 GW
Pembangkit Fosil 90 GW
MTOE %
Minyak
bumi
99 24,6%
Gas
bumi
90 22,1%
Batubara 123 30,3%
EBT 93 23,1%
Total 405 100%
2025
Pembangkit
135 GW
Pembangkit EBT 169 GW
Pembangkit Fosil 275 GW
MTOE %
Minyak
bumi
204 19,8%
Gas
bumi
246 23,8%
Batubara 260 25,3%
EBT 321 31,1%
Total 1.031 100%
Pembangkit
444 GW
2050
II. PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN
BAURAN ENERGI PRIMER 2025 DAN 2050
*MTOE: Million Tonnes of Oil Equivalent

10. KEMENTERIAN ESDM
10
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
PLT Arus Laut
PLT Bayu
PLTS
PLTD BBN
PLT Bioenergi
PLTA dan PLTMH
PLTP
KEN
45 GW
169 GW
II. PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN
SKENARIO PENGEMBANGAN EBT SESUAI KEN dan RUEN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050
Panas Bumi 1.439 1.654 1.909 2.134 2.494 3.110 7.242 9.300 13.423 17.546
Air & Mikrohidro 5.024 5.119 5.236 5.491 7.008 7.889 20.960 25.844 35.611 45.379
Bioenergi 1.740 1.886 2.093 2.359 2.674 3.024 5.532 9.651 17.887 26.123
Surya 79 229 429 679 979 1.379 6.379 14.103 29.551 45.000
Angin 7 57 107 207 307 507 1.807 7.167 17.887 28.607
EBT Lainnya 372 1.860 1.860 1.860 1.861 1.863 3.128 3.779 5.081 6.383
Total 8.660 10.804 11.728 12.939 15.807 18.475 45.044 69.843 119.440 169.038
Satuan: MW

11. KEMENTERIAN ESDM
11
III. Gambaran Umum Panas Bumi
 Definisi
 Sistem Panas Bumi
 Skema Operasi PLTP
 Risiko Pengembangan Panas Bumi
 Sistem Berkelanjutan Panas Bumi
 Time Table Pengembangan Panas Bumi 2 x 55 MW
 Perbandingan Emisi PLTP dan Pembangkit Lainnya

12. KEMENTERIAN ESDM
12
III. GAMBARAN UMUM PANAS BUMI
DEFINISI
• PANAS BUMI ATAU GEOTHERMAL ADALAH :
• Berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan thermal yang berarti panas, jadi
secara umum geothermal adalah sumber energi yang berasal dari panas alamiah
di dalam bumi.
• HOCHSTEIN DALAM ENCYCLOPEDIA VOLCANEOUS 2000 :
• Mendiskripsikan sebagai proses transfer panas dari tempat tertentu dari kerak
bumi yang berasal dari sumber panas (heat source) ke permukaan
• BERDASARKAN UU NO. 21/2014 TENTANG PANAS BUMI:
• bahwa energi panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam
air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang
secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.

13. KEMENTERIAN ESDM
13
 Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang terbentuk secara alami di bawah
permukaan bumi;
 Pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi gas
rumah kaca;
 Energi panas bumi bersifat site specific, tidak dapat disimpan, dan juga tidak dapat
ditransportasikan;
 Pengusahaan panas bumi dapat berupa pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak
langsung;
 Tahapan kegiatan usaha panas bumi meliputi Survei Pendahuluan (Penugasan Survei
Pendahuluan (PSP)/Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE)), Penetapan
dan Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), Eksplorasi, Studi Kelayakan,
Eksploitasi, dan Pemanfaatan;
 Survei pendahuluan dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota;
 Menteri melakukan penawaran Wilayah PSP, Wilayah PSPE, dan WKP;
 Pemerintah dapat memberikan penugasan langsung kepada BUMN/BLU untuk
pengembangan panas bumi;
 Izin Panas Bumi diterbitkan oleh Badan Koordinasi Pananaman Modal atas nama
Menteri ESDM.
III. GAMBARAN UMUM PANAS BUMI

14. KEMENTERIAN ESDM
14
SISTEM PANAS BUMI
III. GAMBARAN UMUM PANAS BUMI

15. KEMENTERIAN ESDM
15
SKEMA OPERASI PLTP
Fluida yang diperoleh dari sumur produksi akan dialirkan ke dalam separator untuk dipisahkan antara uap
dan air. Fluida cair (brine) direinjeksikan ke dalam bumi reinjeksi agar sistem panas bumi tetap
berkelanjutan, sedangkan uap dialirkan ke pembangkit untuk memutar turbin untuk menghasilkan listrik.
Listrik tersebut dialirkan menuju transformer dan kemudian ditransmisikan. Uap yang telah melalui turbin
dikondensasikan menjadi air pada kondensor, dan selanjutnya diiinjeksikan ke dalam bumi.
III. GAMBARAN UMUM PANAS BUMI

16. KEMENTERIAN ESDM
16
RISIKO PENGEMBANGAN PANAS BUMI
Pengembangan panas bumi mempunyai beberapa
risiko yang berbeda-beda di setiap tahapan.
Semakin tinggi tahapan pengembangan, risiko
akan semakin kecil. Grafik risiko pengembangan
menunjukkan bahwa pada tahap rekonaisan risiko
pengembangan dapat mencapai 100 %.
Selanjutnya pada tahap Survei Detil, risiko
pengembangan akan turun hingga 60% dan pada
tahap pengeboran sumur Landaian Suhu tingkat
risiko pengembangan akan turun menjadi 50%.
Pada tahap pengeboran eksplorasi, pengeboran
sumur pertama akan menurunkan risiko menjadi
40% dan pengeboran sumur kedua akan
menurunkan risiko menjadi 30%. Selanjutnya
pengeboran sumur ketiga hingga kelima akan
semakin memperkecil risiko pengembangan
menjadi hanya sebesar 20%.
Sumber: S. Sudarman
III. GAMBARAN UMUM PANAS BUMI

17. KEMENTERIAN ESDM
17
BERTAHAP, sistem tertutup dan BERKELANJUTAN,
menjaga keseimbangan fluida dan panas

?
?
?
?
Impermeabel clay
cap alteration
Energi Panas Bumi bersumber dari energi
panas yang terkandung dalam perut bumi
dan pada umumnya berasosiasi dengan
keberadaan gunung api. Air yang bersumber
diantaranya dari hujan, akan meresap ke
dalam batuan di bawah tanah hingga
mencapai batuan reservoir. Air ini kemudian
terpanaskan oleh magma yang menjadi
sumber panas utama sehingga berubah
menjadi air panas atau uap panas (fluida
thermal) dengan kisaran temperatur 240-
310 OC.
Fluida thermal tersebut dapat digunakan
untuk membangkitkan energi listrik dengan
cara melakukan pengeboran (drilling) dan
mengalirkan fluida thermal untuk
menggerakkan turbin dan memutar
generator sehingga dihasilkan energi listrik.
Fluida thermal selanjutnya diinjeksikan kembali
ke dalam reservoir melalui sumur reinjeksi untuk
menjaga keseimbangan fluida dan panas
sehingga sistem panas bumi berkelanjutan.
III. GAMBARAN UMUM PANAS BUMI

18. KEMENTERIAN ESDM
18
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7
0. Sosialisasi dan Perizinan
1. HoA /PPA
2. Survai, UKL/UPL, Jln & Cluster
3. Bor E/P/R + Uji produksi
4. FS, Amdal & Lahan
5. EPC (PLTP + PH, Fasprod)
6. Uji Coba & Commisioning
Produksi 30 thn
TIME TABLE PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2 x 55 MW
III. GAMBARAN UMUM PANAS BUMI
11055

19. KEMENTERIAN ESDM
19
Ramah Lingkungan
(CO2 Panas Bumi = 1.5% Batubara, 2.7% Gas)
Sumber: IGA Paper
PERBANDINGAN EMISI PLTP DAN PEMBANGKIT LAINNYA
Pengembangan 250 MWe dalam (1000 Ton / Tahun)
Residu
Coal
(desulfurization)
Gas
(combine cycle)
Panas Bumi
CO2 1,700 973 26
SO2 4.1 0.003 0
NOx 2.4 1.4 0
Lumpur 168 0 0
Abu 60 0 0
III. GAMBARAN UMUM PANAS BUMI

20. KEMENTERIAN ESDM
20
IV. Potensi Panas Bumi di Indonesia
 Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia
 Sebaran Potensi Panas Bumi Per Pulau
 Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Negara-Negara Dunia

21. KEMENTERIAN ESDM
21
IV. POTENSI PANAS BUMI INDONESIA

22. KEMENTERIAN ESDM
22
Sumber : Badan Geologi Kementerian ESDM, 2016
*) Status : Juni 2017
NO PULAU
JUMLAH
LOKASI
ENERGI POTENSI (MWE)
TERPASANGSUMBER DAYA CADANGAN
SPEKULATIF HIPOTETIS TERDUGA MUNGKIN TERBUKTI
1 Sumatera 97 2.893 1.935 5.097 930 917 342
2 Jawa 73 1.410 1.689 3.949 1.373 1.865 1.224
3 Bali 6 70 22 122 110 30 0
4 Nusa Tenggara 27 225 409 848 0 15 12,5
5 Kalimantan 14 152 17 13 0 0 0
6 Sulawesi 78 1.221 314 1.242 80 140 120
7 Maluku 33 560 91 775 0 0 0
8 Papua 3 75 0 0 0 0 0
TOTAL 331 6.596 4.477 12.046 2.493 2.967 1.698,5 *)
11.073 17.506
IV. POTENSI PANAS BUMI INDONESIA
SEBARAN POTENSI PANAS BUMI PER PULAU

23. KEMENTERIAN ESDM
23
PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI DI NEGARA – NEGARA DUNIA
CATATAN:
• DUNIA BARU MEMANFAATKAN 9,92 % (11,7 GW) DARI POTENSI PANAS BUMI YANG ADA (119,3 GW);
• INDONESIA MENEMPATI URUTAN KEDUA DARI SISI POTENSI PANAS BUMI ATAU 24,77 %;
• INDONESIA BERADA DI PERINGKAT KETIGA DARI SISI PEMANFAATAN PANAS BUMI (14,47 %);
• FILIPINA MERUPAKAN NEGARA PALING OPTIMUM MEMANFAATKAN PANAS BUMI (46,75 %) DAN BANYAK PLTP BERADA DI AREA CAGAR ALAM;
• JEPANG LEBIH BANYAK MENGGUNAKAN SUMBER PANAS BUMINYA UNTUK PEMANFAATAN LANGSUNG.
Sumber: IGA Paper dengan modifikasi
NO NEGARA POTENSI (MW)
KAPASITAS TERPASANG
(MW)
RASIO
1 AMERIKA SERIKAT 30.000 25,15 % 3.450 29,40% 11,5 %
2 FILIPINA 4.000 3,35 % 1.870 15,93% 46,75 %
3 INDONESIA 28.579 24,77 % 1.698,5 14,47% 5,94 %
4 SELANDIA BARU 3.650 3,06 % 1.005 8,56% 27,53 %
5 MEKSIKO 4.600 3,86 % 1.017 8,67% 22,1 %
6 ITALIA 3.270 2,74 % 916 7,80% 28,01 %
7 ISLANDIA 5.800 4,86 % 665 5,67% 11,47 %
8 KENYA 15.000 12,58 % 594 5,06% 3,96 %
9 JEPANG 23.400 19,62 % 519 4,42% 2,22 %
JUMLAH 119.263,5 100 % 11.734,5 100 % 9,92 %
IV. POTENSI PANAS BUMI INDONESIA

24. KEMENTERIAN ESDM
24
V. Kondisi Saat Ini
 Capaian Kinerja Bidang Panas Bumi
 Kapasitas Terpasang PLTP
 Sebaran Kapasitas Terpasang PLTP
 Road Map Panas Bumi
 Peta Rencana Pengembangan 70 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP)
 Status Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP)
 Kondisi Penyediaan Listrik & Pengembangan Panas Bumi di Indonesia Timur

25. KEMENTERIAN ESDM
25
Potensi Panas Bumi
Wilayah Kerja Panas Bumi
Regulasi (2017)
70 WKP
• Eksisting 19 WKP
• Baru 51 WKP
Resources 11.073 MW
Reserves 17.506 MW
Badan Geologi, Desember 2016
• PP 7 Tahun 2017  Pemanfaatan Tidak Langsung
• Permen ESDM No. 21/2017  Limbah Lumpur
dan Sumur Bor
• Permen ESDM No. 23/2017  Bonus Produksi
• Peraturan Menteri ESDM No. 36/2017  PSP dan
PSPE
• Peraturan Menteri ESDM No. 37/2017  WKP
Kapasitas Terpasang
1.698,5 MW
• 12 PLTP pada 10 WKP
• Pemanfaatan 9,3% dari cadangan
panas bumi Indonesia
Produksi Listrik
5,98 GWh
• 51% dari target 11,6 GWH di
tahun 2017 (data per Juni 2017)
PNBP
Investasi
USD 0,44 Miliar
• 39,6% dari target USD 1,104 M di
tahun 2017 (data per Juni 2017)
Rp 0,25 Triliun
• 37,6 % dari target Rp 0,66 Triliun
di tahun 2017 (data per Juni 2017)
Produksi Uap
44,50 Juta Ton
• 51% dari target 86,72 Juta Ton
di tahun 2017 (data per Juni
2017)
V. KONDISI PANAS BUMI

26. KEMENTERIAN ESDM
26
CAPAIAN KINERJA SEKTOR PANAS BUMI TAHUN 2017
Telah ditetapkan 70 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP)
yang terdiri dari:
 19 WKP Eksisting
 51 WKP setelah UU No .27/2003
V. KONDISI PANAS BUMI
2013 2014 2015 2016 2017*
867
756
886
933
256
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
1.698,5
670
KAPASITAS TERPASANG (MW)
1.858,5
2013 2014 2015 2016 2017*
5.5 5.49
5.68 5.86
7.31
SETARA PRODUKSI MINYAK (JUTA SBM)
9,25
PRODUKSI LISTRIK (GWh)
2013 2014 2015 2016 2017*
9,332
9,651 9,964
10,632
5,989
11.658
REALISASI INVESTASI (JUTA USD)
2013 2014 2015 2016 2017*
349
594
877
1,133
437
1.104
REALISASI PNBP (MILYAR RUPIAH)
PENETAPAN WKP

27. KEMENTERIAN ESDM
27
KAPASITAS TERPASANG PLTP PER JUNI 2017
No. WKP, Lokasi PLTP
Pengembang/
Operator
Kapasitas Turbin
Kapasitas Total
(MW)
1 Sibayak – Sinabung, SUMUT Sibayak
PT. Pertamina
Geothermal Energy
1 x 10 MW;
2 MW(monoblok)
12
2 Cibeureum – Parabakti, JABAR Salak
Chevron Geothermal
Salak, Ltd
3 x 60 MW;
3 x 65,6 MW
377
3 Pangalengan, JABAR
Wayang
Windu
Star Energy
Geothermal Wayang
Windu
1 x 110 MW;
1 x 117 MW
227
Patuha PT Geo Dipa Energi 1 x 55 MW 55
4 Kamojang – Darajat, JABAR
Kamojang
PT. Pertamina
Geothermal Energy
1 x30 MW;
2 x 55 MW;
1 x 60 MW;
1 x 35 MW
235
Darajat
Chevron Geothermal
Indonesia, Ltd
1 x 55 MW;
1 x 94 MW;
1 x 121 MW
270
5 Dataran Tinggi Dieng, JATENG Dieng PT. Geo Dipa Energi 1 x 60 MW 60
6 Lahendong – Tompaso, SULUT Lahendong
PT. Pertamina
Geothermal Energy
6 x 20 MW 120
7 Waypanas – LAMPUNG Ulubelu
PT. Pertamina
Geothermal Energy
4 x 55 MW 220
8 Ulumbu - NTT Ulumbu PT. PLN (Persero) 4 x 2,5 MW 10
9 Mataloko - NTT Mataloko PT. PLN (Persero) 1 x 2,5 MW 2,5
10 Sibual-Buali - SUMUT Sarulla Sarulla Operation Ltd. 1 x 110 MW 110
TOTAL 1.698,5
V. KONDISI PANAS BUMI

28. KEMENTERIAN ESDM
28
PLTP SIBAYAK: 12 MW
PLTP SARULLA: 110 MW
PLTP GUNUNG SALAK: 377 MW
PLTP WAYANG WINDU: 227 MW
PLTP KAMOJANG: 235 MW
PLTP DARAJAT: 270 MW
PLTP DIENG: 60 MW
PLTP LAHENDONG: 120 MW
PLTP ULUBELU: 220 MW
PLTP ULUMBU: 10 MW
PLTP MATALOKO: 2,5 MW
PLTP PATUHA: 55 MW
SEBARAN KAPASITAS TERPASANG PER JUNI 2017
V. KONDISI PANAS BUMI

29. KEMENTERIAN ESDM
29
ROAD MAP PANAS BUMI
V. KONDISI PANAS BUMI
*Asumsi: Filipina (1.870 MW) dan Amerika (3.450 MW) tidak mengalami penambahan kapasitas
0 37
110
7.5 60 35
205 215 165 220
866
450
858
650
1,175
999
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
-
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TambahanKapasitas(MW)
RencanaKapasitas(MW)
Rencana Kapasitas Tambahan Kapasitas
Kapasditas Terpasang (per Juli 2017) :
1.698,5 MW Penambahan kapasitas
terpasang 2017 terdiri dari:
1.PLTP Ulubelu Unit 4 (55 MW) (COD
25 April 2017)
2.PLTP Karaha Unit 1 (30 MW)
3.PLTP Sorik Marapi (Modular, 20 MW)
4.PLTP Sarulla Unit 2 (110 MW)
Indonesia
peringkat ke-2
dunia melampaui
Filipina
Indonesia
peringkat ke-1
dunia melampaui
Amerika

30. KEMENTERIAN ESDM
30
RENCANA PENGEMBANGAN PANAS BUMI SAMPAI TAHUN 2025
Road map pengembangan panas bumi s.d. Tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel berikut:
Rencana
Pengembangan
Status April
2017
Rencana Pengembangan (MW)
Total
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tambahan
Kapasitas (MW)
1,698.5 35 205.0 215.0 195.0 235.0 291.0 350.0 755.0 280.0 968.0 2,375.0 7,241.5
Investasi (Juta
USD)
6,794 140 820 860 780 940 1,164 1,400 3,020 1,120 3,872 9,500 28,966
Serapan Tenaga
Kerja (Orang)
5,096 105 615 645 585 705 873
1,050
2,265 840 2,904 7,125 21,725
Setara Produksi
Minyak
(BOE/YEAR)
7,310,581 150,645 882,349 925,390 839,307 1,011,473 1,252,505 1,506,449 3,249,625 1,205,159 4,166,407 10,222,331 31,168,426
CO2 Reduction 10,177,140 209,714 1,228,327 1,288,246 1,168,409 1,408,082 1,743,625 2,097,144 4,523,839 1,677,715 5,800,101 14,230,620 43,389,909
Target pengembangan panas bumi tersebut dapat dicapai
dengan catatan diperlukan:
1. Adanya regulasi yang harmonis antar sektor (KESDM,
Kehutanan, Keuangan, Pemerintah Daerah, dll);
2. Penyederhanaan perizinan di sektor panas bumi;
3. Pemberian insentif untuk pengembangan panas bumi (tax
holiday, pembebasan bea masuk impor dan PPN, dll);
4. Mengoptimalkan potensi panas bumi pada lapangan-lapangan
besar khususnya WKP yang dikelola PGE;
5. Harga listrik dari panas bumi sesuai dengan keekonomian
pengembangan lapangan;
6. Adanya kebijakan perbankan nasional yang mendukung.
Keterangan:
1 MW = USD 4 Juta
1 MW = 3 Orang Tenaga Kerja
1 SBM = 1,628.2 KWh
Penurunan Emisi CO2 = Produksi Listrik (MWh) x Faktor
Emisi Jaringan
Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sistem Kelistrikan
Faktor Emisi (tonCO2/MWh)
2010 2011 2012 2013
Sistem Interkoneksi Jawa - Madura - Bali 0,730 0,778 0,823 0,855
Sistem Interkoneksi Sumatera 0,749 0,724 0,687 0,668
Sistem Interkoneksi Sulawesi Utara,
Tengah, dan Gorontalo 0,332 0,480 0,600 0,737
Maluku, Nusa Tenggara dan Papua 0,800 0,717
V. KONDISI PANAS BUMI

31. KEMENTERIAN ESDM
31
NAD 3 WKP
 Jaboi: 10 MW
 Seulawah Agam: 110 MW
 Gn.Geureudong: 55 MW
NAD 3 WKP
 Jaboi: 10 MW
 Seulawah Agam: 110 MW
 Gn.Geureudong: 55 MW
SUMUT 5 WKP
 Sibayak – Sinabung: -
 Sibual – Buali: 220 MW (Sarulla 1); 220 MW
(Sarulla 2)
 Sipaholon Ria-ria: 20 MW
 Sorik Marapi: 240 MW
 Simbolon Samosir: 110 MW
SUMUT 5 WKP
 Sibayak – Sinabung: -
 Sibual – Buali: 220 MW (Sarulla 1); 220 MW
(Sarulla 2)
 Sipaholon Ria-ria: 20 MW
 Sorik Marapi: 240 MW
 Simbolon Samosir: 110 MW
JAMBI 2 WKP
 Sungai Penuh: 145 MW
 Graho Nyabu: 110 MW
JAMBI 2 WKP
 Sungai Penuh: 145 MW
 Graho Nyabu: 110 MW
SUMSEL 3 WKP
 Lumut Balai: 285 MW
 Rantau Dedap: 220 MW
 Danau Ranau: 40 MW
SUMSEL 3 WKP
 Lumut Balai: 285 MW
 Rantau Dedap: 220 MW
 Danau Ranau: 40 MW
SUMBAR 3 WKP
 Gn Talang-Bukit Kili: 20 MW
 Liki Pinangawan: 220 MW
 Bonjol: 60 MW
SUMBAR 3 WKP
 Gn Talang-Bukit Kili: 20 MW
 Liki Pinangawan: 220 MW
 Bonjol: 60 MW
BENGKULU 3 WKP
 Tmbg Sawah-Hululais: 340 MW
 Kepahiang: 110 MW
 Tanjung Sakti: 55 MW
BENGKULU 3 WKP
 Tmbg Sawah-Hululais: 340 MW
 Kepahiang: 110 MW
 Tanjung Sakti: 55 MW
LAMPUNG 5 WKP
 Gn.Rajabasa: 220 MW
 Sekincau: 220 MW
 Waypanas – Ulubelu: -
 Danau Ranau: 110 MW
 Way Ratai: 55 MW
LAMPUNG 5 WKP
 Gn.Rajabasa: 220 MW
 Sekincau: 220 MW
 Waypanas – Ulubelu: -
 Danau Ranau: 110 MW
 Way Ratai: 55 MW
JABAR 10 WKP
Cibeureum–Parabakti: -
Cibuni: 10 MW
Cisolok Cisukarame: 45 MW
Gn. Tampomas: 45 MW
Gn. Tgkuban Perahu: 60 MW
Kamojang: 55 MW
Darajat: 270 MW
Karaha Cakrabuana: 50 MW
Pangalengan: 110 MW (Patuha)
Pangalengan: 173 MW (Wayang
Windu unit 3&4)
G. Ciremai: 110 MW
Gn. Gede Pangrango: 55 MW
Gn. Galunggung: 110 MW
JABAR 10 WKP
Cibeureum–Parabakti: -
Cibuni: 10 MW
Cisolok Cisukarame: 45 MW
Gn. Tampomas: 45 MW
Gn. Tgkuban Perahu: 60 MW
Kamojang: 55 MW
Darajat: 270 MW
Karaha Cakrabuana: 50 MW
Pangalengan: 110 MW (Patuha)
Pangalengan: 173 MW (Wayang
Windu unit 3&4)
G. Ciremai: 110 MW
Gn. Gede Pangrango: 55 MW
Gn. Galunggung: 110 MW
JATENG 6 WKP
 Baturaden: 180 MW
 Dataran Tinggi Dieng: 265 MW
 Guci: 55 MW
 Gn. Ungaran: 55 MW
 Candi Umbul Telomoyo: 55 MW
 Gunung Lawu : 110 MW
JATENG 6 WKP
 Baturaden: 180 MW
 Dataran Tinggi Dieng: 265 MW
 Guci: 55 MW
 Gn. Ungaran: 55 MW
 Candi Umbul Telomoyo: 55 MW
 Gunung Lawu : 110 MW
BALI 1 WKP
 Tabanan: 65 MW
BALI 1 WKP
 Tabanan: 65 MW
NTB 2 WKP
 Hu'u Daha: 20 MW
 Sembalun: 20 MW
NTB 2 WKP
 Hu'u Daha: 20 MW
 Sembalun: 20 MW
NTT 5 WKP
 Atadei: 10 MW
 Sokoria: 30 MW
 Ulumbu: 40 MW (unit 5)
 Mataloko: 20 MW
 Oka Ile Ange: 10 MW
 Gunung Sirung: 5 MW
NTT 5 WKP
 Atadei: 10 MW
 Sokoria: 30 MW
 Ulumbu: 40 MW (unit 5)
 Mataloko: 20 MW
 Oka Ile Ange: 10 MW
 Gunung Sirung: 5 MW
MALUKU 1 WKP
 Tulehu: 20 MW
 Wapsalit: -
MALUKU 1 WKP
 Tulehu: 20 MW
 Wapsalit: -
MALUT 4 WKP
 Jailolo: 20 MW
 Songa Wayaua: 10 MW
 Gn.Hamiding: 20 MW
 Telaga Ranu: 5 MW
MALUT 4 WKP
 Jailolo: 20 MW
 Songa Wayaua: 10 MW
 Gn.Hamiding: 20 MW
 Telaga Ranu: 5 MW
SULUT 2 WKP
 Kotamobagu: 80 MW
 Lahendong-Tompaso: 50 MW
SULUT 2 WKP
 Kotamobagu: 80 MW
 Lahendong-Tompaso: 50 MW
GORONTALO 1 WKP
 Suwawa: 20 MW
GORONTALO 1 WKP
 Suwawa: 20 MW
SULTENG 2 WKP
 Marana: 20 MW
 Bora Pulu: 40 MW
SULTENG 2 WKP
 Marana: 20 MW
 Bora Pulu: 40 MW
JATIM 7 WKP
 Blawan – Ijen: 110 MW
 Gn. Iyang Argopuro: 55 MW
 Telaga Ngebel: 165 MW
 Arjuno Welirang: 110 MW
 Gunung Pandan: 40 MW
 Gunung Wilis: 20 MW
 Songgoriti: 20 MW
JATIM 7 WKP
 Blawan – Ijen: 110 MW
 Gn. Iyang Argopuro: 55 MW
 Telaga Ngebel: 165 MW
 Arjuno Welirang: 110 MW
 Gunung Pandan: 40 MW
 Gunung Wilis: 20 MW
 Songgoriti: 20 MW
Keterangan:
Program FTP II dan 35 GW
Program FTP II
Program 35 GW
SULAWESI TENGGARA 1 WKP
 Lainea: 20 MW
SULAWESI TENGGARA 1 WKP
 Lainea: 20 MW
BANTEN 2 WKP
 Kaldera Danau Banten: 110 MW
 G. Endut: 40 MW
BANTEN 2 WKP
 Kaldera Danau Banten: 110 MW
 G. Endut: 40 MW
V. KONDISI PANAS BUMI

32. KEMENTERIAN ESDM
32
70 WKP
(7.521,5 MW)
Telah Beroperasi:
10 WKP (1.698,5 MW)
Rencana Pengembangan (1.153 MW)
1. Sibayak (12 MW)
2. Ulubelu (220 MW)
3. Cibeureum-Parabakti (377 MW)
4. Pangalengan (282 MW)
5. Kamojang-Darajat (505 MW)
6. Dieng (60 MW)
7. Lahendong-Tompaso (120 MW)
8. Ulumbu (10 MW)
9. Mataloko (2,5 MW)
10.Sibual-Buali (110 MW)
PRODUKSI:
10 WKP (1.698,5 MW)
Rencana Pengembangan
(1.153 MW)
EKSPLORASI:
21 WKP (1.915 MW)
EKSPLOITASI:
8 WKP (1.135 MW)
1.Sungai Penuh (145 MW)
2.Lumut Balai (285 MW)
3.Hululais (340 MW)
4.Karaha Cakrabuana (50 MW)
5.Cibuni (10 MW)
6.Tabanan (65 MW)
7.Tulehu (20 MW)
8.Muaralaboh (220 MW)
EKSPLORASI & EKPLOITASI:
29 WKP ( 3.050 MW)
PERSIAPAN
PENUGASAN/LELANG WKP:
30 WKP (1.510 MW)
Proses Tanda Tangan PPA/PJBL:
8 WKP (430 MW)
1. Gn. Talang - B. Kili (20 MW)
2. Gn. Lawu (110 MW)
3. Way. Ratai (55 MW)
4. Candi Umbul Telomoyo (55 MW)
5. Gn. Arjuno Welirang (110 MW)
6. Songa Wayaua (10 MW)
7. Tangkuban Perahu (60 MW)
8. Atedai (10 MW)
PROSES PENERBITAN IPB:
1 WKP (110 MW)
1. Seulawah Agam (110 MW)
Telah Tanda Tangan PPA/PJBL
13 WKP (1.485 MW)
1. Gn. Rajabasa (220 MW)
2. Rantau Dedap (220 MW)
3. Blawan-Ijen (110 MW)
4. Gn.Ungaran (55 MW)
5. Telaga Ngebel (165 MW)
6. Baturaden (180 MW)
7. Guci (55 MW)
8. Kaldera Danau Banten (110 MW)
9. Cisolok Sukarame (45 MW)
10. Tampomas (45 MW)
11. Sorik Marapi (240 MW)
12. Jaboi (10 MW)
13. Sokoria (30 MW)
V. KONDISI PANAS BUMI

33. KEMENTERIAN ESDM
33
KETERANGAN
2016 2025
Rasio Elektrifikasi
Kapasitas Terpasang
Kebutuhan Listrik
Biaya Pokok Penyediaan Listrik (BPP)
Sumberdaya / Cadangan Panas Bumi
Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP)
KONDISI PENYEDIAAN LISTRIK &
PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI
INDONESIA TIMUR
GORONTALO
2016 2025
87,66% 100%
84,1 MW 509,1 MW
154 MW 532 MW
Rp. 1.696 / 12,75 USD cents
140 MW/ 20 MW
WKP Suwawa: 20 MW
SULUT
2016 2025
91,31% 100%
393 MW 1.487 MW
491 MW 1.094 MW
Rp. 1.696 / 12,75 USD cents
128 MW/ 880 MW
WKP Kotamobagu: 80 MW
WKP Lahendong-Tompaso:
70 MW
MALUT
2016 2025
98,08% 100%
88,7 MW 468,7 MW
93 MW 224 MW
Rp. 2.305/ 17,32 USD cents
197 MW/ 580 MW
WKP Jailolo: 40 MW
WKP Songa Wayaua: 5 MW
WKP Gn.Hamiding: 20 MW
WKP Telaga Ranu: 5 MW
SULTRA
2016 2025
74,47% 100%
233,9 MW 852,9 MW
256 MW 767 MW
Rp1.078/ 8,10 USD cents
225MW/ 93MW
WKP Lainea: 20 MW
SULSEL
2016 2025
92,09% 100%
1.366,9 MW 5.921,9 MW
2.963 MW 7.371 MW
Rp1.078/ 8,10 USD cents
280MW/ 189MW
BELUM ADA WKP
NTB
2016 2025
77,22% 100%
359,7 MW 1.553,7 MW
796 MW 2.371 MW
Rp. 1.821/ 13,68 USD cents
6 MW/ 169 MW
WKP Hu'u Daha: 20 MW
WKP Sembalun: 20 MW
NTT
2016 2025
58,93% 100%
290,7 MW 1.027,7 MW
306 MW 1.275 MW
Rp. 2.332/ 17,52 USD cents
628MW/ 694MW
WKP Atadei: 5 MW
WKP Sokoria: 30 MW
WKP Ulumbu: 40 MW (unit 5)
WKP Mataloko: 20 MW
WKP Oka Ile Ange: 10 MW
WKP Gunung Sirung: 10 MW
MALUKU
2016 2025
87,12% 100%
151,4MW 687,4 MW
208 MW 793 MW
Rp. 2.305/ 17,32 USD cents
454MW/ 195MW
Tulehu: 20 MW
Wapsalit
PAPUA BARAT
2016 2025
88,24% 100%
129,8 MW 493,8 MW
530 MW 734 MW
Rp. 1.802/ 13,54 USD cents
75 MW/ 0 MW
BELUM ADA WKP
SULBAR
2016 2025
78,65% 100%
8,4 MW 433,4 MW
126 MW 353 MW
Rp1.078/ 8,10 USD cents
369 MW / 32 MW
BELUM ADA WKP
SULTENG
2016 2025
79,9% 100%
338,2 MW 933,2 MW
355 MW 936 MW
Rp. 1.696 / 12,75 USD cents
367MW / 394 MW
WKP Marana: 20 MW
WKP Bora Pulu: 40 MW

34. KEMENTERIAN ESDM
34
VI. Regulasi di Bidang Panas Bumi
 Daftar Regulasi di Bidang Panas Bumi
 Permen ESDM No. 12 Tahun 2017

35. KEMENTERIAN ESDM
35
VI. REGULASI DI BIDANG PANAS BUMI
1. Undang-undang No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah No. 28/2016 Tentang Bonus Produksi;
3. Peraturan Pemerintah No. 7/2017 Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
4. Peraturan Presiden No. 22/2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 9/2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Pemerintah No. 79/2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Presiden No. 4/2010 Tentang Penugasan kepada PT. PLN untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik
Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas;
8. Peraturan Menteri:
 Peraturan Menteri ESDM No. 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
 Peraturan Menteri ESDM No. 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
 Peraturan Menteri ESDM No. 21/2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Pemboran Panas Bumi
 Peraturan Menteri ESDM No. 23/2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas
Bumi
 Peraturan Menteri ESDM No. 36/2017 Tentang Tata Cara PSP dan PSPE Panas Bumi;
 Peraturan Menteri ESDM No. 37/2017 Tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
 Peraturan Menteri ESDM No. 44/2016 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi
Panas Bumi
 Peraturan Menteri ESDM No. 17/2014 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 Peraturan Menteri ESDM No. 40/2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Bumi serta Transmisi Terkait;
 Peraturan Menteri ESDM No. 11/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;

36. KEMENTERIAN ESDM
36
6,51
B-B
6,51
B-B
6,54
B-B
6,52
B-B
6,62
B-B
7,77
max 7,77
8,07
max 8,07
10,39
max 10,39
BPP Regional
 Pembelian dari PLTP dan PLTSa
 B-B (Kesepakatan Para Pihak)
1
2
3
4
5
6
7
8
5
5
5
5
5
5
9,28
max 9,28
10,14
max 10,14
13,66
max 13,66
12,43
max 12,43
9,04
Max 9,04
10,20
max 10,20
12,75
max 12,75
8,10
max 8,10
17,52
max 17,52
13,68
max 13,68
17,32
max 17,32
13,54
max 13,54
7,86
max 7,86
Wilayah kelistrikan:
1.Nanggroe Aceh Darussalam
2.Sumatera Utara
3.Riau
4.Sumatera Barat
5.Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu
(S2JB)
6. Bangka Belitung
7.Lampung
8.DKI
9.Jawa Barat
10.Jawa Tengah
11.Jawa Timur
12.Bali
13.Kalimantan Barat
14.Kalimantan Selatan dan Tengah
15.Kalimantan Timur
16.Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat
17. Sulawesi Utara dan Gorontalo
18.Nusa Tenggara Barat
19.Nusa Tenggara Timur
20.Maluku
21.Papua
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Keterangan:
- Berdasarkan BPP Tahun 2017.
Keterangan:
- Berdasarkan BPP Tahun 2017.
“Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
untuk Penyediaan Tenaga Listrik”
VI. REGULASI DI BIDANG PANAS BUMI

37. KEMENTERIAN ESDM
37
6.51
6.51
6.52
6.54
6.62
7.77
7.86
8.07
8.1
9.04
9.28
10.14
10.2
10.39
12.43
12.75
13.54
13.66
13.68
17.32
17.52
Jabar
Jakarta
Jateng
Jati,
Bali
Lampung
S2JB
Sumbar
Sulselbar
Kalselteng
Sumut
Riau
Kalitim
Aceh
Kalbar
Sultenggo
Papua
Babel
NTB
Maluku
NTT
“Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
untuk Penyediaan Tenaga Listrik”
VI. REGULASI DI BIDANG PANAS BUMI
6.51 6.51 6.52 6.54 6.62
7.77 7.86 8.07 8.10
9.04 9.28
10.14 10.20 10.39
12.43
12.75
13.54 13.66 13.68
17.32 17.52
Wilayah dengan pembelian harga tenaga listrik 100% BPP* | PLT Panas bumi
*Apabila BPP setempat < BPP nasional, maka B to B
BPP Setempat
Harga Beli Listrik
100% BPP*
BPP Nasional:
7,36 cent/kWh
Fokus pengembangan pada wilayah yang
keekonomiannya menarik
(BPP setempat > BPP nasional)“
Harga Beli Listrik | cent/kWh
Potensi | GWh
PLT Panas Bumi 6,6 - 1,4 1,9 0,4 4,3 2,6 1,8 1,3 0,1 0,0 0,1 1,9 2,8 0,2 0,1 1,3 0,1 0,1 1,5 1,4

38. KEMENTERIAN ESDM
38
VII. Kebijakan Pengembangan Panas Bumi
 Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Panas Bumi
 Alur Proses Pengusahaan Panas Bumi
 Insentif dalam Pengusahaan Panas Bumi
 Penerapan Kebijakan dalam Pengusahaan Panas Bumi
 Rencana Pengembangan Panas Bumi Sampai Tahun 2025
 Milestone Perkembangan Teknologi Panas Bumi
 Program Pengembangan Panas Bumi
 Daftar Proyek PLTP yang Masuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II
(berdasarkan Permen ESDM No. 40/2014)
 Penetapan WKP Tahun 2015 dan 2016 serta Rencana Penetapan WKP Tahun 2017

39. KEMENTERIAN ESDM
39
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PANAS BUMI
1. Peningkatan dan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang panas bumi antara lain:
 Menerbitkan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan PP No. 28 Tahun 2016 tentang
Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi dan PP No. 7 Tahun 2017
tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
 Menyusun PP Pemanfaatan Langsung.
 Menyempurnakan peraturan Menteri ESDM terkait.
2. Kontribusi panas bumi pada Crash Program 10.000 MW Tahap II yaitu 4.825 MW pada 51 PLTP yang
ditegaskan dalam Perpres No. 04/2010 dan Permen ESDM No. 40/2014.
3. Pemerintah memberikan insentif fiskal bagi pengembangan panas bumi berupa fasilitas pajak
penghasilan (tax allowance) dan fasilitas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (bea masuk, PPN
dan PPNBm, PPh atas impor).
4. Untuk mempercepat pengembangan panas bumi, Pemerintah menawarkan Penugasan Survei
Pendahuluan dan Ekpslorai kepada pihak ketiga (investor) dengan melakukan penawaran terbatas
pada tahap pelelangan WKP.
5. Menyesuaikan harga jual listrik panas bumi dengan keekonomian melalui penerbitan Peraturan
Menteri ESDM No. 17/2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk
PLTP oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bagi pemegang IPB yang telah mempunyai PPA
sebelum terbitnya Permen ESDM No. 12 Tahun 2017.
6. Menerbitkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 dengan spirit penyediaan listrik yang efisien
sehingga subsidi listrik tidak membebani APBN dan masyarakat mendapatkan tarif listrik yang lebih
baik termasuk pengusahaan Panas Bumi harus lebih efisien agar harga listrik Panas Bumi dapat
bersaing.
VII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI

40. KEMENTERIAN ESDM
40
PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI
+ 10 bulan
Eksplorasi: 3+1+1 Tahun
Dan 2 Tahun FS
BERDASARKAN PP 59/2007 jo 75/2014:
Penugasan Kepada
BUMN
BERDASARKAN PP 7 TAHUN 2017
Pelelangan WKP:
• Pelelangan Terbuka
(Survey oleh
Pemerintah)
• Pelelangan Terbatas
(Survey oleh Swasta)
30 Tahun
30 Tahun
PSP Swasta
Penetapan
WKP
Pelelangan
WKP
(Lelang Harga)
Penerbitan
IPB
PJBL
FS
Pemanfaatan
SP
Pemerintah
/ Pemda Tidak dilanjutkan
karena harga PJBL
tidak ekonomis
Penetapan
WKP
Penerbitan
IPB
PJBL PemanfaatanPenugasan
kepada PLN
utk membeli
Penerbitan
IUPTL
SP & SPE
Pemerintah
PSP & PSPE
Swasta
Tidak dilanjutkan
krn tidak ekonomis
IPB = Izin Panas Bumi IUPTL = Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PJBL = Perjanjian Jual Beli Listrik FS = Feasibility StudySP = Survey Pendahuluan PSP = Penugasan Survey Pendahuluan
Penugasan
kepada PLN
utk membeli
Penerbitan
IUPTL
Eksplorasi: 5+1+1
Tahun
Biaya diganti
Pemerintah.?
Subsidi (pengganti energi
yang lebih mahal) ?
FS
VII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI

41. KEMENTERIAN ESDM
41
1. Peraturan Pemerintah No 18
Tahun 2015
2. Peraturan Menteri ESDM No
Tahun 2015
3. Peraturan Menteri Keuangan
No 89 Tahun 2015
Fasilitas:
1. Pengurangan PPh Neto 30%
dari nilai investasi selama 6
tahun (investment tax credit)
2. Penyusutan dan amortisasi
dipercepat
3. Pengenaan PPh Dividen 10%
4. Kompensasi Kerugian 5-10
tahun
Panas Bumi: KBLI 06202
Min. Investasi: Rp 100 Milyar
TAX
ALLOWANCE
1. Peraturan Menteri Keuangan
No 177 Tahun 2007
2. Peraturan Menteri Keuangan
No 142 Tahun 2015
3. Peraturan Menteri Keuangan
No 107 Tahun 2016
Pengoperasian barang dan mesin
pada pengusahaan Panas Bumi
Syarat:
1. Barang belum dapat
diproduksi di dalam negeri
2. Barang sudah diproduksi di
dalam negeri namun belum
memenuhi spesifikasi yang
dibutuhkan
3. Barang sudah diproduksi di
dalam negeri namun
jumlahnya belum mencukupi
kebutuhan industri
FASILITAS BEA
MASUK
FASILITAS BEA
MASUK
Peraturan Menteri
Keuangan No 172 Tahun
2016
Pengurangan PBB atas
tubuh bumi sampai 100%
untuk tahap Eksplorasi
Fasilitas dapat diperoleh
untuk pemegang IPB
selama 5 tahun dan
perpanjangan 2 tahun
Dimulai tahun 2017
PEMBEBASAN
PBB
VII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI
INSENTIF DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI

42. KEMENTERIAN ESDM
42
No. Uraian
WKP Sebelum UU
No.27/2003
WKP Setelah
UU No.27 Tahun 2003
WKP Setelah
UU No.21 Tahun 2014
1 Struktur
Pengusahaan
JOC dan ESC Izin Usaha Pertambangan
Panas Bumi (IUP)
Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk
Umum (IUKU)
Izin Panas Bumi (IPB)
2 Pola
Pengusahaan
Total project dan Partial
project
Total project Total project
3 Bagian
Pemerintah
34% dari Net Operating
Income (NOI) termasuk
semua pajak-pajak
kecuali pajak
perseorangan
Bagian Pemerintah berupa
pajak dan PNBP
Bagian Pemerintah berupa
pajak dan PNBP
4 Manajemen
Proyek
Pertamina (JOC)
PLN (ESC)
Pemegang IUP Pemegang IPB
PENERAPAN KEBIJAKAN DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI
VII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI

43. KEMENTERIAN ESDM
43
• Fast Track Program (FTP) II (51 proyek)
Jangka Waktu s.d. 2025
• Pengembangan Lapangan Eksisting yang Sudah Berproduksi : 405 MW
• Pengembangan Lapangan Eksisting yang Belum Berproduksi : 1520 MW
• Pengembangan WKP Baru : 2900 MW
Total Pengembangan Panas Bumi 4825 MW
• Program 35 GW (16 proyek)
Jangka Waktu: 2015 - 2019
• Konstruksi : 70 MW
• Eksplorasi : 635 MW
• Pengadaan : 20 MW
Total Pengembangan Panas Bumi 725 MW
• 7 GW Program (11 projects)
Jangka Waktu: 2015 - 2019
• Konstruksi : 565 MW
• Commercial Operation Date : 85 MW
Total Pengembangan Pans Bumi 650 MW
VII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI

44. KEMENTERIAN ESDM
44
Daftar Proyek PLTP yang Masuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II
(berdasarkan Permen ESDM No. 40/2014)
NO. NAMAPROYEKPEMBANGKIT PROVINSI
ESTIMASI
KAPASITAS
(MW)
RENCANA
KAPASITAS
TERPASANG
TARGET
COD
1 PLTPSungai Penuh Jambi 2x55 110 2019
2 PLTPHululais Bengkulu 2x55 110 2018,2019
3 PLTPKotamobagu Sulawesi Utara 80(Total) 80 2019,2022
4 PLTPSembalun NusaTenggaraBarat 2x10 20 2018
5 PLTPTulehu Maluku 2x10 20 2018
6 PLTPTangkubanPerahuI JawaBarat 2x55 110 2017
7 PLTPKamojang5 JawaBarat 1x30 30 2015
8 PLTPIjen JawaTimur 2x55 110 2019
9 PLTPIyangArgopuro JawaTimur 1x55 55 2019
10 PLTPWilis/Ngebel JawaTimur 3x55 165 2018,2019
11 PLTPGunungEndut Banten 40(Total) 40 2020
12 PLTPRawaDano Banten 1x110 110 2019
13 PLTPCibuni JawaBarat 1x10 10 2014,2017
14 PLTPCisolok-Cisukarame JawaBarat 1x50 50 2017
15 PLTPKarahaBodas JawaBarat 1x302x55 140 2016,2019
16 PLTPPatuha JawaBarat 3x55 165 2014,2019
17 PLTPTampomas JawaBarat 1x45 45 2018
18 PLTPTangkubanPerahuII JawaBarat 2x30 60 2019
19 PLTPWayangWinduUnit3dan4 JawaBarat 2x110 220 2020,2021
20 PLTPGunungCiremai JawaBarat 2x55 110 2020
21 PLTPBaturaden JawaTengah 2x110 220 2018,2021
22 PLTPDieng JawaTengah 1x551x60 115 2018,2019
23 PLTPGuci JawaTengah 1x55 55 2019
24 PLTPUngaran JawaTengah 1x55 55 2017
25 PLTPSeulawahAgam Aceh 110 110 2020
NO.NAMA PROYEKPEMBANGKIT PROVINSI
ESTIMASI
KAPASITAS
(MW)
RENCANA
KAPASITAS
TERPASANG
TARGET
COD
26 PLTP Jaboi Aceh 2x5 10 2018
27 PLTP Sarulla1 SumateraUtara 3x110 330
2016,2017,
2018
28 PLTP Sarulla2 SumateraUtara 2x55 110 2022
29 PLTP UmbulTelumoyo Jawa Tengah 1x55 55 2020
30 PLTP SimbolonSamosir SumateraUtara 2x55 110 2020
31 PLTP SipoholonRia-Ria SumateraUtara 20 (Total) 20 2020
32 PLTP Sorik Marapi SumateraUtara 240(Total) 240 2018,2019
33 PLTP Muaralaboh SumateraBarat 2x110 220 2017,2018
34 PLTP Bonjol SumateraBarat 60 (Total) 60 2020
35 PLTP Lumut Balai SumateraSelatan 4x55 220
2016,2018,
2019
36 PLTP RantauDadap SumateraSelatan 2x110 220 2018
37 PLTP Rajabasa Lampung 2x110 220 2018,2019
38 PLTP Ulubelu 3dan4 Lampung 2x55 110 2016,2017
39 PLTP SuohSekincau Lampung 4x55 220 2018,2019
40 PLTP WaiRatai Lampung 1x55 55 2020
41 PLTP DanauRanau Lampung 2x55 110 2020
42 PLTP Lahendong5dan 6 SulawesiUtara 2x20 40 2016,2017
43 BoraPulu SulawesiTengah 40 (Total) 40 2020
44 PLTP Marana/Masaingi SulawesiTengah 2x10 20 2018
45 PLTP Hu'u Nusa TenggaraBarat 2x10 20 2018
46 PLTP Atadei Nusa TenggaraTimur 2x2,5 5 2016
47 PLTP Sokoria Nusa TenggaraTimur 30 (Total) 30 2017,2018
48 PLTP Mataloko Nusa TenggaraTimur 20 (Total) 20 2018
49 PLTP OkaIleAnge Nusa TenggaraTimur 10 10 2021
50 PLTP Jailolo MalukuUtara 10 10 2019
51 PLTP Songa Wayaua MalukuUtara 1x5 5 2017
4.825TOTAL RENCANA KAPASITAS TERPASANG
VII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI

45. KEMENTERIAN ESDM
45
Penugasan kepada BUMN
Pemerintah akan memberikan penugasan kepada BUMN Panas Bumi dalam rangka pengembangan hulu
dan hilir panas bumi berdasarkan UU 21 tahun 2014
Penugasan Survei Pendahuluan + Eksplorasi
Investor yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Penugasan Survei
Pendahuluan hingga tahap eksplorasi. Sebagai insentif wilayah kerja akan dilelang melalui mekanisme
penunjukan langsung
Penyederhanaan Perizinan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM, pemangkasan waktu dan jenis perizinan. Peluncuran 3
aplikasi pelayanan publik berbasis online untuk rekomendasi izin tenaga kerja asing, sertifikat kelayakan
penggunaan peralatan, dan penyampaian laporan berkala perkembangan WKP.
Insentif (fiskal & non-fiskal)
Tax allowance & tax holiday
Pengeboran Eksplorasi oleh Pemerintah & Geothermal Fund
Mengoptimalkan pemanfaatan dana Geothermal Fund sebesar USD 300 juta yang dikelola oleh PT. SMI
untuk melakukan eksplorasi sebelum pelelangan WKP. Hal ini juga sebagai upaya mitigasi risiko untuk
menurunkan risiko kegagalan dalam pengembangan panas bumi.
Pelelangan WKP Indonesia Timur
Pemerintah akan fokus melakukan pelelangan WKP di wilayah Indonesia Timur khususnya di daerah yang
memiliki BPP setempat lebih tinggi dari BPP Nasional
VII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI

46. KEMENTERIAN ESDM
46
Panas Bumi di
Kawasan Hutan
Harga
Pendanaan
Perizinan
Penolakan Masyarakat
KENDALA UTAMA PENGEMBANGAN PANAS BUMI
VII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI

47. KEMENTERIAN ESDM
47
VIII. Perizinan dan Non Perizinan Sub Sektor
Panas Bumi
 Alur Proses Perizinan Investasi Sektor Panas Bumi Melalui Penugasan Survei Pendahuluan dan
Eksplorasi (PSPE)
 Perizinan dan Non Perizinan Sub Sektor Panas Bumi

48. KEMENTERIAN ESDM
48
KESDM DJEBTKE
Penyampaian
Feasibility Study
(FS)
Termasuk AMDAL*
untuk Kegiatan
Eksploitasi
INVESTOR
Izin Prinsip
Penanaman
Modal
KEMENKUMHA
M
Pengesahan
Pendirian Badan
Usaha
KESDM DJEBTKE
Permohonan
Penugasan Survei
Pendahuluan dan
Eksplorasi (PSPE)
Izin Usaha
Penyediaan Tenaga
Listrik Sementara
(IUPTLS)
(3 jam)
KEMEN PUPR
Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air
(SIPA)
(7 hari kerja)
PEMERINTAH DAERAH
1. Izin Lokasi
(14 hari kerja)
2. Izin Lingkungan
(UKL/UPL)*
3. Izin Gangguan
(HO)
4. Izin Pendirian
Bangunan (IMB)
KEMEN
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN (KLHK)
1. Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan
(IPPKH) untuk
Hutan Lindung/
Produksi
(52 Hari Kerja)
2. Izin Pemanfaatan
Jasa Lingkungan
Panas Bumi
(IPJLPB) untuk
Hutan Konservasi
(56 Hari kerja)
PTSP BKPM
KESDM DJEBTKE
Penyampaian
Financial
Closed
PT PLN (PERSERO)
Perjanjian Jual
Beli Tenaga
Listrik
(PJBL/PPA)
Izin Usaha
Penyediaan Tenaga
Listrik (IUPTL)
PEMERINTAH
DAERAH
1. Izin Lokasi
(14 hari kerja)
2. Izin Gangguan
(HO)
3. Izin Pendirian
Bangunan (IMB)
SERTIFIKAT LAIK
OPERASI (SLO)
COMMERCIAL
OPERATION DATE (COD)
EKSPLORASI
EKSPLOITASI
KONSTRUKSI
PT PLN (PERSERO)
Surat Penetapan
sebagai Calon
Pengembang Usaha
Penyediaan Listrik
FINISH
* Apabila melibatkan
IPPKH dan/ atau
IPJLPB maka Izin
Lingkungan (UKL/UPL
dan AMDAL) berasal
dari KLHK
KESDM DJEBTKE
PELELANGAN
TERBATAS
IZIN PANAS BUMI
(IPB)
DASAR HUKUM
1. Izin Prinsip
(Perka BKPM No
15/2015)
2. IUPTLS
(Permen ESDM No
15/2016)
3. UKL/UPL dan AMDAL
(Permen LHK No
5/2012)
4. SIPA
(Permen PUPR No
1/2016)
5. IPJLPB
(Permen LHK No
46/2016)
6. IPPKH
(Permen LHK No
50/2016)
7. PJBL
(Permen ESDM No
10/2017)
8. IUPTL
(Permen ESDM
35/2014)
9. SLO
(Permen ESDM No
10/2016)
161
2
3
4
5
10
117
8
9
6
18
17
14
15
13
12
VIII. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SUB SEKTOR PANAS BUMI
ALUR PROSES PERIZINAN MELALUI PSPE

49. KEMENTERIAN ESDM
49
No. Perizinan dan Non Perizinan Waktu PenerbitanPerizinan/Non Perizinan
1. Izin Panas Bumi (IPB) 7 hari kerja
2. Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) Panas Bumi 7 hari kerja
3. Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi 7 hari kerja
4. Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi/SKT Panas Bumi 7 hari kerja
5. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Penanaman Modal 8 hari kerja
6. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham 8 hari kerja
7. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Investasi dan Pembiayaan 8 hari kerja
8. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan 8 hari kerja
9. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris 8 hari kerja
10. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 8 hari kerja
11. Rekomendasi Kompetensi Tenaga Kerja Asing 8 hari kerja
12. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak Panas Bumi 5 hari kerja
13. Rekomendasi Pemusnahan Bahan Peledak Panas Bumi 5 hari kerja
14. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan Panas Bumi 7 hari kerja
15. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi Panas Bumi 7 hari kerja
16. Persetujuan Spesifikasi Prosedur Las dan Rekaman Kualifikasi Prosedur Las (WPS/PQR)
serta Kualifikasi Juru Las
7 hari kerja
17. Rekomendasi Rencana Impor Barang Panas Bumi 14 hari kerja
VIII. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SUB SEKTOR PANAS BUMI

50. KEMENTERIAN ESDM
50
IX. Alur Proses Pengusahaan Panas Bumi
 Mekanisme PSP
 Mekanisme PSPE
 Dokumen Persyaratan PSPE
 Penyiapan WK dari Hasil SP, SPE, PSP, dan PSPE
 Penyiapan WK dari WK yang IPBnya Berakhir
 Penetapan dan Pelelangan WKP
 Bagian Pemerintah dari Pengusahaan Panas Bumi
 Proporsi Penerimaan Negara
 Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Panas Bumi

51. KEMENTERIAN ESDM
51
Menteri
Penetapan Wilayah Penugasan Survei
Pendahuluuan (WPSP) atau Wilayah
Penugasan Survei Pendahuluan dan
Eksplorasi (WPSPE) dilakukan dengan
ketentuan:
a. apabila suatu wilayah diperkirakan
terdapat potensi Panas Bumi untuk
pemanfaatan tidak langsung; dan
b. setelah berkoordinasi dengan Badan
Geologi.
Bupati/Walikota
mengusulkan
Penetapan
WPSP
Penetapan
WPSPE
Gubernur
Pihak Lain
Penetapan Wilayah
Penugasan
Penawaran
WPSP
Penawaran
WPSPE
Penugasan Survei
Pendahuluan
Penugasan Survei
Pendahuluan dan
Eksplorasi
Perguruan Tinggi dan
Lembaga Penelitian
Badan Usaha
IX. ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

52. KEMENTERIAN ESDM
52
 Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk
melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan.
 Kegiatan PSP meliputi:
a. survei geologi;
b. survei geokimia;
c. survei geofisika; dan
d. evaluasi terpadu.
Dalam hal diperlukan, terhadap kegiatan PSP dapat dilakukan survei landaian suhu.
 1 (satu) WPSP dapat dilakukan PSP oleh lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi atau lembaga peneitian.
 PSP dilaksanakan atas biaya perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan tidak diberikan penggantian.
Menteri
 Survei Pendahuluan; dan
 Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
Pihak Lain
WILAYAH
TERBUKA
 Penugasan Survei Pendahuluan
Perguruan Tinggi, Lembaga
Penelitian
(Berbadan Hukum Indonesia)
Penyiapan
Wilayah Kerja
Menugasi
IX. ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

53. KEMENTERIAN ESDM
53
Permohonan PSP
dilengkapi Dokumen
Persyaratan
Evaluasi
terhadap
Permohonan
PSP
Lengkap
Tidak
Penetapan Pelaksana PSP
Perguruan Tinggi
Lembaga Penelitian
Perguruan tinggi atau lembaga penelitian mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal dengan dilengkapi:
1. Persyaratan administratif terdiri atas:
a. identitas pemohon;
b. profil pemohon; dan
c. struktur organisasi.
2. Persyaratan teknis terdiri atas:
a. program kerja untuk pelaksanaan PSP; dan
b. mempunyai tenaga ahli di bidang geologi,
geokimia, dan geofisika.
4. Persyaratan keuangan terdiri atas:
a. surat pernyataan kepemilikan dana untuk
kegiatan PSP; dan
b. surat dukungan pendanaan untuk kegiatan PSP.
• Selain berdasarkan penawaran Wilayah Penugasan, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dapat mengajukan
permohonan PSP untuk wilayah yang merupakan Wilayah Terbuka Panas Bumi dan belum ditetapkan sebagai WPSP.
• PSP diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
Dokumen Persyaratan
Menteri melalui
Direktur Jenderal
7 hari kerja
3 hari kerja
IX. ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

54. KEMENTERIAN ESDM
54
 Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh
Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
 Kegiatan PSPE meliputi:
a. survei geologi, geokimia, geofisika, dan evaluasi terpadu;
b. pengeboran Sumur Eksplorasi; dan
c. perhitungan cadangan Panas Bumi.
Dalam hal diperlukan, terhadap kegiatan PSPE dapat dilakukan survei landaian suhu.
 1 (satu WPSPE) hanya dilakukan PSPE oleh 1 (satu) Badan Usaha.
 PSPE dilaksanakan atas biaya Badan Usaha dan tidak diberikan penggantian.
Menteri
Pihak Lain
(Badan Usaha)
WILAYAH
TERBUKA
Penugasan Survei Pendahuluan dan
Eksplorasi
Penyiapan
Wilayah Kerja
Mekanisme
Kontes
 Survei Pendahuluan; dan
 Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
Menugasi
IX. ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

55. KEMENTERIAN ESDM
55
IX. ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

56. KEMENTERIAN ESDM
56
Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi:
1. Persyaratan administratif, paling sedikit meliputi:
a. akta pendirian Badan Usaha dan/atau akta perubahan Badan Usaha terakhir;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
c. profil Perusahaan.
2. Persyaratan teknis, paling sedikit meliputi:
a. program Kerja untuk pelaksanaan PSPE paling sedikit meliputi:
1) tata waktu pelaksanaan PSPE;
2) rencana pembiayaan pelaksanaan PSPE;
3) rencana desain Sumur Eksplorasi;
4) rencana jumlah pengeboran Sumur Eksplorasi;
5) rencana uji sumur; dan
6) rencana penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
b. kemampuan teknis operasional dengan menunjukkan pengalaman di bidang Panas Bumi.
c. mempunyai tenaga ahli di bidang Panas Bumi.
3. Persyaratan keuangan, paling sedikit meliputi:
a. laporan keuangan tahunan untuk 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan Usaha, atau induk perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan
publik dengan opini minimum wajar; dan
b. surat pernyataan kesanggupan menyediakan pendanaan untuk melaksanakan PSPE paling sedikit sebesar US$10.000.000 (sepuluh
juta dolar Amerika Serikat) sebagai Komitmen Eksplorasi.
Dokumen Persyaratan
Sebagian Komitmen Eksplorasi sebesar 5% (lima persen) dari Komitmen Eksplorasi dalam bentuk rekening bersama (escrow account) atau
standby letter of credit pada bank yang berstatus badan usaha milik negara yang berkedudukan di Jakarta.
IX. ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

57. KEMENTERIAN ESDM
57
IX. ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

58. KEMENTERIAN ESDM
58
IX. ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

59. KEMENTERIAN ESDM
59
MEKANISME PENGHITUNGAN BAGIAN PEMERINTAH
DARI PENGUSAHAAN PANAS BUMI (KEPPRES 49/1991)
SESUAI UU NO. 21/2014
WKP EKSISTING:
66% PENGEMBANG
PENERIMAAN
BIAYA
OPERASIONAL
PENERIMAAN BERSIH
34% PEMERINTAH
PNBP
Catatan :
Pehitungan Bonus Produksi
Uap : 1% * Gross Revenue
Listrik : 0,5% * Gross Revenue
Penerimaan Bersih
Pengembang
PBB
Reimbursement
PPN
Pengembalian
Bonus Produksi
Bonus
Produksi
( - )
( + )
IX. ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

60. KEMENTERIAN ESDM
60
WKP IPB:
PROPORSI PENERIMAAN NEGARA PENGUSAHAAN PANAS BUMI
(UU NO. 21/2014)
IX. ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

61. KEMENTERIAN ESDM
61
X. Investasi Panas Bumi
 Kondisi Umum Investasi Panas Bumi
 Peluang Investasi Pengembangan Panas Bumi
 Proses Pengembangan Lapangan Uap Geothermal
 Estimasi Biaya Investasi Panas Bumi
 Daftar WKP yang akan dilelang dan Penugasan

62. KEMENTERIAN ESDM
62
 Pertumbuhan yang besar pada penjualan tenaga listrik (rata-rata 8,1%/tahun);
 Potensi Panas Bumi sumber daya sebesar 11.073 MW dan cadangan sebesar 17.506 MW
yang tersebar hampir di seluruh Indonesia (331 titik potensi);
 Pemerintah telah menggulirkan program FTP Tahap 2 dengan porsi PLTP sebesar 4.825 MW
pada 51 proyek PLTP;
 Kebijakan Energi Nasional telah mentargetkan sebesar 7.241,5 MW pada 2025 dari
Pembangkit Listrik dari Panas Bumi;
 Harga Minyak bumi akan meningkat seiring dengan berkurangnya cadangan minyak bumi;
 Pemanfaatan panas bumi akan mengurangi emisi CO2 yang menyebabkan efek gas rumah
kaca;
 Meningkatnya pemahaman masyarakat dunia akan pentingnya penggunaan energi yang
bersih dan ramah lingkungan;
X. INVESTASI PANAS BUMI
KONDISI UMUM INVESTASI PANAS BUMI

63. KEMENTERIAN ESDM
63
 Dibutuhkan Investasi mencapai USD 20 Milyar untuk pengembangan 4.825 MW pembangkitan
tenaga listrik panas bumi pada program FTP II 10.000 MW;
 Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dukungan internasional dalam konteks pembiayaan,
teknologi, sumber daya manusia dan bantuan teknis;
 Kepemilikan saham asing dalam bisnis panas bumi di perbolehkan hingga 95%;
 Kesempatan pengusahaan lain dalam bidang panas bumi:
 Pemanfaatan langsung panas bumi;
 Potensi panas bumi entalphi rendah;
 Pembangkit listrik kapasitas kecil;
 Services company untuk mendukung usaha inti panas bumi;
 Akses pengusahaan panas bumi dapat melalui tahapan:
 Penugasan Survei Pendahuluan panas bumi dan PSP + Eksplorasi;
 Partisipasi melalui proses lelang WKP Panas Bumi.
PELUANG INVESTASI PANAS BUMI
X. INVESTASI PANAS BUMI

64. KEMENTERIAN ESDM
64
Sumber : Asosiasi Panas Bumi Indonesia
X. INVESTASI PANAS BUMI

65. KEMENTERIAN ESDM
65
Biaya Eksporasi = 8-9% biaya Total Proyek
Sumber: S. Sudarman, 2009
Struktur Biaya Pengembangan > 110 MW
Estimasi Investasi US$ 4 juta/MW
Survei
Eksplorasi
1 - 2%
Sumur
Eksplorasi
7%
Sumur
Pengemba
ngan
27 - 28%
Fas.
Produksi
SAGS
12 - 13%
PLTP
53 - 55%
ESTIMASI BIAYA EKSPLORASI (3 LUBANG BOR)
NO JENIS KEGIATAN
ESTIMASI BIAYA
(US$) juta
1. Survey Geologi, Geofisika, Geokimia
(meneNtukan tapak bor)
7
2. AMDAL, SIPPA, IPPKH 0,1
3. Pembebasan lahan 1
4. Well Pad + Jalan Masuk
(Asumsi 6 km)
5
5. Sumur 21
TOTAL 34,1
Sumber: diolah dari PT Pertamina Geothermal Energy 2013
X. INVESTASI PANAS BUMI

66. KEMENTERIAN ESDM
66
No WKP
Cadangan
(MW)
Rencana
Pengembangan
(MW)
PSP Rencana DJEBTKE
LELANG TAHUN 2017 (425 MW)
1 Simbolon Samosir, Sumut 150 2 x 55 PT Optima Nusantara Energi -
2 Gunung Hamiding, Maluku
Utara
265 2 x 10 PT Star Energy Geothermal
Indonesia
-
3 Oka-Ile Ange, NTT 40 10 - -
4 Bora Pulu, Sulawesi Tengah 123 40 - -
5 Kepahiang, Bengkulu 180 110 - -
6 Gn. Sirung, NTT 125 5 - -
7 Gn. Geureudong, NAD 130 110 PT Chevron Geothermal -
PENUGASAN TAHUN 2017 TAHAP 1 (210 MW)
8 Gn. Arjuno Welirang, Jatim 185 2 x 55 - PT Geo Dipa Energi
9 Candi Umbul Telomoyo,
Jateng
72 55 - PT Geo Dipa Energi
10 Songa Wayaua, Maluku Utara 140 5 - PT PLN (Persero)
11 Gn. Tangkuban Perahu
1/Ciater, Jawa Barat
140 30 - PT PLN (Persero)
12 Atadei, NTT 40 10 - PT PLN (Persero)
X. INVESTASI PANAS BUMI
DAFTAR WKP YANG AKAN DI LELANG DAN PENUGASAN

67. KEMENTERIAN ESDM
67
No WKP
Cadangan
(MW)
Rencana
Pengembangan
(MW)
PSP Rencana DJEBTKE
PENUGASAN 2017 Tahap 2 (60 MW)
13 Sipaholon Ria-Ria, Sumut 75 20 - PT PLN (Persero)
14 Gn. Endut, Banten 80 40 - PT PLN (Persero)
Government Drilling 2017 (140 MW)
15 Jailolo, Maluku Utara 75 40 - -
16 Bonjol, Sumatera Barat 200 60 - -
17 Danau Ranau, Sumsel-
Lampung
210 40 - -
Lainnya 2018 (1.070 MW)
18 Gn. Gede Pangrango 85 55 PT Pertamina Geothermal
Energy
PT Pertamina Geothermal
Energy
19 Suwawa, Gorontalo 110 20 - -
20 Sembalun, NTB 100 20 PT PLN (Persero) PT PLN (Persero)
21 Gn. Pandan, Jawa Timur 60 40 - -
22 Graho Nyabu, Jambi 200 2 x 55 PT EDC -
23 Gn. Galunggung, Jawa Barat 160 110 PT Energi Kinan Internasional -
X. INVESTASI PANAS BUMI
DAFTAR WKP YANG AKAN DI LELANG DAN PENUGASAN

68. KEMENTERIAN ESDM
68
No WKP
Cadangan
(MW)
Rencana
Pengembangan
(MW)
PSP Rencana DJEBTKE
24 Gn. Wilis, Jawa Timur 50 2 x 10 PT MRI Energy -
25 Gn. Ciremai, Jawa Barat 150 2 x 55 - -
26 Marana, Sulawesi Tengah 36 2 x 10 - -
27 Telaga Ranu, Maluku Utara 85 1 x 5 PT Star Energy Geothermal
Indonesia
-
28 Tanjung Sakti, Sumatera Barat 70 1 x 55 PT Hitay Tanjung Sakti Energi -
29 Sekincau, Lampung 378 110 PT Chevron Geothermal -
30 Hu’u Daha, NTB 65 20 - -
31 Lainea, Sulawesi Tenggara 60 1 x 55 - -
32 Songgoriti, Jawa Timur 60 35 - -
33 Kotamobagu, Sulawesi Utara 410 80 PT Pertamina Geothermal
Energy
-
34 Iyang Argapuro, Jawa Timur 230 220 - -
35 Wapsalit, Maluku 26 5 - -
Government Drilling 2017
36 Waesano, NTT - - - -
37 Bittuang, Sulawesi Utara - - - -
38 Nage, NTT - - - -
X. INVESTASI PANAS BUMI
DAFTAR WKP YANG AKAN DI LELANG DAN PENUGASAN

69. KEMENTERIAN ESDM
69
XI. Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan
 Paradigma Keselamatan Kerja
 Kerangka Keteknikan Panas Bumi
 Peningkatan Keselamatan Panas Bumi

70. KEMENTERIAN ESDM
70
&SNI WAJIB, SKKNI DAN SNI
KESELAMATAN
PEKERJA
KESELAMATAN
UMUM
KESELAMATAN
LINGKUNGAN
KESELAMATAN
INSTALASI
KEAMANAN DAN KESEHATAN
PEKERJA
KECELAKAAN KERJA
KEAMANAN
MASYARAKAT UMUM
LINGKUNGAN
SEKITAR INSTALASI
PENCEMARAN
• BAHAN DAN BAHAN KIMIA YANG
DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN
PANAS BUMI
• DESAIN PERALATAN
• TEKNOLOGI (OPERASI, PENGELOLAAN
LINGKUNGAN)
• MATERIAL YANG DIGUNAKAN
• PERALATAN, BAHAN DAN BAHAN
KIMIA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN
• BAKU MUTU LINGKUNGAN
• SDM
• SISTEM TANGGAP DARURAT
• SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
INSTALASI
PANAS BUMI
KERUSAKAN
INSTALASI
• STANDARDISASI KOMPETENSI
• TEMPAT KERJA
• LINGKUNGAN KERJA
• PROSEDUR KERJA (SOP)
• NILAI AMBANG BATAS (NAB)
• ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
• TANDA PERINGATAN/LARANGAN
• PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA
• SERTIFIKAT PERALATAN BERBAHAYA
• TANDA KESELAMATAN PRODUK
• SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
• PENYULUHAN BAHAYA
PANAS
• TANDA PERINGATAN/
LARANGAN
• SERTIFIKAT KELAIKAN
• SERTIFIKAT KOMPETENSI
• TANDA KESELAMATAN
PRODUK
• PROSEDUR OPERASI
DAN PERAWATAN
• SERTIFIKAT KELAIKAN
PERALATAN DAN
INSTALASI
• SERTIFIKAT
KOMPETENSI
• TANDA KESESUAIAN SNI
• KESIAPAN ALAT
PEMADAM
• LATIHAN PEMADAMAN
• TANDA KESELAMATAN
PRODUK
REGULASI
STANDAR
WUJUD
PERLINDUNGAN
PENCEGAHAN
PERSYARATAN
PENGATURAN DAN PENGAWASAN KETEKNIKAN DALAM KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
KECELAKAAN
MASY.UMUM
VISI INSTALASI PANAS BUMI YANG AMAN, ANDAL DAN AKRAB LINGKUNGAN (PRINSIP 3A)
PARADIGMA KESELAMATAN KERJA PANAS BUMI
XI. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN
LINGKUNGAN

71. KEMENTERIAN ESDM
71
KETEKNIKAN PANAS BUMI
Kaidah Keteknikan yang Baik
 Produk
 Bahan
 Instalasi
 Peralatan
 Instrumentasi
Teknologi Tenaga TeknikAspek
 Spesifikasi
 Standardisasi
 Sertifikasi
 Akreditasi
 Pemeriksaan Teknis
 Uji Fungsi
 Seleksi
 Audit
 standardisasi
 Sertifikasi
 Akreditasi
Alat
Kualitas Handal Efisien KompetenSasaran
KERANGKA KETEKNIKAN PANAS BUMI
XI. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN
LINGKUNGAN

72. KEMENTERIAN ESDM
72
PENINGKATAN KESELAMATAN PANAS BUMI
Pemanfaatan di
Sektor Transportasi
Pemanfaatan di
Sektor Industri
Pemanfaatan di
Sektor Komersial
PEMANFAATANPENYEDIAAN
HULU HILIR
SUMBER
DAYA
KLUSTER
PROSES/
TAHAPAN
Pemroduksian
(Eksploitasi)
Pengolahan
Pembangkitan
Penyaluran Penyimpanan
Pencarian
(Eskplorasi)
Sumber
Energi
Pemanfaatan di
Sektor Rumah
Tangga
Pendistribusian
Handal, Aman,
Akurat, Efisien,
Effektif dan
Akrab
Lingkungan
ZERO
ACCIDENT
Penerapan Kaidah Keteknikan
dan Keselamatan Panas Bumi
Penerapan Sanksi Yang Tegas
dan Penghargaan
Monitoring dan Pelaporan
XI. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN
LINGKUNGAN

73. KEMENTERIAN ESDM
73
Go Green Indonesia !
energi hijau, energi masa depan
www.ebtke.esdm.go.id www.energiterbarukan.net www.konservasienergi.net
Jalan Pegangsaan Timur No. 1 Jakarta 10320; Telp/Faks : 021-39830077/ 021-31901087
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
Terima Kasih

74. KEMENTERIAN ESDM
74
LAMPIRAN
 Tabel Roadmap Pengembangan Panas Bumi sampai Tahun 2026
 Tabel Produksi Uap Panas Bumi
 Tabel Produksi Listrik Panas
 Tabel Kapasitas Terpasang PLTP

75. KEMENTERIAN ESDM
75
ROADMAP PENGEMBANGAN PANAS BUMI SAMPAI 2026
No. WKP Kap Terpasang (MW) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Arjuno Welirang 110
2 Atadei 10
3 Baturaden 180
4 Bedugul 10 55
5 Blawan Ijen 55 55
6 Bonjol 60
7 Bora Pulu 40
8 Candi Umbul Telomoyo 55
9 Cibeurem-Parabakti 377
10 Cibuni 10
11 Cisolok Cisukarame 45
12 Danau Ranau 40
13 Dieng 60 10 55 65 40 95
14 Gn. Ciremai 110
15 Gn. Endut 40
16 Gn. Galunggung 110
17 Gn. Gede Pangrango 55
18 Gn. Geureudong 55
19 Gn. Hamiding 20
20 Gn. Lawu 55 55
21 Gn. Pandan 40
22 Gn. Rajabasa 110 110
23 Gn. Sirung 5
24 Gn. Talang-B. Kili 20
25 Gn. Tangkuban Perahu 60
26 Gn. Ungaran 55
27 Gn. Way Panas 165 55
28 Gn. Wilis 20
29 Graho Nyabu 110
30 Guci 55
31 Hululais 55 85 85 30 85
32 Hu'u Daha 20
33 Iyang Argopuro 55
34 Jaboi 10
35 Jailolo 20
36 Kaldera Danau Banten 110

76. KEMENTERIAN ESDM
76
No. WKP Kap Terpasang 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
37 Kamojang-Darajat 505 55
38 Karaha Bodas 30 20
39 Kepahiang 110
40 Kotamobagu 80
41 Laenia 20
42 Lahendong 120 5 20 25
43 Liki Pinangawan Muaralaboh 80 140
44 Lumut Balai 55 55 5 55 30 85
45 Marana 20
46 Mataloko 2.5 20
47 Oka Ile Ange 10
48 Pangalengan 282 115 55 113
49 Rantau Dedap 86 134
50 Sekincau 220
51 Sembalun 20
52 Seulawah Agam 55 55
53 Sibayak-Sinabung 12
54 Sibual Buali 110 110 110 220
55 Simbolon Samosir 110
56 Sipoholon Ria-Ria 20
57 Sokoria 5 5 10 10
58 Songa Wayaua 10
59 Songgoriti 20
60 Sorik Marapi 20 20 40 160
61 Sungai Penuh 60 55 30
62 Suwawa 20
63 Tampomas 45
64 Tanjung Sakti 55
65 Telaga Ngebel 55 110
66 Telaga Ranu 5
67 Tulehu 20
68 Ulumbu 10 20 20
69 Way Ratai 55
70 Wapsalit
Total Renc. Pengembangan (MW) 1643.5 215 195 235 291 350 755 280 968 2295 294
Total Target Kap. Terpasang (MW) 1643.5 1858,5 2053,5 2288,5 2579,5 2929,5 3684,5 3964,5 4932,5 7227,5 7521,5
ROADMAP PENGEMBANGAN PANAS BUMI SAMPAI 2026

77. KEMENTERIAN ESDM
77
PRODUKSI UAP PANAS BUMI TAHUN 2006-2017
No. Area
Kapasitas
(MW)
Produksi Uap (Ton)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
1 Kamojang 235 8.121.327 12.099.515 12.612.255 12.446.133 12.470.000 10.878.385 11.255.702 10.488.889 11.974.084 12.678.717 6.257.760
2 Lahendong 120 1.311.021 2.349.480 2.664.546 2.964.180 2.510.000 3.261.669 3.840.627 4.138.172 4.692.807 3.294.503 3.095.357
3 Sibayak 12 84.312 288.761 497.918 548.411 310.000 160.362 238.668 183.978 365 0 0
4 G. Salak 377 24.345.680 24.481.941 24.538.210 24.271.622 24.673.075 24.513.426 23.728.305 24.306.890 24.754.949 24.575.445 12.189.036
5 Darajat 270 10.321.836 13.487.496 13.977.250 14.264.431 14.131.343 14.282.785 10.678.225 13.856.258 13.916.103 13.952.107 7.065.897
6 W. Windu 227 6.523.861 6.665.057 12.989.353 13.675.168 13.523.002 13.232.806 13.378.140 13.143.323 7.850.235 13.612.639 6.649.616
7 Dieng 60 1.209.048 1.644.159 780.457 1.221.297 1.106.000 1.047.181 347.934 205.097 1.769.566 1.392.685 1.340.994
8 Ulubelu 165 0 0 0 0 0 1.393.111 5.574.848 6.174.098 6.044.075 6.718.309 4.951.963
9 Ulumbu 10 0 0 0 0 0 0 253.180 261.409 382.281 339.276 342.991
10 Mataloko 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 41.184 0 0
11 Patuha 55 0 0 0 0 0 0 0 839.913 2.837.432 3.153.181 1.407.623
12 Sarulla 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.204.013
Total 1643,5 51.917.085 61.016.409 68.059.989 69.391.242 68.723.420 68.769.726 69.295.630 73.598.027 74.263.079 79.666.861 44.505.249
Keterangan:
• *Realisasi s.d. Juli 2017
• PLTP Sibayak Unit 1 mengalami kerusakan turbin pada gland seal/labirin sehingga tidak berproduksi sejak 6
Januari 2015, Unit 2 mengalami kerusakan turbin sejak tahun 2013. Saat ini sedang diperbaiki oleh Taka
Turbo Machinery.
• PLTP Mataloko tidak beroperasi, karena mengalami vibrasi turbin pada bearing No. 2.

78. KEMENTERIAN ESDM
78
No. Area
Kapasitas
(MW)
Produksi Listrik (MWh)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
1 Kamojang 235 1.049.419 1.609.373 1.680.029 1.652.600 1.647.000 1.455.356 1.588.124 1.401.307 1.590.817 1.649.456 825.727
2 Lahendong 120 176.907 319.232 362.198 402.736 338.000 446.808 523.613 504.820 589.877 434.719 407.656
3 Sibayak 12 2.636 25.399 54.182 59.589 31.000 15.959 27.534 13.939 26 0 0
4 G. Salak 377 2.963.170 2.979.596 2.987.759 2.852.232 3.011.104 2.995.961 2.917.903 2.723.248 3.012.734 2.925.309 1.439.141
5 Darajat 270 1.605.255 2.092.918 2.130.624 2.196.000 2.190.422 2.212.786 1.497.875 2.123.620 2.144.701 2.082.822 1.081.446
6 W. Windu 227 938.108 951.307 1.876.260 1.921.403 1.878.319 1.872.449 1.878.273 1.845.866 1.111.243 1.924.378 947.391
7 Dieng 60 163.121 235.170 92.970 174.471 158.000 149.597 49.705 22.515 189.063 150.849 147.337
8 Ulubelu 165 0 0 0 0 0 206.988 819.809 911.334 876.007 958.652 700.920
9 Ulumbu 10 0 0 0 0 0 0 29.481 22.737 29.929 32.827 19.303
10 Mataloko 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.133 0 0
11 Patuha 55 0 0 0 0 0 0 0 81.593 416.125 464.062 198.481
12 Sarulla 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.422
Total 1.643,5 6.898.616 8.212.995 9.184.022 9.259.031 9.253.845 9.355.904 9.332.317 9.650.979 9.963.655 10.623.073 5.989.822
PRODUKSI LISTRIK PANAS BUMI TAHUN 2006 - 2017
Keterangan:
• *Realisasi s.d. Juli 2017
• PLTP Sibayak Unit 1 mengalami kerusakan turbin pada gland seal/labirin sehingga tidak berproduksi sejak 6
Januari 2015, Unit 2 mengalami kerusakan turbin sejak tahun 2013. Saat ini sedang diperbaiki oleh Taka
Turbo Machinery.
• PLTP Mataloko tidak beroperasi, karena mengalami vibrasi turbin pada bearing No. 2.

79. KEMENTERIAN ESDM
79
No. PLTP
Kapasitas Terpasang (MW)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(*)
1 Kamojang 140 140 200 200 200 200 200 200 200 235 235 235
2 Lahendong 20 40 40 60 60 80 80 80 80 80 120 120
3 Sibayak 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 G. Salak 375 375 375 375 375 377 377 377 377 377 377 377
5 Darajat 145 255 255 255 255 270 270 270 270 270 270 270
6 W. Windu 110 110 110 227 227 227 227 227 227 227 227 227
7 Dieng 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
8 Ulubelu 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 165 220
9 Ulumbu 0 0 0 0 0 0 0 5 10 10 10 10
10 Mataloko 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
11 Patuha 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 55
12 Sarulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Total 852 982 1052 1189 1189 1226 1336 1343,5 1403,5 1438,5 1643,5 1698,5
KAPASITAS TERPASANG PLTP 2006 – 2017
Keterangan:
*Realisasi s.d. Juni 2017

80. Direktorat Panas Bumi
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan
dan Konservasi Energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral