Esti Widiawati, profile picture
Uploaded byEsti Widiawati
PPTX, PDF2,491 views

Etika Profesi Guru

Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi guru dan tenaga kependidikan yang mencakup hakikat etika profesi, etika berdasarkan organisasi profesi, etika berdasarkan pemerintah, serta kode etik guru dan tenaga kependidikan berbasis profesi guru."

Education◦
Related topics:
Etika Profesi•

Embed presentation

Downloaded 79 times
ETIKA PROFESIOLEH PROF. DR. ENDANG KOMARA, M.SI DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017 B2
MATERI SAJIAN • HAKIKAT ETIKA PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN • ETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN ETIKA YANG DIKEMBANGKAN OLEH ORGANISASI PROFESI • ETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN ETIKA YANG DIKEMBANGKAN OLEH PEMERINTAH/ETIKA PNS)
KODE ETIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERBASIS GURU (KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH) AMANAT UU NO. 14 TAHUN 2005 • ORGANISASI PROFESI GURU MEMPUNYAI KEWENANGAN MENETAPKAN DAN MENEGAKKAN KODE ETIK GURU. • KODE ETIK BERFUNGSIMENJAGA DAN MENINGKATKAN KEHORMATAN DAN MARTABAT GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL. • KODE ETIK BERISI NORMA DAN ETIKA YANG MENGIKAT PERILAKU GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPROFESIONALAN. • ORGANISASI PROFESI GURU MEMBENTUK DEWAN KEHORMATAN • KEANGGOTAAN SERTA MEKANISME KERJA DKG DIATUR DALAM AD ORGANISASI PROFESI GURU. • DKG DIBENTUK UNTUK MENGAWASI PELAKSANAAN KODE ETIK GURU DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH GURU. • REKOMENDASI DKG HARUS OBJEKTIF, TIDAK DISKRIMINATIF, DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AD ORGANISASI PROFESI SERTA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. • ORGANISASI PROFESI GURU WAJIB MELAKSANAKAN REKOMENDASI DKG.
HAKIKAT ETIKA PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MANDATORY L A W GOLDEN WAY STANDARD OF BEHAVIOR 1 3 4 2
Profesi yang Mulia moralitas guru harus terjaga keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdian Pengemban Tugas Kemanusiaan mengutamakan kebajikan & mencegah kehinaan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya Profesi dengan ketulusan hati keandalan kompetensi sebagai sumber daya mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia utuh ETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERBASIS GURU BERDASARKAN ETIKA YANG DIKEMBANGKAN OLEH ORGANISASI PROFESI
Kewajiban Umum Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/janji. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. ETIKA PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERBASIS PROFESI GURU
Kewajiban terhadap Peserta Didik Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang berpotensi mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Tidak memanfaatkan hubungan profesional dengan peserta didik untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.
Kewajiban terhadap Orang Tua Peserta Didik Menghormati hak orang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta Membina hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Tidak memanfaatkan hubungan profesional dengan orang tua/wali peserta didik untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Kewajiban terhadap Masyaraka t Menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.
Kewajiban terhadap Teman Sejawat Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antarteman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru. Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat. Menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antarteman sejawat.
Kewajiban terhadap Profesi Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tidak melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang merendahkan martabat profesi. Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan.
Kewajiban terhadap Organisasi Profesi Menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi. Mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi. Tidak melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat organisasi profesi.
Kewajiban terhadap Pemerinta h Berperanserta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berperanserta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
ETIKA PROFESI PENGAWAS SEKOLAH 1. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, SENANTIASA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA, SERTA MENGIKUTI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI. 2. MERASA BANGGA MENGEMBAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 3. MEMILIKI PENGABDIAN YANG TINGGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 4. BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB DALAM TUGASNYA SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 5. MENJAGA CITRA DAN NAMA BAIK SELAKU PEMBINA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 6. MEMILIKI DISIPLIN YANG TINGGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 7. MAMPU MENAMPILKAN KEBERADAANNYA SEBAGAI APARAT DAN TOKOH YANG DITELADANI. 8. SIGAP DAN TERAMPIL UNTUK MENANGGAPI DAN MEMBANTU MEMECAHKAN MASALAH- MASALAH YANG DIHADAPI APARAT BINAANNYA. 9. MEMILIKI RASA KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI, BAIK TERHADAP APARAT BINAAN MAUPUN TERHADAP SESAMA PENGAWAS SEKOLAH.
KODE ETIK PNS
 MELAKSANAKAN SEPENUHNYA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;  MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT BANGSA DAN NEGARA;  MENJADI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;  MENAATI SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;  AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA; ETIKA PNS DALAM BERNEGARA  MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG SESAI KETENTUAN YANG BERLAKU;  MENJAGA INFORMASI YANG BERSITAT RAHASIA;  MELAKSANAKAN SETIAP KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;  MEMBANGUN ETOS KERJA UNTNK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI;  MENJALIN KERJA SAMA SECARA KOOPERATIF DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG TERKAIT DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN;
 MEMILIKI KOMPETENSI DALAM PE LAKSANAAN TUGAS;  PATUH DAN TAAT TERHADAP STANDAR OPERASIONAL DAN TATA KERJA;  MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN SECARA KREATIF DAN INOVA TIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI;  BERORIENTASI PADA UPAYA PENINGKATAN KUALIAS KERJA. ETIKA PNS DALAM BERORGANISASI
• MEWUJUDKAN POLA HIDUP SEDERHANA; • MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN EMPATI HORMAT DAN SANTUN TANPA PAMRIH DAN TANPA UNSUR PEMAKSAAN; ETIKA PNS DALAM BERMASYARAKAT • MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT, TERBUKA, DAN ADIL SERTA TIDAK DISKRIMINATIF; • TANGGAP TERHADAP KEADAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT; • BERORIENTASI KEPADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN TUGAS;
• JUJUR DAN TERBUKA SERTA TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR. • BERTINDAK DENGAN PENUH KESUNGGUHAN DAN KETULUSAN; • MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN PRIBADI, KELOMPOK, MAUPUN GOLONGAN; ETIKA PNS TERHADAP DIRI SENDIRI • BERINISIATIF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP; • MEMILIKI DAYA JUANG YANG TINGGI; • MEMELIHARA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI; • MENJAGA KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA; • BERPENAMPILAN SEDERHANA, RAPIH, DAN SOPAN.
• SALING MENGHORMATI SESAMA WARGA NEGARA YANG MEMELUK AGAMA/KEPERCAYAAN YANG BERLAINAN; • MEME LIHARA RASA PERSATUAN DAN KESATUAN SESAMA PNS; • SALING MENGHORMATI ANTARA TEMAN SEJAWAT, BAIK SECARA VERTIKAL MAUPUN HORIZONTAL DALAM SUATU UNIT KERJA, INSTANSI, MAUPUN ANTAR INSTANSI. ETIKA PNS TERHADAP SESAMA PNS • MENGHARGAI PERBEDAAN PENDAPAT; • MENJUNJUNG TINGGI HARKAT DAN MARTABAT PNS; • MENJAGA DAN MENJALIN KERJA SAMA YANG KOOPERATIF SESAMA PNS; • BERHIMPUN DALAM SATU WADAH KORPRI YANG MENJAMIN TERWUJUDNYA SOLIDARITAS DAN SOLIDITAS SEMUA PNS DALAM MEMPERJUANGKAN HAK- HAKNYA.
• PNS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DIKENAKAN SANKSI • MORAL. • SANKSI MORAL DIBUAT SECARA TERTULIS DAN DINYATAKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN. • SANKSI MORAL BERUPA: PERNYATAAN SECARA TERTUTUP ATAU PERNYATAAN SECARA TERBUKA. PENEGAKAN KODE ETIK PNS • DALAM PEMBERIAN SANKSI MORAL HARUS DISEBUTKAN JENIS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PNS. • PEJABAT PEMBERI SANKSI DAPAT MENDELEGASIKAN WEWENANGNYA KEPADA PEJABAT LAIN DI LINGKUNGANNYA SEKURANG-KURANGNYA PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV. • PNS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK SELAIN DIKENAKAN SANKSI MORAL DAPAT DIKENAKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, ATAS REKOMENDASI
KONSEP, JENIS & BENTUK PERLINDUNGAN GURU DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017
KONSEP PERLINDUNGAN • PERLINDUNGAN MERUPAKAN HAK KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL RIGHT) DAN HAK HUKUM (LEGAL RIGHT) YANG DIMILIKI OLEH GURU
•HAK KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL RIGHT) HAK YANG DIMILIKI SETIAP WNI YANG BERSUMBER DARI UUD NRI TAHUN 1945. • SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 28 D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945
• PASAL 28 D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945: “SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM”. PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) PERMENDIKBUD RI NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AYAT (1) PERLINDUNGAN MERUPAKAN UPAYA MELINDUNGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIAN YANG MENGHADAPI PERMASALAHAN TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS. AYAT (2) PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MELIPUTI PERLINDUNGAN: a. HUKUM, b. PROFESI c. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN/ATAU d. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.
• HAK HUKUM (LEGAL RIGHT) HAK YANG DIMILIKI SETIAP WNI YANG BERSUMBER DARI PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH UUD NRI TAHUN 1945. • SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM 1. PASAL 14 AYAT (1) HURUF C UU NO 14 THN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN; DAN 2. PASAL 40 AYAT (1) HURUF D UU NO 20 THN 2003 TENTANG SISDIKNAS
• PASAL 14 AYAT (1) HURUF C UU NO 14 THN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN: “DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEPROFESIONALAN, GURU BERHAK: MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL;
• PASAL 40 AYAT (1) HURUF D UU NO 20 THN 2003 TENTANG SISDIKNAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERHAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN HAK ATAS HASIL KEKAYAAN INTELEKTUAL.
APA MAKNA PERLINDUNGAN
PERLINDUNGAN •PERLINDUNGAN MERUPAKAN UPAYA MELINDUNGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK) YANG MENGHADAPI PERMASALAHAN TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS
SIAPA SAJA YANG TERMASUK PTK YANG DILINDUNGI
PENDIDIK • DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN INI, YANG TERMASUK PENDIDIK (VIDE PASAL 171 PP NO 17 TAHUN 2010) ADALAH: 1. GURU 2. PAMONG BELAJAR 3. TUTOR 4. INSTRUKTUR 5. FASILITATOR 6. NARA SUMBER TEKNIS
TENAGA KEPENDIDIKAN • DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN INI, YANG TERMASUK TENAGA KEPENDIDIKAN (VIDE PASAL 173 PP NO 17 TAHUN 2010) ADALAH: 1. PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN 2. PENILIK 3. PENGAWAS 4. PENELITI 5. PENGEMBANG 6. TENAGA PERPUSTAKAAN
7. TENAGA LABORATORIUM 8. TEKNISI SUMBER BELAJAR 9. TENAGA ADMINISTRASI 10.PSIKOLOG 11.PEKERJA SOSIAL 12.TERAPIS 13.TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN
JENIS PERLINDUNGAN GURU
JENIS PERLINDUNGAN PASAL 39 AYAT (2) UU NO 14/2005 JO PASAL 42 PP NO 74/2008, TERDIRI ATAS: 1. PERLINDUNGAN HUKUM; 2. PERLINDUNGAN PROFESI; 3. PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; 4. PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) PERMENDIKBUD RI NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PERLINDUNGAN PERTAMA PERLINDUNGAN HUKUM
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (3) PERMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017 MENCAKUP PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF A MENCAKUP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP: A. TINDAK KEKERASAN B. ANCAMAN C. PERLAKUAN DISKRIMINATIF D. INTIMIDASI; DAN/ ATAU E. PERLAKUAN TIDAK ADIL
1. TINDAK KEKERASAN PASAL 39 AYAT (3) UUGD • TINDAKAN KEKERASAN YANG DIMAKSUD DAPAT BERUPA PEMUKULAN ATAU PENGANIAYAAN YANG DAPAT MENYEBABKAN CACAT FISIK, SEHINGGA GURU TIDAK DAPAT MAKSIMAL DALAM MENJALANKAN AKTIVITASNYA. (PERBUATAN TERSEBUT MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DIATUR DI DALAM KETENTUAN KUHPIDANA BUKU KEDUA, BAB XX, TENTANG PENGANIAYAAN.)
2. ANCAMAN • DALAM MENJALANKAN TUGASNYA GURU TIDAK LUPUT DARI ANCAMAN (FISIK MAUPUN PSIKOLOGIS) YANG MENGAKIBATKAN KETAKUTAN, KECEMASAN DAN TEKANAN, SEHINGGA TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA DENGAN BAIK (PERBUATAN TERSEBUT MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DIATUR DI DALAM KETENTUAN KUHPIDANA BUKU KEDUA, BAB XXIII, TENTANG PEMERASAN DAN ANCAMAN).
3. PERLAKUAN DISKRIMINATIF • PERLAKUAN DISKRIMINATIF PADA UMUMNYA DIALAMI OLEH GURU, SEBAGAI AKIBAT DARI ADANYA SUATU KEBIJAKAN ATASAN. DI MANA DENGAN ADANYA PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERSEBUT GURU MERASA HAKNYA DILANGGAR. (SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, BAB XA, TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA).
4. INTIMIDASI • PADA DASARNYA INTIMIDASI ADALAH SAMA DENGAN ANCAMAN, DIMANA GURU MENDAPATKAN TEKANAN, BAIK FISIK MAUPUN PSIKOLOGIS. NAMUN DEMIKIAN, BIASANYA TINDAKAN INTIMIDASI DILAKUKAN GUNA MENCAPAI TUJUAN TERTENTU (PERBUATAN TERSEBUT MEMENUHI UNSUR- UNSUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN KUHPIDANA BUKU KEDUA, BAB XVIII, TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN SESEORANG DAN BAB XXIII, TENTANG PEMERASAN DAN ANCAMAN)
5. PERLAKUAN TIDAK ADIL •PERLAKUAN TIDAK ADIL MERUPAKAN TINDAKAN YANG MELANGGAR RASA KEADILAN YANG BERLAKU SEBAGAIMANA DIAMANATKAN NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL LAINNYA. GURU BIASANYA MENDAPATKAN PERLAKUAN TIDAK ADIL MENGENAI UPAH, TUNJANGAN, PROMOSI, DAN HAK-HAK LAINNYA, YANG BERSIFAT MATERIL MAUPUN IMMATERIL (SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, BAB XA, TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)
PERLINDUNGAN KEDUA PERLINDUNGAN PROFESI
PERLINDUNGAN PROFESI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (4) PERMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENCAKUP PERLINDUNGAN TERHADAP: 1. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2. PEMBERIAN IMBALAN YANG TIDAK WAJAR 3. PEMBATASAN DALAM MENYAMPAIKAN PANDANGAN 4. PELECEHAN TERHADAP PROFESI 5. PEMBATASAN/PELARANGAN LAIN YANG DAPAT MENGHAMBAT GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.
1. PHK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG YANG BERLAKU PASAL 39 AYAT (4) UUGD • PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI GURU PADA DASARNYA HARUS MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (SEPERTI DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG KEPEGAWAIAN DAN KETENAGAKERJAAN). NAMUN DEMIKIAN PADA KENYATAANNYA PHK BAGI GURU ADA KALANYA TIDAK DIDASARKAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA, MELAINKAN BERDASARKAN ATAS KEBIJAKAN ATASAN SEMATA.
2. PEMBERIAN IMBALAN YANG TIDAK WAJAR • GURU PADA UMUMNYA SERING MENDAPATKAN IMBALAN YANG TIDAK WAJAR BERKAITAN DENGAN PROFESINYA DAN HAKNYA SEBAGAIMANA TELAH DITENTUKAN DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG ATAU PERJANJIAN KERJA BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR KEGIATAN POKOKNYA SEBAGAI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMERLUKAN TENAGA DAN PIKIRAN.
3. PEMBATASAN DALAM PENYAMPAIAN PANDANGAN • PEMANDANGAN YANG BERBEDA-BEDA INI BERKAITAN ERAT DENGAN HAK ASASI MANUSIA. NAMUN TERKADANG, GURU MENDAPATKAN PEMBATASAN DALAM PENYAMPAIAN PEMANDANGAN. HAL INI AKAN MENGHAMBAT DAYA KREATIF DAN INOVATIF GURU. DENGAN DIBATASINYA PEYAMPAIAN PEMANDANGAN MAKA SUMBANGAN PEMIKIRAN BAGI KEMAJUAN PENDIDIKAN AKAN TERHAMBAT (SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG- UNDANG DASAR 1945, BAB XA, TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999
4. PELECEHAN PROFESI DAN JABATAN GURU • PELECEHAN TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KERAP TERJADI, SEBAGAI CONTOH YAITU PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN YANG DILAKUKAN OLEH ATASAN, REKAN SEJAWAT MAUPUN ORANGTUA SISWA, SEHINGGA PENGHINAAN TERSEBUT TELAH MELECEHKAN HARKAT DAN MARTABATNYA SEBAGAI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PERBUATAN TERSEBUT MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DIATUR DALAM KETENTUAN KUHPIDANA BUKU KEDUA BAB XVI, TENTANG PENGHINAAN)
5. PEMBATASAN/PELARANGAN LAIN YANG DPT MENGHAMBAT DLM PELAKSANAKAN TUGAS • PEMBATASAN DAN PELARANGAN LAIN YANG DIALAMI OLEH GURU SANGATLAH BERAGAM, NAMUN DAPAT DISIMPULKAN BAHWA SETIAP TINDAKAN GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA TIDAK BOLEH DIBATASI ATAU DIHALANGI OLEH SIAPAPUN TANPA ALASAN YURIDIS.
PERLINDUNGAN KETIGA PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (5) PERMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF C MENCAKUP PERLINDUNGAN TERHADAP RISIKO: A. GANGGUAN KEAMANAN KERJA, B. KECELAKAAN KERJA, C. KEBAKARAN PADA WAKTU KERJA, D. BENCANA ALAM, E. KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA DAN/ATAU
PERLINDUNGAN KEEMPAT PERLINDUNGAN ATAS HKI
PERLINDUNGAN ATAS HKI • SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 42 PP NO 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU: • GURU MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DALAM MELAKSANAKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. • PASAL 2 AYAT (6) PERRMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL • SECARA GARIS BESAR HKI DIBAGI KE DALAM DUA BAGIAN YAITU : 1. HAK CIPTA (COPY RIGHT) 2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT) YANG MENCAKUP : • PATEN (PATENT) • DESAIN INDUSTRI (INDUSTRIAL DESIGN) • MEREK (TRADEMARK) • PENANGGULANGAN PRAKTIK PERSAINGAN CURANG (REPRESSION OF UNFAIR COMPETITION) • DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (LAYOUT DESIGN OF INTEGRATED CIRCUIT) • RAHASIA DAGANG (TRADE SECRET)
CONTOH UNDANG-UNDANG HKI • UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA • UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK • UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN • UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
SIAPA YANG MEMPUNYAI KEWAJIBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN? APA KONSEKUENSINYA?
• SIAPA YANG MEMPUNYAI KEWAJIBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DENGAN TEGAS DISEBUTKAN DALAM PASAL 39 AYAT (1) UUGD: 1. PEMERINTAH 2. PEMERINTAH DAERAH 3. MASYARAKAT 4. ORGANISASI PROFESI 5. SATUAN PENDIDIKAN PASAL 3 AYAT (1) PERMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AYAT (1) PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 MERUPAKAN KEWAJIBAN: a. PEMERINTAH b. PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA c. SATUAN PENDIDIKAN d. ORGANISASI PROFESI, DAN/ATAU e. MASYARAKAT
• KONSEKUENSI LOGIS DARI AMANAT PASAL 39 UU NO 14/2005 TERSEBUT DI ATAS ADALAH BAHWA KELIMA KOMPONEN TERSEBUT DI ATAS HARUS SELALU PRO AKTIF DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KARENA MERUPAKAN AMANAT UNDANG- UNDANG. • ARTINYA, KARENA MERUPAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG MAKA SETIAP GURU BERHAK UNTUK MEMINTA PERLINDUNGAN KEPADA 5 (LIMA) KOMPONEN TERSEBUT DI ATAS BAIK BERUPA ADVOKASI MAUPUN BENTUK BANTUAN HUKUM LAINNYA, PADA SAAT MENGALAMI PERMASALAHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA.
• PERLINDUNGAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN ATAU KEMENTERIAN LAIN YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN • DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERLINDUNGAN , PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI PROFESI, DAN MASYARAKAT SESUAI KEWENANGAN MASING-MASING WAJIB: • MENYEDIAKAN SUMBER DAYA; DAN • MENYUSUN MEKANISME • SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
BENTUK PERLINDUNGAN GURU
BENTUK PERLINDUNGAN PASAL 4 AYAT (1) DAN (2) PERMENDIKBUD NO. 10 TAHUN 2017 (1) PERLINDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (2) DILAKUKAN DALAM BENTUK ADVOKASI NONLITIGASI. (2) ADVOKASI NONLITIGASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MERUPAKAN FASILITASI PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN DALAM BENTUK: a. KONSULTASI HUKUM; b. MEDIASI; DAN/ATAU c. PEMENUHAN DAN/ATAU PEMULIHAN HAK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
ADVOKASI NONLITIGASI • ADVOKASI NONLITIGASI ADALAH BANTUAN HUKUM DALAM BENTUK PEMBELAAN DI LUAR PENGADILAN YANG DIBERIKAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN/ATAU PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM YANG DIALAMI GURU. • PERLINDUNGAN DENGAN CARA ADVOKASI NONLITIGASI TERDIRI ATAS KONSULTASI HUKUM, MEDIASI, DAN PEMENUHAN DAN/ATAU PEMULIHAN HAK
KONSULTASI HUKUM • MERUPAKAN BANTUAN HUKUM DALAM BENTUK SARAN ATAU PENDAPAT, TERMASUK SARAN ATAS BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ATAU PERSELISIHAN.
MEDIASI • MERUPAKAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA GURU DENGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN PERUNDINGAN
PEMENUHAN DAN/ATAU PEMULIHAN HAK DAPAT BERUPA BANTUAN KEPADA GURU UNTUK MENDAPATKAN PENASIHAT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PROSES PIDANA, PERDATA, ATAU TATA USAHA NEGARA, ATAU PEMENUHAN GANTI RUGI BAGI GURU
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER Konsep Dasar DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017 “Senang Belajar di Rumah Kedua”
DefinisiProgram pendidikan sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etika), olah rasa (estetika), olah pikir (calistung), dan olah raga (kinestetika) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Urgensi 1. Pembangunan SDM merupakan pondasi pembangunan bangsa. 2. Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa: Kualitas Karakter, Literasi Dasar, dan Kompetensi 4C, guna mewujudkan keunggulan bersaing Generasi Emas 2045. 3. Kecenderungan kondisi degradasi moralitas, etika, dan budi pekerti. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)
a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” b. Agenda Nawacita No. 8: Penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. c. Trisakti: Mewujudkan Generasi yang Berkepribadian dalam Kebudayaan. d. RPJMN 2015-2019: “Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran” e. Arahan Khusus Presiden kepada Mendikbud untuk memperkuat pendidikan karakter melalui penguatan Manajemen Berbasis Sekolah. RASIONAL 3
• Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, peringkat ke-88 (Transparency International, 2015), naik dari tahun 2014 yang berada di peringkat 107 • Peringkat Indeks Daya Saing Global: 37 dari 140 Negara (WEF, 2014) • Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% - 5,18% (BBC, 2016) • Indeks Kebahagiaan: 68,28 dan komponen Pendidikan berada di Posisi indeks 58,28 (BPS, 2014) • Populasi 237,64 juta jiwa (BPS, 2010). • Jumlah sekolah 297.368, Guru 3.439.794, Siswa 49.186.235 (PDSPK, 2016). • Jumlah siswa TK 4.495.432, SLB 118.079, SD 25.885.053, SMP 10.040.277, SMA 4.312.407 dan SMK 4.334.987 (PDSPK, 2016). • Penduduk miskin 11,22% sebesar 28,59 juta jiwa (BPS, 2015), naik dari periode September 2014 yang berjumlah 27,73 juta jiwa. • Jumlah bahasa daerah 617 dan suku bangsa 1.340 kelompok etnik (BPPB, 2016). • Indeks Pembangunan Manusia: 110 (UNDP, 2015) • Keberagaman kondisi sekolah • Kekerasan, 220 kasus sepanjang Tahun 2015 (KPAI) • Radikalisme/Terorisme (16 kasus Bom dari tahun 2000 -2016, BNPT 2016) • Separatisme • Narkoba, 12.044 pengguna meninggal per tahun dan 27,32% ialah pelajar (BNN, 2014) • Pornografi dan Cyber Crime, 1.111 kasus tahun 2011-2015 (KPAI) • Penyimpangan Seksual, 119 komunitas LGBT di Indonesia (UNDP, 2014) • Krisis Kepribadian Bangsa • Intoleransi, 701 kasus sepanjang 2011-2015 (KPAI) Tantangan 1 Tantangan 2 Tantangan 3 Lingkungan PoleksosbudLingkungan Demografi Lingkungan Ideologi, Hankam dan Teknologi TANTANGAN PENDIDIKAN KARAKTER Akreditas i A B C Belum SD 15,5% 50,2% 15,5% 18,9% SMP 25,3% 32,5% 11,9% 30,3% 4
Religius Jujur Toleransi Disiplin Kerja Keras Kreatif Mandiri Demokratis Rasa Ingin Tahu Semangat Kebangsaan Cinta Tanah Air Menghargai Prestasi Bersahabat/Komunikatif Cinta Damai Gemar Membaca Peduli Lingkungan Peduli Sosial Tanggung Jawab (dan lain-lain) Sumber: Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, 2010 NILAI-NILAI KARAKTER Olah Hati (Etika) Olah Pikir (Calistung) Olah Karsa (Estetika) Olah Raga (Kinestetik) Aspek Pendidikan Karakter Ki Hajar Dewantara Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM, 2014) dan kearifan lokal 5 Nilai- Nilai Utama Religius Nasionalis Mandiri Gotong Royong Integritas
FOKUS PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 1. Struktur Program Jenjang dan Kelas Ekosistem Sekolah Penguatan kapasitas guru 2. Struktur Kurikulum PPK melalui kegiatan Intra-kurikuler dan ko- kurikuler PPK melalui kegiatan Ekstra-kurikuler PPK melalui kegiatan non-kurikuler 3. Struktur Kegiatan Praksis Kegiatan Pembentukan Karakter di lingkungan sekolah berdasarkan 4 dimensi pengolahan karakter Ki Hadjar Dewantara (Olah pikir, Olah hati, Olah rasa/karsa, Olah raga) PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KELAS  Integrasi dalam mata pelajaran  Optimalisasi muatan lokal  Manajemen kelas PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KOMUNITAS  Orang tua  Komite Sekolah  Dunia usaha  Akademisi, pegiat pendidikan,  Pelaku Seni & Budaya, Bahasa & Sastra  Pemerintah & Pemda KELUARAN Pembentukan individu yang memiliki karakter dan kompetensi abad 21 HASIL  Olah pikir: Individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat  Olah hati: Individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa  Olah rasa dan karsa: Individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan  Olah raga: Individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara PELIBATAN PUBLIK Orang tua Komite Sekolah Dunia Usaha Akademisi/Pegiat Pendidikan Pelaku Seni & Budaya Pemerintah & Pemda Komunikasi Mediasi CSR Partisipasi Sumber belajar Kolaborasi sumber daya: Komitmen Mobilisasi sumber daya Sumber Belajar Advokasi ABK/kelompok Marjinal Komunitas Bahasa Kemdagri, Kemenag, Konsistensi Pengawasan Media Massa Literasi Taman Budaya Kemenkes, Kemenhan, Finansial Program inovasi Sanggar Seni Kemendes, TNI/Polri Berbagi Pengetahuan Museum Pemprov/Kota/Kab PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KULTUR SEKOLAH  Pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah  Keteladanan pendidik  Ekosistem sekolah  Norma, peraturan, dan tradisi sekolah 6 KONSEP DASAR PPK
7 PRINSIP 1-- NILAI-NILAI MORAL UNIVERSAL PRINSIP 2 – PENDEKATAN SINKRONISASI PRINSIP 3 – PENDEKATAN INTEGRAL PRINSIP 4 – TERUKUR DAN OBJEKTIF PRINSIP 5 – PELIBATAN PUBLIK PRINSIP 6 – KEARIFAN LOKAL PRINSIP 7 – KETERAMPILAN ABAD 21 PRINSIP 8 – REVOLUSI MENTAL  Harmoni dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental  Komunikasi dan diaolog dengan seluruh pemangku kepentingan  Selaras tahapan usia peserta didik  Kebutuhan dan konteks lokal  Fokus pada semangat belajar  Pertama, implementasi prinsip- prinsip PPK dalam program sekolah  Kedua, yang dievaluasi adalah program sesuai dengan indikator-indikator objektif dan perubahan perilaku pelaku  Ketiga, penilaian individual peserta didik mengikuti norma Kurikulum 2013 PRINSIP PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PPK PRINSIP PENGEMBANGAN PRINSIP IMPLEMENTASI PRINSIP EVALUASI
MODEL IMPLEMENTASI PPK Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Nilai Karakter** Waktu “Nasionalis” “Integritas” “Mandiri” “Gotong Royong” “Religius” Kegiatan PPK bersama orang tua: Interaksi dengan orang tua dan lingkungan / sesama Waktu Belajar* Kegiatan Pembiasaan: Memulai hari dengan Upacara Bendera (Senin), Apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Lagu Nasional, dan berdoa bersama. Membaca buku-buku non-pelajaran tentang PBP, cerita rakyat, 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan Intra-Kurikuler: Kegiatan Belajar – Mengajar Kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstrakurikuler: Sesuai minat dan bakat siswa yang dilakukan di bawah bimbingan guru/pelatih/melibatkan orang tua & masyarakat: Kegiatan Keagamaan, Pramuka, PMR, Paskibra, Kesenian, Bahasa & Sastra, KIR, Jurnalistik, Olahraga, dsb. Kegiatan Pembiasaan: Sebelum menutup hari Siswa melakukan refleksi, menyanyikan lagu daerah dan berdoa bersama. *Durasi waktu tidak mengikat dan disesuaikan dengan kondisi sekolah ** Nilai-nilai karakter disesuaikan dengan GNRM, kreativitas sekolah, dan kearifan lokal 8
MANFAAT DAN IMPLIKASI PROGRAM PPK 1. Kepala Sekolah 2. Guru/Tutor 3. Sarana Prasarana Sekolah 4. Konsumsi 5. Waktu 6. Rentang Kendali Sekolah 7. Pembiayaan MANFAAT IMPLIKASI 1. Penguatan karakter siswa melalui keterampilan abad 21 untuk mewujudkan daya saing generasi emas 2045 2. Penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari 3. Sinkronisasi intra,ko, ekstra dan non kurikuler, serta sekolah terintegrasi dengan kegiatan komunitas seni budaya, bahasa dan sastra, olahraga, sains, dan keagamaan (branded school) 4. Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dalam pengawasan sekolah 5. Revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat 6. Pemenuhan 24 jam mengajar guru 7. Kolaborasi antar K/L, Pemda, lembaga masyarakat dan pegiat pendidikan
PETA JALAN PPK 2016 2017 2018 2019 2020… 1 Kajian Pengembangan Konsep PPK AGUSTUS-DESEMBER a. Kajian Awal b. Berbagi Praktik Baik c. Pemetaan dan Penetapan Sekolah Uji Coba d. Diskusi Kelompok Terpumpun e. Penyusunan Konsep PPK f. Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM g. Finalisasi Dokumen PPK Persiapan Uji Coba OKTOBER-DESEMBER 2 SD dan SMP dari 34 Provinsi Jumlah = 1.542 sekolah Implementasi Mandiri dan Bertahap Pengembangan implementasi PPK secara mandiri Pengembangan5 Implementasi penuh PPK kepada seluruh sekolah 4 Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Penuh dan Mandiri6 Jangka PendekJangka MenengahJangka Panjang a. Uji Coba Bertahap: Tahap 1 = 42 Sekolah Tahap 2 = 500 Sekolah b. Supervisi dan Pendampingan c. Evaluasi Uji Coba PPK Tahap Kajian dan Formulasi Kebijakan Tahap Implementasi Kebijakan Tahap Evaluasi Kebijakan 3
RIWAYAT HIDUP • NAMA LENGKAP : PROF. DR. ENDANG KOMARA, M.SI • TEMPAT TANGGAL LAHIR : PURWAKARTA, 19 JULI 1964 • PEKERJAAN : DOSEN PNS KOPERTIS WILAYAH IV DPK PADA STKIP • PASUNDAN CIMAHI • ALAMAT KAMPUS : JL PERMANA NO. 32 B CIMAHI JAWA BARAT • ALAMAT RUMAH : JL JATI INDAH IV NO. 6 BANDUNG 40264 • PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA UTAMA, IV/E • ALAMAT EMAIL : ENDANG_KOMARA@YAHOO.CO.ID • ENDANG.KOMARA1964@GMAIL.COM • WEBSITE : WWW.ENDANGKOMARASBLOG.BLOGSPOT.COM • HAND PHONE : 08122010150

More Related Content

DOCX
Makalah kode etik
byIg Fandy Jayanto
 
PPTX
Modul Perkembangan Peserta Didik KB 1- Perkembangan Fisik & Psikomotorik Pese...
byIstna Zakia Iriana
 
PPTX
RAGAM BAHASA INDONESIA
byZUKI SUDIANA
 
PPT
PPT Ragam Bahasa & Laras Bahasa
byMUHAMMAD PANATAGAMA SYAHID
 
DOCX
Pengertian dan Fungsi Ejaan
byariffikri12
 
PPT
Membaca Dalam Hati dan Membaca Bahasa
byIjal Mustofa
 
PPTX
Bahasa baku
bymbanarti
 
DOCX
makalah keterampilan menulis
bytyaarahman
 
Makalah kode etik
byIg Fandy Jayanto
 
Modul Perkembangan Peserta Didik KB 1- Perkembangan Fisik & Psikomotorik Pese...
byIstna Zakia Iriana
 
RAGAM BAHASA INDONESIA
byZUKI SUDIANA
 
PPT Ragam Bahasa & Laras Bahasa
byMUHAMMAD PANATAGAMA SYAHID
 
Pengertian dan Fungsi Ejaan
byariffikri12
 
Membaca Dalam Hati dan Membaca Bahasa
byIjal Mustofa
 
Bahasa baku
bymbanarti
 
makalah keterampilan menulis
bytyaarahman
 

What's hot

PPT
MATERI MK. BAHASA INDONESIA (BARU).ppt
byRizkys111
 
PPTX
Bab tentang tema, topik dan judul
byIbnu Khoiry
 
PPTX
Keterampilan Berbahasa
byRizza Magfira
 
PPTX
Kedudukan sistem politik dalam islam
byHaan Herdiantara
 
PPTX
TES, PENGUKURAN, PENILAIAN DAN EVALUASI (DINI&ORNELA)
byvina serevina
 
PPTX
pilihan kata (diksi)
byahmadmaulana110
 
PPT
Ppt bahasa baku dan bahasa nonbaku
byJuwairiah Qho'althofnish
 
PPTX
Ejaan yang disempurnakan(eyd)eea
byAl-Zorozerofour Buitenzorg
 
DOCX
Keterampilan Berbahasa
bytaufiq99
 
PPT
Pengantar Perkembangan Peserta Didik PPT
byAndhika Pratama
 
PPT
Presentasi Aliran Linguistik Tagmemik
byMamakFeri
 
PPTX
Etika pertemuan 1_2013-2014.ppt
byUniversitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon
 
DOCX
Makalah ragam bahasa, bahasa indonesia ragam ilmiah
byPrescott Py3man
 
PPTX
berbahasa indonesia yang baik dan benar
bydila monica
 
DOCX
Norm Reference Test and Criterion Referenced Test
byDina Azmi Imada
 
PPTX
ppt Etika dan profesi kependidikan
byhimmatulm
 
PPT
Bhs ind (4) Bahasa Ragam Ilmiah
byandizckaactionscript
 
PPTX
Kelompok 5 Psikolinguistik - Aspek Neurologi Bahasa
byRicky Subagya
 
PPTX
Kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis
byUniversitas Negeri Jakarta
 
PPT
Kata/Istilah Baku dan Tidak Baku
byDwi Firli Ashari
 
MATERI MK. BAHASA INDONESIA (BARU).ppt
byRizkys111
 
Bab tentang tema, topik dan judul
byIbnu Khoiry
 
Keterampilan Berbahasa
byRizza Magfira
 
Kedudukan sistem politik dalam islam
byHaan Herdiantara
 
TES, PENGUKURAN, PENILAIAN DAN EVALUASI (DINI&ORNELA)
byvina serevina
 
pilihan kata (diksi)
byahmadmaulana110
 
Ppt bahasa baku dan bahasa nonbaku
byJuwairiah Qho'althofnish
 
Ejaan yang disempurnakan(eyd)eea
byAl-Zorozerofour Buitenzorg
 
Keterampilan Berbahasa
bytaufiq99
 
Pengantar Perkembangan Peserta Didik PPT
byAndhika Pratama
 
Presentasi Aliran Linguistik Tagmemik
byMamakFeri
 
Etika pertemuan 1_2013-2014.ppt
byUniversitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon
 
Makalah ragam bahasa, bahasa indonesia ragam ilmiah
byPrescott Py3man
 
berbahasa indonesia yang baik dan benar
bydila monica
 
Norm Reference Test and Criterion Referenced Test
byDina Azmi Imada
 
ppt Etika dan profesi kependidikan
byhimmatulm
 
Bhs ind (4) Bahasa Ragam Ilmiah
byandizckaactionscript
 
Kelompok 5 Psikolinguistik - Aspek Neurologi Bahasa
byRicky Subagya
 
Kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis
byUniversitas Negeri Jakarta
 
Kata/Istilah Baku dan Tidak Baku
byDwi Firli Ashari
 

Similar to Etika Profesi Guru

PPT
UU No. 14 Tahun 2005
byEsti Widiawati
 
PPTX
Pengertiann Etika dalam organisasi guru Indonesia
bytrimulatwikwik
 
PDF
YEVINA AGNESTRIANI - IMPLEMENTASI PEMAHAMAN KODE ETIK GURU.pdf
byYevinaAgnestriani
 
PDF
PEDAGIGIKKB-3.pdf
byAEMMULYADI
 
DOCX
Makalahprofesikependidikan 110523085939-phpapp01
byAlfan Herya
 
PPT
Etika Profesi Guru dan Implementasinya.ppt
byFirazHafiz
 
PPT
Etika Profesi Keguruan dan Kode Etik Guru.ppt
bySelviPanggua1
 
PPT
2-etika-profesi-keguruan-baru semester 2.ppt
byJaringanMTsN10Tasikm
 
DOCX
Makalah kode etik guru
bySeptian Muna Barakati
 
PPT
2-etika-profesi-keguruan-baru profesional.ppt
byLeliMasruroh
 
PPTX
11Etika dasar profesi guruuBerwarna.pptx
byabdullahnurindah2
 
PDF
artikel jurnal profesi kependidikan .pdf
byFransiskusWidarto2
 
PDF
Modul 4 kb 3
bykasmuddin nanang
 
PPTX
Etika Profesi_6 kode etik profesi guru dan organisasi asosiasi keprofesian
byUniversitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon
 
DOCX
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Ethics & Conflict interest
bymaya indrawati
 
PPT
KODE ETIK GURU INDONESIA DAN PELANGGARANNYA.ppt
byheruchristianto
 
PPT
Etika-profesi-keguruan dan kode etik Guru.ppt
bySelviPanggua1
 
PPTX
KODE ETIK GURU PGRI.pptx
bytarman84
 
DOCX
Makna Kode Etik Profesi Guru
byAbdau Qur'ani
 
PPTX
PROFESI PENDIDIKAN (SIAP PROFESIONALISME DAN ORGANISASI PROFESI)
byArjuna Ahmadi
 
UU No. 14 Tahun 2005
byEsti Widiawati
 
Pengertiann Etika dalam organisasi guru Indonesia
bytrimulatwikwik
 
YEVINA AGNESTRIANI - IMPLEMENTASI PEMAHAMAN KODE ETIK GURU.pdf
byYevinaAgnestriani
 
PEDAGIGIKKB-3.pdf
byAEMMULYADI
 
Makalahprofesikependidikan 110523085939-phpapp01
byAlfan Herya
 
Etika Profesi Guru dan Implementasinya.ppt
byFirazHafiz
 
Etika Profesi Keguruan dan Kode Etik Guru.ppt
bySelviPanggua1
 
2-etika-profesi-keguruan-baru semester 2.ppt
byJaringanMTsN10Tasikm
 
Makalah kode etik guru
bySeptian Muna Barakati
 
2-etika-profesi-keguruan-baru profesional.ppt
byLeliMasruroh
 
11Etika dasar profesi guruuBerwarna.pptx
byabdullahnurindah2
 
artikel jurnal profesi kependidikan .pdf
byFransiskusWidarto2
 
Modul 4 kb 3
bykasmuddin nanang
 
Etika Profesi_6 kode etik profesi guru dan organisasi asosiasi keprofesian
byUniversitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon
 
BE & GG, Maya Dwi Indrawati, Hapzi Ali, Ethics & Conflict interest
bymaya indrawati
 
KODE ETIK GURU INDONESIA DAN PELANGGARANNYA.ppt
byheruchristianto
 
Etika-profesi-keguruan dan kode etik Guru.ppt
bySelviPanggua1
 
KODE ETIK GURU PGRI.pptx
bytarman84
 
Makna Kode Etik Profesi Guru
byAbdau Qur'ani
 
PROFESI PENDIDIKAN (SIAP PROFESIONALISME DAN ORGANISASI PROFESI)
byArjuna Ahmadi
 

More from Esti Widiawati

PDF
Cergam seri binatang 1 singa dan tikus
byEsti Widiawati
 
PPTX
Corona
byEsti Widiawati
 
PPTX
Struktur bumi dan dinamikanya
byEsti Widiawati
 
PPTX
Tata surya
byEsti Widiawati
 
PDF
Bab 6 tata surya
byEsti Widiawati
 
PPTX
template kalender 2018
byEsti Widiawati
 
PDF
Kalender tamplate 2018 by idan part 1
byEsti Widiawati
 
PPTX
Permendikbud No 10 Tahun 2017
byEsti Widiawati
 
PDF
preview BAB 1 Materi IPA Kelas VIII Smt 1
byEsti Widiawati
 
PDF
PTK METODE EXPERIMENT
byEsti Widiawati
 
PDF
Mengenal Bakteri
byEsti Widiawati
 
PPTX
Mendidik anak berlandaskan Al Quran
byEsti Widiawati
 
PDF
PEMBAHASAN PREDIKSI SOAL UN IPA PAKET A
byEsti Widiawati
 
PDF
PREDIKSI SOAL UJIAN NASIONAL IPA SMP PAKET B
byEsti Widiawati
 
PDF
PREDIKSI UJIAN NASIONAL IPA
byEsti Widiawati
 
PDF
Handout Pelatihan Penyusunan Proposal PTK
byEsti Widiawati
 
PPTX
Children learn what they live
byEsti Widiawati
 
PPSX
Zat adiktif dan psikotropika by esti
byEsti Widiawati
 
PDF
MATERI IPA KELAS VIII DISERTAI LATIHAN SOAL
byEsti Widiawati
 
PDF
Ebook ringkasan ipa smp kelas viii
byEsti Widiawati
 
Cergam seri binatang 1 singa dan tikus
byEsti Widiawati
 
Corona
byEsti Widiawati
 
Struktur bumi dan dinamikanya
byEsti Widiawati
 
Tata surya
byEsti Widiawati
 
Bab 6 tata surya
byEsti Widiawati
 
template kalender 2018
byEsti Widiawati
 
Kalender tamplate 2018 by idan part 1
byEsti Widiawati
 
Permendikbud No 10 Tahun 2017
byEsti Widiawati
 
preview BAB 1 Materi IPA Kelas VIII Smt 1
byEsti Widiawati
 
PTK METODE EXPERIMENT
byEsti Widiawati
 
Mengenal Bakteri
byEsti Widiawati
 
Mendidik anak berlandaskan Al Quran
byEsti Widiawati
 
PEMBAHASAN PREDIKSI SOAL UN IPA PAKET A
byEsti Widiawati
 
PREDIKSI SOAL UJIAN NASIONAL IPA SMP PAKET B
byEsti Widiawati
 
PREDIKSI UJIAN NASIONAL IPA
byEsti Widiawati
 
Handout Pelatihan Penyusunan Proposal PTK
byEsti Widiawati
 
Children learn what they live
byEsti Widiawati
 
Zat adiktif dan psikotropika by esti
byEsti Widiawati
 
MATERI IPA KELAS VIII DISERTAI LATIHAN SOAL
byEsti Widiawati
 
Ebook ringkasan ipa smp kelas viii
byEsti Widiawati
 

Recently uploaded

PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 10
byModul Guruku
 
PDF
Membangun Kesetaraan untuk Masa Depan Berkelanjutan - SDGs 5 (Gender Equality)
by202210415198
 
DOCX
RPT SAINS TINGKATAN 3 2026 KSSM SAINS.docx
byg38143519
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Senbud Seni Teater Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Sejarah Indonesia Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Ekonomi Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Modul Ajar KBC Al-Qur’an Hadis Kelas 9 MTs [MODULKELAS.COM]
byModul Kelas
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning PKN Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Informatika Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Modul Ajar Bahasa Arab Kelas 10 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Agama Islam PAI Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Biologi Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Peta Jalan Analisis Bibliometrik: Panduan Metodologi, Teknik, dan Langkah Eks...
byMurad Maulana
 
PDF
Modul Ajar KBC Bahasa Arab Kelas 7 Madrasah Tsanawiyah
byModul Kelas
 
PDF
Modul Ajar Bahasa Arab Kelas 7 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Agama Katolik Kelas 8 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Modul Ajar Al Quran Hadits Kelas 9 - Kurikulum Berbasis Cinta.pdf
byvisipintarClass
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
Modul Ajar Bahasa Arab Kelas 6 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 10
byModul Guruku
 
Membangun Kesetaraan untuk Masa Depan Berkelanjutan - SDGs 5 (Gender Equality)
by202210415198
 
RPT SAINS TINGKATAN 3 2026 KSSM SAINS.docx
byg38143519
 
Modul Ajar Deep Learning Senbud Seni Teater Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar Deep Learning Sejarah Indonesia Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Deep Learning Ekonomi Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar KBC Al-Qur’an Hadis Kelas 9 MTs [MODULKELAS.COM]
byModul Kelas
 
Modul Ajar Deep Learning PKN Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Deep Learning Informatika Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Bahasa Arab Kelas 10 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar Deep Learning Agama Islam PAI Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Deep Learning Biologi Kelas 10 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Peta Jalan Analisis Bibliometrik: Panduan Metodologi, Teknik, dan Langkah Eks...
byMurad Maulana
 
Modul Ajar KBC Bahasa Arab Kelas 7 Madrasah Tsanawiyah
byModul Kelas
 
Modul Ajar Bahasa Arab Kelas 7 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar Deep Learning Agama Katolik Kelas 8 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Al Quran Hadits Kelas 9 - Kurikulum Berbasis Cinta.pdf
byvisipintarClass
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar Bahasa Arab Kelas 6 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 

Etika Profesi Guru

  • 1.
    ETIKA PROFESIOLEH PROF. DR.ENDANG KOMARA, M.SI DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017 B2
  • 2.
    MATERI SAJIAN • HAKIKATETIKA PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN • ETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN ETIKA YANG DIKEMBANGKAN OLEH ORGANISASI PROFESI • ETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN ETIKA YANG DIKEMBANGKAN OLEH PEMERINTAH/ETIKA PNS)
  • 3.
    KODE ETIK GURUDAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERBASIS GURU (KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH) AMANAT UU NO. 14 TAHUN 2005 • ORGANISASI PROFESI GURU MEMPUNYAI KEWENANGAN MENETAPKAN DAN MENEGAKKAN KODE ETIK GURU. • KODE ETIK BERFUNGSIMENJAGA DAN MENINGKATKAN KEHORMATAN DAN MARTABAT GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL. • KODE ETIK BERISI NORMA DAN ETIKA YANG MENGIKAT PERILAKU GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPROFESIONALAN. • ORGANISASI PROFESI GURU MEMBENTUK DEWAN KEHORMATAN • KEANGGOTAAN SERTA MEKANISME KERJA DKG DIATUR DALAM AD ORGANISASI PROFESI GURU. • DKG DIBENTUK UNTUK MENGAWASI PELAKSANAAN KODE ETIK GURU DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH GURU. • REKOMENDASI DKG HARUS OBJEKTIF, TIDAK DISKRIMINATIF, DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AD ORGANISASI PROFESI SERTA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. • ORGANISASI PROFESI GURU WAJIB MELAKSANAKAN REKOMENDASI DKG.
  • 4.
    HAKIKAT ETIKA PROFESIGURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MANDATORY L A W GOLDEN WAY STANDARD OF BEHAVIOR 1 3 4 2
  • 5.
    Profesi yang Mulia moralitas guru harusterjaga keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdian Pengemban Tugas Kemanusiaan mengutamakan kebajikan & mencegah kehinaan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya Profesi dengan ketulusan hati keandalan kompetensi sebagai sumber daya mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia utuh ETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERBASIS GURU BERDASARKAN ETIKA YANG DIKEMBANGKAN OLEH ORGANISASI PROFESI
  • 6.
    Kewajiban Umum Menjunjung tinggi, menghayati,dan mengamalkan sumpah/janji. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. ETIKA PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERBASIS PROFESI GURU
  • 7.
    Kewajiban terhadap Peserta Didik Bertindak profesional dalammelaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang berpotensi mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Tidak memanfaatkan hubungan profesional dengan peserta didik untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.
  • 8.
    Kewajiban terhadap Orang Tua Peserta Didik Menghormati hakorang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta Membina hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Tidak memanfaatkan hubungan profesional dengan orang tua/wali peserta didik untuk memperoleh keuntungan pribadi.
  • 9.
    Kewajiban terhadap Masyaraka t Menjalin komunikasi yangefektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.
  • 10.
    Kewajiban terhadap Teman Sejawat Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas,dan saling menghormati antarteman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru. Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat. Menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antarteman sejawat.
  • 11.
    Kewajiban terhadap Profesi Menjunjung tinggi jabatanguru sebagai profesi. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tidak melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang merendahkan martabat profesi. Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan.
  • 12.
    Kewajiban terhadap Organisasi Profesi Menaati peraturan danberperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi. Mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi. Tidak melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat organisasi profesi.
  • 13.
    Kewajiban terhadap Pemerinta h Berperanserta menjaga persatuandan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berperanserta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
  • 14.
    ETIKA PROFESI PENGAWASSEKOLAH 1. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, SENANTIASA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA, SERTA MENGIKUTI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI. 2. MERASA BANGGA MENGEMBAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 3. MEMILIKI PENGABDIAN YANG TINGGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 4. BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB DALAM TUGASNYA SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 5. MENJAGA CITRA DAN NAMA BAIK SELAKU PEMBINA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 6. MEMILIKI DISIPLIN YANG TINGGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 7. MAMPU MENAMPILKAN KEBERADAANNYA SEBAGAI APARAT DAN TOKOH YANG DITELADANI. 8. SIGAP DAN TERAMPIL UNTUK MENANGGAPI DAN MEMBANTU MEMECAHKAN MASALAH- MASALAH YANG DIHADAPI APARAT BINAANNYA. 9. MEMILIKI RASA KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI, BAIK TERHADAP APARAT BINAAN MAUPUN TERHADAP SESAMA PENGAWAS SEKOLAH.
  • 15.
  • 16.
     MELAKSANAKAN SEPENUHNYA PANCASILADAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;  MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT BANGSA DAN NEGARA;  MENJADI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;  MENAATI SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;  AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA; ETIKA PNS DALAM BERNEGARA  MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG SESAI KETENTUAN YANG BERLAKU;  MENJAGA INFORMASI YANG BERSITAT RAHASIA;  MELAKSANAKAN SETIAP KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;  MEMBANGUN ETOS KERJA UNTNK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI;  MENJALIN KERJA SAMA SECARA KOOPERATIF DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG TERKAIT DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN;
  • 17.
     MEMILIKI KOMPETENSIDALAM PE LAKSANAAN TUGAS;  PATUH DAN TAAT TERHADAP STANDAR OPERASIONAL DAN TATA KERJA;  MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN SECARA KREATIF DAN INOVA TIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI;  BERORIENTASI PADA UPAYA PENINGKATAN KUALIAS KERJA. ETIKA PNS DALAM BERORGANISASI
  • 18.
    • MEWUJUDKAN POLA HIDUPSEDERHANA; • MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN EMPATI HORMAT DAN SANTUN TANPA PAMRIH DAN TANPA UNSUR PEMAKSAAN; ETIKA PNS DALAM BERMASYARAKAT • MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT, TERBUKA, DAN ADIL SERTA TIDAK DISKRIMINATIF; • TANGGAP TERHADAP KEADAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT; • BERORIENTASI KEPADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN TUGAS;
  • 19.
    • JUJUR DANTERBUKA SERTA TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR. • BERTINDAK DENGAN PENUH KESUNGGUHAN DAN KETULUSAN; • MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN PRIBADI, KELOMPOK, MAUPUN GOLONGAN; ETIKA PNS TERHADAP DIRI SENDIRI • BERINISIATIF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP; • MEMILIKI DAYA JUANG YANG TINGGI; • MEMELIHARA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI; • MENJAGA KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA; • BERPENAMPILAN SEDERHANA, RAPIH, DAN SOPAN.
  • 20.
    • SALING MENGHORMATISESAMA WARGA NEGARA YANG MEMELUK AGAMA/KEPERCAYAAN YANG BERLAINAN; • MEME LIHARA RASA PERSATUAN DAN KESATUAN SESAMA PNS; • SALING MENGHORMATI ANTARA TEMAN SEJAWAT, BAIK SECARA VERTIKAL MAUPUN HORIZONTAL DALAM SUATU UNIT KERJA, INSTANSI, MAUPUN ANTAR INSTANSI. ETIKA PNS TERHADAP SESAMA PNS • MENGHARGAI PERBEDAAN PENDAPAT; • MENJUNJUNG TINGGI HARKAT DAN MARTABAT PNS; • MENJAGA DAN MENJALIN KERJA SAMA YANG KOOPERATIF SESAMA PNS; • BERHIMPUN DALAM SATU WADAH KORPRI YANG MENJAMIN TERWUJUDNYA SOLIDARITAS DAN SOLIDITAS SEMUA PNS DALAM MEMPERJUANGKAN HAK- HAKNYA.
  • 21.
    • PNS YANGMELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DIKENAKAN SANKSI • MORAL. • SANKSI MORAL DIBUAT SECARA TERTULIS DAN DINYATAKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN. • SANKSI MORAL BERUPA: PERNYATAAN SECARA TERTUTUP ATAU PERNYATAAN SECARA TERBUKA. PENEGAKAN KODE ETIK PNS • DALAM PEMBERIAN SANKSI MORAL HARUS DISEBUTKAN JENIS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PNS. • PEJABAT PEMBERI SANKSI DAPAT MENDELEGASIKAN WEWENANGNYA KEPADA PEJABAT LAIN DI LINGKUNGANNYA SEKURANG-KURANGNYA PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV. • PNS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK SELAIN DIKENAKAN SANKSI MORAL DAPAT DIKENAKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, ATAS REKOMENDASI
  • 22.
    KONSEP, JENIS &BENTUK PERLINDUNGAN GURU DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017
  • 23.
    KONSEP PERLINDUNGAN • PERLINDUNGANMERUPAKAN HAK KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL RIGHT) DAN HAK HUKUM (LEGAL RIGHT) YANG DIMILIKI OLEH GURU
  • 24.
    •HAK KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONALRIGHT) HAK YANG DIMILIKI SETIAP WNI YANG BERSUMBER DARI UUD NRI TAHUN 1945. • SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 28 D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945
  • 25.
    • PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945: “SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM”. PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) PERMENDIKBUD RI NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AYAT (1) PERLINDUNGAN MERUPAKAN UPAYA MELINDUNGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIAN YANG MENGHADAPI PERMASALAHAN TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS. AYAT (2) PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MELIPUTI PERLINDUNGAN: a. HUKUM, b. PROFESI c. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN/ATAU d. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.
  • 26.
    • HAK HUKUM(LEGAL RIGHT) HAK YANG DIMILIKI SETIAP WNI YANG BERSUMBER DARI PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH UUD NRI TAHUN 1945. • SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM 1. PASAL 14 AYAT (1) HURUF C UU NO 14 THN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN; DAN 2. PASAL 40 AYAT (1) HURUF D UU NO 20 THN 2003 TENTANG SISDIKNAS
  • 27.
    • PASAL 14AYAT (1) HURUF C UU NO 14 THN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN: “DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEPROFESIONALAN, GURU BERHAK: MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL;
  • 28.
    • PASAL 40AYAT (1) HURUF D UU NO 20 THN 2003 TENTANG SISDIKNAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERHAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN HAK ATAS HASIL KEKAYAAN INTELEKTUAL.
  • 29.
  • 30.
    PERLINDUNGAN •PERLINDUNGAN MERUPAKAN UPAYAMELINDUNGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK) YANG MENGHADAPI PERMASALAHAN TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS
  • 31.
    SIAPA SAJA YANG TERMASUKPTK YANG DILINDUNGI
  • 32.
    PENDIDIK • DALAM KONTEKSPERLINDUNGAN INI, YANG TERMASUK PENDIDIK (VIDE PASAL 171 PP NO 17 TAHUN 2010) ADALAH: 1. GURU 2. PAMONG BELAJAR 3. TUTOR 4. INSTRUKTUR 5. FASILITATOR 6. NARA SUMBER TEKNIS
  • 33.
    TENAGA KEPENDIDIKAN • DALAMKONTEKS PERLINDUNGAN INI, YANG TERMASUK TENAGA KEPENDIDIKAN (VIDE PASAL 173 PP NO 17 TAHUN 2010) ADALAH: 1. PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN 2. PENILIK 3. PENGAWAS 4. PENELITI 5. PENGEMBANG 6. TENAGA PERPUSTAKAAN
  • 34.
    7. TENAGA LABORATORIUM 8.TEKNISI SUMBER BELAJAR 9. TENAGA ADMINISTRASI 10.PSIKOLOG 11.PEKERJA SOSIAL 12.TERAPIS 13.TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN
  • 35.
  • 36.
    JENIS PERLINDUNGAN PASAL 39AYAT (2) UU NO 14/2005 JO PASAL 42 PP NO 74/2008, TERDIRI ATAS: 1. PERLINDUNGAN HUKUM; 2. PERLINDUNGAN PROFESI; 3. PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; 4. PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) PERMENDIKBUD RI NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
  • 37.
  • 38.
    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURUSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (3) PERMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017 MENCAKUP PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF A MENCAKUP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP: A. TINDAK KEKERASAN B. ANCAMAN C. PERLAKUAN DISKRIMINATIF D. INTIMIDASI; DAN/ ATAU E. PERLAKUAN TIDAK ADIL
  • 39.
    1. TINDAK KEKERASAN PASAL39 AYAT (3) UUGD • TINDAKAN KEKERASAN YANG DIMAKSUD DAPAT BERUPA PEMUKULAN ATAU PENGANIAYAAN YANG DAPAT MENYEBABKAN CACAT FISIK, SEHINGGA GURU TIDAK DAPAT MAKSIMAL DALAM MENJALANKAN AKTIVITASNYA. (PERBUATAN TERSEBUT MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DIATUR DI DALAM KETENTUAN KUHPIDANA BUKU KEDUA, BAB XX, TENTANG PENGANIAYAAN.)
  • 40.
    2. ANCAMAN • DALAMMENJALANKAN TUGASNYA GURU TIDAK LUPUT DARI ANCAMAN (FISIK MAUPUN PSIKOLOGIS) YANG MENGAKIBATKAN KETAKUTAN, KECEMASAN DAN TEKANAN, SEHINGGA TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA DENGAN BAIK (PERBUATAN TERSEBUT MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DIATUR DI DALAM KETENTUAN KUHPIDANA BUKU KEDUA, BAB XXIII, TENTANG PEMERASAN DAN ANCAMAN).
  • 41.
    3. PERLAKUAN DISKRIMINATIF •PERLAKUAN DISKRIMINATIF PADA UMUMNYA DIALAMI OLEH GURU, SEBAGAI AKIBAT DARI ADANYA SUATU KEBIJAKAN ATASAN. DI MANA DENGAN ADANYA PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERSEBUT GURU MERASA HAKNYA DILANGGAR. (SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, BAB XA, TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA).
  • 42.
    4. INTIMIDASI • PADADASARNYA INTIMIDASI ADALAH SAMA DENGAN ANCAMAN, DIMANA GURU MENDAPATKAN TEKANAN, BAIK FISIK MAUPUN PSIKOLOGIS. NAMUN DEMIKIAN, BIASANYA TINDAKAN INTIMIDASI DILAKUKAN GUNA MENCAPAI TUJUAN TERTENTU (PERBUATAN TERSEBUT MEMENUHI UNSUR- UNSUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN KUHPIDANA BUKU KEDUA, BAB XVIII, TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN SESEORANG DAN BAB XXIII, TENTANG PEMERASAN DAN ANCAMAN)
  • 43.
    5. PERLAKUAN TIDAKADIL •PERLAKUAN TIDAK ADIL MERUPAKAN TINDAKAN YANG MELANGGAR RASA KEADILAN YANG BERLAKU SEBAGAIMANA DIAMANATKAN NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL LAINNYA. GURU BIASANYA MENDAPATKAN PERLAKUAN TIDAK ADIL MENGENAI UPAH, TUNJANGAN, PROMOSI, DAN HAK-HAK LAINNYA, YANG BERSIFAT MATERIL MAUPUN IMMATERIL (SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, BAB XA, TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA)
  • 44.
  • 45.
    PERLINDUNGAN PROFESI SEBAGAIMANA DIMAKSUDPASAL 2 AYAT (4) PERMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENCAKUP PERLINDUNGAN TERHADAP: 1. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2. PEMBERIAN IMBALAN YANG TIDAK WAJAR 3. PEMBATASAN DALAM MENYAMPAIKAN PANDANGAN 4. PELECEHAN TERHADAP PROFESI 5. PEMBATASAN/PELARANGAN LAIN YANG DAPAT MENGHAMBAT GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.
  • 46.
    1. PHK YANGTIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG YANG BERLAKU PASAL 39 AYAT (4) UUGD • PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI GURU PADA DASARNYA HARUS MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (SEPERTI DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG KEPEGAWAIAN DAN KETENAGAKERJAAN). NAMUN DEMIKIAN PADA KENYATAANNYA PHK BAGI GURU ADA KALANYA TIDAK DIDASARKAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA, MELAINKAN BERDASARKAN ATAS KEBIJAKAN ATASAN SEMATA.
  • 47.
    2. PEMBERIAN IMBALANYANG TIDAK WAJAR • GURU PADA UMUMNYA SERING MENDAPATKAN IMBALAN YANG TIDAK WAJAR BERKAITAN DENGAN PROFESINYA DAN HAKNYA SEBAGAIMANA TELAH DITENTUKAN DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG ATAU PERJANJIAN KERJA BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR KEGIATAN POKOKNYA SEBAGAI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMERLUKAN TENAGA DAN PIKIRAN.
  • 48.
    3. PEMBATASAN DALAMPENYAMPAIAN PANDANGAN • PEMANDANGAN YANG BERBEDA-BEDA INI BERKAITAN ERAT DENGAN HAK ASASI MANUSIA. NAMUN TERKADANG, GURU MENDAPATKAN PEMBATASAN DALAM PENYAMPAIAN PEMANDANGAN. HAL INI AKAN MENGHAMBAT DAYA KREATIF DAN INOVATIF GURU. DENGAN DIBATASINYA PEYAMPAIAN PEMANDANGAN MAKA SUMBANGAN PEMIKIRAN BAGI KEMAJUAN PENDIDIKAN AKAN TERHAMBAT (SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG- UNDANG DASAR 1945, BAB XA, TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999
  • 49.
    4. PELECEHAN PROFESIDAN JABATAN GURU • PELECEHAN TERHADAP PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KERAP TERJADI, SEBAGAI CONTOH YAITU PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN YANG DILAKUKAN OLEH ATASAN, REKAN SEJAWAT MAUPUN ORANGTUA SISWA, SEHINGGA PENGHINAAN TERSEBUT TELAH MELECEHKAN HARKAT DAN MARTABATNYA SEBAGAI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PERBUATAN TERSEBUT MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DIATUR DALAM KETENTUAN KUHPIDANA BUKU KEDUA BAB XVI, TENTANG PENGHINAAN)
  • 50.
    5. PEMBATASAN/PELARANGAN LAINYANG DPT MENGHAMBAT DLM PELAKSANAKAN TUGAS • PEMBATASAN DAN PELARANGAN LAIN YANG DIALAMI OLEH GURU SANGATLAH BERAGAM, NAMUN DAPAT DISIMPULKAN BAHWA SETIAP TINDAKAN GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA TIDAK BOLEH DIBATASI ATAU DIHALANGI OLEH SIAPAPUN TANPA ALASAN YURIDIS.
  • 51.
  • 52.
    PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (5) PERMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF C MENCAKUP PERLINDUNGAN TERHADAP RISIKO: A. GANGGUAN KEAMANAN KERJA, B. KECELAKAAN KERJA, C. KEBAKARAN PADA WAKTU KERJA, D. BENCANA ALAM, E. KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA DAN/ATAU
  • 53.
  • 54.
    PERLINDUNGAN ATAS HKI •SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 42 PP NO 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU: • GURU MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DALAM MELAKSANAKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. • PASAL 2 AYAT (6) PERRMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
  • 55.
    HAK ATAS KEKAYAANINTELEKTUAL • SECARA GARIS BESAR HKI DIBAGI KE DALAM DUA BAGIAN YAITU : 1. HAK CIPTA (COPY RIGHT) 2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (INDUSTRIAL PROPERTY RIGHT) YANG MENCAKUP : • PATEN (PATENT) • DESAIN INDUSTRI (INDUSTRIAL DESIGN) • MEREK (TRADEMARK) • PENANGGULANGAN PRAKTIK PERSAINGAN CURANG (REPRESSION OF UNFAIR COMPETITION) • DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (LAYOUT DESIGN OF INTEGRATED CIRCUIT) • RAHASIA DAGANG (TRADE SECRET)
  • 56.
    CONTOH UNDANG-UNDANG HKI •UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA • UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK • UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN • UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
  • 57.
    SIAPA YANG MEMPUNYAI KEWAJIBANDALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN? APA KONSEKUENSINYA?
  • 58.
    • SIAPA YANGMEMPUNYAI KEWAJIBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DENGAN TEGAS DISEBUTKAN DALAM PASAL 39 AYAT (1) UUGD: 1. PEMERINTAH 2. PEMERINTAH DAERAH 3. MASYARAKAT 4. ORGANISASI PROFESI 5. SATUAN PENDIDIKAN PASAL 3 AYAT (1) PERMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AYAT (1) PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 MERUPAKAN KEWAJIBAN: a. PEMERINTAH b. PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA c. SATUAN PENDIDIKAN d. ORGANISASI PROFESI, DAN/ATAU e. MASYARAKAT
  • 59.
    • KONSEKUENSI LOGISDARI AMANAT PASAL 39 UU NO 14/2005 TERSEBUT DI ATAS ADALAH BAHWA KELIMA KOMPONEN TERSEBUT DI ATAS HARUS SELALU PRO AKTIF DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KARENA MERUPAKAN AMANAT UNDANG- UNDANG. • ARTINYA, KARENA MERUPAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG MAKA SETIAP GURU BERHAK UNTUK MEMINTA PERLINDUNGAN KEPADA 5 (LIMA) KOMPONEN TERSEBUT DI ATAS BAIK BERUPA ADVOKASI MAUPUN BENTUK BANTUAN HUKUM LAINNYA, PADA SAAT MENGALAMI PERMASALAHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA.
  • 60.
    • PERLINDUNGAN YANGDILAKUKAN PEMERINTAH DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN ATAU KEMENTERIAN LAIN YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN • DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERLINDUNGAN , PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI PROFESI, DAN MASYARAKAT SESUAI KEWENANGAN MASING-MASING WAJIB: • MENYEDIAKAN SUMBER DAYA; DAN • MENYUSUN MEKANISME • SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
  • 61.
  • 62.
    BENTUK PERLINDUNGAN PASAL 4AYAT (1) DAN (2) PERMENDIKBUD NO. 10 TAHUN 2017 (1) PERLINDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (2) DILAKUKAN DALAM BENTUK ADVOKASI NONLITIGASI. (2) ADVOKASI NONLITIGASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MERUPAKAN FASILITASI PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN DALAM BENTUK: a. KONSULTASI HUKUM; b. MEDIASI; DAN/ATAU c. PEMENUHAN DAN/ATAU PEMULIHAN HAK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
  • 63.
    ADVOKASI NONLITIGASI • ADVOKASINONLITIGASI ADALAH BANTUAN HUKUM DALAM BENTUK PEMBELAAN DI LUAR PENGADILAN YANG DIBERIKAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN/ATAU PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM YANG DIALAMI GURU. • PERLINDUNGAN DENGAN CARA ADVOKASI NONLITIGASI TERDIRI ATAS KONSULTASI HUKUM, MEDIASI, DAN PEMENUHAN DAN/ATAU PEMULIHAN HAK
  • 64.
    KONSULTASI HUKUM • MERUPAKANBANTUAN HUKUM DALAM BENTUK SARAN ATAU PENDAPAT, TERMASUK SARAN ATAS BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ATAU PERSELISIHAN.
  • 65.
    MEDIASI • MERUPAKAN PROSESPENYELESAIAN SENGKETA ANTARA GURU DENGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN PERUNDINGAN
  • 66.
    PEMENUHAN DAN/ATAU PEMULIHAN HAK DAPATBERUPA BANTUAN KEPADA GURU UNTUK MENDAPATKAN PENASIHAT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PROSES PIDANA, PERDATA, ATAU TATA USAHA NEGARA, ATAU PEMENUHAN GANTI RUGI BAGI GURU
  • 67.
    PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER KonsepDasar DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017 “Senang Belajar di Rumah Kedua”
  • 68.
    DefinisiProgram pendidikan sekolahuntuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etika), olah rasa (estetika), olah pikir (calistung), dan olah raga (kinestetika) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Urgensi 1. Pembangunan SDM merupakan pondasi pembangunan bangsa. 2. Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa: Kualitas Karakter, Literasi Dasar, dan Kompetensi 4C, guna mewujudkan keunggulan bersaing Generasi Emas 2045. 3. Kecenderungan kondisi degradasi moralitas, etika, dan budi pekerti. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)
  • 69.
    a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 3: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” b. Agenda Nawacita No. 8: Penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. c. Trisakti: Mewujudkan Generasi yang Berkepribadian dalam Kebudayaan. d. RPJMN 2015-2019: “Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran” e. Arahan Khusus Presiden kepada Mendikbud untuk memperkuat pendidikan karakter melalui penguatan Manajemen Berbasis Sekolah. RASIONAL 3
  • 70.
    • Indeks PersepsiKorupsi Indonesia, peringkat ke-88 (Transparency International, 2015), naik dari tahun 2014 yang berada di peringkat 107 • Peringkat Indeks Daya Saing Global: 37 dari 140 Negara (WEF, 2014) • Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% - 5,18% (BBC, 2016) • Indeks Kebahagiaan: 68,28 dan komponen Pendidikan berada di Posisi indeks 58,28 (BPS, 2014) • Populasi 237,64 juta jiwa (BPS, 2010). • Jumlah sekolah 297.368, Guru 3.439.794, Siswa 49.186.235 (PDSPK, 2016). • Jumlah siswa TK 4.495.432, SLB 118.079, SD 25.885.053, SMP 10.040.277, SMA 4.312.407 dan SMK 4.334.987 (PDSPK, 2016). • Penduduk miskin 11,22% sebesar 28,59 juta jiwa (BPS, 2015), naik dari periode September 2014 yang berjumlah 27,73 juta jiwa. • Jumlah bahasa daerah 617 dan suku bangsa 1.340 kelompok etnik (BPPB, 2016). • Indeks Pembangunan Manusia: 110 (UNDP, 2015) • Keberagaman kondisi sekolah • Kekerasan, 220 kasus sepanjang Tahun 2015 (KPAI) • Radikalisme/Terorisme (16 kasus Bom dari tahun 2000 -2016, BNPT 2016) • Separatisme • Narkoba, 12.044 pengguna meninggal per tahun dan 27,32% ialah pelajar (BNN, 2014) • Pornografi dan Cyber Crime, 1.111 kasus tahun 2011-2015 (KPAI) • Penyimpangan Seksual, 119 komunitas LGBT di Indonesia (UNDP, 2014) • Krisis Kepribadian Bangsa • Intoleransi, 701 kasus sepanjang 2011-2015 (KPAI) Tantangan 1 Tantangan 2 Tantangan 3 Lingkungan PoleksosbudLingkungan Demografi Lingkungan Ideologi, Hankam dan Teknologi TANTANGAN PENDIDIKAN KARAKTER Akreditas i A B C Belum SD 15,5% 50,2% 15,5% 18,9% SMP 25,3% 32,5% 11,9% 30,3% 4
  • 71.
    Religius Jujur Toleransi Disiplin Kerja Keras Kreatif Mandiri Demokratis Rasa InginTahu Semangat Kebangsaan Cinta Tanah Air Menghargai Prestasi Bersahabat/Komunikatif Cinta Damai Gemar Membaca Peduli Lingkungan Peduli Sosial Tanggung Jawab (dan lain-lain) Sumber: Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, 2010 NILAI-NILAI KARAKTER Olah Hati (Etika) Olah Pikir (Calistung) Olah Karsa (Estetika) Olah Raga (Kinestetik) Aspek Pendidikan Karakter Ki Hajar Dewantara Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM, 2014) dan kearifan lokal 5 Nilai- Nilai Utama Religius Nasionalis Mandiri Gotong Royong Integritas
  • 72.
    FOKUS PENGUATAN PENDIDIKANKARAKTER 1. Struktur Program Jenjang dan Kelas Ekosistem Sekolah Penguatan kapasitas guru 2. Struktur Kurikulum PPK melalui kegiatan Intra-kurikuler dan ko- kurikuler PPK melalui kegiatan Ekstra-kurikuler PPK melalui kegiatan non-kurikuler 3. Struktur Kegiatan Praksis Kegiatan Pembentukan Karakter di lingkungan sekolah berdasarkan 4 dimensi pengolahan karakter Ki Hadjar Dewantara (Olah pikir, Olah hati, Olah rasa/karsa, Olah raga) PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KELAS  Integrasi dalam mata pelajaran  Optimalisasi muatan lokal  Manajemen kelas PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KOMUNITAS  Orang tua  Komite Sekolah  Dunia usaha  Akademisi, pegiat pendidikan,  Pelaku Seni & Budaya, Bahasa & Sastra  Pemerintah & Pemda KELUARAN Pembentukan individu yang memiliki karakter dan kompetensi abad 21 HASIL  Olah pikir: Individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat  Olah hati: Individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa  Olah rasa dan karsa: Individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan  Olah raga: Individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara PELIBATAN PUBLIK Orang tua Komite Sekolah Dunia Usaha Akademisi/Pegiat Pendidikan Pelaku Seni & Budaya Pemerintah & Pemda Komunikasi Mediasi CSR Partisipasi Sumber belajar Kolaborasi sumber daya: Komitmen Mobilisasi sumber daya Sumber Belajar Advokasi ABK/kelompok Marjinal Komunitas Bahasa Kemdagri, Kemenag, Konsistensi Pengawasan Media Massa Literasi Taman Budaya Kemenkes, Kemenhan, Finansial Program inovasi Sanggar Seni Kemendes, TNI/Polri Berbagi Pengetahuan Museum Pemprov/Kota/Kab PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KULTUR SEKOLAH  Pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah  Keteladanan pendidik  Ekosistem sekolah  Norma, peraturan, dan tradisi sekolah 6 KONSEP DASAR PPK
  • 73.
    7 PRINSIP 1-- NILAI-NILAIMORAL UNIVERSAL PRINSIP 2 – PENDEKATAN SINKRONISASI PRINSIP 3 – PENDEKATAN INTEGRAL PRINSIP 4 – TERUKUR DAN OBJEKTIF PRINSIP 5 – PELIBATAN PUBLIK PRINSIP 6 – KEARIFAN LOKAL PRINSIP 7 – KETERAMPILAN ABAD 21 PRINSIP 8 – REVOLUSI MENTAL  Harmoni dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental  Komunikasi dan diaolog dengan seluruh pemangku kepentingan  Selaras tahapan usia peserta didik  Kebutuhan dan konteks lokal  Fokus pada semangat belajar  Pertama, implementasi prinsip- prinsip PPK dalam program sekolah  Kedua, yang dievaluasi adalah program sesuai dengan indikator-indikator objektif dan perubahan perilaku pelaku  Ketiga, penilaian individual peserta didik mengikuti norma Kurikulum 2013 PRINSIP PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PPK PRINSIP PENGEMBANGAN PRINSIP IMPLEMENTASI PRINSIP EVALUASI
  • 74.
    MODEL IMPLEMENTASI PPK HariSenin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Nilai Karakter** Waktu “Nasionalis” “Integritas” “Mandiri” “Gotong Royong” “Religius” Kegiatan PPK bersama orang tua: Interaksi dengan orang tua dan lingkungan / sesama Waktu Belajar* Kegiatan Pembiasaan: Memulai hari dengan Upacara Bendera (Senin), Apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Lagu Nasional, dan berdoa bersama. Membaca buku-buku non-pelajaran tentang PBP, cerita rakyat, 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan Intra-Kurikuler: Kegiatan Belajar – Mengajar Kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstrakurikuler: Sesuai minat dan bakat siswa yang dilakukan di bawah bimbingan guru/pelatih/melibatkan orang tua & masyarakat: Kegiatan Keagamaan, Pramuka, PMR, Paskibra, Kesenian, Bahasa & Sastra, KIR, Jurnalistik, Olahraga, dsb. Kegiatan Pembiasaan: Sebelum menutup hari Siswa melakukan refleksi, menyanyikan lagu daerah dan berdoa bersama. *Durasi waktu tidak mengikat dan disesuaikan dengan kondisi sekolah ** Nilai-nilai karakter disesuaikan dengan GNRM, kreativitas sekolah, dan kearifan lokal 8
  • 75.
    MANFAAT DAN IMPLIKASIPROGRAM PPK 1. Kepala Sekolah 2. Guru/Tutor 3. Sarana Prasarana Sekolah 4. Konsumsi 5. Waktu 6. Rentang Kendali Sekolah 7. Pembiayaan MANFAAT IMPLIKASI 1. Penguatan karakter siswa melalui keterampilan abad 21 untuk mewujudkan daya saing generasi emas 2045 2. Penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari 3. Sinkronisasi intra,ko, ekstra dan non kurikuler, serta sekolah terintegrasi dengan kegiatan komunitas seni budaya, bahasa dan sastra, olahraga, sains, dan keagamaan (branded school) 4. Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dalam pengawasan sekolah 5. Revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat 6. Pemenuhan 24 jam mengajar guru 7. Kolaborasi antar K/L, Pemda, lembaga masyarakat dan pegiat pendidikan
  • 76.
    PETA JALAN PPK 20162017 2018 2019 2020… 1 Kajian Pengembangan Konsep PPK AGUSTUS-DESEMBER a. Kajian Awal b. Berbagi Praktik Baik c. Pemetaan dan Penetapan Sekolah Uji Coba d. Diskusi Kelompok Terpumpun e. Penyusunan Konsep PPK f. Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM g. Finalisasi Dokumen PPK Persiapan Uji Coba OKTOBER-DESEMBER 2 SD dan SMP dari 34 Provinsi Jumlah = 1.542 sekolah Implementasi Mandiri dan Bertahap Pengembangan implementasi PPK secara mandiri Pengembangan5 Implementasi penuh PPK kepada seluruh sekolah 4 Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Penuh dan Mandiri6 Jangka PendekJangka MenengahJangka Panjang a. Uji Coba Bertahap: Tahap 1 = 42 Sekolah Tahap 2 = 500 Sekolah b. Supervisi dan Pendampingan c. Evaluasi Uji Coba PPK Tahap Kajian dan Formulasi Kebijakan Tahap Implementasi Kebijakan Tahap Evaluasi Kebijakan 3
  • 78.
    RIWAYAT HIDUP • NAMALENGKAP : PROF. DR. ENDANG KOMARA, M.SI • TEMPAT TANGGAL LAHIR : PURWAKARTA, 19 JULI 1964 • PEKERJAAN : DOSEN PNS KOPERTIS WILAYAH IV DPK PADA STKIP • PASUNDAN CIMAHI • ALAMAT KAMPUS : JL PERMANA NO. 32 B CIMAHI JAWA BARAT • ALAMAT RUMAH : JL JATI INDAH IV NO. 6 BANDUNG 40264 • PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA UTAMA, IV/E • ALAMAT EMAIL : ENDANG_KOMARA@YAHOO.CO.ID • ENDANG.KOMARA1964@GMAIL.COM • WEBSITE : WWW.ENDANGKOMARASBLOG.BLOGSPOT.COM • HAND PHONE : 08122010150