1. BPK menemukan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12,59 triliun dan potensi kerugian Rp6,55 triliun serta kekurangan penerimaan negara Rp4,66 triliun.
2. Korupsi berevolusi dari bentuk konvensional ke penyalahgunaan wewenang untuk menciptakan sistem pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan kekosongan hukum.
3. Bareskrim
2. AUDIT BPK
1,37 triliun
Ketidakpatuhan mengakibatkan
kerugian negara
Selama ini penegakkan hukum
hanya fokus pada korupsi yang
menimbulkan kerugian negara
dan kurang berfokus pada
dimensi korupsi yang lain.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2016, BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan
pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dimana secara umum BPK
menemukan permasalahan ketidakpatuhan berdampak finansial senilai Rp12,59 triliun.
6,55 triliun
Ketidakpatuhan mengakibatkan
potensi kerugian negara
4,66 triliun
Ketidakpatuhan mengakibatkan
kekurangan penerimaan negara
3. Korupsi BerevoLUSI
Pemotongan Anggaran
Manipulasi Pelelangan
Pengadaan Fiktif
Penunjukkan Langsung
Kick Back Pemenangan Proyek
CONVENTIONAL
CORRUPTION
Pelaku korupsi dengan
sengaja menciptakan
mekanisme PUNGLI
sehingga membuat korban
tidak berdaya dan
pada akhirnya memberikan
uang.
Korupsi berevolusi dari bentuk konvensional menuju penyalahgunaan wewenang yang menciptakan
sistem pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan kekosongan hukum.
EVOLUTIONAL
CORRUPTION
4. MENGAPA HARUS DITINDAK?
Pungutan liar memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung, namun hal ini menyebabkan
hubungan kausalitas ekonomi yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat perekonomian negara
Pemilik kewenangan menciptakan
sebuah mekanisme Pungli untuk
memperoleh keuntungan dari
masyarakat secara tidak langsung
Korban memberikan uang karena tidak
mempunyai pilihan lain jika ingin
usahanya berjalan dengan lancar.
PUNGLI menyebabkan kemiskinan, rendahnya
Logistic Performance Index (LPI) negara,
melambatnya pertumbuhan ekonomi,
kekurangan penerimaan negara, dan lain-lain.
Biaya pungli ditambahkanpengusaha ke dalam
cost production yang berakibat kepada
tingginya harga akhir di masyarakat
5. PUNGLI PELABUHAN SURABAYA
Pada bulan Agustus 2016 Bareskrimtelah melakukan penindakan Pungli di PT. TPS Surabaya dan menetapkan
6 orang tersangka (Mantan Dirut Pelindo III dan istri, Dirops Pelindo III, Manager, 2 orang pemilik PT AKARA)
Penyidik menerimaaduan
adanya pemaksaanbayar
oleh PT Akara sebesar1,2 juta
rupiah atas penyediaanjasa
karantina kontainer.Korban
dipaksa membayar jasa
pembongkaranpadahaltidak
ada kegiatanyang dilakukan.
Penyidik melakukan
penyelidikan dan
mempelajari
mekanisme
pungutan liar yang
terjadi di TPS
Surabaya
Penyidik merumuskanpasal
yang akan dipersangkakan
dan mengidentifikasipihak-
pihak yang diduga sebagai
pelakupungli.
Dilakukan penindakandan
ditemukanbahwa pungli tersebut
menghasilkan6 Milyar sebulan
yg telah berjalanselama 2 tahun.
Penyidik melakukan
penyitaan aset antara
lain: uang senilai 17
Milyar, 2 mobil
mewah, 1 rumah
dari tersangka.
1
2
3
4
5
6. PUNGLI PELABUHAN SEMARANG oleh Bea Cukai
Pada bulan Oktober 2016 Bareskrim melakukan penindakan Pungli di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Emas
dan menetapkan 4 orang tersangka Pegawai Bea dan Cukai
Penyidik menerimaaduan
adanya pemerasanoleh
oknumPFPD Bea dan Cukai.
Importir harus “menyetor” 3-6
juta rupiahuntuk setiap
kontainer yang melalui
PelabuhanTanjung Emas
Penyidik melakukan
penyelidikan,
mengumpulkanfakta dan
mempelajarimekanisme
pungutan liar yang
dilakukan oleh oknumPFPD
BeaCukai.
Dilakukan penangkapan
terhadap 1 Tersangkadan
dari penyidikan berkembang
menjadi 4 orang tersangka.
Diketahuibahwa pungli tersebut
menghasilkan1 Milyar sebulan
yg kemudiandibagi-bagi untuk
beberapa pelaku.
InstitusiBea Cukai melakukan
penggiatanpengawasan
internal di seluruhKantor
Pelayanannya di Indonesia.
1
2
3
4
6
Penyidik melakukan
penyitaan aset antara
lain: uang senilai 2,7
Milyar dan 1 mobil
mewah dari
tersangka.
5
7. PUNGLI PELABUHAN SAMARINDA
Pada bulan Maret 2017 Bareskrim melakukan OTT Pungli di Pelabuhan Samarinda terkait biaya Tenaga Kerja
Bongkar Muat dg Barang Bukti sebesar 6 Milyar rupiah.
Penyidik menerimaaduan
adanya pungli oleh TKBM
Komurasehinggamenaikkan
biaya bongkar muat dari
sekitar 10 ribu rupiah per
kontainer menjadi 160-320
ribu rupiah per kontainer
Penyidik melakukan
penyelidikan,
mengumpulkanfakta dan
mempelajarimekanisme
pungutan liar yang dilakukan
oleh TKBM KOMURA di
PelabuhanSamarinda
Dilakukan penangkapanterhadap 2
Tersangka dg sangkaanPasal368
KUHP. Penyidikan berkembang dan
menetapkan2 orang lagi sebagai
tersangka.Salahsatunya yg merukana
anggota DPR dikenakanUU Tipikor
Pada awal OTT ditemukanBB 5 juta
rupiah, setelahdilakukan
penggeledahanditemukanharta
sebesar 326 Milyar. Diketahui
bahwa pungli tersebut menghasilkan
todal 2,4 Triliyun dari tahun 2010.
Kemenhub,Pelindo, dan
KementrianKoperasimelakukan
evaluasiterhadap peraturanterkait
bongkar muat yg dijadikan sebagai
celahuntuk melakukanPungli
1
2
3
4
6
Penyidik melakukan
penyitaan aset antara
lain: uang dan
deposito senilai 326
Milyar, 6 mobil
mewah, 3 rumah, 2
bidang tanah dari
tersangka.
5
8. TEKNIK PENGUNGKAPAN PUNGLI
Turun lapangan, Buka mata dan telinga
Evolusi teknik penyidikan untuk ungkap
kejahatan yg berevolusi
jangan berhenti pada oknum, tapi
ungkap sistem yang korup
Gunakan Pasal TPPU untuk menyentuh
intelectual dader
Rampas harta hasil kejahatan