SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
segera serentak tuntas
Mengungkap Dimensi Lain Korupsi
AUDIT BPK
1,37 triliun
Ketidakpatuhan mengakibatkan
kerugian negara
Selama ini penegakkan hukum
hanya fokus pada korupsi yang
menimbulkan kerugian negara
dan kurang berfokus pada
dimensi korupsi yang lain.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2016, BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan
pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dimana secara umum BPK
menemukan permasalahan ketidakpatuhan berdampak finansial senilai Rp12,59 triliun.
6,55 triliun
Ketidakpatuhan mengakibatkan
potensi kerugian negara
4,66 triliun
Ketidakpatuhan mengakibatkan
kekurangan penerimaan negara
Korupsi BerevoLUSI
Pemotongan Anggaran
Manipulasi Pelelangan
Pengadaan Fiktif
Penunjukkan Langsung
Kick Back Pemenangan Proyek
CONVENTIONAL
CORRUPTION
Pelaku korupsi dengan
sengaja menciptakan
mekanisme PUNGLI
sehingga membuat korban
tidak berdaya dan
pada akhirnya memberikan
uang.
Korupsi berevolusi dari bentuk konvensional menuju penyalahgunaan wewenang yang menciptakan
sistem pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan kekosongan hukum.
EVOLUTIONAL
CORRUPTION
MENGAPA HARUS DITINDAK?
Pungutan liar memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung, namun hal ini menyebabkan
hubungan kausalitas ekonomi yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat perekonomian negara
Pemilik kewenangan menciptakan
sebuah mekanisme Pungli untuk
memperoleh keuntungan dari
masyarakat secara tidak langsung
Korban memberikan uang karena tidak
mempunyai pilihan lain jika ingin
usahanya berjalan dengan lancar.
PUNGLI menyebabkan kemiskinan, rendahnya
Logistic Performance Index (LPI) negara,
melambatnya pertumbuhan ekonomi,
kekurangan penerimaan negara, dan lain-lain.
Biaya pungli ditambahkanpengusaha ke dalam
cost production yang berakibat kepada
tingginya harga akhir di masyarakat
PUNGLI PELABUHAN SURABAYA
Pada bulan Agustus 2016 Bareskrimtelah melakukan penindakan Pungli di PT. TPS Surabaya dan menetapkan
6 orang tersangka (Mantan Dirut Pelindo III dan istri, Dirops Pelindo III, Manager, 2 orang pemilik PT AKARA)
Penyidik menerimaaduan
adanya pemaksaanbayar
oleh PT Akara sebesar1,2 juta
rupiah atas penyediaanjasa
karantina kontainer.Korban
dipaksa membayar jasa
pembongkaranpadahaltidak
ada kegiatanyang dilakukan.
Penyidik melakukan
penyelidikan dan
mempelajari
mekanisme
pungutan liar yang
terjadi di TPS
Surabaya
Penyidik merumuskanpasal
yang akan dipersangkakan
dan mengidentifikasipihak-
pihak yang diduga sebagai
pelakupungli.
Dilakukan penindakandan
ditemukanbahwa pungli tersebut
menghasilkan6 Milyar sebulan
yg telah berjalanselama 2 tahun.
Penyidik melakukan
penyitaan aset antara
lain: uang senilai 17
Milyar, 2 mobil
mewah, 1 rumah
dari tersangka.
1
2
3
4
5
PUNGLI PELABUHAN SEMARANG oleh Bea Cukai
Pada bulan Oktober 2016 Bareskrim melakukan penindakan Pungli di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Emas
dan menetapkan 4 orang tersangka Pegawai Bea dan Cukai
Penyidik menerimaaduan
adanya pemerasanoleh
oknumPFPD Bea dan Cukai.
Importir harus “menyetor” 3-6
juta rupiahuntuk setiap
kontainer yang melalui
PelabuhanTanjung Emas
Penyidik melakukan
penyelidikan,
mengumpulkanfakta dan
mempelajarimekanisme
pungutan liar yang
dilakukan oleh oknumPFPD
BeaCukai.
Dilakukan penangkapan
terhadap 1 Tersangkadan
dari penyidikan berkembang
menjadi 4 orang tersangka.
Diketahuibahwa pungli tersebut
menghasilkan1 Milyar sebulan
yg kemudiandibagi-bagi untuk
beberapa pelaku.
InstitusiBea Cukai melakukan
penggiatanpengawasan
internal di seluruhKantor
Pelayanannya di Indonesia.
1
2
3
4
6
Penyidik melakukan
penyitaan aset antara
lain: uang senilai 2,7
Milyar dan 1 mobil
mewah dari
tersangka.
5
PUNGLI PELABUHAN SAMARINDA
Pada bulan Maret 2017 Bareskrim melakukan OTT Pungli di Pelabuhan Samarinda terkait biaya Tenaga Kerja
Bongkar Muat dg Barang Bukti sebesar 6 Milyar rupiah.
Penyidik menerimaaduan
adanya pungli oleh TKBM
Komurasehinggamenaikkan
biaya bongkar muat dari
sekitar 10 ribu rupiah per
kontainer menjadi 160-320
ribu rupiah per kontainer
Penyidik melakukan
penyelidikan,
mengumpulkanfakta dan
mempelajarimekanisme
pungutan liar yang dilakukan
oleh TKBM KOMURA di
PelabuhanSamarinda
Dilakukan penangkapanterhadap 2
Tersangka dg sangkaanPasal368
KUHP. Penyidikan berkembang dan
menetapkan2 orang lagi sebagai
tersangka.Salahsatunya yg merukana
anggota DPR dikenakanUU Tipikor
Pada awal OTT ditemukanBB 5 juta
rupiah, setelahdilakukan
penggeledahanditemukanharta
sebesar 326 Milyar. Diketahui
bahwa pungli tersebut menghasilkan
todal 2,4 Triliyun dari tahun 2010.
Kemenhub,Pelindo, dan
KementrianKoperasimelakukan
evaluasiterhadap peraturanterkait
bongkar muat yg dijadikan sebagai
celahuntuk melakukanPungli
1
2
3
4
6
Penyidik melakukan
penyitaan aset antara
lain: uang dan
deposito senilai 326
Milyar, 6 mobil
mewah, 3 rumah, 2
bidang tanah dari
tersangka.
5
TEKNIK PENGUNGKAPAN PUNGLI
Turun lapangan, Buka mata dan telinga
Evolusi teknik penyidikan untuk ungkap
kejahatan yg berevolusi
jangan berhenti pada oknum, tapi
ungkap sistem yang korup
Gunakan Pasal TPPU untuk menyentuh
intelectual dader
Rampas harta hasil kejahatan
CIPTAKAN ekosistem
kehidupan
yang
LEBIH BAIK
“Polisi bukan sekedar profesi, tapi juga sebuah jalan untuk mengabdi”
-Presiden Joko Widodo-

More Related Content

Viewers also liked

Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPeran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaHanna Chan
 
Pemodelan Korupsi dalam matematika
Pemodelan Korupsi dalam matematikaPemodelan Korupsi dalam matematika
Pemodelan Korupsi dalam matematikaVisca Amelia S
 
Mimpi negeri bebas korupsi
Mimpi negeri bebas korupsiMimpi negeri bebas korupsi
Mimpi negeri bebas korupsidesydj
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTPendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTHaristian Sahroni Putra
 
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsinilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsirieza rahim
 
Kajian Pemberantasan Korupsi di Finlandia
Kajian Pemberantasan Korupsi di FinlandiaKajian Pemberantasan Korupsi di Finlandia
Kajian Pemberantasan Korupsi di FinlandiaSatria Hangga
 
ANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUMusanif Efendi
 

Viewers also liked (8)

Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPeran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
 
Pemodelan Korupsi dalam matematika
Pemodelan Korupsi dalam matematikaPemodelan Korupsi dalam matematika
Pemodelan Korupsi dalam matematika
 
Mimpi negeri bebas korupsi
Mimpi negeri bebas korupsiMimpi negeri bebas korupsi
Mimpi negeri bebas korupsi
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTPendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
 
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsinilai nilai dan prinsip anti korupsi
nilai nilai dan prinsip anti korupsi
 
Kajian Pemberantasan Korupsi di Finlandia
Kajian Pemberantasan Korupsi di FinlandiaKajian Pemberantasan Korupsi di Finlandia
Kajian Pemberantasan Korupsi di Finlandia
 
ANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARU
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 

Similar to PENGUNGKAPAN PUNGLI

Ppt cg sap 12 fix tinggal slide show
Ppt cg sap 12 fix tinggal slide showPpt cg sap 12 fix tinggal slide show
Ppt cg sap 12 fix tinggal slide showAyuetika2
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...shirizkiku
 
penanggulangan money laundring perkara korupsi.docx
penanggulangan money laundring perkara korupsi.docxpenanggulangan money laundring perkara korupsi.docx
penanggulangan money laundring perkara korupsi.docxHRLEGALERGYORBINTANE
 
Bahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money lounderingBahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money lounderingAli Smith
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...ramadhanti syifa
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxmaxandrew9
 
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...angelaregife
 
HBL, 6, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Tindak Pencucian Uang, Universitas ...
HBL, 6, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Tindak Pencucian Uang, Universitas ...HBL, 6, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Tindak Pencucian Uang, Universitas ...
HBL, 6, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Tindak Pencucian Uang, Universitas ...intandwik_
 
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraudPungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud271065
 
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011samueltc
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanRestiPutri6
 
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...AS_Ramadhandy
 
PPT PKN Tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi
PPT PKN Tentang KPK atau Komisi Pemberantasan KorupsiPPT PKN Tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi
PPT PKN Tentang KPK atau Komisi Pemberantasan KorupsiSeptiana29Dwiranjani
 
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxUnsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxDarmapoeteraMaulana
 
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...Frengkiuloli
 

Similar to PENGUNGKAPAN PUNGLI (20)

UNCAC-Final draft policy paper illicit enrichment
UNCAC-Final draft policy paper illicit enrichmentUNCAC-Final draft policy paper illicit enrichment
UNCAC-Final draft policy paper illicit enrichment
 
Ppt cg sap 12 fix tinggal slide show
Ppt cg sap 12 fix tinggal slide showPpt cg sap 12 fix tinggal slide show
Ppt cg sap 12 fix tinggal slide show
 
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
Skandal Pejabat Kemenkeu: Menyoal Sistem Pengendalian Internal, LHKPN, dan Ko...
 
penanggulangan money laundring perkara korupsi.docx
penanggulangan money laundring perkara korupsi.docxpenanggulangan money laundring perkara korupsi.docx
penanggulangan money laundring perkara korupsi.docx
 
Bahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money lounderingBahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money loundering
 
Combat money laundring
Combat money laundringCombat money laundring
Combat money laundring
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
 
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...
 
2315072huk
2315072huk2315072huk
2315072huk
 
HBL, 6, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Tindak Pencucian Uang, Universitas ...
HBL, 6, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Tindak Pencucian Uang, Universitas ...HBL, 6, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Tindak Pencucian Uang, Universitas ...
HBL, 6, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Tindak Pencucian Uang, Universitas ...
 
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
 
Hasan bisri forum anti-korupsi
Hasan bisri forum anti-korupsiHasan bisri forum anti-korupsi
Hasan bisri forum anti-korupsi
 
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraudPungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
Pungli apakah termasuk dalam kriteria fraud
 
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...
Hbl,ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, pencucian uang, universitas mercu bua...
 
PPT PKN Tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi
PPT PKN Tentang KPK atau Komisi Pemberantasan KorupsiPPT PKN Tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi
PPT PKN Tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi
 
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptxUnsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
Unsur-unsur-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-Sanksi-Tindak-Pidana-Korupsi.pptx
 
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
3-Penerapan-Unsur-Merugikan-Keuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi...
 

More from jakarta

Tantangan Perbankan Era Digital
Tantangan Perbankan Era DigitalTantangan Perbankan Era Digital
Tantangan Perbankan Era Digitaljakarta
 
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan PengamananPenanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamananjakarta
 
Mengungkap Kejahatan Ekonomi
Mengungkap Kejahatan EkonomiMengungkap Kejahatan Ekonomi
Mengungkap Kejahatan Ekonomijakarta
 
Mengenali dan Menindak Investasi ilegal
Mengenali dan Menindak Investasi ilegal Mengenali dan Menindak Investasi ilegal
Mengenali dan Menindak Investasi ilegal jakarta
 
Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Bareskrim
Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan  dan BareskrimPenanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan  dan Bareskrim
Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Bareskrimjakarta
 
Penanganan Vaksin Palsu oleh Bareskrim
Penanganan Vaksin Palsu oleh BareskrimPenanganan Vaksin Palsu oleh Bareskrim
Penanganan Vaksin Palsu oleh Bareskrimjakarta
 
Pencegahan tindak pidana perbankan
Pencegahan tindak pidana perbankanPencegahan tindak pidana perbankan
Pencegahan tindak pidana perbankanjakarta
 
Laporan akhir dianmas stik ptik angkatan 68 andaru
Laporan akhir dianmas stik ptik angkatan 68 andaruLaporan akhir dianmas stik ptik angkatan 68 andaru
Laporan akhir dianmas stik ptik angkatan 68 andarujakarta
 
Polmas community policing
Polmas  community policingPolmas  community policing
Polmas community policingjakarta
 
PERMASALAHAN PENELITIAN
PERMASALAHAN PENELITIAN PERMASALAHAN PENELITIAN
PERMASALAHAN PENELITIAN jakarta
 

More from jakarta (10)

Tantangan Perbankan Era Digital
Tantangan Perbankan Era DigitalTantangan Perbankan Era Digital
Tantangan Perbankan Era Digital
 
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan PengamananPenanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
 
Mengungkap Kejahatan Ekonomi
Mengungkap Kejahatan EkonomiMengungkap Kejahatan Ekonomi
Mengungkap Kejahatan Ekonomi
 
Mengenali dan Menindak Investasi ilegal
Mengenali dan Menindak Investasi ilegal Mengenali dan Menindak Investasi ilegal
Mengenali dan Menindak Investasi ilegal
 
Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Bareskrim
Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan  dan BareskrimPenanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan  dan Bareskrim
Penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Bareskrim
 
Penanganan Vaksin Palsu oleh Bareskrim
Penanganan Vaksin Palsu oleh BareskrimPenanganan Vaksin Palsu oleh Bareskrim
Penanganan Vaksin Palsu oleh Bareskrim
 
Pencegahan tindak pidana perbankan
Pencegahan tindak pidana perbankanPencegahan tindak pidana perbankan
Pencegahan tindak pidana perbankan
 
Laporan akhir dianmas stik ptik angkatan 68 andaru
Laporan akhir dianmas stik ptik angkatan 68 andaruLaporan akhir dianmas stik ptik angkatan 68 andaru
Laporan akhir dianmas stik ptik angkatan 68 andaru
 
Polmas community policing
Polmas  community policingPolmas  community policing
Polmas community policing
 
PERMASALAHAN PENELITIAN
PERMASALAHAN PENELITIAN PERMASALAHAN PENELITIAN
PERMASALAHAN PENELITIAN
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (14)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

PENGUNGKAPAN PUNGLI

  • 1. segera serentak tuntas Mengungkap Dimensi Lain Korupsi
  • 2. AUDIT BPK 1,37 triliun Ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian negara Selama ini penegakkan hukum hanya fokus pada korupsi yang menimbulkan kerugian negara dan kurang berfokus pada dimensi korupsi yang lain. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2016, BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dimana secara umum BPK menemukan permasalahan ketidakpatuhan berdampak finansial senilai Rp12,59 triliun. 6,55 triliun Ketidakpatuhan mengakibatkan potensi kerugian negara 4,66 triliun Ketidakpatuhan mengakibatkan kekurangan penerimaan negara
  • 3. Korupsi BerevoLUSI Pemotongan Anggaran Manipulasi Pelelangan Pengadaan Fiktif Penunjukkan Langsung Kick Back Pemenangan Proyek CONVENTIONAL CORRUPTION Pelaku korupsi dengan sengaja menciptakan mekanisme PUNGLI sehingga membuat korban tidak berdaya dan pada akhirnya memberikan uang. Korupsi berevolusi dari bentuk konvensional menuju penyalahgunaan wewenang yang menciptakan sistem pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan kekosongan hukum. EVOLUTIONAL CORRUPTION
  • 4. MENGAPA HARUS DITINDAK? Pungutan liar memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung, namun hal ini menyebabkan hubungan kausalitas ekonomi yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat perekonomian negara Pemilik kewenangan menciptakan sebuah mekanisme Pungli untuk memperoleh keuntungan dari masyarakat secara tidak langsung Korban memberikan uang karena tidak mempunyai pilihan lain jika ingin usahanya berjalan dengan lancar. PUNGLI menyebabkan kemiskinan, rendahnya Logistic Performance Index (LPI) negara, melambatnya pertumbuhan ekonomi, kekurangan penerimaan negara, dan lain-lain. Biaya pungli ditambahkanpengusaha ke dalam cost production yang berakibat kepada tingginya harga akhir di masyarakat
  • 5. PUNGLI PELABUHAN SURABAYA Pada bulan Agustus 2016 Bareskrimtelah melakukan penindakan Pungli di PT. TPS Surabaya dan menetapkan 6 orang tersangka (Mantan Dirut Pelindo III dan istri, Dirops Pelindo III, Manager, 2 orang pemilik PT AKARA) Penyidik menerimaaduan adanya pemaksaanbayar oleh PT Akara sebesar1,2 juta rupiah atas penyediaanjasa karantina kontainer.Korban dipaksa membayar jasa pembongkaranpadahaltidak ada kegiatanyang dilakukan. Penyidik melakukan penyelidikan dan mempelajari mekanisme pungutan liar yang terjadi di TPS Surabaya Penyidik merumuskanpasal yang akan dipersangkakan dan mengidentifikasipihak- pihak yang diduga sebagai pelakupungli. Dilakukan penindakandan ditemukanbahwa pungli tersebut menghasilkan6 Milyar sebulan yg telah berjalanselama 2 tahun. Penyidik melakukan penyitaan aset antara lain: uang senilai 17 Milyar, 2 mobil mewah, 1 rumah dari tersangka. 1 2 3 4 5
  • 6. PUNGLI PELABUHAN SEMARANG oleh Bea Cukai Pada bulan Oktober 2016 Bareskrim melakukan penindakan Pungli di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Emas dan menetapkan 4 orang tersangka Pegawai Bea dan Cukai Penyidik menerimaaduan adanya pemerasanoleh oknumPFPD Bea dan Cukai. Importir harus “menyetor” 3-6 juta rupiahuntuk setiap kontainer yang melalui PelabuhanTanjung Emas Penyidik melakukan penyelidikan, mengumpulkanfakta dan mempelajarimekanisme pungutan liar yang dilakukan oleh oknumPFPD BeaCukai. Dilakukan penangkapan terhadap 1 Tersangkadan dari penyidikan berkembang menjadi 4 orang tersangka. Diketahuibahwa pungli tersebut menghasilkan1 Milyar sebulan yg kemudiandibagi-bagi untuk beberapa pelaku. InstitusiBea Cukai melakukan penggiatanpengawasan internal di seluruhKantor Pelayanannya di Indonesia. 1 2 3 4 6 Penyidik melakukan penyitaan aset antara lain: uang senilai 2,7 Milyar dan 1 mobil mewah dari tersangka. 5
  • 7. PUNGLI PELABUHAN SAMARINDA Pada bulan Maret 2017 Bareskrim melakukan OTT Pungli di Pelabuhan Samarinda terkait biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat dg Barang Bukti sebesar 6 Milyar rupiah. Penyidik menerimaaduan adanya pungli oleh TKBM Komurasehinggamenaikkan biaya bongkar muat dari sekitar 10 ribu rupiah per kontainer menjadi 160-320 ribu rupiah per kontainer Penyidik melakukan penyelidikan, mengumpulkanfakta dan mempelajarimekanisme pungutan liar yang dilakukan oleh TKBM KOMURA di PelabuhanSamarinda Dilakukan penangkapanterhadap 2 Tersangka dg sangkaanPasal368 KUHP. Penyidikan berkembang dan menetapkan2 orang lagi sebagai tersangka.Salahsatunya yg merukana anggota DPR dikenakanUU Tipikor Pada awal OTT ditemukanBB 5 juta rupiah, setelahdilakukan penggeledahanditemukanharta sebesar 326 Milyar. Diketahui bahwa pungli tersebut menghasilkan todal 2,4 Triliyun dari tahun 2010. Kemenhub,Pelindo, dan KementrianKoperasimelakukan evaluasiterhadap peraturanterkait bongkar muat yg dijadikan sebagai celahuntuk melakukanPungli 1 2 3 4 6 Penyidik melakukan penyitaan aset antara lain: uang dan deposito senilai 326 Milyar, 6 mobil mewah, 3 rumah, 2 bidang tanah dari tersangka. 5
  • 8. TEKNIK PENGUNGKAPAN PUNGLI Turun lapangan, Buka mata dan telinga Evolusi teknik penyidikan untuk ungkap kejahatan yg berevolusi jangan berhenti pada oknum, tapi ungkap sistem yang korup Gunakan Pasal TPPU untuk menyentuh intelectual dader Rampas harta hasil kejahatan
  • 10. “Polisi bukan sekedar profesi, tapi juga sebuah jalan untuk mengabdi” -Presiden Joko Widodo-