Mengungkap Kejahatan Ekonomi
•
0 likes•983 views
Evolusi Kejahatan Ekonomi membutuhkan sebuah penanganan evolusioner untuk dapat mengimbanginya. Aparat penegak hukum harus peka dan tidak boleh kaku dalam menyikapi perkembangan kejahatan tersebut. Utamanya, dewasa ini kejahatan ekonomi memanfaatkan kewenangan sistem pemerintahan untuk membuat legal skema kejahatan yang dibangun. Kartel itu terbentuk ketika kita hanya diam såja dan melihat ketidakadilan terjadi.
Recommended
More Related Content
Similar to Mengungkap Kejahatan Ekonomi
Similar to Mengungkap Kejahatan Ekonomi (20)
More from jakarta
More from jakarta (8)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Mengungkap Kejahatan Ekonomi
- 1. Mengungkap Kejahatan Yang Berevolusi Dengan MengEVOLUSI Teknik Penyidikan
- 2. AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo, S.H., S.I.K. Akpol 2009 A PTIK 2016 Saat ini bertugas sebagai penyidik Subdit Money Laundering Direktur Tindak Pidana Ekonomidan Khusus BareskrimMabes Polriyang bidang tugasnya melakukan penegakkanhukumterhadap Tindak Pidana Money Laundering dantindak pidana asalnya. PROFILE Alamat Kantor Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri, Gedung Mina Bahari II KementrianKelautan.Jalan MedanMerdeka Timur No.16 Gambir, JakartaPusat. Police Education Formal Education Sarjana Hukum Universitas Bung Karno Sarjana Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Job Experience Kasubnit Resmob Polres Metro JakartaPusat Kasubnit Krimsus Polres Metro JakartaPusat Kanit ReskrimPolsek Kemayoran Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Pusat Penyidik Subdit MoneyLaundering Dit Tipideksus BareskrimPolri Special Course Financial InvestigationCourse JCLEC Environment Crime InvestigationCourse Computer Forensic Course ILEA Bangkok
- 3. RILIS Global Wealth Databooks Indonesia menjadi salah satu negara dengan kesenjangan ekonomi tertinggi
- 4. 80 investasi ilegal RILIS OJK 30 lokasi berbeda Kaltim . Sulut . Sulsel . Kepri . Sumsel . Bali . Banten . Jawa Timur . Jawa Tengah . Jawa Barat . Metro Jaya OJK pada tahun 2017 merilis hasil temuannya, bahwa ditemukan banyak investasi ilegal di indonesia yang belum dilakukan penindakan
- 5. AUDIT BPK 1,37 triliun Ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian negara Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2016, BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dimana secara umum BPK menemukan permasalahan ketidakpatuhan berdampak finansial senilai Rp12,59 triliun. 6,55 triliun Ketidakpatuhan mengakibatkan potensi kerugian negara 4,66 triliun Ketidakpatuhan mengakibatkan kekurangan penerimaan negara
- 6. Presiden Bertitah “Masyarakat kita secara keseluruhan jangan terbebani dengan penambahan biaya hidup yang tidak seharusnya dipikul” "Cekhargapangandilapangan.Apakahadayang bias?Apakahadayangbermain-main?” “Saya juga sudah perintahkan kepada Kapolri, yang pungli-pungli seperti itu ditangkap, nggak ada toleransi. Kalau nggak, akan seperti ini terus kita. Tangkap saja sudah kalau masih ada yang main-main seperti itu. Nggak ada perintah lain.”
- 7. MENGAPA HARUS DITINDAK? Kejahatan ekonomi memang tidak menyebabkan ancaman terhadap jiwa secara langsung, namun hal ini menyebabkan hubungan kausalitas yang pada akhirnya dapat mengancam kehidupan masyarakat yang masiv. Pelaku kejahatan ekonomi menciptakan sebuah skema kejahatan tersistem untuk memperoleh keuntungan dari masyarakat secara curang Masyarakat tidak sadar dirinya menjadi korban sistem kejahatan ekonomi terorganisir dan menganggap hal tersebut adalah anomali perekonomian Kejahatan ekonomi menyebabkan kemiskinan, rendahnya Logistic Performance Index (LPI) negara, melambatnya pertumbuhan ekonomi, kekurangan penerimaan negara, dll. Sistem kejahatan ekonomi memanfaatkan hubungan kausalitas ekonomi dan mengakibatkan tingginya harga akhir di masyarakat.
- 8. Ragam Kejahatan Ekonomi Kejahatan industri dan perdagangan Penyelundupan,penyalahgunaan izin impor, kartel pangan, pemalsuan,dll Monopoli - Oligopoli Penyalahgunaan sistemdistribusikomoditiuntuk meraup keuntungantidak wajar (kartel) Korupsi Pada sistem kejahatan ekonomi terorganisir, seringkali dibarengi dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sehingga pelaku mendapat perlindungan dengan legalitas yang diberikan oleh pejabat berwenang. Money Laundering Pelakubiasantya menyamarkanhasil kejahatannya denganmelakukanTPPU Kejahatan Perbankan Pembobolan bank, kredit fiktif, investasi ilegal, ponzi scheme, dll
- 9. Kejahatan BerevoLUSI Penyalahgunaan BBM subsidi Penipuan Pemerasan Kredit fiktif Penyelewengan subsidi beras Penyelundupan CONVENTIONAL ECONOMIC CRIME Pelaku kejahatan ekonomi dengan sengaja membungkus aktivitas kejahatannya dengan memanfaatkan legalitas/ peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang sah. (Permainan kuota impor, oligopoli, penggunaan biro jasa untuk melakukan pungli, penciptaan makelar memperpanjang rantai distribusi komoditi) Kejahatan ekonomi berevolusi dari bentuk konvensional menuju sistem kejahatan modern dengan memanfaatkan sistem perdagangan, legalitas perizinan, wewenang pejabat pengambil keputusan, dan kekakuan sistem penegakkan hukum. EVOLUTIONAL ECONOMIC CRIME
- 10. MENEMUKAN KEJAHATAN EKONOMI OLIGOPOLI disparitas harga yang terlalutinggi antara harga produsen pertama dan harga akhir di konsumen 10.rb 100.rbVS PENIMBUNAN Selidiki jumlah stok pangan/ komoditi lainnya di pasaran. INVESTASI ILEGAL Skema isvestasi yang mensyaratkanskema piramida untuk memperoleh keuntungan PUNGLI Adanya pengguna jasa yang tidak mempunyai pilihan lain untuk harus membayar biaya yg tidak semestinya dibayar / membayar diluar kewajaran.
- 11. Teknik Pengungkapan Kejahatan Ekonomi Turun lapangan, Buka mata dan telinga. Jangan kesampingkan keluhan masyarakat sekecil apapun. Evolusi teknik penyidikan untuk ungkap kejahatan yg berevolusi jangan berhenti pada oknum, tapi ungkap sistem terorganisir yang menjadi penyokong kejahatan ekonomi. Gunakan Pasal TPPU untuk menyentuh intelectual dader dan meruntuhkan sistem kejahatan yang dibangun pelaku. Rampas harta hasil kejahatan untuk menghancurkan pondasi sistem kejahatan dan memberikan efek deterence.
- 13. Pasal 368 KUHP Barangsiapadenganmaksuduntuk menguntungkandiri sendiriatau orang lain secara melawanhukum,memaksa seorang dengankekerasanatauancamankekerasan untuk memberikanbarang sesuatu,yang seluruhnyaatau sebagaianadalah kepunyaanorang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. Pasal 53 UU Pangan –“PelakuUsahaPangan dilarang menimbun atau menyimpanPangan Pokok melebihi jumlah maksimalyang ditetapkanoleh Pemerintah” Pasal 46 UU No 10 Tahun1998 tentang Perbankan – “Setiap orang dilarang menghimpundana dari masyarakat dalambentuk simpanan tanpa izin usahadari Pimpinan Bank Indonesia ” Pasal 378 KUHP – “Barang siapadenganmaksuduntuk menguntungkandiri sendiriatau orang lain secara melawanhukum,dengan memakainama palsu ataumartabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatukepadanya, atau supaya memberihutang rnaupun menghapuskan piutang diancamkarena penipuan.” MENJERAT PELAKU Kejahatan Ekonomi
- 15. “Polisi bukan sekedar profesi, tapi juga sebuah jalan untuk mengabdi” -Presiden Joko Widodo-