Tugas Dosen Suryanih, Akuntansi Perpajakan Terhadap Aktiva Tetap. Semester Akhir.

1. TUGAS AKUNTANSI PAJAK
MATERI AKUNTANSI PAJAK TERHADAP ASET TETAP
ALFIA OKTAVIANI
CA1611222093
TAHUN 2017

2. AKUNTANSI PAJAK TERHADAP AKTIVA TETAP
Menurut IAI (2007) dalam PSAK 16, Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh
dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebihh dahulu , yang dimiliki untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa , untuk direntalkan kepada pihak lain , atau untuk
tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
Aset Tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat
sejumlah harga beli ditambah dengan biaya – biaya yang terjadi pada saat perolehan atas
konstruksi atau , jika dapat diterapkan, jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pda saat
pertama kali diakui sesuai dengan persyaratn tertentu dalam PSAK 16.
Dalam pasal 10 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa harga perolehan atau
harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) UU PPh adalah jumlah yang sesungguhnya
dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah
yang seharusnya dikeluarkan atau diterima ( harga pasar wajar ).
Menurut IAI ( 2007 ) dalam PSAK 16, Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah
yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Sedangkan jumlah yang
dapat disusutkan adalah jumlah tercatatnya ( baik mengikuti model biaya maupun model
revaluasi) dikurangi dengan nilai residu aset yang bersangkutan.
Menurut akuntansi metode-metode penyusutan yang dapat digunnakan adalah sebagi berikut:
1. Metode garis lurus (straight line method) menghasilkan pembebanan yang tetap selama
umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.
2. Metode saldo menurun (diminishing balance method) menghasilkan pembebanan yang
menurun selama umur manfaat aset.
3. Metode jumlah unit ( sum of the unit method) menghasilkan pembebanan berdasarkan
pada penggunaan atau output yang dharapkan dari suatu aset.
Berdasarkan UU PPh Nomor 36 thn.2008, pengeluaran untuk memperolehmharta berwujud
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan
pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui peyusutan.

3. Metode penyusutan yang diperbolehkkan dalam keetentuan fiskal adalah sebagai
berikut:
1. Metode garis lurus (straight line method) digunakan untuk kelompok bangunan dan bukan
bangunan.
2. Metode saldo menurun (diminishing balance method) digunakan untuk kelompok bukan
bangunan saja, dan pada saat akhir masa manfaat disusutkan sekaligus (closed ended)
Menurut peraturan perpajakan, penyusutan aset tetap dimuli pada saat tahun pengeluaran;
untuk tahun 2000 dan sebelumnya ( UU PPh Nomor 17 tahun 1983). Sementara itu untuk
tahun 2001 ( UU PPh Nomor 17 tahun 2000) sampai dengan sekarang ( UU PPh Nomor 36
tahun 2008) penyusutan dimulai pada saat bulan pengeluaran aset tetap tersebut, kecuali
apabila aset yan masih dalam proses pengerjaan, yaitu pada bulan selesainya pengerjaan aset
tersebut.
Pada Pasal 11 ayat (6) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Mengatur masa manfaat harta
berwujud dan tarif penyusutan , baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun
sebagai berikut.
Kelompok harta
berwujud
Masa manfaat
Tarif penyusutan
Garis lurus Saldo menurun
I. Bukan bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
II. Bangunan
Permanen
Tidak permanen
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
20 tahun
10 tahun
25%
12,5%
6.5%
5%
5%
10%
50%
25%
12,5%
10%
-
-

4. Penentuan kelompok harta berwujud bukan bangunan di tetapkan dengan PMK-
96/PMK.03/2009. Bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan
terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan,
yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.
Dalam setiap pelepasan aset, dapat timbul laba atau rugi sebesar selisih antara harga
pasar dengan nilai buku aset. Namun karena perbedaan metode penyusutan dan estimasi masa
manfaatnya , laba atau rugi penjualan aset dapat berbeda jumlahnya antara akuntansi dengan
perpajakan.
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta terjadi apabila Wajib
Pajak ( WP ) menjual aset dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih
tinggi dari harga atau nilai perolehan. Penjualan atau pengalihan harta sesuai dengan pasar
Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf d UU PPh, jumlah nilah sisa buku dibebankan sebagai kerugian dan
jumlah harga jual / penggantian asuransi dicatat sebagai penghasilan. Hal ini dicatat pada
tahun terjadinya pengalihan harta tersebut. Apabila terdapat kerugian sebesar nilai sisa buku
harta karena penggantian asuransi yang jumlahnya baru diketahui pada masa yang datang
maka jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang bersangktan dapat dicatat sebagai beban masa
yang akan datang dengan persetujuan Dirjen Pajak.
Perbedaan Mendasar antara perlakuan menurut Akuntansi Komersial dengan Perpajakan
yang berkaitan dengan Aset tetap.
NO URAIAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
1 Harga
Perolehan
a) Untuk pembelian
menggunakan nilai tunai
saat terjadinya jika tidak
dapat diukur dengan nilai
wajar, maka biaya
perolehannya diukur
dengan jumlah tercatat
dari aset yang diserahkan
(P.23 &P.24)
b) Aset Tetap (tanah)
yang diperoleh dari
sumbangan dicatat
berdasarkan harga wajar
(PSAK 47 P. 13)
a) Untuk transaksi yang mempunyai
hubungan istimewa dihitung
berdasarkan harga pasar
b) Untuk transaksi tukar menukar
adalah berdasarkan harga pasar.

5. Dengan ijin Direktur Jenderal pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud
mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan
harta tersebut mulai menghasilkan. Menurut akuntansi ada 4 faktor yang harus
dipertimbangkan dalam penghitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva, yaitu:
1. Nilai Perolehan Aktiva
2. Nilai residu
3. Dasar penyusutan
4. Umur aktiva
Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan fiskal, yakni :
· Metode garis lurus
Pada metode penyusutan garis lurus, biaya penyusutan aktiva dialokasikan ke tiap-tiap tahun
dengan jumlah yang sama. Tarif amortisasi : 25%, 12.5%, 6.25%, 5%.
2 Pennetuan
Masa manfaat
Tergantung pada
justifikasi manajemen
dan dtelaah ulang secara
periodik (P. 6 & 60)
Sudah diatur oleh KMK
3 Saat
dimulainya
penyusutan
Penyusutan dimulai saat
aset tetap siap
untuk digunakan (P. 58)
a) Penyusutan dimulai sejak
pengeluaran atas perolehan harta.
b) Sejak bulan selesainya pengerjaan
harta.
c) Dengan persetujuan Dirjen Pajak,
WP dapat melakukan Penyusutan mulai
pada bulan harta tersebut digunakan.
4 Penghitungan
jumlah bulan
sejak
dimulainya
penyusutan
Jumlah bulan dapat
dibulatkan ke atas atau
ke bawah.
Jumlah bulan selalu dibulatkan ke atas,
walaupun dibeli di atas tanggal 15
setiap bulannya.
5 Metode
Penyusutan
a) Metode garis lurus
b) Metode saldo menurun
c) Metode jumlah unit (P.
65)
a) Kelompok bangunan harus
menggunakan metode garis lurus
b) Selain Bangunan bisa menggunakan
metode garis lurus atau saldo menurun
asalkan diterapkan secara taat asas.
6 Nilai Residu Nilai residu harus di-
review minimum setiap
akhir tahun buku (P. 54)
Tidak mengakui adanya nilai residu
7 Aset yang
boleh
disusutkan
Semua aset tetap yang
dimiliki badan usaha
kecuali tanah.
Hanya harta yang dimiliki dan
digunakan untuk
mendapatkan,menagih,dan memelihara
penghasilan yang merupakan Objek
Pajak tidak final.

6. Rumus : Penyusutan tiap tahun + NP-NRUmurPemakaian
Contoh:
PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud
seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2013, maka pembebanan atas biaya penyusutan
aktiva tersebut berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :
Tahun Harga Perolehan %Penyusutan Biaya Penyusutan Nilai Sisa Buku
2013 Rp. 100.000.000 25% Rp. 12.500.000 Rp. 87.500.000
2014 25% Rp. 25.000.000 Rp. 62.500.000
2015 25% Rp. 25.000.000 Rp. 37.500.000
2016 25% Rp. 25.000.000 Rp. 12.500.000
2017 25% Rp. 12.500.000 Rp. 0
Keterangan :
Untuk tahun 2013 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan,
karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2013 sehingga biaya yang diperkenankan hanya
dari bulan Juli 2013 sampai Desember 2013 yaitu selama 6 bulan.
Untuk tahun 2017 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan,
karena sisa masa manfaat hanya untuk bulan Januari 2017 sampai Juni 2017 yaitu selama 6
bulan.
· Metode saldo menurun (declining balance method)
Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun
adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif
penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir
masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu
aktiva pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus
disusutkan sekaligus.
Contoh :
PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud
seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2013, maka pembebanan atas biaya penyusutan
aktiva tersebut berdasarkan metode saldo menurun adalah sebagai berikut :

7. Tahun Harga Perolehan %Penyusutan Biaya Penyusutan Nilai Sisa Buku
2013 Rp. 100.000.000 50% Rp. 25.000.000 Rp. 75.000.000
2014 50% Rp. 32.500.000 Rp. 32.500.000
2015 50% Rp. 16.250.000 Rp. 16.250.000
2016 50% Rp. 8.125.000 Rp. 8.125.000
2017 Disusutkan sekaligus 50% Rp. 8.125.000 Rp. 0
Keterangan :
Untuk tahun 2013 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 50% x biaya perolehan,
karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2013 sehingga biaya yang diperkenankan hanya
dari bulan Juli 2013 sampai Desember 2013 yaitu selama 6 bulan.
Deplesi
Deplesi ialah istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk menyatakan penyusutan dalam
usaha pertambangan dan pengusahaan hutan. Perpajakan menggunakan istilah lain untuk
deplesi yaitu amortisasi. Sumber pertambangan dan pengusahaan hutan adalah harta yang
berkurang secara berangsur-angsur karena penambangan atau penebang pohon.
Menurut ketentuan pajak, hak penambangan dan hak pengusahaan hutan termasuk harta tidak
berwujud. Amortisasi menggunakan metode satuan produksi berarti persentase amortisasi
dari biaya tersebut dalam setiap tahun pajak harus sama dengan penambangan yang
dihasilkan setiap tahun. Karena itu, harga perolehannya dapat diamortisasikan berdasarkan
metode satuan produksi dengan pembatasan sebagai berikut :
- Biaya untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi serta
pengusahaan hutan dapat diamortisasikan dengan persentase yang tidak lebih dari 20 % tahun.
Amortisasi per tahun = Jumlah penambangan/penebangan x 20%
Taksiran total produksi/deposit
- Biaya untuk memperoleh hak atau biaya-biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu
tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi tanpa pembatasan presentase tertentu.
Amortisasi per tahun = Jumlah penambangan x tanpa batasan
Tanpa total produksi
Metode satuan = Jumlah penambangan/penebangan yg dihasilkan setahun x 100%
Taksiran jumlah seluruh produksi

8. Contoh :
Suatu konsensi pertambangan ditaksir jumlah depositnya 100.000 ton. Hasil produksi 1 tahun
= 10.000 ton. Berapa prosentase produksi dalam setahun ?
(10.000 / 100.000) * 100 % = 10 %
Jadi, hak penambangan perusahaan tersebut dalam setahun diamortisasikan sebesar 10%.
4. Penarikan dan Pelepasan Aktiva
Keuntungan Pelepasan Aktiva Tetap
Dalam pasal 11 UU no.7 tahun 1983 menyatakan hanya penarikan atau pelepasan aktiva tetap
golongan bangunan dan penarikan luar biasa yang dapat menghasilkan keuntungan atau
kerugian yang di perhitungkan pada tahun penarikan.
Namun menurut UU No.10 tahun 1994 perlakuan berbeda demikian tidak ada lagi. Hampir
sama dengan perlakuan akuntansi, semua penarikan atau pelepasan harta akan mendatangkan
keutungan atau kerugian. Perhitungan keuntungan juga di terapkan pada transaksi tukar
menukar harta walaupun tidak terjadi pembayaran. Begitu juga dengan pertukaran harta
walaupun hartanya sama atau sejenis masih dalam satu kelompok.
Harta yang di hibahkan, diberikan atau di bantukan kepada badan keagamaan, pendidikan,
social dan pengusaha kecil termasuk koperasi akan dihitung keuntungan bagi pelepas dan
penghasilan bagi penerima.
Penarikan Harta dari Pemakaian
Pengalihan harta dari pemakaian dapat terjadi karena dialihkan kepada pihak lain, dijual, atau
terjadi musibah terhadap harta tersebut. Pengalihan atau penarikan harta menurut UU No. 10
Tahun 1994 pasal 4 ayat (1) adalah karena :
a. Penjualan
b. Pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal
c. Pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
d. Pengalihan harta karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau
pengambilalihan usaha
e. Pengalihan harta karena hibah, bantuan atau sumbangan
Salah satu contoh penarikan aktiva menurut UU No.10 tahun 1994 pasal 4 ayat 1 adalah
penjualan.
Contoh Soal :

9. Sebuah aktiva yang dibeli PT”Andi” pada oktober 2015 Rp 10 juta dijual pada akhir Maret
2017 Rp 7.500.000,00. Apabila perusahaan itu menghitung penyusutan dengan metode saldo
menurun maka jumlah keuntungan menurut akuntansi komersial dan akuntansi
perpajakan dapat dihitung sebagai berikut:
Berdasarkan uraian di atas, keuntungan penjualan aktiva untuk tujuan akuntansi perpajakan
lebih besar 1.875.000 ( 5.000.000 – 3.125.000 ). Dengan demikian, selisih ini merupakan
penutupan kembali dari selisih beban depresiasi perpajakan yang lebih besar.
Contoh-contoh penarikan harta :
Penarikan Harta Karena Dijual Menurut Fiskal
Sebuah mesin dengan nilai perolehan Rp 40.000.000 dengan akumulasi penyusutan
Rp 30.000.000 dijual dengan harga Rp 17.000.000. Biaya yang dikeluarkan berkenaan
dengan penjualan sebesar Rp 2.000.000
Kalkulasi
Harga jual Rp 17.000.000
Biaya penjualan Rp 2.000.000
Penerimaan netto Rp 15.000.000
Nilai perolehan Rp 40.000.000
Akumulasi penyusutan Rp 30.000.000
Nilai sisa buku Rp 10.000.000
Keuntungan Rp 5.000.000
Tahun Uraian Komersial Perpajakan
2015 Harga Perolehan
Depresiasi (3 bulan)
10.000.000
(1.250.000)
10.000.000
(5.000.000)
2016 Depresiasi (12 bulan) (3.750.000) (2.500.000)
2017 Depresiasi (3 bulan)
Nilai buku
Harga jual
Keuntungan
(625.000)
4.375.000
7.500.000
3.125.000
-
2.500.000
7.500.000
5.000.000

10. Nilai sisa buku sebesar Rp 0 dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang
bersangkutan. Keuntungan sebesar Rp 5.000.000 merupakan penghasilan yang menjadi objek
pajak PPh. Apabila transaksi ini dicatat maka ayat jurnal adalah sbb:
Penerimaan kas Rp 17.000.000
Akumulasi penyusutan Rp 30.000.000
Mesin Rp 40.000.000
Biaya Rp 2.000.000
Laba Rp 5.000.000
Penarikan Harta Karena Terbakar
Suatu mesin terbakar pada pertengahan tahun 2017 dengan keterangan sbb:
Nilai perolehan Rp 50.000.000
Akumulasi penyusutan Rp 30.000.000
Nilai sisa buku Rp 20.000.000
a. Jumlah penggantian asuransi diterima pada tahun 2017 sebesar Rp 19.000.000
b. Jumlah penggantian belum dapat diketahui dan penundaan pembebanan kerugian tidak
diajukan untuk ditunda kepada Dirjen Pajak
c. Jumlah penggantian asuransi belum dapat diketahui, karena itu penundaan kerugian
diajukan utnuk ditunda kepada Dirjen Pajak
Menurut ketentuan fiskal maka penarikan harta karena terbakar dicatat :
a. Nilai sisa buku mesin Rp 20.000.000 dicatat sebagai kerugian, sedang penerimaan
pengganti asuransi Rp 19.000.000 dicatat sbagai penghasilan dalam tahun yang bersangkutan.
Karena nilai sisa buku lebih besar daripada penggantian asuransi maka wajib pajak menderita
rugi Rp 1.000.000 (Rp 20.000.000 – Rp 19.000.000)
Kas Rp 19.000.000
Akumulasi penyusutan Rp 30.000.000
Kerugian Rp 1.000.000
Mesin Rp 50.000.000
b. Jumlah penggantian belum dapat diketahui karena itu kerugian sebesar nilai sisa buku Rp
20.000.000 harus segera dibebankan sebagai kerugian pada tahun yang bersangkutan.
Kejadian ini dapat dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :
Akumulasi penyusutan Rp 30.000.000
Kerugian Rp 20.000.000

11. Mesin Rp 50.000.000
c. Wajib pajak tidak perlu mencatat kerugian dalam tahun terjadinya kebakaran. Namun
penyusutan mesin harus dihentikan.
Demikian Pembahasan Akuntansi Pajak terhadap aset tetap.
Sumber data:
http://dendyraharjo.blogspot.co.id/2013/03/akuntansi-pajak-terhadap-aktiva-tetap_31.html
http://setiawan-nur.blogspot.co.id/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html
mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/.../Bab+4+Aktiva
kk.mercubuana.ac.id/.../93006-7-533150212669.... -
http://dolphinbluelaffers.blogspot.com/2011/05/aktiva-tetap-aktiva-tidak-berwujud.html
http://wistonmanihuruk.blogspot.com/2011/03/penyusutan-dan-amortisasi_23.html
http://www.sarjanaku.com/2012/07/pengertian-aktiva-tetap-penggolongan.html
http://devinsensia.wordpress.com/2010/05/24/pelepasan-aktiva-tetap/
http://2depointaja.blogspot.com/2012/10/aktiva-tetap-dan-aktiva-tiak-berwujud.html