SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Sosialisasi
Pertambangan Rakyat
Ramah Lingkungan
di
Kota Pariaman
DASAR HUKUM
• UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.
• UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH.
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG
WILAYAH PERTAMBANGAN
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
• PERMEN ESDM RI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA.
18/07/2017 2Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
Definisi “Tambang Rakyat”
• Pendefinisian tambang rakyat dalam konteks Indonesia,
• Tambang rakyat secara regulasi adalah
• areal pertambangan yang telah ditetapkan melalui WPR dan
aktivitasnya mendapatkan IPR.
• Adapun yang belum ditetapkan WPR dan IPR-nya sering
• disebut sebagai PETI (Pertambangan Ilegal).
• Dalam konteks sosio kultural, tambang rakyat identik dengan
aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan teknik
tradisional/alat-alat sederhana dan dilakukan dalam skala
usaha yang relative kecil (perorangan, kelompok atau koperasi)
18/07/2017 3Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
Ketentuan UU Pertambangan
Mineral dan Batubara
• Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang
tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang
dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan
rakyat
• Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk:
– Izin Usaha Pertambangan
– Izin Pertambangan Rakyat
– Izin Usaha Pertambangan Khusus
• Pemegang IUP, IPR, dan IUPK dikenakan iuran PNBP
18/07/2017 4Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
Dampak Pertambangan Tanpa Izin
• PNBP tidak dibayarkan oleh Penambang
Illegal
• Kerusakan lingkungan akibat tidak
terkendalinya pertambangan illegal dapat
menimbulkan biaya untuk rehabilitasi
18/07/2017 5Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
Kerusakan tanah akibat tambang
• Bekas tambang
inkonvensional tak
saja merusak
lingkungan karena
mengikis lapisan
tanah, tapi saat
kemarau datang
tanah bekas tambang
itu pun retak-retak.
18/07/2017 6Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
KERUSAKAN AKIBAT TAMBANG
• Dampak dari operasi penambangan adalah
penurunan sifat-sifat fisik dan kimia tanah,
perubahan topografi lahan, hilangnya vegetasi
alami, berkurangnya habitat satwa liar
• Kegiatan penambangan menyebabkan terjadinya
kerusakan ekosistem yang besar. Padahal
gangguan logam berat pada lahan dapat mengubah
secara mendasar masyarakat tumbuhan, sifat-sifat
fisik, kimia, serta biologi tanah.
• Sisa-sisa bekas galian tambang menjadi lahan
yang sangat tidak subur, bahkan diduga
mengandung unsur logam (seperti merkuri), yang
berbahaya bagi pertumbuhan tanaman.
18/07/2017 7Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
KEGIATAN PERTAMBANGAN
RAKYAT
18/07/2017 8Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
AKTIFITAS PERTAMBANGAN
RAKYAT
18/07/2017 9Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
PENAMBANGAN PADA LAHAN
AKSES TERBUKA
18/07/2017 10Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
AKIBAT PENAMBANGAN PADA
LAHAN AKSES TERBUKA
18/07/2017 11Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
METODE PENAMBANGAN
18/07/2017 12Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
AKIBAT BEKAS PENAMBANGAN
LAHAN AKSES TERBUKA
18/07/2017 13Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
Aktifitas Pertambangan di
sungai
18/07/2017 14Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
Aktifitas pertambangan pada lahan akses terbuka
18/07/2017 15Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
Aktifitas pertambangan rakyat
18/07/2017 16Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
Aktifitas pertambangan rakyat
18/07/2017 17Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
PETA PENYEBARAN PERTAMBANGAN
RAKYAT INDONESIA
18/07/2017 18Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
Terima Kasih
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN

More Related Content

What's hot

08 123 209 1979 (Telkomsel), Kerajinan Daur Ulang Botol Plastik, Kerajinan Da...
08 123 209 1979 (Telkomsel), Kerajinan Daur Ulang Botol Plastik, Kerajinan Da...08 123 209 1979 (Telkomsel), Kerajinan Daur Ulang Botol Plastik, Kerajinan Da...
08 123 209 1979 (Telkomsel), Kerajinan Daur Ulang Botol Plastik, Kerajinan Da...Jual Kerajinan Daur Ulang Malang
 
Spl Solid Waste Treatment 150702072553-lva1-app6892
Spl Solid Waste Treatment 150702072553-lva1-app6892Spl Solid Waste Treatment 150702072553-lva1-app6892
Spl Solid Waste Treatment 150702072553-lva1-app6892Muhammad Luthfan
 
PERHUTANAN GEOGRAFI STPM PENGGAL 2
PERHUTANAN  GEOGRAFI STPM PENGGAL 2PERHUTANAN  GEOGRAFI STPM PENGGAL 2
PERHUTANAN GEOGRAFI STPM PENGGAL 2Mohd Hafiz Wazini
 
Bioremediasi sebagai alternatif penanganan pencemaran akibat tambang batubara
Bioremediasi sebagai alternatif penanganan pencemaran akibat tambang batubaraBioremediasi sebagai alternatif penanganan pencemaran akibat tambang batubara
Bioremediasi sebagai alternatif penanganan pencemaran akibat tambang batubaraAlfi Nugraha
 
Cara pengelolaan pembangunan pertambangan
Cara pengelolaan pembangunan pertambanganCara pengelolaan pembangunan pertambangan
Cara pengelolaan pembangunan pertambanganbernardusadityo92
 
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di RiauWalhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di RiauPeople Power
 
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...Penataan Ruang
 
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Muhammad Kurniawan
 
Kerusakan Lingkungan DI Bangka-Pengling
Kerusakan Lingkungan DI Bangka-PenglingKerusakan Lingkungan DI Bangka-Pengling
Kerusakan Lingkungan DI Bangka-PenglingAdel del
 
Dampak kerusakan lingkungan di bangka belitung
Dampak kerusakan lingkungan di bangka belitungDampak kerusakan lingkungan di bangka belitung
Dampak kerusakan lingkungan di bangka belitungNurani Fajri
 
Adaptasi mitigasi jito
Adaptasi mitigasi jitoAdaptasi mitigasi jito
Adaptasi mitigasi jitoswirawan
 
Pengelolaan Sampah Organik di Pemukiman
Pengelolaan Sampah Organik di PemukimanPengelolaan Sampah Organik di Pemukiman
Pengelolaan Sampah Organik di PemukimanNahdya Maulina
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 
Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan h...
Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan h...Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan h...
Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan h...tiopan gultom
 
Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalFKP2B Cikarang
 
Penebangan hutan
Penebangan hutanPenebangan hutan
Penebangan hutanshasa_natha
 

What's hot (19)

08 123 209 1979 (Telkomsel), Kerajinan Daur Ulang Botol Plastik, Kerajinan Da...
08 123 209 1979 (Telkomsel), Kerajinan Daur Ulang Botol Plastik, Kerajinan Da...08 123 209 1979 (Telkomsel), Kerajinan Daur Ulang Botol Plastik, Kerajinan Da...
08 123 209 1979 (Telkomsel), Kerajinan Daur Ulang Botol Plastik, Kerajinan Da...
 
Spl Solid Waste Treatment 150702072553-lva1-app6892
Spl Solid Waste Treatment 150702072553-lva1-app6892Spl Solid Waste Treatment 150702072553-lva1-app6892
Spl Solid Waste Treatment 150702072553-lva1-app6892
 
PERHUTANAN GEOGRAFI STPM PENGGAL 2
PERHUTANAN  GEOGRAFI STPM PENGGAL 2PERHUTANAN  GEOGRAFI STPM PENGGAL 2
PERHUTANAN GEOGRAFI STPM PENGGAL 2
 
Pertambangan
PertambanganPertambangan
Pertambangan
 
Bioremediasi sebagai alternatif penanganan pencemaran akibat tambang batubara
Bioremediasi sebagai alternatif penanganan pencemaran akibat tambang batubaraBioremediasi sebagai alternatif penanganan pencemaran akibat tambang batubara
Bioremediasi sebagai alternatif penanganan pencemaran akibat tambang batubara
 
12416 sipres brg final
12416 sipres brg final12416 sipres brg final
12416 sipres brg final
 
Cara pengelolaan pembangunan pertambangan
Cara pengelolaan pembangunan pertambanganCara pengelolaan pembangunan pertambangan
Cara pengelolaan pembangunan pertambangan
 
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di RiauWalhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
 
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...
 
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
 
Kerusakan Lingkungan DI Bangka-Pengling
Kerusakan Lingkungan DI Bangka-PenglingKerusakan Lingkungan DI Bangka-Pengling
Kerusakan Lingkungan DI Bangka-Pengling
 
Dampak kerusakan lingkungan di bangka belitung
Dampak kerusakan lingkungan di bangka belitungDampak kerusakan lingkungan di bangka belitung
Dampak kerusakan lingkungan di bangka belitung
 
Adaptasi mitigasi jito
Adaptasi mitigasi jitoAdaptasi mitigasi jito
Adaptasi mitigasi jito
 
Pengelolaan Sampah Organik di Pemukiman
Pengelolaan Sampah Organik di PemukimanPengelolaan Sampah Organik di Pemukiman
Pengelolaan Sampah Organik di Pemukiman
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 
Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan h...
Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan h...Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan h...
Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan h...
 
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
 
Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdal
 
Penebangan hutan
Penebangan hutanPenebangan hutan
Penebangan hutan
 

Similar to Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda

6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdfempupacol1
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014ndoprb
 
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014AyuChaser
 
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009Nikka Sasongko
 
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung 21-30
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung   21-30Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung   21-30
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung 21-30Verany Irene
 
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)ridwantobukublogspot
 
Bahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasiBahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasiTedi Harun
 
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdfwulanmunir1
 
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Joy Irman
 
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptxPaparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptxlifa16
 
Rencana pengelolaan Perikanan Kota Sabang
Rencana pengelolaan Perikanan Kota SabangRencana pengelolaan Perikanan Kota Sabang
Rencana pengelolaan Perikanan Kota SabangYayasan TERANGI
 
FGD_Demak_23 Nov 22.pptx
FGD_Demak_23 Nov 22.pptxFGD_Demak_23 Nov 22.pptx
FGD_Demak_23 Nov 22.pptxJarwo Darmanto
 

Similar to Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda (14)

6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014
 
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
 
Kebijakan Pengawasan
Kebijakan PengawasanKebijakan Pengawasan
Kebijakan Pengawasan
 
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU No.4 Th. 2009
 
Peraturan perundang
Peraturan perundangPeraturan perundang
Peraturan perundang
 
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung 21-30
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung   21-30Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung   21-30
Profil dinas kebersihan 2013 kota bitung 21-30
 
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
 
Bahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasiBahan kuliah presentasi
Bahan kuliah presentasi
 
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
 
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
 
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptxPaparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
Paparan PermenPU No. 19 Tahun 2012_Rev5.pptx
 
Rencana pengelolaan Perikanan Kota Sabang
Rencana pengelolaan Perikanan Kota SabangRencana pengelolaan Perikanan Kota Sabang
Rencana pengelolaan Perikanan Kota Sabang
 
FGD_Demak_23 Nov 22.pptx
FGD_Demak_23 Nov 22.pptxFGD_Demak_23 Nov 22.pptx
FGD_Demak_23 Nov 22.pptx
 

More from Agung Nugroho Zaini

Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdfPembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdfAgung Nugroho Zaini
 
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcion
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcionCountry Report-Indonesia for seminar forest protetcion
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcionAgung Nugroho Zaini
 
Conservation Biology for environmental research
Conservation Biology for environmental researchConservation Biology for environmental research
Conservation Biology for environmental researchAgung Nugroho Zaini
 
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sources
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sourcesPENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sources
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sourcesAgung Nugroho Zaini
 
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfPemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfAgung Nugroho Zaini
 
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfPenguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfAgung Nugroho Zaini
 
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON Conservation
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON ConservationDRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON Conservation
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON ConservationAgung Nugroho Zaini
 
Sistem informasi lingkungan agung
Sistem informasi lingkungan agungSistem informasi lingkungan agung
Sistem informasi lingkungan agungAgung Nugroho Zaini
 
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehati
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehatiBahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehati
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehatiAgung Nugroho Zaini
 
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayati
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayatiValuasi ekonomi-keberagaman-hayati
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayatiAgung Nugroho Zaini
 
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyata
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyataInd puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyata
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyataAgung Nugroho Zaini
 
Sistem informasi lingkungan (sil)
Sistem informasi lingkungan (sil)Sistem informasi lingkungan (sil)
Sistem informasi lingkungan (sil)Agung Nugroho Zaini
 
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggi
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggiHarimau satwa kharismatik_bernilai_tinggi
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggiAgung Nugroho Zaini
 

More from Agung Nugroho Zaini (18)

Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdfPembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
 
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcion
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcionCountry Report-Indonesia for seminar forest protetcion
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcion
 
Conservation Biology for environmental research
Conservation Biology for environmental researchConservation Biology for environmental research
Conservation Biology for environmental research
 
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sources
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sourcesPENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sources
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sources
 
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfPemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
 
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfPenguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
 
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON Conservation
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON ConservationDRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON Conservation
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON Conservation
 
Sistem informasi lingkungan agung
Sistem informasi lingkungan agungSistem informasi lingkungan agung
Sistem informasi lingkungan agung
 
Webinar bmc juli 2020
Webinar bmc juli 2020Webinar bmc juli 2020
Webinar bmc juli 2020
 
Drone for biological research
Drone for biological researchDrone for biological research
Drone for biological research
 
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehati
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehatiBahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehati
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehati
 
Sosialisasi bank sampah
Sosialisasi bank sampahSosialisasi bank sampah
Sosialisasi bank sampah
 
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayati
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayatiValuasi ekonomi-keberagaman-hayati
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayati
 
Penilaian adiwiyata
Penilaian adiwiyataPenilaian adiwiyata
Penilaian adiwiyata
 
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyata
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyataInd puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyata
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyata
 
Sistem informasi lingkungan (sil)
Sistem informasi lingkungan (sil)Sistem informasi lingkungan (sil)
Sistem informasi lingkungan (sil)
 
Pembinaan adiwiyata 2014
Pembinaan adiwiyata 2014 Pembinaan adiwiyata 2014
Pembinaan adiwiyata 2014
 
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggi
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggiHarimau satwa kharismatik_bernilai_tinggi
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggi
 

Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda

  • 2. DASAR HUKUM • UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. • UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA • PERMEN ESDM RI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. 18/07/2017 2Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 3. Definisi “Tambang Rakyat” • Pendefinisian tambang rakyat dalam konteks Indonesia, • Tambang rakyat secara regulasi adalah • areal pertambangan yang telah ditetapkan melalui WPR dan aktivitasnya mendapatkan IPR. • Adapun yang belum ditetapkan WPR dan IPR-nya sering • disebut sebagai PETI (Pertambangan Ilegal). • Dalam konteks sosio kultural, tambang rakyat identik dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan teknik tradisional/alat-alat sederhana dan dilakukan dalam skala usaha yang relative kecil (perorangan, kelompok atau koperasi) 18/07/2017 3Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 4. Ketentuan UU Pertambangan Mineral dan Batubara • Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat • Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: – Izin Usaha Pertambangan – Izin Pertambangan Rakyat – Izin Usaha Pertambangan Khusus • Pemegang IUP, IPR, dan IUPK dikenakan iuran PNBP 18/07/2017 4Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 5. Dampak Pertambangan Tanpa Izin • PNBP tidak dibayarkan oleh Penambang Illegal • Kerusakan lingkungan akibat tidak terkendalinya pertambangan illegal dapat menimbulkan biaya untuk rehabilitasi 18/07/2017 5Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 6. Kerusakan tanah akibat tambang • Bekas tambang inkonvensional tak saja merusak lingkungan karena mengikis lapisan tanah, tapi saat kemarau datang tanah bekas tambang itu pun retak-retak. 18/07/2017 6Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 7. KERUSAKAN AKIBAT TAMBANG • Dampak dari operasi penambangan adalah penurunan sifat-sifat fisik dan kimia tanah, perubahan topografi lahan, hilangnya vegetasi alami, berkurangnya habitat satwa liar • Kegiatan penambangan menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem yang besar. Padahal gangguan logam berat pada lahan dapat mengubah secara mendasar masyarakat tumbuhan, sifat-sifat fisik, kimia, serta biologi tanah. • Sisa-sisa bekas galian tambang menjadi lahan yang sangat tidak subur, bahkan diduga mengandung unsur logam (seperti merkuri), yang berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. 18/07/2017 7Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 8. KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT 18/07/2017 8Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 9. AKTIFITAS PERTAMBANGAN RAKYAT 18/07/2017 9Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 10. PENAMBANGAN PADA LAHAN AKSES TERBUKA 18/07/2017 10Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 11. AKIBAT PENAMBANGAN PADA LAHAN AKSES TERBUKA 18/07/2017 11Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 12. METODE PENAMBANGAN 18/07/2017 12Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 13. AKIBAT BEKAS PENAMBANGAN LAHAN AKSES TERBUKA 18/07/2017 13Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 14. Aktifitas Pertambangan di sungai 18/07/2017 14Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 15. Aktifitas pertambangan pada lahan akses terbuka 18/07/2017 15Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 16. Aktifitas pertambangan rakyat 18/07/2017 16Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 17. Aktifitas pertambangan rakyat 18/07/2017 17Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 18. PETA PENYEBARAN PERTAMBANGAN RAKYAT INDONESIA 18/07/2017 18Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman
  • 19. Terima Kasih DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN