2. DASAR HUKUM
• UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
• UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.
• UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH.
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG
WILAYAH PERTAMBANGAN
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
• PERMEN ESDM RI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA.
18/07/2017 2Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
3. Definisi “Tambang Rakyat”
• Pendefinisian tambang rakyat dalam konteks Indonesia,
• Tambang rakyat secara regulasi adalah
• areal pertambangan yang telah ditetapkan melalui WPR dan
aktivitasnya mendapatkan IPR.
• Adapun yang belum ditetapkan WPR dan IPR-nya sering
• disebut sebagai PETI (Pertambangan Ilegal).
• Dalam konteks sosio kultural, tambang rakyat identik dengan
aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan teknik
tradisional/alat-alat sederhana dan dilakukan dalam skala
usaha yang relative kecil (perorangan, kelompok atau koperasi)
18/07/2017 3Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
4. Ketentuan UU Pertambangan
Mineral dan Batubara
• Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang
tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang
dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan
rakyat
• Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk:
– Izin Usaha Pertambangan
– Izin Pertambangan Rakyat
– Izin Usaha Pertambangan Khusus
• Pemegang IUP, IPR, dan IUPK dikenakan iuran PNBP
18/07/2017 4Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
5. Dampak Pertambangan Tanpa Izin
• PNBP tidak dibayarkan oleh Penambang
Illegal
• Kerusakan lingkungan akibat tidak
terkendalinya pertambangan illegal dapat
menimbulkan biaya untuk rehabilitasi
18/07/2017 5Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
6. Kerusakan tanah akibat tambang
• Bekas tambang
inkonvensional tak
saja merusak
lingkungan karena
mengikis lapisan
tanah, tapi saat
kemarau datang
tanah bekas tambang
itu pun retak-retak.
18/07/2017 6Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman
7. KERUSAKAN AKIBAT TAMBANG
• Dampak dari operasi penambangan adalah
penurunan sifat-sifat fisik dan kimia tanah,
perubahan topografi lahan, hilangnya vegetasi
alami, berkurangnya habitat satwa liar
• Kegiatan penambangan menyebabkan terjadinya
kerusakan ekosistem yang besar. Padahal
gangguan logam berat pada lahan dapat mengubah
secara mendasar masyarakat tumbuhan, sifat-sifat
fisik, kimia, serta biologi tanah.
• Sisa-sisa bekas galian tambang menjadi lahan
yang sangat tidak subur, bahkan diduga
mengandung unsur logam (seperti merkuri), yang
berbahaya bagi pertumbuhan tanaman.
18/07/2017 7Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pariaman