Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
•
0 likes•6 views
Pembinaan dan Pengawasan
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Similar to Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf (20)
More from Agung Nugroho Zaini
More from Agung Nugroho Zaini (18)
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
- 1. Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan TAHUN 2021 OLEH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
- 2. LANDASANHUKUM • Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam • Permen LH No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3. 3 DOKUMEN LINGKUNGAN 1. AMDAL Pasal 5 2. UKL-UPL Pasal 6 3. SPPL Pasal 7 Pasal 4 PERMENLHK NO.4 TAHUN 2021 PERSETUJUAN LINGKUNGAN (Pasal 21 UU 11/2020; UU 32/2009) Pasal 3 PP 22/2021 1. SKKL (Pasal 24) 2. PKPLH (Pasal 34) 3. NIB (Pasal 35 PERIZINAN BERUSAHA (Pasal 37) PENGAWASAN (Pasal 71 dan 72)
- 4. 4 PENGAWASAN 1. DOKUMEN LINGKUNGAN 2. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 3. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 4. PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN B3 5. PENGELOLAAN LIMBAH NON B3 DAN SAMPAH 1. TAAT 2. TIDAK TAAT SANKSI ADMINISTRATIF (Pasal 76) 1. TEGURAN TERTULIS 2. PAKSAAN PEMERINTAH 3. DENDA ADMINISTRATIF 4. PEMBEKUAN PERIZINAN BERUSAHA 5. PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA Pasal 82C
- 5. Dokumen Lingkungan 1. Penapisan jenis dokumen lingkungan (PermenLHK No.4 Tahun 2021) 2. Perubahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha (Usaha kegiatan telah beroperasional/usaha kegiatan dalam tahap perencanaan). (PP No.5 Tahun 2021) SE No.2/Menlhk/2021 huruf G point 1) 1. Terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan belum terakomodir dalam persetujuan lingkungan (penambahan kapasitas atau kegiatan yang belum terakomodir). (Pasal 89) 2. Terdapat rencana penambahan kegiatan/kapasitas produksi. (Pasal 89) 3. Terdapat ketidaksesuaian kewajiban dalam dokumen lingkungan dengan peraturan perundang- undangan ex. Jangka waktu pemantauan (air limbah, emisi udara, dll). (Pasal 89) 4. Perubahan identitas penanggung jawab. (Pasal 89) 5. Penciutan luas izin usaha dan kegiatan. (Pasal 89) 6. Pemanfaatan lahan gambut atau mangrove Lampiran II P.5 2021 Hal. 144-145, 197. 7. Perubahan wilayah administrasi. (Pasal 89) 8. DELH/DPLH (Pasal 86) 5
- 6. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 1. Sudah memiliki IPLC akan tetapi habis masa berlaku sebelum/setelah PP 22 Tahun 2021 (SE No.2/Menlhk/2021 huruf E point 3 dan 4). 2. Belum memiliki IPLC sampai saat ini (Pasal 3 P.5 Tahun 2021). 3. Sudah memiliki IPLC akan tetapi terdapat perubahan ketentuan teknis (kapasitas, titik penaatan, dll) (Pasal 53 Ayat 2 P.5 Tahun 2021). 4. Muatan IPLC tidak spesifik/detail terhadap acuan tertentu (tidak ada masa berlaku izin, tidak ada acuan peraturan perundang-undangan, parameter kualitas air/limbah cair) (Pasal 53 Ayat 2 P.5 Tahun 2021). 5. Sudah memiliki IPLC akan tetapi kewajibannya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 53 Ayat 2 P.5 Tahun 2021). 6. Sudah memiliki IPLC dan masih berlaku masih saat ini apakah wajib membuat pertek (Pasal 53 Ayat 1 P.5 Tahun 2021) 7. Pergantian acuan dalam pelaksanaan pemantauan dalam PPA (PermenLH No. 5 Tahun 2014 pasal 16) (PP No.22 Tahun 2021 Pasal 529 dan 528). (Pasal 54 Ayat 2 P.5 Tahun 2021). 6
- 7. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 1. Memiliki sumber emisi tidak bergerak (dampak emisi tinggi) yang digunakan sebagai sumber utama kegiatan (Pasal 191 Ayat 3 PP No. 22 Tahun 2021. 2. Memiliki sumber emisi tidak bergerak yang berfungsi sebagai cadangan/back up, Jam opersional sumber emisi dibawah 1000 jam per tahun/kapasitas (Pasal 200 PP No. 22 Tahun 2021). (Pasal 28 dan 30 P.5 Tahun 2021) 3. Pemantauan kualitas udara ambien tidak sesuai dengan jumlah titik penaatan, periode dan lokasi yang diwajibkan dalam dokumen lingkungan. (Pasal 6 PermenLH No. 7 Tahun 2007), Pasal 8 P.11 Tahun 2021. 4. Tungku bakar. 5. Pergantian acuan dalam pelaksanaan pemantaun dalam PPU (Pasal 40 dan 41 P.5 Tahun 2021). 7
- 8. PENGELOLAAN LIMBAH B3 1. Sudah memiliki Izin TPS Limbah B3 dan habis masa berlaku (SE No.2/Menlhk/2021 huruf E point 3 dan 9). 2. Sudah memiliki izin TPS limbah B3 dan masih berlaku (PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 527). 3. Belum memiliki izin TPS limbah B3 (PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 285). Pasal 51 P.6 Tahun 2021 4. Terdapat jenis limbah B3 yang belum terakomodir dalam Izin (PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 296). Pasal 53 P.6 Tahun 2021 5. Perubahan kategori jenis limbah B3 menjadi limbah non-B3 (SE No.2/Menlhk/2021 huruf E point 10 dan 11), Pasal 452, 455-458 PP No. 22 Tahun 2021, Pasal 235 P.6 Tahun 2021 6. Muatan Izin tidak spesifik/detail terhadap acuan tertentu (tidak ada masa berlaku izin, tidak ada acuan peraturan perundang-undangan, masa simpan, dll) (PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 296), Pasal 79 P.6 Tahun 2021 8
- 9. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PP 22 NOMOR TAHUN 2021 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAB X. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- 10. G A K K U M K L H K G A K K U M K L H K G A K K U M _ K L H K D I T J E N G A K K U M . K L H K G A K K U M . M E N L H K . G O . I D Bupati / Wali Kota Masyarakat Penanggung jawab Usaha dan atau Kegiatan yang Persetujuan lingkungan ditetapkan oleh gubernur; dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Melakukan pembinaan terhadap:
- 11. DITJENGAKKUM.KLHK GAKKUM.MENLHK.GO.ID GAKKUMKLHK GAKKUM_KLHK GAKKUM KLHK forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis penyuluhan penelitian pemberian penghargaan; dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. pengembangan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota diseminasi peraturan perundang- undangan bimbingan teknis Bantuan sarana dan prasarana Program percontohan Pendidikan dan pelatihan Instrumen Pembinaan oleh Gubernur
- 12. DITJENGAKKUM.KLHK GAKKUM.MENLHK.GO.ID GAKKUMKLHK GAKKUM_KLHK GAKKUM KLHK Dalam hal gubernur belum melakukan pembinaan, Menteri melakukan pembinaan kepada pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan gubernur. PASAL 491 AYAT (4)
- 13. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh bupati/wali kota Masyarakat Pembinaan yang Dilakukan Oleh Bupati/Wali Kota
- 14. DITJENGAKKUM.KLHK GAKKUM.MENLHK.GO.ID GAKKUMKLHK GAKKUM_KLHK GAKKUM KLHK K J I H G Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. pemberian penghargaan; dan/atau Pengembangan Penelitian A B C D E Diseminasi peraturan perundang- undangan Bimbingan teknis Pendidikan dan pelatihan Bantuan sarana dan prasarana Program percontohan F Forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis Penyuluhan INSTRUMEN PEMBINAAN OLEH BUPATI/ WALI KOTA
- 15. Definisi Pengawasan Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 16. DITJENGAKKUM.KLHK GAKKUM.MENLHK.GO.ID GAKKUMKLHK GAKKUM_KLHK GAKKUM KLHK Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup. PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
- 17. (Pasal 492 ayat (1) PP 22 Tahun 2021)
- 18. Pasal 494 ayat (1) dan (2) PP 22 Tahun 2021)
- 19. Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap: KEWENANGAN
- 20. DITJENGAKKUM.KLHK GAKKUM.MENLHK.GO.ID GAKKUMKLHK GAKKUM_KLHK GAKKUM KLHK Contents Contents Contents BUPATI /WALIKOTA GUBERNUR MENTERI Kewenangan Pengawasan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah untuk persetujuan lingkungan yg diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah untuk persetujuan lingkungan yg diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah untuk persetujuan lingkungan yg diterbitkan oleh Kab/Kota
- 21. Real Estate Kewenangan Pengawasan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota Pengawasan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan Analisis mengenai dampak lalu lintas Pengawasan dilakukan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi PENGECUALIAN
- 22. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 01 02 03 Pendelegasian Kewenangan Dalam pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penetapan PPLH Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional Peraturan Penetapan PPLH Sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional PPLH Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota
- 23. DITJENGAKKUM.KLHK GAKKUM.MENLHK.GO.ID GAKKUMKLHK GAKKUM_KLHK GAKKUM KLHK Membuat rekaman audio visual Melakukan Pemantauan Mengambil sampel Meminta keterangan Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau Membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan Menghentikan pelanggaran tertentu Memasuki tempat tertentu Memeriksa peralatan Memotret PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP KEWENANGAN (Pasal 495 PP 22 Tahun 2021) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
- 24. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PELAKSANAAN PENGAWASAN Pengawasan Insidental a. Adanya indikasi pelanggaran berulang dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi b. Adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan Pencemaran LH dan/atau kerusakan LH c. Adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam kawasan Pengawasan Regular Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan Hasil Pengawasan Tidak Langsung Hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, PPLH melakukan pengawasan PENGAWASAN LANGSUNG Dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG Dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup Pasal 496 PP 22 Tahun 2021
- 25. 1. PERENCANAAN • Inventarisasi dan identifikasi Perizinan Berusaha, Persetujuan Pemerintah dan informasi lainnya. • Penetapan prioritas Usaha dan/atau Kegiatan yang akan diawasi 2. PELAKSANAAN • Persiapan pengawasan • Pemeriksaan ketaatan • Tindak lanjut hasil pengawasan 3. PERENCANAAN • Mengukur tingkat keberhasilan antara perencanaan dan pelaksanaan untuk perbaikan kualitas pengawasan TAHAPAN PENGAWASAN REGULER
- 26. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PENGHENTIAN PELANGGARAN TERTENTU Dilakukan apabila Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius TUJUAN UNTUK MENCEGAH a. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup b. Kerugian yang lebih besar bagi LH jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Contoh Penghentian Pelanggaran Tertentu : a. Penutupan saluran pembuangan Air Limbah b. Pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah c. Penghentian operasi sumber Emisi Udara d. Penutupan lokasi pembuangan imbah e. Upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tertentu Penghentian pelanggaran tertentu melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau pemasangan garis PPLH dan membuat berita acara penghentian pelanggaran tertentu.
- 27. Muatan Berita Acara Penghentian Pelanggaran Tertentu Identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Jenis Pelanggaran Lokasi dan titik koordinat pelanggaran Waktu penghentian pelanggaran Bentuk tindakan penghentian pelanggaran tertentu
- 28. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Berita Acara Pengawasan : memuat fakta lapangan dan temuan hasil pengawasan berdasarkan ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan Peraturan per Undang-undangan Laporan Hasil Pengawasan: menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan analisis yuridis terhadap pelanggaran yang ditemukan saat pengawasan. Status Tidak Taat: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi : administratif, perdata, dan/atau pidana. Status Tidak Taat pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus menerus dan dalam jaringan: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya. Hasil Pengawasan Oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan
- 29. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Pelanggaran terhadap pelaksanaan izin/peraturan Taat terhadap ketentuan perizinan dan peraturan PENEGAKAN HUKUM Administratif Perdata Pidana OUTPUT PENGAWASAN
- 30. PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK Pertanggungjawaban Mutlak sebagai instrument penegakan hukum perdata. Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan Diberlakukan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tindakannya: | MENGGUNAKAN B3 | | MENGHASILKAN LIMBAH B3 DAN/ATAU MENGELOLA LIMBAH B3 | | MENIMBULKAN ANCAMAN SERIUS |
- 31. DITJENGAKKUM.KLHK GAKKUM.MENLHK.GO.ID GAKKUMKLHK GAKKUM_KLHK GAKKUM KLHK Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusahanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, jika : 01 • Terjadi pelanggaran serius • Gubernur dan/atau bupati/wali kota tidak melakukan pengawasan Pelanggaran serius : 02 • Tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; • Menimbulkan keresahan masyarakat → pengaduan masyarakat dan/atau informasi yang meluas di publik. PENGAWASAN LAPIS KEDUA
- 33. PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PERIZINAN
- 34. Pasal 86 PP No. 22 Tahun 2021 34
- 35. Perubahan Persetujuan Lingkungan Pemegang Persetujuan Lingkungan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan Persetujuan Lingkungan Pelaksanaan Perubahan Usaha dan/atauKegiatan 1. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria) 2. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan 3. Perubahan Pengelolaan Lingkungan yang merubah Persetujuan Teknis Dengan melalui penyusunan dokumen LH a. Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL; b. UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan Persetujuan Lingkungan PENGECUALIAN : 1. Perubahan (Kepemilikan, Pemisahan/penggabungan, Penanggungjawab, nama kegiatan, wilayah administrasi); 2. Penciutan/pengurangan; 3. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) yang diwajibkan; 35
- 36. AMDAL BARU Adendum Andal & RKL-RPL Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup Kata kunci “ BERPENGARUH” → Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan. Kriteria Perubahan yang lebih detail 1. Alat-alat Produksi 2. Kapasitas Produksi 3. Spesifikasi teknik 4. Sarana Usaha dan/atau kegiatan 5. Perluasan Lahan dan Bangunan 6. Waktu dan Durasi Operasi 7. Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup 8. Perubahan Kebijakan Pemerintah 9. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain a b Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Sumber: Pasal 103 RPP Tindak Lanjut UU CK Bidang PPLH • Definisi; • Besaran/Skala • dll UKL-UPL BARU c 36
- 37. Persetujuan Teknis dan SLO Integrasi kajian dampak dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL Persetujuan Teknis Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan pengolahan dan penimbunan LB3 Persetujuan Teknis Pembuangan air limbah ke laut Persetjuan Teknis Pembuangan air limbah ke sumber air Persetujuan Teknis Membuang emisi ke udara Persetujuan Teknis Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah c b a e 37 Surat Layak Operasi Untuk Operasional kegiatannya d
- 38. MUATAN PERSETUJUAN TEKNIS Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) 1. Standar teknis pemenuhan BMAL 2. Standar kompetensi SDM 3. Sistem Manajemen Lingkungan 4. Periode waktu uji coba sistem IPAL dan/atau fasilitas injeksi Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII PermenLHK 5/2021
- 39. Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha 39 AMDAL UKL-UPL SPPL Perizinan Berusaha : • Izin • Sertifikat Standar • NIB Pengawasan Penegakan Hukum: • Administrasi (Psl. 77, UU CK) Persyarata n penerbitan Perizinan Berusaha • Gubernur dan Bupati/Walikota berhak melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha; • Menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadi pelanggaran serius terhadap Perizinan yang seharusnya dilakukan pengawasan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. • Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha. (Psl. 72 & 76, UU CK) Persetujuan Lingkungan SKKL PKPLH NIB Dokumen Lingkungan Matrik RKL-RPL TERMUAT dalam Perizinan Berusaha (Psl 1 angka 11 & 12, UU CK) (Psl. 24 ayat (5), UU CK) (Psl. 1, angka 35, UU CK) (Psl. 63, UU CK)
- 40. Perubahan Persetujuan Lingkungan Pemegang Persetujuan Lingkungan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan Persetujuan Lingkungan Pelaksanaan Perubahan Usaha dan/atauKegiatan Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (2), PP 22/2021 Dengan melalui penyusunan dokumen LH a. Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL; b. UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan Persetujuan Lingkungan PENGECUALIAN : 1. Perubahan (Kepemilikan, Pemisahan/penggabungan, Penanggungjawab, nama kegiatan, wilayah administrasi); 2. Penciutan/pengurangan; 3. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) yang diwajibkan; 40
- 41. Tanpa Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup baru AMDAL BARU Adendum Andal & RKL-RPL Perubahan Persetujuan Lingkungan Kriteria Perubahan yang lebih detail 1. Perubahan Spesifikasi Teknik; 2. Penambahan Kapasitas Produksi; 3. Perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan; 4. Perubahan waktu atau durasi operasi; 5. Perubahan Kebijakan Pemerintah; 6. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain; 7. Tidak dilaksanakannya kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan keputusan Persetujuan Lingkungan; 8. Perubahan identitas penanggung jawab kegiatan; 9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan 10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 11. Perubahan SLO yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki; 12. Penciutan/pengurangan luas areal usaah dan/atau kegiatan; 13. Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan berdasarkan hasil analislis risiko dan/atau audit lingkungan yang diwajibkan. a b Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Sumber: Pasal 89 dan 90, PP 22 Tahun 2021 UKL-UPL BARU c 41
- 42. Pengaturan Peralihan (1) a. Dengan terbitnya PP 22/2021 maka Izin Lingkungan tidak lagi diterbitkan. b. Penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin PPLH yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan; c. Proses penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL berdasarkan permohonan penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari 2021, dilaksanakan oleh Komisi Penilai Amdal atau instansi lingkungan hidup berdasarkan pengaturan kewenangan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, sampai dengan diterbitkan Persetujuan Lingkungan dengan format sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (6) dan Pasal 63 PP 22/2021; d. Proses penilaian Amdal, pemeriksaan Formulir UKL-UPL atau Proses Izin PPLH terkait baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan permohonan yang diajukan setelah tanggal 2 Februari 2021, pemohon diminta untuk mengajukan kembali permohonannya sesuai PP 22/2021, kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- 43. PengaturanPeralihan (2) e. Proses Izin PPLH terkait baku mutu lingkungan hidup dan Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan permohonan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari 2021, diterbitkan Persetujuan Teknis yang selanjutnya dimasukkan dalam Persetujuan Lingkungan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan karena perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Pasal 89 ayat (2) huruf j PP 22/2021. g. Lisensi yang telah dimiliki Komisi Penilai Amdal dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. f. Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan penilaian Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 531 huruf b, PP 22/2021. h. Sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh penyusun Amdal tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi.
- 44. Tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 SURAT EDARAN MENLHK (SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021)
- 45. Bagaimana Status Perizinan Eksisting?... PP 22/2021 PERIZINAN EKSISTING dinyatakan TETAP BERLAKU Pengaturan dalam Pasal 73, PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan “Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan” Sejalan Pengaturan PP 27/2012
- 46. KetentuanPeralihan a. IL, IPPLH, SKKLH, rekom UKL-UPL atau dokumen LH → sudah mdpt persetujuan sebelum PP ini berlaku → dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dlm PB atau PP; b. Penilaian Amdal atau pemeriksaan formulir UKL-UPL dan pengajuan izin PPLH yg sdg proses → dilanjutkan s.d. terbit Perset. Lingk; c. Lisensi yg dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dpt diperpanjang smpai terbentuknya Tim Uji Kelayakan LH; d. Komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal s.d. terbentuknya Tim Uji Kelayakan LH; e. Sertifikasi profesi dr lembaga sertifikasi profesi yg dimiliki oleh penyusun Amdal tetap berlaku s.d brakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dpt diperpanjang smpai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi; dan f. Dalam hal Pemerintah atau Pemda belum menetapkan Baku Mutu Air pada badan air permukaan, menggunakan Baku Mutu Air kelas 2 sbgmn tercantum dlm Lampiran VI. Pasal 527
- 47. KetentuanPenutup Semua peraturan pelaksanaan dari: a. PP 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; b. PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; c. PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; d. PP27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; e. PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3, tetap berlaku sepanjang tdk bertentangan dengan Peraturan ini. Pasal 528
- 48. KetentuanPenutup Saat PP 22 berlaku maka: a. PP 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; b. PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; c. PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; d. PP27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; e. PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 529
- 49. PEMERIKSAANLOKASI/FASILITAS Fasilitas Pengelolaan B3 (B3 yang digunakan, dokumen pembelian B3, MSDS B3, gudang penyimpanan B3 dan pengangkutan B3, penanganan B3 kadaluarsa, tanggap darurat, pencatatan dan pelaporan, housekeeping, SDM. 4. 3. 1. Fasilitas Proses Produksi (Ruang Produksi, Gudang Bahan Baku, Gudang Produk), Ruangan Pabrik Pendukung Produksi Utama, Proses-proses yang menghasilkan emisi dan/atau limbah, saluran sumber air bersih dan air limbah, house keeping 2. Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air (Sumber-sumber air limbah, saluran atau perpipaan dari proses produksi dan unit yang menghasilkan air limbah yang masuk ke IPAL dan cek saluran/pipa yang menuju outlet/outfall, proses pengolahan air limbah (cek layout), kapasitas IPAL dengan kapasitas riil, unit pendukung pada IPAL seperti oil catcher dll, flowmeter, debit harian, titik penaatan dan data swapantau, kesesuaian fasilitas PPA dan pelaksanaan kerwajiban dalam Pertek BMAL/IPLC, tanggap darurat, SDM). Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara Isumber-sumber emisi dari produksi utama dan pendukung, jumlah cerobong emisi, ketentuan teknis cerobong/sarana sampling udara, CEMS, alat PPU seperti dust collector dll, data swapantau, tanggap darurat, SDM). 5. Fasilitas Pengelolaan LB3 (Bahan-bahan yang menghasilkan LB3, Ketentuan Teknis Kondisi TPS LB3, Ketentuan Teknis Penyimpananan yakni kemasan, label, simbol, masa simpan dll, kerjasama pihak ketiga untuk pengangkutan, pemenuhan ketentuan TPS LB3 dalam dokumen dan persetujuan lingkungan atau Izin TPS LB3. CONTOH FOTO PEMERIKSAAN LOKASI
- 50. PENGAMBILANFOTO, VIDEO DAN DATA DRONE 1. Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara dilakukan dengan persetujuan pihak Usaha dan/atau Kegiatan. Apabila Usaha dan/atau Kegiatan menyetujui maka dibuat Berita Acara Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara dan apabila Usaha dan/atau Kegiatan tidak menyetujui maka dibuatkan Berita Acara Penolakan 2. Obyek yang diambil gambar/foto/video harus menggambarkan kondisi senyatanya; 3. Menghindari pengambilan foto/video di lokasi-lokasi berbahaya (eksplosif/bertegangan tinggi), gunakan kamera dan video pada tempat-tempat yang aman untuk mengoperasikannya; 4. Menggunakan alat yang dapat menyimpan foto, video dan data yang dilengkapi dengan informasi lokasi (koordinat), tanggal dan waktu pengambilan data. 5. Pembuatan peta menggunakan data drone atau membuat sketsa lokasi pengawasan. 6. Menggabungkan (overlay) letak dan posisi dengan sampel, foto dan dokumen lain untuk mendapatkan barang bukti yang akurat.... 7. CONTOH FOTO DAN PETA DRONE
- 51. PENGAMBILAN SAMPEL 1. Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara dilakukan dengan persetujuan pihak Usaha dan/atau Kegiatan. Apabila Usaha dan/atau Kegiatan menyetujui maka dibuat Berita Acara Pengambilan Sampel dan apabila Usaha dan/atau Kegiatan tidak menyetujui maka dibuatkan Berita Acara Penolakan 2. Pengambilan sampel dapat dilakukan oleh PPLH dan/atau petugas laboratorium yang telah bersertifikasi. 3. Catat data insitu, lokasi (koordinat) dan waktu pengambilan sampel
- 52. PEMBUATAN BERITA ACARA PENGAWASAN 1. Setelah kegiatan pemeriksaan dokumen dan lapangan selesai, Pengawas Lingkungan Hidup harus menyusun Berita Acara Pengawasan berdasarkan fakta dan temuan yang ada. 2. Berita Acara Pengawasan wajib ditandatangani oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup, Saksi-Saksi dan pihak Usaha dan/atau Kegiatan. 3. Berita Acara Memuat: • Waktu pelaksanaan Pengawasan • Tim Pengawas • Identitas Perusahaan • Informasi Umum • Fakta Administratif • Fakta Lapangan (Temuan lapangan, pemenuhan ketentuan teknis, pemenuhan kewajiban dalam dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis, status ketaatan) • Tandatangan para pihak (Tim pengawas dan pihak perusahaan) • CONTOH BA/FORMAT BA DI SOP PENGAWASAN
- 53. Pasal 499 ayat (3) PP 22 Tahun 2021 Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh PPLH dapat berupa: •Penutupan saluran pembuangan air limbah; •Pembongkaran saluran pembuangan air limbah; •Penghentian operasi sumber emisi; •Penutupan lokasi pembuangan limbah; dan/atau •Upaya lainnya yang bertujuan untuk menhentikan pelanggaran tertentu. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN Penghentian Pelanggaran Tertentu Pasal 499 ayat (1) PP 22 Tahun 2021 Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, PPLH melakukan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 495 ayat (1) huruf j Pasal 499 ayat (4) PP 22 Tahun 2021 Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup FOTO PEMASANGAN PLANG PAPAN LARANGAN
- 54. Laporan Hasil Pengawasan dan RekomendasiTindak Lanjut Pasal 500 ayat (1) PP22 Tahun 2021 Pasal 500 ayat (3) PP 22 Tahun 2021 Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi; 1. Administrasi 2.Perdata; dan/atau 3.Pidana. Kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- 55. PENEGAKAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
- 56. Pasal 508 ayat (1) PP22 Tahun 2021 (1) Sanksi Administratif berupa: Tegurantertulis Paksaan pemerintah Denda administratif Pembekuan perizinan berusaha Pencabutanperizinan berusaha Sanksi Administratif Pasal 509 ayat (1) PP22 Tahun 2021 (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas: Berita Acara Pengawasan; dan Laporan Hasil Pengawasan
- 57. 01 02 03 Preventif Adanya pengawasan sebagai upaya preventif atau pencegahan Represif Pengekangan yang dibuktikan dengan menerapkan Sanksi Administratif Non-Yustisial Tanpa melalui proses pengadilan Sanksi Administratif 02 Pasal 508 ayat (1) PP22 Tahun 2021
- 58. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Reparatoir Regresif Sanksi Administratif = Represif Punitief memulihkan perbaikan menghukum pembalasan Pengembalian kondisi hukum awal reparatoir punitief
- 59. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah yg diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah yg diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah yg diterbitkan oleh Kab/Kota 01 MENTERI 02 03 GUBERNUR BUPATI /WALIKOTA KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Menteri, gubernur atau bupati/walikota dalam pengenaan sanksi administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat/instansi teknis yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup
- 60. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 01 Wewenang SA WEWENANG PENERAPAN SANKSI ADIMINISTRATIF 02 Pendelegasian Dalam Hal Belum Memiliki SLO dan PL diterbitkan Pemda, SA oleh Pemda Menteri Gubernur Bupati/Walikota Menteri Gubernur Bupati/Walikota Pejabat yg membidangi Penegakan Huk/LH DiaturKepmen/Kepgub/Kep Bupati/Walikota
- 61. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 01 TEGURAN TERTULIS 03 DENDA ADMINISTRATIF 02 PAKSAAN PEMERINTAH 04 PEMBEKUAN PERIZINAN BERUSAHA 05 PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA JENIS SANKSI ADIMINISTRATIF
- 62. Diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah atau Persetujuan Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif. TEGURAN TERTULIS
- 63. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PAKSAAN PEMERINTAH -> ADMINISTRATIVE COERCION Diterapkan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan : • Melaksanakan pelanggaran terhadap kewajiban PB atau Perset. Pem terkait PL dan PUU • Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan LH • Dampak lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran LH dan/atau keruskan LH • Kerugian yang lebih besar bagi LH jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya. SIFAT MEMULIHKAN
- 64. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Penghentian sementara kegiatan produksi 01 02 03 04 05 06 07 08 PENGHENTIAN PEMINDAHAN PENUTUPAN PEMBONGKARAN PENYITAAN PENGHENTIAN SEMENTARA PENYUSUNAN TINDAKAN LAIN Pemindahan sarana produksi. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Penghentian sementara Sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan Kewajiban Menyusun DELH atau DPLH Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan Tindakan memulihkan fungsi LH BENTUK PAKSAAN PEMERINTAH
- 65. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA PEMBEKUAN PERIZINAN BERUSAHA a) Tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah b) Memindahkan Perizinan Berusaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Perizinan Berusaha c) Tidak membayar denda administratif d) Tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah e) Tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau f) Melakukan pencemaran LH dan/atau kerusakan LH yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan. Penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, tidak membayar denda administratif dan/atau tidak membayar denda setiap keterlambatan atas paksaan pemerintah
- 66. BagianKedua:TataCaraPengenaanSanksiAdministratif Paragraf1:MekanismePenerapanSA Penerapan SA dilakukan melalui mekanisme: Kumulatif (beberapa SA dan/atau SA dengan Sanksi Hukum lainnya) Bebas (tanpa didahului sanksi adm ringan) Bertahap (dari yang ringan hingga berat)
- 67. BeritaAcarasebagaiDasarPenerapanSANKSIADMINISTRATIF Dikecualikan: berita acara dan laporan hasil pengawasan → Perusahaan tidak beroperasi, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat dikenai Sanksi Administratif. Berita Acara dan Laporan Hasil Pengawasan Berita acara yang bersumber dari SPARING dan/atau SPURING. Berita acara verifikasi sengketa lingkungan hidup; dan/atau Berita acara hasil pengumpulan bahan keterangan.
- 68. PENETAPANJANGKAWAKTUPELAKSANAANSANKSI ADMINISTRATIF Pertimbangan antara lain: ■ kapasitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; ○ jenis dan bentuk pelanggarannya; ○ kondisi alam; ○ teknologi; ● ketersediaan sumber daya manusia; ● dampak yang ditimbulkan; ● risiko yang ditimbulkan; ● kemampuan pengendalian; ● penentuan untuk penerapan jenis sanksi lainnya; dan/atau ● keadaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 69. PENYERAHANKEPUTUSANSANKSIADMINISTRATIF Keputusan SA yang diberikan berupa salinan Kep SA Disampaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui surat elektronik, pemanggilan dan/atau kurir atau surat tercatat
- 70. Berdasarkan hasil pengawasan lapis kedua Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LAPIS KEDUA
- 71. PermohonanPerpanjanganJangkaWaktuPelaksanaan SanksiAdministratif Dapat disetujui dalam hal terjadinya keadaan di luar kendali penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, keadaan memaksa, dan/atau keadaan lainnya yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Permohonan perpanjangan jangka waktu diajukan paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan. Keadaan antara lain namun tidak terbatas pada: a. bencana alam; b. bencana non alam; dan/atau c. perubahan kebijakan atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan baru yang berdampak pada kewajiban penaatan Sanksi Administratif.
- 72. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SA yang diterbitkan oleh Menteri SA yang diterbitkan oleh Gubernur SA yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota 01 MENTERI 02 03 GUBERN UR BUPATI / WALIKOTA WEWENANG MENTERI, GUBERNUR, DAN BUPATI/WALIKOTA DALAM PENGAWASAN SA Jika hasil pengawasan SA menunjukkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam sanksi administratif, Menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif yang lebih berat Menteri dapat melakukan pengawasan pelaksanaan sanksi administratif yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota, apabila tidak dilakukan pengawasan oleh gubernur atau bupati/walikota dan/atau menimbulkan keresahan masyarakat 04 05
- 73. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, melakukan pencabutan keputusan sanksi administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan sanksi administratif penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah mentaati dan melaksanakan seluruh kewajiban dalam sanksi administratif
- 74. Ditindaklanjuti dengan penyerahan rekomendasi kepada pejabat berwenang. PEMBERATAN SANKSI Dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan Sanksi Administratif dan/atau ditemukan pelanggaran selain yang tertuang dalam keputusan Sanksi Administratif, pejabat berwenang dapat melakukan pemberatan sanksi meliputi: ▪ Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan/atau ▪ Pidana
- 75. PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF Dalam hal keadaan tertentu penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenai teguran tertulis, paksaan pemerintah atau pembekuan perizinan berusaha (pencabutan?), dapat diberikan penghapusan Sanksi Administratif Keadaan tertentu ditentukan berdasarkan: • Usaha dan/atau Kegiatan mengalami keadaan kahar atau Force Majeure; dan/atau • Usaha dan /atau Kegiatan telah dibubarkan atau ditutup.
- 76. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KRITERIA DENDA ADMINISTRATIF Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha; 01 Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha; 02 Melaksanakan perbuatan yang melebihi baku mutu air limbah, baku mutu emisi sesuai dengan perizinan berusaha; 03 Tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan; 04 Menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal; 05 Karena kelalaiannya, melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu gangguan, dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau 06 Melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang, 07
- 77. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO KRITERIA BESARAN DENDA ADMINISTRATIF 1 Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan diterapkan paling banyak Rp 3 Milyar 2 Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan tidak memiliki Perizinan Berusaha 5% (lima persen) dari nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan dan paling banyak Rp 3 Milyar 3 Melaksanakan perbuatan yang melebihi baku mutu air limbah dan/atau baku mutu emisi sesuai dengan perizinan berusaha • Dihitung berdasarkan unit beban pencemar yang melebihi BMAL dan/atau BME sumber tidak bergerak • Dihitung berdasarkan selisi konsentrasi actual Air Limbah atau emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit/laju alir dan lamanya waktu pelanggaran. • Dihitung secara akumulasi setiap parameter yang dilampaui BMAL/BME diterapkan paling banyak Rp 3 Milyar 4 Tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan • Ringan Rp 1 juta – Rp 5 juta • Sedang Rp 10 juta – Rp 15 juta • Berat Rp 20 juta – Rp 25 juta
- 78. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO KRITERIA BESARAN DENDA ADMINISTRATIF 5 Menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal 10% dari biaya penyusunan Amdal atau UKL-UPL 6 Karena kelalaiannya, melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu gangguan, dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya Paling banyak Rp 3 Milyar 7 Melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang, Paling banyak Rp 3 Milyar
- 79. wajib dicantumkan dalam keputusan sanksi administratif paksaan pemerintah Denda Keterlambatan Pelaksanaan Paksaan Pemerintah Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan denda kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang terlambat melaksanakan paksaan pemerintah
- 80. MekanismedanPerhitunganDendaKeterlambatanPelaksanaanPaksaan Pemerintah Penghitungan jumlah denda keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah dilakukan untuk setiap jenis kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Dalam hal keputusan sanksi administratif paksaan pemerintah mencantumkan lebih dari satu perintah dengan jangka waktu yang berbeda, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda setiap kali terjadi pelanggaran batas waktu
- 81. INOVATIF INTEGRITAS RESPONSIF PROFESIONAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAPAT MENUNJUK PIHAK KETIGA Untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup MEMAKSA PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN Untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN MENTERI, GUBERNUR, ATAU BUPATI WALI KOTA
- 82. Ketentuan Pidana Pasal 98 UU 32 Tahun 2009 (tidak mengalami perubahan pada UUCK) (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pasal 99 UU 32 Tahun 2009 (tidak mengalami perubahan pada UUCK) (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- 83. Pasal 100 UU 32 Tahun 2009 (tidak mengalami perubahan pada UUCK) (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pasal 103 UU 32 Tahun 2009 (tidak mengalami perubahan pada UUCK) (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). KetentuanPidana
- 84. Pasal 109 UUCK (perubahan pasal UU 32/2009) 01 (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3), pasal 59 ayat (1) atau pasal 59 ayat (4); SECOND section here 02 b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau THIRD section here 03 c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1); FOURTH section here 04Yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) KETENTUANPIDANA
- 85. KETENTUANPIDANA Pasal 112 UUCK (perubahan pasal UU 32/2009) Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 86. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik. THANKS Do you have any questions? dlh@sumbarprov.go.id (+62 751) 7055231-446571-445154 dlh.sumbarprov.go.id Please keep this slide for attribution.