SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Studi Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) antara lain :
1. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok -pokok Agraria.
2. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
dan Ekosistem (Lembaran Negara RI Tahun 1990 No. 49 Tahun 1990 Tambahan
Lembaran Negara No 3419).
3. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No 3501).
6. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Conventation
On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai
Keanekaragaman Hayati
7. Undang-Undang RI No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68 Tambahan Lembaran Negara No.
3699).
8. Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
9. Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
10. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air.
11. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.
12. Peraturan Pemerintah RI No 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
13. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban,
serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
14. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuk
Penggantian.
15. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 59 Tambahan
Lembaran Negara No.3838).
16. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
17. Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Pembangunan
18. Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.
19. Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
20. Keputusan Presiden RI No 75 Tahun 1990 Tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang
Nasional.
21. Keputusan Presiden RI No. 552 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
22. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.
02/MENKLH/1988 tentang Pendoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan
23. Keputusan Menteri PU.No 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-
sumber Air.
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-30/MENLH /7/1992 tentang
Panduan Pelingkupan untuk Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL.
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 056/1994 tentang Pedoman Mengenai
Ukuran Dampak Penting.
26. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 103.K/008/M.PE/1994 tentang
Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana
Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi.
27. Keputusan Menteri PU. No 58/KPTS/1995 Petunjuk Tata Laksana AMDAL Bidang
Pekerjaan Umum.
28. Keputusan Menteri PU.No. 148/KPTS/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKL
dan RPL, Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-13/MENLH /3/1995 tentang
Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-43/MENLH/ 10/1996 tentang
Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian
Golongan C Jenis Lepas di Daratan.
31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 tentang
Baku Mutu Tingkat Kebisingan.
32. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-49/MENLH/ 11/1996 tentang
Baku Tingkat Getaran.
33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-50/MENLH /11/1996 tentang
Baku Tingkat Kebauan.
34. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-45/MENLH/10/1997 tentang
Indeks Standar Pencemar Udara.
35. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-03/MENLH /1/1998 tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri.
36. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.
37. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003 tentang Metoda
Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.
38. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.
39. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu
Air Limbah Domestik.
40. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 142 Tahun 2003 tentang Pedoman
Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air
Limbah ke Air atau Sumber Air.
41. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-
205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara
Sumber Tidak Bergerak.
42. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-299/11/1996
tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL.
43. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-105 tahun 1997
tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
44. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 107/BAPEDAL/2/1997
tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara.
45. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-124/12/1997
tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL.
46. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 08 tahun 2000 tentang
Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.
47. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 09 tahun 2000 tentang
Pedoman Penyusunan AMDAL.
48. Peraturan Daerah terkait yang relevan lainnya dengan studi ini.
Peraturan – peraturan tersebut tergantung / menyesuaikan juga pada jenis kegiatan yang
dilaksanakan/direncanakan.

More Related Content

What's hot

Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi...infosanitasi
 
14. analisa dampak lingkungan proyek
14. analisa dampak lingkungan proyek14. analisa dampak lingkungan proyek
14. analisa dampak lingkungan proyeksamsul alam
 
Permen lh 11_2006-penapisan
Permen lh 11_2006-penapisanPermen lh 11_2006-penapisan
Permen lh 11_2006-penapisanraysa hasdi
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...infosanitasi
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Rizki Darmawan
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAHPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAHiniPurwokerto
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
 
Ukl upl karoseri wanaco indo niaga
Ukl upl karoseri wanaco indo niagaUkl upl karoseri wanaco indo niaga
Ukl upl karoseri wanaco indo niagaWanaco Indo Niaga
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...infosanitasi
 
Permen lh 05-tahun-2012 (1)
Permen lh 05-tahun-2012 (1)Permen lh 05-tahun-2012 (1)
Permen lh 05-tahun-2012 (1)martinwibowo
 
asas-asas pengetahuan lingkungan
asas-asas pengetahuan lingkunganasas-asas pengetahuan lingkungan
asas-asas pengetahuan lingkunganthiarramadhan
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
 
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...HendriHeriyanto
 
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012  rkl rplLampiran iii permen 16 th 2012  rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rplDewi Hadiwinoto
 
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...infosanitasi
 
UKL UPL Pada industri tembakau
UKL UPL Pada industri tembakauUKL UPL Pada industri tembakau
UKL UPL Pada industri tembakauHerry Prakoso
 
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl uplRina Yuliani
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
 

What's hot (20)

Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi...
 
14. analisa dampak lingkungan proyek
14. analisa dampak lingkungan proyek14. analisa dampak lingkungan proyek
14. analisa dampak lingkungan proyek
 
Permen lh 11_2006-penapisan
Permen lh 11_2006-penapisanPermen lh 11_2006-penapisan
Permen lh 11_2006-penapisan
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...
 
Rekling08 amdal
Rekling08 amdalRekling08 amdal
Rekling08 amdal
 
Mengenal UKL dan UPL
Mengenal UKL dan UPLMengenal UKL dan UPL
Mengenal UKL dan UPL
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAHPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
 
Ukl upl karoseri wanaco indo niaga
Ukl upl karoseri wanaco indo niagaUkl upl karoseri wanaco indo niaga
Ukl upl karoseri wanaco indo niaga
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
 
Permen lh 05-tahun-2012 (1)
Permen lh 05-tahun-2012 (1)Permen lh 05-tahun-2012 (1)
Permen lh 05-tahun-2012 (1)
 
asas-asas pengetahuan lingkungan
asas-asas pengetahuan lingkunganasas-asas pengetahuan lingkungan
asas-asas pengetahuan lingkungan
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
 
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
 
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012  rkl rplLampiran iii permen 16 th 2012  rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
 
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...
 
UKL UPL Pada industri tembakau
UKL UPL Pada industri tembakauUKL UPL Pada industri tembakau
UKL UPL Pada industri tembakau
 
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
13 permen pu no 10 th 2008 wajib ukl upl
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
 

Similar to Peraturan AMDAL

Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)Muhammad Kennedy Ginting
 
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLHKepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLHAnjasDong1
 
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganModul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganjohnmaking
 
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013SamsonSupeno2
 
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013SamsonSupeno2
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptxKEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptxalifiafitrifadli1
 
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdfempupacol1
 
S klh 37-2003 sampling air
S klh 37-2003 sampling airS klh 37-2003 sampling air
S klh 37-2003 sampling airDickdick Maulana
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurPenataan Ruang
 
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012Permen LH RI No. 17 Tahun 2012
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012dodysp
 
peraturan-daerah-nomor-1-tahun-2012-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-2030.pdf
peraturan-daerah-nomor-1-tahun-2012-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-2030.pdfperaturan-daerah-nomor-1-tahun-2012-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-2030.pdf
peraturan-daerah-nomor-1-tahun-2012-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-2030.pdfTriYono305244
 
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassar
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassarrancangan perda rtrw 2010-2030 makassar
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassarImam Nur Alam
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Ricky Handaya
 
Perda no 22_2010_ttg_rtrwp_jabar_2009-20291 (1)
Perda no 22_2010_ttg_rtrwp_jabar_2009-20291 (1)Perda no 22_2010_ttg_rtrwp_jabar_2009-20291 (1)
Perda no 22_2010_ttg_rtrwp_jabar_2009-20291 (1)Rini Purnamasari
 
Perda no. 2 thn 2014 b3 final otentifikasi
Perda no. 2 thn 2014  b3 final otentifikasi Perda no. 2 thn 2014  b3 final otentifikasi
Perda no. 2 thn 2014 b3 final otentifikasi Dickdick Maulana
 

Similar to Peraturan AMDAL (20)

Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
 
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLHKepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
Kepmen LH Nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum PPLH
 
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganModul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
 
Kep 01 thn 95
Kep 01 thn 95Kep 01 thn 95
Kep 01 thn 95
 
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013
 
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013
Modul 03 al dasar-dasar teknik dan pengelolaan air limbah 2013
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptxKEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
 
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
 
S klh 37-2003 sampling air
S klh 37-2003 sampling airS klh 37-2003 sampling air
S klh 37-2003 sampling air
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
 
Rtrw gresik
Rtrw gresik Rtrw gresik
Rtrw gresik
 
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012Permen LH RI No. 17 Tahun 2012
Permen LH RI No. 17 Tahun 2012
 
peraturan-daerah-nomor-1-tahun-2012-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-2030.pdf
peraturan-daerah-nomor-1-tahun-2012-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-2030.pdfperaturan-daerah-nomor-1-tahun-2012-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-2030.pdf
peraturan-daerah-nomor-1-tahun-2012-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-2030.pdf
 
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassar
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassarrancangan perda rtrw 2010-2030 makassar
rancangan perda rtrw 2010-2030 makassar
 
Buku hutan kota
Buku hutan kotaBuku hutan kota
Buku hutan kota
 
151703437 tor-ukl-upl-flyover-pdf
151703437 tor-ukl-upl-flyover-pdf151703437 tor-ukl-upl-flyover-pdf
151703437 tor-ukl-upl-flyover-pdf
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
 
Perda no 22_2010_ttg_rtrwp_jabar_2009-20291 (1)
Perda no 22_2010_ttg_rtrwp_jabar_2009-20291 (1)Perda no 22_2010_ttg_rtrwp_jabar_2009-20291 (1)
Perda no 22_2010_ttg_rtrwp_jabar_2009-20291 (1)
 
Perda no. 2 thn 2014 b3 final otentifikasi
Perda no. 2 thn 2014  b3 final otentifikasi Perda no. 2 thn 2014  b3 final otentifikasi
Perda no. 2 thn 2014 b3 final otentifikasi
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 

Peraturan AMDAL

  • 1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) antara lain : 1. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok -pokok Agraria. 2. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara RI Tahun 1990 No. 49 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No 3419). 3. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman 4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No 3501). 6. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Conventation On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati 7. Undang-Undang RI No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68 Tambahan Lembaran Negara No. 3699). 8. Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 9. Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 10. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air. 11. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. 12. Peraturan Pemerintah RI No 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 13. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. 14. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuk Penggantian. 15. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 59 Tambahan Lembaran Negara No.3838). 16. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 17. Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan 18. Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 19. Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 20. Keputusan Presiden RI No 75 Tahun 1990 Tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional. 21. Keputusan Presiden RI No. 552 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 22. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988 tentang Pendoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan 23. Keputusan Menteri PU.No 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber- sumber Air. 24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-30/MENLH /7/1992 tentang Panduan Pelingkupan untuk Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL.
  • 2. 25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 056/1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. 26. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 103.K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi. 27. Keputusan Menteri PU. No 58/KPTS/1995 Petunjuk Tata Laksana AMDAL Bidang Pekerjaan Umum. 28. Keputusan Menteri PU.No. 148/KPTS/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKL dan RPL, Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-13/MENLH /3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. 30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-43/MENLH/ 10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan. 31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/ 11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. 32. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-49/MENLH/ 11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran. 33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-50/MENLH /11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. 34. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. 35. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-03/MENLH /1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri. 36. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 37. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan. 38. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air. 39. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 40. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. 41. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP- 205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. 42. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL. 43. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-105 tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 44. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 107/BAPEDAL/2/1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara.
  • 3. 45. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL. 46. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL. 47. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 09 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. 48. Peraturan Daerah terkait yang relevan lainnya dengan studi ini. Peraturan – peraturan tersebut tergantung / menyesuaikan juga pada jenis kegiatan yang dilaksanakan/direncanakan.