SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Download to read offline
SISTEM INFORMASI
LINGKUNGAN
OLEH :
AGUNG NUGROHO
RUANG LINGKUP
• UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
• PERATUTAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021
• UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008
• SIL KOTA PARIAMAN
• SIL PEMERINTAH PROVINSI SUMBAR
• SILHK KEMENLHK-DIKPLHD
• SIL WEBSITE
• SIL DATABASE
• SIL GIS
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN
2. Sistem informasi lingkungan hidup
dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi
dan wajib dipublikasikan kepada
masyarakat
3. Sistem informasi lingkungan hidup paling
sedikit memuat informasi mengenai status
lingkungan hidup, peta rawan lingkungan
hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
1. Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem
informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan
pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup
UU NO. 32 TAHUN 2009
Pasal 62
Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis,
sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal
Pasal 122
Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam sistem
Informasi Lingkungan Hidup.
Pasal 1 dan Pasal 2
Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalerh system kombinasi dari teknologi informasi
dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan
manajernen Lingkungan Hidup
PP No. 22 Tahun 2021
Pelaporan Pengendalian Pencemaran Air,
Pelaporan Pengendalian Pencemaran Udara,
Pelaporan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Laut
Pasal 146
Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) huruf d
dilakukan meialui Sistem Informasi Lingkungan Hidup
Pasal 480 Ayat (2)
Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , dikembangkan
terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas
sistem informasi :
a. dokumen lingkungan Hidup;
b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
c. status lingkungan Hidup;
d. Pengelolaan Limbah B3;
e. peta rawan lingkungan;
f. pengawasan dan penerapan dan Sanksi
Administratif;
g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
Pasal 481 Ayat (2)
(Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri dari:
a. layanan publik;
b. basis data dokumen Lingkungan Hidup;
c webGIS dokumen Lingkungan Hidup;
d. standar Persetujuan teknis;
e. Pengumuman rencana Usaha dan/atau
Kegiatan:
i. Penilaian dan pemeriksaan dokurnen
Lingkungan Hidup; dan
g. penelusuran proses Uji kelayakan,
penilaian, atau pemeriksaan dokumen
Lingkungan Hidup.
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
PP NOMOR 22 TAHUN
2021
Ayat (3)
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL menyampaikan laporan
yang meliputi:
a. pengendalian Pencemaran Air;
b. pengendalian Pencemaran Udara;
c. pengelolaan Limbah B3;
d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan
Pasal 483
digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi Lingkungan
Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan (D-S-P-I-R)
a. faktor pemicu perubahan lingkungan;
b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
c. status dan kondisi lingkungan;
d. dampak dari perubahan lingkungan; dan
e. respon terhadap perubahan lingkungan.
Faktor pemicu perubahan lingkungan meliputi:
a. jumlah penduduk;
b. tingkat pertumbuhan penduduk;
c. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
d. bencana.
Sistem Informasi status lingkungan Hidup
Pasal 484
Tekanan yang menyebabkan
perubahan lingkungan
penggunaan sumber daya
jumlah limbah yang dihasilkan
Emisi langsung dan tidak langsung ke udara, air, dan tanah
tingkat kebisingan
radiasi
Tingkat gangguan
STATUS DAN KONDISI
LINGKUNGAN
Indeks Kualitas Air
Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Indeks Kualitas udara
Lainnya sesuai dengan ilmu
pengetahuan dan
perkembangan teknologi
Indeks Kualitas Air Laut
Indeks Kualitas
Ekosistem Gambut
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
DAMPAK SUMBER PENCEMAR
KEBENCANAAN
PERUBAHAN LINGKUNGAN
DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG
PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI
DAMPAK PERUBAHAN
LINGKUNGAN
KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3
PENANGGULANGAN KEDARURATAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON-B3
PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
TERKONTAMINASI LIMBAH B3
SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN LIMBAH B3
SISTEM INFORMASI PETA
RAWAN LINGKUNGAN
BANJIR
KEBAKARAN HUTAN
LONGSOR
DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
Website dinas lingkungan hidup
www.dlh.sumbarprov.go.id
sub-domain
Website pemprov sumbar
www.sumbarprov.go.id
domain
Koordinasi ke bagian humas
Surat pengantar ke humas
Koordinasi ke pt. telkom
Surat rekomendasi ke telkom
SILHD-WEBSITE
• SLHD/DIKPLHD (D-P-S-I-R = Driving Force-Pressure-
State-Impact-Response)
• DIGITAL ATRACTIVE-ONLINE-DATABASE
• KOTA PARIAMAN-WEBSITE-go.id, media centre,
bapedalda sumbar
• Update Data SIL-data penduduk (capil)-SKPD
terkait-operator link.
• Pelatihan develope SIL
• Manual Book Operasional+maintenance SIL
• Anggaran
• Free-Opensource
SISTEM INFORMASI
LINGKUGAN HIDUP
SISTEM INFORMASI
LINGKUNGAN
LIMITED-UNLIMITED
DIKPLHD-SLHD
ADMIN-USER
ITEM WEB-DATABASE WEB
SPEEDY
DATABASE
WEB PROGRAMMING
HOSTING
• Pembuatan SIL-Web GIS
• Membangun Sistem
• Pendataan SLHD-Update
• Website BLH
• SIL- SIK, SIAK, SIAP, SIMPEG, SIMDA, etc.
• Diskusi-KAK-Proposal
• Aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup
dan Kehutan Daerah (SILHKD) dan
• Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik
INPUT PROSES OUTPUT
MAJALAH SK TIM-EDITOR-REDAKSI
WEBSITE
GIS- WEB GIS
DATABASE SIL
FILM KAMERA-PROGRAM
IKLAN
GRASS
ArcGIS
SIL-GIS
Opensource
Opensource
License
License
License
MapInfo
Supermap
QGIS
GIS RS Free-License
ArcView Erdas Imagine License
ArcGIS IDRISI License
DIVA GIS PCI Geomatica License
TNT Map Ramas GIS License
ENVI Er Mapper License
Map Info Global Mapper License
ILWIS GRASS GIS License
AutoCad Map License
fGIS=forestry GIS License
QGIS Free
MapWindowsGIS Free
gvSIG Free
PostGIS Free
Geomatica Freeview Free
Tatuk GIS viewer Free
SAGA GIS Free
PETA DASAR
PETA HIDROLOGY (SUNGAI-DANAU-KONTUR-BATHOMETRY))
PETA TUTUPAN LAHAN (HUTAN-PERTANIAN-PERKEBUNAN-DLL
PETA ADMINISTRASI (DESA-KELURAHAN-KECAMATAN-KOTA/KAB-PROVINSI)
PETA JARINGAN JALAN-REL KA-STASIUN-TERMINAL
PETA LAHAN TERBANGUN-PERMUKIMAN
SIL PPLH KOTA PARIAMAN 2018
PETA PENYEBARAN TEMPAT
PENAMPUNGAN SEMENTARA
(TPS) SAMPAH
PETA PENGUMPUL BARANG
BEKAS
PETA RUTE PELAYANAN SAMPAH
PETA LOKASI TAMBANG MINERAL
NON-LOGAM/BATUAN
PETA SEKOLAH PENERIMA
ADIWIYATA
PETA USAHA/KEGIATAN YANG
MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN
PETA SEBARAN DAN PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PETA LOKASI PEMANTAUAN
KUALITAS TANAH
PETA LOKASI PEMANTAUAN
KUALITAS AIR
PETA LOKASI PEMANTAUAN
KUALITAS UDARA
GUBERNUR
PENGAWASANDAN PENERAPANSANKSI
ADMINISTRATIFTERINTEGRASI
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN
SANKSI ADMINISTRATIF
MENTERI
WALIKOTA/BUPATI
BIRU
MERAH
HIJAU
80%
40%
90%
SANKSI ADMINISTRATIF PERDATA PIDANA
PROPER
PROPERDA
PENGADUAN SENGKETA LH
PENGAWASAN
STATUS KETAATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
STATUS TINDAK LANJUT HASI L PENGAWASAN
This is where you give credit to the ones who are part of this project.
● Presentation template by Slidesgo
● Icons by Flaticon
● Infographics by Freepik
● Author introduction slide photo created by Freepik
● Text & Image slide photo created by Freepik.com
credits
Did you like the resources on this template? Get them for free
at our other websites.
VECTORS
● Isometric gradient infographic element collection
● Isometric gradient infographic element collection II
● Isometric gradient infographic element collection III
● Isometric gradient infographic element collection IV
● Isometric gradient infographic element collection V
● Isometric smart city background
● Isometric landing page
● Isometric landing page II
● Isometric infographic with timeline background
● Isometric smart city background
● Isometric smart city background II
● Isometric smart city background III
● Pack business 329
● Pack user interface 47
● Icon suitcase
resources
MK. Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan
33
MK. Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan
34
Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
● Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Sungai secara real time (ONLIMO)
● Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam
Jaringan (SPARING)
● Kualitas Udara Ambien (ISPU, Indeks Standar Polutan Udara) dan secara real time
(AQMS, Air Quality Monitoring System)
● Sistem Pemantauan Emisi Industri Secara Otomatis, Kontinyu dan Terintegrasi
(SISPEK)
● Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di lahan Gambut di berbagai
lokasi di seluruh Indonesia (SiMATAG-0.4m, Sistem Informasi Muka Air Tanah
Gambut)
● Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka (SILAT)
● Sistem Informasi Kualitas Air Laut (SIKAL)
● Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)
● Sistem Monitoring Hutan Nasional (Simontana)
RUANG LINGKUP
Fonts & colors used
This presentation has been made using the following fonts:
Unica One
(https://fonts.google.com/specimen/Unica+One)
Lato
(https://fonts.google.com/specimen/Lato)
#77be9c #a8dba7 #d0f09f
#589ea5
TERIMA KASIH
Does anyone have any questions?
agungmalayantapir@gmail.com
+62 813 632 5380
dlh.sumbarprov.go.id
facebook.com/agungnugrohozaini @tapirunand
company/agungnugrohozaini

More Related Content

What's hot

strategi penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan wilayah perkotaan
strategi penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan wilayah perkotaanstrategi penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan wilayah perkotaan
strategi penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan wilayah perkotaanNora Abner
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanmuhfidzilla
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan SanitasiJoy Irman
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD93220872
 
Analisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasiAnalisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasitafqr
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakipSensiaGibsi
 
Paparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedaPaparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedafionarazqa
 
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulselseminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulseltemanna #LABEDDU
 
Dampak ekonomi pengembangan desa wisata nglanggeran
Dampak ekonomi pengembangan desa wisata nglanggeranDampak ekonomi pengembangan desa wisata nglanggeran
Dampak ekonomi pengembangan desa wisata nglanggeranhary hermawan
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...infosanitasi
 
Kota dan Kebutuhan Perumahan (1) dan (2)
Kota dan Kebutuhan Perumahan (1) dan (2)Kota dan Kebutuhan Perumahan (1) dan (2)
Kota dan Kebutuhan Perumahan (1) dan (2)Nurul Angreliany
 
Aspek Perumahan Dan Permukiman
Aspek Perumahan Dan PermukimanAspek Perumahan Dan Permukiman
Aspek Perumahan Dan Permukimanpindotutuko
 
Materi pak dodik pengelolaan emis
Materi pak dodik pengelolaan emisMateri pak dodik pengelolaan emis
Materi pak dodik pengelolaan emisNanang Kurniawan
 
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalDadang Solihin
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahDeddy Supriady Bratakusumah
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 

What's hot (20)

strategi penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan wilayah perkotaan
strategi penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan wilayah perkotaanstrategi penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan wilayah perkotaan
strategi penyediaan air bersih dalam rangka pengembangan wilayah perkotaan
 
SLIDE TND 22.ppt
SLIDE TND 22.pptSLIDE TND 22.ppt
SLIDE TND 22.ppt
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
Analisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasiAnalisis sistem transportasi
Analisis sistem transportasi
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakip
 
Paparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedaPaparan sakip bappeda
Paparan sakip bappeda
 
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulselseminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
 
Dampak ekonomi pengembangan desa wisata nglanggeran
Dampak ekonomi pengembangan desa wisata nglanggeranDampak ekonomi pengembangan desa wisata nglanggeran
Dampak ekonomi pengembangan desa wisata nglanggeran
 
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 344 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
 
Kota dan Kebutuhan Perumahan (1) dan (2)
Kota dan Kebutuhan Perumahan (1) dan (2)Kota dan Kebutuhan Perumahan (1) dan (2)
Kota dan Kebutuhan Perumahan (1) dan (2)
 
Aspek Perumahan Dan Permukiman
Aspek Perumahan Dan PermukimanAspek Perumahan Dan Permukiman
Aspek Perumahan Dan Permukiman
 
Materi pak dodik pengelolaan emis
Materi pak dodik pengelolaan emisMateri pak dodik pengelolaan emis
Materi pak dodik pengelolaan emis
 
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi DaerahEfektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
 

Similar to SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN

Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatinfosanitasi
 
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusatGloria Siagian
 
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatPerencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatCratos27
 
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatPerencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatCratos27
 
Penyusunan buku putih sanitasi kota
Penyusunan buku putih sanitasi kotaPenyusunan buku putih sanitasi kota
Penyusunan buku putih sanitasi kotaJoy Irman
 
Introduction to i-PLAN
Introduction to i-PLANIntroduction to i-PLAN
Introduction to i-PLANAbbas Wahab
 
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...Joy Irman
 
1. Manajemen Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx
1. Manajemen  Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx1. Manajemen  Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx
1. Manajemen Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptxAdamScout
 
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangSosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangEva Handriyantini
 
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakaiInfrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakaiHerold Barauntu
 
Smarter Cities Pre-Sales.pdf
Smarter Cities Pre-Sales.pdfSmarter Cities Pre-Sales.pdf
Smarter Cities Pre-Sales.pdfNganjoekensis881
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahJoy Irman
 
Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010po
Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010poPeraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010po
Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010poapotek agam farma
 
Yogyakarta 24 Oktober 2022 - Bahan Rapat Pelaksanaan Tender Seleksi Dini TA 2...
Yogyakarta 24 Oktober 2022 - Bahan Rapat Pelaksanaan Tender Seleksi Dini TA 2...Yogyakarta 24 Oktober 2022 - Bahan Rapat Pelaksanaan Tender Seleksi Dini TA 2...
Yogyakarta 24 Oktober 2022 - Bahan Rapat Pelaksanaan Tender Seleksi Dini TA 2...masgon
 
Kebijakanarsipdigital
KebijakanarsipdigitalKebijakanarsipdigital
KebijakanarsipdigitalMahdan Ipb
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanShahnaz Acrydiena
 
Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Drainase Perkotaan, Bagian 2
Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Drainase Perkotaan, Bagian 2Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Drainase Perkotaan, Bagian 2
Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Drainase Perkotaan, Bagian 2Joy Irman
 

Similar to SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN (20)

Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
 
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
 
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatPerencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
 
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatPerencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
 
Penyusunan buku putih sanitasi kota
Penyusunan buku putih sanitasi kotaPenyusunan buku putih sanitasi kota
Penyusunan buku putih sanitasi kota
 
Introduction to i-PLAN
Introduction to i-PLANIntroduction to i-PLAN
Introduction to i-PLAN
 
SPI Itjen
SPI ItjenSPI Itjen
SPI Itjen
 
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...
 
1. Manajemen Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx
1. Manajemen  Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx1. Manajemen  Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx
1. Manajemen Data Pekerjaan Irigasi dan SDA1111.pptx
 
gis demand.pptx
gis demand.pptxgis demand.pptx
gis demand.pptx
 
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangSosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
 
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakaiInfrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
 
Smarter Cities Pre-Sales.pdf
Smarter Cities Pre-Sales.pdfSmarter Cities Pre-Sales.pdf
Smarter Cities Pre-Sales.pdf
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
 
Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010po
Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010poPeraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010po
Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010po
 
syahranidh
syahranidhsyahranidh
syahranidh
 
Yogyakarta 24 Oktober 2022 - Bahan Rapat Pelaksanaan Tender Seleksi Dini TA 2...
Yogyakarta 24 Oktober 2022 - Bahan Rapat Pelaksanaan Tender Seleksi Dini TA 2...Yogyakarta 24 Oktober 2022 - Bahan Rapat Pelaksanaan Tender Seleksi Dini TA 2...
Yogyakarta 24 Oktober 2022 - Bahan Rapat Pelaksanaan Tender Seleksi Dini TA 2...
 
Kebijakanarsipdigital
KebijakanarsipdigitalKebijakanarsipdigital
Kebijakanarsipdigital
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalan
 
Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Drainase Perkotaan, Bagian 2
Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Drainase Perkotaan, Bagian 2Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Drainase Perkotaan, Bagian 2
Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Drainase Perkotaan, Bagian 2
 

More from Agung Nugroho Zaini

Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdfPembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdfAgung Nugroho Zaini
 
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcion
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcionCountry Report-Indonesia for seminar forest protetcion
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcionAgung Nugroho Zaini
 
Conservation Biology for environmental research
Conservation Biology for environmental researchConservation Biology for environmental research
Conservation Biology for environmental researchAgung Nugroho Zaini
 
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sources
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sourcesPENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sources
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sourcesAgung Nugroho Zaini
 
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfPemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfAgung Nugroho Zaini
 
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfPenguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfAgung Nugroho Zaini
 
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON Conservation
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON ConservationDRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON Conservation
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON ConservationAgung Nugroho Zaini
 
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehati
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehatiBahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehati
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehatiAgung Nugroho Zaini
 
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksdaBahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksdaAgung Nugroho Zaini
 
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayati
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayatiValuasi ekonomi-keberagaman-hayati
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayatiAgung Nugroho Zaini
 
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyata
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyataInd puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyata
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyataAgung Nugroho Zaini
 
Sistem informasi lingkungan (sil)
Sistem informasi lingkungan (sil)Sistem informasi lingkungan (sil)
Sistem informasi lingkungan (sil)Agung Nugroho Zaini
 
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggi
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggiHarimau satwa kharismatik_bernilai_tinggi
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggiAgung Nugroho Zaini
 

More from Agung Nugroho Zaini (18)

Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdfPembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
Pembinaan dan Pengawasan LH 2021 edit.pdf
 
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcion
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcionCountry Report-Indonesia for seminar forest protetcion
Country Report-Indonesia for seminar forest protetcion
 
Conservation Biology for environmental research
Conservation Biology for environmental researchConservation Biology for environmental research
Conservation Biology for environmental research
 
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sources
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sourcesPENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sources
PENGANTAR DAN PENGENALAN QGIS open sources
 
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfPemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Pemanfaatan GIS dalam Sistem Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
 
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdfPenguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.pdf
 
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON Conservation
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON ConservationDRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON Conservation
DRONE FOR BIOLOGICAL RESEARCH ON Conservation
 
Webinar bmc juli 2020
Webinar bmc juli 2020Webinar bmc juli 2020
Webinar bmc juli 2020
 
Drone for biological research
Drone for biological researchDrone for biological research
Drone for biological research
 
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehati
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehatiBahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehati
Bahan kabid p2 klh sosialisasi taman kehati
 
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksdaBahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
 
Sosialisasi bank sampah
Sosialisasi bank sampahSosialisasi bank sampah
Sosialisasi bank sampah
 
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayati
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayatiValuasi ekonomi-keberagaman-hayati
Valuasi ekonomi-keberagaman-hayati
 
Penilaian adiwiyata
Penilaian adiwiyataPenilaian adiwiyata
Penilaian adiwiyata
 
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyata
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyataInd puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyata
Ind puu-7-2013-permen lh 05 th 2013 adiwiyata
 
Sistem informasi lingkungan (sil)
Sistem informasi lingkungan (sil)Sistem informasi lingkungan (sil)
Sistem informasi lingkungan (sil)
 
Pembinaan adiwiyata 2014
Pembinaan adiwiyata 2014 Pembinaan adiwiyata 2014
Pembinaan adiwiyata 2014
 
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggi
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggiHarimau satwa kharismatik_bernilai_tinggi
Harimau satwa kharismatik_bernilai_tinggi
 

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN

  • 2. RUANG LINGKUP • UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 • PERATUTAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 • UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 • SIL KOTA PARIAMAN • SIL PEMERINTAH PROVINSI SUMBAR • SILHK KEMENLHK-DIKPLHD • SIL WEBSITE • SIL DATABASE • SIL GIS SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN
  • 3. 2. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat 3. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU NO. 32 TAHUN 2009 Pasal 62 Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal
  • 4. Pasal 122 Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam sistem Informasi Lingkungan Hidup. Pasal 1 dan Pasal 2 Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalerh system kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajernen Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021 Pelaporan Pengendalian Pencemaran Air, Pelaporan Pengendalian Pencemaran Udara, Pelaporan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Laut Pasal 146 Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) huruf d dilakukan meialui Sistem Informasi Lingkungan Hidup
  • 5. Pasal 480 Ayat (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi : a. dokumen lingkungan Hidup; b. pelaporan Persetujuan Lingkungan; c. status lingkungan Hidup; d. Pengelolaan Limbah B3; e. peta rawan lingkungan; f. pengawasan dan penerapan dan Sanksi Administratif; g. informasi Lingkungan Hidup lainnya. Pasal 481 Ayat (2) (Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. layanan publik; b. basis data dokumen Lingkungan Hidup; c webGIS dokumen Lingkungan Hidup; d. standar Persetujuan teknis; e. Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan: i. Penilaian dan pemeriksaan dokurnen Lingkungan Hidup; dan g. penelusuran proses Uji kelayakan, penilaian, atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup. SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP PP NOMOR 22 TAHUN 2021
  • 6. Ayat (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL menyampaikan laporan yang meliputi: a. pengendalian Pencemaran Air; b. pengendalian Pencemaran Udara; c. pengelolaan Limbah B3; d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan Pasal 483
  • 7. digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan (D-S-P-I-R) a. faktor pemicu perubahan lingkungan; b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan; c. status dan kondisi lingkungan; d. dampak dari perubahan lingkungan; dan e. respon terhadap perubahan lingkungan. Faktor pemicu perubahan lingkungan meliputi: a. jumlah penduduk; b. tingkat pertumbuhan penduduk; c. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan d. bencana. Sistem Informasi status lingkungan Hidup Pasal 484
  • 8. Tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan penggunaan sumber daya jumlah limbah yang dihasilkan Emisi langsung dan tidak langsung ke udara, air, dan tanah tingkat kebisingan radiasi Tingkat gangguan
  • 9. STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas udara Lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
  • 10. DAMPAK SUMBER PENCEMAR KEBENCANAAN PERUBAHAN LINGKUNGAN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DAMPAK PERUBAHAN LINGKUNGAN
  • 11. KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 PENANGGULANGAN KEDARURATAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON-B3 PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TERKONTAMINASI LIMBAH B3 SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN LIMBAH B3
  • 12. SISTEM INFORMASI PETA RAWAN LINGKUNGAN BANJIR KEBAKARAN HUTAN LONGSOR DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
  • 13. Website dinas lingkungan hidup www.dlh.sumbarprov.go.id sub-domain Website pemprov sumbar www.sumbarprov.go.id domain Koordinasi ke bagian humas Surat pengantar ke humas Koordinasi ke pt. telkom Surat rekomendasi ke telkom SILHD-WEBSITE
  • 14. • SLHD/DIKPLHD (D-P-S-I-R = Driving Force-Pressure- State-Impact-Response) • DIGITAL ATRACTIVE-ONLINE-DATABASE • KOTA PARIAMAN-WEBSITE-go.id, media centre, bapedalda sumbar • Update Data SIL-data penduduk (capil)-SKPD terkait-operator link. • Pelatihan develope SIL • Manual Book Operasional+maintenance SIL • Anggaran • Free-Opensource SISTEM INFORMASI LINGKUGAN HIDUP
  • 16. • Pembuatan SIL-Web GIS • Membangun Sistem • Pendataan SLHD-Update • Website BLH • SIL- SIK, SIAK, SIAP, SIMPEG, SIMDA, etc. • Diskusi-KAK-Proposal • Aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutan Daerah (SILHKD) dan • Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
  • 17. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik INPUT PROSES OUTPUT MAJALAH SK TIM-EDITOR-REDAKSI WEBSITE GIS- WEB GIS DATABASE SIL FILM KAMERA-PROGRAM IKLAN
  • 19. GIS RS Free-License ArcView Erdas Imagine License ArcGIS IDRISI License DIVA GIS PCI Geomatica License TNT Map Ramas GIS License ENVI Er Mapper License Map Info Global Mapper License ILWIS GRASS GIS License AutoCad Map License fGIS=forestry GIS License QGIS Free MapWindowsGIS Free gvSIG Free PostGIS Free Geomatica Freeview Free Tatuk GIS viewer Free SAGA GIS Free
  • 20. PETA DASAR PETA HIDROLOGY (SUNGAI-DANAU-KONTUR-BATHOMETRY)) PETA TUTUPAN LAHAN (HUTAN-PERTANIAN-PERKEBUNAN-DLL PETA ADMINISTRASI (DESA-KELURAHAN-KECAMATAN-KOTA/KAB-PROVINSI) PETA JARINGAN JALAN-REL KA-STASIUN-TERMINAL PETA LAHAN TERBANGUN-PERMUKIMAN
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24. SIL PPLH KOTA PARIAMAN 2018 PETA PENYEBARAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) SAMPAH PETA PENGUMPUL BARANG BEKAS PETA RUTE PELAYANAN SAMPAH PETA LOKASI TAMBANG MINERAL NON-LOGAM/BATUAN PETA SEKOLAH PENERIMA ADIWIYATA PETA USAHA/KEGIATAN YANG MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN PETA SEBARAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PETA LOKASI PEMANTAUAN KUALITAS TANAH PETA LOKASI PEMANTAUAN KUALITAS AIR PETA LOKASI PEMANTAUAN KUALITAS UDARA
  • 25. GUBERNUR PENGAWASANDAN PENERAPANSANKSI ADMINISTRATIFTERINTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF MENTERI WALIKOTA/BUPATI BIRU MERAH HIJAU 80% 40% 90% SANKSI ADMINISTRATIF PERDATA PIDANA PROPER PROPERDA PENGADUAN SENGKETA LH PENGAWASAN STATUS KETAATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN STATUS TINDAK LANJUT HASI L PENGAWASAN
  • 26.
  • 27.
  • 28. This is where you give credit to the ones who are part of this project. ● Presentation template by Slidesgo ● Icons by Flaticon ● Infographics by Freepik ● Author introduction slide photo created by Freepik ● Text & Image slide photo created by Freepik.com credits
  • 29. Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites. VECTORS ● Isometric gradient infographic element collection ● Isometric gradient infographic element collection II ● Isometric gradient infographic element collection III ● Isometric gradient infographic element collection IV ● Isometric gradient infographic element collection V ● Isometric smart city background ● Isometric landing page ● Isometric landing page II ● Isometric infographic with timeline background ● Isometric smart city background ● Isometric smart city background II ● Isometric smart city background III ● Pack business 329 ● Pack user interface 47 ● Icon suitcase resources
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33. MK. Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan 33
  • 34. MK. Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan 34
  • 35. Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ● Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Sungai secara real time (ONLIMO) ● Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING) ● Kualitas Udara Ambien (ISPU, Indeks Standar Polutan Udara) dan secara real time (AQMS, Air Quality Monitoring System) ● Sistem Pemantauan Emisi Industri Secara Otomatis, Kontinyu dan Terintegrasi (SISPEK) ● Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di lahan Gambut di berbagai lokasi di seluruh Indonesia (SiMATAG-0.4m, Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut) ● Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka (SILAT) ● Sistem Informasi Kualitas Air Laut (SIKAL) ● Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) ● Sistem Monitoring Hutan Nasional (Simontana)
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41. Fonts & colors used This presentation has been made using the following fonts: Unica One (https://fonts.google.com/specimen/Unica+One) Lato (https://fonts.google.com/specimen/Lato) #77be9c #a8dba7 #d0f09f #589ea5
  • 42.
  • 43. TERIMA KASIH Does anyone have any questions? agungmalayantapir@gmail.com +62 813 632 5380 dlh.sumbarprov.go.id facebook.com/agungnugrohozaini @tapirunand company/agungnugrohozaini