Dokumen tersebut membahas tentang periode demokrasi liberal di Indonesia antara 1950-1959. Masa ini ditandai oleh sistem multi partai, pelaksanaan pemilu pertama pada 1955, diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung, namun juga diwarnai ketidakstabilan politik akibat pergantian kabinet sering dan perdebatan di konstituante yang tak kunjung selesai. Pada akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1. Demokrasi liberal
1950 – 1959
 . Prestasi Politik
1. Sistem Multi Partai
2. Pemilu I 1955
3. KAA
 . Kemelut politik
1. Ketidak stabilan politik
2. Gangguan keamanan dalam negeri
3. Perdebatan di konstituante

2. Sistem Multi Partai
. Maklumat Pemerintah No X , 3 November 1945
Pembentukan partai politik
. Dampak Positif
1. Demokrasi menjadi hidup
2. Membatasi kekuasaan Presiden
3. Sipil pelaksana kedaulatan rakyat
. Dampak Negatif
1. Partai hanya mengutamakan kepentingan golongannya
2. Persaingan tidak sehat

3. Pemilu I 1955
. Masa Kabinet Burhanuddin Harahap
. Pelaksanaan
1. 29 September 1955, memilih anggota DPR
2. 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante
. 5 Besar hasil pemilu 1 tahun 1955
1. MASYUMI
2. PNI
3. NU
4. PKI
5. Partai Syarikat Islam

4. KONFERENSI ASIA-AFRIKA
 latar belakang
1. Persamaan nasib dan sejarah
2. Perang dingin
3. Politik Luar Negeri bebas aktif
 persiapan
1. Konferensi colombo, 28 April-2 Mei 1954, dihadiri :
* Ali Sastroamijoyo (Indonesia)
* P.J Nehru (India)
* Muhammad Ali Jinnah (Pakstan)
* U-Nu ( Myanmar)
* Sir John Kotelawala (Srilanka)
2. Konferensi panca negara, Bogor 28-29 desember 1954, membicarakan :
* Tempat dan Waktu Pelaksanaan
* Rancangan Agenda
* Undangan

5. lanjutan KAA
 Pelaksanaan
1. Waktu 18-25 April 1955
2. Tempat gedung Merdeka
3. Undangan 30, hadir 29
 Tujuan
1. Memperkokoh kerjasama Bangsa Asia-Afrika
2. Mempertimbangkan masalah yang dihadapi bangsa
Asia-Afrika (poleksosbud)
3. Mempertegaskan kedudukan bangsa asia-afrika untuk
perdamaian dunia

6. Hasil
Dasa Sila Bandung
 Pengaruh
1. Sikap bersama menghadapi perang dingin
2. Dukungan bangsa Asia-Afrika terhadap
perjuangan merebut kembali Irian Barat
3. Menggalang sikap saling mengerti dalam
menyelesaikan masalah Palestina, Indo China,
rasialisme

7. Kemelut Politik
 Ketidakstabilan Politik
Periode 1950 – 1959 terjadi 7 kali ganti kabinet :
1. Kabinet Natsir September 1950-Maret 1951
Jatuh akibat gagal dalam perundingan dengan Belanda
mengenai Irian Barat
2. Kabinet Sukiman April 1951-April 1952
Jatuh, akibat dituduh melenceng dari Politik Luar
Negeri Bebas Aktif

8. Lanjutan
3. Kabinet Wilopo April 1952-Juni 1953
Jatuh akibat Peristiwa Tanjung Morawa
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I Juli 1953-Juli 1955
Jatuh akibat kemelut dalam tubuh AD, krisis ekonomi
5. Kabinet Burhanudin Harahap Agustus 1955-Maret 1956
Jatuh akibat kurang mendapat dukngan dari hasil pemilu I 1955
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II Maret 1956- Maret 1957
Jatuh akibat pergolakan di daerah, mundurnya dukungan dari MASYUMI
7. Kabinet Juanda April 1957- Juli 1959
Muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959

9. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
 Latar Belakang
 Tugas Konstituante menyusun UUD pengganti UUDS 1950
 Mulai bersidang 10 November 1956 – 1958 tidak menghasilkan apapun sebab
masing-masing Parpol hanya mengutamakan kepentingan golongannya saja
 Usul Soekarno
 22 April 1959 agar Konstituante menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara
 Konstituante merespon dengan melakukan sidang pada 29 Mei 1959, 2Juni 1959
(tidak memenuhi Qorum) kemudian reses
 Larangan KASAD
 3 Juni 1959 KASAD Letjen AH Nasution melarang semua kegiatan politik
 Isi Dekrit
 Pembubaran Konstituante
 berlaku kembali UUD 1945 dan tidak berlaku UUDS 1950
 Membentuk MPRS dan DPAS

10. Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 Positif
 Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan
 Memberikan pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara
 Merintis pembentukan MPRS dan DPAS
 Negatif
 Memberikan kekuasaan yang besar bagi Presiden
 Kalangan Militer terjun dalam dunia politik