Dokumen ini membahas sistem demokrasi liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959, termasuk kabinet-kabinet yang berkuasa, sistem multi partai, pemilihan umum 1955, dan kegagalan Konstituante menyusun UUD baru yang menyebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masa ini ditandai ketidakstabilan politik akibat persaingan antar partai dan seringnya pergantian kabinet.

1. Amelia Khomey
9C

2. SISTEM
DEMOKRASI
LIBERAL
Pengertian Kabinet
Dekrit Presiden 5 Juli
1959
Multi Partai Pemilihan Umum 1955
DPR Konstituante
By Amelia Khomey 2

3. • Pada masa berlakunya UUDS 1950, Negara
Kesatuan RI menganut sistem demokrasi
liberal dengan sistem kabinet parlementar.
Dalam kabinet parlementar, para mentri
bertanggung jawab kepada parlemen. Oleh
karena itu, jatuh bangunyakabinet sangat
tergantung pada parlemen. Pada masa
demokrasi liberal jumlah partai politik ukup
banyak.
By Amelia Khomey 3

4. • Sejak tahun 1950 sampai dengan 1959, ketidak
stabilan politik juga di tunjukan dengan sering
bergantinya kabinet, dalam kurun waktu sekitar 9 tahun
telah berganti kabinet sebanyak 7 kali, di antaranya :
• Kabinet Masa Demokrasi Liberal :
1. Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman (April 1951 – April 1952)
3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1993)
4. Kabinet Ali Sastromidjojo I (Juli 1953 – Juli 1955)
5. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret
1956) dilaksanakan pemilu I
6. Kabinet Ali Sastromidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957)
7. Kabinet Karya atau Juanda (April 1957 – Juli 1959)
By Amelia Khomey 4

5. Natsir
By Amelia Khomey 5

6. • Pokok-pokok program kerja Natsir:
1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
2. Konsolidasi dan menyempurnakan dan pemerintahan
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang RI
4. Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi
rakyat
5. Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat
Pada masa pemerintahan Natsir, hampir di seluruh
wilayah Indonesia tejadi pemberontakan, sehingga
muncul berbagai masalah dalam negri. Persoalan Irian
Barat yang dirintis oleh kabinet Natsir akhirnya menemui
jalan buntu. Akhirnya Natsir mengembalikan mandatnya
kepada presiden pada tanggal 21 maret 1951
By Amelia Khomey 6

7. Sukiman
By Amelia Khomey 7

8. Program sukiman hampir sama dengan
kabinet natsir. Hanya beberapa hal mengalami
perubahan skala prioritas. Misalnya mengenai
pemulihan keamanan dan ketertiban. Pada
masa kabinet sukiman terjadi krisis moral
yang ditandai oleh korupsi dan kegemaran
akan barang-barang mewah. Kabinet sukiman
dituduh telah memasukkan Indonesia ke
dalam blok barat. DPR menggugat kebijakan
itu sehingga kabinet Sukiman jatuh.
By Amelia Khomey 8

9. Wilopo
By Amelia Khomey 9

10. Program kerjanya lebih ditujukkan kepada
persiapan pemilihan umum, kemakmuran yang
ditekankan kepada peningkatan taraf hidup
rakyat. Walaupun demikian, kabinet wilopo
juga tidak luput dari berbagai masalah.
Masalah terberat yang dihadapi Kabinet Wilopo
adalah masalh yang menyangkut AD, atau yang
terkenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952.
Dan pada tanggal 2 Juni 1953 Perdana Menteri
Wilopo mengembalikkan mandatnya kepada
presiden.
By Amelia Khomey 10

11. Sastroamid
jojo
By Amelia Khomey 11

12. • 4 pasal program kerja Ali Sastroamidjojo
1. Dalam negeri (meningkatkan keamanan, kemakmuran,
dan segera diadakan pemilihan umum)
2. Pembebasan Irian Barat
3. Luar negeri (pelaksanaan politik bebas-aktif,
peninjauan kembali persetujuan KMB)
4. Penyelesaian pertikaian politik
Namun dalam menjalankan tugasnya kabinet Ali
juga mendapatkan masalah dengan AD. Ada banyak
masalah dan kemelut dalam kabinetnya. Sehingga pada
tanggal 24 Juli1955 Ali mengembalikan mandatnya kepada
presiden. Namun disamping kegagalannya, Ali juga masih
mendapat kesuksesan yaitu dalam pemilu.
By Amelia Khomey 12

13. Burhanuddin
Harahap
By Amelia Khomey 13

14. Ir.
Juanda
By Amelia Khomey 14

15. SISTEM MULTI PARTAI
• Dampak Positif :
1. Menghidupkan suasana demokratis di
Indonesia.
2. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu
besar, karena wewenang pemerintah di
pegang oleh partai yang berkuasa
3. Menempatkan kalangan sipil sebagai
pelaksana kedaulatan rakyat dan
pemerintahan.
By Amelia Khomey 15

16. • Dampak Negatif :
1.Sejumlah partai cenderung menyuarakan
kepentingan kelompok sendiri, bukan banyak
rakyat.
2. Ada kecenderungsn persaingan tidak sehat,
baik dalam parlemen maupun kabinet yang
berupa saling menjatuhkan.
By Amelia Khomey 16

17. PEMILIHAN UMUM
28 partai yang ikut serta dalam pemilu
pertama pada tahun 1955
By Amelia Khomey 17

18. • Hasil pemilu I memunculkan empat partai
terkemuka yang meraih kursi terbanyak di
DPR dan kontituante , yaitu :
perimbangan perolehan kursi DPR Hasil
Pemilu Tahun 1955 tahap I :
 Masyumi : 60 kursi
 PNI : 58 kursi
 PKI : 32 kursi
 NU : 47 kursi
 Partai lainya memperebutkan sisa 75 kursi
By Amelia Khomey 18

19. Perimbangan perolehan kursi kontituante
Hasil pemilu tahun 1955 tahp II :
• PNI : 199 kursi
• Masyumi : 112 kursi
• NU : 91 kursi
• PKI : 80 kursi
• Partai lainnya memperebutkan sisa 118 kursi.
By Amelia Khomey 19

20. • Walaupun pemilu I dapat berlangsung dengan
aman, lancar dan tertib tetapi keadaan politik
dan keamanaan belum stabil,hal ini di sebabkan
oleh :
1. Sering terjadi pertentangan antar politik.
2. Partai politik hanya mempertahankan keyakinan
partainya.
3. Anggota DPR hasil pemilu belum dapat
memenuhi harapan rakyat.
4. Badan kontituante gagal menyusun UUD.
By Amelia Khomey 20

21. Kemacetan politik dalam kontituante, bagi militer
merupakan situasi yang membahayakan
kelangsungan bangsa dan negara, maka KSAD
Letjen AH Nasution (atas nama pemerintah /
PERPU) mengeluarkan larangan bagi semua
kegiatan politik mulai tanggal 3 Juni 1959. Larangan
itu ditindak launjuti oleh Presiden Soekarno,
dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
KEGAGALAN KONSTITUANTE MENYUSUN
UNDANG – UNDANG DASAR
By Amelia Khomey 21

22. • Pertimbangan Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
1. Anjuran untuk kembali ke UUD 1945 tidak
memperoleh keputusan dari Konstituante.
2. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan
tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah
menolak menghadiri sidang.
3. Kemelu6 dalam konstituante membahayakan
prsatuan, mengancam keselamatan negara, dan
merintangi pembanggunan nasional.
DEKRIT PRESIDEN 5 Juli 1959
By Amelia Khomey 22

23. Keputusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
1. Kontituante di bubarkan.
2. UUD 1945 kembali berlaku sebagai UUD
Republik Indonesia.
3. Segera membentuk MPRS dan DPAS.
By Amelia Khomey 23

24. Sentralisasi
Kekuasaan
Ekonomi
Terpimpin
Politik
Mercusuar
Keluar dari
PBB
Dwikora
Dampak Dekrit Presiden
By Amelia Khomey 24

25. Sisi Positif Dekrit Presiden :
1. Menyelamatkan dari perpecahan dan krisis
politik berkepanjangan.
2.Memberikan pedoman yang jelas (UD 1945)
bagi kelangsunggan negara.
3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi
negara (MPRS) dan lembaga tinggi (DPAS)
yang selama masa Demokrasi Liberal tertunda
– tunda pembentukanya.
By Amelia Khomey 25

26. Sisi Negatif Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
1. Memberikan kekuasaan yang besar kepada
Presiden baik terhadap MPR maupun lembaga
tinggi negara.
2. Memberi peluang bagi kalangan militer untuk
terjun dalam bidang politik.
By Amelia Khomey 26

27. Berlakunya masa
demokrasi liberal (1950-
1959), di dalam negeri
Indonesia masih
menimbulkan beberapa
gangguan keamanan,
diantaranya gangguan
keamanan dari dalam
negeri, seperti
pemberontakan
APRA
PPRI
dan
Permest
a
RMS
DI / TII
KETIDAKSTABILAN POLITIK
By Amelia Khomey 27