Recommended
More Related Content
Similar to ETIKA_ADMINISTRASI
Similar to ETIKA_ADMINISTRASI (20)
More from AbdulRahman161511
More from AbdulRahman161511 (12)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
ETIKA_ADMINISTRASI
- 1. ETIKA ADMINISTRASI Administrasi Publik FISIP UMJ
- 2. DESKRIPSI MATA KULIAH Memberikan pemahaman tentang etika dalam organisasi publik: Mengajarkan ketentuan dan prinsip-prinsip etika dalam tugas-tugas administrasi publik Mendiskusikan berbagai masalah moral dan etis yang muncul dalam kebijakan publik dan pelayanan publik
- 3. TOPIK Pendahuluan Etika Utilitarianisme Etika Birokrasi Etika dalam Ekonomi TELAAH KASUS • Korupsi dan Kaidah Transparansi • Masalah Lingkungan Hidup • Kasus Lainnya
- 4. Kontrak Perkuliahan Metode Perkuliahan: Tatap muka, diskusi, penugasan individu dan kelompok Penilaian: UTS, UAS, Tugas Mandiri dan Kelompok
- 5. Beberapa Definisi Etika, dari bahasa Yunani ethos, artinya: kebiasaan atau watak Moral, dari bahasa Latin mos (jamak: mores), artinya: cara hidup atau kebiasaan. Norma, dalam bahasa Latin, norma berarti penyiku atau pengukur, dalam bahasa Inggris, norm, berarti aturan atau kaidah. Nilai, dalam bhs Inggris value, berarti konsep tentang baik dan buruk baik yang berkenaan dengan proses (instrumental) atau hasil (terminal)
- 6. Pengertian Pertama, etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti “adat istiadat” atau ‘kebiasaan’. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat.
- 7. Dalam pengertian ini etika justru persis sama dengan pengertian moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin mos, yang dalam bentuk jamaknya (mores) berarti ‘adat istiadat’ atau ‘kebiasaan’. Jadi, dalam pengertian pertama ini, yaitu pengertian harfiahnya etika dan moralitas, sama- sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang tetap dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana laiknya sebuah kebiasaan.
- 8. Kedua, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Dalam pengertian kedua ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama diatas.
- 9. Dengan demikian, etika dalam pengertian pertama, sebagaimana halnya moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Maka, etika dalam pengertian ini lebih normatif dan karena itu lebih mengikat setiap pribadi manusia.
- 10. Karena etika adalah refleksi terhadap moralitas, maka etika tidak bermaksud membuat manusia bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja. Etika memang pada akhirnya mengharapkan agar orang bertindak sesuai dengan nilai dan norma moral yang berlaku, tetapi kesesuaian itu bukan semata-mata karena tindakannya yang baik itu diperintahkan oleh moralitas (oleh nenek moyang, oleh orang tua, oleh guru, bahkan oleh Tuhan), melainkan karena ia sendiri tahu dan sadar bahwa hal itu memang baik, bagi dirinya dan baik bagi orang lain.
- 11. Etika sebagai ilmu menuntut orang untuk berperilaku moral secara kritis dan rasional. Dengan menggunakan bahasa Nietzsche, etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk memiliki moralitas tuan dan bukan moralitas hamba.
- 12. Dengan demikian, etika dalam pengertian kedua dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia, dan mengenai (b) masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.
- 13. Jenis Etika 1.Etika Deskriptif 2.Etika Normatif • a.Etika Umum b. Etika Khusus
- 14. ETIKA DESKRIPTIF ETIKA NORMATIF Menggambarkan, mendeskripsikan, melukiskan sesuatu, TANPA MEMBERIKAN PENILAIAN Menggambarkan, mendeskripsikan, melukiskan sesuatu, DENGAN MEMBERIKAN PENILAIAN atau PANDANGAN
- 15. Etika Umum: Berlaku bagi semua orang, di manapun berada Contoh: norma hukum, norma sopan santun, norma moral Etika Khusus: Hanya berlaku di suatu tempat atau untuk ruang lingkup tertentu saja Contoh: etika bisnis, etika politik, etika medik, etika komunikasi, etika akuntan publik, etika lingkungan hidup, dan lain-lain
- 16. Pengertian Administrasi Administration can be defined as the activities of groups cooperating ti accomplish common goals (Herbert A. Simon:1959) Administration can be defined as the activities of group efforts, public or private, civil or military (Leonard B. White:1955)
- 17. Definisi Etika Administrasi Publik Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession (Chandler & Plano, The Public Administration Dictionary, 1982) Aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat
- 18. Posisi Etika dalam Studi Administrasi Publik Teori administrasi publik klasik (Wilson, Weber, Gulick, Urwick) kurang memberi tempat pada pilihan-pilihan moral (etika). Kebutuhan moral administrator hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari- hari secara efisien. Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik tidak hanya harus efisien, tapi juga harus dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik dan menentukan pilihan- pilihan kebijakan atau tindakan secara bertanggungjawab. 18
- 19. 4 aliran pemikiran etika Teori Empiris: etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan Teori Rasional: manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika. Teori Intuitif: Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Teori Wahyu: Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa. 19
- 20. Konteks Etika 20 Etika Filsafat Hukum Politik Agama Tradisi Administrasi Sosial Ekonomi Sumber Etika PenerapanEtika Profesi Seni
- 21. Hukum dan Etika Keduanya mengatur perilaku individu Terdapat perbedaan: ilegalitas tidak selalu berarti tidak etis Hukum bersifat eksternal dan dapat ditegakkan tanpa melibatkan perasaan, atau kepercayaan orang (sasaran hukum), sementara etika bersifat internal, subyektif, digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran individu. 21
- 22. Hukum dalam konteks administrasi adalah soal pemberian otoritas atau instrumen kekuasaan Basis dari hukum adalah etika, dan ketika hukum diterapkan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip etika Banyak kasus, secara hukum dibenarkan tapi secara etika dipermasalahkan [trend anak politisi yang jadi calon anggota legislatif] 22
- 23. Debat Herman Finer Vs. Carl Friedrich Finer (1936): Untuk menjamin birokrasi yang bertanggungjawab yang diperlukan adalah penegakan sistem kontrol melalui undang- undang dan peraturan yang dapat mendisiplinkan para pelanggar hukum. Friedrich (1940): Birokrasi yang bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan dengan dengan menseleksi orang yang benar dengan kriteria profesionalisme yang jelas, dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai pelayanan publik. 23
- 24. Perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah Bohong kepada publik Korupsi, kolusi, nepotisme Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lain-lain Melanggar sumpah jabatan Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan kepentingan publik 24
- 25. Empat Hirarki Etika 25 Moralitas pribadi Etika profesi Etika organisasi Etika Sosial Mikro Makro
- 26. Moralitas Pribadi Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu Produk dari sosialisasi nilai masa lalu Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu Moralitas pribadi menjadi basis penting dalam kehidupan sosial dan organisasi 26
- 27. Etika profesi Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip- prinsip profesionalisme (kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi) Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku secara universal Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi (pencabutan lisensi) 27
- 28. Etika Organisasi Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan organisasi Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi) Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi 28
- 29. Etika Sosial Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik, dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak boleh mengganggu dan merepotkan orang lain] Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial [diberitakan sebagai tersangka] 29
- 30. Kenapa diperlukan peraturan etika? Untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi. Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk. Penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi. Organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanya dinilai buruk, karena itu perlu etika. 30
- 31. Faktor yang mempengaruhi etika Faktor –faktor yang mempengaruhi etika Faktor individu • Pengetahuan individu • Nilai pribadi • Tujuan pribadi Faktor sosial • Norma-norma budaya • Rekan kerja • Orang lain yang berpengaruh • Penggunaan internet Faktor peluang/ kesempatan • Adanya peluang • Kode etik • Penegakan 11/10/2014 Resista Vikaliana, S.Si. MM 31
- 32. Kenapa perilaku tidak etis terjadi? Kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial). Kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis. 32
- 35. Prinsip satu Prinsip kedua Prinsip ketiga • suatu kebijaksanaan atau tindakan adalah baik dan tepat secara moral jika dan hanya jika kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau keuntungan. • diantara berbagai kebijaksanaan dan tindakan yang sama baiknya, kebijaksanaan atau tindakan yang mempunyai manfaat terbesar adalah tindakan yang paling baik. • diantara kebijaksanaan atau tindakan yang sama-sama mendatangkan manfaat terbesar bagi paling banyak orang adalah tindakan yang paling baik.
- 36. Secara padat ketiga prinsip itu dapat dirumuskan sebagai berikut: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang.
- 37. Nilai positif etika utilitarianisme rasional/obyektif otonomi universal
- 38. Utilitarianisme sebagai Proses dan sebagai Standar Penilaian Etika utilitarianisme dipakai sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan, ataupun untuk bertindak. Dengan kata lain, etika utilitarianisme dipakai sebagai prosedur untuk mengambil keputusan. Ia menjadi sebuah metode untuk bisa mengambil keputusan yang tepat tentang tindakan atau kebijaksanaan yang akan dilakukan. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA PADA ETIKA UTILITARIANISME
- 39. Kedua, etika utilitarianisme juga dipakai sebagai standar bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukaN/ FUNGSI EVALUASI. Dalam hal ini, ketiga kriteria di atas lalu benar- benar dipakai sebagai kriteria untuk menilai apakah suatu tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan memang baik atau tidak.
- 40. Ini berarti, pada wujud yang kedua, etika utilitarianisme sangat tepat untuk eValuasi kebijaksanaan atau proyek yang sudah dijalankan. Terlepas dari apapun pertimbangan yang dipakai
- 41. Analisis keuntungan kerugian Analisis keuntungan kerugian banyak dipakai, secara sadar atau tidak, dalam: kebijaksanaan- kebijaksanaan politik ekonomi sosial dan semacamnya yang menyangkut kepentingan umum. Dalam industri: peningkatan ekspor pemberian monopoli
- 42. Kepentingan banyak orang ini dirumuskan dalam berbagai bentuk sesuai dengan lingkup kebijaksanaan itu: peningkatan devisa negara, penciptaan lapangankerja, penurunan harga, dan sebagainya.
- 43. Dalam bidang ekonomi, etika utilitarianisme punya relevansi yang kuat dan dapat ditemukan dalam beberapa teori ekonomi yang populer. pasar misalnya dianggap paling baik karena memungkinkan konsumen memperoleh keuntungan secara maksimal.
- 44. Dalam ekonomi, etika utilitarianisme juga relevan dalam konsep efisiensi ekonomi. Prinsip efisiensi menekankan agar dengan menggunakan sumber daya (input) sekecil mungkin dapat dihasilkan produk (output) sebesar mungkin. Ini prinsip dasar etika utilitarianisme. Sumber daya kecil Hasil maksimal
- 45. Cost and benefit analysis 1.Keuntungan dan kerugian yang dianalisis jangan semata-mata dipusatkan pada keuntungan dan kerugian bagi perusahaan, / pendekatan stakehold 2.Sering kali terjadi bahwa analisis keuntungan dan kerugian ditempatkan dalam kerangka uang (satuan yang sangat mudah dikalkulasi). 3.analisis keuntungan dan kerugian adalah keuntungan dan kerugian dalam jangka panjang.
- 46. Aspek moral biasanya terlihat menguntungkan dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek dirasakan sebagai merugikan. Membangun nama Reputasi Citra Brand
- 47. Hanya dalam jangka panjang menempatkan kejujuran mutu pelayanan disiplin dan semacamnya sebagai keunggulan suatu perusahaan baik kedalam maupun ke luar, Masyarakat lalu mempercayai perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang hebat dan punya nama yang dipertaruhkan.
- 48. Kelemahan etika utilitarianisme Pertama, manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit Kedua, persoalan klasik yang lebih filosofis sifatnya adalah bahwa etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri, dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya.. Ketiga, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang. Padahal dalam banyak kasus, kita sering tidak bisa meramalkan dan menduga secara persis konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan.
- 49. Keempat, variabel yang dinilai tidak semuanya bisa dikuantifikasi. Polusi udara, hilangnya air bersih, kenyamanan dan keselamatan kerja, kenyamanan produk, dan seterusnya, termasuk nyawa manusia, tidak bisa dikuantifikasi dan sulit untuk bisa dipakai dalam menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan manfaat-manfaat ini. Kelima, seandainya ketiga kriteria dan etika utilitarianisme saling bertentangan, ada kesulitan cukup besar untuk menentukan prioritasdiantara ketiganya. Misalkan saja, tindakan A mempunyai manfaat 40 persen dan dinikmati oleh 60 persen orang. Sedangkan tindakan B mendatangkan manfaat 60persen tapi di nikmati hanya oleh 50 sampai 40 persen orang. Manakah yang harus diprioritaskan; manfaat terbesar ataukah jumlah terbesar dari orang-orang yang menkmati manfaat itu kendati manfaatnya lebih kecil/.
- 50. Telaah kasus Semangat pemberantasan korupsi di Indonesia yang menggelora saat ini, seakan tercederai dengan adanya pejabat bekas terpidana kasus korupsi dipromosikan bahkan kembali menjabat di struktural pemerintah daerah. Walaupun memang pejabat yang bersangkutan, telah selesai melaksanakan masa hukuman yang diberikan atas dakwaan korupsi yang dilakukannya. Namun hal ini tentunya memberi noda hitam pemberantasan korupsi di negeri ini dan juga
- 51. Jika terus terjadi, karena seyogyanya aparat birokrasi harus memiliki nilai moral yang baik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Sampai saat ini, berdasarkan catatan Kemendagri di daerah ada 153 PNS yangstatusnya bekas terpidana korupsi (Kompas, 6/11/12). Para PNS itu termasuk mereka yang menduduki atau dipromosikan dalam jabatan tertentu. Tentunya hal ini menjadikan sebuah persoalan dalam etika administrasi publik, terutama terkait dengan moral para pejabat sebagai teladan dalam birokrasi dan bagi aparatnya dalam hal ini PNS di daerah.
- 52. Sebagaimana salah satu contoh adalah di Kabupaten Riau, memberikan promosi jabatan kepada terpidana korupsi alih guna lahan hutan lindung, Azirwan. Hal ini menunjukkan adanya pembangkangan atas nilai-nilai moral birokrasi. Dengan begitu kemudian birokrasi menjadi semakin tercerabut dari masyarakat,setelah menurunya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pada pelayanan publik. Jika hal ini terus dibiarkan bisa jadi adanya pembangkangan masyarakat terhadap birokrasi dan program-programnya. Apakah kemudian hal ini menjadi tujuan dari birokrasi kita? dalam prosesnya semakin memisahkan diri dari pihak yang semestinya dilayaninya, masyarakat.
- 53. Pertanyaan Kasus Bagaimana etika memandang persoalan tersebut ? Kaitkan dengan moralitas! Ditinjau dari teori utilitarianisme, telaah kasus tersebut!
- 54. Referensi Wahyudi, Kumorotomo, Etika Administrasi Negara. 2004. Rajawali Press, Jakarta. Sonny Keraf, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya. 1998. Penerbit Kanisius, Jakarta