SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
R K P D
Dalam acara
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
Semarang, 9 Mei 2017
Oleh :
Marlupi Julianingrum
Perencana Muda, Bappeda Prov. Jawa Tengah
Apa RKPD ?
Ditetapkan dg
PERKADA
UU No 23/2014
Ps. 263
2
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Tahapan RPJMD ?
1 • PERSIAPAN PENYUSUNAN
2 • PENYUSUNAN RANC AWAL
3 • PENYUSUNAN RANCANGAN
4 • MUSRENBANG RKPD
5 • PERUMUSAN RANC AKHIR
6 • PENETAPAN RKPD
3
Tahapan RKPD?
4
Bab I - PENDAHULUAN
Latar Belakang
 Apa RKPD?
 Proses penyusunan RKPD ?
 Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RKPD?
Dasar Hukum
Penyusunan
 Regulasi terkait renbang, baik pusat maupun daerah  tuliskan
yg terkait langsung dg RKPD
Maksud & Tuj  Maksud & tuj susun RKPD
Sistematika
Penulisan
 Deskripsi substansi pokok tiap bab
5
Hubungan RKPD
dengan dokren lain
 menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan
dokumen lain, seperti: RPJPD provinsi, RPJMD Daerah lain,
dan dok ren lainnya
BAB II – EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Aspek Geografi dan
Demografi
 Aspek Geografi  luas wilayah, iklim, topografi, geologi,
hidrologi, penggunaan lahan, dll
 Aspek Demografi  jumlah pddk, struktur, distribusi, dll
Aspek Kesejahteraan
Masy
 Ekonomi
 Sosial
 Budaya dll
Aspek Pelayanan
Umum
 Urusan wajib yandas
 Urusan wajib non yandas
 Urusan pilihan
 Fungsi Penunjang  perencanaan, pengawasan, keuangan,
kepegawaian dan diklat, litbang
 Fungsi lainnya
Aspek Daya Saing  Ekonomi
 Infrastruktur
6
A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
B. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD DAN
CAPAIAN RPJMD
7
Permasalahan
Pembangunan Daerah
 Adanya “gap expectation” dari kinerja dengan kondisi ideal
 Identifikasi Masalah sesuai hasil analisis gambaran umum
 Dibuat dalam tabel berbasis tabel hasil analisis gambaran umum
 Bisa diperkuat dengan FGD bersama stakeholder
8
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Isu Strategis • kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat
dimasa datang
• Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang
• Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang
bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak,
bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan
organisasi/institusi dimasa yang akan datang
Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan isu strategis:
 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran
pembangunan;
 Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah;
 Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
 Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan;
 Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
 Kriteria lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/dinamika. 9
Metode:
 FGD
 Pembobotan
BAB III – RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
10
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH:
a. KONDISI EKONOMI DAERAH
b. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH:
a. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH KERANGKA PENDANAAN
b. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH:
 PENDAPATAN
 BELANJA
 PEMBIAYAAN
BAB IV – PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
11
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
 SESUAI RPJMD
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SESUAI TAHAPAN TAHUNAN DALAM RPJMD
DIJABARKAN TIAP FOKUS PER PRIORITAS
Dituangkan
dalam Tabel
berikut
OPD
BAB V – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berisi RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN
 SESUAIKAN DENGAN RENSTRA PD
Dituangkan
dalam Tabel
berikut
Menjadi bahan
RENJA PD
12
#mjpic @mj_zapa

More Related Content

What's hot

Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
 
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDDadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 

What's hot (20)

Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 

Similar to RKPD SEMARANG

Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahDadang Solihin
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...ErnaRachmawati6
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...veteranSiliwangi
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)M Handoko
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Dadang Solihin
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
 
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalDadang Solihin
 
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptxinun6
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifDadang Solihin
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010Rusman R. Manik
 
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan NasionalSinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...Dadang Solihin
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Dadang Solihin
 
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdfPengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdfYogieExeliero1
 

Similar to RKPD SEMARANG (20)

Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
 
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
Ringkasan Penyusunan Renstra SKPD (rusmanik@gmail.com)
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
 
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan NasionalSinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
 
Renstra revisi dpmptsp
Renstra revisi dpmptsp Renstra revisi dpmptsp
Renstra revisi dpmptsp
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
 
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdfPengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
Pengawasan Transaksi Non Tunai (TNT).pdf
 

More from 93220872

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJAMATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA93220872
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca PerdaganganStrategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan93220872
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201993220872
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
Pengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAPPengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAP93220872
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 201993220872
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah93220872
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN93220872
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal93220872
 
Buku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARASBuku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARAS93220872
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD93220872
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 93220872
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 201793220872
 
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 perobahan pola pikir ( ice breaking) perobahan pola pikir ( ice breaking)
perobahan pola pikir ( ice breaking)93220872
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD93220872
 
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)93220872
 

More from 93220872 (20)

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJAMATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca PerdaganganStrategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Pengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAPPengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAP
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
 
Buku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARASBuku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARAS
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
 
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 perobahan pola pikir ( ice breaking) perobahan pola pikir ( ice breaking)
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
 
LHKASN
LHKASNLHKASN
LHKASN
 

Recently uploaded

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

RKPD SEMARANG

  • 1. R K P D Dalam acara Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Semarang, 9 Mei 2017 Oleh : Marlupi Julianingrum Perencana Muda, Bappeda Prov. Jawa Tengah
  • 2. Apa RKPD ? Ditetapkan dg PERKADA UU No 23/2014 Ps. 263 2 RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
  • 3. Tahapan RPJMD ? 1 • PERSIAPAN PENYUSUNAN 2 • PENYUSUNAN RANC AWAL 3 • PENYUSUNAN RANCANGAN 4 • MUSRENBANG RKPD 5 • PERUMUSAN RANC AKHIR 6 • PENETAPAN RKPD 3
  • 5. Bab I - PENDAHULUAN Latar Belakang  Apa RKPD?  Proses penyusunan RKPD ?  Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RKPD? Dasar Hukum Penyusunan  Regulasi terkait renbang, baik pusat maupun daerah  tuliskan yg terkait langsung dg RKPD Maksud & Tuj  Maksud & tuj susun RKPD Sistematika Penulisan  Deskripsi substansi pokok tiap bab 5 Hubungan RKPD dengan dokren lain  menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPD provinsi, RPJMD Daerah lain, dan dok ren lainnya
  • 6. BAB II – EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Aspek Geografi dan Demografi  Aspek Geografi  luas wilayah, iklim, topografi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dll  Aspek Demografi  jumlah pddk, struktur, distribusi, dll Aspek Kesejahteraan Masy  Ekonomi  Sosial  Budaya dll Aspek Pelayanan Umum  Urusan wajib yandas  Urusan wajib non yandas  Urusan pilihan  Fungsi Penunjang  perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang  Fungsi lainnya Aspek Daya Saing  Ekonomi  Infrastruktur 6 A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  • 7. B. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD DAN CAPAIAN RPJMD 7
  • 8. Permasalahan Pembangunan Daerah  Adanya “gap expectation” dari kinerja dengan kondisi ideal  Identifikasi Masalah sesuai hasil analisis gambaran umum  Dibuat dalam tabel berbasis tabel hasil analisis gambaran umum  Bisa diperkuat dengan FGD bersama stakeholder 8
  • 9. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Isu Strategis • kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang • Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang • Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan isu strategis:  Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;  Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah;  Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;  Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan;  Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan  Kriteria lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/dinamika. 9 Metode:  FGD  Pembobotan
  • 10. BAB III – RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 10 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH: a. KONDISI EKONOMI DAERAH b. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH: a. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH KERANGKA PENDANAAN b. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH:  PENDAPATAN  BELANJA  PEMBIAYAAN
  • 11. BAB IV – PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 11 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN  SESUAI RPJMD PRIORITAS PEMBANGUNAN SESUAI TAHAPAN TAHUNAN DALAM RPJMD DIJABARKAN TIAP FOKUS PER PRIORITAS Dituangkan dalam Tabel berikut OPD
  • 12. BAB V – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berisi RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN  SESUAIKAN DENGAN RENSTRA PD Dituangkan dalam Tabel berikut Menjadi bahan RENJA PD 12