Resensi Buku "Bank Indonesia Bank Sentral RI: Sebuah Pengantar"

3,015 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,015
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resensi Buku "Bank Indonesia Bank Sentral RI: Sebuah Pengantar"

  1. 1. PENGENALAN BANK SENTRAL INDONESIA RESENSI BUKU Judul Buku : Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar Penulis : Pusat Pendidikan Bank dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia Editor : Perry Warjiyo Penerbit : Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta, 2004 Tebal : i-xii + 294 halaman Ukuran : 18 cm x 23 cm Kategori Buku : Non fiksi ISBN : 979 – 3363 – 14 – 2 Harga : Buku Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar ini merupakan pembaharuan dan penyederhanaan dari buku terbitan sebelumnya yakni Bank Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia – Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi. Tentu kita tidak perlu terkejut akan bahasan buku ini yang menceritakan secara mendalam tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Karena memang background dari para penulis sendiri adalah orang – orang yang memang berkecimpung di Bank Indonesia secara langsung. Tulisan mereka tentang pengenalan Bank Indonesia ini kemudian diedit oleh Perry Warjiyo dengan memasukkan opini/pendapatnya, jadi bukan sepenuhnya orisinil dari tulisan PPSK BI. Perry Warjiyo adalah seorang yang sudah lama berkecimpung di Bank Indonesia. Tentu pengenalannya akan Bank Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Dia pernah menjadi Staff di Desk Penyelamatan Kredit, menjadi Staff Gubernur (1992–1995), diangkat menjadi Kepala Biro Gubernur (1998), dan selanjutnya diangkat menjadi Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan (2003), dan sebagai Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2005 ) Bank Indonesia. Yuca Siahaan
  2. 2. Buku ini lebih diarahkan untuk buku pegangan bagi mahasiswa pada strata satu untuk semua minat studi dan semua jurusan, para guru di sekolah menengah atas, dan masyarakat umum. Adapun tujuan penulisan buku ini adalah yang pertama, untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan menyeluruh mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral kepada masyarakat luas. Kedua, untuk dapat dipergunakan sebagai buku standar untuk pedoman pengajaran ilmu kebanksentralan di Indonesia. Ketiga, memperbaharui dan menyederhanakan materi yang disajikan dalam buku sebelumnya. Buku ini membuat saya semakin mengenal mendalam tentang Bank Indonesia. Dalam buku ini penulis menguraikan secara lengkap mengenai berbagai hal mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Dalam bab awal buku ini, penulis mengungkapkan bagaimana sejarahnya sehingga adanya bank sentral. Bahwa perkembangan uang yang beredar akan berpengaruh langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Sehingga bank sentral diberi tanggung jawab untuk mencapai dan dan memelihara kestabilan dari mata uang yang diedarkan. Dimana uang yang beredar saat ini adalah fiat money. Negara memberi wewenang kepada bank sentral untuk menerbitkan dan mengedarkan uang tersebut atas dasar kepercayaan. Selanjutnya di bab berikutnya dibahas mengenai perubahan status dan kedudukan Bank Indonesia dengan adanya UU No.23 Tahun 1999, kemudian hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, hubungan internasional, serta susunan dan kewenangan Dewan Gubernur. Di bab II juga dibahas dengan penjelasan aspek independensi bank sentral, serta akuntabilitas dan transparansi sebagai konsep dari pemberian independensi yang lebih besar tesebut. Untuk mencapai tujuan dalam menjaga kestabilan nilai mata uang, diberi beberapa kewenangan kepada bank sentral dalam melakukan tugasnya. Yaitu: 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter 2. Mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran 3. Mengatur dan mengawasi perbankan Penguatan kelembagaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia adalah UU No.23 Tahun 1999 dengan amandemen UU No.3 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Beberapa aspek yang diamandemen meliputi (1) penetapan sasaran inflasi oleh pemerintah, (2) penundaan pengalihan tugas pengawasan bank, (3) pengaturan fasilitas pembiayaan darurat bagi perbankan, (4) penyempurnaan mekanisme pencalonan Dewan Yuca Siahaan
  3. 3. Gubernur, (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi, (6) pembentukan Badan Dsupervisi, dan (7) persetujuan anggaran operasional oleh DPR. Dalam bab III, penulis menjelaskan tentang apa itu kebijakan moneter. Di dalam sub bab ini di jelaskan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam bab ini juga di jelaskan tentang bagaimana kebijakan ekonomi diterapkan dalam siklus kegiatan ekonomi. Selain penerapan dalam siklus ekonomi, penulis juga menjelaskan tentang penerapan moneter yang tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti : kebijakan fiskal, sektor riil, dan lain-lain. Sub bab ini juga menerangkan tentang kebijakan ekonomi dalam perekonomian terbuka. Dimana kebijakan ekonomi suatu negara akan membawa konsekuensi pada pelaksanaan dan perencanaan kebijakan makro, termasuk kebijakan moneter. Penulis juga menjelaskan tentang kerangka strategis kebijakan moneter. Dimana kerangka tersebut terkait pada penetapan tujuan akhir kebijakan tersebut dan strategi untuk mencapainya. Setelah menerangkan tentang kerangka strategis, penulis juga menerangkan tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter yaitu suatu proses tertentu mengenai bagaimana kebijakan moneter berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Mekanisme Transmisi pada umumnya juga dapat terjadi melalui 5 jalur lainnya. Penulis menerangkan tentang kerangka operasional kebijakan moneter. Pada umumnya kerangka operasional kebijakan moneter mencakup instrumen sasaran-operasional, dan sasaran antara yang dipergunakan untuk mencapai sasaran akhir yamg telah ditetapkan. Penulis menerangkan tentang kebijakan moneter pada saat sebelum krisis pada tahun 1998 sampai setelah krisis pada tahun 1998. Dalam kebijakan moneter periode setelah krisis, penulis juga menjelaskan kerangka strategis, mekanisme transmisi, kerangka operasional, proses perumusan, dan mekanisme pengendalian kebijakan moneter pada saat setelah krisis. Penulis juga menerangkan tentang pemilihan kebijakan nilai tukar dan devisa yang sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Dalam kondisi suatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, apabila terjadi aliran dana luar negeri masuk / keluar, maka hal tersebut berpengaruh langsung terhadap jumlah uang beredar di dalam negeri dan sebagai akibatnya berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan inflasi. Yuca Siahaan
  4. 4. Diterangkan juga tentang inflation trageting dan penerapannya di Indonesia. Inflation Trageting Framework merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai ciri – ciri, yaitu adanya pernyataan resmi dari bank sentral dan undang – undang, bahwa tujuan kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, serta pengumuman target inflasi kapada publik. Dalam bab IV, penulis menerangkan fungsi bank dalam kebijakan perbankan. Diterangkan tentang dasar – dasar pemahaman tentang bank, termasuk di dalamnya definisi dan fungsi serta peranan bank dalam perekonomian, pengertian sistem perbankan dan alasan mengapa bank harus diawasi, serta prinsip – prinsip baku pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif. Definisi bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagi lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank merupakan unit usaha yang menjalankan operasionlnya tergantung pada sumber dana dari masyarakat, sehingga dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka perlu adanya pengaturan dan pengawasan tehadap bank. Penulis menguraikan tentang sistem perbankan di indonesia dan peranan bank indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank, termasuk kebijakan restrukturisasi perbankan yang dilakukan pasca krisis. Peranan Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 1953 dalam Pasal 7, menyatakan bahwa : “ Bank Indonesia memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya.” Peranan penting Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan, yaitu sebagai otoritas tunggal yang berwenang mengatur dan mengawasi perbankan, yang diatur pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Cakupan kebijakan pengaturan dan pengawasan bank tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar, yaitu: perizinan, pengaturan, pengawasan, dan pemberian sanksi. Di bab V dibahas mengenai peranan Bank Indonesia dilihat dari sisi kebijakan dalam sistem pembayaran. Pembahasan yang dilakukan penulis dimulai dari gambaran umum sistem pembayaran itu sendiri, kemudian peran dan elemen serta risiko – risiko yang perlu diperhatikan dalam sistem pembayaran. Dan pembahasan lainnya mengenai sistem pembayaran yang ada di Indonesia, baik dari sejarah, cara – cara melakukan pembayarannya, dan peran Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Dalam menjalankan segala perannya tersebut yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Yuca Siahaan
  5. 5. Tahun 2004, Bank Indonesia harus memiliki perangkat hukum yang mencakup undang – undang dan peraturan – peraturan terkait dalam sistem pembayaran, termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat. Di dalam tulisan ini, aturan hukum pokoknya adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), dan UU No. 23 Tahun 1999. KUHPerdata di antaranya mengatur berbagai hukum perjanjian yang menjadi dasar dalam perjanjian yang berhubungan dengan sistem pembayaran. KUHD menetapkan berbagai ketentuan tentang warkat pembayaran antara lain cek, promes, wesel aksep, dan instrumen pembayaran lainnya. Sementara itu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia meletakkan dasar bagi Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selain itu, ketentuan – ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pembayaran diatur dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Semua perangkat hukum di atas menjadi perlu, karena dapat menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggarakan jasa sistem pembayaran. Karena Bank Indonesia selain sebagai regulator dan fasilitator, juga sebagai lembaga penyelenggara sekaligus lembaga pengawas. Kemudian berlanjut di bab terakhir, yaitu tulisan yang membahas mengenai berbagai aspek dalam organisasi Bank Indonesia. Penulis menjelaskan organisasi bank sentral pada umumnya, kemudian organisasi bank sentral yang ada di Indonesia, serta cara – cara pengkoordinasian antar bagian - bagiannya. Di dalam tulisan ini, ada yang namanya satuan kerja, dan dulu satuan kerja ini terdiri dari delapan Direktorat, serta satu Unit Khusus dan satu Biro. Dasar pertimbangan yang melandasi pembentukan satuan kerja ini adalah agar lebih memfokuskan dan mempermudah penyelesaian serta koordinasi tugas dari masing – masing satuan kerja yang terkait. Namun apabila kita melihat keadaan saat ini, {Struktur Organisasi BI yang terdiri dari 21 Direktorat, 2 Biro yang berdiri sendiri dan 5 Biro dalam koordinasi Direktorat, 4 Unit Khusus dan 1 Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan di Kantor Pusat, 37 Kantor Bank Indonesia (KBI), dan 4 Kantor Perwakilan (KPW) masing-masing di New York, London, Tokyo dan Singapura}, dapat kita ketahui kalau tingkat kompleksitas organisasi bank sentral itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor ini bisa saja dari struktur sosial, politik, dan perekonomian negara kita. Faktor – faktor tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi berbagai aspek lainnya dalam organisasi, baik itu tingkat independensi, transparansi, maupun Yuca Siahaan
  6. 6. akuntabilitas bank sentral. Selanjutnya, secara keseluruhan faktor – faktor tersebut akan mempengaruhi struktur organisasi yang ada. Uraian buku ini bergaya penjelasan secara sederhana sehingga pokok permasalahan yang dibahas lebih mudah dipahami. Buku ini bener-benar memperkenalkan kita terhadap Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Buku ini dapat mengajarkan kita tentang apa itu Bank Sentral Indonesia, landasannya, fungsinya, tujuannya, tugas pokoknya, gambaran kebijakannya, kerangka strategisnya, struktur organisasinya, dan hal lainnya terkait Bank Sentral Indonesia. Buku ini juga sangat kaya dengan daftar referensi. Hanya saja buku ini tidak memiliki catatan kaki mengenai arti istilah ekonomi yang ada dalam buku yang bisa jadi masyarakat umum tidak mengerti, serta ada implifikasi uraian yang membuat beberapa fakta dan opini terkesan amat disederhanakan oleh editor dan editor memasukkan pandanganya. Namun tetap saja buku ini sangat bagus untuk dibaca siapapun untuk mengetahui Bank Sentral sendiri, terutama bagi mahasiswa yang mengambil ekonomi yang nantinya akan menjadi generasi penerus yang akan berkecimpung dengan Bank Sentral itu sendiri. Yuca Siahaan

×