ekonomi bisnis

1. Sistem Ekonomi dan Peranan Pemerintah
• Sistem Ekonomi adalah kumpulan berbagai
unsur ekonomi yang bekerja sama dan saling
berinterakksi dalam mengelola sumber daya,
sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal
dan tercapai kemakmurab
• Bentuk Bentuk Sistem Ekonomi:
1. Sistem Ekonomi Kapitalis.
2. Sistem Ekonomi Sosialis.
3. Sistem Ekonomi Campuran.

2. Sistem Ekonomi
• Prinsip Dasar Ekonomi Kapitalis.
– Semua kegiatan perekonomian direncanakan dan
diatur oleh sektor swasta.
– Pengelolaan sumber daya dalam kegiatan ekonomi
diselenggarakan oleh sektor swata melalui mekanisme
pasar.
– Kelemahan Sistem Kapitalis :
• sering menimbulkan: In effeciency, In Equity dan Instability.
– Keunggulan Sistem Kapitalis, kegiatan ekonomi lebih
mendorong produkstivitas dan effeciency.

3. Sistem Ekonomi
• Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis
– Seluruh kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur
oleh pemerintah.
– Pengelolaan sumber daya dalam kegiatan ekonomi
diatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah.
– Kelemahan Sistem Sosialis, keterbatasan kebebasan
individu dalam kegiatan ekonomi akan menghambat
Produktivitas.
– Lemahnya daya saing Individu pelaku ekonomi
– Keunggulan sistem ini, kegiatan ekonomi lebih
menjamin terjadinya pemerataan dan keadilan

4. Sistem Ekonomi
• Sistem Ekonomi Campuran.
– Seluruh Kegiatan Ekonomi direncanakan dan
diatur oleh pemerintah dan sektor swata.
– Pengelolaan sumber daya dalam kegiatan ekonomi
diselenggarakan melalui kombinasi kekuatan
mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah
melalui kebijakan ekonomi makro.

5. MARKET FAILURE
MARKET ECONOMY
and

6. DOKTRIN EKONOMI PASAR:
• Pada tahun 1900an muncul doktrin “Laissez-faire”, artinya :
leave us alone (biarkan aku sendiri), atau “holds that
government interfere as little as possible in economic”. Ini
adalah doktrin kebebasan ekonomi (sistem ekonomi pasar);
• Sistem ekonomi pasar melahirkan kegagalan pasar ( market
failur ) yaitu siatuasi dimana pasar gagal mengalokasikan
sumberdaya secara efesien (market failures), seperti :
ineffiency, inequality, macroeconomic problems, etc)
• Karena terjadi kegagalan pasar, maka setelah tahun 1900an
muncul “welfate state”, yaitu sebuah doktrin yang
menghendaki perlunya campur tangan pemerintah dalam
perekonomian. Misalnya : pajak, subsidi, JPS, pensiun, dst.
MARKET ECONOMY AND MARKET FAILURES

7. SISTEM EKONOMI
PASAR MELAHIRKAN
KEGAGALAN PASAR
(MARKET FAILURES),
KARENA EKONOMI
DISERAHKAN KE
SWASTA (INDIVIDU)
MACAM-MACAM KEGAGALAN PASAR, YAITU:
I. INEFFICIENCY:
1. Monopoly
2. Monopsony
3. Exsternalities
4. Public goods
5. Assymetric informations
6. Principal-agent problem (agency
dilemma): Masalah yang muncul
ketika seseorang yang mewakili
orang lain (agent) terjadi
perbedaan pendapat dengan orang
yang diwakilinya (principal). Ini bisa
karena conflict interest

8. II. INEQUALITY:
Ketidakmerataan
(ketimpangan sosial ekonomi)
III. MACROECONOMIC PROBLEMS:
1. High inflation and unemployment
2. Slow of economic growth
SISTEM EKONOMI PASAR
MELAHIRKAN KEGAGALAN
PASAR (MARKET FAILURES),
KARENA EKONOMI
DISERAHKAN KE SWASTA
(INDIVIDU)

9. MARKET FAILURE
• Kegagalan pasar seringkali menuntut
campur tangan (intervensi) pemerintah.
Tujuan campur tangan tersebut antara
lain:
• Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap
individu dapat terwujud dan eksploitasi
dapat dihindarkan;
• Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan,
terutama perusahaan besar yang dapat
mempengaruhi pasar, agar mereka tidak
menjalankan praktik monopoli yang
merugikan;.
9/12/2022
Antu Panini Murshid--Principles of
Macroeconomics
9

10. MARKET FAILURE
• Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan
mengalami perkembangan secara teratur dan
stabil
• Menyediakan barang publik untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan
• Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi
yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau
dikurangi
9/12/2022
Antu Panini Murshid--Principles of
Macroeconomics
10

11. Sistem Pembayaran
dan
Alat Pembayaran

12. Sistem Pembayaran Dan Alat Pembayaran
Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada
setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi.
Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat,
semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta
risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat
pembayaran yang cepat, lancar dan aman.

13. A. SISTEM PEMBAYARAN
1. Sistem Pembayaran adalah aktivitas
pemindahan dana guna memenuhi suatu
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan
ekonomi.
– Pembayaran ini terjadi setiap hari, melibatkan ribuan
transaksi ekonomi yang beraneka ragam, seperti
seperti jual beli barang dan jasa, pembelian dan
pelunasan kredit, melibatkan miliaran rupiah dengan
berbagai alat pembayaran seperti pembayaran tunai
dengan uang kartal, Cheque, Bilyet Giro, Wesel dan
lain-lain.

14. 2. Lembaga yang Terkait dalam Sistem
Pembayaran di Indonesia
• Pelaksanaan sistem pembayaran melibatkan lembaga-
Jembaga yang secara langsung maupun tidak langsung
berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
Secara umum, lembaga-Iembaga yang terlibat dalam
sistem pembayaran meliputi antara lain bank sentral,
bank Umum, dan lembaga bukan bank, seperti kantor
pos, lembaga kliring, pasar modal, lembaga penerbit
kartu kredit, lembaga penyedia jasa jaringan
komunikasi dibidang sistem pembayaran, dan lembaga
terkait sistem pembayaran lainnya.
• Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peranan
yang berbeda dalam penyelenggaraan sistem
pembayaran.

15. 3. Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian
• Peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari
semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan
nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya perkembangan
teknologi.
• Dengan semakin meningkatnya transaksi dalam kegiatan ekonomi
maka risiko yang ditimbulkan menjadi semakin besar. Oleh karena
itu adanya gangguan pada sistem perekonomian dapat
membahayakan stabilitas sistem dan pasar keuangan secara
keseluruhan.
• Akibatnya dapat disimpulkan bahwa peranan sistem pembayaran
sangat penting dalam suatu perekonomian. Sistem pembayaran
akan berperan sebagai penjaga stabilitas keuangan dan perbankan,
sebagai sarana transmisi kebijakan moneter; serta sebagai alat
untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Untuk itu,
sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi dengan baik agar
sistem pembayaran berjalan dengan aman dan lancar.

16. 4. Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran
• Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah.
• Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
diatas, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai
berikut :
a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran;
c. Mengatur dan mengawasi Bank.

17. Prinsip Kebijakan Sistem Pembayaran
• Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank
Indonesia mengacu pada empat prinsip
kebijakan sistem pembayaran,
1. Keamanan,
2. Efisiensi,
3. Kesetaraan akses dan
4. Perlindungan konsumen

18. Prinsip Kebijakan Sistem Pembayaran
1. Prinsip Keaman berarti segala risiko dalam sistem
pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko
fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh
setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
2. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran
sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas
sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih
murah karena meningkatnya skala ekonomi.
3. Prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa
Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek
monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat
menghambat pemain lain untuk masuk.
4. Prinsip Perlindungan artinya kewajiban seluruh
penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan
aspek-aspek perlindungan konsumen.

19. B. UANG
1. Pengertian Uang adalah segala sesuatu yang
merupakan media pertukaran atau alat
pembayaran yang diterima secara umum.
Semula uang merupakan komoditi, kemudian berevolusi
dalam bentuk mata uang kertas dan cek. Tetapi
bagaimanapun bentuk uang itu secara hakikat sama saja,
sebagai alat pembayaran dalam pertukaran baik barang
maupun jasa. Sistem keuangan modern kita sekarang ini
menggunakan mata uang, cek, mesin uang otomatis
(ATM). Sistem ini tidak muncul dalam sesaat tetapi
berevolusi sepanjang masa.

20. FUNGSI UANG
1. Sebagai alat tukar (medium of exchange) artinya dengan adanya
uang akan mempermudah pertukaran. Dengan uang pertukaran
tidak lagi harus menggunakan barang pula melainkan digantikan
dengan uang. Sehingga kendala-kendala dalam barter bisa diatasi
dengan adanya uang.
2. Sebagai satuan hitung (unit of account) disini uang berfungsi
sebagai penentu nilai berbagai macam barang/jasa yang
diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan
menghitung besar kecilnya pinjaman.
3. Sebagai alat penyimpan nilai (store of value) disini uang
berfungsi sebagai pengalih daya beli dari masa sekarang ke masa
yang akan datang. Ketika seorang penjual saat ini menerima
sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang
dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk
digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

21. Syarat Uang sbg Alat Tukar
• Uang dapat diberlakukan sebagai alat tukar
dalam per ekonomian, uang harus memenuhi
dua syarat sekaligus:
– Pertama, uang harus dapat memuaskan keinginan
orang yang memilikinya. Syarat ini disebut syarat
psikologis.
– Kedua, syarat yang berkaitan dengan kondisi fisik
dan teknis uang, yang disebut dengan syarat
teknis.

22. Syarat teknis uang meliputi
1. Tahan Lama. Tahan lama dalam artian tidak mudah rusak.
2. Nilainya Stabil. Nilainya stabil dalam artian nilai sekarang
sama dengan nilai yang akan datang. Dengan demikian
masyarakat percaya bahwa menyimpan uang tidak akan
merugikan.
3. Mudah Dibawa-bawa. Mudah dibawa-bawa dalam artian
jika melakukan transaksi dalam jumlah yang besar pemilik
uang tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran.
4. Dapat Dibagi-bagi. Dapat dibagi-bagi dalam artian pada
saat melakukan transaksi sekecil apapun uang mempunyai
pecahan dan nilainya tidak berkurang.
5. Jumlahnya mencukupi. Jumlahnya mencukupi dalam
artian jumlah yang diperlukan dapat mendukung seluruh
transaksi yang terjadi.

23. SejarahUang
Uang adalah produk yang dihasilkan oleh perekonomian itu
sendiri. Semakin maju suatu perekonomian semakin
membutuhkan sarana pertukaran yang mampu melayani
perekonomian itu sendiri. Dan sejarah Uang itu sendiri
melewati beberapa tahapan:
1. Pra Barter
2. Barter
3. Uang Benda
4. Uang Logam
5. Uang Tanda
6. Uang Kertas
7. Uang Giral ( Demand Deposit )

24. Uang Kertas
• Untuk menyelesaikan transaksi-transaksi dalam jumlah
yang besar penggunaan uang yang terbuat dan logam mulia
banyak mengalami kesulitan, antara lain:
a. membawa uang logam dalam jumlah besar merupakan beban
berat.
b. memerlukan biaya transportasi yang besar dan risiko yang
tinggi.
c. persediaan logam emas tidak mencukupi lagi untuk volume
perdagangan yang semakin besar.
Dengan berlakunya uang kertas terdapat beberapa keuntungan
yang dapat diperoleh antara lain:
a. biaya pembuatan uang kertas relatif murah dibandingkan mencetak
uang logam,
b. pengiriman uang kertas dalam jumlah besar lebih mudah,
c. penggunaan logam mulia dapat lebih meluas,
d. penambahan jumlah uang sesuai keperluan dapat dilaksanakan
dengan cepat, sehingga tidak mengganggu pasar.

25. Uang Giral ( Demand Deposit )
• Uang giral adalah uang yang dimiliki
masyarakat dalam bentuk simpanan
(deposito) di bank yang dapat ditarik setiap
saat sesuai kebutuhan dengan menggunakan
cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran
(telegraphic transfer).
• Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu
saja, sehingga masyarakat mempunyai hak
untuk menolak jika ia tidak mau barang atau
jasa yang diberikannya dibayar dengan uang
ini.

26. Terbentuknya Uang Giral
1. Penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam
rekening koran atas nama penyetor, penyetor menerima
buku cek dan buku giro bilyet. Uang tersebut sewaktu-
waktu dapat diambil atau penyetor menerima
pembayaran utang dari debitur melalui bank. Penerimaan
piutang itu oleh bank dibukukan dalam rekening koran
orang yang bersangkutan. Cara di atas disebut primary
deposit.
2. Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat
diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank,
selanjutnya bank membukukan hasil penjualan surat
berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Cara
ini disebut derivative deposit.
3. Mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening
koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut
dengan loan deposit.

27. Redenominasi
Mata Uang Rupiah

28. Topik Pembahasan
1. Latar Belakang
2. Implikasi dari Denominasi Rupiah Dewasa
Ini
3. Redenominasi
4. Motivasi Redenominasi Rupiah
5. Tantangan Redenominasi Rupiah
6. Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan

29. Latar Belakang
• Dengan semakin berkembangnya perekonomian,
jumlah digit mata uang Rupiah yg digunakan dlm
transaksi dan pencatatan data statistik akan semakin
bertambah. Saat ini, digit mata uang Rupiah
merupakan yang terbesar kedua di dunia. Kebutuhan
mata uang berdenominasi lebih besar akan
meningkat sejalan dengan kegiatan ekonomi yang
semakin tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut
akan mengakibatkan inefesiensi dalam
perekonomian, ketidaknyamanan orang
menggunakan rupiah, serta kendala teknis dalam
transaksi non tunai dan kegiatan ekonomi pada
umumnya. Hal tsb menjadi dasar pertimbangan
perlunya dilakukan redenominasi rupiah

30. Definisi Redenominasi
• Redenominasi mata uang Rupiah adalah proses
menyederhanakan penyebutan / penulisan denominasi (pecahan)
Rupiah dengan cara menghilangkan sejumlah angka nol tanpa
mengurangi daya beli atau nilai mata uang tersebut.
• Redenominasi berbeda dengan sanering
• Sanering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui
pemotongan nilai uang karena harga-harga barang tidakmengalami
perubahan, sehingga daya beli efektif masyarakatmenurun.
• Sanering pernah dilakukan Indonesia tahun 1959, nilai uang kertas diturunkan
dari Rp 1.000,- menjadi Rp100,- dan dari Rp500,- menjadi Rp 50,- sehingga harga-
harga barang mengalami kenaikan yang tajam. Kebijakan sanering saat itu
ditujukan untuk mengurangi jumlah uang beredar akibat melonjaknya harga-harga
barang dan jasa.

31. Imflikasi Redeniminasi Rupiah
• Inefisiensi perekonomian,
terutama sebagai akibat:
1. Waktu dan biaya transaksi cukup besar.
2. Kebutuhan pengembangan infrastruktur
untuk sistem pembayaran non-tunai
dimasa mendatang dengan biaya yang
cukup signifikan.
3. Meningkatnya biaya pengadaan uang
baru dgn pecahan yg lebih besar untuk
mengakomodasi kebutuhan pembayaran
tunai yang semakin meningkat.
• Aspek psikologis, terutama sebagai
akibat:
1. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang
asing termasuk yang terendah diantara
negara ASEAN.
2. Nilai riil uang rupiah sangat rendah diukur
dari transaksi untuk membiayai keperluan
masyarakat sehari-hari.
• Banyaknya digit angka menimbulkan
kendala teknis, terutama pada
1. alat transaksi yang digunakan sehari-
hari seperti: argo taxi dan pompa bensin,
mesin kasir.
2. beban penyimpanan, pengolahan
dan pelaporan data.
• Kendala penyajian data secara angka penuh
• a.l. data PDB mencapai 16 digit.
• 3. penyesuaian
sistem aplikasi dari waktu kewaktu.
• Terdapat transaksi dengan jumlah digit
melebihi maksimal 14 digit yg tersedia
dalam aplikasi sehingga harus dilakukan
pemecahan transaksi.

32. Efisiensi perekonomian terjadi pada
banyak aspek, a.l: sistem pembayaran
lebih efisien, harga-harga yang
tercantum lebih sederhana, proses
pencatatan, penyimpanan, pengelolaan,
dan pelaporan data dalam laporan
keuangan/ statistik lebih pendek, cepat,
dan dapat disajikan dalam angka penuh,
dan dalam aspek Teknologi Informasi,
redenominasi akan mengurangi
penyesuaian software dan hardware
yang diperlukan terkait keterbatasan
software dan hardware tersebut dalam
mengakomodir digit angka yang semakin
besar.
Berkurangnya hambatan / kendala teknis
berupa risiko kemungkinan kesalahan manusia
dalam proses pembukuan transaksi atau
kegiatan statistiklainnya.
Untuk mengatasi tantangan dan kendala teknis, meningkatkan efisiensi
perekonomian, serta memupuk kebanggan nasional akan mata uang rupiah maka
diperlukan kebijakan redenominasi mata uang Rupiah.
Persepsi/kepercayaan masyarakat lebih
tinggi terhadap uangRupiah:
• harga berubah pada kisaran yang lebih
sempit
• mendukung upaya mengarahkan ekspektasi
inflasi ke level yang lebih rendah,
• mengurangi risiko currency substitution. Hal
ini mendukung nilai Rupiah yang lebih stabil,
• Mendukung kesetaraan ekonomi dg kawasan
dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN2015.
Motivasi Pelaksanaan Redenominasi Rupiah

33. 7
Prasyarat dan Tantangan Pelaksanaan
Redenominasi Rupiah
Kunci keberhasilan programredenominasi:
1. Stabilitas makroekonomi.
2. Dukungan yang penuh dari seluruh lapisan masyarakattermasuk
pemerintah, parlemen, otoritas terkait, dan pelakubisnis.
3. Tersedianya landasan hukum yang cukup kuat yangmengatur
redenominasi.
4. Sosialisasi kepada publik dan edukasi yang intensif agar:
tidak terjadi kenaikan harga-harga secara berlebihan akibat tindakan
pelaku ekonomi yang memanfaatkan struktur pasar oligopolistik
untuk sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat.
program redenominasi tidak dianggap sebagai program sanering,
seperti yang pernah dilakukan Indonesia pada 1965.
5. Pemilihan waktu pelaksanaan yang tepat
Redenominasi dilakukan apabila seluruh prasyarat yang diperlukan
bagi keberhasilan program redenominasi telahterpenuhi.

34. Mekanisme Pelaksanaan Redenominasi
• Pada prinsipnya akan dilakukan penggantian mata
uang Rupiah lama dengan Rupiah baru. Seluruh aset
dan kewajiban dalam Rupiah lama (termasuk
tabungan di bank), harga-harga jual beli, sewa, dan
kontrak (termasuk upah dan gaji) akan di
redenominasikan dengan menghilangkan angka nol
misalnya sebanyak 3 buah.
• Pada masa transisi harga-harga akan dinyatakan
dalam 2 pecahan mata uang Rupiah lama dan
Rupiah batu dan setiap orang dapat menentukan
akan membayar dalam uang Rupiah lama atau
Rupiah baru.

35. Ilustrasi Penyederhanaan Nominal Rupiah

36. Ilustrasi Kesetaraan Harga

37. 11
Tahapan kebijakan redenominasi
• Tahap penyiapan a.l. penyusunan blue print langkah-langkah pelaksanaan, dasar
hukum yg kuat (dapat berupa UU) atau produk hukum lainnya untuk pelaksanaan
program redenominasi, evaluasi atas sistem pembayaran, sistem akuntansi dan TI.
Penyusunan strategi komunikasi & sosialisasi kepada Pemerintah & stakeholders serta
edukasi kepada masyarakat luas. Rencana pencetakan uang & strategi distribusinya. dll.
• Tahap pemantapan a.l. meliputi: pelaksanaan komunikasi & koordinasi dg
Pemerintah, sosialisasi kepada stakeholders & edukasi kepada masyarakat luas.
Penyesuaian infrastruktur sistem pembayaran, akuntansi & TI. Dll
• Tahap implementasi dan transisi: penerbitan uang baru bersama-sama dg tetap
berlakunya uang lama (dual circulation); penerapan dual price tagging serta penarikan
uang lama secara bertahap sesuai kebutuhan perekonomian. penerapan dual book
entry/pelaporan apabila diperlukan dll.
• Tahap phasing out a.l.: penarikan uang lama dan pernyataan tidak berlakunya uang
lama serta penggunaan uang baru sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.
Secara garis besar, pengalaman beberapa negara yang telah melaksanakan
redenominasi menempuh beberapa tahapan yang dibagi dalam 4 (empat)
tahapan besar,yaitu:
Agar tahapan ini berjalan lancar, kegiatan ini merupakan satu kesatuan dg
kegiatan Pemerintah yang dikoordinasikan dg erat serta mendapat
dukungan dari seluruh lapisanmasyarakat.

38. Kesimpulan
12
1. Kita membutuhkan Redenominasi. Dengan proyeksi perekonomian
Indonesia yang tumbuh pesat, banyaknya jumlah digit denominasi
Rupiah dalam jangka panjang akan menyebabkan kegiatan ekonomi yg
kurang efisien, ketidaknyamanan secara psikologis bagi masyarakat
dalam melakukan transaksi tunai, dan menimbulkan kendala teknis.
Kebijakan redenominasi merupakan salah satu alternatif untuk
meningkatkan efisiensi perekonomian, meningkatkan kebanggaan nasional
akan mata uang rupiah, dan mengatasi berbagai kendala teknis.
2. Saat ini waktu yang tepat. Dari sisi makroekonomi, perkiraan kondisi
makroekonomi yg terjaga hingga tahun 2014, khususnya path inflasi
yang menurun dan pertumbuhan yang meningkat, memberikan ruang
yang kondusif dan timing yang tepat untuk pelaksanaan redenominasi
mata uangRupiah.
3. Risiko-risiko harus di mitigasi. Terutama risiko ketidakpastian
ekonomi global maupun kondisi sosial politik di dalam negeri dan
utamanya dukungan penuh darimasyarakat

39. Rekomendasi
13
1. Redenominasi menjadi Komitmen Nasional. Koordinasi ygbaik dg
Pemerintah diperlukan untuk menyusun program stabilisasi
makroekonomi yang terpadu shg stabilitas perekonomian dapatterjaga
s.d. 2014 sehingga kondusif bagi pelaksanaan redenominasi Rupiah.
Selain itu, dukungan politis dari DPR juga perlu digalang utk
menciptakan kondisi sosial politik yg kondusif selain dukungan dari
masyarakat luas. Persiapan yang matang serta penanganan mitigasi
risiko yang komprehensif juga perlu dilakukan untuk mendukung
keberhasilan programredenominasi.
2. Masih perlu dilakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dengan
dukungan data dan informasi yang lebih komprehensif, termasukmelalui
survei terhadap masyarakat luas, perbankan dan sektor keuangan, serta
lembaga terkaitlainnya.
3. Komunikasi dan Sosialisasi intensif kepada seluruh lapisan
masyarakat.

40. APBN
INDONESIA

41. 1. PENGERTIAN APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, selanjutnya disebut APBN.
Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APBN ini merupakan rencana kerja pemerintahan
Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil
pembangunan secara berkesinambungan serta
melaksanakan desentralisasi fiskal.

42. 2. TUJUAN APBN
• Tujuan APBN adalah sebagai pedoman
penerimaan dan pengeluaran negara
dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan
untuk meningkatkan produksi dan
kesempatan kerja, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kemakmuran bagi masyarakat.

43. 3. FUNGSI APBN
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan
ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran
berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas
perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka
mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian APBN
melaksanakan beberapa fungsi antara lain :
 Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja
pada tahun yang bersangkutan.
 Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran
negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

44. FUNGSI APBN
 Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa
anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran
negara harus diarahkan untuk mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan
anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.
 Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.

45. 4. PRINSIP PENYUSUNAN APBN
a. Prinsip Penyusunan APBN Berdasarkan Aspek Pendapatan
– Intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan
kecepatan penyetoran.
– Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara,
misalnya sewa atas penggunaan barang-barang milik negara.
– Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara
dari denda yang telah dijanjikan.
b. Prinsip Penyusunan APBN Berdasarkan Aspek Pengeluaran
– Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan
teknis yang disyaratkan.
– Terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.
– Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri
dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional.

46. 5. AZAS PENYUSUNAN APBN
5. Azas Penqusunan APBN
– Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan
dalam APBN dengan berazaskan:
– Kemandirian, artinya sumber penerimaan dalam negeri
semakin ditingkatkan.
– Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
– Penajaman prioritas pembangunan.
6. Landasan Hukum APBN
– UUD 1945 pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
– Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

47. 7. PENYUSUNAN APBN
Dalam menyusun anggaran, penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
dihadapkan dengan berbagai ketidak pastian. Setidaknya
terdapat enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh
besar dalam penentuan volume APBN yakni
a. harga minyak bumi di pasar internasional;
b. kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC;
c. pertumbuhan ekonomi;
d. inflasi;
e. suku bunga; dan
f. nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD).

48. 8. Pertanggungjawaban Pengelolaan
APBN
8. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Negara
• Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara adalah penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang
memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan
disusun dengan mengikuti standar akuntansi
pemerintah yang telah diterima secara umum.

49. SUMBER PENERIMAAN NEGARA
Sumber Penerimaan Dan Pengeluaran Negara
• Secara garis besar APBN terdiri dari 5 (lima)
komponen utama yaitu :
a. Pendapatan Negara dan Hibah;
b. Belanja Negara;
c. Keseimbangan Primer;
d. Surplus/Defisit Anggaran; dan
e. Pembiayaan.

50. STRUKTUR APBN INDONESIA
APBN secara lebih rinci adalah sebagai berikut
I. Pendapatan Negara dan Hibah
a. Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
b. Hibah
II. Belanja Negara
A. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
- Pengeluaran Rutin
- Pengeluaran Pembangunan
B. Anggaran Belanja Untuk Daerah
- Dana Perimbangan
- Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
III. Keseimbangan Primer
IV. Surplus/Defisit Anggaran
V. Pembiayaan
A. Pembiayaan Dalam Negeri
B. Pembiayaan Luar Negeri