Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktek monopoli. UU ini mengatur larangan perjanjian dan kegiatan tertentu, serta penyalahgunaan posisi dominan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif oleh KPPU dan sanksi pidana oleh peradilan

1. HukumHukum
Persaingan UsahaPersaingan Usaha
A I Yudhakusuma

2. Undang-undang No. 5 TahunUndang-undang No. 5 Tahun
19991999
• Mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
• Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999
• Sering diberi nama lain sebagai “Undang-Undang
Antimonopoli”

3. TTujuan pembentukan UU No.ujuan pembentukan UU No.
5 / 1999 sebagaimana Pasal 35 / 1999 sebagaimana Pasal 3
• Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat
• Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku
usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha
kecil
• Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
• Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

4. TTujuan dari hukum persainganujuan dari hukum persaingan
usaha terkait dengan obyekusaha terkait dengan obyek
yang dilindungiyang dilindungi
• Melindungi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang
tidak dominan
• Melindungi konsumen dari ekonomi biaya tinggi dimana
konsumen dihindari dari mengeluarkan biaya (tinggi)
yang tidak sesuai dengan kualitas produk yang diterima

5. TTujuan dari hukum persainganujuan dari hukum persaingan
usaha terkait dengan obyekusaha terkait dengan obyek
yang dilindungiyang dilindungi
• Melindungi negara dari inefisiensi kegiatan ekonomi
yang dapat mengurangi kesejahteraan nasional
• Melindungi proses persaingan usaha itu sendiri dalam
arti melindungi sistem mekanisme pasar yang wajar
yang didasarkan kepada berlakunya hukum alamiah
penawaran dan permintaan agar tidak terganggu oleh
suatu tindakan pelaku usaha maupun kebijakan
Pemerintah

6. Definisi dalam UU No.Definisi dalam UU No.
5/19995/1999
• Praktek Monopoli
Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang
atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku
atau suatu kelompok pelaku usaha
• Persaingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

7. Sifat dalam pelanggaranSifat dalam pelanggaran
Dalam pelanggaran yang ditetapkan pengaturan
persaingan memiliki dua sifat yang pasti berkaitan (salah 1
atau ke 2 nya) dalam pengaturan undang-undang, yaitu
larangan yang bersifat :
•Rule of Reason
•Per Se Rule

8. DefinisiDefinisi Rule of ReasonRule of Reason dandan
Per Se RulePer Se Rule
• Rule of Reason
Prinsip yang akan digunakan untuk menentukan perbuatan
tertentu melanggar atau tidak. Didasarkan pada akibat
yang muncul dari perbuatan yaitu menghambat
persaingan atau melahirkan kerugian pada pelaku usaha
lain
• Per Se Rule
Prinsip yang menentukan larangan yang jelas dan tegas
tanpa mensyaratkan adanya pembuktian mengenai
akibat-akibatnya atau kemungkinan akibat adanya
persaingan

9. Materi dari UU No. 5/1999Materi dari UU No. 5/1999
Secara umum, UU No. 5/1999 ini mengandung 6 (enam)
bagian pengaturan yang terdiri dari :
•Perjanjian yang dilarang
•Kegiatan yang dilarang
•Posisi dominan
•Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
•Penegakan hukum
•Ketentuan lain-lain

10. Perjanjian yang dilarangPerjanjian yang dilarang
Yang termasuk kategori perjanjian yang dilarang ialah sebagai
berikut :
1.Oligopoli
2.Penetapan harga (price fixing)
3.Pembagian wilayah
4.Pemboikotan
5.Kartel
6.Trust
7.Oligopsoni
8.Integrasi vertikal (vertical integration)
9.Perjanjian tertutup (exclusive dealing)
10.Perjanjian dengan luar negeri

11. DefinisiDefinisi
• Oligopoli
Perjanjian untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran
barang atau menguasai penggunaan jasa oleh 2 s.d. 3 pelaku
atau kelompok usaha tertentu (menguasai >75% pangsa
pasar satu jenis barang/jasa tertentu)
• Penetapan harga (price fixing)
Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing,
tetapi melakukan koordinasi (kolusi) untuk mengatur harga
• Pembagian wilayah
Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing,
tetapi justru berbagi wilayah untuk pemasaran masing-masing

12. DefinisiDefinisi
•Pemboikotan
Perjanjian di antara beberapa pelaku usaha untuk :
a)Menghalangi masuknya pelaku usaha baru (entry barrier)
b)Membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau
membeli suatu produk
•Kartel
Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing,
sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk mengatur kuota
produksi, dan/atau alokasi pasar. Kartel juga bisa dilakukan
untuk penetapan harga (menjadi price fixing)

13. DefinisiDefinisi
• Trust
Perjanjian kerja sama di antara pelaku usaha dengan cara
menggabungkan diri menjadi perseroan lebih besar,
tetapi eksistensi perusahaan masing-masing tetap ada
• Oligopsoni
Perjanjian untuk menguasai penerimaan pasokan
barang/jasa dalam suatu pasar oleh 2 s.d. 3 pelaku atau
kelompok usaha tertentu

14. DefinisiDefinisi
• Integrasi vertikal (vertical integration)
Perjanjian di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu
rangkaian jenjang produksi barang tertentu, namun semuanya
berada dalam kontrol satu tangan (satu afiliasi), untuk secara
bersama-sama memenangkan persaingan secara tidak sehat
• Perjanjian tertutup (exclusive dealing)
Perjanjian di antara pemasok dan penjual produk untuk memastikan
pelaku usaha lainnya tidak diberi akses memperoleh pasokan yang
sama atau barang itu tidak dijual ke pihak tertentu
• Perjanjian dengan luar negeri
Semua bentuk perjanjian yang dilarang tidak hanya dilakukan
antarsesama pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga dengan pelaku
usaha dari luar negeri karena dapat mengakibatkan praktek
monopoli

15. Kegiatan yang dilarangKegiatan yang dilarang
Yang termasuk kategori kegiatan yang dilarang ialah
sebagai berikut :
1.Monopoli
2.Monopsoni
3.Penguasaan pasar
4.Persekongkolan/konspirasi

16. DefinisiDefinisi
• Monopoli
Kegiatan menguasai atas produksi dan/atau pemasaran
barang atau menguasai penggunaan jasa oleh satu
pelaku atau kelompok pelaku usaha tertentu.
• Monopsoni
Kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan
barang/jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku atau
satu kelompok pelaku usaha tertentu.

17. DefinisiDefinisi
• Penguasaan Pasar
Ada beberapa kegiatan yang termasuk kategori kegiatan penguasaan
pasar yang dilarang :
a) Menolak/menghalangi masuknya pelaku usaha baru (entry barrier)
b) Menghalangi konsumen berhubungan dengan pelaku usaha
saingannya
c) Membatasi peredaran/penjualan barang/jasa pelaku usaha lain
d) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain
e) Menjual rugi (banting harga)
a) Persekongkolan
Kegiatan (konspirasi) dalam rangka memenangkan suatu persaingan
usaha secara tidak sehat, dalam bentuk :
a) Persekongkolan untuk memenangkan tender
b) Persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan
c) Persekongkolan merusak kualitas/citra produk saingan

18. Posisi dominanPosisi dominan
Posisi dominan ialah keadaan di mana pelaku atau
kelompok usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti
dalam pasar yang bersangkutan – sehingga, pelaku atau
kelompok usaha yang berkaitan dengan pangsa pasar
yang di kuasai dapat menyesuaikan pasokan atau
permintaan barang atau jasa tertentu secara dominan

19. Posisi dominanPosisi dominan
Namun, posisi dominan tidak serta merta merupakan
pelanggaran. Yang penting, posisi dominan ini tidak
disalahgunakan. Perilaku penyalahgunaan posisi dominan
dinyatakan dalam Pasal 25 Ayat (1) yaitu jika pelaku usaha
secara langsung atau tidak langsung :
1.Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk
mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh
barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga
maupun kualitas
2.Membatasi pasar dan pengembangan teknologi
3.Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi
pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan

20. Komisi PengawasKomisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU)Persaingan Usaha (KPPU)
KPPU berkedudukan di Jakarta, tetapi boleh membuka
perwakilan di ibukota provinsi. Organisasi KPPU hanya
terdiri dari anggota dan sekretariat. Jumlah anggota
seluruhnya (termasuk seorang ketua dan seorang wakil)
paling sedikit sembilan orang. Keanggotaan KPPU periode
yang pertama (2000–2005) ada 11 orang, dan mereka
masih mungkin dipilih untuk satu periode berikutnya

21. Kewenangan dan tugasKewenangan dan tugas
KPPUKPPU
Kewenangan :
1.Menerima laporan dari masyarakat/pelaku usaha
2.Melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran UU No.
5/1999
3.Melakukan penyelidikan/pemeriksaan
4.Menyimpulkan hasil penyelidikan/pemeriksaan
5.Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar
6.Memanggil & menghadirkan saksi, saksi ahli, dll
7.Meminta keterangan instansi pemerintah
8.Mendapatkan, meneliti, menilai alat bukti
9.Memutuskan dan menetapkan kerugian
10.Memberitahu keputusan ke pihak-pihak lain
11.Menjatuhkan sanksi administratif

22. Kewenangan dan tugasKewenangan dan tugas
KPPUKPPU
Tugas :
1.Menilai perjanjian di antara pelaku usaha
2.Menilai kegiatan pelaku usaha
3.Menilai ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan
4.Memberi saran pertimbangan atas kebijakan Pemerintah
5.Menyusun pedoman dan publikasi
6.Memberi laporan kerja secara berkala kepada Presiden
dan DPR
7.Mengambil tindakan sesuai kewenangannya

23. SanksiSanksi
UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi. Ada
tiga jenis sanksi yang diintroduksi dalam undang-undang
ini, yaitu :
1.Tindakan administratif
2.Pidana pokok
3.Pidana tambahan
Yang berwenang dalam memberikan sanksi tindakan
administratif hanya lembaga KPPU. Sementara pidana
pokok dan pidana tambahan dijatuhkan oleh lembaga lain,
dalam hal ini peradilan

24. Tingkatan administratifTingkatan administratif
Yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah:
1.Penetapan pembatalan perjanjian
2.Perintah untuk menghentikan integrasi vertikal
3.Perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan
praktek monopoli dan anti-persaingan dan/atau merugikan masyarakat
4.Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
5.Penetapan pembatalan penggabungan/peleburan badan
usaha/pengambilalihan saham
6.Penetapan pembayaran ganti rugi
7.Pengenaan denda dari 1 milyar s.d. 25 milyar rupiah
Sekalipun hanya berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif,
kewenangan KPPU itu bersinggungan dengan semua pasal dalam UU No.
5 Tahun 1999. Artinya, semua pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun
1999 dapat dijatuhkan sanksi tindakan administratif

25. Pidana pokokPidana pokok

26. Pidana tambahanPidana tambahan
Yang termasuk pidana tambahan, yaitu :
1.Pencabutan izin usaha
2.Larangan menduduki jabatan direksi/komisaris dari 2
tahun s.d. 5 tahun
3.Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang
menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain

27. Posisi Hukum Persaingan Usaha dalamPosisi Hukum Persaingan Usaha dalam
Pembidangan Hukum KonvensionalPembidangan Hukum Konvensional
Kekhasan yang sangat menonjol dari hukum persaingan
usaha dalam kerangka hukum ekonomi adalah kondisi
karakteristik substansialnya yang melingkupi seluruh aspek
dari bidang-bidang hukum yang selama ini dikenal (hukum
perdata dan hukum publik) di dalam sistem hukum nasional

28. Atas dasar itu, maka hukum persaingan usaha dalam konteks
pembidangan hukum konvensional dapat dilihat sebagaimana skema
lingkaran hukum persaingan usaha* di bawah ini
*Diadopsi dan disempurnakan dari skema yang dibuat oleh Agus
Brotosusilo (Agus Brotosusilo, Pengantar Hukum Ekonomi, Kertas Kerja,
Disajikan pada diskusi antar bagian di Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 25 Oktober 1994)

29. Terimakasih atasTerimakasih atas
perhatiannyaperhatiannya