Hubungan audit operasional dan pengelolaan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan menuntut pula

perkembangan di bidang pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak

hanya pemeriksaan keuangan saja tetapi juga pemeriksaan yang menekankan

penilaian sistematis dan objektif serta berorientasi pada tujuan untuk

memperoleh keyakinan tentang keefektifan dan memberikan pendapat atas

kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Pimpinan perusahaan

memerlukan audit operasional yang menyajikan informasi mengenai aktivitas

operasional perusahaan dan tidak terbatas pada informasi keuangan dan

akuntansi saja.

Audit operasional merupakan evaluasi atas berbagai kegiatan

operasional perusahaan sedangkan sasarannya adalah untuk menilai apakah

pelaksanaan kegiatan operasional telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif

dan efisien. Apabila belum dilaksanakan seperti seharusnya, maka auditor

akan memberikan rekomendasi atau saran agar pada masa yang akan datang

menjadi lebih baik.

Salah satu bagian dalam perusahaan yang perlu dilakukan audit

operasional adalah masalah pengelolaan persedian barang dagangan karena

persediaan barang dagangan merupakan bagian utama dalam neraca dan

1

2

seringkali merupakan perkiraan yang nilainya cukup besar serta

membutuhkan modal kerja yang besar pula. Dengan besarnya jumlah uang

yang ditanamkan pada persediaan barang dagangan suatu perusahaan, jelaslah

bahwa persediaan barang dagangan merupakan aktiva yang sangat penting

untuk dilindungi.

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran tidak

terlepas akan kebutuhan akan barang-barang dagangan yang menjadi faktor

utama dalam menunjang jalannya aktivitas pemasaran perusahaan. Dengan

terpenuhinya akan barang tepat pada waktunya, maka kegiatan suatu

perusahaan akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan

menghadapi resiko dimana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan

dari para pelanggannya. Tentu saja kenyataan ini dapat berakibat buruk bagi

perusahaan, karena secara tidak langsung perusahaan menjadi kehilangan

kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan.

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang atau yang lebih dikenal

sebagai PT PUSRI adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk.

Persediaan barang dagangan yang terdapat pada PT Pusri (Persero)

Palembang terdiri dari persediaan urea dan hasil produksi sampingannya.

Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut dan untuk menunjang

kegiatan pemasaran, maka perusahaan perlu mengadakan suatu persediaan

barang dagangan dalam jumlah tertentu yang disimpan dalam gudang untuk

3

selanjutnya dikeluarkan ke truk, kapal atau alat angkut lainnya dan kemudian

dikirim ke gudang unit pemasaran masing-masing daerah.

Audit operasional atas persediaan barang dagangan perlu dilakukan

untuk menentukan apakah nilai persediaan yang diajukan sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya dan apakah prosedur pengelolaan persediaan barang

dagangan tersebut telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Audit atas

persediaan adalah bagian yang paling kompleks dan memerlukan waktu yang

cukup banyak untuk melakukan suatu pemeriksaan, karena pemeriksaan

terdiri dari berbagai macam jenis dan tersebar di beberapa lokasi.

Audit operasional atas persediaan barang dagangan pada PT Pupuk

Sriwidjaja (Persero) Palembang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan

Operasional selaku internal auditor yang ditunjuk oleh Kepala satuan

Pengawasan Intern yang merupakan departemen tersendiri. Audit operasional

tersebut dilakukan secara periodik, yaitu setahun sekali pemeriksaan (per

tahun), tentu saja ketentuan ini sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh

perusahaan dan tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pemeriksaan

tahunan).

Dalam melakukan audit, auditor ini mengadakan pemeriksaan ke

lokasi gudang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan barang,

kemudian membandingkannya dengan laporan persediaan dan menilai

pelaksanaan prosedur pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Dinas

Pengantongan Urea dan Ekspedisi.

4

Pengelolaan persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat

penting, karena pemeriksaan fisik atas persediaan ini banyak melibatkan

investasi rupiah dan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kegiatan

perusahaan. Oleh sebab itu, audit operasional atas persediaan barang sangat

diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya selisih, kehilangan,

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa

prosedur telah dilakukan dengan baik sehingga kemudian dapat dibuatlah

suatu usulan perbaikan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka

penulis tertarik untuk memilih judul:

“HUBUNGAN AUDIT OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN

PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP PENINGKATAN

LABA PADA PT PUSRI (PERSERO) PALEMBANG BULAN MEI 2007”

1.2. Rumusan Masalah

Setiap perusahaan, termasuk PT Pupuk Sriwidjaja, dalam menjalankan

usahanya bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan seperti maksimalisasi

laba, mengembangkan perusahaan, maupun mempertahankan kelangsungan

hidupnya.

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengemukakan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

5

1. Apakah ada hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang

dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba pada PT.PUSRI

(PERSERO) PALEMBANG ?.

2. Apakah ada hubungan audit operasional secara parsial terhadap pningkatan

laba pada PT.Pusri (Persero) Palembang?

3. Apakah ada hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan secara

parsial terhadap peningkatan laba pada PT. Pusri (Persero) palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan audit operasional dan pengelolaan

persediaan barang dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba

di PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Diketahuinya hubungan audit operasional secara parsial terhadap

peningkatan laba pada PT.Pusri (Persero) Palembang

2. Diketahuinya hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan

pada PT. Pusri (Persero) Palembang

6

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi peneliti

untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan

membandingkannya dengan praktek yang terjadi dalam perusahaan.

2. Bagi PT. Pusri (Persero) Palembang

Dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak perusahaan

mengenai hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan

barang dagangan terhadap peningkatan laba perusahaan..

3. Bagi Universitas Kader Bangsa Palembang

Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai

konsep, prosedur dan teknik-teknik audit operasional dan

pengelolaan persediaan barang dagangan.

7

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Gambaran Umum Auditing

2.1.1. Pengertian Auditing

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, maka

berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi pengauditan yang diambil

dari beberapa sumber yaitu:

1. Menurut (Sukrisno Agoes , 2004), auditing adalah

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh

pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah

disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan

bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

2. Menurut (Arens dan Loebbecke, 2003), auditing sebagai:

“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang

informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang

dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat

menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh

seorang yang independen dan kompeten.”

7

8

3. Menurut (Mulyadi , 2002), auditing merupakan:

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti

secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan

dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria

yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada

pemakai yang berkepentingan.”

Menurut(Mulyadi, 2002), berdasarkan beberapa pengertian

auditing di atas maka audit mengandung unsur-unsur:

1. suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau

prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing

dilakukan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan,

terorganisasi dan bertujuan.

2. untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya

proses sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang

mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha

serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka

terhadap bukti-bukti tersebut.

3. pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya

pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan

hasil proses akuntansi.

9

4. menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti

mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan

bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat

kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan

dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.

5. kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang

dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil

akuntansi) dapat berupa:

a. peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif

b. anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen

c. prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di indonesia

6. Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan

secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report)

7. pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan

terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan,

misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor,

organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak

2.1.2. Jenis-Jenis Pengauditan

Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini

dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai

dengan adanya pengauditan tersebut.

10

Menurut (Sukrisno Agoes, 2004), ditinjau dari luasnya

pemeriksaan, maka audit dapat dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan

umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan

opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk

pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan

opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya

pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

Masih menurut sumber yang sama, menurut (Sukrisno Agoes ,

2004), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan

terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan

akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh

manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan

operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (Complience Audit), yaitu suatu pemeriksaan

yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati

peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik

11

yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern

perusahaan.

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang

dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup

laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang

bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang

telah ditentukan.

4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan

yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem

Elektronic Data Processing (EDP).

2.1.3. Standar Audit yang Berlaku Umum

Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam

menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 1 telah menetapkan

dan mengesahkan sepuluh standar auditing yang dibagi menjadi tiga

kelompok, yaitu:

a. Standar Umum, berfungsi untuk mengatur syarat-syarat diri auditor.

Standar umum terdiri dari:

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor

12

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh

auditor

3. Dalam pelaksanaan audit dan pelaporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan

seksama

b. Standar Pekerjaan lapangan, berfungsi untuk mengatur mutu

pelaksanaan auditing. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari:

1. pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan

sistem harus disupervisi dengan semestinya

2. pemahaman memadai atas Struktur Pengendalian Intern (SPI)

harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan

sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan

3. bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui

inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi

sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan

keuangan yang diaudit

c. Standar Pelaporan, berfungsi sebagai panduan bagi auditor dalam

mengkomunikasikan hasil audit melalui laporan audit kepada

pemakai informasi keuangan. Standar pelaporan terdiri dari:

13

1. laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan

telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku

Umum (PABU) di Indonesia

2. laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam

menyusun laporan keuangan periode berjalan dibandingkan

dengan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya

3. pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus

dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan

auditor

4. laporan auditor, harus memuat suatu pernyataan pendapat

mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi

bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat

secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus

memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang

dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul

oleh auditor

14

2.2. Struktur Pengendalian Intern

2.2.1. Pengertian Strukur Pengendalian Intern

(Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan

Publik dalam Standar Pekerjaan lapangan kedua,2001), menyebutkan

bahwa:

“Pemahaman memadai atas struktur pengendalian intern harus

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan

lingkup pengujian yang akan dilakukan.”

(Ikatan Akuntan Indonesia , 2001) mendefinisikan strukur

pengendalian intern sebagai:

Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan

personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

a. kehandalan pelaporan keuangan

b. efektivitas dan efisiensi operasi

c. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Menurut (Mulyadi, 2002), dari definisi struktur pengendalian

intern tersebut terdapat beberapa konsep berikut ini:

1. struktur pengendalian intern merupakan suatu proses untuk

mencapai tujuan tertentu. Struktur pengendalian intern merupakan

suatu rangkaian yang bersifat pervasive dan menjadi bagian yang

tidak terpisahkan.

15

2. struktur pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap

jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen

dan personil lain.

3. struktur pengendalian intern diharapkan mampu memberikan

keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris, entitas,

bukan keyakinan mutlak.

4. struktur pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang

saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

Struktur pengendalian intern memegang peranan penting dalam

organisasi perusahaan untuk dapat merencanakan, mengkoordinasikan

dan menguasai atau mengontrol berbagai aktivitas-aktivitas yang

dilaksanakan. Pengendalian intern mencakup kebijakan dan prosedur-

prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan

tertentu perusahaan. Konsep struktur pengendalian intern didasarkan

atas tanggung jawab manajemen dan jaminan yang memadai untuk

menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian intern dan

dikaitkan dengan manfaat dan biaya pengendalian.

2.2.2. Tujuan Struktur Pengendalian Intern

Berdasarkan definisi struktur pengendalian intern yang telah

diuraikan sebelumnya, maka menurut (Ikatan Akuntan Indonesia,(2001),

tujuan struktur pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan

memadai dalam mencapai tiga golongan tujuan, yaitu:

16

1. keandalan laporan keuangan

2. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3. efektivitas dan efisiensi operasi

2.3. Audit Operasional

2.3.1. Pengertian Audit Operasional

Banyak definisi dari audit operasional yang mencakup

penyebutan efficiency (pengeluaran yang minimum dari sumber daya),

effectiveness (pencapaian hasil yang diinginkan) dan economy (kinerja

dari suatu entitas). Dalam artikulasi yang berbeda, audit operasional

dikenal sebagai audit manajemen. Perbedaan antara kedua istilah

tersebut tidak jelas dan sering digunakan secara bergantian.

Menurut (Amin Wijaya Tunggal, 2001), ada beberapa definisi

audit operasional yang dikemukakan oleh para ahli auditing, antara lain:

1. (Dale L. Flesher dan Steward Siewert, 2001)

“An operational audit is an organized search for ways of improving

efficiency and effectiveness. It can be considered a form of

constructive critism.” (Audit operasional merupakan pencarian cara-

cara untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Audit operasional

dapat dipertimbangkan sebagai suatu bentuk kecaman yang

konstruktif).

17

2. (Casler dan Crochet, 1999)

“Operational auditing is a sistematic process of evaluating and

organization’s effectiveness, efficiency and economy of operation

under management’s control and reporting to appropriate person

the result of the evaluating along with recommendation for

improvement.” (Audit operasional adalah suatu proses yang

sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi dan

ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen dan

melaporkan kejadian kepada orang yang tepat hasil dari penilaian

bersama dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan).

3. (Leslie R. Howard, 2000)

“Management audit is an investigation of a business from the

highest level downword in order to ascertain whether sound

management prevals throughout, this facilitating in most effective

relationship with the outside world and the most efficient

organization and smooth running of internal organization”. (Audit

manajemen merupakan penyelidikan suatu usaha dari tingkat yang

tinggi ke bawah untuk meyakinkan bahwa manajemen yang sehat

berjalan sesuai dengan prosedur, dengan demikian memudahkan

hubungan yang paling efektif dengan dunia luar dan organisasi

lainnya).

18

4. (William P. Leonard , 2002)

“Management audit as a comprehensive and constructive

examinitation of an organizational structure of a company,

institution or branch of goverment or of any component there of ,

such as division or departement, and its plans and objectives, it

means of operations, and its use of human and physical fasilities.”

(Audit manajemen sebagai suatu pengujian yang menyeluruh dan

konstruktif dari struktur organisasi suatu perusahaan, lembaga atau

cabang dari pemerintah atau setiap komponen dari padanya, seperti

suatu divisi atau departemen, dan rencana dan tujuannya, alat

operasionalnya, dan utilisasi manusia dan fasilitas fisik).

(Amin Wijaya Tunggal, 2001) juga mendefinisikan berbagai tipe

dari auditing sebagai berikut :

1. Pemeriksaan manajemen (management auditing), dapat

didefinisikan sebagai penilaian sistem manajemen perusahaan

(auditee), apakah sistem tersebut berjalan secara efektif dan resiko

apa yang mungkin timbul apabila sistem tersebut telah beroperasi

secara efisien.

2. Pemeriksaan operasional (operational auditing), dapat didefinisikan

sebagai kerangka yang sama dengan pemeriksaan manajemen,

kecuali bahwa pemeriksaan operasional lebih berlaku terhadap

sistem opresai auditee daripada terhadap sistem operasi

19

manajemennya. Dengan demikian untuk unit operasional tertentu

seperti departemen pembelian, pemeriksaan manajemen akan

berfokus pada bagaimana sebaiknya unit tersebut dikelola,

sedangkan pemeriksaan operasional akan berfokus pada bagaimana

agar unit tersebut benar-benar beroperasi.

3. Pemeriksaan komprehensif (comprehensive auditing), merupakan

integrasi dari berbagi unsur manajemen operasional dan

pemeriksaan keuangan tradisional. Pemeriksaan komprehensif ini

mencakup penilaian manajemen auditee, operasi, pengendalian

finansial dan sistem akuntansi untuk menentukan apakah

pengendalian dan mekanisme akuntabilitas telah memadai dan dapat

dipertanggungjawabkan pada pemegang sahamnya.

Menurut ketetapan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan dalam Pedoman Pemeriksaan Operasional (1993), audit

operasional adalah:

“Audit yang sistematis terhadap program, kegiatan/aktivitas

organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan

menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan

secara ekonomis dan efisien, serta apakah tujuan program dan

kegiatan/aktivitas yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

20

Menurut (Mulyadi dan Kanaka Punadireja, 1998), pengertian

audit operasional adalah:

“Audit operasional merupakan suatu review secara sistematis mengenai

kegiatan organisasi atau bagian dari padanya dalam hubungannya

dengan tujuan tertentu”.

Sedangkan menurut (Arens dan Loebbecke, 2000), pengertian audit

operasional adalah:

“Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari

prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi

dan efektifitas.”

Menurut (Amin Wijaya Tunggal, 2001), meskipun terdapat

beberapa perbedaan dari definisi audit operasional seperti telah

dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa audit operasional

merupakan:

a. Proses yang sistematis

Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional juga

mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan

terorganisasi. Aspek ini mencakup perencanaan yang tepat,

mendapatkan dana secara objektif serta menilai bukti yang berkaitan

dengan aktivitas yang diaudit.

b. Menilai operasi organisasi

21

Penilaian operasi organisasi didasarkan pada suatu kriteria yang

ditetapkan atau yang disetujui. Dalam audit operasional, kriteria

sering dinyatakan dalam standar kinerja (performance standards)

yang ditetapkan oleh manajemen. Namun dalam beberapa hal,

standar-standar ini mungkin juga ditetapkan oleh industri. Kriteria

penilaian organisasi ini sering kali kurang jelas didefinisikan

dibandingkan kriteria yang digunakan dalam audit laporan

keuangan. Pemeriksaan operasional mengukur tingkat

korespondensi antara kinerja aktual dengan kriteria penilaian yang

telah ditetapkan.

c. Efektifitas, efisiensi dan ekonomi operasi

Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen

organisasi yang diaudit untuk dapat memperbaiki efektivitas,

efisiensi dan ekonomi operasi organisasinya. Ini berarti bahwa audit

operasional memfokuskan pada masa yang akan datang dan hal ini

berlawanan langsung dengan audit laporan keuangan yang

mempunyai fokus historis.

d. Melaporkan kepada orang yang tepat

Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen

atau individual yang meminta diadakannya audit, kecuali kalau

pelaksanaan audit tersebut diminta oleh pihak ketiga, dan

pembagian laporan dilakukan tetap dalam entitas bersangkutan.

22

Dalam kebanyakan hal, dewan komisaris atau panitia audit

menerima salinan laporan audit operasional.

e. Rekomendasi atau perbaikan

Tidak seperti audit laporan keuangan, suatu audit operasional tidak

berakhir samapai dengan pelaporan hasil temuan audit, melainkan

diperluas untuk dibuatkannya rekomendasi-rekomendasi yang

bertujuan untuk perbaikan manajemen organisasi yang diaudit.

2.3.2. Maksud dan Tujuan Audit Operasional

Audit operasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi

kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau

penyempurnaan dengan bertujuan untuk menghasilkan perbaikan atas

pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari objek yang diperiksa

dengan cara memberikan saran-saran tentang upaya-upaya yang dapat

ditempuh guna pendayagunaan sumber-sumber secara efisien, efektif

dan ekonomis. Dalam mengadakan pemeriksaan, titik berat perhatian

utama diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang diperkirakan dapat

diperbaiki di masa yang akan datang. Tujuan audit operasional tidak

hanya ingin mendorong dilakukannya tindakan perbaikan tetapi juga

untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelemahan

di masa yang akan datang.

Menurut (Amin Wijaya Tunggal, 2001), ada beberapa tujuan

dari audit operasional:

23

1. objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan

ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor dan untuk

menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan terjadi untuk

memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.

2. untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang

paling efisien.

3. mengusulkan pada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk

mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang

memiliki pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.

4. audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari

pengelolaan.

5. untuk membantu manajemen, audit atau operasi berhubungan

dengan fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar

pelayanan pada manajemen.

6. untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan

yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.

Sasaran audit operasional adalah kegiatan, aktivitas, program

atau bidang-bidang organisasi yang diketahui atau diidentifikasi

memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam hal efektifitas, efisiensi

dan ekonomisnya.

24

2.3.3. Tahap-Tahap Audit Operasional

Suatu audit operasional merupakan pekerjaan besar bagi

siapapun yang melaksanakannya. Auditor dalam melaksanakan

kegiatannya memerlukan kerangka tugas sebagai pedoman. Tanpa

adanya kerangka yang tersusun baik, auditor akan banyak menghadapi

kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, mengingat bahwa struktur

perusahaan maupun kegiatan sudah semakin maju dan rumit. Melalui

kerangka ini, auditor akan mempunyai rencana pemeriksaan yang dapat

dilakukan secara sistematis dan diharapkan akan mendapatkan hasil

yang memadai.

Menurut (Arens dan Loebbecke, 2000), ada tiga tahap yang

dilakukan dalam melakukan audit operasional yaitu:

1. perencanaan

perencanaan dalam audit operasional serupa dengan perencanaan

untuk audit atas laporan keuangan historis. Seperti dalam audit

laporan keuangan, auditor operasional harus menentukan lingkup

penugasan dan menyampaikan hal itu kepada unit organisasional,

juga perlu menentukan staff yang tepat dalam penugasan,

mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit

organisasional, memakai struktur pengendalian intern, serta

menentukan bahan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan.

Perbedaan utama antara perencanaan audit operasional dengan audit

25

laporan keuangan adalah sangat banyaknya keragaman dalam audit

operasional. Oleh karena keragamannya, seringkali sulit

menentukan tujuan khusus pada suatu audit operasional, sehingga

tujuannnya akan didasarkan pada kriteria yang dikembangkan untuk

penugasan.

2. pengumpulan dan evaluasi bahan bukti

dengan cara yang sama seperti pada audit keuangan, auditor

operasional harus mengumpulkan cukup bahan bukti yang

kompeten agar dapat menjadi dasar yang layak guna menarik suatu

kesimpulan mengenai tujuan yang sedang diuji.

3. Pelaporan dan tindak lanjut

dua perbedaan utama dalam laporan audit operasional dan keuangan

yang mempengaruhi laporan audit operasional. Pertama, dalam

audit operasional, laporan biasanya dikirim hanya untuk pihak

manajemen, dan satu salinan untuk unit yang diperiksa. Tidak

adanya pemakaian pihak ketiga, mengurangi pembakuan kata-kata

dalam laporan audit operasional. Kedua, keragaman audit

operasional memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk

menyajikan ruang lingkup audit, temuan-temuan dan rekomendasi-

rekomendasi. Hubungan kedua faktor ini mengakibatkan banyak

perbedaan dalam laporan audit operasional. Penulisan laporan

seringkali memakan banyak waktu agar temuan-temuan dan

26

rekomendasi disampaikan secara jelas. Tindak lanjut merupakan hal

yang biasa dalam audit operasional di saat rekomendasi-

rekomendasi disampaikan kepada manajemen, yang tujuannya

adalah untuk memastikan apakah perubahan-perubahan yang

direkomendasikan telah dilakukan dan jika tidak apakah alasannya.

2.4. Persediaan

2.4.1. Pengertian Persediaan

Persediaan adalah bagian utama dalam neraca dan seringkali

merupakan perkiraan yang nilainya cukup besar yang melibatkan modal

kerja yang besar.

Menurut (standar akuntansi keuangan, 1999) persediaan adalah

aktiva:

1. yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;

2. dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau

3. dalam bentuk bagan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan

dalam proses produksi atau pemberian jasa

Pengertian mengenai persediaan dalam hal ini adalah sebagai

suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan

maksud untuk dijual dalam suatu periode waktu tertentu atau persediaan

barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi,

27

ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam

suatu proses produksi.

Pada prinsipnya persediaan mempermudah atau memperlancar

kegiatan operasi perusahaan, yang harus dilakukan secara berturut-turut

untuk memproduksi barang-barang, serta selanjutnya menyampaikannya

kepada para pelanggan atau konsumen. Adapun alasan diperlukannya

persediaan oleh suatu perusahaan menurut Freddy Rangkuti (1996:2)

adalah:

1. dibutuhkannya waktu untuk menyelesaikan operasi produksi dan

untuk memindahkan produk dari suatu tingkat proses ke tingkat

proses lainnya yang disebut persediaan dalam proses dan

pemindahan

2. alasan organisasi, untuk memungkinkan suatu unit membuat jadwal

operasinya secara bebas tidak tergantung dari yang lainnya.

Sedangkan persediaan yang diadakan mulai dari bentuk bahan

mentah sampai barang jadi antara lain berguna untuk dapat:

1. menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-

bahan yang dibutuhkan perusahaan.

2. menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas atau

tidak baik sehingga harus dikembalikan.

3. mengantisipasi bahwa bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman

sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran.

28

4. mempertahankan aktivitas operasi perusahaan atau menjamin

kelancaran arus produksi

5. mencapai penggunaan mesin yang optimal

6. memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya

agar keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan

memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut

7. membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan

penggunaannya atau penjualannya.

2.4.2. Jenis-Jenis Persediaan

Menurut (Harnanto, 1994), bagi perusahaan dagang yang di

dalam usahanya adalah membeli dan menjual kembali barang-barang,

pada umumnya persediaan yang dimiliki adalah:

1. persediaan barang dagangan, untuk menyatakan barang-barang yang

dimiliki dengan tujuan akan dijual kembali di masa yang akan

datang. Barang-barang ini secara fisik tidak akan berubah sampai

barang tersebut dijual kembali.

2. lain-lain persediaan, seperti umumnya supplies kantor dan alat-alat

pembungkus dan lain sebagainya. Barang-barang ini biasanya akan

dipakai dalam jangka waktu relatif pendek dan akan dibebankan

sebagai biaya administratif dan umum atau biaya pemasaran.

Bagi perusahaan manufaktur yang di dalam usahanya mengubah

bentuk atau menambah nilai kegunaan barang, pada umumnya

29

mengklasifikasikan persediaan ke dalam berbagai kelompok sebagi

berikut:

1. persediaan bahan baku, untuk menyatakan barang-barang yang dibeli

atau diperoleh dari sumber-sumber alam yang dimiliki dengan tujuan

untuk diolah menjadi produk jadi. Dalam hal bahan baku yang

digunakan di dalam proses produksi berupa suku cadang dan harus

dibeli dari pihak lain, maka barang-barang demikian sering disebut

sebagai persediaan suku cadang.

2. persediaan produk dalam proses, meliputi barang-barang yang masih

dalam pengerjaan yang memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum

barang itu dijual. Produk dalam proses, pada umumnya dinilai

berdasarkan jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja

langsung dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau

terjadi sampai dengan tanggal tertentu.

3. persediaan produk jadi, meliputi semua barang yang diselesaikan

dari proses produksi dan siap untuk dijual. Seperti halnya produk

dalam proses, produk jadi pada umumnya dinilai sebesar jumlah

harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya

overhead pabrik yang diperlukan untuk menghasilkan produk

tersebut.

4. persediaan bahan penolong, meliputi semua barang-barang yang

dimiliki untuk keperluan produksi, akan tetapi tidak merupakan

30

bahan baku yang membentuk produk jadi, yang termasuk dalam

kelompok persediaan ini antara lain minyak pelumas untuk mesin-

mesin pabrik, lem, benang untuk menjilid dan buku-buku pada

perusahaan percetakan.

5. lain-lain persediaan, misalnya supplier kantor, alat-alat pembungkus

sperti halnya pada perusahaan dagang.

31

BAB III
KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konsep

Adapun faktor yang berhubungan dengan peningkatan laba adalah

audit operasional, pengelolaan persediaan barang dagangan dan piutang.

Namun tidak semua variabel diteliti dalam penelitian ini, dengan

pertimbangan kepentingan peneliti dilapangan, keterbatasan kemampuan dan

waktu peneliti. Peneliti hanya meneliti beberapa variabel saja yaitu audit

operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan, maka kerangka

konsep serta variabel dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan

sebagai berikut :

Variabel Independen Variabel dependen

Audit Operasional

Pengelolaan Persediaan Peningkatan Laba
Barang dagangan

Piutang

Keterangan:

: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

31

32

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Independen

3.2.1.1 Audit Operasional

1. Pengertian : Pemeriksaan untuk mengetahui tingkat

efisiensi sebuah kegiatan.
2. Cara Ukur : Wawancara
3. Alat Ukur : Kuesioner
4. Hasil Ukur : a. Pemeriksaan Operasional yang baik :

Pemeriksaan yang baik adalah

pemeriksaan yang dapat menemukan

pemborosan dalam suatu kegiatan.
b. Pemeriksaan Operasional yang tidak baik

Pemeriksaan yang tidak baik adalah

pemeriksaan yang tidak dapat menemukan

pemborosan dalam suatu kegiatan.

5. Skala Ukur : Ordinal

3.2.1.2 Pengelolaan persediaan barang dagangan

1. Pengertian : Menyediakan persediaan barang dagangan

33

dengan tepat waktu dan harga yang murah.
2. Cara Ukur : Wawancara
3. Alat Ukur : Kuesioner
4. Hasil Ukur : a. Pengelolaan persediaan yang baik :

Pengelolaan persediaan yang baik adalah

Menyediakan persediaan barang

dagangan dengan tepat waktu dan harga

yang murah
b. Pengelolaan persediaan yang tidak baik :

Pengelolaan persediaan yang tidak baik

adalah Menyediakan persediaan barang

dagangan dengan tidak tepat waktu dan

harga yang mahal.

5. Skala Ukur : Ordinal

3.2.2 Variabel dependen

3.2.2.1 Peningkatan laba

a. Pengertian : Jumlah laba yang bertambah dari tahun

sebelumnya.

34

b. Cara Ukur : Wawancara

c. Alat Ukur : Kuesioner

d. Hasil Ukur : 1. Terjadi peningkatan laba

Jika laba tahun yang bersangkutan lebih

besar dari tahun sebelumnya.
2. Tidak terjadi peningkatan laba

Jika laba tahun yang bersangkutan lebih

kecil atau sama dengan dari tahun

sebelumnya
e. Skala Ukur : Ordinal

3.3 Hipotesis

Hipotesis yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Ada hubungan Audit Operasional dan Pengelolaan Persediaan

Barang Dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba pada

PT.Pupuk Sriwijaya Palembang.

2. Ada hubungan Audit Operasional secara parsial terhadap

peningkatan laba pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang.

3. Ada hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan secara

parsial terhadap peningkatan laba pada PT. Pupuk Sriwijaya

Palembang

35

BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survey analitik menggunakan pendekatan

cross sectional dimana tentang variable independent dan dependen diambil

(diukur) dalam waktu bersamaan.

36

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian
4.3.1 Waktu Penelitian
Waktu penelitian pada bulan Mei 2007
4.2.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini pada PT. Pupuk Sriwijaya, Jl. Mayor Zen

Palembang.

4.3 Populasi dan Sampel

4.3.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh staf Akuntansi PT. Pupuk

Sriwijaya yang diperkirakan 40 orang.

4.3.2 Sampel

Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode random dimana

sampel diambil dari jumlah populasi yang diperlukan 20 orang

4.4 Teknik Pengumpulan Data 36
Pengumpulan data untuk penelitian ini dengan prosedur sebagai berikut :

4.4.1Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab

langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk

memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan

37

4.4.2Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan-

pengamatan secara langsung atau seksama pada pelaksanaan operasi

perusahaan atau instansi, sejalan dengan judul diatas agar mendapatkan

data yang objektif dan sistematis

4.4.3Library Research

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku,

referensi dan literature yang berhubungan dengan penyusunan laporan

akhir.

4.5 Pengumpulan Data dan Analisa Data

Pengolahan data secara manual dengan cara-cara sebagai berikut :

4.5.1Coding

Coding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban atau hasil yang ada

meurut macamnya ke bentuk yang lebih ringkas dengan menggunakan

kode-kode

4.5.2Editing (Pengeditan)

Editing adalah meneliti kembali apakah isian pada lembaran kuisioner

sudah cukup baik dan dapat diproses editing langsung dilakukan

ditempat data/lapangan sehingga jika terjadi kesalahan maka upaya

pembentulan data dapat segera dilaksanakan.

4.5.3Entry data (Pemasukan Data)

38

Data yang telah selesai dikoding dan diediting lalu dimasukan ke dalam

kartu tabulasi.

4.5.3Cleaning Data (Pembersihan Data)

Setelah pemakaian data selesai dan sudah benar-benar bebas dari

kesalahan selanjutnya adalah melakukan pengujian kebenaran data.

4.6 Analisa Data

1. Analisa Univariat

Dengan cara menggunakan Analisa data Univariat, guna mengetahui

hubungan Audit Operasional dan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan

dalam meningkatkan Laba pada PT. Pusri ( Persero) Palembang Bulan Mei

2007.

2. Analisa Bivariat.

Data hubungan antara Audit Operasional dan Pengelolaan Persediaan

Barang Dagangan dalam meningkatkan Laba pada PT. Pusri ( Persero)

Palembang Bulan Mei 2007 dengan menggunakan statistik Chi Square.

Dengan menggunakan rumus :

[ ( AD – BC) – n/2]²
n =
(A +B)(C + D)(A + C)(B + D)

Dimana :

X² = Nilai X² hitung

39

n = Jumlah Populasi

df = [baris - 1] [kolom - 1]

α =5%

BAB V
HASIL PENELITIAN

5.1. Sejarah Singkat PT PUSRI (Persero) Palembang

PT. Pupuk Sriwijaja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang didirikan

pada tanggal 24 Desember 1959, dengan Akte Notaris Eliza Pondang No.177

40

dengan status hukum Perseroan Terbatas (PT). PT. Pupuk Sriwijaja

dicantumkan keberadaannya pada lembar Berita Negara No.46 sebagai Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan utamanya adalah memproduksi

pupuk urea dengan pemegang saham tunggal yaitu Pemerintah Republik

Indonesia Pemegang sahamnya adalah Meteri Keuangan dan sebagai kuasa

hukum adalah Meteri Perindustrian.

PT. Pupuk Sriwijaja (Persero) sejak berdirinya telah mengalami

perubahan Badan Usaha sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1964 sejak bulan Mei

1964 berubah dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan

Negara (PN).

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1969 dengan Akte

Notaris Soeleman Arjasasmita pada bulan Januari 1976 dikembalikan

lagi menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Saat ini kantor pusat berlokasi di Palembang di lingkungan area pabrik

pupuk Pusri IB, Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV Keempat pabrik tersebut

40
pendiriannya dilakukan secara bertahap, yaitu :

1. Pada tahun 1963 didirikan pabrik pupuk urea pertama yaitu Pusri I

dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton per tahun.

2. Pada tahun 1974 didirikan pabrik urea kedua yaitu Pusri II dengan

kapasitas sebesar 380.000 ton per tahun, sejak tahun 1992

kapasitasnya bertambah menjadi 570.000 ton per tahun.

41

3. Pada tahun 1976 didirikan pabrik pupuk urea ketiga yaitu Pusri III

dengan kapasitas terpasang 570.000 ton per tahun.

4. Pada tahun 1977 didirikan pabrik pupuk urea keempat yaitu Pusri IV

dengan kapasitas 570.000 ton per tahun.

5. Pada tahun 1990 didirikan pabrik pupuk urea kelima yaitu Pusri IB

dengan kapasitas terpasang 570.000 ton per tahun sebagai pengganti

Pusri I karena usia teknisnya tidak memungkinkan dan secara efisien

sudah tidak layak untuk dipergunakan lagi, tetapi Pusri IB ini mulai

berproduksi tahun 1994.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan PT. PUSRI berkantor pusat

dan pusat produksi di Palembang adalah :

1. Faktor bahan dasar yang diperlukan dalam pembuatan pupuk urea

yang cukup banyak tersedia.

2. Faktor gas alam dimana untuk penyediaannya disanggupi PT. Stanvac

Indonesia dengan kontrak selama 20 tahun dan selanjutnya disediakan

oleh Pertamina.

3. faktor air sebagai bahan dan pendingin mesin yang tersedia yang

diperoleh dari sungai Musi, dimana lakoasi Pabrik PT. PUSRI berada

di tepi sungai Musi.

Disamping kantor pusat dan pabrik yang berlokasi di Palembang, PT.

Pupuk Sriwijaja juga memiliki Kantor-Kantor Pemasaran Wilayah (KPW) yang

tersebar di seluruh daerah tingkat II di Indonesia serta unit-unit pengantongan

42

Pupuk curah di Belawan, Cilacap, Semarang dan Meneng (Banyuwangi)

berikut kapal-kapal angkutan pupuk curah dan armada kereta apai untuk

mengangkut pupuk ke dalam kantong.

Akselerasi pembangunan di sektor agroindustri telah membuka peluang

besar bagi industri pupuk di Indonesia. Industri pupuk nasional hampir

dikatakan identik dengan Molding BUMN pupuk, dimana PT. PUSRI

merupakan BUMN dengan pemegang saham tunggal adalah pemerintah

Indonesia. Kemudian menyusul industri pupuk di tanah air antara lain pendirian

PT. Petrokimia Gresik dan PT. Kujang pada tahun 1975, PT. Pupuk Kaltim

tahun 1977, PT. Pupuk Iskandar Muda pada tahun 1982. berdasarkan Peraturan

Pemerintah (PP) No.28 tahun 1997 dan PP no.34 tahun 1998, industri pupuk di

tanah air menjadi satu keluarga (Holding Company) atau satu wadah persatuan

pupuk nasional guna menggalang persatuan diantara produsen-produsen pupuk

dengan ditunjukkannya PT. PUSRI sebagai induk perusahaan (Operating

Holding Company) dengan anak perusahaan yaitu industri pupuk di tanah air.

Sejalan dengan perkembangan industri pupuk di tanah air, pemerintah

Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah nomor 17 tanggal 24 Juni

1997 dan nomor 28 tanggal 07 Agustus 1997 dengan akta notaris Imas Fatimah,

SH nomor 47 tanggal 13 Agustus 1997 dan nomor 41 tanggal 14 Oktober 1997,

menetapkan seluruh saham Pemerintah pada Industri pupuk PT. Pupuk Kujang,

PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk, dan PT.

43

Petrokimia Gresk sejumlah Rp. 1.829.290.000.000,00 dialihkan

kepemilikannya kepada PT. PUSRI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tanggal 28 Februari

1998 menetapkan peralihan saham pemerintah sebesar Rp. 6.000.000.000,00 di

PT. Mega Eltra kepada PT. PUSRI dan selanjutnya Menteri Negara Penanaman

Modal dan Pembinaan BUMN dengan keputusan nomor Kep-26/M-

PM/BUMN/2000 tanggal 03 Juni 2000, menyetujui kapitalisasi laba ditahan PT.

Pupuk Kalimantan Timur Tbk. Sebesar Rp. 728.768.000.000,00 menjadi

tambahan modal disetor.

PT Pupuk Sriwijaya yang lebih dikenal dengan singkatan PT PUSRI

adalah salah satu perusahaan milik negara dengan tugas utama emproduksi

pupuk ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam mengembangkan usahanya, PT

PUSRI mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Adapun visi dan misi tersebut adalah:

Visi

“Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri pupuk, petrokimia dan jasa-

jasa teknik melalui maksimasi nilai untuk perusahaan dan kepuasaan

pelanggan“.

Misi

“Memproduksi dan memsarkan pupuk untuk Ketahanan Pangan Nasional

(Swasembada Pangan), produk-produk kimia dan jasa-jasa teknik di pasar

nasional dan global dengan memperhatikan aspek mutu secara menyeluruh”.

44

Sebagai BUMN, PT PUSRI mengemban nilai dalam rangka

pembangunan nasional yaitu :

1. Sebagai unit usaha (Economic Unit)

PT PUSRI harus mampu mengelola modal yang dipercayakan kepadanya

sehingga mendatangkan untung dan mampu membayar operasinya sendiri

dan mampu menghasilkan surplus dari perputaran modal tersebut.

2. Sebagai penggerak pembangunan (Agent of Development)

Sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan perekonomian

nasional seperti yang tertera dalam UUD 1945, GBHN telah secara jelas

dan tegas menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi termasuk industri

harus dihindarkan timbulnya “etatisme” dan sistem “free fight lineralism”,

maka dalam hubungan inilah PT. PUSRI diharapkan kontribusinya yaitu

sebagai penggerak pembangunan dalam perekonomian industri baik untuk

wilayah Sumatera Selatan maupun nasional antara lain dengan program

“Bapak Angkat”.

3. Sebagai Stabilator

Pengadaan pupuk adalah masalah yang tidak dapat dipisahkan dari masalah

stabilisasi pengadaan/penyediaan pangan nasional perusahaan mendapat

kepercayaan untuk ikut serta mengelola pengadaan pupuk nasional, buka

saja pupuk yang berasal dari produksi sendiri tetapi juga pupuk dari unit-

unit produksi lainnya serta dari impor dengan prinsip 6 tepat yaitu : tepat

jumlah, waktu, jenis, tempat, harga, dan pembayaran (PT. PUSRI ditunjuk

45

sebagai penyalur tunggal dalam pengadaan penyediaan serta penyaluran

pupuk untuk kebutuhan dalam negeri).

Adapun tujuan perusahaan adalah untuk turut melaksanakan dan

menunjang kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan

pembangunan pada umumnya, khususnya di bidang industri pupuk dan industri

kimia lainnya, disamping menyelenggarakan kegiatan distribusi dan

perdagangan baik dalam maupun di luar negeri yang berhubungan dengan

produk-produk tersebut diatas.

5.2. Analisis Data

5.2.1. Analisis Univariat

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi

dan persentase dari variabel independen (Audit Operasional dan

Pengelolaan Barang Dagangan) dengan variabel dependen ( Peningkatan

Laba ). Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 58

orang, data ini disajikan dalam bentuk tabel dan teks.

a. Audit Operasional

46

Pada penelitian ini audit operasional dikategorikan menjadi

dua yaitu cukup dan tidak cukup yang akan diuraikan pada tabel

dibawah ini.

Tabel 5.1
Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan audit operasional di
PT.Pusri Palembang Bulan Mei Tahun 2007

Audit Operasional Jumlah Presentase
Cukup 25 43,1
Tidak Cukup 33 56,9
Jumlah 58 100

Dari tebel 5.1 diatas dapat diketahui audit operasional

dengan mendapat audit operasional 43,1% dibandingkan tidak mendapat

kompensasi 56,9%.

b. Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan

Pada pengelolaan persediaan barang dagangan ini

pengelolaan persediaan barang dagangan dikategorikan dalam dua

kelompok yaitu baik dan tidak baik yang akan diuraikan pada tabel

dibawah ini.

Tabel 5.2
Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan pengelolaan persedian
barang dagangan di PT.Pusri Palembang Bulan Mei Tahun 2007

Pengelolaan Persedian Jumlah Presentase
Barang Dagangan
Baik 28 48,2
Tidak Baik 30 51,7
Jumlah 58 100

47

Dari tebel 5.2 diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan

persedian barang dagangan dengan pengelolaan persedian barang

dagangan baik 48,2% dibandingkan pengelolaan persedian barang

dagangan tidak baik 51,7%.

5.2.2. Analisis Bivariat

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara

variabel Independen (Audit Operasi dan Pengelolaan Persediaan Barang

Dagangan) dengan variabel dependen (Peningkatan Laba).

Penelitian ini menggunakan uji statistik Chi-square pada α=0,05

dan df=1 dengan batas kemaknaan X² tabel > 3,841 bila X² hitung > x²

tabel yang berarti ada hubungan yang bermakna (signifiken) dan apabila

X² hitung < dari X² tabel maka tidak ada hubungan yang bermakna.

a. Hubungan Audit Operasional dengan Peningkatan Laba

Audit operasional dengan kejadian peningkatan Laba dapat di

kategorikan menjadi dua kolompok yaitu cukup ( ) dan tidak cukup (

)dengan jumlah responden 58 orang dapat dilihat pada tabel 5.3

dibawah ini :

Tabel 5.3
Hubungan Antara Audit Operasional Dengan Peningkatan Laba PT.
Pusri Palembang Mei Tahun 2007

48

Peningkatan Laba
Variabel Terjadi Tidak Terjadi Jumlah
Audit Operasional Peningkatan Peningkatan Kemaknaan

n % n % N %
Cukup 19 76 6 24 25 100 X²=13,3
Kurang 8 24,2 25 75,8 33 100 Bermakna
Jumlah 27 31 58
Dari tabel 5.3 diatas dapat diketahui bahwa proporsi

karyawan yang mengalami peningkatan laba yang audit operasional

tinggi 76% dibandingkan dengan yang audit operasional rendah

24,2% yang mengalami kenaikan laba.

Dari hasil uji Chi-Square pada pada α=0,05 dan df=1 dimana

X² hitung = 35,9 lebih besar dari X² tabel = 3,841 ini berarti ada

hubungan yang bermakna antara audit operasional dengan

peningkatan laba.

b. Hubungan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan dengan

Peningkatan Laba

Pengelolaan persediaan barang dagangan dengan kejadian

Peningkatan Laba dapat di kategorikan menjadi dua kolompok yaitu

baik ( ) dan tidak baik ( ) dengan jumlah responden 58 orang dapat

dilihat pada tabel 5.4 dibawah ini:

Tabel 5.4
Hubungan Antara Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan Dengan
Peningkatan Laba PT. Pusri Palembang Mei Tahun 2007

49

Peningkatan Laba
Pengelolaan Peningkatan Peningkatan Kemaknaan
Persediaan
n % n % N %
Baik 21 75 7 25 28 100 X²=17,6
Tidak Baik 5 16,7 25 83,3 30 100 Bermakna
Jumlah 26 32 58
Dari tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa proporsi karyawan

yang mengalami peningkatan laba yang baik 75% dibandingkan

dengan yang ytidak baik 16,7% yang mengalami kenaikan laba.

Dari hasil uji Chi-Square pada pada α=0,05 dan df=1 dimana

X² hitung = 35,9 lebih besar dari X² tabel = 3,841 ini berarti ada

hubungan yang bermakna antara pengelolaan barang dagangan

dengan peningkatan laba.

BAB VI

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di PT Pusri Palembang bulan Mei – Juni tahun 2007,

sampel penelitian berjumlah 58 responden yaitu sebagian karyawan yang bekerja di

Di PT Pusri Palembang. Sampel ini menurut Arikunto (1998) jika populasi lebih dari

100 maka sampel diambil 10-15 % jika populasi kurang dari 100 maka seluruh

populasi dijadikan sampel.

50

Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dengan chek lists yang terdiri dari

analisis univariat dan analisis bivariat dilakukan uji statistik Chi-Square.

Pada penelitian yang dilakukan di PT. Pusri Palembang Bulan Mei – Juni

tahun 2006 peneliti hanya membahas variabel Biaya Operasional dan Pengelolaan

Persedian.

6.1. Biaya Operasional

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT Pusri Palembang bulan

Mei – Juni tahun 2007 didapatkan analisis univariat dari 58 responden. Dari

hasil analisis bivariat tidak terdapat hubungan yang bermakna antara Audit

operasional dengan Peningkatan laba dengan nilai X2

hitung =13.3 > X2 tabel = 3,481.

Dengan demikian hipotesa yang menyatakan bahwa ada hubungan

yang bermakna antara Audit Operasional dengan Peningkatan laba yang tepat

terbukti.

6.2. Pengelolaan Persediaan

Dari hasil penelitian dilakukan di PT. Pusri Palembang bulan Mei –

Juni tahun 2007 didapatkan analisis univariat dari 58 responden.

Dari hasil analisis bivariat terdapat hubungan yang bermakna antara

keturunan ibu dengan kejadian kehamilan kembar dengan nilai X2 hitung =

17,6> X2 tabel = 3,841.

Dengan demikian hipotesa yang menyatakan bahwa ada hubungan

antara Pengelolaan Persediaan dengan Peningkatan laba yang tepat terbukti.

51

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Karyawan yang mengatakan Audit Operasional cukup maka terjadi

peningkatan laba 76 % dan Audit Operasional cukup maka tidak terjadi

peningkatan laba 24 %.

52

2. Karyawan yang mengatakan Audit Operasional kurang maka terjadi

peningkatan laba 24,2% dan Audit Operasional kurang maka tidak terjadi

peningkatan laba 75,8%.

3. Karyawan yang mengatakan Pengelolaan Persediaan baik maka terjadi

peningkatan laba 75 % dan Pengelolaan Persediaan baik maka tidak terjadi

peningkatan laba 25%

4. Karyawan yang mengatakan Pengelolaan persediaan tidak baik maka terjadi

peningkatan laba 16,7% dan Pengelolaan persediaan tidak baik maka tidak

terjadi peningkatan laba 83,3%.

5. Adanya hubungan yang bermakna antara Audit Operasional dengan

Peningkatan laba di PT. Pusri Palembang tahun 2007 dengan X2 =13,3

6. Adanya hubungan yang bermakna antara Pengelolaan Persediaan dengan

Peningkatan laba di PT. Pusri Palembang tahun 2007 dengan X2 = 17,6

7.2. Saran

1. Bagi Pimpinan PT. Pusri

a. Agar melaksanakan Audit Operasional dengan lebih baik lagi untuk

meningkatan laba.

b. Agar mengelola persediaan dengan lebih baik untuk meningkatkan laba.

2. Bagi Peneliti

53

Pada penelitian yang akan datang agar dapat meneliti variabel-variabel

yang belum diteliti sesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diteliti.

Lampiran 1

CHEK LIST
HUBUNGAN AUDIT OPERASIONAL DAN PENELOLAHAN PERSEDIAAN
BARANG DAGANGAN TERHADAP PENINGKATAN LABA PADA PT
PUSRI PALEMBANG BULAN MEI TAHUN 2007

Pengelolaan
Audit Operasional Peningkatan Laba
Persediaan
No Nama
Tidak Tidak
Cukup Kurang Baik Meningkat
Baik Meningkat
1. Ainal Farhan

54

2. Yulita Sari
3. Meli Yanita T
4. Nur fitria
5. Dhana Rizka
6. Devi Noviani
7. M. Taupan
8. Abi Ubaid
9. Yuli
10. Susiana
11. Didi Setiawan
12. Permata Sari
13. Dini Wahyuni
14. Reksi Yulistha
15. Ayu Febriani
16. Puria Asih
17. Maria Fadillah
18. Vevy Karlina
19. Engga Kela
20. Evi Efriani
21. Dwi Puspita
22. Ria Oktarina
23. Dahniar
24. Ade Lia Sepriani
25. Arema Yuana
26. Fitria Yanti
27. Melati Desiria
28. Deci indrawati
29. Yeni Wahyuni
30. Eva Oktarina
31. Astri Ningrum
32. Muhammad
33. Farid
34. Aini Meilita
35. Wenti Aisyah
36. Raden Ayu
37. Sari
38. Rica Savitri
39. Tenni
40. Mira Febrianti
41. Nyayu Atika
42. Erlis Kristian
43. Wiwin
44. Ridha Ferlani
45. M. Rizky
46. Lina Yatina
47. Budi Nugroho
48. Rika Oktaria

55

49. Soni Oktopin
50. Puspita Sari
51. M. Idrus
52. Kartika Sari
53. R. Akmad
54. Anasiska
55. Dewi Puspita
56. Husna
57. Yudi
58. Santi Apriani
59. Karlina S.
60. Gustina
61. Elva asmanti
62. Rita
63. Heryanina
64. Anggra
65. Dona
66. Linda Marinda
67. Wenny
68. Arieo irawan
69. Febri
70. Achmad Padjri

56

Lampiran 2

Tabel 5.5
Hubungan Antara Audit Opersional Dengan Peningkatan Laba PT.
Pusri Palembang Mei Tahun 2007

Peningkatan Laba
Audit Operasional Peningkatan Peningkatan Kemaknaan

n % n % N %
Cukup 19 76 6 24 25 100 X²=13,3
Kurang 8 24,2 25 75,8 33 100 Bermakna
Jumlah 27 31 58

(AD – BC) – n/2 ²
X² = n
(A + B) (C + D) (A + C) (B + D)

(19.25 – 6.8) – 58/2 ²
X² = 58
(19 + 6) (8 + 25) (19 + 8) (6 + 25)

(475 – 48) – 29 ²
= 58
(25) (33) (27) (31)

(398) ²
= 58
690525

(158404)
= 58
690525

9187432
=
690525

= 13,3

57

Lampiran 3

Tabel 5.8
Hubungan Antara Pengelolaan barang dagangan Dengan
Peningkatan Laba PT. Pusri Palembang Mei Tahun 2007

Peningkatan Laba
Pengelolaan Peningkatan Peningkatan Kemaknaan
Persediaan
n % n % N %
Baik 21 75 7 25 28 100 X²=17,6
Tidak Baik 5 16,7 25 83,3 30 100 Bermakna
Jumlah 26 32 58

(AD – BC) – n/2 ²
X² = n
(A + B) (C + D) (A + C) (B + D)

(21.25 – 7.5) – 58/2 ²
X² = 58
(21 + 7) (5 + 25) (21 + 5) (7 + 25)

(525 – 35) – 29 ²
= 58
(28) (30) (26) (32)

(461) ²
= 58
698880

(212521)
= 58
698880

12326218
=
698880

= 17,6

58

3.1. Struktur Organisasi, Pembagian Fungsi dan Tanggung Jawab PT

PUSRI (Persero) Palembang

3.1.1. Struktur Organisasi

Sebagai komporat organisasi PT. PUSRI dipimpin oleh seorang

direktur utama bersama lima orang direktur lainnya yang diawasi oleh

Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham Organisasi PT.

PUSRI terdiri dari Direktorat Utama, Direktorat Produksi, Direktorat

Komersil, Direktorat Teknis dan Perekayasaan. Direktorat Keuangan,

dan Direktorat Litbang. Dibawah Direktorat dibentuk subdirektorat

pada unit penunjang (fungsional) dan kompartemen pada unit

operasional dengan tugas sebagai koordinator aktivitas kepala biro atau

kepala divisi.

Oleh karena itu dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi tahun

1994 tentang struktur organisasi PT. PUSRI Berdasarkan SK tersebut

yang disesuaikan dengan struktur BUMN di seluruh Indonesia. Struktur

organisasi dipimpin oleh Direksi dan diawasai oleh Dewan Komisaris

yang ditetapkan oleh Meteri Keuangan selaku pemegang saham

Struktur organisasi PT. PUSRI terbagi dalam enam direktorat, yaitu

direktorat utama, produksi, komersial, teknik dan perekayasaan,

keuangan, dan limbang yang masing-masing membawahi unit-unit atau

operasional, subdirektorat sebagai koordinator dan pengawasan

59

terhadap biro yang membawahi unit-unit pendukung operasional.

Hirarki jabatan tersebut adalah :

1. Tingkat Direksi

2. Tingkat Kepala Sub Direktorat

3. Tingkat Kepala Departemen (Kadep)

4. Tingkat Kepala Divisi (Kadiv)

5. Tingkat Kepala Dinas (Kadis)

6. Tingkat Kepala Bidang (Kabid)

7. Tingkat Kepala Urusan (Kaur)

8. Tingkat Staff

9. Tingkat Pelaksana

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi tahun 2002, nomor

SK/DIR/020/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Penyempurnaan

Organisasi PT. PUSRI, setelah dilakukan perubahan organisasi yang

mendasar sebagai tindak lanjut dari program Restrukturisasi Organisasi

dan SDM Dalam Surat Keputusan itu dilakukan perubahan organisasi

dan informasi tenaga kerja di beberapa tempat kerja dengan berprinsip

pada efisiensi penggunaan tenaga kerja organik dan penggunaan jasa

borongan kerja.

60

Adapun beberapa penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai

berikut.

1. Peran Sekretaris Perusahaan ditambah dengan masalah

hukum bisnis (menggabungkan Dinas Hukum) untuk

mendukung aspek compliance officer.

2. Perubahan tanggung jawab pemeliharaan tahunan pabrik

(turnaround pada fungsi Jasa Teknik (plan service) Dengan

demikian unit-unit perbengkelan telah dipindahkan dari

Departemen Pemeliharaan ke Departemen Jasa Teknik unit

Pemasaran Produk Samping dialihkan ke Unit Pemasaran

sebagai salah satu dicersifikasi pemasaran dan pemusatan

pemasaran ke satu tangan.

3. Fungsi Departemen Pelatihan dan SDM dan Departemen

Teknologi Informasi beralih ke Direktorat Litbang, dengan

demikian fungsi manajemen dipusatkan ke Dinas Sistem

Manajemen yang semula akan dilakukan oleh unit BP-PMT,

Sekretariat ISO dan juga pengelolaan Sistem dan Prosedur

serta untuk meningkatkan peran Teknik Informasi sebagai

supporting dalam perencanaan pengembangan dan

pengelolaan data untuk seluruh unit kerja.

4. Fungsi pengelolaan administrasi kesejahteraan karyawan

yang semula juga dilakukan oleh Yayasan Karyawan, Dana

61

Pensiun Karyawan dan Rumah Sakit dipusatkan ke

Departemen Ketenagakerjaan.

Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi dan

meningkatakan kinerja perusahaan untuk menghadapi persaingan yang

semakin ketat. Langkah yang dilakukan oleh PT. PUSRI adalah melalui

program assesment untuk mendapatkan karyawan dengan kualifikasi

kompetensi dan motivasi tinggi. Untuk keperluan tersebut perusahaan

menawarkan kepada karyawan untuk mengikuti Program Pensiun Dini :

(PADINI) atau Golden Shake Hand (GST). Dalam tahun 2001 realisasi

program PADINI sebanyak 1.079 orang dan PT. PUSRI menerima

sebanyak 200 orang karyawan tamatan SMU dan Diploma (D3) untuk

ditempatkan sebagai karyawan pabrik.

Dalam rangka memacu produktivitas karyawan PT. PUSRI

mengupayakan peningkatan kualitas SDM secara berkesinambungan

malalui program pendidikan dan pelatihan yang dirancang sistematis.

Program pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan sesuai dengan

kebutuhan dan disiplin dalam profesi masing-masing berupa pendidikan

dan pelatihan teknis dan umum.

Sebagai bagian dari hubungan industrial yang harmonis,

pembinaan SDM juga mencakup aspek kesejahteraan karyawan Dalam

hal ini perusahaan memberikan beberapa insentif pendapatan serta

menyediakan berbagai fasilitas kesejahteraan karyawan yang berupa

62

sarana kesehatan, rumah dinas, fasilitas rekreasi, olah raga, tempat

ibadah, serta pendidikan sekolah untuk anak atau keluarga serta

program pensiun

DIREKTORAT

DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
TEKNIK &
PRODUKSI KOMERSIL KEUANGAN LITBANG
PEREKAYASAAN

KOMPAREMEN KOMPAREMEN KOMPAREMEN KOMPAREMEN KOMPAREMEN
PRODUKSI NIAGA TEKNIK & JASA ADM & Keuangan LITBANG

Dep. Pengadaan Dep. Jasa Rancang
Dep. Operasil Dep. Keuangan Dep. Litbang
& Produksi Bangan
Dep. SAR Dep. Pekumpulan Dep. Pelatihan &
Dep. PKJ Dep. Akuntasi
& Wilayah I & Penggotongan Perkembang SDAN
Dep.Teknik Dep. SAR Dep. Jasa - jasa
Dep. Umum Dep.Perencanaan
Produksi & Wilayah III Teknik

Dep.Operasi III Dep. Pembangunan Dep. Teknalogi
Dep. Logistik
& Lingkungan Infarmasih
Dep.Pemeliharaan
Sumber: Humas PT PUSRI

3.1.2. Pembagian Fungsi dan Tanggung Jawab

Dilihat dari struktur organisasi dari PT. PUSRI Palembang dapat

disimpulkan bahwa struktur organisasi yang digunakan adalah struktur

organisasi fungsional, ciri-cirinya bahwa setiap manajer adalah seorang

ahli dan masing-masing atasan mempunyai bawahan Struktur organisasi

itu sangat cocok untuk organisasi produksi.

63

Secara singkat akan diuraikan tugas dari masing-masing

departemen :

1. Direktorat Utama

- Menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis

peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengkoordinasi, mengendalikan membina dan mengawasi

semua kegiatan perusahaan.

- Mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan industri terkait

baik pemerintah dan swasta.

- Membuat laporan kegiatan perusahaan secara berkala

2. Direktorat Produksi

- Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Direktur Utama

- Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberikan

petunjuk/pembinaan dalam pelaksanaan produksi yang terdiri

dari beberapa departemen antara lain:

a. Departemen Operasi I

b. Departemen PKL

c. Departemen Teknik Produksi

d. Departemen Operasi III

e. Departemen Pemeliharaan

64

3. Direktorat Komersil


ditetapkan Direktur Utama.

- Melindungi instansi pemerintah dan swasta dalam usaha

mendapatkan order.


petunjuk/pembinaan pada lingkungan komersal, yaitu :

a. Departemen Pengadaan dan Produksi

b. Departemen SAR Wilayah I

c. Departemen SAR Wilayah II

d. Departemen SAR Wilayah III

4. Direktorat Teknik dan Perekayasaan


ditetapkan Direktur Utama.


petunjuk/pembinaan pada bagian dalam lingkungan teknik dan

perekayasaan, yaitu :

a. Departemen Jasa Rancang Bangun

b. Departemen Perkapalan dan Pengantongan

c. Departemen Jasa-jasa Teknik

d. Departemen Logistik

65

5. Direktorat Keuangan


ditetapkan Direktur Utama


petunjuk dalam melaksanakan kegiatan pada bagian keuangan,

yaitu

a. Departemen Keuangan

b. Departemen Akuntansi

c. Departemen Umum

d. Departemen Pembinaan Lingkungan

Departemen Akuntansi Terdiri dari 2 bagian yaitu :

1). Dinas Akuntansi Biaya, terdiri dari

a. Bagian Akuntansi Biaya

- Menyelenggarakan seluruh kas akuntansi biaya

produksi

- Menyelenggarakan administrasi proyek

- Menyiapkan data untuk kebutuhan perhitungan

harga pupuk.

b. Bagian Akuntansi Persediaan

- Menyiapkan dan memperoses data persediaan pupuk

dan material pabrik pupuk, UPP, dan PKW menjadi

jurnal material

66

- Membukukan biaya distribusi sampai lini III lengkap

dengan adjustmentnya

- Mengecek kebenaran fisik dan administrasi barang

yang akan dimusnakan atau dilelang

- Memonitor pelaksanaan rekonsiliasi persediaan

pupuk dan material

2). Dinas Akuntansi Umum, terdiri dari :

- Menyelenggarakan kegiatan akuntansi umum

- Mengelola, memproses, menyusun dan menganalisa

laporan keuangan.

- Melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan

- Mengembangkan sistem dan prosedur akuntansi umum

serta laporan keuangan

6. Direktorat Litbang


ditetapkan Direktur Utama

- Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberi

petunjuk/pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan

dan pengembangan, yaitu :

a. Departemen Litbang

b. Departemen Pelatihan dan Pengembangan SDM

c. Departemen Perencanaan

67

d. Departemen Teknologi Informasi

3.2. Aktivitas Operasional PT PUSRI (Persero) Palembang

Untuk mencapai tujuan perusahaan, perseroan menjalankan usaha-usaha

sebagai berikut :

1. Produksi

Mengelola bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang

digunakan dalam pembuatan pupuk terutama pupuk urea dan bahan kimia

lainnya, serta megelola bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis

pupuk dan hasil barang kimia lainnya.

2. Perdagangan

Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan baik dalam maupun

luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut diatas dan

produk-produk lainnya serta kegiatan impor barang-barang yang antara lain

beberapa bahan baku, bahan penolong/pembantu, peralatan produksi dan

bahan kimia lainnya.

3. Pemberian Jasa

Melaksanakan studi penelitian dan pengembangan, design engineering,

pengantongan (bagging station), konstruksi manajemen, pengoperasian

pabrik, perbaikan/reparasi, pemeliharaan, latihan dan pendidikan, konsultasi

(kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknis lainnya, ekspedisi dan

pergudangan serta kegiatan lainnya.

68

4. Usaha Lainnya

Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan laut dan

angkutan lainnya, ekspedisi da pergudangan serta kegiatan lainnya yang

merupakan sarana dan perlengkapan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan

usaha tersebut.

Strategi PT. PUSRI dalam mengembangkan usahanya tersebut dapat

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1). Pengembangan Usaha Pokok

a. Evaluasi hasil optimalisasi pabrik (peningkatan kapasitas pabrik)

b. Pengkajian dan penggantian pabrik lama

2). Pengembangan Usaha Lain

a. Rancangan bangun dan perekayasaan

b. Plat service yang memberikan jasa pelayanan

c. Pelayanan kesehatan (rumah sakit)

d. Telah dilakukan pengkajian batubara sebagai bahan baku pengganti

Bidang usaha yang dilakukan oleh PT. PUSRI mencakup tigal hal yaitu:

1. Produksi

Secara nasional jumlah kapasitas terpasang produksi pupuk dan amoniak

sebesar.

- Urea : 6.322.000 ton/tahun

- SP-36 : 1.000.000 ton/tahun

- ZA : 660.000 ton/tahun

69

- Amoniak : 4.144.000 ton/tahun

Pupuk dan amoniak tersebut diproduksi dari pabrik pupuk dalam negeri

yang merupakan anak perusahaan PUSRI dan disamping itu memproduksi

juga beberapa produksi kimia yaitu :

1). PT. Pupuk Sriwijaya di Palembang Sumatera Selatan

2). PT.Petrokimia Gresik Jawa Timur

3). PT. Pupuk Kujang di Cikampek Jawa Barat

4). PT. Pupuk Kalimatan di Timur Bontang Kalimatan Timur

5). PT. Iskandar Muda di Lhokseumawe, Aceh

6). PT. Rekayasa Industri di Jakarta

7). PT. Mega Eltra di Jakarta

2. Distribusi dan Pemasaran

a. Penyaluran Pupuk

− Sejak tahun 1979 PT. PUSRI ditunjuk pemerintah sebagai

penanggung jawab pengadaan seluruh jenis pupuk bersubsidi, antara

lain urea, TSP, ZA, KCL dan KNO3. mulai dari lini 1 sampai

dengan lini IV untuk memenuhi progam intensifikasi pertanian.

− Terhitung tanggal 1 Desember 1988 pemerintah menghapuskan

subsidi pupuk dan membebaskan seluruh jenis pupuk dengan

demikian pupuk menjadi komoditi bebas untuk dipasarkan.

70

− Melalui SK Mendagri No.182/KP/VIII/1995 tanggal 26 Agustus

1995 pemerintah mengubah pola penyaluran pupuk di dalam negeri

yaitu menunjuk PT. PUSRI sebagai penanggung jawab pengadaan

dan penyaluran pupuk bersubsidi (urea) dan PT. Petrokimia Gresik

sebagai penanggung jawab dan penyaluran pupuk ISP dan ZA di

subsektor tanaman pangan.

− Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab penyediaan

dan penyaluran pupuk nasional. PT. PUSRI menggunakan sistem

distribusi yang dikenal dengan sebutan “Pipe Line Distribution

System”, yaitu sistem yang mengalir dari lini 1 (produsen) sampai

ke lini IV (tangan petani).

b. Sarana Distribusi dan Pemasaran

Sarana distribusi yang dimiliki oleh PT. PUSRI terdiri dari :

− Satu unit kapal motor amoniak dengan kapasitas 5.700 ton

− Tiga unit kapal motor curah dengan kapasitas 7.300 ton per kapal.

− Satu unit kapal motor curah dengan kapasitas 7.800 ton.

− Tiga unit kapal motor curah dengan kapasitas 8.000 ton per kapal.

− PT. PUSRI mengelola empat unit pengantongan pupuk (di Belawan,

Cilacap, Surabaya, dan Banyuwangi) dan satu unit UPP sewa di

semarang, dengan total kapasitas pengantongan sebesar 2.520.000

ton per tahun.

71

− Memiliki 595 buah gerbong kereta api, dengan kapasitas daya

angkutan 30 ton per gerbong.

− 109 unit gudang persediaan pupuk (GPP) dengan kapasitas 529.165

ton.

− 105 unit gudang sewa dengan kapasitas 330.385 ton

− 24 unit kantor Pemasaran Pusri Daerah (PPD)

− 176 unit motor Pemasaran PUSRI Kabupaten (PKK).

3. Rancang Bangun dan Perekayasaan

a. Lingkup layanannya adalah melakukan kegiatan EPC (Engmeering,

Procurement, and Construction) untuk pembangunan industri kimia,

minyak dan gas bumi, semen dan mineral, dan power plant,

mengerjakan jasa pemeliharaan pabrik dan perbaikan tahunan

(turnaround) dengan pabrikasi peralatan pabrik, Heat Exchanger

(HE),Pressure Vessel, Tangki, Mechanical Seals, Valves, dan

sebagainya.

b. Perusahaan industri yang telah menerima jasa teknik yaitu pabrik-pabrik

pupuk di dalam negeri, Pertamina, dan pabrik pupuk di luar negeri

seperti Bangladesh, Malaysia, Algeria, dan India.

c. Sarana bengkel jasa pemeliharaan dan pabrikase peralatan pabrik seperti

bengkel reparasi dan unit pabrikase. Disamping itu mampu

memproduksi bejana dan penukar gas tekanan menengah dan rendah,

72

roda gigi, rollers dan kontruksi baja, alat-alat berat dan alat-alat bantu

pemeliharaan pabrik serta peralatan inspeksi dan monitoring mesin

pabrik.

3.3. Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan PT PUSRI (Persero)

Palembang

Prosedur Penerimaan Pupuk Urea dari Tower Pabrik ke Gudang, yaitu:

1. Butiran pupuk urea (prill) yang telah selesai selesai diproduksi diserahkan

oleh Departemen Operasi ke Bagian Pengantongan Pupuk Urea (PPU).

Penyerahan urea ini dilakukan pada akhir jam shift kerja, yaitu pada pukul

07.00, 15.00 dan 23.00. Penyerahan ini dibuatkan berita acaranya (B.A.).

Berita acara per per shift dikumpulkan untuk membuat laporan harian

produksi urea. Laporan harian ini kemudian diinput ke dalam komputer. Hal

ini berguna untuk mengetahui berapa persediaan urea yang telah selesai

diproduksi.

2. Bagian Pengantongan Pupuk Urea (PPU) mengolah butiran pupuk urea

(prill) tersebut sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP). Ada yang dikantongi dan ada yang disimpan ke dalam gudang

dalam bentuk curah (in bulk).

3. Urea curah tersebut disimpan ke dalam gudang urea curah (in bulk storage),

penyimpanan ini dicatat oleh checker gudang ke dalam buku gudang. Setiap

73

akhir jam shift kerja ketiga, yaitu pukul 07.00, dibuat laporan penerimaan

urea curah per hari. Laporan ini kemudian diinput ke dalam komputer.

4. Jika tidak disimpan dalam bentuk curah, maka urea tersebut akan

dikantongi sesuai dengan jenisnya. Ada dua jenis urea kantong (in Bag),

yaitu urea bersubsidi dan urea non subsidi. Pengantongan urea ini dilakukan

dengan melihat ketersediaan kantong dan alas pallet.

5. Setelah selesai dikantongi, urea kantong tersebut langsung diserahkan ke

Bagian Ekspedisi dan Dermaga Khusus. Oleh bagian ini urea kantong

tersebut disimpan di gudang urea kantong (in bag storage). Serah terima ini

juga dibuatkan berita acara serah terimanya dan dicatat oleh checker

gudang.

6. Pada setiap akhir jam shift kerja ketiga, yaitu pukul 07.00, dibuat laporan

harian penerimaan urea kantong. Kemudian laporan ini diinput ke dalam

komputer untuk mengetahui berapa persediaan urea kantong pada saat

tertentu.

7. Urea tersebut disimpan berdasarkan jenisnya, yaitu bersubsidi dan non

subsidi.

Prosedur Pengeluaran Pupuk Urea dari Gudang ke Truk, yaitu:

1. Pemasaran Pusri Daerah (PPD) mengeluarkan memo dan Surat Pengantar

Angkutan Pupuk (SPAP)

74

2. Memo dan SPAP ini diserahkan kepada ekspeditur. Ekspeditur adalah

perusahaan ekspedisi yang bertugas membawa pupuk urea dari gudang

Kantor Pusat PT Pusri (Persero) ke gudang Pemasaran Pusri Daerah.

3. Ekspeditur membawa Memo dan SPAP ke Dinas Perbendaharaan PT Pusri

(Persero) di Kantor Pusat Palembang.

4. Setelah menerima memo dan SPAP, Dinas Perbendaharaan mengkonfirmasi

ke Pemasaran Pusri Daerah, kemudian Dinas Perbendaharaan membuat

Delivery Order.

5. SPAP dan Delivery Order diserahkan kembali ke Ekspeditur, sedangkan

memo disimpan oleh Dinas Perbendaharaan.

6. Ekspeditur membawa SPAP dan Delivery Order ke Bagian Eskpedisi yang

berlokasi di area Gudang Kantor Pusat PT Pusri (Persero) Palembang.

Sebelum memasuki area gudang, truk milik ekspeditur ditimbang terlebih

dahulu dalam keadaan kosong di jembatan timbang.

7. Bagian Ekspedisi kemudian membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk:

a. Koperasi Karyawan PT Pusri

Koperasi Karyawan PT Pusri adalah pihak ketiga yang terikat kontrak

dengan PT Pusri (Persero) untuk menyediakan tenaga kerja/buruh

angkut untuk mengangkut pupuk dari gudang ke truk

b. Surveyor/appraisal

Surveyor adalah pihak ketiga yang terikat kontrak dengan PT Pusri

untuk menilai pelaksanaan kegiatan pengangkutan pupuk dari gudang

75

ke truk, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak

merugikan pihak ekspeditur dan PT Pusri (Persero). Appraisal yang

terikat kontrak dengan PT Pusri (Persero) saat ini adalah PT

Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dan PT Proteknika.

c. Perusahaan Bongkar Muat

Perusahaan Bongkar Muat adalah pihak ketiga yang terikat kontrak

dengan PT Pusri (Persero) untuk menyediakan alat–alat bongkar muat

seperti Portal Scrapper, Bags Ship Loader, Quadran Loader, Forklift,

dan Loading Arm. Perusahaan Bongkar Muat yang terikat kontrak

dengan PT Pusri (Persero) saat ini adalah PT SAK.

d. Checker Gudang

Checker gudang adalah karyawan yang berugas mencatat keluar dan

masukknya pupuk urea dari dan keluar gudang. Checker gudang

berjumlah empat orang yang bertugas bergantian setiap shift kerja.

Setiap shift ada satu orang yang bertugas menjaga dan memonitor

persediaan pupuk urea di tiga buah gudang.

8. Setelah membuat SPK, pengeluaran urea dari gudang dilaksanakan. Setiap

urea yang keluar dicatat ke dalam time sheet dan tally sheet. Pengeluaran

urea ini juga dibuat berita acaranya.

9. Setelah selesai pemuatan urea ke truk, truk yang telah penuh menuju

timbangan untuk ditimbang kembali dalam keadaan berisi urea.

76

10. Jika truk yang ditimbang sesuai dengan seharusnya maka truk boleh keluar,

tetapi jika truk lebih berat dari seharusnya maka truk harus kembali ke

gudang untuk mengurangi berat urea yang dibawa.

11. Jika pengangkutan urea ke truk telah selesai, pihak surveyor (Sucofindo

atau Proteknika) akan mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa

pengangkutan urea telah berjalan sebagaimana mestinya.

Prosedur Pengeluaran Pupuk Urea ke Kapal Laut, yaitu:

1. Pemasaran Pusri Daerah (PPD) mengeluarkan memo dan Surat Perintah

Angkutan Pupuk yang ditujukan kepada Departemen Pemasaran Wilayah

(Sarwil) yang meminta pengiriman pupuk urea.

2. Berbeda dengan pengiriman melalui truk, kapal laut bisa mengangkut dua

jenis pupuk urea, yaitu pupuk urea kantong (in bag) dan pupuk urea curah

(in bulk).

3. Departemen Sarwil akan menyiapkan kapal laut untuk membawa urea dari

Gudang Kantor Pusat PT Pusri (Persero) ke Pemasaran Pusri Daerah yang

memesan urea.

4. Jika masih tersedia kapal laut milik PT Pusri (Persero) sendiri, maka kapal

tersebut akan dikirim ke Pelabuhan Kantor Pusat PT Pusri (Persero).

5. Jika tidak tersedia kapal laut milik sendiri, maka Departemen Sarwil akan

mencari kapal milik pihak ketiga untuk disewa. Pihak ketiga ini harus

memiliki agen di Palembang.

Hubungan audit operasional dan pengelolaan

Hubungan audit operasional dan pengelolaan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Hubungan audit operasional dan pengelolaan

Similar to Hubungan audit operasional dan pengelolaan (20)

More from yogieardhensa

More from yogieardhensa (20)

Hubungan audit operasional dan pengelolaan