Pemerataan Guru dan Program SM3T Pada Masyarakat Daerah Tertinggal, Studi Kasus Desa di Pegunungan Bintang Papua Nugini Tugas Mata Kuliah ISU-ISU TERKINI PENDIDIKAN FISIKA Dosen : Dr. Ir. Vina Serevina, MM

1. Heni Iswanti, S.Pd
3236159187
PASCASARJANA PENDIDIKAN FISIKA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016

2. KETIMPANGAN PENDIDIKAN
1. Mahalnya Biaya Pendidikan
Faktor ekonomi yang menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia
pendidikan dan yang hidup dibawah garis kemiskinan.
2. Fasilitas Pendidikan yang Kurang Memadai
Masih Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya sudah hampir rubuh, tidak
memiliki fasilitas penunjang seperti meja belajar, buku, perlengkapan teknologi, dan
alat-alat penunjang lainnya yang menyebabkan pendidikan tidak dapat berkembang
secara optimal.
3. Rendahnya Kesempatan Pemerataan Pendidikan
Pemerintah yang lebih menaruh perhatian pada pendidikan di perkotaan membuat
kualitas pendidikan di perkotaan dan di pedesaan menjadi tidak merata.
Sumber : Anonim. 2008. Kondisi Pemerataan Pendidikan.
Diakses 11 oktober 2016.

3. Indikator :
 Guru adalah profesi, guru profesional adalah guru yang memiliki dedikasi
tinggi dalam pendidikan, tanpa dedikasi tinggi maka proses belajar mengajar
akan kacau.
 Kondisi geografis menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadikan
sebagian daerah di Indonesia tertinggal oleh laju pembangunan dan belum
tersentuh pendidikan secara layak.
 Terjadinya ketimpangan kompetensi yang cukup mencolok pada guru di
daerah tertinggal. Banyak guru yang mengajar di sekolah-sekolah terpencil
dengan tidak terstruktur dan mengabaikan teori-teori pembelajaran efektif.
Tujuan :
 Pendidikan dapat menyentuh segala aspek dan dinamika pendidikan mampu
mengangkat kualitas pendidikan di daerah.
 Pendidikan di daerah mampu bersifat adil, partisipatif dan terintegrasi,
sehingga kesenjangan mutu yang ada saat ini dapat diatasi.
Sumber : Wirjomartono. 1995. ”Kebijakan Pemerataan Pendidikan: Masalah
dan Prospeknya”. Kajian Dikbud Nomor Perdana November
1995.

4.  Peran negara dalam dunia pendidikan didasarkan pada UUD 1945. Dalam UUD
1945 hasil amandemen pasal 31 ayat 1 sampai 4, yaitu :
1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.
3.Pemerintah wajib menguasahakan dan menyelanggarakan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 Penataan Pendidikan Menuju Otonomi Daerah dengan Cara :
1. Menata Profesionalisme Guru
2. Perbaikan Fasilitas Pendidikan
3. Membangun Siswa yang Berkualitas
Sumber : Chaqoqo. 2013. Peran Pemerintah dalam Dunia Pendidikan.

5. Program SM 3T (Sarjana Mendidik Daerah Tertinggal,
Terdepan, dan Terluar)
 “Maju Bersama mencerdaskan Indonesia”.
 Keberadaan SM3T dan Manfaatnya :
- Mirip KKN/KUNKERTA
- Beasiswa PPG
- Sertifikat PPG diprioritaskan untuk menjadi PNS dan bisa
langsung ikut sertifikasi guru setelah satu tahun mengajar.
Sumber : (http://risahpunyakreasi.blogspot.co.id)