Dokumen tersebut merangkum tentang hukum agraria di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum agraria adalah aturan yang mengatur tentang tanah. Hukum agraria Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang menyatukan hukum tanah nasional berdasarkan hukum adat. Dokumen tersebut juga menjelaskan lembaga-lembaga hukum agraria seperti pendaft

1. HUKUM AGRARIA
Oleh: DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn.
Oktober 2021

2. Pengertian Hukum Agraria Secara Umum
• HUKUM  Seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia.
• AGRARIA/AGGER (Belanda)  tanah, ladang, tanah pertanian dan segala yang
berkaitan dengan tanah
• Hukum Agraria yaitu keseluruhan aturan yang mengatur perilaku manusia tentang tanah.
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn 2

3. Dasar Hukum
• UUD 1945  Pasal 33 ayat 3 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
• Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 dan
• UU derivatifnya.
3
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

4. Pengertian Agraria
Dalam Arti Luas
• Yaitu Keseluruhan aturan yang mengtur
tentang hak-hak penguasaan bumi, air,
ruang angkasa, dan kekayaan yang
terkandung di dalamnya.
Dalam Arti Sempit
• Yaitu hanya meliputi permukaan bumi
yang disebut tanah.
• Hukum Agraria yang dipelajari dalam
Makul Hukum Agraria dalam arti sempit.
4
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

5. Hukum Tanah Nasional
Unifikasi Hukum Tanah Nasional
• Sejak dikeluarkannya UUPA No. 5 tahun
1960 terjadi unifikasi hukum tanah nasional
yang berdasarkan hukum adat yang
disaneering (saneer artinya dimurnikan dari
unsur-unsurnya yang tidak asli).
• Unifikasi dalam hukum tanah nasional
meliputi:
a. Lembaga pendaftaran tanah & hak-hak atas
tanah. Hak hak atas tanah adat maupun hak
barat dikonversi menjadi hak milik, hak guna
bangunan, hak guna usaha, hak pakai.
b. Lembaga penjamin atas tanah. Credit verband
adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak
berupa tanah beserta bangunan di atasnya) yang
diikat sebagai jaminan atas suatu hutang dan pada
masa sebelum UUPA diberlakukan sebagai
lembaga jaminan bagi penduduk pribumi.
Lembaga Hipotek merupakan hak kebendaan atas
benda-benda tidak bergerak (tanah beserta
bangunan di atasnya) yang diikat sebagai lembaga
jaminan bagi penduduk Eropa dan Timur Asing.
Unifikasi Lembaga Hak Tanggungan (diatur dalam
UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996)
5
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

6. Konsepsi Hukum Agraria Nasional
• Konsepsi Hukum Agraria
Nasional adalah konsepsi hukum
adat yang komunalistik religius,
yang memungkinkan
penguasaan tanah secara
individual dengan hak-hak atas
tanah yang bersifat pribadi,
sekaligus mengandung unsur
kebersamaan.
• Maksud dari konsep komunalistik religius dalam
hukum agraria nasional adalah tanah merupakan
karunia dari Tuhan Yang Maha Esa oleh
karenanya harus dikelola bersama-sama dengan
baik.
• UUPA mengakui adanya hak-hak ulayat
sepajang eksistensinya masih ada (Pasal 3
UUPA No. 5 tahun 1960) dan pelaksanaannya
tidak bertentangan dengan peraturan dan UU
yang lebih tinggi. Di daerah-daerah dimana hak
ulayat sudah tidak ada lagi maka hak ulayat tidak
akan dihidupkan lagi
6
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

7. Hubungan Fungsional Antara Hukum Adat dan Hukum
Tanah Nasional
Maksud dari hubungan fungsional ini adalah hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh
bahan-bahannya berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya untuk dirumuskan
menjadi norma –norma hukum yang tertulis
a. Konsepsi  komunalistik religius  penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah
 unsur-unsur kebersamaan
b. Asas-Asas 
• Asas religiusitas (Pasal 1 UUPA). asas kebangsaan (pasal 1, 2 dan 9 UUPA.
• Asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan sosial (Pasal 6, 7, 10, 11 dan 13)
• Asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana (Pasal 14 dan 15)
c. Lembaga-Lembaga Hukum  oleh karena dalam hukum tanah nasional.
Hukum adat merupakan sumber utama dalam hukum tanah nasional maka dimungkinkan untuk mencari
sumber-sumber lainnya.
7
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

8. Contoh Lembaga Jual Beli
Berasal dari hukum adat yang disaneer.
Jual beli adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran
harganya secara tunai sifatnya riil dan terang dan dilakukan dihadapan seorang Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PP 10/1961)
8
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

9. Lembaga Pendaftaran Tanah
Dalam hukum adat tidak dikenal adanya lembaga pendaftaran tanah. Hak-hak atas tanah
dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti pemilikan
tanahnya  pemindahan hak seperti jual beli, tukar menukar dan hibah selesai dilakukan
 akta PPAT  Pendaftaran di Kantor Pertanahan.
9
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

10. Lembaga Hak Tanggungan
Dalam Hukum Tanah Nasional dikenal Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas
tanah untuk perkreditan modern.
Ada 2 tahap dalam pembebanan hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah:
1. Tahap Pemberiannya: dilakukan dihadapan PPAT yang membuat aktanya sebagai
bukti pembuatan hukum tersebut.
2 Tahap Pendaftarannya: di kantor pertanahan. Tahap pendaftaran ini dilakukan dalam
rangka memenuhi syarat publisitas bagi sahnya lahirnya dan berlakunya hak jaminan
yang diberikan terhadap pihak ketiga. Hak tanggungan lahir pada saat dibukukannya
hak tanggungan tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan  diganti dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik
(HT El).
10
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

11. Sejak terbitnya UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka hak tanggungan menjadi
satu-satunya lembaga jaminan atas tanah.
Karakteristik Hak Tanggungan (HT):
1. HT Merupakan perjanjian accesoir : HT tidak akan lahir tanpa adanya perjanjian pokok
berupa perjanjian kredit
2. Kreditor pemegang HT mempunyai kedudukan istimewa dibanding kreditor lainnya
 Asas Droit de Preference, kreditor pemegang HT mempunyai hak mendahulu
daripada kreditor – kreditor lainnya.
 Asas Droit de Suite, HT tetap membebani obyek HT di tangan siapapun benda
tersebut berada. Hal ini berarti kreditor pemegang HT tetap berhat menjual lelang
benda tersebut,sekalipun sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain (Pasal 7
UUHT no 4 th 1996)
 Jaminan umum yang tertera pada pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
bahwa kedudukan istimewa yang terdapat dalam HT mengatasi kelemahan setiap
kreditor oleh pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena adanya
kedudukan mendahulu bagi kreditor pemegang HT
11
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

12. 2. Kreditor pemegang HT mempunyai kedudukan istimewa dibanding kreditor lainnya
 Kepailitan Pemberi Hak Tanggungan
Dalam Pasal 21 UUHT no 4 tahun 1996 bila pemberi HT dinyatakan pailit, kreditor
pemegang HT tetap berwenang melakukan segala hal yang diperolehnya menurut UUHT.
Hal ini berarti obyek HT tidak masuk dalam boedel kepailitan, sebelum kreditor
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda yang bersangkutan.
 Kemudahan dan Kepastian dalam Eksekusi
Bila debitor cidera janji tidak perlu ditempuh acara gugatan perdata biasa yang memakan
waktu dan biaya. “Parate Excecutive” yaitu kewenangan yang dimiliki oleh kreditur untuk
mengeksekusi obyek jaminan HT secara langsung melalui pelelangan umum (Pasal 6
UUHT no 4 tahun 1996) tanpa ada campur tangan pengadilan.
12
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

13. 3. Perlindungan yang seimbang antara kreditor pemegang HT dan debitor pemberi HT
 Pemberi Hak Tanggungan wajib dilakukan melalui Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 APHT harus didaftarkan untuk memenuhi Asas Publisitas.
 Di dalamnya memuat “Janji yang dilarang” dalam pemberian HT bahwa dalam
Pasal 12 UUHT nomor 4 tahun 1996 “dilarang pemberian HT disertai janji bahwa
apabila debitor cidera janji kreditor karena hukum akan menjadi pemilik obyek HT.
Bila ada janji yang demikian maka “batal demi hukum”.
13
Hukum Agraria– oleh Diah Trimurti Saleh,S.E.,S.H., M.Kn

14. Terima kasih!
Diskusi lebih lanjut :
diahkwee@gmail.com