1. MEMBERIKAN DASAR-DASARMEMBERIKAN DASAR-DASAR
PERPAJAKANPERPAJAKAN
YANG BERHUBUNGAN DNGYANG BERHUBUNGAN DNG
PENGENAAN PPh PASAL 23/26PENGENAAN PPh PASAL 23/26
SUBJEK - OBJEK PPh 23/26SUBJEK - OBJEK PPh 23/26
TARIF PPh 23/26TARIF PPh 23/26
CARA PENGHITUNGANCARA PENGHITUNGAN
CARA PENGISIAN FORMCARA PENGISIAN FORM
TENTANG
2. ASPEK PPh PASAL 23/26
DALAM KEGIATAN SEHARI-HARI
SUBJEK
SIAPA SAJA
YG DIWAJIBKAN
MEMUNGUT PAJAK
APA SAJA
YANG DIKENAKAN
PAJAK
BAGAIMANA SAYA
MENGHITUNG PJK
DAN TARIFNYA ?
KEWAJIBAN APA
YANG HARUS
SAYA PENUHI
OBYEK
DPP dan
TARIF
KEWAJIB-
AN
PPh 23/02PPh 23/02
3. PEMOTONGPEMOTONG
PPh PASAL 23/26PPh PASAL 23/26
• BADAN PEMERINTAH
• SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BENTUK USAHA TETAP
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA
• ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI
TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH KEPALA KPP
PERUSAHAAN BUMN/BUMD
TERMASUK SEBAGAI
SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
YANG WAJIB MEMOTONG PPH PASAL 23
PASAL 23 UU PPH
• BADAN PEMERINTAH
• SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BENTUK USAHA TETAP
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA
• ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI
TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH KEPALA KPP
PERUSAHAAN BUMN/BUMD
TERMASUK SEBAGAI
SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
YANG WAJIB MEMOTONG PPH PASAL 23
AYAT (3)AYAT (3)
AYAT (3)AYAT (3)
4. WP ORANG PRIBADI YGWP ORANG PRIBADI YG
OTOMATIS SEBAGAIOTOMATIS SEBAGAI
PEMOTONG PPh Psl 23/26PEMOTONG PPh Psl 23/26
D O K T E RD O K T E R
N O T A R I SN O T A R I S
A R S I T E KA R S I T E K
A K U N T A NA K U N T A N
P E N C A R AP E N C A R A
PPAT KECUALI CAMATPPAT KECUALI CAMAT
KONSULTANKONSULTAN
YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBASYG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
ORANG PRIBADIORANG PRIBADI YANGYANG
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUANMENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
TELAH TEDAFTAR SEBAGAI WPTELAH TEDAFTAR SEBAGAI WP
PPh 23/04PPh 23/04
5. MENDAFTARKAN DIRI KE KPP/KAPENPA
UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YANG
DIBUTUHKAN
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN
MELAPORKAN PPh YANG TERUTANG SETIAP
BULAN KE KPP/KAPENPA
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA
SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK
BAIK DIMINTA ATAUPUN TIDAK
MENGISI DAN MENANDATANGANI DAN
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PSL 23/26
KEWAJIBAN PEMOTONG
PPh PASAL 23/26
PPh 23/05PPh 23/05
6. PENGHASILAN BERUPA
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DGN
KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps.
21, KECUALI HADIAH UNDIAN
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN
DGN PENGGUNAAN HARTA, KECUALI SEWA
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN :
• JASA TEKNIK ; JASA MANAJEMEN ;
• JASA KONSULTAN; JASA LAIN SELAIN JASA YG
TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
TERMASUK BUNGA :
• PREMIUM
• DISKONTO
• IMBALAN SEHUB.
DENGAN JAMINAN
PENGEMBALIAN
UTANG
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH
KOPERASI
• DEVIDEN
• BUNGA,
• ROYALTI
OBJEKOBJEK
PPh PASAL 23PPh PASAL 23
PPh 23/06PPh 23/06
7. DIKECUALIKAN DARIDIKECUALIKAN DARI
PEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23
PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KPD BANK
SEWA YANG DIBAYARKAN/TERUTANG SEHUBUNGAN
DENGAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI
/FINANCIAL LEASING
DEVIDEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 4 (3) Huruf f, UU PPh
BUNGA OBLIGASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PSL 4 (3) Huruf j ( YG DITERIMA/DIPEROLEH PERSH
REKSADANA UNTUK 5 TH PERTAMA SEJAK PENDIRI-
IAN ATAU IJIN USAHA )
SHU KOPERASI YG DIBAYARKAN KPD ANGGOTANYA
BUNGA SIMPANAN YG TIDAK MELEBIHI
Rp 240.000,00 SETIAP BULAN YANG DIBAYAR-
KAN OLEH KOPERASI KPD ANGGOTANYA
BAGIAN LABA YG. DITERIMA ANGGOTA DARI PERSE-
ROAN KOMADITER YG. MODALNYA TIDAK TERBAGI
ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN
FIRMA, DAN KONGSI Psl. 4 (3) i)
PPh 23/07PPh 23/07
8. SAAT TERUTANGNYA
PPh Pasal 23/26
KAS
AKRUAL
VS
JIKA PEMBAYARAN MENDAHULUI PENCATATAN,
MAKA PAJAK TERHUTANG
PADA SAAT PEMBAYARAN
PEMBAYARAN
PENCATATAN
BIAYA
1
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SISTEM PEMBUKUAN
PPh 23/08PPh 23/08
9. DASAR PENGENAAN PAJAKDASAR PENGENAAN PAJAK
PPh PASAL 23/26PPh PASAL 23/26
TIDAK TERMASUK PPN/PPn BM
TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN
YANG BERSIFAT REIMBURSEMENT
KURS MENTERI KEUANGAN RI
MINGGUAN PADA SAAT
TERUTANG ATAU PEMBAYARAN
KHUSUS UNTUK OBJEK PASAL 26
AYAT 1 KECUALI DEVIDEN,
PAJAK YANG DITANGGUNG OLEH
PEMBERI HASIL HARUS MENAMBAH
DASAR PENGENAAN PAJAK
(GROSS UP)
PPh 23/09PPh 23/09
10. 1. DIVIDEN
2. BUNGA (PREMIUM,
DISKONTO, IMBALAN
KARENA JAMINAN
PENGEMBALIAN
HUTANG
3. ROYALTI
4. HADIAH/PENGHARGAAN
TARIF & PERHITUNGANTARIF & PERHITUNGAN
PPh PASAL 23PPh PASAL 23
1. SEWA (KECUALI SEWA
TANAH/BANGUNAN
2. PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA
BUNGA
SIMPANAN KOPERASI
IMBALAN SEHUBUNGAN
DENGAN JASA TEKNIK,
JASA MANAJEMEN, DAN
JASA LAINNYA SELAIN
YANG TELAH DIPOTONG
PPh PASAL 21
TDK FINAL
PENGH BRUTOPENGH BRUTO PENGH BRUTOPENGH NETO
KEP 96/PJ./2001
TDK FINAL
TDK FINALTDK FINAL
TDK FINALTDK FINALTDK FINALFINAL
15% 15%
DARI DARI
PPh 23/10PPh 23/10
11. DASAR PENGENAAN PAJAKDASAR PENGENAAN PAJAK
PPh PASAL 26PPh PASAL 26
1. DIVIDEN
2. BUNGA (PREMIUM,
DISKONTO, IMBALAN
KARENA JAMINAN
PENGEMBALIAN
HUTANG
3. ROYALTI
4. HADIAH/PENGHARGAAN
5. IMBALAN SEHUBUNGAN
DNG JASA,PEKERJAAN,
KEGIATAN
6. PENSIUN DAN PEMBA-
YARAN BERKALA LAIN
PREMI ASURANSI
ATAS BUT,
KECUALI PENGHASILAN
TERSEBUT DITANAMKAN
KEMBALI DI INDONESIA
PKP
MINUS
TAX
PENGH BRUTOPENGH BRUTO PENGH BRUTOPENGH NETO
20% 20%
DARI DARI
TDK FINALFINAL TDK FINALFINAL
PENGH BRUTOKECUALI ADA TAX TREATY
PPh 23/11PPh 23/11
12. MENETAPKAN
BESARNYA
PERKIRAAN
PENGHASILAN NETO
DAN JENIS
JASA-JASA LAIN
MENUNJUK
WP ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI
UNTUK MEMOTONG
PPh PASAL 23
PERKIRAAN PENGHASILAN NETOPERKIRAAN PENGHASILAN NETO
& PENUNJUKAN ORANG PRIBADI& PENUNJUKAN ORANG PRIBADI
SEBAGAI PEMOTONG PAJAKSEBAGAI PEMOTONG PAJAK
PPh PASAL 23PPh PASAL 23
DIREKTUR JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANGBERWENANG
PPh 23/12PPh 23/12
13. PENGERTIANPENGERTIAN
JASA PROFESIJASA PROFESI
INFORMASI KONSULTASI
PELAKSANAAN
AKTIVITAS
DILAKUKAN OLEH
TENAGA AHLI DLM PROFESI TERTENTU:
MELALUI PENDIDIKAN/UJIAN KHUSUS
• MEMILIKI KODE ETIK PROFESI
• MEMILIKI ORGANISASI PROFESI
• MISAL: Akuntan Publik, Dokter, Konsultan Hukum
INFORMASI KONSULTASI
PELAKSANAAN
AKTIVITAS
PPh 23/13PPh 23/13
14. PENGERTIAN
JASA TEKNIK
INFORMASI PETUNJUK PELATIHANINFORMASI PETUNJUK PELATIHAN
TIDAK MASUK DALAM MANAJEMEN
SURVEY/RISET, PENELITIAN,GAMBAR TEKNIKSURVEY/RISET, PENELITIAN,GAMBAR TEKNIK
PERHITUNGAN PRODUKSI, PENGALAMANPERHITUNGAN PRODUKSI, PENGALAMAN
DI BIDANG SDM, FINANCE , MARKETINGDI BIDANG SDM, FINANCE , MARKETING
PPh 23/14PPh 23/14
16. IKUT LANGSUNG
DALAM MANAJEMEN
BERBEDA DENGAN PENGERTIAN
JASA TEKNIK DI BIDANG MANAJEMEN.
JASA TEKNIK HANYA BERSIFAT
MEMBERI INFORMASI, PELATIHAN
DAN SEJENISNYA DALAM WAKTU
YANG LEBIH PENDEK, TANPA IKUT
MENJADI BAGIAN DARI MANAJEMEN.
CONTOH :
TIM PENYELAMATAN BANK OLEH BI
IKUT LANGSUNG
DALAM MANAJEMEN
PENGERTIANPENGERTIAN
JASA MANAJEMENJASA MANAJEMEN
PPh 23/16PPh 23/16
17. PENGERTIAN SEWAPENGERTIAN SEWA
TIDAK TERJADI PEMINDAHAN
KEPEMILIKAN
PIHAK LAIN TIDAK BISA
IKUT MEMAKAI/MENGGUNAKAN
FEE MENGGUNAKAN
SATUAN UNIT TERTENTU
CONTOH :
TAKSI.
* JIKA DI SEWA/CHARTER
TERUTANG PPh PASAL 23
* JIKA BERDASAR ARGO
TDK TERUTANG PPh
CONTOH :
TAKSI.
* JIKA DI SEWA/CHARTER
TERUTANG PPh PASAL 23
* JIKA BERDASAR ARGO
TDK TERUTANG PPh
PPh 23/17PPh 23/17
19. PENGERTIAN ATASPENGERTIAN ATAS
JASA REKRUTMEN DANJASA REKRUTMEN DAN
PENYEDIAAN TENAGA KERJAPENYEDIAAN TENAGA KERJA
PENGGUNA JASA MEMINTA
SPESIFIKASI
TERTENTU DAN PASTI
TIDAK BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA :
PENERIMA JASA - REKRUITMEN
PEMBERI JASA - PENY. T.K.
TERMASUK DALAM
KATEGORI JASA LAIN
PPh 23/19PPh 23/19
21. PENGENAAN PPh PASAL 23
ATAS JASA PEMELIHARAAN
INSTALASI
PEMELIHARAAN
PERBAIKAN
PENGENAAN PPh PASAL 23
ATAS JASA PEMELIHARAAN
INFORMASI
TRAINING
KONSULTASI
BUKAN OBYEKBUKAN OBYEK OBYEKOBYEK
KONTRAKKONTRAK
TERPISAHTERPISAH
INSTALASI
PEMELIHARAAN
PERBAIKAN
INFORMASI
TRAINING
KONSULTASI
PENGENAANPENGENAAN
PPh HANYAPPh HANYA
ATASATAS
OBYEKOBYEK
PENGENAANPENGENAAN
PPh ATASPPh ATAS
KESELURUHANKESELURUHAN
KONTRAKKONTRAK
KONTRAKKONTRAK
JADI SATUJADI SATU
PPh 23/21PPh 23/21
22. PENGENAAN PPh PASAL 23
ATAS JASA PEMELIHARAAN
PENGENAAN PPh PASAL 23
ATAS JASA INSTALASI
BUKAN OBYEKBUKAN OBYEK OBYEKOBYEK
BERSIFAT
PEMBELIAN
BERSIFAT
SEWA
LISTRIKLISTRIK
KOMPUTER/LANKOMPUTER/LAN
TELEPONTELEPON
AIRAIR
W.A.NW.A.N
KOMPUTERKOMPUTER
SATELITSATELIT
BERSIFAT
PEMBELIAN
BERSIFAT
SEWA
PPh 23/22PPh 23/22
23. PEMISAHAN JASA YANG TERUTANG
DAN TIDAK TERUTANG PAJAK
KLAUSUL REIMBURSEMENT O.P.E
TIDAK BERSIFAT LUMPSUM
(MEMENUHI KRITERIA REIMBURSEMENT)
PPh PASAl 23 DIPOTONG DARI
SETIAP PEMBAYARAN
(JANGAN MENGGUNAKAN KATA “DITANGGUNG”
KEJELASAN DASAR PENGENAAN PPN
(INCLUDE vs EXCLUDE)
KEWAJIBAN MENYERAHKAN BUKTI
BIAYA YANG ASLI
(MEMENUHI KRITERIA REIMBURSEMENT)
KLAUSUL PERPAJAKAN
DALAM PERJANJIAN DNG
WP DALAM NEGERI
PPh 23/23PPh 23/23
24. PPh PASAL 23
DITANGGUNG OLEH PEMBELI
ADA KLAUSUL
“PAJAK-PAJAK DITANGGUNG
PENERIMA JASA”
NILAI KONTRAK
NET OF TAX
PT GARUDA MEMINTA PT SOFTWARE U/
MENYEDIAKAN JASA TEKNIK
DENGAN FEE
SEBESAR Rp 100.000.000 NET OF TAX.
DALAM KONTRAK DISEBUTKAN BAHWA
1. FEE ADALAH Rp 100.000.000
2. PAJAK DITANGGUNG PT GARUDA
PT GARUDA HARUS MENYETOR PPh Psl 23 :
TIDAK DI-GROSS-UP
Rp 100.000.000 x 15% x 40% = Rp 6.000.000
PPh PASAL 23 TIDAK BOLEH
DIBIAYAKAN
ADA KLAUSUL
“PAJAK-PAJAK DITANGGUNG
PENERIMA JASA”
NILAI KONTRAK
NET OF TAX
PPh 23/24PPh 23/24
25. PPh PASAL 23
BOLEH DIBIAYAKAN
PPh PASAL 23
DIPOTONG OLEH PEMBELI
ADA KLAUSUL
“PEMBAYARAN AKAN DIPOTONG
PAJAK”
NILAI KONTRAK
JUMLAH SEBELUM PEMOTONGAN
PAJAK
GARUDA MEMINTA PPAK JASA
U. MENYEDIAKAN JASA PELATIHAN
DENGAN FEE SEBESAR Rp 100.000.000
NET OF TAX.
DALAM KONTRAK DISEBUTKAN
1. FEE ADALAH Rp 106.383.000
2. PAJAK PAJAK DIPOTONG GARUDA
GARUDA HARUS MENYETOR
PPh Psl 23 sebesar :
Rp 106.383.000 x 15% x 40% = Rp 6.383.000
ADA KLAUSUL
“PEMBAYARAN AKAN DIPOTONG
PAJAK”
NILAI KONTRAK
JUMLAH SEBELUM PEMOTONGAN
PAJAK
PPh PASAL 23
BOLEH DIBIAYAKAN
PPh 23/25PPh 23/25
26. BUKAN
BENTUK USAHA TETAP
TIDAK ADA PENUGASAN APAPUN
KEPADA ENTITAS WORLDWIDE
DI INDONESIA
KONTRAK LANGSUNG DNG WP LN
WP LN
KONTRAK
TIDAK MELEBIHI JANGKA WAKTU
TIME TEST
ENTITAS DI INDONESIA YG MERUPAKAN
BAGIAN DARI WP LN WORLDWIDE
TDK MENYEDIAKAN JASA YG SAMA
SELURUH ADMINISTRASI LANGSUNG
DENGAN WP LN (incl. KORESPONDENSI)
WP LN
KONTRAK
B UB U
TT
PPh 23/26PPh 23/26
27. PENGERTIAN
DOMISILI WP LUAR NEGERI
CONTOH :
PT SRIMULAT ENTERTAINMENT BER -
DOMISILI DI SOLO , INDONESIA.
KARENA PERMINTAAN SHOW DI LUAR
NEGERI CUKUP BANYAK, MAKA DIBUKA
CABANG DI OSLO, NORWEGIA.
DOMISILI PT SRIMULAT ENTERTAINMENT
ADALAH NEGARA INDONESIA
DOMISILI MENURUT
DOMISILI INDUKNYA
PPh 23/27PPh 23/27
28. PENGENAAN PPh Pasal 23
ATAS DEVIDEN
BELUM
Tbk
(Go Public)
SUDAH
Tbk
(Go Public)
TERHUTANG
SAAT PENENTUAN HAK
(RECORDING DATE)
TERHUTANG
SAAT DIUMUMKAN
RUPS
WP DN BADAN TIDAK TERUTANG PAJAK
PAJAK PENGHASILAN
BELUM
Tbk
(Go Public)
SUDAH
Tbk
(Go Public)
WP ORANG PRIBADI DN TARIF 15 %
WP LUAR NEGERI TERUTANG PAJAK 20 %
PPh 23 TIDAK BOLEH
DITANGGUNG PEMBERI DEVIDEN
TERHUTANG
SAAT PENENTUAN HAK
(RECORDING DATE)
TERHUTANG
SAAT DIUMUMKAN
RUPS
PPh 23/28PPh 23/28
29. SEWA DARI PENGHASILAN A/
PENGGUNAAN HARTA KHUSUS
KEND.ANGKUTAN DARAT
JASA TEHNIK & MANAJEMEN
SEWA DARI PENGHASILAN A/
PENGGUNAAN HARTA SELAIN
KEND.ANGKUTAN DARAT
JASA PROFESI, KONSULTAN,
AKUNTANSI & PEMBUKUAN,
PENILAI, AKTUARIS
JASA PERANCANG/DESIGN
(INTERIOR, PERTAMANAN,MESIN
& PERALATAN, ALAT TRANSPORT
/KENDARAAN, IKLAN/LOGO DAN
ALAT KEMASAN
SEWA DARI PENGHASILAN ATAS
PENGGUNAAN HARTA KHUSUS
KENDARAAN ANGKUTAN DARAT
JASA TEHNIK & MANAJEMEN
SEWA DARI PENGHASILAN ATAS
PENGGUNAAN HARTA SELAIN
KENDARAAN ANGKUTAN DARAT
JASA PROFESI, KONSULTAN,
AKUNTANSI & PEMBUKUAN,
PENILAI, AKTUARIS
JASA PERANCANG/DESIGN
(INTERIOR, PERTAMANAN,MESIN
& PERALATAN, ALAT TRANSPORT
/KENDARAAN, IKLAN/LOGO DAN
ALAT KEMASAN
TARIF PPh PASAL 23 ATASTARIF PPh PASAL 23 ATAS
JASA LAIN-LAINJASA LAIN-LAIN
TARIF PPh PASAL 23 ATASTARIF PPh PASAL 23 ATAS
JASA LAIN-LAINJASA LAIN-LAIN
JENIS JASA
PENGH
NETO
20 %
40 %
40 %
50 %
40 %
11
PENGH
NETO
20 %
40 %
40 %
50 %
40 %
JENIS JASA
11
PPh 23/29PPh 23/29
30. JENIS JASA
PENGH
NETO
PENGH
NETO
JENIS JASA
JASA INSTALASI/PEMASANGAN
(MESIN & PERALATAN, LISTRIK
TELEPON, AIR, GAS, TV KABEL
JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/
PEMELIHARAAN
(MESIN & PERALATAN, ALAT2
TRANSPORTASI/KEND, BANGUNAN
JASA PENGEBORAN (DRILLING)
DI BIDANG MIGAS, KECUALI
DILAKUKAN OLEH BUT
JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENERBANGAN & BANDAR
UDARA
40 %
40 %
40 %
40 %
22
JASA PENEBANGAN HUTAN,
TERMASUK LAND CLEARING 40 %
TARIF PPh PASAL 23 ATASTARIF PPh PASAL 23 ATAS
JASA LAIN-LAINJASA LAIN-LAIN
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
JASA INSTALASI/PEMASANGAN
(MESIN & PERALATAN, LISTRIK
TELEPON, AIR, GAS, TV KABEL
JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/
PEMELIHARAAN
(MESIN & PERALATAN, ALAT2
TRANSPORTASI/KEND, BANG.
JASA PENGEBORAN (DRILLING)
DI BIDANG MIGAS, KECUALI
DILAKUKAN OLEH BUT
JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENERBANGAN & BANDAR
UDARA
JASA PENEBANGAN HUTAN,
TERMASUK LAND CLEARING
PPh 23/30PPh 23/30
31. JENIS JASA
PENGH
NETO
PENGH
NETO
JENIS JASA
JASA PENGELOLAAN/PEMBUANG
AN LIMBAH 40 %
TARIF PPh PASAL 23 ATASTARIF PPh PASAL 23 ATAS
JASA LAIN-LAINJASA LAIN-LAIN
33
JASA MAKLON 40 %
JASA REKRUITMEN/PENYEDIAN
TENAGA KERJA 40 %
JASA PERANTARA 40 %
JASA DI BIDANG SURAT-SURAT
BERHARGA 40 %
JASA KUSTODIAN/PENYIMPANAN
/PENITIPAN, TIDAK TERMASUK
SEWA GUDANG YANG SUDAH
TERKENA PPh FINAL
40 %
JASA TELEKOMUNIKASI YANG
BUKAN UNTUK UMUM 40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
JASA PENGELOLAAN/PEMBUANG
AN LIMBAH
JASA MAKLON
JASA REKRUITMEN/PENYEDIAN
TENAGA KERJA
JASA PERANTARA
JASA DI BIDANG SURAT-SURAT
BERHARGA
JASA KUSTODIAN/PENYIMPANAN
/PENITIPAN, TIDAK TERMASUK
SEWA GUDANG YANG SUDAH
TERKENA PPh FINAL
JASA TELEKOMUNIKASI YANG
BUKAN UNTUK UMUM
32. 44
JASA PENGISIAN SULIH SUARA
(DUBBING) &/ MIXING FILM 40 %
JASA PEMANFAATAN INFORMASI
DI BIDANGTEHNOLOGI
TERMASUK JASA INTERNET
40 %
JASA SEHUBUNGAN DENGAN
SOFWARE KOMPUTER,
TERMASUK PERAWATAN, PEME-
LIHARAAN & PERBAIKAN
40 %
JASA PEMBASMIAN HAMA &
JASA KEBERSIHAN 10 %
JASA CATERING 10 %
JASA SELAIN JASA2 DIATAS YG
PEMBAYARANNYA DIBEBANKAN
PADA APBN/APBD
10 %
JENIS JASA
PENGH
NETO
PENGH
NETO
JENIS JASA
40 %
40 %
40 %
10 %
10 %
10 %
JASA PENGISIAN SULIH SUARA
(DUBBING) &/ MIXING FILM
JASA PEMANFAATAN INFORMASI
DI BIDANGTEHNOLOGI
TERMASUK JASA INTERNET
JASA SEHUBUNGAN DENGAN
SOFWARE KOMPUTER,
TERMASUK PERAWATAN, PEME-
LIHARAAN & PERBAIKAN
JASA PEMBASMIAN HAMA &
JASA KEBERSIHAN
JASA CATERING
JASA SELAIN JASA2 DIATAS YG
PEMBAYARANNYA DIBEBANKAN
PADA APBN/APBD
TARIF PPh PASAL 23 ATASTARIF PPh PASAL 23 ATAS
JASA LAIN-LAINJASA LAIN-LAIN
33. PPh FINAL
PPh Psl. 4 (2) UU PPh
MENGATUR PEMOTONGAN PAJAK ATAS
1. BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN LAIN
2. PENGH. DARI TRANSAKSI SAHAM DAN
SEKURITAS LAINNYA DI BURSA EFEK
3. PENGH. DARI PENGALIHAN HARTA
BERUPA TANAH DAN ATAU BANGUNAN
4. PENGHASILAN TERTENTU LAINNYA.
PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
PPh 23/33PPh 23/33
34. PP 131 Th. 2000
Bunga Deposito,
Bunga Tabungan, dan
Diskonto Sertifikat BI
TERMASUK BUNGA DARI DEPOSITO/
TABUNGAN YANG DITEMPATKAN DI
LUAR NEGERI MELALUI BANK YANG
DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN
DI INDONESIA
ATAU CABANG BANK LUAR NEGERI
DI INDONESIA.
MENGATUR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
BERUPA BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN
DIKENAKAN PPh FINALDIKENAKAN PPh FINAL
25% DARI JUMLAH BRUTO25% DARI JUMLAH BRUTO
11
PPh 23/34PPh 23/34
35. PP 131 Th. 2000
YANG DIKECUALIKAN DARI
PEMOTONGAN INI ATAS:
DEPOSITO, TABUNGAN, SERTIFIKAT BI
TIDAK MELEBIHI RP. 7.500.000,- DAN
TIDAK DIPECAH-PECAH
• DITERIMA OLEH BANK
• DANA PENSIUN YANG DANANYA
BERSUMBER DARI PENDAPATAN
• BUNGA TABUNGAN PADA
BANK PEMERINTAH DALAM RANGKA
PEMILIKAN RSS DAN RSSS
Rp. 1 M
= 1M/ 7,5 Jt.
= …..Bank ?
22
PPh 23/35PPh 23/35
36. DIPUNGUT PPh FINAL 4% X BRUTODIPUNGUT PPh FINAL 4% X BRUTO
ATAS PENGHASILAN BERUPA
HADIAH UNDIAN DENGAN NAMA DAN
DALAM BENTUK APAPUN YANG
DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK
(DALAM/LUAR NEGERI)
PP 132 Th. 2000PP 132 Th. 2000
MENGATUR PENGENAAN PAJAK
ATAS HADIAH UNDIAN
OLEH PENYELENGGARA UNDIANOLEH PENYELENGGARA UNDIAN
DIPUNGUT PPh FINAL 4% X BRUTODIPUNGUT PPh FINAL 4% X BRUTO
PPh 23/36PPh 23/36
37. 10% DARI BRUTO
YG. DITERIMA OLEH
WPDN ORG. PRIBADI
6 % DARI BRUTO
YG. DITERIMA OLEH
WPDN BADAN
PP 29 Th. 1996PP 29 Th. 1996
MENGATUR PENGENAAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN SEWA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
SEWA ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BERUPA:
TANAH, RUMAH, RUMAH SUSUN, APARTEMEN,
KONDOMINIUM, GEDUNG KANTOR, RUMAH KANTOR,
TOKO, RUMAH TOKO, GUDANG DAN INDUSTRI.
DIPOTONG PPH BERSIFAT FINAL
10% DARI BRUTO
YG. DITERIMA OLEH
WPDN ORG. PRIBADI
6 % DARI BRUTO
YG. DITERIMA OLEH
WPDN BADAN
DIPOTONG PPH BERSIFAT FINAL
PPh 23/37PPh 23/37
38. PP 140 Th. 2000PP 140 Th. 2000
MENGATUR PENGENAAN PAJAK
ATAS PENGHASILAN DARI
USAHA JASA KONSTRUKSI
PENGUSAHA JASA KONSTRUKSI
WPDN & BUT
JIKA MEMILIKI SERTIFIKAT
SBG. PENGUSAHA KECIL &
NILAI PENGADAAN TIDAK LEBIH
Rp. 1 MILYAR
DIPOTONG PPH PASAL 23
(LIHAT KEP 96/PJ.2001)
DIKENAKAN PPH FINAL
MELALUI PEMOTONGAN
ATAU PENYETORAN SENDIRI
PPh 23/38PPh 23/38
39. TARIF PPh Psl 23TARIF PPh Psl 23
USAHA JS. KONSTRUKSIUSAHA JS. KONSTRUKSI
SAMPAI DENGAN
Rp 25 JUTA
5%
10%
DI ATAS Rp 25 JUTA
SAMPAI DENGAN
Rp 50 JUTA
DI ATAS Rp 50 JUTA
SAMPAI DENGAN
Rp 100 JUTA
15%
PERENCANAAN
KONSTRUKSI
PENGAWASAN
KONSTRUKSI
PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
4 %
4 %
2 %
PPh 23/39PPh 23/39
41. TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 21/26
DGN SSP KE :
- BANK PERSEPSI, ATAU
- KANTOR POS GIRO
PALING LAMBAT
TGL 10 BLN
BERIKUTNYA
BILA JATUH PD HARI LIBUR
PENYETORAN PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
PENYETORAN
PPh 23/41PPh 23/41
42. TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 23/26 MASA
PALING LAMBAT
TGL 20 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
PD HARI KERJA
SEBELUMNYA
DGN SPT MASA
PPh Psl 23/26
KE KPP/KAPENPA
PELAPORAN
APABILA ADA
PEMOTONGAN
DILAMPIRI BUKTI
PEMOTONGAN &
DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
DILAMPIRI BUKTI
PEMOTONGAN &
DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PPh 23/42PPh 23/42
43. TIDAK/TERLAMBAT MELAPOR
SPT PPh MASA DENDA Rp 50.000,-
TERLAMBAT MEMBAYAR
PPh 21/26 BUNGA 2% PER BULAN
TIDAK/KURANG DIPOTONG, TIDAK/
/KURANG DIPUNGUT TIDAK/
KURANG DISETOR DENDA 100%
TIDAK/TERLAMBAT MELAPOR
SPT PPh MASA DENDA Rp 50.000,-
TERLAMBAT MEMBAYAR
PPh 23/26 BUNGA 2% PER BULAN
TIDAK/KURANG DIPOTONG, TIDAK/
/KURANG DIPUNGUT TIDAK/
KURANG DISETOR DENDA 100%
PPh 23/43PPh 23/43