Buku Pertanian Dunia 2020 (Syahyuti dkk IPB Press 2021)

Penerbit IPB Press
Jalan Taman Kencana No. 3,
Kota Bogor - Indonesia
C.01/05.2021
Pengantar:
Prof. Dr. Bustanul Arifin

Judul Buku:
Pertanian Dunia 2020
Editor:
Syahyuti
Penyunting Bahasa:
Dwi M Nastiti
Desain Sampul & Penata Isi:
Alfyandi
Jumlah Halaman:
256 + 20 halaman romawi
Edisi/Cetakan:
Cetakan 1, Mei 2021
PT Penerbit IPB Press
Anggota IKAPI
Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: penerbit.ipbpress@gmail.com
www.ipbpress.com
ISBN: 978-623-256-634-7
Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia
Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan
© 2021, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR
Pertanian Dunia Menghadapi
Turbulensi Baru
Bustanul Arifin
Alhamdulillah, saya mendapatkan kehormatan yang tiada tara, setelah diberi
kesempatan membaca paling awal draf buku “Pertanian Dunia 2020” yang ditulis
sekumpulan peneliti hebat di Badan Litbang Pertanian dan menuliskan Kata
Pengantar ini. Penulis atau kontributor pada buku ini merupakan kombinasi
peneliti senior dan peneliti muda, dengan median umur sekitar peneliti madya-
senior. Para penulis sangat menyadari bahwa Pandemi Covid-19 telah berdampak
dahsyat bagi pertanian dunia, tentunya termasuk Indonesia. Sampai dengan tenggat
waktu para kontributor menyelesaikan naskahnya, dampak Pandemi Covid-19 bagi
sektor pertanian dan perekonomian tampak belum selesai. Bahkan turbulensi baru
masih sedang berlangsung, dan boleh jadi lebih dahsyat dari yang diperkirakan
banyak analis.
Turbulensi Baru Pertanian Global
Pada masa awal Pandemi Covid-19 di bulan Maret 2021, para analis telah dengan
serius mendiskusikan dan mengantisipasi ancaman krisis pangan dan dampak buruk
lainnya. Organisasi Pangan dan Pertaian Dunia (FAO) memberikan peringatan
krisis pangan global, bukan karena lonjakan harga pangan yang tajam, tetapi karena
menurunnya akses pangan masyarakat. Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan
Internasional (IFPRI) memprediksi bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan
kontraksi pertumbuhan global 5 persen. Resesi ekonomi global menyebabkan
sekitar 500 juta orang di dunia jatuh miskin karena mereka tiba-tiba tidak memiliki
penghasilan memadai untuk membeli pangan untuk kehidupan sehari-hari.

vi Kata Pengantar
Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyampaikan suatu policy brief pada Juni 2020
bahwaPandemiCovid-19adalahkrisiskesehatandankemanusiaanyangmengancam
ketahanan pangan dan gizi jutaan penduduk dunia. Sebelum Pandemi Covid-19,
ratusan juta orang telah menderita kelaparan dan kekuarangan gizi (malnutrisi).
Jika tidak ada aksi konkrit dari bangsa-bangsa di dunia, maka darurat pangan
global itu dapat menjadi kenyataan. Dampak yang lebih buruk dari krisis kesehatan
dan kemanusiaan ini dikhawatirkan belum akan mampu dipulihkan dalam waktu
setengah abad sekalipun. Turbulensi baru skala global ini akan dapat ditanggulangi,
jika kedalaman pemahaman terhadap dimensi pangan dan pertanian, keluasan
cara pandang dan kelapangan dada untuk menerima beberapa gagasan segar dan
inovatif, serta keterbukaan pola pikir dapat diwujudkan dalam perubahan kebijakan
dan adaptasi strategi baru dalam implementasi kebijakan dan pendampingan para
petani dan masyarakat banyak.
Pada saat Kata Pengantar ini ditulis, FAO merilis Indeks Harga Pangan yang semakin
menggambarkan turbulensi atau ancaman krisis pangan baru tersebut. Pada Maret
2021, harga pangan global naik beruntun selama 10 bulan terakhir, menyentuh
angka indeks harga 118,6 yang tercatat sebagai rekor kenaikan tertinggi setelah Juni
2014. Kenaikan harga minyak nabati, daging, dan produk susu – sebagai sumber
protein bagi kecukupan gizi masyarakat -- sungguh di luar perkiraan banyak orang.
Harga biji-bijian masih bertahan tinggi, walau mereda sedikit pada Maret 2021
setelah menyentuh rekor tertinggi 125,7 pada Februari 2021, karena beberapa
negara telah mulai masuk musim panen. Indeks harga minyak nabati pada Maret
2021 naik lagi menjadi 159.2, suatu rekor tertinggi sejak Juni 2011. Semua harga
minyak nabati mengalami kenaikan signifikan, seperti harga CPO (minyak sawit
mentah), minyak kedelai, minyak rapa, minyak bunga matahari, dll. Indeks harga
produk susu pada Maret 2021 menyentuh 117.4, naik terus-menerus selama 10
bulan atau mengalami kenaikan 16 persen. Harga daging juga masih naik, walau
hanya sedikit. Hal yang menarik adalah bahwa harga gula sempat turun, karena
negara-negara produsen gula telah memasuki musim panen.
Pada skala global, kelompok masyarakat menengah-bawah atau negara-negara
berpenghasilan menengah-rendah rentan menjadi miskin dan rawan pangan,
karena faktor akses pangan akibat lonjakan harga pangan dan memburuknya daya
beli masyarakat. Tanda-tanda turbulensi dan krisis pangan mulai terlihat sejak
penerapan lock-down di beberapa negara, sebagai respon rasional tehadap Pandemi

Kata Pengantar
vii
Covid-19, apalagi bagi negara-negara yang harus melewati gelombang kedua dan
gelombang ketiga dari Pandemi, seperti di India, Brazil, bahkan beberapa negara
Eropa Barat. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak penduduk
yang tiba-tiba tidak dapat bekerja, sehingga tidak memiliki penghasilan memadai
untuk membeli pangan dan menyambung hidupnya, apalagi untuk memenuhi
kebutuhan non-fisik seperti pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia
(SDM) lainnya. Kelompok miskin baru ini, baik di negara maju, maupun di negara
berkembang, kini harus tergantung pada bantuan pangan Pemerintah dan para
donatur. Mereka adalah kelompok yang rentan terhadap persoalan akses pangan
dan turbulensi yang menimpa sektor pertanian.
Dampak Covid-19 bagi Perekonomian dan Pertanian Indonesia
Bagi Indonesia, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi perekonomian
sampai minus 2,07 persen selama 2020, sehingga ekonomi belum akan sepenuhnya
pulih sampai semester pertama tahun 2021. Wabah masal yang disebabkan jenis virus
Corona (Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2—SARS-COV2) telah
melumpuhkan perekonomian Indonesia dan perekonomian global, mengurangi
interaksi bisnis penduduk, karena daya tular yang tinggi dan mematikan. Rilis resmi
Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 5 Februari 2021 mengonfirmasi resesi ekonomi
yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 karena kontraksi pertumbuhan telah
berlangsung selama 3 triwulan berturut-turut. Pada Q2-2020, ekonomi Indonesia
tumbuh minus 5,32 persen, lalu sedikit membaik pada Q3-2020 menjadi minus
3,49 persen, dan pada Q4-2020 menjadi minus 2,19 persen (y-on-y). Perspektif
positif dari kinerja tiga triwulan itu adalah bahwa tren menuju pemulihan sudah
mulai terlihat karena angka kontraksi semakin mengecil atau pertumbuhan semakin
membesar.
Hal yang cukup menarik adalah bahwa sektor pertanian mampu tumbuh positif
1,75 persen pada 2020 atau selama Pandemi Covid19, karena produksi pertanian
meningkat, harga komoditas cukup bersahabat dan aspek resiliensi atau ketangguhan
pertanian itu sendiri. Pertumbuhan 1,75 persen itu masih lebih rendah dari
pertumbuhan pertanian 3,61 persen pada 2019, walaupun sempat terjadi kemarau
ekstrem pada Juli-September 2019. Mirip dengan saat Krisis Ekonomi Asia pada
1998, sektor pertanian sekali lagi telah menjadi bantalan (cushion) selama resesi
ekonomi dan bahkan menjadi alternatif sumber mata pencaharian bagi masyarakat.

viii Kata Pengantar
Pada Q4-2020, sektor pertanian mencatat pertumbuhan positif bersama enam sektor
lain, yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial (16,54%), informasi dan komunikasi
(10,91%), pengadaan air (4,98%), jasa keuangan dan asuransi (2,37%), jasa
pendidikan (1,36%), dan real estat (1,25%). Pangsa (share) produk domestik bruto
(PDB) pertanian naik dari 12,71 persen pada tahun 2019, menjadi 13,71 persen
pada tahun 2020. Fenomena peningkatan pangsa pertanian dalam perekonomian
perlu diwaspadai dengan seksama, karena hal tersebut akan mempengarui arah
transformasi struktural perekonomian Indonesia.
Menurut teori standar ekonomi pembangunan, semakin maju suatu bangsa, maka
pangsa pendapatan dari sektor pertanian akan semakin berkurang, sementara
pangsa dari sektor industri manufaktur dan jasa akan semakin bertambah. Pada
kondisi resesi atau krisis ekonomi, proses transformasi struktural perekonomian itu
umumnya terganggu, terutama karena cukup banyak masyarakat yang menjadikan
sektor pertanian sebagai the last resort untuk bertahan hidup. Tenaga kerja sektor
pertanian meningkat sinifikan dari 36,71 juta (27,53% dari total angkatan kerja
133,36 juta orang) pada Agustus 2019 menjadi 41,13 juta orang (29,76% dari
total angkatan kerja 138,22 juta orang) pada Agustus 2020. Peningkatan tenaga
kerja pertanian itu menjadi tambahan beban sektor pertanian, karena produktivitas
tenaga kerja pertanian cukup rendah. Oleh karena itu, sektor pertanian wajib
memanfaatkan perubahan teknologi dalam bidang produksi, panen dan pascapanen
ke depan.
Di dalam sektor pertanian, subsektor hortikultura dan tanaman pangan mencatat
pertumbuhan tinggi, yaitu 4,17 dan 2,11 persen pada 2020. Perkebunan mencatat
pertumbuhan rendah 1,33 persen pada tahun 2020, karena harga jual karet, sawit
dan kopi cukup rendah. Peternakan mencatat pertumbuhan negatif -0,33 persen
karena harga daging ayam dan telur di tingkat peternak sangat rendah, bahkan sejak
tahun 2020 lalu. Kehutanan dan penebangan kayu juga mencatat pertumbuhan
negatif -0,03 persen karena realisasi pemenuhan bahan baku industri penebangan
kayu juga rendah. Perikanan mencatat pertumbuhan positif 0,73 persen, walau
persoalan logistik tersendat sejak awal Pandemi Covid-19.
Sumber-sumber pertumbuhan pertanian Indonesia, lebih berupa akumulasi
kapital, akumulasi tenaga kerja dan perubahan teknologi. Faktor produktivitas total
(total factor productivity= TFP) sangat rendah pada 15 tahun terakhir. Perubahan
teknologi pertanian pernah dicatat sejarah mampu melonjakkan produktivitas padi

Kata Pengantar
ix
dan tanaman pangan lain, bahkan mengantar Indonesia mencapai swasembada
beras pada 1980-an. Selama 20 tahun terakhir pertumbuhan TFP sektor pertanian
justeru menunjukkan tren semakin menurun. Pertanian Indonesia membutuhkan
akumulasi kapital yang mampu mendorong perubahan teknologi pertanian
untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Kebutuhan untuk
mempercepat perubahan teknologi pertanian sebenarnya merupakan fenomena
global, yang perlu dilengkapi dengan perubahan kelembagaan pertanian menghadapi
pergeseraan lingkungan eksternal dan internal yang juga berubah begitu cepat.
Dinamika Pertanian Global sebagai Referensi
Beberapa analisis dan pembahasan komprehensif dalam buku “Pertanian Dunia
2020” adalah referensi berharga untuk menata ulang atau memperbaiki kebijakan
pembangunan pertanian Indonesia. Pesoalan yang dihadapi petani dan pertanian
Indonesia terlalu banyak dan hampir semuanya bersifat struktural, sehingga
penyelesaiannya pun tidak hanya cukup dengan pendekatan linier, biasa-biasa
saja dan tidak terdapat perubahan yang substansial. Jika penanggulangan masalah
yang amat struktural tersebut hanya difokuskan pada kebijakan yang berorientasi
pada peningkatan kuantitas produksi pertanian semata, maka visi peningkatan
kesejahteraan petani akan sulit menjadi mainstream kebijakan pembangunan
pertanian.
Dalam konteks akses petani terhadap lahan, Indonesia sangat terlambat dalam
melaksanakan dan mewujudkan reforma agraria, dibandingkan banyak negara
di dunia. Hal ini tentu berbeda dengan China, India, Filipina, Afrika Selatan,
Amerika Latin, Taiwan, Jepang dan lain-lain. Indonesia memang telah menerapkan
dua strategi besar dalam reforma agarria, yaitu asset reform dan access reform. Asset
reform adalah memberikan lahan kepada buruh tani dan petani kecil, yang biasanya
diambil dari lahan milik negara atau dari lahan hak guna usaha (HGU) yang tidak
diperpanjang. Access reform adalah reforma pemberian akses kepada petani yang telah
memperoleh aset lahan itu. Mereka diberikan akses pada tekonologi, akses informasi
dan akses permodalan, dihubungkan dengan sumber pembiayaan pertanian.
Pelajaran dari negara lain patut dijadikan referensi berharga. Filipina misalnya secara
jelas mengaitkan reforma agararia dengan investasi dan adopsi teknologi pertanian
untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Jaminan kepemilikan
lahan tersebut telah berkontribusi pada pengentasan masyarakat dari kemiskinan,

x Kata Pengantar
pembangunan perdesaan, dan penguatan resiliensi petani dari dampak Pandemi
Covid-19. Kebijakan reforma agraria di Taiwan dan Jepang didukung oleh reformasi
kelembagaan yang cukup disiplin; aturan main ditegakkan, norma dan sistem nilai
dijunjung tinggi bersama. Petani kecil yang menerima lahan dari program reforma
agraria tidak ada yang menjual kembali lahan yang diterima tersebut, karena sistem
perpajakan nyaris tidak memungkinkan petani untuk melakukan hal itu.
Konsistensi negara-negara maju, khususnya yang tergabung dalam Organisasi
Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan (OECD) sangat amat serius dalam
mengalokasikan anggaran untk penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk
dalam menghasilkan benih dan varietas baru komoditas pangan dan pertanian.
Lima besar negara di dunia yang memiliki alokasi anggaran R&D sangat besar
adalah Amerika Serikat yang mencapai US$476,5 miliar, Cina (US$350,6 miliar),
Jepang (US$170,5 miliar), Jerman (US$109,8 miliar), dan Korea Selatan (US$73,2
miliar). Sekadar perbandingam, alokasi anggaran R&D Indonesia hanya US$
2,1 miliar atau sangat kecil yang nyaris tidak membawa dampak signifikan bagi
kemajuan industri perbenihan. Apalagai saat ini Indonesia sedang disibukkan
dengan diskusi publik dimensi politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) yang akan segera memisahkan diri dari Kementerian Riset dan Teknologi,
yang akan bergabung kembali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Peran sektor swasta atau perusahaan multi nasional demikian dominan dalam R&D
bidang perbenihan, sehingga sektor swasta besar ini semakin menguasai pangsa
pasar perbenihan pertanian dunia. Pergeseran pangsa pasar benih global ini mulai
bergeser, terutama setelah perusahaan benih raksasa Monsanto (Amerika Serikat-
AS) bergabung (merger) dengan perusahaan bernih raksasa Bayer (Jerman) menjadi
Monsanto-Bayer Crop Science, serta dua perusahaan benih AS Dow dan Dupont
juga merger menjadi Dow-Dupont. Pangsa pasar benih perusahaan baru Monsanto-
Bayer Crop Science telah mencapai 30 persen, sedangkan perusahaan Dow-Dupont
menguasai 22,7 persen pangsa pasar benih global. Pada tahun 2018, perusahaan
benih Chem dari Cina mengakuisisi saham perusahaan Syngenta (Swiss) sehingga
mencapai pangsa pasar 7,8 persen benih global. Cina tampak amat serius untuk
mengamankan kebutuhan pangan dalam negerinya dan penguasaan teknologi benih
untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Cina.
Inovasi keuangan mikro, simpanan dan pembiayaan pertanian dan perdesaan secara
umum sebenarnya berasal dari Indonesia, khususnya ketika Bank Rakyat Indonesia
(BRI) mengambangkan simpanan perdesaan (Simpedes) dan kredit usaha perdesaan

Kata Pengantar
xi
(Kupedes). Pemerintah kemudian mengadopsi dan mengembangkannya menjadi
pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan
oleh beberapa perbankan milik negara, dalam skema kredit usaha rakyat (KUR).
Program inklusi keuangan dan pembiayaan pertanian kemudian cukup berkembang
dan bahkan menjadi andalan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan
penanggulangan dampak Pandemi Covid-19, sampai ke tingkat akar rumput.
Namun demikian, program yang cukup inovatif ini tidak mendapat perhatian yang
memadai di tingkat global, tidak seperti program-program serupa di Bangladesh
dengan institusi Grameen Bank, Thailand (BAAC, Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives), Kenya (AFC, The Agricultural Finance Corporation)
dan sebagainya. Secara umum, Pemerintah di beberapa negara telah memberikan
subsidi bunga kredit sehingga petani hanya membayar bunga sebesar 1,5–3 persen
di Thailand, 6 persen di Indonesia, 6-8 persen di Bangladesh, dan 12-15 persen
di Kenya, dan sebagainya. Walaupun tingkat bunga kredit di Indonesia cukup
rendah – masih lebih tinggi dari di Thailand – persoalan buruknya “komunikasi
dan pertukaran informasi” antara sektor perbankan dan sektor pertanian harus
segera diperbaiki. Sektor pertanian, terutama yang berada dalam skala ekonomi dan
agribisnis, disarankan untuk mampu mengemas dirinya sendiri agar lebih menarik
dan didatangi oleh perbankan. Pemerintah dapat merangsang berdirinya lembaga
khusus yang mampu menjadi “jembatan” antara sektor pertanian dan perbankan,
menjalankan fungsi penjaminan kredit pertanian, peningkatan kepastian usaha,
perbaikan property rights dari hal paling kecil keterjaminan hasil produksi sampai
pada sertifikat kepemilikan lahan, dan sebagainya. Para pengampu kepentingan
(stakeholders) perlu menindaklanjuti pendirian lembaga asuransi tanaman (crop
insurance), misalnya untuk mengatasi risiko gangguan cuaca, kegagalan panen dan
lain-lain.
Dalam hal perdagangan komoditas pangan dan pertanian, Indonesia masih
terlalu berorientasi ke dalam atau melindungi kebutuhan petani dan melakukan
proteksionisme, walau kadang tidak terlalu cerdas dan canggih. Indonesia masih
terlalu sibuk berdebat secara terbuka di dalam negeri tentang urusan kebijakan impor
beras, untuk sekadar antisipasi menghadapi krisis pangan dan mengisi iron stock.
Impor beras tersebut dikhawatirkan menghasilkan rente ekonomi yang dinikmati
beberapa pelaku, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pada saat Krisis
Pangan Global 2008, Indonesia memang berhasil melindungi atau mengisolasi

xii Kata Pengantar
dampak krisis tersebut pada ekonomi pangan domestik. Harga pangan global yang
melonjak 2-3 kali lipat berhasil diredam di dalam negeri, terutama karena faktor
musim sangat bersahabat, sehingga produksi beras tetap tinggi dan harga beras di
pasar domestik tetap stabil. Namun demikian, hampir satu dekade terakhir, harga
beras di pasar domestik jauh lebih tinggi, sektiar 2 kali lipat dibandingkan harga beras
di pasar dunia. Perbedaan harga yang sangat mencolok ini tentu menjadi perburuan
rente bagi siapa pun yang senang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang
lain. Indonesia terlalu berani untuk sendirian menanggung beban inefisiensi dari
sistem produksi dan rantai nilai pangan di dalam negeri, bukan membagi dengan
atau menyebarnya pada dinamika pasar global. Dengan kata lain, Indonesia masih
tidak terlalu percaya diri untuk menggantungkan stabilisasi harga pangan domestik
kepada dinamika pasar global. Sampai Kata Pengantar ini selesai ditulis, fenomena
turbulensi dan krisis pangan global masih sedang terjadi. Waktu jualah yang akan
membuktikan apakah strategi proteksi pertanian seperti ini lebih baik atau lebih
buruk.
BerbedadenganMalaysiadanbeberapanegaralainyangsecaraterbukamenyampaikan
posisinya sebagai “negara perdagangan”, Indonesia masih menggunakan kosa kata
sebagai “negara produsen” pangan dan pertanian. Beberapa kebijakan perdagangan
internasional produk pertanian terkadang terlambat satu langkah, jika tidak sering
mengalami kekalahan dalam penyelesaian sengketa (dispute settlement) di sidang-
sidang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Setelah mengalami kekalahan dalam
diplomasi pertanian untuk produk hortikultura dan peternakan pada AS, Selandia
Baru, dan Brazil, kini Indonesia sedang berjuang untuk “memanfaatkan fasiltiasi
kelembagaan” dalam penyelesaian sengketa di WTO atas perlakukan diskriminatif
oleh Uni Eropa terhadap produk minyak sawit mentah (CPO) Indonesia, khsususnya
yang tertuang dalam Renewable Energy Directive (RED) II. Uni Eropa melarang
impor CPO dari Indoneia dalam konteks Kebijakan RED II dengan alasan bahwa
produk CPO Indonesia diperoleh melalui perubahan tataguna lahan tidak langsung
(Indirect Land Use Change=ILUC) yang berkontribusi pada deforestasi. Sebagai
negara anggota WTO, Indonesia memang belum banyak memetik manfaat dari
keanggotannya tersebut, apalagi Indonesia pernah memimpin Kelompok G-33
yang ada di dalam WTO, di samping masih aktif sebagai anggota Cairns Group
bersama negara-negara maju dan lain-lain.

Kata Pengantar
xiii
Pelajaran berharga dari perdagangan dunia komoditas pertanian atau dari
keanggotaan Indonesia sebagai anggota dan sebagai pimpinan kelompok tertentu
di WTO, seharusnya dijadikan referensi dalam merumuskan kebijakan pertanian
di dalam negeri, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada petani. Filipina
telah secara konsisten menerapkan Program Konsultasi Peningkatan Produktivitas
Pertanian (CAPE=Consultancy for Agricultural Productivity Enhancement) yang
dimotori Kementerian Sains danTeknologi. Sekian ilmuwan, para ahli dan akademisi
dimobilisasi oleh negara untuk membantu menginstitusionilasi strategi manajemen
usahatani yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Saat ini, sektor
yang dibiayai atau diproteksi oleh Progam CAPE meliputi hortikultura (sayur,
buah, bunga, dll) dan budidaya perikanan (udang, bandeng, gurame, kepiting dll).
Tim konsultan ini bersama-sama berkerja dengan petani untuk menerapkan sains,
teknologi dan inovasi terbaru untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan
perikanan tersebut. Bahkan, program ini juga terbuka bagi sektor swasta yang lolos
kualifikasi untuk memanfaatkan anggaran negara dalam peningkatan produktivitas
pertanian, dengan kriteria yang jelas.
Buku ini sangat kaya menyajikan beberapa dinamika pertanian global sebagai
referensi bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pertanian
Indonesia. Para penulis sangat serius menyampikan hasil-hasil penelitian dan
analisnya agar menjadi informasi yang lebih terbuka dan sebagai arena pendidikan
publik, tanggung jawab moral dan profesional sebagai peneliti dan aparatur sipil
negara. Misalnya, tentang strategi subsidi pertanian, yang ternyata masih dapat
lolos dari ketentuan batas dukungan domestik (domestic support) dan subsidi
ekspor (export subsidy) dari WTO dan tidak menciptakan distorsi pasar yang
baru. Indonesia juga perlu belajar banyak tentang aplikasi mekanisasi pertanian
dari negara-negara lain di dunia sehingga tingkat perubahan teknologi mekanis
tersebut benar-benar mampu mendongkrak pertambahan produktivitas pertanian.
Pada masa-masa sensitif seperti sekarang, dalam hal penggunaan input kimia yang
demikian tinggi dan mengganggu kesuburan tanah, Indonesia perlu belajar banyak
dari negara-negara lain yang telah sangat maju dalam aplikasi pertanian organik,
sertifikasi berkelanjutan. pemanfaatan limbah atau hasil samping pertanian menuju
bioekonomi masa depan. Demikian pula, Indonesia juga perlu segera menggeser
strategi regenerasi petani mengingat kecenderungan penuaan umur petani yang
demikian cepat. Aplikasi teknologi digital, sistem pertanian presisi, pemanfaatan

xiv Kata Pengantar
mahadata (big data) untuk peningkatan efisiensi rantai nilai pangan dan pertanian,
produktivitas dan kesejahteraan petani adalah suatu keniscayaan, dalam mengarungi
gelombang Pertanian 4.0 dan ekonomi kreatif yang lebih menantang di masa depan.
Siapa pun yang peduli terhadap masa depan dan pembangunan pertanian Indonesia
yang lebih maju, modern, dan berkelanjutan, tentu sangat dianjurkan untuk
membaca dan menggunakan buku “Pertanian Dunia 2020” ini sebagai referensinya.
Bagi akademisi dan perumus kebijakan serta insan pertanian secara umum, buku ini
perlu dijadikan sumber inspirasi dan landasan berpijak untuk menulusuri pertanian
dunia lebih tajam dan lebih detail di masa depan. Saya mengucapkan selamat atas
terbitnya buku “Pertanian Dunia 2020”, semoga memberikan manfaat, tambahan
ilmu pengetahuan dan amal jariyah bagi para penulis dan kontributornya. Terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan berharga bagi saya
untuk menuliskan Kata Pengantar sederhaana ini. Terima kasih.
Bintaro Jaya, Ramadhan 2021
Prof. Dr. Bustanul Arifin
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA
Dewan Komisioner dan Ekonom Senior INDEF
Wakil Ketua Umum Pengurus Pusar PERHEPI

SEKAPUR SIRIH
DARI TIM PENULIS
Membangunan pertanian tentu tidak lah seperti pegawai SPBU. Dan memang,
segala bidang di dunia ini, tidak ada yang sungguh-sungguh harus dimulai dari
nol. Orang-orang sudah melakukannya, ada yang berhasil ada yang gagal. Jangan
sampai keledai di Afrika sana terperosok lagi di Indonesia. Pepatah Arab: “Laulaa
‘ilmu lakaananansu kal bahaaim” (Kalaulah tidak karena ilmu niscaya manusia itu
seperti binatang)
“Alam takambang jadi guru !” kata orang Minang. Umat manusia harus bisa belajar
dari segala kejadian dan fenomena yang telah disodorkan di alam. Ya, pengalaman
adalah segalanya.
Sejajar dengan ini, Albert Einstein mengatakan “The only source of knowledge is
experience.” Dan pengalaman kan tidak mesti dari kita sendiri. Pengalaman orang
lain adalah juga pengalaman. Julius Caesar berujar “Experience is the teacher of all
things.” lalu juga Barbara W. Tuchman (sejarawan AS) “Learning from experience is
a faculty almost never practised”, dan sosiolog Jerman Immanuel Kant “Experience
without theory is blind, but theory without experience is more intellectual play.”
Sejak 5–10 tahun terakhir, kita orang-orang akademis, para peneliti dan dosen,
sibuk dan panik dengan upaya mempublikasikan hasil-hasil riset kita ke jurnal
internasional. Kita tawarkan dan sebarkan pengetahuan yang kita punya secara
gratis, malah sebagian harus berbayar. Sebagian orang ada yang melihat ini tidak
lebih dari sekedar bentuk baru kapitalisme. Kapitalisasi ilmu pengetahuan. Wallahu
a’lam.
Dalam waktu yang bersamaan, kita abai bahwa sesungguhnya kita belum banyak
belajar dari dunia. Referensi tentang kondisi pertanian dunia sangat banyak. Baik
yang ditulis dalam bentuk news, feature maupun paper. Namun, hanya sebagian
kecil kita yang bisa akses. Yang sering membaca tentunya para peneliti, dosen, dan
mahasiswa; yang ujung-ujungnya hanya berakhir menjadi paper lagi. Paper tadi, ya
untuk dipublikasikan lagi di jurnal tersebut. Muter-muter saja!

xvi Sekapur Sirih dari Tim Penulis
Sementara, begitu banyak elemen bangsa ini yang harus belajar dari pengalaman
dunia membangun pertanian. Referensi berbahasa Indonesia tentang pembangunan
pertanian level dunia sangat terbatas, apa lagi yang enak dan mudah dibaca.
Untuk itulah, Kami “memaksa” menuliskan buku ini. Kami yakin, para praktisi,
birokrat, pengambil kebijakan, mahasiswa-mahasiswa tingkat sarjana setidaknya,
penggiat lapang, dan pendamping petani; akan sangat butuh buku ini. Terutama
tentu para pengambil kebijakan pembangunan pertanian, di pusat dan daerah.
Bahkan para perekayasa komunitas.
Buku ini mendeskripsikan perkembangan berbagai sisi pertanian dunia tahun
terakhir yakni tahun 2020, atau disebut juga “tahun pandemi covid-19”. Tidak
seluruhnya sungguh memuat data setahun terakhir saja. Beberapa topik juga
menambahkan cerita beberapa tahun ke belakang, sebagai pelengkap, atau juga
untuk memberi background penjelas beagi pembaca.
Materi buku, yang seluruhnya terdiri atas 14 tulisan, disusun mengikuti proses
bertani dan agribisnis, dari hulu sampai ke hilir. Tulisan pertama berkenaan dengan
landreform. Rupanya landreform masih diprogramkan di era abad ke-21 ini,
tentu nya dengan pola dan pendekatan yang berbeda. Tulisan ini lalu dilanjutkan
persoalan benih, plasmanutfah, dan seputar perkembangan industri benih di
dunia. Ada dua tulisan berkenaan dengan pembiayaan di buku ini. Yang pertama
mendeskripsikan berbagai skim pembiayaan di berbagai negara berkembang untuk
pertanian, sedangkan yang kedua tentang pembiayaan berpola syariah Islam, yang
rupanya sudah cukup berkembang meskipun masih terbatas di beberapa negara
berpenduduk muslim.
Berikutnya diuraikan berbagai pengalaman dan keberhasilan pemberian subsidi
pada beberapa negara, yang rupanya negara yang pertanian maju sekalipun masih
getol memberikan subsidi, bahkan tergolong sangat besar. Tulisan disambung
dengan perkembangan mekanisasi di berbagai negara pertanian yang mirip-mirip
Indonesia.
Ada dua tulisan berkenaan dengan SDM di buku ini. Yang pertama tentang
buruh tani ilegal (illegal farm worker) yang keberadaannya justru terungkap secara
tidak langusng akibat pandemi Covid-19. Tulisan kedua khusus mengurai dan
menganalisis dinamika strukktur tenaga kerja pertanian di Uni Eropa.

Sekapur Sirih dari Tim Penulis
xvii
Satu uraian yang menarik adalah update perkembangan penyuluhan pertanian di
dunia, utamanya pada aspek organisasi pelaksana dan ketenagaannya. Tulisan ini
diikutikomparasibiayausahataniuntukmemproduksigabah/berasdiberbagainegara
produsen utama, yang akan mengungkap mengapa mereka mampu mendominasi
pasar beras dunia. Berikutnya dipaparkan perkembangan organic farming di dunia,
baik dari sisi luasan lahan, produksi, ekspor-impor dan konsumsinya.
Kisah tentang perdagangan bebas seringnya membangkitkan pro kontra yang tak
berujung. Karena itu, disampaikan satu tulisan yang menceritakan bagaimana
negara-negara yang sesungguhnya kondisi dan kendalanya mirip Indonesia, namun
terbukti mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh perdagangan
bebas.
Dua tulisan terakhir berniat memberikan pengetahuan dasar kepada publik
berkenaan dengan valoriasi limbah pertanian yang sesungguhnya sangat besar potensi
nya jika dimanfaatkan. Demikian pula dengan tulisan terakhir, tentang Big Data,
sebagai sumberdaya masa depan yang sangat menjanjikan dengan kemanfaatannya
yang luas.
Untuk kali ini, buku ini kami beri judul “Pertanian Dunia 2020”. Buku ini
menjadi tonggak awal berkumpulnya para peneliti – atau siapapun - yang berminat
mempelajari pertanian global. Kami menyebut diri sebagai “Research Group for
Global Agricultural Studies”. Mohon partisipasi, dukungan dan doa restunya.
Kami berharap masukan, saran dan kritik seluruh pembaca, sehingga mudah-
mudahan jika serial berikutnya bisa terbit lagi, tentunya dengan tahun berbeda,
akan lebih baik. Demikian, terima kasih.
Bogor, April 2021
Penulis

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR: Pertanian Dunia Menghadapi Turbulensi Baru
Bustanul Arifin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
SEKAPUR SIRIH DARI TIM PENULIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
ASA BARU LANDREFORM DI DUNIA ABAD KE-21: Bagaimana Indonesia?
Syahyuti dan Ahmad Makky Arrozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
BENIH KITA, BENIH MEREKA, DAN BENIH DUNIA
Erizal Jamal dan Maesti Mardiharini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PEMBIAYAAN PERTANIAN DI NEGARA BERKEMBANG ASIA
DAN AFRIKA: Evolusi, Model, dan Kemanfaatannya
Endro Gunawan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN
SEKTOR PERTANIAN DI BEBERAPA NEGARA
Ashari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
SUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI DUNIA:
Sebuah Lesson Learn Studi Kebijakan
Miftahul Azis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
PERKEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN DI NEGARA-NEGARA
BERKEMBANG
Joko Mulyono dan Enti Sirnawati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
BURUH TANI ILEGAL DUNIA SEMAKIN PENTING SAAT PANDEMI
Syahyuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
STRUKTUR TENAGA KERJA PERTANIAN DI UNI EROPA
Wahida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

xx Daftar Isi
PENYULUHAN PERTANIAN DI BERBAGAI NEGARA:
Tren Penyuluhan Pluralistik
Enti Sirnawati dan Tika Tresnawati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
KOMPARASI NEGARA PRODUSEN UTAMA BERAS DUNIA:
Beras Siapa yang Paling Murah?
Rangga Ditya Yofa dan Sri Suharyono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
PERKEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DI DUNIA
DAN INDONESIA
Abdul Aziz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
PERDAGANGAN BEBAS: Lesson Learn Dunia untuk Indonesia
Eddy S. Yusuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
POTENSI VALORISASI LIMBAH PERTANIAN MENINGKATKAN
NILAI TAMBAH MENDUKUNG BIOEKONOMI DI DUNIA
Prima Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
BIG DATA UNTUK OPTIMALISASI SUMBERDAYA DAN
KESEJAHTERAAN PETANI
Henriyadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
BIODATA PENULIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

ASA BARU LANDREFORM
DI DUNIA ABAD KE-21:
Bagaimana Indonesia?
Syahyuti dan Ahmad Makky Arrozi1
Reforma Agraria kembali menjadi agenda kebijakan berbagai institusi pembangunan
internasional seperti halnya di beberapa negara. Kemiskinan masih ada dan
kemiskinan hanya bisa diselesaikan melalui reforma agraria. Reforma agraria adalah
solusi permanennya
(Bernstein et al. 2008).
REFORMA AGRARIA DI ERA MODERN
Para ahli agraria sepakat, tonggak reforma agraria dunia pada abad ke-20 terjadi
pada bulan Juli 1979 saat berlangsungnya World Conference on Agrarian Reform
and Rural Development yang diselenggarakan oleh FAO di Roma. Konferensi
ini menjadi tonggak penting karena berhasil menelurkan deklarasi prinsip dan
program kegiatan yang dikenal juga dengan the Peasants’ charter (Piagam Petani)
yang mengakui kemiskinan dan kelaparan merupakan masalah dunia. Disepakati
pula bahwa reforma agraria dan pembangunan perdesaan dilaksanakan melalui tiga
level yaitu di tingkat desa mengikutsertakan masyarakat dan organisasi akar rumput
yang ada, di tingkat nasional melakukan reorientasi kebijakan pembangunan, dan
di tingkat internasional dengan mendorong terlaksananya prinsip tata ekonomi
internasional baru.
Reforma agraria di era modern yang dipandang cukup berhasil di antaranya Jepang.
Tanah milik para daimyo diambil alih pemerintah dan dibagikan kepada penyewa
tanah. Pengalaman reforma agraria dimulai pada saat reformasi Meiji dan mencapai
1
Kedua penulis adalah peneliti pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian
Pertanian, Bogor.

2 Asa Baru Landreform di Dunia Abad ke-21
puncaknya pada masa pendudukan Amerika (BPN 2007). Sementara di Cina,
reformasi pertanahan pada awalnya menggunakan prinsip land to tillers (tanah
untuk penggarap). Ini lalu diikuti pendekatan kolektivisasi, semenjak tahun 1978,
dalam konsep “Sistem Tanggung Jawab Rumah Tangga”, di mana kepemilikan
tanah tetap menjadi milik kolektif. Saat ini, tentu saja Cina sedang mendorong
pertanian kapitalis.
Di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan; reforma agraria membantu mengkonsolidasikan
berlangsungnya kapitalisme. Reforma agraria menjadi landasan untuk mendukung
industrialisasi yang berjalan cepat dengan reformasi yang didorong dari atas oleh
negara. Lahan-lahan para Tuan Tanah yang kuat dirampas dan tanah mereka
didistribusikan kembali kepada penyewa, diikuti inovasi teknologi pertanian untuk
meningkatkan produktivitas.
Dari Amerika Latin yang dipandang cukup berhasil adalah Venezuela yang ditandai
dengan diterbitkannya undang-undang reforma agrarian pada tahun 1960-an.
Namun demikian baru setelah tahun 1999 ketika presiden Hugo Chavez terpilih,
program ini memperoleh kesuksesan. Negara Asia lain yang dipandang cukup
berhasil adalah Thailand yang landreform-nya didukung penuh oleh Rajanya.
Tetapi keberhasilan terbesar dialami oleh Taiwan yang berdampak pada terjadinya
pergeseran struktur pekerjaan dari pertanian ke industri jasa, dengan pertanian tetap
sebagai landasan pembangunannya (BPN 2007).
Dalam narasi yang sangat lengkap dari Fauzi (2008) terbaca, setelah agak meredup
di akhir 1990‐an, di awal abad 21 ini agenda reforma agraria telah kembali menjadi
salah satu pokok bahasan terdepan dari agenda pembangunan berbagai badan
internasional, dan sejumlah negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Seperti dulu
era kolonial, agenda reforma agraria ini pun bermula dari gerakan‐gerakan rakyat
pedesaan yang menyuarakan penderitaan petani yang sudah kronis. Namun, karakter
umum dari gerakan sosial pedesaan dewasa ini berbeda dengan masa kolonial,
maupun ketika land reform berjaya (tahun 1960–1970-an). Perbedaan terlihat
pada bentuk organisasinya, mobilisasinya, gagasan perjuangan yang disuarakannya,
hingga bentuk aksi yang dilancarkan.
Lebih jauh, Fauzi (2008) membeberkan gerakan‐gerakan rakyat pedesaan Dunia
Ketiga masa terakhir ini misalnya MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra atau Pergerakan Pekerja Pedesaan Tak Bertanah) di Brazil; EZLN (Ejercito
Zapatista de Liberacion Nacional atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista)

Asa Baru Landreform di Dunia Abad ke-21
3
di Mexico; FOIN (Foderation derindigenen Organisationen des Napo atau federasi
organisasi masyarakat adat Napo) di Ekuador; dan LPM (Landless People’s Movement
atau Gerakan Rakyat Tak Bertanah) di Afrika Selatan. Selain itu, juga gerakan‐
gerakan pendudukan tanah atau land occupation movements di Zimbabwe; NBA
(Narmada Bachao Andolan atau Gerakan Menyelamatkan Narmada) di India; AOP
(The Assembly of the Poor atau Dewan Kaum Miskin) di Muangthai; serta UNORKA
(Pambansang Ugnayan ng Nagsasariling Lokal na mga Samahang Mamamayan sa
Kanayunan atau yang secara tekstual berarti Koordinasi Nasional Organisasi‐
organisasi Rakyat Pedesaan Lokal Otonom) di Filipina.
SEMANGAT LANDREFORM ABAD 21
Lalu, bagaimana gambaran landreform pada abad ke-21? Paolo Groppo dari Divisi
Pembangunan Pedesaan FAO (Organisasi Pangan Dunia) menyatakan “saya
mendukung pernyataan bahwa pembaruan agraria di abad ke-21 ini jelas merupakan
bagian integral dari kedaulatan rakyat”. Jadi, reforma agraria di mana penataan ulang
penguasaan lahan (landreform) menjadi bagian pokoknya, masih akan tetap relevan.
Bagi kalangan awam, landreform adalah lagu lama yang sudah kuno, dan dianggap
sudah tidak relevan. Namun bagi kalangan penggiat yang loyal, mereka tidak
pernah putus asa dengan reforma agraria. Meskipun terseok-seok dan lebih sering
jalan di tempat, bahkan menghadapi kekerasan politik; mereka terus menyuarakan
reforma agraria. Memasuki Abad 21, kalangan penggiat agraria meniupkan nafas
baru untuk reforma agraria yang lebih baik, mengingat semakin demokratisnya
negara-negara dunia (SPI 2012). Menyambut antusiasme ini, Indonesia misalnya
berhasil menyelenggarakan pertemuan internasional pembaruan agraria di Abad 21,
dengan tema “Mempertahankan Tanah dan Teritori: Tantangan dan Peluang” di
Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada bulan Juli 2012.
Event kedua yang cukup besar adalah saat Indonesia menjadi tuan rumah dalam
penyelenggaraan Global Land Forum (GLF) yang diselenggarakan oleh International
Land Coalition dan masyarakat sipil (Republika 2018). Tepatnya, acara tersebut
dilaksanakan di Bandung pada 24 September 2018 (Hari Agraria Naisonal).
Indonesia menjadi tuan rumah dari perhelatan tiga tahunan ini, sebagai forum
terbesar di dunia dengan tema seputar reformasi agraria untuk keadilan sosial dan
kesejahteraan.

Namun, per tahun 2020, yakni setelah kita melewati 20 tahun batas abad ke-21,
fenomena yang lebih mengemuka justru sebaliknya, yakni gejala land grabbing
(perampasan lahan). Ini tentu suatu gejala terbalik dari cita-cita ideal reforma
agraria. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi “pembelian” lahan pertanian
sekitar 70 juta hektare di seluruh dunia, yang dipicu oleh krisis finansial yang
menjadikan pangan dan lahan sebagai objek spekulasi besar-besaran. Ini tergolong
sebagai fenomena delandreformisasi (Syahyuti 2016). Gambaran suram pedesaan
masih berlangsung dan mungkin masih akan berlanjut. Banyak dari kaum muda
yang ingin bekerja di pertanian, namun karena tak punya akses terhadap lahan,
harus pergi ke kota. Pula, perempuan-perempuan di pedesaan yang nir hak atas
tanah harus pergi ke luar negeri untuk menjadi buruh migran,” (Yen-Ling Tsai dari
Taiwan Rural Front).
REFORMA AGRARIA TERKINI DI DUNIA
Berikut disampaikan perkembangan landreform di beberapa negara, yang tergolong
cukup menonjol pada dekade terakhir ini. Cukup banyak referensi ilmiah dan news
berkenaan dengan landreform, namun tidak banyak yang melaporkan kondisi
tahun 2020.
Landreform di India: Land To Tillers
Reformasi pertanahan di India merupakan upaya reformasi kepemilikan dan
pengaturan tanah. Tanah-tanah diredistribusikan oleh pemerintah dari pemilik
tanah kepada orang-orang yang tidak bertanah untuk pertanian atau tujuan khusus
lain. Distribusi tanah telah menjadi bagian dari kebijakan negara bagian India sejak
awal. Kebijakan tanah paling revolusioner di India adalah saat penghapusan sistem
Zamindari (praktik kepemilikan tanah feodal).
Kebijakan reformasi pertanahan di India memiliki dua tujuan khusus, yakni
menghilangkan hambatan-hambatan untuk meningkatkan produksi pertanian yang
muncul dari struktur agraria masa lalu yang tidak kondusif, serta menghilangkan
semua elemen eksploitasi dan ketidakadilan sosial dalam sistem agrarian. Landreform
berupaya memberikan keamanan bagi penggarap tanah dan menjamin kesetaraan
status dan kesempatan bagi semua lapisan penduduk pedesaan. Ada enam bentuk
kategori reformasi yang dijalankan yakni penghapusan perantara (pengumpul
sewa di bawah sistem pendapatan tanah pra-kemerdekaan), regulasi sewa untuk

5
meningkatkan persyaratan kontrak termasuk jaminan kepemilikan, penetapan
batas atas pemilikan tanah dan membagikan kelebihan pada petani tuna kisma,
mengonsolidasikan kepemilikan tanah, mendorong pertanian kooperatif (cooperative
joint farming), dan pengaturan tenurial.
Sejak kemerdekaannya pada tahun 1947, telah terjadi reformasi tanah secara sukarela
yang diprakarsai oleh negara dan dimediasi di beberapa negara bagian dengan tujuan
ganda yaitu penggunaan tanah yang efisien dan menjamin keadilan sosial. Setelah
menjanjikan reformasi tanah dan terpilih untuk berkuasa di Benggala Barat pada
tahun 1977, Partai Komunis India menepati janji mereka dan memulai reformasi
tanah bertahap, seperti Operasi Barga. Hasilnya adalah distribusi lahan yang lebih
merata di antara petani tak bertanah, dan pencacahan petani tak bertanah. Ini telah
memastikan kesetiaan seumur hidup dari para petani dan komunis berkuasa sampai
pemilihan majelis 2011.
Dalam reformasi pertanahan di Kerala, satu-satunya negara bagian besar lainnya di
mana partai ini berkuasa, administrasi negara bagian sebenarnya telah melakukan
reformasi tanah, sewa, dan upah buruh yang paling luas di dunia industri akhir
non-sosialis. Program reformasi tanah lainnya yang berhasil diluncurkan di Jammu
dan Kashmir setelah tahun 1947. Ernest Feder, seorang spesialis ekonomi pedesaan,
mengatakan tentang masalah ini “... meskipun sejak 1947, India mungkin telah
memberlakukan lebih banyak undang-undang reformasi tanah daripada negara lain
mana pun di dunia, ia tidak berhasil mengubah dalam hal apa pun pola kekuasaan,
kesenjangan ekonomi yang dalam, maupun sifat hierarki tradisional dari hubungan
antarkelompok yang mengatur kehidupan ekonomi masyarakat desa”.
Pemerintah berbagai negara bagian di India menerapkan skema pembelian tanah
bersubsidi untuk meningkatkan peluang akses tanah bagi petani selama sekitar
15–20 tahun (Quan 2006). Skema tersebut telah dilaksanakan di Andhra Pradesh
dan Karnataka dan bank umum di Tamil Nadu dan Kerala. Saat ini, mereka
didukung Bank Dunia untuk inisiatif baru pengentasan kemiskinan. Namun
program ini juga tidak mulus, misalnya kegagalan dalam menargetkan petani yang
paling membutuhkan, pemberian bantuan teknis untuk perbaikan lahan (land
improvemnets), tingkat pembayaran yang tinggi telah menyebabkan lambatnya
recovery dan hutang yang besar, transfer tanah yang lebih diprakarsai oleh pemilik
tanah dibandingkan penerima manfaat, dan monitoring dan evaluasi yang lemah.

Bagaimana kondisi terakhir? Satu tulisan di situs Indian Economy 14 Desember
2020, berjudul “Land Reform in India”2
menilai laju implementasi langkah-langkah
reformasi pertanahan sebenarnya berjalan lambat. Akan tetapi, tujuan keadilan
sosial telah tercapai sampai tingkat tertentu. Reformasi pertanahan memiliki peran
besar dalam ekonomi agraria pedesaan yang didominasi oleh pertanian. Ke depan,
langkah-langkah reformasi lahan yang baru dan inovatif harus diadopsi dengan
semangat baru untuk memberantas kemiskinan pedesaan. Satu berita tahun 2020
juga menarik dicatat. Saat ini, meskipun landreform telah diimplementasikan,
fatanya hampir 75% wanita pedesaan di India yang bekerja penuh waktu adalah
petani, menurut LSM Oxfam India, tetapi kurang dari 13% perempuan memiliki
tanah yang mereka garap3
.
Filipina: dukungan World Bank
Dari laporan World Bank (2020), sekitar 750 ribu orang diharapkan mendapatkan
jaminan kepemilikan tanah yang lebih baik dan hak milik yang stabil melalui
proyek baru yang telah memfasilitasi sertifikat tanah untuk lebih dari 1,3 juta
hektare tanah yang diberikan dalam Program Pembaruan Agraria Komprehensif
(Philippines’ Comprehensive Agrarian Reform Program / CARP) Filipina. Bank
Dunia menyetujui dukungan dana sebesar US$370 juta untuk Proyek Kepemilikan
Individu ini (Support to Parcelization of Lands for Individual Titling Project). Proyek
ini dirancang untuk mempercepat pembagian sertifikat kepemilikan tanah kolektif
dan menghasilkan hak individu atas tanah.
Banyak petani yang diberi tanah di bawah program reformasi agraria negara ini
telah lama menunggu haknya bahkan selama beberapa dekade. Proyek ini memberi
mereka kesempatan untuk mendapatkan bukti hukum dan jaminan hak atas tanah
individu. Ini tentu akan mendorong mereka untuk berinvestasi di lahan tersebut
dan mengadopsi teknologi yang lebih baik untuk produktivitas dan pendapatan
yang lebih tinggi.
2
“Land Reforms in India”. https://www.drishtiias.com/to-the-points/paper3/land-reforms-in-
india
3
“Women farmers protest against land reform in India”. https://www.dw.com/en/women-farmers-
protest-against-land-reform-in-india/av-56810658

7
Jaminan kepemilikan lahan yang lebih baik akan berkontribusi pada pengurangan
kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta memperkuat ketahanan
petani terhadap dampak pandemi Covid-19. Banyak dari mereka kekurangan
jaminan sosial, tabungan, dan akses ke pembiayaan formal. Dengan sertifikat tanah
individu, petani penerima akan memiliki akses yang lebih besar ke kredit dan
pembiayaan, serta bantuan pemerintah.
Filipina memiliki sejarah panjang tenurial lahan yang tidak adil. Dimulai dengan
masa kolonial Spanyol dari 1565–1898, saat perkebunan swasta besar mendominasi
struktur agraria pedesaan. Para petani mengolah tanah dengan pengaturan bagi hasil
tanpa kebebasan untuk memilih tanaman yang mereka tanam atau pilihan untuk
memiliki tanah yang mereka garap. Pada 1980, 60% petani tidak memiliki tanah.
Untuk memperbaiki ketidaksetaraan penguasaan lahan yang meluas ini, Kongres
mengesahkan undang-undang reforma agraria tahun 1988 dan menerapkan CARP
untuk meningkatkan kehidupan petani kecil dengan menawarkan kepada mereka
jaminan penguasaan lahan dan layanan dukungan.
Selama tiga dekade terakhir, Program CARP telah mendistribusikan 4,8 juta hektare
lahan, dimana 16% merupakan tanah negara, kepada hampir tiga juta petani.
Namun, hanya sekitar 53% dari tanah yang dibagikan dalam bentuk sertifikat
perorangan. Khususnya pada tahun 1990-an, pemerintah mengeluarkan sebagian
besar penghargaan kepemilikan tanah kolektif untuk mempercepat distribusi tanah,
dengan maksud untuk membagi dan memberi sertifikasi secara individual di masa
mendatang.
Afrika Selatan: Landreform Pasca Bubarnya Rezim Apartheid
“With freedom and democracy, came restoration of the right to land .....”: ucap Nelson
Mandela tahun 1995. Ya, makna mendasar dari diperolehnya kebebasan dan
demokrasi di Afrikan Selatan adalah pemulihan hak atas tanah. Landreform di sini
disebut dengan “pemulihan” karena mengembalikan tanah petani kulit hitam yang
sempat dirampas si kulit putih.
Perampasan tanah besar-besaran terjadi karena Undang-Undang Tanah Pribumi
1913 (The 1913 Natives Land Act) dalam masa politik apartheid. UU ini telah
memisahkan ribuan keluarga kulit hitam dari tanah mereka, serta membatasi orang
kulit hitam untuk membeli atau menempati tanah mereka. Lalu, UU ini akhirnya

dicabut ketika Undang-Undang Penghapusan Tindakan Berbasis Rasial tahun 1991
(Abolition of Racially Based Land Measures Act) atau disebut UU No. 108 Tahun
1991.
Saat ini Afrika Selatan memiliki “Visi 2030 Rencana Pembangunan Nasional”
(The National Development Plan / NDP). Rencana ini menyatakan bahwa reformasi
pertanahan akan membuka potensi sektor pertanian yang dinamis, tumbuh, dan
menciptakan lapangan kerja.
Reformasi tanah di Afrika Selatan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
1. Memungkinkan transfer lahan pertanian yang lebih cepat kepada penerima
petani berkulit hitam (black beneficiaries) tanpa merusak pasar lahan atau
kepercayaan bisnis di sektor agribisnis.
2. Memastikan produksi yang berkelanjutan di lahan yang sudah dibagikan
tersebut melalui inkubator, pembelajaran, pendampingan, magang, dan
pelatihan.
3. Membentuk lembaga pemantau untuk melindungi pasar tanah dari
oportunisme, korupsi, dan spekulasi.
4. Membawa target pengalihan lahan sejalan dengan realitas fiskal dan ekonomi
untuk memastikan bahwa lahan berhasil didistribusikan.
5. Menawarkan kesempatan kepada petani komersial kulit putih dan badan
industri terorganisir untuk berkontribusi secara signifikan bagi keberhasilan
petani kulit hitam melalui pendampingan, integrasi rantai, pengadaan
preferensial, dan pengembangan keterampilan yang berarti.
Program landreform sampai saat ini telah berhasil menyelesaikan 80.664 klaim
untuk 2,1 juta orang petani, di mana 163 ribu lebih di antaranya rumah tangga
yang dikepalai wanita. Selain itu, pemerintah telah berhasil memulihkan 3,5 juta
hektare lahan yang dapat digunakan sebagai katalisator pembangunan pertanian
dan ekonomi.
Departemen Pembangunan Pedesaan dan Reformasi Lahan (The Department of
Rural Development and Land Reform) memperkuat pembangunan terintegrasi untuk
memastikan bahwa akses lahan menghasilkan spin-off ekonomi yang lebih luas.
Departemen ini juga mengatasi tantangan sistemik yang menghambat kemajuan
penerima manfaat. Untuk mendukung petani kulit hitam, akan diterapkan kebijakan
berupa alokasi preferensial hak atas air, penyediaan infrastruktur, dan akses ke pasar.

9
Ada tiga elemen kunci dari program reformasi pertanahan komprehensif di Afrika
Selatan yang terkandung dalam Buku Putih tentang Reformasi Tanah (White Paper
on Land Reform) yakni meliputi kewajiban restitusi, redistribusi, dan reformasi
tenurial.
Namun berita tahun 2020 melaporkan belum tuntasnya urusan landreform di negara
ini4
. Ketidaksetaraan rasial di Afrika Selatan masih tersisa meski apartheid telah
cukup lama berakhir. Untuk ini, pemerintah Afrika Selatan melepaskan tanah milik
negara yang kurang dimanfaatkan untuk diberikan kepada publik, dan sebagian
besar dijual kepada petani kulit hitam (black farmers. ). Hukum apartheid dulu
melarang orang kulit hitam memiliki atau menyewakan tanah sehingga sebagian
besar tanah pertanian di Afrika Selatan dimiliki oleh orang kulit putih. Meskipun
mayoritas, orang kulit hitam Afrika Selatan saat ini memiliki paling sedikit tanah
untuk pertanian (4%), diikuti oleh orang India (5%), sedangkan orang kulit putih
memiliki 72% tanah pertanian.
Oleh karena itu, Presiden Cyril Ramaphosa masih memandang penting untuk
memperluas akses ke lahan pertanian sebagai prioritas nasional. Departemen
Pertanian, Pembaruan Pertanahan, dan Pembangunan Pedesaan (Land Reform, and
Rural Development) mengumumkan bahwa mereka akan melepaskan 896 pertanian
milik negara untuk dibeli publik, atau disewakan selama periode 30 tahun. Untuk
memastikan bahwa tanah tersebut digunakan untuk tujuan pertanian, sewa tidak
dapat dialihkan. Pemerintah bertujuan untuk memprioritaskan petani Hitam dalam
proses ini. Proses ini juga memperhatikan perempuan, pemuda, dan penyandang
disabilitas. Agar efektif, pembagian lahan diikuti dengan pelatihan pengelolaan
keuangan dan pengembangan usaha, agar petani yang belum berpengalaman dapat
mengolah dan mengelolalnya secara menguntungkan. “Tujuan akhir dari pelepasan
bidang tanah ini adalah untuk mengubah lanskap pertanian dengan menumbuhkan
generasi baru petani,” kata Presiden Ramaphosa.
Catatan Stoddard (2020) menarik untuk disimak. Katanya, reformasi tanah di
Afrika Selatan masih menghasilkan fakta di mana sebagian besar properti pribadi
masih tetap berada di tangan putih. Ini lah yang disebut seorang pengamat dengan
“shooting in the dark”’(menembak dalam gelap). Masih banyak catatan, dan masih
banyak tugas rumah untuk reforma agraria yang berhasil di Afrikan Selatan.
4
“South Africa Plans to Empower Black Farmers With New Land Reform Process”. https://www.
globalcitizen.org/en/content/black-farmers-south-africa-land-reform-farming/

Ukraina
Semua negara bagian Aksesi Uni Eropa, kecuali Polandia dan Hongaria, telah
terlibat dalam beberapa bentuk pengembalian (restitusi) hak atas tanah kepada
pemilik sebelumnya. Negara-negara ini dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu: (1)
Negara yang menegakkan kembali hak kepemilikan individu yang tanahnya belum
diambil alih, dan juga mengembalikan sebagian kecil dari tanah yang dikuasai oleh
negara; (2) Negara yang memberikan kompensasi kepada pemilik sebelumnya, dan
menyediakan atau menjual tanah kepada mantan pekerja pertanian; dan (3) Negara
yang mengembalikan tanah kepada pemilik sebelumnya saja (Giovarelli and Bledsoe
2001).
Khusus di Ukraina sebagai contoh, setelah 19 tahun diperdebatkan dan
direncanakan, pada 31 Maret 2020 badan legislatif tertinggi Ukraina (Verkhovna
Rada) mengadopsi apa yang disebut sebagai “RUU Tanah #552-IX”. Ini adalah UU
tentang Peredaran Lahan Pertanian” “Law on Circulation of Agricultural Lands yang
ditandatangani oleh Presiden Ukraina pada bulan Mei 2020 (Maistrenko 2020).
Peluncuran resmi pasar tanah membawa lebih banyak transparansi dan kejelasan
untuk masalah agraria di Ukraina. Kebijakan landreform ini akan mengatur
hubungan pasar antara warga negara dan orang asing. Sebagai tahap pertama, mulai
Mei 2021, pasar hanya akan terbuka untuk warga negara Ukraina. Badan hukum
dengan 100% modal lokal akan dapat memperoleh lahan pertanian mulai Januari
2024. Setelah sukses awal perdagangan internal, referendum pembukaan pasar
internasional untuk orang asing segera akan direalisasikan.
Lebih jauh, Maistrenko (2020) memaparkan bahwa dengan program ini, mulai Juli
2021 warga Ukraina akan dapat membeli maksimal 100 hektare lahan dan akan
meningkat menjadi maksimal 10.000 hektare lahan pada Januari 2024. Demikian
pula badan usaha berbadan hukum lokal juga dapat memperoleh hingga 10.000
hektare mulai Januari 2024 tersebut. Namun, terdapat beberapa batasan internal
baik untuk badan hukum maupun perorangan, di mana tidak seorang pun dapat
memiliki lebih dari 35% dari satu tanah komunitas teritorial atau lebih dari 8% dari
satu distrik yang sama.
Undang-undang tersebut mengatur persyaratan, jumlah, dan kondisi utama pasar
lahan pertanian di Ukraina. Berdasarkan UU ini, ada larangan penguasaan untuk
lahan tertentu, seperti tanah dalam jarak 50 km dari wilayah perbatasan, wilayah
pendudukan sementara, serta tanah milik negara dan pemerintahan kota. Beberapa

11
persyaratan tambahan untuk badan hukum asing juga akan berlaku. Batasan
tersebut termasuk larangan untuk warga Rusia, organisasi terkait terorisme, negara
asing, penerima manfaat yang tidak diketahui, dan entitas yang berada di bawah
sanksi. Secara keseluruhan, berlakunya UU Peredaran Lahan Pertanian merupakan
sinyal angin baru bagi investor. Peluang bisnis baru akan terus terbuka dan tanah
Ukraina –yang merupakan salah satu yang paling subur– akan siap untuk menerima
investasi.
Untuk Ukraina: “Land reform will allow Ukraine to capitalize on its economic
potential and improve the lives of Ukrainian people – but a lot still needs to be done
before a successful land market opening” (The World bank 2020b). Reformasi tanah
akan memungkinkan Ukraina untuk memanfaatkan potensi ekonominya dan
meningkatkan kehidupan masyarakatnya, meski masih banyak yang harus dilakukan
agar redistribusi lahan ini membawa berkah. Beberapa prestasi telah diraih pasca
landreform. Daya lenting (resilient) masyarakatnya dalam menghadapi tahun 2020
yang berat karena pandemi Covid-19, sedikit banyak ditopang oleh keberhasilan
ini.
Satu tonggak kebijakan penting terjadi bulan Maret 2020 lalu, saat pemerintah
memilih untuk mengakhiri moratorium yang telah berlangsung selama hampir
dua dekade atas penjualan tanah pertanian (moratorium on the sale of farm-land).
Reformasi pertanahan ini akan memungkinkan pemilik dan pengguna untuk
menguasai tanah mereka. Menurut perhitungan Bank Dunia, untuk Ukraina secara
keseluruhan, ini secara permanen akan dapat menambahkan hampir satu poin
persentase untuk pertumbuhan ekonomi per tahunnya.
Otoritas Ukraina telah membuat langkah besar ke arah ini dengan mengeluarkan
paket undang-undang yang mengurangi serangan perampok dan skema terkait lahan,
membuat data lahan dapat diakses publik, dan memungkinkan masyarakat lokal
untuk merencanakan penggunaan lahan. Namun, ada lebih banyak undang-undang
seputar tata kelola pertanahan yang diperlukan untuk memastikan semua manfaat
dari reformasi pertanahan untuk setiap Ukraina. Dibutuhkan tata kelola lahan yang
lebih baik agar dapat menghasilkan lebih banyak investasi. Pasar tanah akan dibuka
pada 1 Juli 2021 sehingga sangat penting untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan
pendukung yang kondusif. Bank Dunia telah lama menganjurkan reformasi lahan
sebagai kunci bagi Ukraina untuk mengembangkan potensi produktif dari sumber
daya lahannya yang melimpah.

Amerika Latin
Sepanjang abad ke-20 sampai sekarang, landreform di Amerika Latin berlangsung di
beberapa negara sehingga lebih dari seperlima lahan pertanian telah didistribusikan
kembali untuk memberi manfaat bagi lebih dari sepersepuluh penduduk miskin
pedesaan. Gerakan sosial dengan dukungan petani yang penting menyebabkan
rezim revolusioner menerapkan reformasi tanah yang signifikan di Meksiko, Bolivia,
Kuba, dan Nikaragua (Barraclough 1999).
Pemberontakan berbasis populer di Peru dan El Salvador meyakinkan perwira
militer nasionalis yang memegang kekuasaan negara untuk melakukan reformasi
tanah. Rezim yang dipilih secara demokratis di Puerto Rico, Guatemala, Venezuela
dan Chili semuanya juga memprakarsai reformasi pertanahan yang penting. Partai
politik dalam masing-masing kasus ini tentu berkepentingan untuk meningkatkan
dukungan elektoral dari para pemilih pedesaan berpenghasilan rendah. Dalam
skema reformasi ini, organisasi tani dan negara menjadi aktor sentral.
Karakter khas rezim negara berbasis populer namun sering cepat berlalu yang
mendukung reformasi agraria, diilustrasikan dengan baik oleh pengalaman Amerika
Latin. Di Meksiko, fase reformasi yang paling luas terjadi selama tahun 1930-an,
dengan dukungan militan yang didorong oleh negara oleh organisasi-organisasi tani
bersenjata. Kredit, pemasaran, bantuan teknis dan lembaga negara serupa diciptakan
atau dialihkan untuk melayani kebutuhan penerima manfaat reformasi. Ini
menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam produksi pangan dan pendapatan
petani. Pemerintahan selanjutnya setelah 1940 terus mendistribusikan kembali
tanah, tetapi prioritas diubah lebih pada mempromosikan produksi komersial oleh
petani swasta skala besar.
Di Bolivia, produksi dan konsumsi pangan petani meningkat setelah program
landreform. Reformasi tanah telah membawa manfaat besar bagi populasi besar
petani berpenghasilan rendah. Sementara, reformasi tanah di Venezuela lahir sebagai
respon atas tuntutan petani. Sementara, reformasi tanah di Guatemala yang awalnya
sangat sukses lalu dibatalkan oleh kudeta militer pada tahun 1954. Ini melahirkan
bencana bagi negara tersebut.
Amerika Serikat telah mendukung reformasi pertanahan Chili yang dimulai
dari rezim Alessandri lalu berlanjut ke pemerintahan Frei. Namun kemudian,
pemerintahan Allende menghentikan dan bahkan sebagian membalikkan reformasi
sebelumnya ini.

13
Pereira (2008) membahas pelaksanaan reformasi lahan yang dibantu pasar (market-
assisted land reform /MALR) ) di Kolombia, Brasil, dan Guatemala, pada periode
1994−2008. Program yang didukung Bank Dunia ini dipahami sebagai model
alternatif untuk redistribusi lahan. Bank Dunia bekerja dengan agenda dan definisi
jenis kebijakan agraria yang cocok untuk neoliberalisasi ekonomi dan kelembagaan,
pemerintah negara klien menggunakan MALR sebagai instrumen untuk melemahkan
perjuangan rakyat untuk demokratisasi struktur agraria di masyarakat yang sangat
tidak setara, menyebarkan gagasan tersebut. akses ke tanah ‘tanpa konflik.’ Di tiga
negara, MALR dilaksanakan melalui kemitraan antara Bank Dunia dan pemerintah
nasional dengan agenda mayoritas organisasi tani.
Perubahan Konstitusi Meksiko pada 1990-an menandai berakhirnya reformasi
agraria dan rezim tanah Revolusioner yang memungkinkan penerima manfaat untuk
bekerja tetapi tidak menjual tanah mereka. Undang-undang baru mengizinkan
setiap bidang tanah ejido diubah menjadi milik pribadi (Varley and Salazar 2021).
Khusus di Kuba, embargo perdagangan Amerika Serikat yang diberlakukan
semenjak awal 1960-an berdampak negatif terhadap produksi dan pendapatan
penerima reformasi tanah. Pada Mei 1959, pemerintahan revolusioner yang baru
memperkenalkan UU Pembaruan Agraria Pertama sebagai salah satu yang pertama
perubahan struktural utama dari era Revolusi. UU ini bertujuan untuk menghapus
keberadaan tuan tanah (latifundios), menasionalisasi semua properti pedesaan
yang dimiliki asing, membagi tanah untuk petani (campesinos) yang sebelumnya
bekerja tanpa memiliki lahan pertanian, dan menciptakan sektor pertanian negara
untuk mempertahankan penguasaan sekitar sepertiga dari lahan pertanian nasional.
Selanjutnya, UU Reformasi Agraria kedua, yang diperkenalkan pada tahun 1963,
semakin mengurangi luas lahan pertanian swasta. Secara keseluruhan, negara telah
berhasil secara bertahap mengambil alih kepemilikan lebih banyak bidang tanah,
dan akhirnya memiliki 82% dari lahan pertanian aktif pada tahun 1988.
Pelajaran menarik dari Kuba adalah pembentukan koperasi petani atau the
National Association of Small Farmers (ANAP). Seluruh petani di Kuba didorong
untuk bergabung pada koperasi tersebut. ANAP kemudian berkembang menjadi
Cooperatives for Credits and Services (CCS) yang berdiri tahun 1975. Tujuan
utamanya adalah demi membantu permodalan petani dan Cooperatives for
Agricultural Production (CPA), suatu koperasi produksi yang memungkinkan petani
untuk saling mendukung dalam produksi pertanian dan pemasarannya.

O’Connor (1968) melaporkan bahwa reformasi agraria di Kuba telah berusaha
untuk memecah kepemilikan tanah besar dan mendistribusikannya kepada para
petani penggarap, koperasi, dan juga negara. Undang-undang yang berkaitan
dengan reformasi tanah dilaksanakan dalam serangkaian undang-undang yang
disahkan antara tahun 1959 dan 1963 setelah Revolusi Kuba. Pada tahun 1959,
UU Reformasi Agraria yang pertama disahkan, yang menetapkan batas atas tanah
yang dapat dikuasai oleh seseorang yakni maksimal 402 hektare. Regulasi ini
menyebabkan hampir 40% tanah subur dipindahkan dari pemilik dan perusahaan
asing ke negara, yang kemudian mendistribusikan tanah ini terutama kepada petani
dan buruh tani. Undang-Undang Reforma Agraria kedua disahkan pada tahun
1963, dan menetapkan batas atas tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang seluas
67 hektare, mendorong 30% lagi tanah subur untuk negara dari petani.
Indonesia: TORA yang Masih Setengah Jalan
Pemerintah Jokowi jilid pertama (2014–2019) berjanji membagikan 9 juta hektare
lahan ke petani dalam Program Tanah Objek Reforma Agrari (TORA). Apakah
TORA telah sukses? Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) belum.
Bahkan menurut mereka, TORA ini sendiri bukan RA karena abai pada fakta
konflik lahan.
Namun, bagaimanapun jua, TORA telah mendistribusikan lahan kepada petani.
Khusus untuk RA, Presiden Jokowi tergolong presiden yang artikulasinya lebih jelas
dibanding presiden-presiden sebelumnya. Reforma agraria menjadi bagian kelima
Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Sampai 2019, akhir pemerintahan Jokowi jilid I, menurut Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK) pemerintah sudah menyerahkan surat keputusan
redistribusi tanah untuk wilayah Kalimantan seluas 109.615 hektare, Sulawesi
120.000 hektare, Maluku 57.000 hektare, dan Sumatera 32.000 hektare serta NTB
dan NTT (Montesori 2019). Seperti di Filipina, program ini juga didukung Bank
Dunia (Sebayang 2018). Pada Juli 2018, Bank Dunia mencairkan pinjaman senilai
US$200 juta (Rp2,9 triliun) untuk mendukung Program TORA.
Laporan KPA (2021) berjudul “Konflik Agraria di Tengah Situasi Pandemi dan
Krisis Ekonomi”, memberikan catatan yang menarik. Di tahun 2020, di tengah
minusnya perekonomian nasional dan penerapan PSBB, perampasan tanah berskala

15
besar tetap tinggi. Pada periode April sampai September tahun 2019 letusan konflik
agraria “hanya” 133 kasus, namun pada periode yang sama tahun pandemi (2020)
justeru terpantau ada 138 kasus. Sepanjang 2020 sedikitnya telah terjadi 241 letusan
konflik agraria akibat praktik-praktik perampasan tanah dan penggusuran. Konflik
tersebut tersebar di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas
624.272,711 hektare (KPA, 2021). Konflik terjadi di semua sektor baik perkebunan,
kehutanan, pembangunan infrastruktur, bisnis properti, pertambangan, fasilitas
militer, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta agribisnis.
Di luar ini yang sudah saban tahun terjadi berulang, satu wacana lagi yang cukup
menjanjikan untuk diperjuangkan adalah landreform lahan kehutanan untuk
reforma agraria. Sebagai upaya untuk mendiskusikan arah kebijakan nasional
terkait Reforma Agraria dan Reforma Kehutanan, The Asia Foundation, Forci
Development Fakultas Kehutanan IPB University (FORCIDEV) dan Forum
Perguruan Tinggi Kehutanan se-Indonesia (FOReTIKA) mengadakan Simposium
Nasional Reforma Agraria Implies Reforma Kehutanan pada tanggal 13–14 Januari
2020 di Jakarta (Tempo 2020).
Reforma agraria selama ini masih banyak menghadapi hambatan, salah satunya
karena tidak tersentuhnya kawasan hutan sebagai objek landreform. Kawasan hutan
menguasaiduapertigadaratansebagaikawasanhutan,namunhanyamengalokasikan
sepertiganya sebagai areal penggunaan lain. Klaim kawasan hutan merupakan
problem utama dari persoalan tanah di Indonesia. Dengan penduduk 270 juta jiwa
lebih dan hanya mengandalkan sepertiga kawasan untuk memenuhi kebutuhan
pangan, Indonesia sulit mencapai swasembada pangan. Di sisi lain, penguasaan
lahan kehutanan secara berlebihan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), nonkawasan hutan
yang luasnya hanya 35% justru berkontribusi 99% lebih, sedangkan kawan hutan
hanya berkontribusi kurang dari 1%.
Fakta bahwa hutan tidak mensejahterakan didukung oleh fakta global. Negara-
negara dengan area hutan terluas sebagian besar ada di wilayah tropis, dan mereka
cenderung menjadi negara berkembang. Artinya, luasnya hutan belum mampu
menggerakkan ekonomi nasionalnya masing-maisng. Hutan menutupi 98% total
lahan daerah di Suriname, 94% di Guyana, dan 92% di Negara Federasi Mikronesia.

PENUTUP
Pada intinya, program landreform masih relevan untuk dijalankan. Berbagai kawasan
dan negara belum bisa bernafas lega dengan masalah ini. Satu contoh negara di Asia,
yakni Myanmar, diperkirakan 30 hingga 50 persen populasi pedesaan sama sekali
tidak memiliki tanah. Mereka terjebak dalam kemiskinan yang ekstrem.
Keadilan sosial ekonomi sama pentingnya dengan peningkatan produktivitas.
Sangat penting menyediakan input penting seperti air, teknologi, pengetahuan
pemasaran untuk petani kecil dan meningkatkan produksi mereka (Bandyopadhyay
1996). Namun, landreform memberikan lebih dari pada itu, bahkan disejajarkan
dengan “memberi kemerdekaan” yang seungguhnya kepada petani.
Menurut Fauzi (2008), ada empat tipe landreform berdasarkan aktor utama
penggeraknya, yaitu: (1) Market-Led Landreform demi pencapaian efisiensi dan
produktivitas secara ekonomis, (2) State-Led Landreform oleh negara, (3) Peasant-
Led Landreform ketika negara terlalu terbelenggu oleh kepentingan elit, dan (4)
Pro-Poor Landreform dimana negara, petani, dan kekuatan pasar bukan sebagai
kelompok yang terpisah, namun sebagai pelaku yang saling terhubung dengan
menerapkan logika-logika politis dan ekonomis sekaligus. Dalam skema ini, reforma
agraria dunia tampaknya semakin berbentuk ke arah market-based landreform, yakni
landreform yang dilaksanakan berbasiskan bantuan mekanisme pasar. Dalam konteks
ini, beberapa kasus reforma agraria di beberapa negara seperti yang dibeberkan di
atas memperlihatkan besarnya dukungan Bank Dunia untuk keberhasilan ini.
Untuk Indonesia ke depan, pemerintah tampaknya perlu mencontoh tiga negara
yang telah berhasil melakukan reforma agraria seperti Jepang, Taiwan, dan Korea
Selatan (INDEF 2017). Reforma agraria yang dilakukan Jepang tidak lepas dari
strategi yang dilakukan dengan cara pemerintah membeli lahan dari tuan tanah para
feodal. Lalu, Jepang menyediakan skema skema kredit jangka panjang petani melalui
pemerintahan lokal yang sekaligus juga berperan sebagai pengawas. Di Taiwan,
lahan negara dialihfungsikan sebagai lahan pertanian, lalu departemen pertanian
dan kehutanan sebagai pelaksananya. Petani diberikan akses untuk memanfaatkan
lahan dengan hak guna lahan yang diberikan sistem produksi. Pemerintah juga
mengakuisisi lahan perusahaan dan memberikan kompensasi bagi pemilik lahan.
Program TORA di Indonesia semestinya bisa mengambil pelajaran dari berbagai
model landreform tersebut.

17
Daftar Pustaka
Bardan AB. 2020. KPA nilai reforma agraria hanya pemanis di bank tanah. 16
Oktober 2020. https://nasional.kontan.co.id/news/kpa-nilai-reforma-
agraria-hanya-pemanis-di-bank-tanah
Bandyopadhyay R. 1996. Global review of land reform: a critical perspective.
Economic and Political Weekly 31(11): 679-691. https://www.jstor.org/
stable/4403916
Barraclough SL. 1999. Land reform in developing countries: the role of
the state and other actors. Discussion Paper No. 101, June 1999.
https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/
9B503BAF4856E96980256B66003E0622/$file/dp101.pdf
Bernstein H, Byress TJ, Borras Jr SM, Kay C, Rachman NF, Yanuardy D. Eds.
2008. Kebangkitan studi refroma agraria di abad 21. Yogyakarta: STPN
Press.
Cox M, Munro-Faure P, Mathieu P, Herrera A, Palmer D, Groppo P. 2003. FAO
in Agrarian Reform. In: FAO. 2003. land reform, land settlement and
cooperatives. http://www.fao.org/3/J0415T/j0415t04.htm
[FAO] Food and Agriculture Organization. 2020. World food and agriculture:
statistical yearbook 2020. Rome (IT): Food and Agriculture Organization.
https://doi.org/10.4060/cb1329en
Fauzi N. 2008. Gelombang baru reforma agrariadi awal abad ke21. Makalah pada
Seminar “Agenda Pembaruan Agraria dan Tirani Modal”, dalam Rangka
Konperensi Warisan Toritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal, Kampus
FISIP UI – Depok, 5–7 Agustus 2008.
Giovarelli R, Bledsoe D. 2001. Land Reform in Eastern Europe: Western CIS,
Transcaucuses, Balkans, and EU Accession Countries. Seattle, Washington.
http://www.fao.org/3/ad878e/AD878E05.htm
[INDEF] Institute for Development of Economics and Finance. 2017. Tiru tiga
negara ini agar ri berhasil lakukan reforma agraria. 4 Mei 2017.
https://www.indopremier.com/

[KPA] Konsorsium Pembaruan Agraria. 2021. Catahu 2020 KPA: Pandemi
covid-19 dan perampasan tanah berskala besar. Sekretariat Nasional
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 6 Januari 2021. http://kpa.or.id/
media/baca2/siaran_pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandemi_Covid-19_
dan_Perampasan_Tanah_Berskala_Besar//
Maistrenko O. 2020. Ukraine: land reform in ukraine: a new wind for investors. 20
May 2020. https://www.mondaq.com/real-estate/936962/land-reform-in-
ukraine-a-new-wind-for-investors
Montesori J. 2019. Luruskan pernyataan Sekjen KPA, Menteri LHK: pemerintah
sudah realisasikan SK TORA ke masyarakat. 25 September 2019. https://
www.beritasatu.com/nasional/576810/luruskan-pernyataan-sekjen-kpa-
menteri-lhk-pemerintah-sudah-realisasikan-sk-tora-ke-masyarakat
O’Connor J. 1968. Agrarian Reforms in Cuba, 1959–1963. Science and Society
32(2): 169-217. Guilford Press. https://www. jstor .org/stable/40401340
Pereira JMM. 2020. The World Bank and market-assisted land reform in
Colombia, Brazil, and Guatemala. July 2020. Land Use Policy 100:1–11.
Doi:10.1016/j.landusepol.2020.104909
Quan J.2006. Land access in the 21st century: Issues, trends, linkages and
policy options. LSP Working Paper 24Access to Natural Resources Sub-
Programme. http://www.fao.org/3/ah245e/ah245e.pdf
Republika. 2018. Indonesia tuan rumah pertemuan reforma agraria internasional.
21 September 2018. https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/
18/09/21/pfepbv415-indonesia-tuan-rumah-pertemuan-reforma-agraria-
internasional.
[SPI] Serikat Petani Indonesia. 2012. Pembaruan agraria abad ke-21 untuk
kedaulatan rakyat. 13 Juli 2012. https://spi.or.id/pembaruan-agraria-abad-
ke-21-untuk-kedaulatan-rakyat/
Sebayang R. 2018. Bank Dunia kucurkan utang rp 2,9 t untuk reformasi agraria
RI. CNBC Indonesia. 20 Juli 2018. https://www.cnbcindonesia.com/
news/20180720185230-4-24688/bank-dunia-kucurkan-utang-rp-29-t-
untuk-reformasi-agraria-ri
Stoddard E. 2020. Land reform in South Africa: we are shooting in the dark. 15
May 2020. https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-05-15-land-
reform-in-south-africa-we-are-shooting-in-the-dark/

19
Syahyuti. 2016. Delandreformisasi sebagai gejala anti landreform di Indonesia:
karakter, penyebab dan upaya untuk pengendaliannya. Jurnal Forum
penelitianAgroEkonomi29(2):67–81.DOI:10.21082/fae.v29n2.2011.67–
81
Tempo. 2020. Simposium nasional reforma agraria implies reforma kehutanan. 13
Januari 2020. https://event.tempo.co/read/1294703/simposium-nasional-
reforma-agraria-implies-reforma-kehutanan
The World Bank. 2020a. Philippines: New project to help provide individual land
titles to 750,000 agrarian reform beneficiaries. Press Release June 26, 2020.
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/26/philippines-
new-project-to-help-provide-individual-land-titles-to-750000-agrarian-
reform-beneficiaries
The world bank. 2020b. Putting People in Control of Their Land to Realize
Ukraine’s Potential. Opinion. 9 Sept 2020. https://www.worldbank.org/
en/news/opinion/2020/09/09/putting-people-in-control-of-their-land-to-
realize-ukraines-potential
Varley A, Salazar C. 2021. The impact of Mexico’s land reform on periurban housing
production: neoliberal or neocorporatist? First published: 18 January 2021.
https://doi.org/10.1111/1468-2427.12999
*******

BENIH KITA, BENIH MEREKA,
DAN BENIH DUNIA
Erizal Jamal1
dan Maesti Mardiharini2
BENIH DAN PERADABAN MANUSIA
Setidaknya ada tiga pengertian benih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di
antaranya adalah biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan,
bibit atau semaian yang akan ditanam, dan sperma untuk bibit pengembangbiakan
ternak, dan sebagainya (https://kbbi.web.id/benih). Dalam Undang-Undang No.
22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, pengertian benih
dan bibit juga ada tiga yaitu (1) Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya
yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman;
(2) Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen,
sperma, ova, telur tertunas, dan embrio; dan (3) Bibit Hewan adalah hewan yang
mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu
untuk dikembangbiakkan.
Keberadaan benih melekat erat dengan perkembangan peradaban manusia. Menurut
Arif (2021), proses evolusi dan terpencarnya manusia dari lokasi leluhur di Afrika
ke berbagai lokasi di dunia merupakan awal dari persebaran manusia dan aneka
tanaman. Berlangsung perubahan pola kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan
pangan masyarakat, dari awalnya dominan berburu dan meramu, menjadi kegiatan
budidaya. Dari sinilah –sejak melakukan budidaya– titik awal tumbuhnya perhatian
terhadap benih.
Sejalan dengan berkembangnya kegiatan budidaya, juga terjadi domestikasi dari
aneka tanaman liar. Proses ini berlangsung ribuan tahun, dan awalnya setiap
kelompok melakukan domestikasi untuk beberapa jenis tanaman yang lalu
diwariskan secara turun temurun. Melalui proses inilah kita mengenal asal beberapa
1
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian
2
Peneliti pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Litbang
Pertanian, Bogor

22 Benih Kita, Benih Mereka, dan Benih Dunia
tanaman. Gandum yang kita kenal saat ini sebagai jenis tanaman yang paling
banyak dibudidayakan di dunia, sebelum 9.000 tahun yang lalu, hanyalah rumput
liar yang tumbuh terbatas di wilayah Timur Tengah (Harari 2017 dalam Arif 2021).
Demikian juga aneka tanaman padi yang berupa rerumputan di pinggiran sungai
Yangtze, di Cina dan jagung yang didomestikasi dari rumput liar di pinggiran
Sungai Ralsa di Meksiko (Molina et. Al. 2011; Ranere et.al. 2009; Arif 2021).
Dalam perkembangannya, kegiatan domestikasi dan dilanjutkan pertukaran antara
kelompok masyarakat untuk beragam tanaman, disadari semakin tidak memadai
untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pada sisi lain, berbagai penemuan
dalam kegiatan pemuliaan, yang didahului oleh tulisan Gregor Mendel, dari
percobaannya dengan kacang polong, serta beberapa ilmuwan lainnya seperti
Charles Darwin dan lainnya; telah mengubah pandangan manusia tentang kegiatan
budidaya. Awalnya seleksi dilakukan terbatas pada varietas yang ada di sekitar petani
atau varietas lokal dan dilanjutkan pertukaran, maka pada perkembangan selanjutnya
dilakukan seleksi berdasarkan sifat unggul dari tanaman. Kondisi ini merupakan
awal dari lahirnya revolusi hijau yang secara selektif melakukan pemilihan terhadap
varietas unggul dan melakukan penyilangan untuk mengembangkan sifat unggul
dari tanaman. Pengembangan sifat unggul tanaman ini ditunjang oleh penemuan
teknologi pemupukan dan lainnya.
Revolusi Hijau membuat ketergantungan terhadap benih hasil pemuliaan semakin
tinggi, bersamaan pula dengan berlangsungnya penyeragaman preferensi konsumsi
masyarakat. Bersamaan dengan itu, keragaman dalam bentuk varietas lokal, yang
awalnya menjadi sumber benih di masyarakat secara perlahan mulai ditinggalkan
dan keberagaman varietas ini juga mulai diabaikan. Menurut Arif (2020), sebelum
Revolusi Hijau terdapat kurang lebih 8.000 jenis benih padi lokal di Indonesia, dan
kini hanya ada sekitar 25 jenis padi lokal. Hal yang sama terjadi di India, sebelum
revolusi hijau, petani India memenuhi kebutuhan pangannya dari 30.000 varietas
padi. Setelah revolusi hijau, kebutuhan pangan India dipenuhi tidak lebih dari 10
varietas padi saja (Taranisen et al. 2013).
Secara bersamaan komersialisasi benih juga berkembang di masyarakat dengan
tumbuhnya industri benih dan penguasaan sebagian besar varietas lokal oleh
korporasiyangsebelumnyadikuasaipetani.Padatahapakhir,melaluipengembangan
genetically modified organism (GMO), manusia tidak hanya melakukan proses seleksi,
namun juga mulai melakukan rekayasa terhadap kandungan genetis dari tanaman.

Benih Kita, Benih Mereka, dan Benih Dunia
23
Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka terhadap berbagai tulisan tentang
perbenihan. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap data sekunder dan
informasi teknis dari berbagai sumber.
INDONESIA DAN PERBENIHAN DUNIA
Masih terbatas data yang menunjukkan peran Indonesia dalam peta perbenihan
dunia. Beberapa rujukan yang melakukan kajian tentang benih hanya memberikan
informasi umum tentang banyaknya pemain dalam industri benih yang ada saat
ini. Beberapa perusahaan besar yang terlibat dalam produksi benih di Indonesia
antara lain untuk benih tanaman pangan adalah PT Bisi International Tbk, PT
DuPont Indonesia, PT Syngenta Indonesia, Monsanto Indonesia and PT Advanta
Seeds Indonesia. Sementara di sektor perkebunan, pemain benih yang menonjol
adalah PT SMART Tbk, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Eagle High Plantations
Tbk and PT Sampoerna Agro. Sementara untuk benih hortikultura didominasi
oleh beberapa perusahaan, antara lain PT East West Seed Indonesia and PT Bisi
International Tbk.
Khusus untuk benih hortikultura, secara khusus ada pengaturan terhadap industri
benih global, dimana kepemilikan asing dibatasi maskimal hanya sampai 30 persen.
Upaya ini diharapkan dapat pengembangan benih lokal, namun upaya ini belum
sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu yang berkembang
justru banjir impor benih hortikultura, utamanya berasal dari Korea Selatan, Taiwan
dan beberapa negara lainnya.
Perkembangan benih di suatu negara sangat banyak tergantung dari regulasi yang
dibuat pemerintah dalam pengembangan benih itu sendiri. Secara umum saat ini
sistem yang dikembangkan di Indonesia telah mengacu kepada pola yang berlaku
secara umum di dunia. Sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 1. Sistem yang
dikembangkan di Indonesia relatif sama dengan negara lain. Untuk melindungi hak
pemulia, Indonesia mengembangkan hak perlindungan varietas, sementara untuk
melindungi konsumen di Indonesia diwajibkan untuk proses pelepasan. Pola serupa
ini berlaku hampir di semua negara ASEAN kecuali untuk Singapura, Laos dan
Brunei Darussalam yang tidak mengenal istilah pelepasan. Di negara-negara ini
cukup dengan pendaftaran oleh negara.

Tabel 1. Perbandingan sistem pelepasan (VCU) dan perlindungan tanaman (PVT)
di negara ASEAN pada tahun 2020
No. Negara
Komoditas
Tanaman
Pelepasan (VCU) /
Listing
PVT / PBR
1. Brunei
Darussalam
Tanaman pangan
dan hortikultura
- Ö
2. Cambodia (tad) Ö Ö
3. Indonesia Semua tanaman Ö Ö
4. Lao PDR (tad) - Ö
5. Malaysia Semua tanaman √ Ö
6. Myanmar (tad) √ Ö
7. Philippines Semua tanaman Ö Ö
8. Singapore Semua tanaman - Ö
(ratifikasi UPOV 2004)
9. Thailand 62 spesies Ö Ö
10. Vietnam Semua tanaman Ö Ö
(ratifikasi UPOV 2006)
Sumber: http://eapvp.org/member
Gambar 1. Besarnya penerimaan dari perdagangan benih di Asia Tenggara
berdasarkan komoditas yang dikembangkan pada tahun 2019

25
Secara umum di wilayah AsiaTenggara, perkembangan perbenihan masih didominasi
oleh benih tanaman pangan. Benih padi dan jagung mencakup lebih dari 70%.
Sementara, benih hortikultura lima tahun terkhir menunjukkan perkembangan
yang menakjubkan, dan kontribusinya sudah mendekati 20% dari total benih yang
diperdagangkan.
INDUSTRI BENIH DUNIA DAN PENGUASAAN PASAR
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, saat ini benih merupakan salah satu bisnis
yang menjanjikan. Menurut OECD (2018) berdasarkan data tahun 2015, kegiatan
perbenihan dunia melibatkan peredaran uang sekitar US$50 miliar setahun atau
sekitar Rp700 triliun. Dari jumlah ini, yang diperdagangkan lintas negara sekitar
3,9 juta ton benih dengan nilai sebesar US$10 miliar. Besarnya nilai kapital benih
ini juga terkait dengan mahalnya investasi dalam industri benih, terutama untuk
kegiatan riset. Data OECD (2018) menunjukkan bahwa dari seluruh dana riset
yang dikeluarkan untuk kegiatan riset pertanian yang meliputi riset tentang alat
dan mesin pertanian, pupuk, dan pestisida, hewan dan peternakan serta benih dan
bioteknologi; dana untuk riset benih dan bioteknologi tumbuh sekitar 4,7% per
tahun. Bila pada tahun 1990-an dana riset perbenihan meliputi sekitar 22,4% dari
keseluruhan dana riset pertanian, maka pada tahun 2014 jumlah itu sudah meliputi
33,3%. Ini merupakan alokasi dana terbesar untuk riset pertanian dibandingkan
untuk riset lainnya.
Tabel 2. Nilai pengeluaran untuk penelitian di bidang benih dan bioteknologi,
hewan dan peternakan, pupuk dan pestisida serta alat mesin pertanian di
dunia pada tahun 1990–2014
No. Tahun
Pengeluaran Dana untuk Penelitian (US$ Juta)
Benih dan Bioteknologi Hewan dan Peternakan Pupuk dan Pestisida Alsintan
1. 1990 1.431 (22,4%) 1.188 (18,6%) 2.708 (42,4%) 1.065 (16,7%)
2. 1995 1.716 (24,5%) 1.344 (19,2%) 2.840 (40,6%) 1.090 (15,6%)
3. 2000 2.317 (31,7%) 1.348 (18,4%) 2.314 (31,7%) 1.325 (18,1%)
4. 2005 2.133 (28,1%) 1.484 (19,6%) 2.547 (33,6%) 1.416 (18,7%)
5. 2010 3.426 (32,6%) 1.880 (17,9%) 2.848 (27,1%) 2.363 (22,5%)
6. 2014 4.290 (33,3%) 2.229 (17,3%) 3.291 (25,5%) 3.091 (24,0%)
Pertumbuhan 4,7% 2,7% 0,8% 4,5%
Sumber : OECD (2018)
Keterangan: Angka dalam kurung adalah persentase terhadap total dana penelitian dalam
setahun

Makin besarnya porsi dana riset untuk perbenihan dan bioteknologi, terutama
karena teknologi yang terkait dengan pemuliaan yang terus berkembang, terutama
untuk kegiatan pemanfaatan bioteknologi. Secara bertahap, teknologi yang
memanfaatkan rekayasa genetik atau bioteknolgi makin banyak dikembangkan
dibandingkan kegiatan pemuliaan konvensional. Berdasarkan data OECD (2018)
sebagaimana terlihat pada Tabel 3, pada awal tahun 2000-an porsi anggaran untuk
penelitian dalam menghasilkan benih secara konvesional meliputi 83,3% dari total
anggaran riset perbenihan. Sejalan dengan perkembangan waktu, dana untuk riset
yang memanfaatkan bioteknologi berkembang dengan pesat, dan alokasi dana
untuk kegiatan ini meningkat secara signifikan. Alhasil, pada tahun 2014 porsi
anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian benih dengan memanfaatkan
bioteknologi meliputi 40% dari total anggran riset perbenihan di dunia.
Tabel 3. Perkembangan nilai perdagangan benih dunia dari hasil pemuliaan
konvensional dan penggunaan rekayasa genetik pada tahun 2001–2014
(dalam US$)
No. Tahun
Benih Hasil Pemuliaan
Konvensional
Benih Hasil Rekayasa
Genetik
1. 2001 11,5 (83,3%) 2,3 (16,7%)
2. 2005 13,3 (72,3%) 5,1 (27,7%)
3. 2010 22,6 (62,8%) 13,4 (37,2)
4. 2012 26,8 (59,4%) 18,3 (40,6%)
5. 2014 30,7 (59,3%) 21,1 (40,7%)
Sumber : OECD (2018)
Keterangan: angka dalam kurung adalah persentase terhadap total perdagangan benih
Secara global, perdagangan benih dunia masih dikuasai oleh beberapa negara
sebagaimana terlihat pada Tabel 4, 5 dan 6. Amerika Serikat masih menjadi pemain
utama, yang terus dibuntuti oleh Cina. Kedua negara ini adalah pemain besar.
Tahun 2015 sebagai contoh, nilai perdagangan benih kedua negara hampir meliputi
setengah dari nilai total perdagangan benih dunia. Di luar kedua negara ini ada
Perancis, Brazil, Kanada, dan India. Negara Asia lainnya yang kontribusinya cukup
besar adalah Jepang.

27
Tabel 4. Sepuluh negara dengan nilai perdagangan benih di dalam negeri terbesar
di dunia pada tahun 2015
No. Negara Nilai Perdagangan (US$)
Persentase terhadap total
Perdagangan Dunia (%)
1. Amerika Serikat 12,0 27
2. Cina 10,0 22
3. Perancis 2,8 6
4. Brazil 2,6 6
5. Kanada 2,1 5
6. India 2,0 4
7. Jepang 1,4 3
8. Jerman 1,2 3
9. Agentina 1,0 2
10. Italia 0,8 2
Dalam tata perdagangan perbenihan, untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
Perancis dan Amerika Serikat merupakan pemain utama di samping Belanda (tabel
5 dan 6). Beberapa perusahaan perbenihan besar dunia ada di tiga negara ini. Khusus
untuk benih tanaman pangan, belum ada negara Asia yang masuk dalam kelompok
10 negara eksportir utama benih. Sementara untuk hortikultura, Jepang dan
Thailand masuk dalam 10 negara dengan nilai ekspor terbesar di dunia. Demikian
juga untuk impor, importir benih tanaman pangan didominasi oleh negara Eropa
dan Amerika. Sementara untuk hortikultura, Jepang dan Cina termasuk dalam 10
negara dengan nilai impor tebesar di dunia.
Tabel 5. Sepuluh negara dengan nilai ekspor terbesar untuk benih tanaman pangan
dan hortikultura di dunia tahun 2015 (dalam US$)
No.
Benih Tanaman Pangan Benih Tanaman Hortikultura
Negara Nilai Negara Nilai
1. Perancis 1,20 (17,8%) Belanda 1,22 (33,6%)
2. Amerika Serikat 0,90 (13,4%) Amerika Serikat 0,62 (17.7%)
3. Jerman 0,58 (8,6%) Perancis 0,41 (11,3%)
4. Hungaria 0,40 (5,9%) Cina 0,16 (4,4%)
5. Kanada 0,28 (4,2%) Chili 0,13 (3,5%)
6. Belanda 0,24 (3,6%) Israel 0,13 (3,5%)
7. Argentina 0,24 (3,6%) Itali 0,11 (3,0%)

No.
8. Rumania 0,23 (3,4%) Jepang 0,10 (2,8%)
9. Denmark 0,23 (3,4%) Thailand 0,09 (2,5%)
10. Italia 0,21 (3,1%) Jerman 0,07 (1,9%)
Total 4,51 (67,0)%) 3,05 (84,0%)
Tabel 6. Sepuluh negara dengan nilai impor terbesar untuk benih tanaman pangan
dan hortikultura di dunia tahun 2015 (dalam US$)
No.
1. Jerman 0,56 (8,6%) Belanda 0,42 (12,0%)
2. Amerika Serikat 0,54 (8,3%) Amerika Serikat 0,38 (10,9%)
3. Perancis 0,54 (8,3%) Meksiko 0,30 (8,6%)
4. Rusia 0,36 (5,5%) Spanyol 0,21 (6,0%)
5. Italia 0,34 (5,2%) Itali 0,18 (5,2%)
6. Belanda 0,31 (4,8%) Cina 0,17 (4,9%)
7. Hungaria 0,24 (3,7%) Perancis 0,14 (4,0%)
8. Spanyol 0,23 (3,5%) Jepang 0,13 (3,7%)
9. Inggris 0,23 (3,5%) Turki 0,11 (3,2%)
10. Ukrania 0,23 (3,5%) Kanada 0,10 (2,9%)
Total 3,58 (55,0)%) 2,13 (61,0%)
Pengembangan benih Indonesia terkait erat dengan perkembangan industri benih
global. Karena itu, pembahasan terkait dengan upaya pengembangan benih nasional
harus melihat bagaimana peta pergulatan dalam perbenihan global. Sebelum tahun
2015, pemain dunia perbenihan dikenal dengan istilah “Big Six”. Mereka adalah
enam perusahaan penguasa perbenihan dunia yakni Syngenta (Swiss), Bayer
(Jerman), BASF (Jerman), DuPont (USA), Monsanto (USA), dan DOW (USA).
Ke enam perusahaan ini mengontrol sekitar 60% peredaran benih di dunia.
Pada tahun 2015 terjadi merger antara DuPont dan Dow menjadi perusahaan baru
bernama Dow-DuPont. Perusahaan baru ini menguasai 22,7% pasar benih dunia.
Lalu, pada bulan September 2016 Bayer mengakuisisi Mosanto sehingga terbentuk
Tabel 5. Sepuluh negara dengan nilai ekspor terbesar untuk benih tanaman pangan
dan hortikultura di dunia tahun 2015 (dalam US$) (lanjutan)

29
perusahaan baru Monsanto Bayer Crop Science, dan menguasai 30,1% pasar benih
dunia. Kecenderungan penggabungan ini merupakan fenomena yang telah terjadi
selama 80 tahun terakhir.
Terakhir, pada bulan Juni 2018, Chem China mengakuisisi Syngenta. Akuisisi ini
sebenarnya lebih pada upaya Cina mengamankan kebutuhan pangannya dengan
mengamankan penguasaan teknologi untuk benih yang menjamin peningkatan
produktivitas dan juga menjamin kebutuhan impor pangan Cina (OECD 2018)
Tabel 7. Perusahaan benih di dunia dan market share-nya sebelum dan sesudah
terjadinya merger tahun 2016
No.
Sebelum Merger Sesudah Merger
Perusahaan % Market Share Perusahaan % Market Share
1. Monsanto 26,5 Monsanto Bayer
Crop Science
30,1
2. DuPont (Pioneer) 18,7 Dow-DuPont 22,7
3. Syngenta 7,8 Syngenta 7,8
4. Vilmorin & Cle 4,4 Vilmorin & Cle 4,4
5. Dow 4,0 Dow 4,0
6. KWS Saat 3,7 KWS Saat 3,7
7. Bayer Crop science 3,6 DLF 1,3
8. DLF 1,3 Sakata 1,2
9. Sakata 1,2 Rijk Zwaan 1,0
!0. Rijk Zwaan 1,0 Takil and Co 1,0
11. Others 27,8 Florimond Desprez 0,7
12. - - Others 22,1
Sumber: OECD (2018)
BENIH DAN PLASMANUTFAH
Pengembangan benih dalam kegiatan pemuliaan sangat terkait erat dengan
sumberdaya genetik yang membawa sifat baru dan unggul, yang dipersilangkan
untuk mendapatkan sifat unggul baru. Sebelum dilanjutkan pembahasan tentang
hal ini, kita perlu menyamakan pemahaman tentang pengertian keanekaragaman
hayati dan plasmanutfah. Menurut Sumarno (2007), keanakeragaman hayati adalah
kemelimpahan berbagai spesies tanaman, termasuk juga jenis-jenis hewan, serangga
dan mikroba, yang hidup pada suatu wilayah atau negara. Keanakearagaman hayati

adalah seluruh mahluk hidup dalam suatu wilayah. Plasmanutfah adalah kekayaan
varian genotipe dalam masing-masing spesies tanaman. Jadi bila disebut Indonesia
memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan nomor dua atau tiga di
dunia, itu lebih banyak menggambarkan kemelimpahan berbagai spesies tanaman,
termasuk juga jenis-jenis hewan, serangga dan mikroba yang hidup pada suatu
wilayah. Namun dari sisi plasmanutfah, Indonesia termasuk negara yang sedikit
dalam koleksi plasmanutfahnya.
Menurut Sumarno (2007), setiap jenis (spesies) tanaman budi daya memiliki ribuan
atau puluhan ribu unsur plasmanutfah. Berikut adalah beberapa contoh koleksi
plasmanutfah yang dimiliki beberapa lembaga atau negara. IRRI di Philipina telah
mengoleksi 80.634 aksesi plasmanutfah padi, sedangkan pada saat yang sama
Indonesia hanya memiliki 3.500 aksesi padi. ICRISAT di India mengoleksi 36.186
aksesi sorgum dan 14.957 aksesi kacang tanah, India memiliki 60.186 aksesi koleksi
plasmanutfah padi dan gandum, dan AS memiliki 7.178 aksesi plasmanutfah
kedelai.
Dari total 600.000 aksesi koleksi plasmanutfah berbagai tanaman budidaya di
dunia, Indonesia cuma memiliki 26.828 aksesi koleksi (0,5%), AS 550.000 aksesi
(9,2%), Cina 350.000 aksesi (5,8%), India 342.108 aksesi (5,7%), Jepang 202.581
aksesi (3,4%), Brasil 194.000 aksesi (3,2%), Korea Selatan 120.000 aksesi (2,0%),
Zimbabwe 43.695 aksesi (0,8%), Turki 40.00 aksesi (0,7%), dan Belanda 67.374
aksesi (1,0%). Indonesia dengan pemilikan 26.828 aksesi koleksi (semua spesies
tanaman) menjadi negara yang memiliki koleksi plasmanutfah tanaman tersedikit
di dunia.
Untuk memperkaya penguasaan plasmanutfah, selain upaya eksplorasi dari berbagai
lokasi di dalam negeri, juga dapat dilakukan dengan pertukaran antar negara atau
lembaga. Untuk yang terakhir ini, kita dapat mendatangkan dari luar negeri dengan
berbagai cara, mulai dari pertukaran ataupun pembayaran dalam royalti.
Karena besarnya keterkaitan kegiatan pemuliaan dan penguasaan plasamanutfah,
maka dibangun berbagai upaya agar berlangsung pertukaran pemanfaatan
plasmanutfah antar negara. Secara umum upaya ini terbagi dalam dua, yaitu
pengaturan bilateral dan multilateral. Untuk pengaturan bilateral termaktub
dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kenekargaman Hayati,
yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kenekargaman Hayati).

31
Pada tahun 2010, saat Pertemuan Para Pihak ke-10 Konvensi Keanekaragaman
Hayati (KKH), di Nagoya, Jepang; disepakati untuk mengadopsi suatu Protokol
yang disebut Protokol Nagoya dalam rangka implementasi tujuan ketiga dan
pasal 15 dari KKH. Protokol Nagoya ini secara khusus mengatur akses kepada
sumberdaya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang
timbul dari penggunaannya atas KKH. Protokol ini juga telah ditandatangani oleh
pemerintah Indonesia di Markas Besar PBB pada tanggal 11 Mei 2011.
Kesepakatan lainnya dalam hal pemanfaatan sumberdaya genetik diatur dalam
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)
yang disahkan melalui Konferensi Food and Agriculture Organization (FAO) di tahun
2001. Ini pun telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4
tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk
Pangan dan Pertanian). Kesepakatan ini lebih spesifik yakni hanya pada sumber
daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Tujuan kesepakatan multilateral
ini, antara lain (1) pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya genetik
tanaman untuk pangan dan pertanian; (2) pembagian keuntungan yang adil dan
merata dari pemanfaatan sumberdaya genetik tersebut, selaras dengan KKH; dan (3)
pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Sementara itu, keanggotaan dalam
Union Pour la Protection des Obtentions Vegetables (UPOV) juga memungkinkan
untuk terjadinya pertukaran plasmanutfah antar negara.
Untuk menjamin ketersediaan dan keamanan plasmanutfah dari kepunahan,
beberapa negara mengambil inisiatif membangun Internasional gene bank yang
berlokasi di Kepulauan Spitsbergen yang terletak 600 kilometer utara Norwegia.
Lokasi ini berupa gunung es dan tempat yang baik dalam menyimpan aneka benih.
Ada perwakilan benih dari banyak negara di lokasi ini. Sebagai contoh, pemerintah
Belanda mempercayakan 22.500 sampel varietas tanaman untuk disimpan disini.
Namun ini belum sepenuhnya mewakili secara proporsional semua negara. Sebagai
contoh, Perancis hanya punya dua sampel yang disimpan di lokasi ini, sedangkan
Cina belum sama sekali (Government of the Netherlands 2017). Upaya lain yang
diinsiasi oleh the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas di
Syria, adalah berupa bank gen (gene bank) yang berbasis di Aleppo. Namun, proyek
ini tidak dapat dilanjutkan karena adanya peperangan.

Buku Pertanian Dunia 2020 (Syahyuti dkk IPB Press 2021)

Buku Pertanian Dunia 2020 (Syahyuti dkk IPB Press 2021)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Buku Pertanian Dunia 2020 (Syahyuti dkk IPB Press 2021)

Similar to Buku Pertanian Dunia 2020 (Syahyuti dkk IPB Press 2021) (20)

More from Syahyuti Si-Buyuang

More from Syahyuti Si-Buyuang (20)

Buku Pertanian Dunia 2020 (Syahyuti dkk IPB Press 2021)