Your SlideShare is downloading. ×
0
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pengertian Pajak Penghasilan 21 <ul><li>PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa  gaji,...
Unsur-unsur PPh Pasal 21/26 <ul><li>Wajib Pajak </li></ul><ul><li>Pemotong Pajak </li></ul><ul><li>Obyek Pajak </li></ul><...
Wajib Pajak PPh Pasal 21 <ul><li>Pegawai Tetap </li></ul><ul><li>Pegawai Lepas </li></ul><ul><li>Penerima Pensiun  </li></...
Bukan  Wajib Pajak PPh Pasal 21 <ul><li>Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing </l...
Pemotong Pajak PPh   <ul><li>Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang </li></ul><ul><li>Benda...
Bukan Pemotong PPh 21/26   <ul><li>Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat </li></ul><ul><li>Badan / O...
Obyek Pajak PPh Pasal 21/26 <ul><li>Penghasilan Teratur </li></ul><ul><li>Penghasilan Tidak Teratur </li></ul><ul><li>Upah...
Tidak Termasuk Penghasilan <ul><li>Pembayaran oleh perusahaan asuransi </li></ul><ul><li>Penerimaan dalam bentu Natura  </...
Pengurang Penghasilan  yang diperbolehkan   <ul><li>1 .  Biaya Jabatan  , khusus untuk Peg. Tetap: </li></ul><ul><li>-  Ta...
2. Iuran Pensiun dan THT <ul><li>Iuran Pensiun dan THT </li></ul><ul><li>-  Yang dibayar pegawai </li></ul><ul><li>-  Yaya...
3. Biaya Pensiun  <ul><li>Khusus untuk  penerima pensiun berkala atau bulanan  </li></ul><ul><li>Besarnya 5% dari uang pen...
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak    (PTKP) <ul><li>Menurut  keadaan  wajib  pajak  tanggal  1 januari /awal tahun, khusunya...
Besarnya PTKP : <ul><li>WP  sendiri </li></ul><ul><li>Status Kawin </li></ul><ul><li>Istri berpenghasilan </li></ul><ul><l...
Tarif Pajak PPh Pasal 21/26 <ul><li>Tarif Pasal 17  berlaku 1 Jan 2009 yaitu : </li></ul><ul><li>5% penghasilan s/d Rp 50 ...
Tarif Pajak PPh Pasal 21/26 <ul><li>Tarif Pasal 17  berlaku 1 Jan 1995 - 2000 yaitu : </li></ul><ul><li>10%  penghasilan s...
Tarif Pasal 17 dikanakan atas  : <ul><li>Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari : </li></ul><ul><li>1. Pegawai tetap </li></ul>...
Tarif Pasal 17 dikenakan atas : <ul><li>Penghasilan Bruto dari : </li></ul><ul><li>1. Honorarium, Bea siswa,  uang saku, h...
Tarif 15%  dikenakan atas Tenaga Ahli   Dengan Norma Perhitungan 50%   <ul><li>Penghasilan bruto yang dibayarkan kpd  : </...
Tarif 5 % dikenakan atas   <ul><li>Upah harian </li></ul><ul><li>Upah mingguan </li></ul><ul><li>Upah satuan </li></ul><ul...
Menghitung PKP  ( WNI ) <ul><li>1. Bekerja sejak awal tahun ( Jan - Des ) </li></ul><ul><li>Penghasilan bruto /bulan Rp XX...
Menghitung PKP  ( WNI ) <ul><li>2. Bekerja pada tahun berjalan ( Sep - Des )  </li></ul><ul><li>Penghasilan bruto /bulan R...
Menghitung PKP  ( WNI ) <ul><li>3. Berhenti bekerja karena Pensiun </li></ul><ul><li>Perhitungan sama dengan poin 2 </li><...
Menghitung PKP  ( WNI ) <ul><li>4. Berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir ( misal meninggal  Agustus ) </l...
Menghitung PKP  ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia <ul><li>1. Bekerja Sejaka awal tahun ( Jan -  Des ) </li>...
Menghitung PKP  ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia <ul><li>2. Bekerja tidak setahun penuh ( Sep-Des ) </li><...
Menghitung PKP  ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia <ul><li>3. Berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia...
Menghitung PPh Pasal 21 ( WNA ) <ul><li>Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari diperkenanakan PPh Pasal 26, tarif 20%...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bab 4 pajak penghasilan pasal 21

9,199

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
9,199
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
203
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Bab 4 pajak penghasilan pasal 21"

  1. 1. Pajak Penghasilan Pasal 21
  2. 2. Pengertian Pajak Penghasilan 21 <ul><li>PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan </li></ul>
  3. 3. Unsur-unsur PPh Pasal 21/26 <ul><li>Wajib Pajak </li></ul><ul><li>Pemotong Pajak </li></ul><ul><li>Obyek Pajak </li></ul><ul><li>Tarif Pajak </li></ul>
  4. 4. Wajib Pajak PPh Pasal 21 <ul><li>Pegawai Tetap </li></ul><ul><li>Pegawai Lepas </li></ul><ul><li>Penerima Pensiun </li></ul><ul><li>Penerima Honorarium </li></ul><ul><li>Penerima Upah </li></ul>
  5. 5. Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21 <ul><li>Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing </li></ul><ul><li>Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain </li></ul>
  6. 6. Pemotong Pajak PPh <ul><li>Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang </li></ul><ul><li>Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll </li></ul><ul><li>Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT </li></ul><ul><li>BUMN/ BUMD </li></ul><ul><li>Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi </li></ul>
  7. 7. Bukan Pemotong PPh 21/26 <ul><li>Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat </li></ul><ul><li>Badan / Organisasi Internasional seperti organisasi PBB </li></ul>
  8. 8. Obyek Pajak PPh Pasal 21/26 <ul><li>Penghasilan Teratur </li></ul><ul><li>Penghasilan Tidak Teratur </li></ul><ul><li>Upah harian, mingguan, satuan & borongan </li></ul><ul><li>Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja </li></ul><ul><li>Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll </li></ul><ul><li>Honorarium dengan nama dan bentuk apapun </li></ul><ul><li>Imbalan dengan nama dan bentuk apapun </li></ul><ul><li>Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak </li></ul>
  9. 9. Tidak Termasuk Penghasilan <ul><li>Pembayaran oleh perusahaan asuransi </li></ul><ul><li>Penerimaan dalam bentu Natura </li></ul><ul><li>Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja </li></ul><ul><li>Natura yang diberikan oleh pemerintah </li></ul><ul><li>Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja </li></ul>
  10. 10. Pengurang Penghasilan yang diperbolehkan <ul><li>1 . Biaya Jabatan , khusus untuk Peg. Tetap: </li></ul><ul><li>- Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak </li></ul><ul><li>- Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto maksimum Rp 1.296.000 setahun atau Rp 108.000 sebulan </li></ul>
  11. 11. 2. Iuran Pensiun dan THT <ul><li>Iuran Pensiun dan THT </li></ul><ul><li>- Yang dibayar pegawai </li></ul><ul><li>- Yayasan dana pensiun yang di setujui menteri keuangan </li></ul><ul><li>- Jumlahnya tidak dibatasi </li></ul>
  12. 12. 3. Biaya Pensiun <ul><li>Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulanan </li></ul><ul><li>Besarnya 5% dari uang pensiun maksimu Rp 432.000 setahun atau Rp 36.000 sebulan </li></ul>
  13. 13. 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) <ul><li>Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 januari /awal tahun, khusunya WPDN </li></ul><ul><li>Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA </li></ul>
  14. 14. Besarnya PTKP : <ul><li>WP sendiri </li></ul><ul><li>Status Kawin </li></ul><ul><li>Istri berpenghasilan </li></ul><ul><li>Tanggunan Mak 3 orang </li></ul><ul><li>PTKP untuk istri berpenghasilan tidak digunakan untuk menghitung PPh 21 . PTKP ini khusus untuk menghitung bagi wajib pajak orang pribadi yang istrinya berpenghasilan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan </li></ul><ul><li>Rp 15.840.000/tahun </li></ul><ul><li>Rp 1.320.000/tahun </li></ul><ul><li>Rp 15.840.000/tahun </li></ul><ul><li>@ Rp 1.320.000/tahun </li></ul>
  15. 15. Tarif Pajak PPh Pasal 21/26 <ul><li>Tarif Pasal 17 berlaku 1 Jan 2009 yaitu : </li></ul><ul><li>5% penghasilan s/d Rp 50 juta </li></ul><ul><li>15% penghasilan Rp 50 juta s/d Rp 250 juta </li></ul><ul><li>25% penghasilan Rp 250 juta s/d Rp 500 juta </li></ul><ul><li>30% penghasilan diatas Rp 500 juta </li></ul><ul><li>UU NO. 36 TAHUN 2008 BERLAKU 1 JAN 2009 </li></ul>
  16. 16. Tarif Pajak PPh Pasal 21/26 <ul><li>Tarif Pasal 17 berlaku 1 Jan 1995 - 2000 yaitu : </li></ul><ul><li>10% penghasilan s/d Rp 25 juta </li></ul><ul><li>15% penghasilan Rp 25 juta s/d Rp 50 juta </li></ul><ul><li>30% penghasilan diatas Rp 50 juta </li></ul><ul><li>UU NO. 36 TAHUN 2008 BERLAKU 1 JAN 2009 </li></ul>
  17. 17. Tarif Pasal 17 dikanakan atas : <ul><li>Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari : </li></ul><ul><li>1. Pegawai tetap </li></ul><ul><li>2. Penerima pensiun berkala </li></ul><ul><li>3. Pegawai tidak tetap </li></ul><ul><li>4. Pemagang, calon pegawai </li></ul><ul><li>5. Kegiatan Multilevel marketing </li></ul>
  18. 18. Tarif Pasal 17 dikenakan atas : <ul><li>Penghasilan Bruto dari : </li></ul><ul><li>1. Honorarium, Bea siswa, uang saku, hadiah penghargaan, komisi, dll. </li></ul><ul><li>2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas tidak merangkap peg. Tetap </li></ul><ul><li>3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima mantan pegawai </li></ul><ul><li>4. Penarikan dana pensiun iuran pasti </li></ul><ul><li>5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan dll </li></ul>
  19. 19. Tarif 15% dikenakan atas Tenaga Ahli Dengan Norma Perhitungan 50% <ul><li>Penghasilan bruto yang dibayarkan kpd : </li></ul><ul><li>- Pengacara </li></ul><ul><li>- Akuntan </li></ul><ul><li>- Arsitek </li></ul><ul><li>- Dokter </li></ul><ul><li>- Konsultan, notaris </li></ul><ul><li>- Penilai, aktuaris </li></ul>
  20. 20. Tarif 5 % dikenakan atas <ul><li>Upah harian </li></ul><ul><li>Upah mingguan </li></ul><ul><li>Upah satuan </li></ul><ul><li>Upah borongan </li></ul><ul><li>Jika upah yg diterima sehari diatas Rp 24.000 sehari dan tidak lebih dari Rp 240.000 sebulan dan tidak dibayarkan secara bulanan </li></ul>
  21. 21. Menghitung PKP ( WNI ) <ul><li>1. Bekerja sejak awal tahun ( Jan - Des ) </li></ul><ul><li>Penghasilan bruto /bulan Rp XXX </li></ul><ul><li>Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - </li></ul><ul><li>Penghasilan Neto Rp XXX x 12 </li></ul><ul><li>PTKP Rp XXX - </li></ul><ul><li>PKP Rp XXX </li></ul>
  22. 22. Menghitung PKP ( WNI ) <ul><li>2. Bekerja pada tahun berjalan ( Sep - Des ) </li></ul><ul><li>Penghasilan bruto /bulan Rp XXX </li></ul><ul><li>Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - </li></ul><ul><li>Penghasilan Neto Rp XXX x 4 </li></ul><ul><li>PTKP Rp XXX - </li></ul><ul><li>PKP Rp XXX </li></ul><ul><li>Menghitung penghasilan neto tidak perlu disetahunkan </li></ul>
  23. 23. Menghitung PKP ( WNI ) <ul><li>3. Berhenti bekerja karena Pensiun </li></ul><ul><li>Perhitungan sama dengan poin 2 </li></ul>
  24. 24. Menghitung PKP ( WNI ) <ul><li>4. Berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir ( misal meninggal Agustus ) </li></ul><ul><li>Penghasilan bruto /bulan Rp XXX </li></ul><ul><li>Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - </li></ul><ul><li>Penghasilan Neto Rp XXX x 12 </li></ul><ul><li>PTKP Rp XXX - </li></ul><ul><li>PKP Rp XXX </li></ul>
  25. 25. Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia <ul><li>1. Bekerja Sejaka awal tahun ( Jan - Des ) </li></ul><ul><li>Penghasilan bruto /bulan Rp XXX </li></ul><ul><li>Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - </li></ul><ul><li>Penghasilan Neto Rp XXX x 12 </li></ul><ul><li>PTKP Rp XXX - </li></ul><ul><li>PKP Rp XXX </li></ul>
  26. 26. Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia <ul><li>2. Bekerja tidak setahun penuh ( Sep-Des ) </li></ul><ul><li>Penghasilan bruto /bulan Rp XXX </li></ul><ul><li>Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - </li></ul><ul><li>Penghasilan Neto Rp XXX x 12 </li></ul><ul><li>PTKP Rp XXX - </li></ul><ul><li>PKP Rp XXX </li></ul>
  27. 27. Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia <ul><li>3. Berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia </li></ul><ul><li>Penghasilan bruto /bulan Rp XXX </li></ul><ul><li>Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - </li></ul><ul><li>Penghasilan Neto Rp XXX x 12 </li></ul><ul><li>PTKP Rp XXX - </li></ul><ul><li>PKP Rp XXX </li></ul>
  28. 28. Menghitung PPh Pasal 21 ( WNA ) <ul><li>Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari diperkenanakan PPh Pasal 26, tarif 20% dari penghasilan bruto </li></ul>
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×