1. Tunggakan PBB Rp 7,9 Miliar
KOTA – Untuk meraup pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun
2014 Pemkab Pacitan harus bekerja keras. Pasalnya, tunggakan PBB warisan Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pacitan mencapai Rp 7,9 miliar. Itu merupakan
akumulasi mulai tahun 1994 hingga April 2013.
Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak DPPKAD Pacitan Marsandi menjelaskan
tunggakan itu diduga mandek di perangkat desa. Selain itu, ada data tercecer yang kini
masih dalam inventarisasi DPPKAD. ‘’Sejak beralihnya PBB sebagai pajak daerah per
Januari 2014, hingga kini kami masih melakukan pencocokan data. Sebab, jumlahnya
sangat banyak,’’ ujar Marsandi kepada Jawa Pos Radar Pacitan kemarin.
Sandi juga tak mau banyak bicara perihal target pendapatan yang dipatok dari PBB
tahun ini. Pasalnya, masih banyak data yang musti dicocokkan. ‘’Terpenting, progres
pembayaran pajak terutang itu bagus dulu,’’ tuturnya.
Diakui, pemungutan tunggakan PBB tidak mudah. Ini mengingat masih rendahnya
kesadaran masyarakat, terutama untuk datang ke kantor membayar pajak. Untuk target
pelunasan PBB tahun ini pihaknya tengah menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) masing-masing kelurahan.
Selain itu, dia juga sudah mengumpulkan beberapa perangkat desa dan kolektor pajak
di masing-masing kecamatan untuk turut membantu melakukan penarikan PBB. ‘’Untuk
reward kami juga masih belum bisa banyak bicara. Itu semua kebijakan pimpinan,’’
terangnya.
Saat ini pihaknya fokus pada tunggakan 2009-2013 lebih dulu. Itu dilakukan lantaran
pendataan sudah rampung. Dia menuturkan untuk tunggakan PBB akumulasi tahun
2009-2013 mencapai Rp 701 juta. ‘’Tunggakan terbesar ada di Kecamatan Pacitan
Kota,’’ ungkapnya.
Menurut dia, itu dipengrahui objek pajak, namun tidak ada subjek pajaknya. Sehingga,
penagihan PBB tersendat. ‘’Biasanya, subjek pajaknya pindah ke luar daerah,’’
jelasnya.
Sementara Anggota Komisi C DPRD Pacitan Eko Setyo Ranu meminta DPPKAD tetap
melakukan penagihan tunggakan tersebut. Pasalnya, besarnya tunggakan PBB yang
mencapai miliaran rupiah itu mengakibatkan pendapatan daerah tak maksimal.
‘’Jangan sampai berpikir meskipun progresnya sudah 100 persen tidak mau lagi
memaksimalkan penarikan pajak. Terlebih waktunya masih setengah tahun lagi.
DPPKAD harus tetap melakukan penagihan, utamanya bagi mereka yang pembayaran
pajaknya sudah jatuh tempo,’’ tandasnya. (her/sat)
2. Tunggakan PBB di Gunungkidul Ada yang
Mandeg di Perangkat Desa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Gunungkidul
Marwoto Agus Basuki menjelaskan, tunggakan pajak Rp5,7 miliar tersebut merupakan
akumulasi dari beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mandeg di perangkat desa namun
ada data-data yang tercecer yang kini masih dalam inventarisasi DPPKAD.
Ia menyebutkan target pendapatan pajak PBB 2013 sebesar Rp12,8 miliar hanya
terealisasi Rp10.6 miliar. Tahun ini, DPPKAD menargetkan pendapatan pajak PBB P2
sebesar Rp14,1 miliar.
Basuki berharap target Rp14,1 miliar bisa dengan asumsi banyak data wajib pajak PBB
P2 yang masih tercecer termasuk tunggakan yang Rp5,7 miliar yang tengah dibenahi
DPPKAD pasca peralihan pungutan pajak PBB P2 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama ke DPPKAD tahun ini. “Banyak data wajib PBB P2 yang sedang kita benahi,”
ucap Basuki.
Tahun 2015 mendatang DPPKAD menjadikan ikon PBB P2 dan Pariwisata menjadi
pendapatan utama Kabupaten Gunungkidul. “Potensi pendapatan pajak dari kedua ikon
tersebut mencapai Rp16 miliar,” tandas Basuki. (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
3. Tunggakan Pajak
Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.
Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
a. Karena pemeriksaan
Pemeriksaan ini meliputi:
1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini
diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan
oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh
Wajib Pajak.
2) Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan
penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda bagi Wajib Pajak.
b. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban
Dalam hal ini tuggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat
memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya 8tunggakan
yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana
untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.
2. Tindakan Penagihan Pajak
a. Pengertian Penagihan Pajak
Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 penagihan
pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
b. Tindakan Penagihan Pajak
4. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar,
surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat
keputusan banding yang 9 menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka
waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan
pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya
penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat
ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakn sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan
lelang.
c. Tahapan Penagihan Pajak
Beberapa tahapan dalam penagihan pajak, yaitu:
1) Surat Teguran, apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP),
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo
(satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).
2) Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran,
maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak Negara dengan
dibebani biaya penagihan. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam. 10
3) Surat Sita, apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat
dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya
pelaksanaan sita,.
4) Lelang, dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi
maka akan dilanjutkan dengan tindakan perlelangan melalui kantor lelang Negara.
Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan
dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat
kabar dan biaya lelang pada saat perlelangan. Tunggakan Pajak Tunggakan pajak adalah
besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini
disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
a. Karena pemeriksaan
Pemeriksaan ini meliputi:
1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada
Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat
5. Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh
Wajib Pajak.
2) Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak.
b. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban Dalam hal ini tuggakan timbul
karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban
perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya 8 tunggakan yang disebabkan
seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk
menagih pajak kepada Wajib Pajak.
2. Tindakan Penagihan Pajak
a. Pengertian Penagihan Pajak
b. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat
paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang
yang telah disita.
c. Tindakan Penagihan Pajak
d. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih
besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih
besar, surat keputusan banding yang 9 menyebabkan pajak terutang menjadi lebih
besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo
akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan
surat teguran.
e. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam
upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan
atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakn sita, dan dilanjutkan
dengan pelaksanaan lelang.
f. Tahapan Penagihan Pajak
g. Beberapa tahapan dalam penagihan pajak, yaitu:
1) Surat Teguran, apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP),
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
6. Tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh
tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).
2) Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat
teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak
Negara dengan dibebani biaya penagihan. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2
x 24 jam. 10
3) Surat Sita, apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat
dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya
pelaksanaan sita,.
4) Lelang, dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi
maka akan dilanjutkan dengan tindakan perlelangan melalui kantor lelang Negara.
Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka
akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam
surat kabar dan biaya lelang pada saat perlelangan
