Transfer ke Daerah, Kebijakan 2008

1. Transfer ke Daerah DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Kebijakan dalam APBN 2008 Oleh :

3. DANA PERIMBANGAN DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN DBH DAU DAK DANA OTSUS PAPUA DANA OTSUS NAD DANA TAMBAHAN INFRAS OTSUS PAPUA DANA PENYEIMBANG DAU DANA TUNJ. KEPENDIDIKAN DANA TAMBAHAN.SARANA & PRASARANA PAPUA BARAT DANA INFRASTRUKTUR, SARANA & PRASARANA DANA ALOKASI CUKAI DANA 0TSUS DANA PENYES DBH PBB/BPHTB DBH PPH DBH KEHUTANAN DBH PERT UM DBH PERIKANAN DBH MIGAS TRANSFER KE DAERAH DBH PANAS BM KOMPONEN TRANSFER KE DAERAH

4. DANA TRANSFER KE DAERAH 2007 DAN 2008 NO JENIS TRANSFER 2007 2008 +/- % 1 DBH PAJAK 33.065,3 36.333,6 9,9 2 DBH SDA 35.396 29.737,2 (16) 3 DAU 164.787,4 179.507,1 8,9 4 DAK 17.092,464 21.202,1 24 5 OTSUS PAPUA 3.295,7 3.590,1 8,9 6 OTSUS NAD - 3.590,1 - 7 D.TAM INFRAS PAPUA 750 330 (56) 8 DANA PENYEIMB DAU 4.406,1 242,8 (94,5) 9 DANA TUNJ KEPENDD - 1.200 - 10 D.SRN PRAS PAP BARAT - 670 - 11 D INFRAS, SRN & PRAS 3.563,2 4.626,2 12 DANA ALOKASI CUKAI - 200 - JUMLAH 271.795,1 281.229,5 3,47

7. DAU ALOKASI DASAR ALOKASI BERDASAR CELAH FISKAL + BELANJA PEGAWAI PNSD INDEKS PENDUDUK INDEKS LUAS WILAYAH INDEKS KK INDEKS PM INDEKS PDRB PER KAPITA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL PAJAK DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM FORMULA DAU 2008 KbF = TBR ( α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB per kapita) 30% 15% 30% 10% 15% 50% 75% 50% wilayah d arat 100%, laut prov 25%, laut kab/kota 35% KEBUTUHAN FISKAL KAPASITAS FISKAL - 30% 75% 41,25% PROV Nasional 45% x DAU Nas setara 88,65%

10. 25% 50% 75% 100% 2007 Formula 2008 PERHITUNGAN DAU 2008 Formula DP 2008 PERHITUNGAN DAU 2008 BAGAN PERHITUNGAN DAU 2008 Sesuai Nota Keuangan 2008 DP Formula DP 2008 PERHITUNGAN DAU 2008 0 0

14. DAK 2008 KECUALI DAK PRASPEM MASING-MASING BIDANG DIALOKASIKAN SAMA DENGAN TAHUN 2007 DIALOKASIKAN BERDASARKAN KRITERIA (UMUM, KHUSUS, TEKNIS) PRIORITAS I PRIORITAS II LAPORAN PANITIA KERJA BELANJA KE DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU APBN 2008

16. Perhitungan Per Bidang DAK TA 2008 No BIDANG 2007 =2007-(PP) TAMBAHAN 2008 1 Pendidikan 5.195,29 5.195,29 1.820,13 7.015,42 2 Kesehatan 3.381,27 3.381,27 436,10 3.817,37 3 Prasarana Jalan 3.113,06 3.113,06 931,62 4.044,68 4 Prasarana Irigasi 858,91 858,91 638,32 1.497,23 5 Prasarana Air Minum & Penyehatan Ling 1.062,37 1.062,37 79,92 1.142,29 6 Prasarana Pemerintahan 539,06 -- 362,00 362,00 7 Kelautan dan Perikanan 1.100,36 1.100,36 -- 1.100,36 8 Pertanian 1.492,17 1.492,17 -- 1.492,17 9 Lingkungan Hidup 351,61 351,61 -- 351,61 10. Kependudukan -- -- 279,01 279,01 11. Kehutanan -- -- 100,00 100,00 Total 17.094,10 16.555,04 4.647,10 21.202,14

19. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (1) Dana Penyeimbang DAU Dana Penyeimbang DAU dialokasikan kepada daerah yang mengalami penurunan DAU sebesar 75% atau lebih dibandingkan dengan DAU Tahun 2007 diluar dana penyesuaian. Dana Tunjangan Kependidikan Dana penyesuaian kependidikan tersebut dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan tunjangan kependidikan sebagai amanat dari UU No.14 tahun 2005. 1 2

20. Dana Otonomi Khusus Papua dan NAD masing-masing sebesar 2% dari Total DAU Nasional Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua Dana sarana dan prasarana Prov Papua Barat Dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (2) 3 4 5

21. Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana dialokasikan untuk daerah tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah. Kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Pelaksanaan teknis dilakukan/dikoordinasikan oleh Gubernur di Provinsi, Bupati di Kabupaten, Walikota di Kota, dan instansi terkait di daerah. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (3) 6

22. Dana Alokasi Cukai Memenuhi amanat UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, Dana tersebut dialokasikan kepada daerah penghasil cukai tembakau untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah untuk mengurangi peredaran cukai palsu (cukai ilegal), sosialisasi peraturan, dan pemetaan industri rokok. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (4) 7

27. POLA PENYALURAN DBH-SDA (SUDAH DILAKSANAKAN) DIPA DIPA SPM SP2D RTGS TRANS DANA NO PROSES DJPK DJPBN BI BANK KASDA 1 PENGAJUAN KONSEP DIPA 2 PENGESAHAN DIPA 3 PENGAJUAN SPM 4 PENERBITAN SP2D 5 PROSE S RTGS 6 PROSES DI BANK (PROV) 7 PENERIMAAN DANA TRANSFER

28. PENYALURAN DAU (NEW DESIGN) DIPA DIPA SPM DAU SP2D PERPRES NO PROSES DJPK DJPBN DAERAH 1 Perpres Penetapan DAU 2 Menyusun DIPA DAU 3 mengesahkan DIPA DAU 4 Mengajukan SPM DAU 5 Melaksanakan transfer DAU Menerima transfer DAU

29. PERBEDAAN ANTARA TRANSFER DAN BELANJA NO TRANSFER BELANJA 1 Dari Rek Kas Negara ke Rek Kas Daerah Dari Rek KN ke Rek Bendahara Pengeluaran 2 Tidak berdasarkan usulan dari Calon Penerima Dana/Pengguna Anggaran Berdasarkan Usulan dari Calon Pen e rima Dana/Pengguna Anggaran 3 Tidak ada Rencana Kerja dan Anggaran yang diusulkan Harus ada Rencana Kerja dan Anggaran yang diusulkan 4 Setelah terjadi transfer status dana Pemerintah Pusat menjadi Dana Pemerintah Daerah Setelah terjadi penyaluran kepada Bendahara Pengeluaran, status dana tetap dana Pemerintah Pusat 5 Pengelolaan atas Keuangan Daerah diserahkan oleh Presiden kepada Kepala Pemerintahan Daerah Pengelolaan atas Keuangan Negara dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri/Pimpinan Lembaga 6 Tidak perlu menunjukkan prestasi yang setara dengan dana yang akan dibayarkan Berdasarkan prestasi yang disyaratkan untuk pelaksanaan pembayaran

30. Terima Kasih