Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ALTERNATIF FORMULA ALOKASI DANA DESA Seminar Keuangan Daerah Dosen : Prof. Dr. Edi Suandy Hamid, M.Ec. Oleh Kelompok I : A...
ABSTRACT <ul><li>O tonomi daerah menjadikan bangsa Indonesia memasuki sistem pemerintahan desentralisasi yang nyata dan lu...
I. PENGANTAR <ul><li>A. Latar Belakang </li></ul><ul><li>Lahirnya Perundang-Undangan Otda </li></ul><ul><li>------   Dese...
I. PENGANTAR....2 <ul><li>SE Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tahun 2005 tentang Pedoman ADD -----  </li></ul><ul><l...
I. PENGANTAR....3 <ul><li>Memang undang – undang tersebut mengamanatkan otonomi lebih pada Pemerintah Kabupaten / Kota </l...
I. PENGANTAR....3 <ul><li>Rumusan Masalah </li></ul><ul><li>Adanya ketidak adilan dalam alokasi dana ke desa dari pemerint...
I. PENGANTAR....4 <ul><li>Tujuan & Manfaat Penelitan   </li></ul><ul><li>Tujuan </li></ul><ul><li>Untuk melihat komposisi ...
I. PENGANTAR....5 <ul><li>Manfaat Penelitan   </li></ul><ul><li>Bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah dalam ...
II. TINJAUAN PUSTAKA <ul><li>A.  Tinjauan Pustaka </li></ul><ul><li>Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan...
II. TINJAUAN PUSTAKA...2 <ul><li>Desentralisasi  dan otonomi merupakan dua istilah yang memiliki makna berbeda namun dlam ...
II. TINJAUAN PUSTAKA...3 <ul><li>Otonomi  berasal dari bahasa yunani  autos  dan  nomos  yang berarti pemerintahan sendiri...
II. TINJAUAN PUSTAKA...4 <ul><li>Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa (PP no. 72 tahun 2005 tentang desa bab II...
II. TINJAUAN PUSTAKA...5 <ul><li>3 .  Tranfer keuangan dan pembiayaan pemerintahan desa </li></ul><ul><li>Pada tahun angga...
II. TINJAUAN PUSTAKA...6 <ul><li>Konsep desentralisasi fiskal Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999, tranfer dana dari pemer...
II. TINJAUAN PUSTAKA...7 <ul><li>Pendapatan asli desa ( PADes ) </li></ul><ul><li>Bagi Hasil Pajak daerah kabupaten / kota...
II. TINJAUAN PUSTAKA...8 <ul><li>Tujuan : </li></ul><ul><li>Meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal  </li></ul><ul><li>Me...
II. TINJAUAN PUSTAKA...9 <ul><li>B. Landasan Teori </li></ul><ul><li>Alokasi Dana Desa dibutuhkan karena adanya desentrali...
II. TINJAUAN PUSTAKA...10 <ul><li>Variabel Tambahan  : </li></ul><ul><li>Jumlah penduduk </li></ul><ul><li>Luas wilayah </...
BAB III. CARA PENELITIAN   <ul><li>A.  Jenis dan Sifat Penelitian </li></ul><ul><li>Jenis   :   deskriptif analisis mengen...
BAB III. CARA PENELITIAN….2   <ul><li>A.  Sumber, Jenis,  dan Metode Pengumpulan Data </li></ul><ul><li>Sumber Data ---  ...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN <ul><li>A.  Tinjauan Mengenai Formula ADD </li></ul><ul><li>Pemerintah Pusat belum a...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Sumber pendanaan Pemerintah Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Kabupaten Kota selain Dana Alokasi Khusus ( DAK ) </li></ul><ul><li>ADD...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>ADDPx = BDx X ( ADD –  Σ ADDM ) </li></ul><ul><li>Dimana : </li></ul><u...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>ADDPx = BDx X ( ADD –  Σ ADDM ) </li></ul><ul><li>Dimana : </li></ul><u...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Perhitungan Koefisien Variabel untuk Desa x (KV1x, KV2x, …)   </li></ul...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Penentuan Bobot Variabel (a) </li></ul><ul><li>Setiap variabel bisa mem...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Contoh : </li></ul><ul><li>Tabel 1. </li></ul>
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Cara lain menentukan angka bobot, misalnya: </li></ul><ul><li>Variabel ...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Tabel 2 </li></ul>
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Perbandingan Alokasi Dana Desa Beberapa Daerah di Indonesia </li></ul>
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Formula Alternatif Perhitungan ADD </li></ul><ul><li>Melihat dari data ...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Formula yang ditawarkan adalah penentuan jumlah Alokasi Dana Desa yang ...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>ADDX = ADDM + ADDPx </li></ul><ul><li>Dimana : </li></ul><ul><li>ADDX =...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>ADDPx = BDx X ( ADD –  Σ ADDM ) </li></ul><ul><li>Dimana : </li></ul><u...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) </li></ul><ul><li>BDx = a1 KV1x + a2 K...
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Penentuan Bobot Variabel (a)   </li></ul><ul><li>Setiap variabel bisa m...
BAB V.   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI <ul><li>A.  Kesimpulan </li></ul><ul><li>Bahwa Alokasi Dana Desa menggunakan formula y...
BAB V.   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …2 <ul><li>Formula penghitungan Alokasi Dana Desa yang berbasis pada Anggaran Pendapat...
BAB V.   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …3 <ul><li>B.  Rekomendasi </li></ul><ul><li>Perlu kiranya Pemerintah Pusat mengganti ...
DAFTAR  PUSTAKA   <ul><li>Departemen Dalam Negeri,  Surat Menteri Dalam Negeri Nomor  140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoma...
TERIMA KASIH KELOMPOK  I
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seminar keuangan daerah

2,003 views

Published on

Seminar Keuangan Daerah

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seminar keuangan daerah

  1. 1. ALTERNATIF FORMULA ALOKASI DANA DESA Seminar Keuangan Daerah Dosen : Prof. Dr. Edi Suandy Hamid, M.Ec. Oleh Kelompok I : Abimanyu Agus Hidayat Tri Wahyu W Yahya Simori
  2. 2. ABSTRACT <ul><li>O tonomi daerah menjadikan bangsa Indonesia memasuki sistem pemerintahan desentralisasi yang nyata dan luas, ), terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian utama kebijakan desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan, pembagian pendapatan dan pemberdayaan. Dalam hal pembagian pendapatan, saat ini Alokasi Dana Desa (ADD) dirasa masih terlalu kecil dan pendistribusiannya masih bias sehingga kurang memberikan rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena belum adanya formula yang baku dan atuan yang mengikat dalam pelaksanaannya. </li></ul><ul><li>Penelitian menganalisis komposisi pembagian ADD yang sudah dilaksanakan dan mencari alternatif formula Alokasi Dana Desa yang lebih baik yang mencerminkan keadilan dan pemerataan, dengan metode deskriptif analisis dari data kuantitatif. Hasil analisis menunjukan Bahwa ADD menggunakan formula yang berbasis pada APBD belum memberikan keadilan dan pemerataan, sebagai alternatif formula penghitungan ADD yang berbasis pada APBN. </li></ul><ul><li>Berdasarkan hasil tersebut sebaiknya pemerintah menggunakan formula penghitungan ADD yang berbasis APBN dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan untuk memberikan pedoman yang lebih baku dan mengikat. </li></ul><ul><li>Keywords : Desentralisasi, Desa, Otonomi Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) </li></ul>
  3. 3. I. PENGANTAR <ul><li>A. Latar Belakang </li></ul><ul><li>Lahirnya Perundang-Undangan Otda </li></ul><ul><li>------  Desentralisasi nyata & luas </li></ul><ul><li>Alokasi dana untuk desa dirasa masih terlalu kecil </li></ul><ul><li>Pendistribusiannya masih bias sehingga kurang memberikan rasa keadilan </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa belum memberikan formula yang baku dan multitafsir sesuai dengan kebijakan daerah </li></ul>
  4. 4. I. PENGANTAR....2 <ul><li>SE Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tahun 2005 tentang Pedoman ADD -----  </li></ul><ul><li>Tidak dpt mengikat secara hukum </li></ul><ul><li>UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan membagi pemerintah menjadi empat yaitu : </li></ul><ul><li>Pemerintah Pusat </li></ul><ul><li>Pemerintah Provinsi </li></ul><ul><li>Pemerintah Kabupaten / Kota </li></ul><ul><li>Pemerintah Desa </li></ul>
  5. 5. I. PENGANTAR....3 <ul><li>Memang undang – undang tersebut mengamanatkan otonomi lebih pada Pemerintah Kabupaten / Kota </li></ul><ul><li>Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus wilayahnya bahkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa telah diatur tersendiri, seperti yang telah diatur dalam : </li></ul><ul><li>Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, </li></ul><ul><li>Permendagri No 35 Tahun 2007 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa serta </li></ul><ul><li>Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. </li></ul>
  6. 6. I. PENGANTAR....3 <ul><li>Rumusan Masalah </li></ul><ul><li>Adanya ketidak adilan dalam alokasi dana ke desa dari pemerintah kabupaten, yang diakibatkan karena tidak adanya formula baku yang mengikat dalam alokasi dana ke desa dan adanya anggapan pemerintah kabupaten bahwa pemerintah desa memang harus bergantung kepada pemerintah kabupaten </li></ul><ul><li>Perlu dicari formula yang lebih baik dan baku </li></ul>
  7. 7. I. PENGANTAR....4 <ul><li>Tujuan & Manfaat Penelitan </li></ul><ul><li>Tujuan </li></ul><ul><li>Untuk melihat komposisi pembagian Alokasi Dana Desa dari beberapa kabupaten / kota di Indonesia dilihat dari asas adil dan merata. </li></ul><ul><li>Untuk mencari formula Alokasi Dana Desa yang lebih baik yang mencerminkan keadilan dan pemerataan antar desa di seluruh Indonesia. </li></ul>
  8. 8. I. PENGANTAR....5 <ul><li>Manfaat Penelitan </li></ul><ul><li>Bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana ke desa melalui Alokasi Dana Desa ( ADD ) </li></ul><ul><li>Bahan masukan bagi yang berminat melakukan penelitian mengenai perumusan alokasi dan ke desa. </li></ul>
  9. 9. II. TINJAUAN PUSTAKA <ul><li>A. Tinjauan Pustaka </li></ul><ul><li>Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan </li></ul><ul><li>Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi </li></ul><ul><li>Pengertian desa, desentralisasi dan otonomi desa </li></ul><ul><li>Desa berasal dari bahasa india, swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal , negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas ( Yuliati dan Poernomo, 2003:23). </li></ul>
  10. 10. II. TINJAUAN PUSTAKA...2 <ul><li>Desentralisasi dan otonomi merupakan dua istilah yang memiliki makna berbeda namun dlam prakteknya sering dianggap sama. Turner dan Hulme ( 1997:152 ) menyimpulkan bahwa desentralisasi diartikan ssebagai pelimpahan kewenangan ( transfer ot authority ) dalam menjalankan berbagai urusan publik dari pemerintah pusat ke individu atau ke agensi lain yang lebih dekat dalam memberikan pelayanan publik. </li></ul>
  11. 11. II. TINJAUAN PUSTAKA...3 <ul><li>Otonomi berasal dari bahasa yunani autos dan nomos yang berarti pemerintahan sendiri. Dalam wacana administrasi publik daerah otonomi disebut sebagai local self government yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai local state government ( nugroho, 2000:46 ). </li></ul><ul><li>2. Fungsi dan kewenangan pemerintah desa </li></ul><ul><li>* Alokasi ( allocation function ), </li></ul><ul><li>* Distribusi ( distribution function ) </li></ul><ul><li>* Stabilisasi ( stabilization function ) </li></ul><ul><li>( Musgrave and Musgrave, 1989:6) </li></ul>
  12. 12. II. TINJAUAN PUSTAKA...4 <ul><li>Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa (PP no. 72 tahun 2005 tentang desa bab III pasal 7) </li></ul><ul><li>Urusan pemerintahan-  asal usul </li></ul><ul><li>Urusan pemerintahan-  kewenangan kabupaten kota diserahkan pengaturannya kepada desa </li></ul><ul><li>Tugas pembantuan -  pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota . </li></ul><ul><li>Urusan pemerintahan lainnya-  PerUU </li></ul>
  13. 13. II. TINJAUAN PUSTAKA...5 <ul><li>3 . Tranfer keuangan dan pembiayaan pemerintahan desa </li></ul><ul><li>Pada tahun anggaran 1969/1970 pemerintah pusat mulai menganggarkan dana untuk desa melalui instruksi presiden ( inpres ) bantuan pembangunan desa. </li></ul><ul><li>Pada tahun anggaran 1994/1995 terdapat jenis baru untuk pendanaan pembangunan desa yaitu melalui IDT ( inpres desa tertinggal ). </li></ul>
  14. 14. II. TINJAUAN PUSTAKA...6 <ul><li>Konsep desentralisasi fiskal Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999, tranfer dana dari pemerintah lebih menekankan peranan bantuan yang bersifat umum ( general Purpose grant ). </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 68 mengatur sumber pembiayaan pemerintahan desa berasal dari lima komponen yaitu : </li></ul>
  15. 15. II. TINJAUAN PUSTAKA...7 <ul><li>Pendapatan asli desa ( PADes ) </li></ul><ul><li>Bagi Hasil Pajak daerah kabupaten / kota paling sedikit 10 % </li></ul><ul><li>Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10 % </li></ul><ul><li>Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemprov dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka urusan pemerintah </li></ul><ul><li>Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat </li></ul>
  16. 16. II. TINJAUAN PUSTAKA...8 <ul><li>Tujuan : </li></ul><ul><li>Meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal </li></ul><ul><li>Meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal </li></ul><ul><li>Sebagai insentif bagi pemerintah daerah yamg memberikan pelayanan dengan manfaat yang menyebar. </li></ul>
  17. 17. II. TINJAUAN PUSTAKA...9 <ul><li>B. Landasan Teori </li></ul><ul><li>Alokasi Dana Desa dibutuhkan karena adanya desentralisasi dan otonomi desa </li></ul><ul><li>formula umum ADD-  variabel (utama dan tambahan) </li></ul><ul><li>Variabel Utama </li></ul><ul><li>Kemiskinan </li></ul><ul><li>Pendidikan dasar </li></ul><ul><li>Kesehatan </li></ul>
  18. 18. II. TINJAUAN PUSTAKA...10 <ul><li>Variabel Tambahan : </li></ul><ul><li>Jumlah penduduk </li></ul><ul><li>Luas wilayah </li></ul><ul><li>Potensi ekonomi </li></ul><ul><li>Partisipasi masyarakat </li></ul><ul><li>Jumlah unit komunitas dides ( dusun, jurong, rw, rt ) </li></ul><ul><li>Model Formula Alokasi Dana Desa ( ADD ) </li></ul><ul><li>Asas merata </li></ul><ul><li>Asas adil </li></ul>
  19. 19. BAB III. CARA PENELITIAN <ul><li>A. Jenis dan Sifat Penelitian </li></ul><ul><li>Jenis : deskriptif analisis mengenai teori dan aturan maupun data kuantitatif yang berbasis angka - angka. </li></ul><ul><li>S ifat : penelitian yaitu komparatif dari data kuantitatif, yaitu membandingkan data – data kuantitatif yang ada dari beberapa daerah dengan kebijakan yang berbeda pula. </li></ul>
  20. 20. BAB III. CARA PENELITIAN….2 <ul><li>A. Sumber, Jenis, dan Metode Pengumpulan Data </li></ul><ul><li>Sumber Data ---  Sekunder </li></ul><ul><li>Jenis data ----  K uantititatif </li></ul><ul><li>Metode Pengumpulan Data ---  M etode studi dokumentasi </li></ul><ul><li>C. Metode Analisis </li></ul><ul><li>Deskriptif analisis dari data kuantitatif </li></ul>
  21. 21. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN <ul><li>A. Tinjauan Mengenai Formula ADD </li></ul><ul><li>Pemerintah Pusat belum atau tidak pernah menetapkan formula Alokasi Dana Desa secara baku dan mengikat. Sehingga mendapatkan multitafsir maupun “ penolakan “ pemerintah kabupaten untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa yang sewajarnya kepada Pemerintahan Desa </li></ul>
  22. 22. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Sumber pendanaan Pemerintah Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ) </li></ul><ul><li>Formula ADD </li></ul><ul><li>ADD = 10 % X ( JDP - BP ) </li></ul><ul><li>Dimana : </li></ul><ul><li>ADD = Total Alokasi Dana Desa Yang Harus Dibagikan </li></ul><ul><li>JDP = Jumlah Dana Perimbangan dari Pusat dan Daerah yang diterima </li></ul>
  23. 23. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Kabupaten Kota selain Dana Alokasi Khusus ( DAK ) </li></ul><ul><li>ADDX = ADDM + ADDPx </li></ul><ul><li>Dimana : </li></ul><ul><li>ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desa x </li></ul><ul><li>ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa </li></ul><ul><li>ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x </li></ul>
  24. 24. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>ADDPx = BDx X ( ADD – Σ ADDM ) </li></ul><ul><li>Dimana : </li></ul><ul><li>BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x </li></ul><ul><li>ADD : Total Alokasi Dana Desa yang harus dibagikan </li></ul><ul><li>Σ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal </li></ul><ul><li>Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) </li></ul><ul><li>Variabel Independen Utama </li></ul><ul><li>Variabel Independen Tambahan </li></ul>
  25. 25. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>ADDPx = BDx X ( ADD – Σ ADDM ) </li></ul><ul><li>Dimana : </li></ul><ul><li>BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x </li></ul><ul><li>ADD : Total Alokasi Dana Desa yang harus dibagikan </li></ul><ul><li>Σ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal </li></ul><ul><li>Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) </li></ul><ul><li>Variabel Independen Utama </li></ul><ul><li>Variabel Independen Tambahan </li></ul><ul><li>BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + ... + an KVn x </li></ul>
  26. 26. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Perhitungan Koefisien Variabel untuk Desa x (KV1x, KV2x, …) </li></ul><ul><li>KV1, 2, ...x = V1,2,…x </li></ul><ul><li> Σ Vn </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Desa Bahagia di Kabupaten Sejahtera, diketahui dari data sebagai berikut: </li></ul><ul><li>Jumlah KK miskin Desa Bahagia = 45 KK </li></ul><ul><li>Jumlah KK miskin Kabupaten Sejahtera = 15.000 KK </li></ul><ul><li>Koefisien Variabel Kemiskinan Desa Bahagia KV1 (Desa Bahagia) = 45/15.000 = 0,003 </li></ul>
  27. 27. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Penentuan Bobot Variabel (a) </li></ul><ul><li>Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah. </li></ul><ul><li>Angka Bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu). </li></ul><ul><li>a1 + a2 + a3+ ...+ an = 1 </li></ul>
  28. 28. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Contoh : </li></ul><ul><li>Tabel 1. </li></ul>
  29. 29. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Cara lain menentukan angka bobot, misalnya: </li></ul><ul><li>Variabel dianggap sangat penting diberi bobot 4 </li></ul><ul><li>Variabel diangap penting diberi bobot 3 </li></ul><ul><li>Variabel dianggap cukup penting diberi bobot 2 </li></ul><ul><li>Variabel dianggap kurang pentig diberi bobot 1 </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul>
  30. 30. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Tabel 2 </li></ul>
  31. 31. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Perbandingan Alokasi Dana Desa Beberapa Daerah di Indonesia </li></ul>
  32. 32. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Formula Alternatif Perhitungan ADD </li></ul><ul><li>Melihat dari data dan fakta diatas, jelas bahwa formula yang ada belum menjawab azas pendistribusian Alokasi Dana Desa yang adil dan merata secara menyeluruh. Formula tersebut hanya memberikan asas keadilan dan pemerataan terbatas pada kabupaten yang bersangkutan, namun tidak untuk asas adil dan merata desa – desa diseluruh Indonesia atau bahkan desa ditingkat Provinsi. -------  NKRI </li></ul>
  33. 33. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Formula yang ditawarkan adalah penentuan jumlah Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke desa di seluruh Indonesia, basis penghitungannya adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Seperti pada Dana Alokasi Umum yang ditentukan sebesar 26 % dari total penerimaan dalam negeri neto dan setelah dikurangi dengan jumlah subsidi Bahan Bakar Minyak ( kebijakan DAU tahun 2009 ). Ada baiknya dalam penentuan jumlah Alokasi Dana Desa pun menggunakan rumusan seperti rumusan DAU tersebut. </li></ul><ul><li>ADD = 10 % x ( Total Penerimaan dalam negeri neto ) </li></ul>
  34. 34. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>ADDX = ADDM + ADDPx </li></ul><ul><li>Dimana : </li></ul><ul><li>ADDX = Alokasi Dana Desa yang diterima desa X </li></ul><ul><li>ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang jumlahnya rata diterima seluruh desa di Indonesia </li></ul><ul><li>ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima desa X berdasarkan pembobotan variabel yang telah ditetapkan pemerintah pusat seperti, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dasar, keterjangkauan </li></ul>
  35. 35. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>ADDPx = BDx X ( ADD – Σ ADDM ) </li></ul><ul><li>Dimana : </li></ul><ul><li>BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x </li></ul><ul><li>ADD : Total Alokasi Dana Desa yang harus dibagikan </li></ul><ul><li>Σ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal </li></ul>
  36. 36. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) </li></ul><ul><li>BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + ... + an KVn x </li></ul><ul><li>Perhitungan Koefisien Variabel untuk Desa x (KV1x, KV2x, …) </li></ul><ul><li>Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya: variabel kemiskinan, pendidikan, dst. </li></ul><ul><li>Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa. </li></ul><ul><li>Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini: </li></ul><ul><li>KV1, 2, ...x = V1,2,…x </li></ul><ul><li> Σ Vn </li></ul>
  37. 37. BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2 <ul><li>Penentuan Bobot Variabel (a) </li></ul><ul><li>Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat. </li></ul><ul><li>Angka Bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu). </li></ul><ul><li>a1 + a2 + a3+ ...+ an = 1 </li></ul><ul><li>a1, a2, ..., an : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n. </li></ul><ul><li>Misalnya: Bobot Kemiskinan 0,4; Kesehatan 0,3; dst. </li></ul><ul><li> </li></ul>
  38. 38. BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI <ul><li>A. Kesimpulan </li></ul><ul><li>Bahwa Alokasi Dana Desa menggunakan formula yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum memberikan keadilan dan pemerataan Alokasi Dana Desa antar desa diseluruh Indonesia namun hanya memberikan keadilan dan pemerataan hanya pada desa dalam ruang lingkup kabupaten / kota tersebut. </li></ul>
  39. 39. BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …2 <ul><li>Formula penghitungan Alokasi Dana Desa yang berbasis pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara patut dicoba untuk diterapkan guna memberikan keadilan dan pemerataan penyaluran Alokasi Dana Desa antar desa diseluruh Indonesia dan menghilangkan kesan bahwa Pemerintah Desa bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten, dimana jumlah dana Alokasi Dana Desa yang disalurkan keseluruh desa di Indonesia diperhitungkan sebesar sepuluh persen dari total penerimaan dalam negeri neto. </li></ul><ul><li> </li></ul>
  40. 40. BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …3 <ul><li>B. Rekomendasi </li></ul><ul><li>Perlu kiranya Pemerintah Pusat mengganti kebijakan formula penghitungan Alokasi Dana Desa yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar lebih memberikan keadilan dan pemerataan penyaluran Alokasi Dana Desa antar desa diseluruh Indonesia, tidak hanya dalam ruang lingkup kabupaten / kota. </li></ul><ul><li>Perlu kiranya Pemerintah Pusat menggunakan formula penghitungan Alokasi Dana Desa berbasis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan untuk memberikan pedoman yang lebih baku dan mengikat </li></ul>
  41. 41. DAFTAR PUSTAKA <ul><li>Departemen Dalam Negeri, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten / kota kepada Pemerintah Desa , Jakarta. </li></ul><ul><li>Devas, Nick , Brian Rinder, 1999, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia , UI Press, Jakarta </li></ul><ul><li>Mangkoesubroto , Guritno, 1999 . Ekonomi Publik, Edisi ketiga, BPFE-UGM, Yogyakarta . </li></ul><ul><li>Maryunani dan Heriwibowo, Dedy, 2002. Alokasi Dana Desa : Formulasi dan Implementasi , PT Danar Wijaya Brawijaya University, Malang </li></ul><ul><li>Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , Departemen Dalam Negeri, Jakarta . </li></ul><ul><li>Republik Indonesia, 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa , Departemen Dalam Negeri, Jakarta . </li></ul><ul><li>Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo, 2003, Sosiologi Pedesaan , Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. </li></ul>
  42. 42. TERIMA KASIH KELOMPOK I

×