Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan kemiskinan dan sinergi antar pihak yang terkait. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi hak dasar dan mengembangkan hidup layak. Meski program penanggulangan banyak dilakukan, sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menangani masalah multidimensi penyebab kemiskinan.

1. Penanggulangan Kemiskinan &
Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
Presented by
Yaury Tetanel
Strategic Alliance for Poverty Alleviation
Disampaikan Dalam Diskusi Publik
“Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam
Penanggulangan Kemiskinan”
Jakarta, 18 Juli 2013
Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim
dan didukung oleh Yayasan TIFA

2. Definisi
• Kemiskinan pada umumnya didefinisikan sebagai
suatu kondisi kekurangan yang terjadi pada individu
atau sekelompok orang.
• Dalam banyak kasus kondisi kemiskinan seringkali
dikaitkan dengan pendapatan yang diterima oleh
seseorang.
• Dalam perkembangan, kemiskinan tidak hanya
dilihat dari kondisi pendapatan, akan tetapi juga
akses, partisipasi, serta kerentanan,

3. Kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi
dimana seseorang, sekelompok orang, baik laki-
laki atau perempuan yang tidak terpenuhi hak
hak dasarnya secara layak untuk menempuh
dan mengembangkan kehidupannya secara
layak. (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan)

4. Konteks
• Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi dengan
disparitas /ketimpangan antar wilayah yang cukup besar.
• Penyebab kemiskinan yang bersifat multidimensi seringkali sulit
diidentifikasi dalam perumusan kebijakan & program maupun
penentuan target/ sasaran.
• Kemampuan penduduk miskin untuk memanfaatkan peluang &
berpartisipasi dalam pembangunan seringkali dibatasi oleh berbagai
ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi,politik, maupun sosial.
• Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah banyak
melibatkan berbagai pihak, namun belum terjadi suatu sinergi antar
multipihak. Oleh sebab itu, sinergi multipihak diperlukan.

5. DISPARITAS KEMISKINAN
MASIH TINGGI - SEPTEMBER 2012
16 PROVINSI MASIH
DIATAS RATA-RATA
KEMISKINAN NASIONAL
DAN 17 PROVINSI
BERADA DI BAWAH
RATA-RATA KEMISKINAN
NASIONAL
30,66
27,04
20,41
20,76
14,94
14,98
15,65
15,88
17,22
17,51
18,02
18,58
13,01
13,06
13,08
13,48
9,82
9,89
10,41
7,64
7,96
8,00
8,05
8,06
8,28
5,01
5,37
5,71
6,19
6,38
6,83
3,70
3,95
SULAWESI TENGAH
JAWA TENGAH
LAMPUNG
YOGYAKARTA
GORONTALO
BENGKULU
NUSA TENGGARA BARAT
N ACEH DARUSSALAM
NUSA TENGGARA TIMUR
MALUKU
PAPUA BARAT
PAPUA
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN BARAT
SUMATERA BARAT
RIAU
MALUKU UTARA
JAMBI
SULAWESI SELATAN
JAWA BARAT
SUMATERA UTARA
SULAWESI BARAT
SULAWESI TENGGARA
JAWA TIMUR
SUMATERA SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
BANGKA BELITUNG
BANTEN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KEPULAUAN RIAU
DKI JAKARTA
BALI
RATA-RATA NASIONAL
11.66 %

6. 2009 2010 2011 2012
TOTAL
Jumlah penduduk miskin (juta orang)
Angka kemiskinan (percentage points)
-2.43
-1.27
-1.51
-0.82
-1
-0.84
-0.89
-0.53
DESA
Jumlah penduduk miskin (juta orang)
Angka kemiskinan (percentage points)
-1.57
-1.58
-0.69
-0.79
-0.96
-0.84
-0.49
-0.60
KOTA
Jumlah penduduk miskin (juta orang)
Angka kemiskinan (percentage points)
-0.86
-0.93
-0.81
-0.85
-0.05
-0.64
-0.40
-0.45
Jika kecenderungan perlambatan penurunan jumlah
penduduk miskin Terus terjadi, maka target RPJM
Penurunan angka kemiskinan 8-10%
di 2014 tidak akan tercapai.
Sumber: BPS, Diolah dari Susenas
2

7. Perbandingan Alokasi Anggaran Penanggulangan
Kemiskinan (Trilyun) & Biaya Penanggulangan
Kemiskinan / Orang (Juta)
53,1
60,5
80,1 75,1
86,1
70,1
106,81,4
1,7
2,4 2,4
2,8
2,4
3,7
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumber Data : Kementrian Keuangan & Bappenas

8. 8

9. Anekdot
Penanggulangan Kemiskinan
DILARANG MEMANCING
DAN MENGAMBIL IKAN
DI DANAU INI.
P.T MIMPI SEJAHTERA

10. PILIHAN MASYARAKAT MISKIN HANYA MENGURANGI KONSUMSI
PANGAN, BERHUTANG DAN BUNUH DIRI ( HARIAN KOMPAS)

11. Konflik Pengelolaan Sumberdaya & Agraria adalah
Rangkaian Peristiwa/Kejadian/Kasus
Akar/Sumber
Masalah
Peristiwa 1
Peristiwa 2
Peristiwa 3
Peristiwa 4
Kekerasan
Fisik/Hostility

12. PEMETAAN AWAL KONFLIK
SUMBERDAYA & AGRARIA DI INDONESIA
Sumber Data : Konsorsium Pembaharuan Agraria & LIPI

13. JAWA BARAT
(10 KASUS)
1 KONFLIK ANTAR
KELOMPOK,1KONFLIK
PERBURUHAN, 1
KONFLIK WARGA, 1
KONFLIK PENGANUT
AGAMA, 6 KONFLIK
ANTAR DESA
DKI JAKARTA
(9 KASUS)
2 KONFLIK ANTAR
ORMAS, 1 KONFLIK
ANTAR KELOMPOK,
1 KONFLIK ANTAR
SUPORTER, 5 KONFLIK
ANTAR WARGA
LAMPUNG
(3 KASUS)
3 KONFLIK ANTAR
DESA (SUKU)
1 KONFLIK ANTAR
DESA
DIY
(2 KASUS)
1 KONFLIK
ANTAR
SUPORTER,
1 KONFLIK
ANTARORMAS
JATIM
(3 KASUS)
1 KONFLIK
ANTAR SUKU,
1 KONFLIK
ANTARDESA,1
KONFLIK
PENGANUT
AGAMA
BALI (1 KASUS)
1 KONFLIK ANTAR
NAPI
NTB (5 KASUS)
5 KONFLIK ANTAR
DESA
NTT (6 KASUS)
4 KONFLIK ANTAR
DESA, 2 KONFLIK
ANTAR KELOMPOK
SULSEL (5 KASUS)
1 KASUS PENYERANGAN ASRAMA MHS SUKU
TERTENTU, 3 KONFLIK ANTAR WARGA, 1
KONFLIK ANTAR DESA
SUMUT(8KASUS)
2 KONFLIK ANTAR
DESA, 2 KONFLIK
ANTAR ORMAS, 4
KONFLIK LAHAN/
JATENG (1 KASUS)AGRARIA/SDA
PETA KONFLIK
SULUT (4 KASUS) PAPUA (16 KASUS)
4KONFLIKANTARDESA
SULTENG (33 KASUS)
32 KONFLIK ANTAR DESA,
1 KONFLIK ANTAR KELOMPOK
MALUKU (4 KASUS)
3 KONFLIK ANTAR
WARGA, 1 KONFLIK
ANTAR DESA
6 KONFLIK PEMILUKADA, 7 KO
ANTAR WARGA, 1 KONFLIK ANTAR
DESA, 1 KONFLIK ANTAR SUKU, 1
KERUSUHAN MASSA
MALUT (4 KASUS)
4 KONFLIK ANTAR
DESA
KERUGIAN:
75 MD (1 TNI & 74 MASY)
KORBAN LUKA2 : 611 ORG
 TNI : 45 ORG
 POLRI : 16 ORG
 MASY : 546 ORG
 NAPI : 3 ORG
 1 WAKIL BUPATI

14. PEMETAAN KONFLIK SUMBERDAYA & AGRARIA
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2010
2011
Sumber Data : Konsorsium Pembaharuan Agraria

15. Usulan Diagram Mencapai Keseimbangan Kepentingan
Dalam Konflik Agraria & Sumberdaya Alam
Sumber : LIPI

16. Skema Program Anti Kemiskinan
Program Penanggulangan
Kemiskinan
Perbankan /
Pihak Ketiga
Perlindungan SosialSubsidi
Distribusi
Aset & Sustainable Livelihood
Tunai Non Tunai
Tidak Bersyarat Bersyarat
Produk /
Barang Harga Reforma Agraria
KUR
Permodalan
Raskin Jamkesmas Distribusi Tanah
BLT/ BLSM PKH
Community
Empowerment
PNPM
Perdesaan Perkotaan

17. Pendekatan penanggulangan kemiskinan
berbasis penghidupan berkelanjutan dalam
MP3KI
• Pendekatan penanggulangan kemiskinan yang lebih
komprehensif
• Menempatkan pengurangan kerentanan dan peningkatan aset
penghidupan kelompok miskin dan rentan sebagai fokus
utama
• Aset penghidupan dikategorikan dalam lima kelompok: (1)
aset sumber daya manusia (SDM), (2) aset sumber daya alam
(SDA), (3) aset finansial, (4) aset infrastruktur, dan (5) aset
sosial politik
Sumber : Dokumen MP3KI & Smeru

18. Lanjutan..
• Kemiskinan tidak lagi dinilai sebagai kondisi kekurangan material
saja, tetapi keadaan di mana aset penghidupan tidak optimal
untuk bisa menunjang penghidupan yang layak dan
berkelanjutan.
• Dalam MP3KI, pendekatan peningkatan penghidupan berfokus
pada upaya untuk menjembatani agar kelompok miskin dapat
mengisi kesempatan kerja yang dihasilkan oleh pertumbuhan
ekonomi nasional.
Sumber : Dokumen MP3KI & Smeru

19. Contoh Aset Penghidupan Manusia
Aset Penghidupan Berkelanjutan Manusia
Aset SDM Aset SDA
Aset
Infrastruktur
Aset Finansial
Aset Sosial-
Politik
 Pendidikan
dan
keterampil-
an
 Kesehatan
 Sikap dan
perilaku
 Lahan
 Perairan
(sungai,
danau, laut)
 Udara
 Air (yg aman
untuk
konsumsi dan
keperluan
rumah tangga
lainnya)
 Permukiman
sehat
 Sarana dan
prasarana
transportasi
 Energi (listrik
dan bahan
bakar)
 Sarana
komunikasi
 Kesempatan
kerja
 Peluang
usaha
 Akses
permodalan
 Akses
terhadap
lembaga
keuangan
yang aman
 Hubungan
dan jaringan
sosial
 Kepercayaan
antar-
masyarakat
 Partisipasi
dalam
pengambilan
keputusan
Sumber : Lembaga Penelitian Smeru

20. Model Implementasi Sinergi Dunia
Usaha & Pemerintah dalam
Penanggulangan Kemiskinan

21. Potret Implementasi CSR
• CSR telah disadari manfaatnya & menjadi instrumen
membangun citra perusahaan.
• Masih berorientasi pada segmentasi masyarakat yang
terkait secara langsung dengan operasional / produk yang
dihasilkan perusahaan.
• Belum terintegrasi dengan program penanggulangan
kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah pusat &
pemerintah daerah.
• Kebanyakan belum memiliki sistem targeting kelompok
sasaran yang baik.

22. Model 1
Korporasi Masyarakat
CSR Forum
dibawah TKPKD

23. Kelebihan
• Korporasi lebih independen
dalam menyalurkan
bantuan atau program.
• Pelaksanaan program sesuai
dengan visi & misi
korporasi.
Kekurangan
• Pelaksanaan program
berpotensi tumpang tindih
dengan program
pemerintah daerah.
• Penerima manfaat hanya
masyarakat di sekitar area
operasi.
• Penyelerasan program
secara terpadu sulit
dilakukan.

24. Model 2
CSR Forum
dibawah TKPKD
Korporasi Masyarakat

25. Kelebihan
• Program CSR dapat
disinergikan dengan
program pemda.
• Penerima manfaat CSR
dapat diperluas.
• Ada target yang disepakati
secara bersama sama.
Kekurangan
• Program CSR yang dilakukan
tidak sesuai dengan
kepentingan atau visi
korporasi.
• Kapasitas forum dalam
pelaksanaan & pemantauan
implementasi program.

26. Model 3
CSR Forum
dibawah TKPKD
Korporasi Masyarakat

27. Kelebihan
• Program CSR dapat Sesuai
dengan Kebutuhan
Masyarakat
• Proses Fasilitasi dapat
memilah usulan
berdasarkan prioritas
masyarakat.
Kekurangan
• Tidak Semua Usulan
Masyarakat dapat Dipenuhi,
karena diputuskan oleh
korporasi.
• Membutuhkan proses yang
cukup lama dalam need
assessment.

28. Mari Bekerjasama Untuk Membantu Masyarakat
Miskin Memperoleh Haknya