MK membatalkan sistem outsourcing karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Pekerja outsourcing selama ini kehilangan perlindungan dan hak-hak. Kemennakertrans menerbitkan surat edaran untuk mengatur pekerja outsourcing sesuai putusan MK agar hak-hak mereka terlindungi. Surat edaran mengatur bahwa kontrak kerja pekerja outsourcing harus berupa kontrak kerja waktu tidak tertentu kecuali ada jaminan perlindungan h

1. Pencabutan Sistem Outsourcing
Rieke: Awasi Putusan MK soal Penghapusan Outsourcing!
Tribunnews.com - Sabtu, 21 Januari 2012 17:46 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan
buruh kontrak atau outsourcing bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
dalam pelaksanaannya nanti di lapangan dibutuhkan pengawasan ketat agar tidak terjadi
penyimpangan.
"Jelas, justru persoalan yang paling dasar dari UU Ketenagakerjaan sendiri adalah mandulnya
pengawasan. Dari segi kuantitatif maupun kualitatif tenaga pengawas jelas kurang,"ujar Anggota Komisi
IX DPR, Rieke Diah Pitaloka kepada Tribunnews.com, Sabtu(21/1/2012).
Menurut Rieke, perbandingan ideal tenaga pengawas 1,5:1 satu orang untuk 5 perusahaan per 1 bulan.
Rieke pun mencontohkan di Kepulauan Riau dari sekitar 3000 perusahaan tenaga pengawas hanya ada
4.
"Sekarang ditambah tidak lebih dari 10 orang itupun kabarnya harus magang dulu. Padahal tugas tenaga
pengawas mengawasi selusruh aspek dalam hubungan industrial, yang dasarnya adalah UUK,"jelas
Rieke.
Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi lanjut Rieke, yang perlu diwaspadai adalah justru putusan
MK ini "diplintir" oleh pihak-pihak yang menginginkan "menggergaji hak-hak buruh" yang dilindungi oleh
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 termasuk dari pihak Kemenakertrans sendiri, terutama dirjen PHI
yang acapkali sering bersuara sebagai corong kapitalis.
Putusan MK kata Rieke dianggap sebagai pintu masuk untuk merevisi Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003. Revisi yang diajukan pemerintah tersebut berindikasi kuat jadi jalan untuk pemberangusan hak-
hak buruh dan pekerja, seperti penghilangan atau pemotongan hak pesangon, cuti panjang, bahkan
berimplikasi pada hak THR yang selanjutnya tidak bersifat wajib diberikan oleh pemberi kerja pada
pekerja.
"THR dalam paparan Dirjen PHI pada rapat dengan Baleg DPR RI pada pengajuan prolegnas prioritas
2012 sifatnya jadi sekedar "sukarela" pengusaha,"kata Rieke.
Lebih jauh Rieke menambahkan MK menetapkan dari hasil revisi pasal-pasal tersebut bahwa pekerja
Out Sourcing harus dihitung masa kerjanya sejak si pekerja bekerja walaupun agennya gonta ganti.
Bahwa dalam perjanjian tersebut harus dicantumkan siapa yang bertanggungjawab bila terjadi PHK
terhadap pekerja Out Sourcing.
Bila tidak ada yang bertanggung jawab maka perjanjian tersebut tidak berkekuatan hukum sehingga
pekerja Out Sourcing bisa menuntut sebagai pekerja user.

2. "Bahwa hak-hak pekerja Out Sourcing tidak boleh didiskriminasi dari pekerja user. Walaupun ada pasal 6
UUK yang melanggar adanya diskriminasi tetapi di lapangan banyak dan sering terjadi. Akibat putusan
MK tersebut maka seluruh PKWT pekerja Out Sourcing harus diamandemen dan dibuat sesuai putusan
MK yang menjadi perhatian adalah peran pemerintah agar mengawal putusan MK ini. Pemerintah harus
membuat kepmen atau permen yang sesuai dengan putusan MK ini,"jelasnya.
Hal serupa kata Politisi PDI Perjuangan juga terjadi pada dimenangkannya gugatan terhadap pasal 120
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Serikat Pekerja BCA bersatu (anggota OPSi) berhasil merevisi
pasal 120 via MK sehingga walaupun mereka minoritas tapi bisa ikut berunding PKB (Perjanjian Kerja
Bersama). Pasal tersebut tadinya memuat bahwa Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di perusahaan yang
bisa ikut dalam PKB hanya Serikat Pekerja dan Serikat Buruh mayoritas.
"Putusan-putusan MK tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan bisa bahkan harus dipatuhi dan
dijalankan terutama oleh pemerintah dan siapa pun pihak dalam Hubungan Industrial. Secara otomatis
putusan MK tersebut menjadi bagian dari UU 13 Tahun 2003,"pungkas Rieke.
-----------------------------------
MK Cabut Sistem Outsourcing, Buruh Gembira
Tribunnews.com - Sabtu, 21 Januari 2012 15:06 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPPRP) bersukacita atas
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan buruh kontrak atau outsourcing
bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selama ini pekerja outsourcing menjadi hilang kepastian kerjanya, karena sewaktu-waktu buruh bisa
saja di PHK atau diberhentikan. Sekaligus tidak memiliki hak-hak buruh lainnya.
"Keputusan MK disambut dengan suka cita oleh seluruh buruh di Indonesia, yang selama ini dijajah
dengan sistem kerja kontrak/outsourcing," tulis Ketua KPPRP Anwar Ma'ruf dalam rilis yang diterima
Tribunnews.com, Sabtu (21/1/2012).
Menurut Anwar Ma'ruf, buruh selama ini hanya dianggap sebagai sebuah komoditas oleh para pemilik
modal. "Buruh selama ini dianggap sebagai satu elemen kecil dari mesin produksi yang akan
mendatangkan keuntungan. Dalam cara pandang seperti ini, maka tidak aneh jika para pemilik modal
ingin merasakan keuntungan yang sangat besar, maka buruh lah yang akan menjadi objek pertama yang
ditindas," lanjut Anwar.
Bagi KPPRP, sistem kerja kontrak atau outsourcing yang dijalankan oleh rezim neoliberal selama ini telah
membuat kepastian kerja bagi buruh menjadi hilang, karena sewaktu-waktu buruh bisa saja di PHK atau
diberhentikan. Dengan tidak adanya jaminan kepastian kerja, maka rakyat pekerja di Indonesia juga
akan pasrah ketika rezim neoliberal menerapkan politik upah murah.

3. " Inilah akhirnya yang dinamakan rakyat pekerja di Indonesia sebagai penjajahan gaya baru bagi rakyat
pekerja," lanjut Anwar Ma'ruf.
Praktik sistem kerja kontrak atau outsourcing selama bertahun-tahun terhadap rakyat pekerja di
Indonesia berakibat kepada menurunnya kualitas hidup rakyat pekerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan
sebagian besar rakyat di Indonesia adalah pekerja atau buruh.
Dengan penerapan sistem kerja kontrak atau rakyat Indonesia hanya dijadikan sapi perahan bagi pemilik
modal, dan direstui oleh penguasa yang duduk di rezim neoliberal," lanjut Anwar.
Bagi KPPRP, keputusan MK terhadap aturan pekerja kontrak (outsourching) hanyalah salah satu buah
perjuangan rakyat pekerja di Indonesia selama ini. Namun perjuangan tersebut tentu saja tidak berakhir
dengan adanya keputusan MK.
"Selama kesejahteraan bagi rakyat pekerja belum tercapai, selama itu pula perjuangan rakyat pekerja
akan dijalankan," lanjut Anwar. (yulis)
------------------------------------
Outsourcing Dihapus, Pekerja Musiman Harus Dilindungi
Tribunnews.com - Sabtu, 21 Januari 2012 11:09 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan
outsourcing, harus ada kepastian hukum mengenai nasib pekerja dan buruh. Sebab, dengan
penghapusan pasal 65 ayat 7 dan pasal 66 ayat 2 huruf b UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka
akan ada kekosongan hukum.
"Jangan sampai putusan MK yang semangatnya melindungi para pekerja justru merugikan mereka
karena tidak adanya payung hukum. Untuk itu, pemerintah bisa menindaklanjuti dengan penerbitan
Perppu sebagai payung hukum perlindungan terhadap tenaga kerja,"ujar Sekretaris Fraksi PPP, Arwani
Thomafi kepada Tribunnews.com, Sabtu(21/1/2012).
Menurut Arwani, yang perlu diperhatikan adalah, buruh yang kerjanya temporer (musiman) karena
selama ini mereka menjadi sasaran sistem outsourcing.
"Jangan sampai mereka tak dilindungi, yang masa kerjanya bisa diputus sewaktu. Untuk model pekerja
musiman itu perlu dipikirkan lebih jauh mengenai mekanisme pengaturannya," katanya.
--------------------------------------------
Pencabutan Sistem Outsourcing

4. Kemennakertras Bikin Surat Edaran Atur Pekerja Outsourcing
Tribunnews.com - Sabtu, 21 Januari 2012 10:14 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran
aturan pekerja outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT). Surat edaran diterbitkan
agar pekerja outsourcing terjamin.
Surat edaran yang diterbitkan Kemennakertrans bernomor B.31/PHIJSK/I/2012 berisi tentang
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012.
Penerbitan surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang
Ketenagakerjaan Provinsi di Seluruh Indonesia ini berdasarkan pada pengujian Pasal 59, Pasal 64, Pasal
65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan Mahkamah Konstitusi
“Keputusan Mahkamah Konstitusi itu ditindak lanjuti dengan Surat Edaran untuk mengatur dengan
lebih tepat lagi mekanisme yang selama ini sudah berjalan, sehingga hak-hak para pekerja outsourcing
benar-benar terjamin," tulis Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di kantor
Kemnakertrans dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (21/1/2012).
Agar mekanisme tersebut dapat berjalan dengan baik, Muhaimin menambahkan pihak Kemnakertrans
akan mengintensifkan pengawasan perusahaan pengerah outsourcing sehingga kelangsungan para
pekerja menjadi terjamin.
“Pengawasan ketenagakerjaan yang akan ditingkatkan baik pembinaan maupun dalam konteks pada
penegakan hukum. Perusahaan jasa outsourcing harus benar benar mengikuti peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku. Perusahaan tidak akan ditutup tapi harus menjamin kesejahteraan para
pekerjanya," lanjut Muhaimin.
Sementara itu Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Myra M. Hanartani menambahkan bahwa ada beberapa pokok aturan yang dijelaskan dalam surat
edaran tersebut.
Myra menjelaskan bahwa intinya untuk kegiatan oursourcing itu harus Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu (permanen), tetapi kegiatan outsourcing boleh menggunakan PKWT dengan syarat harus ada
jaminan kelangsungan pekerjaan bagi pekerjanya. Hal ini untuk itu harus ada jaminan kelangsungan
pekerjaan.
“Dalam point pertama disebutkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap berlaku,
“kata Myra.
Point selanjutnya, tambah Myra, dalam hal perusahaan menerapkan sistem penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau

5. penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-
Undang Nornor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ada beberapa hal yang harus dipatuhi.
“Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya tidak memuat syarat adanya pengalihan
perlindungan hak- hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama),maka harus
didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), kata Myra.
Namun apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya sudah memuat syarat adanya
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), dapat
didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Sementara untuk keberadaan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum
diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka PKWT yang saat ini masih berlangsung pada
perusahaan pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, tetap berlaku
sampai berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan.
Penulis: Yulis Sulistyawan | Editor: Gusti Sawabi
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com