Pers yang bebas dan bertanggung jawab
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•5,897 views
Pers di Indonesia telah berkembang sejak masa pergerakan nasional hingga saat ini. Pers berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalisme. Kebebasan pers harus diimbangi tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Similar to Pers yang bebas dan bertanggung jawab (20)
More from Meita Purnamasari
More from Meita Purnamasari (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
- 2. PERS DI INDONESIA PERKEMBANGANPERS DI INDONESIA PENGERTIAN PERS FUNGSI PERS PERAN PERS SEJARAH PERKEMBANGANPERS PERS SESUAI KODE ETIK KODE ETIK JURNALISTIK PERS YG BEBAS DAN BERTANGGGUNG JAWAB KEBEBASAN PERS KEBEBASAN PERS DAMPAK PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN MEDIA MASSA
- 3. PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA
- 4. PENGERTIAN PERS LEMBAGA SOSIAL ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN YG MERUPAKAN SUB SISTEM DARI SISTEM PEMERINTAHAN DI SUATU NEGARA YANG BEROPERASI BERSAMA-SAMA DENGAN SUB- SISTEM LAINNYA SECARA UMUM PENYIARAN ATAU PUBLIKASI SECARA DI CETAK SECARA MAKNAFIAH CETAK SECARA HARFIAH
- 5. PENGERTIAN PERS UU NO 40 TAHUN 1999 • PERS = LEMBAGA SOSIAL DAN WAHANA KOMUNIKASI MASS YG MELAKSANAKAN KEGIATAN JURNALISTIK MELIPUTI MENCARI, MEMPEROLEH, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGOLAH, DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI BAIK DALAM BENTUK TULISAN, SUARA,GAMBAR, SUARA DAN GAMBAR SERTA DATA DAN GRAFIK MAUPUN DALAM BENTUK LAINNYA KOSAKATA KOMUNIKASI • -USAHA PERCETAKAN/PENERBITAN • -USAHA PENGUMPULAN DAN PENYIARAN BERITA • -PENYIARAN BERITA • -ORANG2 YG BERGERAK DALAM PENYIARAN BERITA
- 6. PENGERTIAN PERS PERS DALAM ARTI SEMPIT PERS CETAK PERS DALAM ARTI LUAS PERS ELEKTRONIK RADIO SIARAN TELEVISI SIARAN
- 7. MEDIA INFORMASI PENDIDIKAN HIBURAN KONTROL SOSIAL DAN LEMBAGA EKONOMI FUNGSI PERS PASAL 3 UU NO 40 TH 1999
- 8. PERAN PERS SBG KOMUNIKATOR MASSA • Menyampaikan pesan-pesan komunikasi • Pesan bersifat terkini/up todate SBG KONTROL SOSIAL • Mengkomunikasikan pendidikan dan informasi • Membantu pemerintah dlm pembangunan dan persatuan bangsa SBG AGEN PEMBARU • Membantu mempercepat proses peralihan masy tradisional menjadi masy modern, khususnya peralihan dari kebiasaan2 yg menghambat pembangunan
- 9. PASAL 6 UU NO 40 TAHUN 1999, PERS NASIONAL BERPERAN SBB. 1. MEMENUHI HAK MASY UTK MENGETAHUI 2. MENEGAKKAN NILAI-NILAI DASAR DEMOKRASI, SUPREMASI HUKUM, HAM DAN KEBHINEKAAN 3. MENGEMBANGKAN PENDAPAT UMUM BERDASARKAN INFORMASI YG TEPAT, AKURAT DAN BENAR 4. MELAKUKAN PENGAWASAN, KRITIK, KOREKSI, DAN SARAN THD HAL-HAL YG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM 5. MEMPERJUANGKAN KEADILAN DAN KEBENARAN
- 10. SEJARAH PERKEMBANGAN PERS Pers pada masa Orde Reformasi Pers pada masa Orde lama Pers pada awal pertumbuhan Pers pada masa pergerakan nasional Pers pada masa Orde baru Pers pada masa proklamasi kemerdekaan
- 11. PERS SESUAI KODE ETIK JURNALISTIK
- 12. KODE ETIK JURNALISTIK • KODE ETIK JURNALISTIK ADALAH HIMPUNAN ETIKA PROFESI KEWARTAWANANDALAM MELAKSANAKAN PERAN DAN PEKERJAANNYA DI BIDANG JURNALISTIK • KODE ETIK BERISI : - PERANAN POKOK PERS UNTUK MEMBERI INFORMASI DAN MENYIARKANNYA SECARA TEPAT & BENAR - MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN - MEMUAT RALAT PEMBETULAN (HAK JAWAB, HAK KOREKSI, ATAU HAKBANTAH) - MENGHORMATI KERAHASIAAN SUMBER BERITA (HAK INGKAR/HAK TOLAK WARTAWAN) - MENGHINDARI PENGHINAAN - MENGHINDARI TULISAN & GAMBAR YG MELANGGAR KESUSILAAN, MEMUPUK KESETIAKAWANAN, DAN MEMPERHATIKAN LARANGAN THD PLAGIARISME
- 13. KODE ETIK JURNALISTIK PWI BERKEKUATAN HUKUM SEJAK 1 JANUARI 1995, BERDASARKAN UU NO 40 TH 1999 DAN PASAL 28 UUD 1945
- 14. PERS YG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB
- 15. PENGERTIAN KEBEBASAN PERS KEBEBASAN PERS = KEBEBASAN UNTUK MEMPUNYAI DAN MENYATAKAN PENDAPAT MELALUI PERS SYARAT KEBEBASAN PERS : 1. TDK ADA KEWAJIBAN MENURUT HUKUM UTK MEMINTA SURAT IZIN TERBIT BAGI SUATU PENERBITAN PERS KEPADA PEMERINTAH 2. TDK ADA WEWENANG MENURUT HUKUM PADA PEMERINTAH UTK MELAKUKAN PENYENSORAN 3. TDK ADA WEWENANG MENURUT HUKUM PADA PEMERINTAH UTK MELAKUKAN PENERBITAN PERS, BAIK UTK SELAMA-LAMANYA ATAU JANGKA WAKTU TERTENTU
- 16. PERS NASIONAL ADALAH PERS YG DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAAN PERS INDONESIA PENYENSORAN ADALAH PENGHAPUSAN SECARA PAKSA SEBAGIAN/SELURUH MATERI INFORMASI YG AKAN DIBERIKAN /DISIARKAN PEMBEREDELAN ADALAH PENGHENTIAN PENERBITAN DAN PEREDARAN /PENYIARAN SECARA PAKSA
- 17. KEMERDEKAAN PERS ADALAH KEMERDEKAAN YG DISERTAI KESADARAN PENTINGNYA PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM YG DILAKSANAKAN OLEH PENGADILAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI YG DIJABARKAN DALAM KODE ETIK PROFESI SERTA SESUAI DENGAN HATI NURANI INSAN PERS
- 18. DAMPAK PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN MEDIA MASSA ALAT UNTUK MEMERAS PEJABAT/ORANG KAYA YG DIDUGA MELAKUKAN KKN MENGHUJAT SESEORANG YG DAPAT MERUGIKAN PIHAK2 TERTENTU ALAT POLITIK DARI OKNUM TERTENTU UTK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU MENAYANGKAN ACARA YG JAUH DARI NILAI2 DAN NORMA
- 19. APABILA ADA KEKELIRUAN/PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN PERS BERKAITAN DG PEMBERITAAN DIBERIKAN KESEMPATAN UTK MENGGUNAKAN HAK JAWAB, HAK KOREKSI DAN HAK TOLAK
- 20. HAK JAWAB Hak seseorang/ sekelompok orang utk memberikan tanggapan / sanggahan thd pemberitaan berupa fakta yg merugikan nama baiknya HAK KOREKSI Hak setiap orang Untuk mengoreksi/membetulkan kekeliruan informasi yg diberikan pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain HAK TOLAK Hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama/identitas lainnya dari sumber berita yg harus dirahasiakannya
- 21. KESIMPULAN • PADA ERA GLOBALISASI INFORMASI MERUPAKAN KOMODITI YG PALING BERHARGA BAGI SEMUA PIHAK DALAM PERGAULAN HIDUPNYA. • BERKEMBANGNYA TEKNOLOGI DI BIDANG KOMUNIKASI MEMBUAT DUNIA SEMAKIN SEMPIT, SEHINGGA INFORMASI APAPUN MUDAH DIPEROLEH KAPAN SAJA DIPERLUKAN. • TEKNOLOGI KOMUNIKASI TDK AKAN BIAS BERKEMBANG DAN TDK BERMANFAAT TANPA TANGAN TERAMPIL DAN BIJAK. • DIPERLUKAN PARA JURNALIS PROFESSIONAL YG MAHIR MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SESUAI MAKNA PERS DEBAGAI “RATU DUNIA”