Analisis APBD KKR 2015-2016 menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja daerah KKR dari tahun ke tahun namun diikuti dengan kenaikan defisit anggaran. Pendapatan daerah didorong kenaikan pada pendapatan asli daerah dan lainnya meskipun dana perimbangan masih menyumbang terbesar. Belanja tidak langsung meningkat karena alokasi dana desa.

1. Analisis APBD KKR 2015-2016
Potret Anggaran KKR 2015-2016
1. Trend Pendapatan KKR 2015 – 2016
Pendapatan daerah KKR 2015 – 2016 mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat APBD Murni
TA 2015 dimana pendapatan daerah KKR mencapai Rp.1.218.198.405.395,00 , pada APBD
Perubahan TA 2015 meningkat menjadi Rp. 1.279.183.346.390,61 atau mengalami
pertumbuhan 5%. Pada APBD Murni 2016 Rp. 1.458.019.269.629,61 atau meningkat sebesar
12% atau meningkat sebesar 16% dari APBD Murni 2015.
Berikut grafik yang mengambarkan trend pendapatan KKR 2015 – 2016
Grafik Trend Pendapatan Daerah KKR 2015 – 2016
Pertumbuhan pendapatan daerah KKR 2015 – 2016 didorong adanya kenaikan pada masing
– masing akun Pendapatan Daerah KKR, yaitu Pendapatan Asli daerah, Dana perimbangan
dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun dana perimbangan masih sebagai
penyumbang terbesar dari pendapatan darah KKR 2015 – 2016, namun secara persentase
mengalami penurunan akibat kenaikan yang cukup signifikan pada pendapatan asli daerah
dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.
Berikut tabel pendapatan daerah KKR 2015 – 2016
Uraian M 2015 P 2015 M 2016
Pendapatan Daerah 1.218.198.405.395,00 1.279.183.346.390,61 1.458.019.269.629,61
Pendapatan Asli Daerah 98.150.899.043,10 118.088.916.074,71 132.323.164.813,71
Dana Perimbangan 892.894.089.000,00 913.975.489.000,00 1.015.692.623.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah 227.153.417.351,90 247.118.941.315,90 310.003.481.815,90
1.218.198.405.395,00
1.279.183.346.390,61
1.458.019.269.629,61
1.000.000.000.000,00
1.100.000.000.000,00
1.200.000.000.000,00
1.300.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
1.500.000.000.000,00
M 2015 P 2015 M 2016
Trend Pendapatan Daerah
KKR 2015 - 2016
Trend Pendapatan Daerah

2. Berikut grafik yang mengambarkan trend persentase proporsi masing – masing kelompok
pendapatan daerah KKR 2015 – 2016.
Bila dirinci lebih dalam dari dana perimbangan yang menyumbang terbesar pada
pendapatan daerah KKR 2015 – 2016, maka komponen yang paling besar adalah pada Dana
Alokasi Umum (DAU) yang diterima KKR pada tahun 2015 Rp. 732,770,242,000 atau 60,15%
dari total pendapatan daerah baik pada APBD Murni dan menurun persentasenya menjadi
57,28% pada APBD Perubahan 2015. Pada APBD Murni 2016 Rp. 787,062,196,000 atau
sebesar 53,98% dari pendapatan daerah KKR. Hal ini menyatakan bahwa secara jumlah,
DAU mengalami peningkatan, tetapi secara persentase mengalami penurunan. Hal ini
dikarenakan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada sumber – sumber lain
pendapatan daerah KKR.
Komponen lain pada dana perimbangan yang perlu diperhatikan adalah komponen Dana
Alokasi Khusus (DAK). Secara jumlah total, pada tahun 2015 dengan jumlah Rp.
103,521,030,000 meningkat menjadi Rp. 172,027,610,000 atau meningkat sebesar 40% pada
APBD Murni 2016. Dan terdapat DAK tambahan pada APBD Perubahan 2015.
Jika dirinci lebih lanjut pada Dana Alokasi Khusus, terdapat kenaikan dan penurunan yang
signifikan pada beberapa Bidang DAK. Berikut ini table rincian DAK KKR 2015 – 2016 :
Rincian DAK KKR MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 1.800.550.000,00 1.800.550.000,00 571.060.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 5.011.070.000,00 5.011.070.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Jalan 12.412.430.000,00 12.412.430.000,00 110.925.180.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 35.189.990.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.895.140.000,00 1.895.140.000,00 467.230.000,00
DAK Bidang Kehutanan 2.116.120.000,00 2.116.120.000,00 1.105.210.000,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 5.417.030.000,00 5.417.030.000,00 1.465.010.000,00
DAK Bidang Keluarga Berencana 1.547.650.000,00 1.547.650.000,00 600.040.000,00
73,30%
18,65%
8,06%
71,45%
19,32%
9,23%
69,66%
21,26%
9,08%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Trend Sumber Pendapatan Daerah KKR 2015 - 2016
M 2015
P 2015
M 2016

3. DAK Bidang Kesehatan 7.853.700.000,00 7.853.700.000,00 10.654.840.000,00
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 431.910.000,00 431.910.000,00 272.130.000,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup 2.221.430.000,00 2.221.430.000,00 959.160.000,00
DAK Bidang Pasar 2.009.180.000,00 2.009.180.000,00 1.799.510.000,00
DAK Bidang Pendidikan 39.614.240.000,00 39.614.240.000,00 2.854.880.000,00
DAK Bidang Pertanian 5.612.520.000,00 5.612.520.000,00 4.485.750.000,00
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah 7.321.880.000,00 7.321.880.000,00
DAK Bidang Sarana Prasarana Pemadam
Kebakaran 3.324.350.000,00 3.324.350.000,00
DAK Bidang Sarana Prasarana Perdesaan 4.931.830.000,00 4.931.830.000,00 677.620.000,00
Total Dana Alokasi Khusus (DAK) KKR 103.521.030.000,00 103.521.030.000,00 172.027.610.000,00
Jika dilihat dari table diatas, maka terdapat kenaikan yang sangat signifikan DAK bidang
Infrastruktur jalan. Dimana pada APBD perubahan TA 2015 Rp. 12.412.430.000,00 dan
meningkat 88,81% pada APBD Murni TA 2016. Secara proporsi, pada APBD Murni TA 2016,
64,48% DAK diperuntukan pada bidang Infrastruktur jalan.
Terkait dengan isu tata kelola hutan dan lahan, terdapat penurunan DAK yang dialokasikan
pemerintah pusat kepada KKR pada APBD Murni TA 2016. Penurunan pada isu tersebut
terdapat pada DAK bidang Kehutanan dan DAK bidang Lingkungan Hidup. DAK Bidang
kehutanan mengalami penurunan 47,77% dari APBD Perubahan TA 2015 ke APBD Murni TA
2016. Sedangan DAK bidang lingkungan hidup menurun 56,82% dari APBD Perubahan TA
2015 ke APBD Murni TA 2016.
DAK merupakan kewenangan pusat dalam menentukan beberapa jumlah yang diberikan
kepada pemerintah daerah, dengan berbagai formulasi perhitungan yang sangat
kompleks. Sehingga saat ini belum ditemukan factor yang mempengaruhi perurunan
tersebut. Asumsi saat ini adalah dipengaruhi oleh adanya UU 23 Tahun 2015 tentang
pememrintahan daerah.
2. Trend Belanja KKR 2015 – 2016
Target belanja daerah KKR dari Tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan. Tetapi
peningkatan tersebut tidak cukup signifikan, seperti yang dapat dilihat pada table dibawah
ini :
Uraian Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016
Total Belanja Daerah 1.274.246.249.268,00 1.337.330.607.810,00 1.518.019.269.629,61
Belanja Tidak Langsung 623.795.970.539,00 652.188.571.153,00 809.909.482.633,00
Belanja Langsung 650.450.278.729,00 685.142.036.657,00 708.109.786.996,61
Dari table di atas menunjukan peningkatan belanja daerah KKR dari tahun 2015 ke tahun
2016, dimana dapat dilihat bahwa Belanja Daerah KKR mengalami kenaikan sekitar 5% dari
APBD Murni TA 2015 ke APBD Perubahan TA 2015, kemudian mengalami kenaikan sekitar

4. 12% dari APBD Perubahan 2015 ke Murni 2016 dan mengalami kenaikan sekitar 16% dari
Murni 2015 ke Murni 2016.
Jika dilihat dari persentasi antara belanja tidak langsung dan belanja langsung APBD KKR TA
2015 dan 2016 terjadi perubahan. Dimana pada APBD Murni dan Perubahan TA 2015,
persentasi belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Namun pada
APBD KKR Murni Tahun 2016 persentasi belanja tidak langsung lebih tinggi dari belanja
langsung. Perbandingan persentasi tersebut bisa dilihat pada table dibawah ini :
Uraian Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016
BTL 49% 49% 53%
BL 51% 51% 47%
Asumsi awal terkait table diatas adalah disebabkan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dari
Pemda KKR ke Pemerintahan Desa sebesar Rp. 66,56 Milyar yang dikeluarkan melalui
Bantuan keuangan pada belanja tidak langsung. Sehingga hal itu mempengaruhi postur
belanja daerah Kubu Raya.
Berdasarkan jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun 2015 dan 2016, KKR
mengalami defisit anggaran yang meningkat. Peningkatan tersebut bisa dilihat dari table di
bawah ini :
Uraian Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016
PENDAPATAN
DAERAH 1.218.198.405.395,00 1.279.183.346.390,61 1.458.019.269.629,61
TOTAL BELANJA
DAERAH 1.274.246.249.268,00 1.337.330.607.810,00 1.518.019.269.629,61
SURPLUS /
(DEFISIT)
-56.047.843.873,00 -58.147.261.419,39 -60.000.000.000,00
Dari table di atas menunjukan peningkatan defisit anggaran KKR dari tahun 2015 ke tahun
2016, di mana dapat dilihat bahwa defisit anggaran KKR mengalami kenaikan sekitar 5% dari
APBD Murni TA 2015 ke APBD Perubahan TA 2015, mengalami kenaikan sekitar 3% dari
APBD Perubahan 2015 ke Murni 2016 dan mengalami kenaikan sekitar 7% dari Murni 2015
ke Murni 2016. Namun bisa dikatakan bahwa kenaikan defisit anggaran KKR tidak cukup
signifikan.
Meskipun pendapatan daerah kabupaten kubu raya mengalami peningkatan dari tahun
2015 ke 2016, tetapi juga diikuti dengan kenaikan pada belanja daerahnya. Sehingga
defisit anggaran KKR pada tahun 2016 juga meningkat. Meningkatnya pendapatan
daerah KKR tidak berpengaruh pada desisit atau surplusnya anggaran KKR tahun 2015 –
2016.

5. 3. Trend Belanja Urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup KKR 2015 – 2016
i) Trend Belanja urusan Kehutanan KKR 2015 – 2016
Di Kabupaten Kubu Raya, urusan kehutanan terdapat pada Dinas Perkebunan, kehutanan
dan pertambangan. Dimana dalam satu dinas (SKPD) terdapat 3 bidang, yaitu perkebunan,
kehutanan dan pertambangan.
Berikut ini adalah trend belanja proporsi belanja urusan kehutanan di Kabupaten Kubu
Raya tahun 2015 – 2016 :
Jika dibandingkan dengan total belanja daerah, total BTL daerah dan total BL daerah,
maka grafiknya adalah :
Catatan : total belanja Disbunhutam dibandingan dengan total Belanja Daerah, BTL
disbanding dengan BTL Daerah dan BL disbanding dengan BL Daera.
ii) Trend Belanja Urusan Lingkungan Hidup KKR 2015 – 2016
Urusan lingkungan hidup di KKR terdapat pada Badan lingkungan Hidup Daerah Kubu Raya.
Berikut ini adalah trend belanja proporsi belanja urusan lingkungan hidup di Kabupaten
Kubu Raya tahun 2015 – 2016 :
9.353.366.487,00 7.361.293.898,00 7.681.461.649,00
6.491.312.900,00 6.566.312.600,00 7.752.788.300,00
15.844.679.387,00
13.927.606.498,00 15.434.249.949,00
M 2015 P 2015 M 2016
Trend Belanja urusan Kehutanan KKR 2015
- 2016
Belanja Tidak Langsung Belanja Langusng Total Belanja Urusan Kehutanan
1,24%
1,50%
1,00%1,04%
1,13%
0,96%
1,02%
0,95%
1,09%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
Total BTL BL
M 2015
P 2015
M 2016

6. Jika dibandingkan dengan total belanja daerah, total BTL daerah dan total BL daerah, maka
grafiknya adalah :
Analisis
1. Analisis Urusan Kehutanan
Sumber dana dari sector Perkebunan, kehutanan dan pertambangan
Untuk sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan, ada 3 pendapatan daerah KKR pada
tahun 2015 dan 2016 yang bersumber dari dana perimbangan yang diperoleh dari sektor
kehutanan dan Pertambangan, yaitu seperti pada table dibawah ini :
2.233.463.922,0
0
1.955.375.710,0
0
2.158.025.605,0
0
4.682.636.450,0
0
4.742.836.450,0
0 2.997.441.048,0
0
6.916.100.372,0
0
6.698.212.160,0
0
5.155.466.653,0
0
MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Trend Belanja Urusan Lingkungan
Hidup KKR 2015 - 2016
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Total
0,54%
0,36%
0,72%
0,50%
0,30%
0,69%
0,34%
0,27%
0,42%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
Total Belanja BLHD KKR BTL BL
Trend Proporsi Belanja Urusan Lingkungan Hidup KKR Tahun 2015 - 2016
MURNI 2015
PERUBAHAN 2015
MURNI 2016

7. Sumber Dari Dana Perimbangan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Kehutanan 23.587.000.000,00 23.587.000.000,00 23.587.000.000,00
DAK Bidang Kehutanan 2.116.120.000,00 2.116.120.000,00 1.105.210.000,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 5.035.000.000,00 5.035.000.000,00 5.035.000.000,00
Total 30.738.120.000,00 30.738.120.000,00 29.727.210.000,00
Alokasi dan proporsi Anggaran Disbunhuttam (BTL,BL, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa dan Belanja Modal)
Alokasi anggaran untuk Disbunhutam tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada table dibawah ini:
Belanja Disbunhuttam KKR Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016
Belanja Daerah 15.844.679.387,00 13.927.606.498,00 15.434.249.949,00
Belanja Tidak Langsung 9.353.366.487,00 7.361.293.898,00 7.681.461.649,00
Belanja Langusng 6.491.312.900,00 6.566.312.600,00 7.752.788.300,00
Alokasi Anggaran Untuk Disbunhuttam cendrung menurun bila dibandingkan dengan total
belanja daerah KKR. Dimana pada APBD M 2015, Disbunhuttam mendapat alokasi sekitar 1,24%
menurun menjadi 1,04% pada Perubahan 2015 dan menurun menjadi 1,02% pada APBD M2016.
Hal ini juga dipengarui oleh secara nomilal juga menurun. Dimana dari APBD M2015 menurun
sekitar 12% ke APBD Perubahan 2015 dan menurun 3% ke Murni 2016. Tetapi dari APBD M 2015
meningkat sekitar 11% ke APBD P 2015.”disbunhuttam memasang nominal lebih besar pada
APBD Murni dan menurunkan pada APBD Perubahan. Perlu juga melihat bagaimana pada APBD
P 2016.
Kenaikan belanja Disbunhuttam dari APBD P 2015 ke APBD M 2016 sekitar 11% dikarenana ada
kenaikan pada belanja langsung sekitar 18% .Sedangkan pada BTL mengalami kenaikan sekitar
4% dari APBD perubahan 2015 ke Murni 2016.
Terjadi perubahan perbandingan antara BTL dan BL pada Disbunhuttam dari APBD M2015 ke
APBD M 2016, dimana pada 2015 Murni BTL lebih besar dari BL yaitu 59,03%;49,97%, APBD P
2015 BTL lebih besar dari BL yaitu 52,85%:47,15%. Sedangkan Pada APBD M 2016, BL lebih besar
dari BTL yaitu 50,23%:49,77%

8. Proporsi BTL dan BL Disbunhutam terhadap total belanja disbunhuttam
Proporsi jenis belanja disbunhuttam terhadap total belanja disbunhuttam
Proporsi jenis belanja disbunhutam pada belanja langsungnya
Persentasi sumber dana dari sector Perkebunan, kehutanan dan pertambangan untuk
Disbunhuttam baik total belanja maupun belanja langsung. Jika membandingkan antara
pendapatan daerah untuk sector kehutanan dan alokasi anggaran untuk Disbunhutam KKR,
maka tidak sepenuhnya dana tersebut digunakan untuk sector kehutanan. Apalagi untuk belanja
tidak langsung biasanya bersumber dari Dana Alokasi Umum. Sehingga perlu didorong untuk
optimalisasi penggunaan dana tersebut berdasarkan fungsinya. Adapun persentasi antara
alokasi anggaran disbunhutam dengan Pendapatan daerah untuk sektor perkebunan, kehutanan
dan pertambangan adalah :
59,03% 52,85% 49,77%40,97% 47,15% 50,23%
0,00%
50,00%
100,00%
M 2015 P 2015 M 2016
BTL
BL
63,85%
58,33%
57,49%
34,30%
39,56%
38,58%
1,85%
2,11%
3,92%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
M 2015 P 2015 M 2016
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
11,76% 11,62% 15,38%
83,71% 83,90%
76,81%
4,53% 4,47% 7,81%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
M 2015 P 2015 M 2016
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

9. Pada belanja langsung ada program rutin/penunjang SKPD dan ada Program Inti. Perbandingan
antara program rutin dan program inti adalah 15,14%:84,86% pada APBD M 2015,
14,97%:85,03% pada APBD P 2015 dan 10,88%:89,12% pada APBD M 2016.
Program rutin bisa diartikan dengan belanja untuk kepentingan aparatur. jika digabung dengan
belanja Tidak Langung Disbunhuttam, maka perbandingan antara BTL+Program Rutin : Program
Inti adalah 65,24%:34,76% pada APBD M 2015, 59,91%:40,09% pada APBD P 2015 dan
55,23%:44,77% pada APBD M 2016.
Proporsi BTL, Belanja Aparatur dan Belanja program Inti terhadap total belanja Disbunhutam
KKR 2015 - 2016
Karena DisbunHuttam terdiri dari 3 Bidang, jika dilihat dari program inti yang ada, Alokasi
anggaran lebih besar diarahkan kepada bidang kehutanan.
Temuan :
 Ada kegiatan reboisasi hutan dan lahan kritis (DBH-DR kehutanan) pada APBD M 2016
sebesar Rp 3.626.050.000 (3,6 Milyar)
 Ada kenaikan belanja yang sangat signifikan pada program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur untuk Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional sekitar 1305% dengan
jumlah anggaran Rp.22.464.500 menjadi Rp.315.652.500 untuk pembeilan 1 unit Mobil
Dinas dan 2 Unit Sepeda Motor.
51,55% 45,31% 51,92%
21,12% 21,36% 26,08%
Murni 2015 Perubahan 2015 Murni 2016
perbandingan belanja disbunhutam terhadap
pendapatan daerah sumber kehutanan
total Belanja Disbunhuttam Belanja Langsung Disbunhuttam
59,03%
6,20%
34,76%
52,85%
7,06%
40,09%
49,77%
5,46%
44,77%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
BTL BL Aparatur BL INTI
M 2015
P 2015
M 2016

10.  Pada program belanja langsung terutama belanja program inti di APBD 2015 – 2016, ada 12
Kegiatan yang tidak dilakukan dan dianggarkan pada APBD M 2016, ada 6 kegiatan baru
yang dianggarkan pada 2016 dan ada 21 kegaitan yang tetap dipertahankan pada APBD
2016. Meskipun pada kegiatan yang tetap dipertahankan ada beberapa kegiatan yang
anggarannya menurun dan meningkat.
No Kegiatan Inti yang dihilangkan di 2016
1 Pembuatan Peta Kawasan Hutan Per Kecamatan
2
Sosialisasi, Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kemasyarakatan
Kabupaten Kubu Raya
3 Pembangunan/Pengkayaan Potensi HHBK dan Produk Unggulan
4 Studi Kelayakan Pada Pembangunan PLTS di Batu Ampar
5 Pembinaan dan Pengendalian Dokumen Peredaran Hasil Hutan
6 Pembangunan Perkebunan Entrys Karet
7 Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Perkebunan Rakyat
8 Promosi Hasil Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
9 Penyediaan Bantuan Sarana Produksi Unit Pengelolaan Karet
10 Penanaman Kelapa Dalam
11 Penyediaan Bantuan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat
12 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 Pada kegiatan yang tidak dianggarakan lagi pada 2016 yang seharusnya tetap ada adalah
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
No Kegiatan Inti Baru di 2016
1 Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan
2 Reboisasi Hutan dan Lahan Kritis (DBH-DR kehutanan)
3 Studi Kelayakan pada Pembangunan PLTS
4 RoadMaps Listrik Pedesaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 - 2021
5 Pembuatan Sumur Bor
6 Penyediaan Bantuan Sarana Produksi Perkebunan Karet dan Kelapa
No Kegiatan Inti Yang Tetap Ada
1 Pembinaan Lapangan Unit Kelola IUPHHK HA dan HT
2
Inventarisasi Pemukiman, Infrastruktur, dan Lahan Garapan
Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan
3 Monitoring Realisasi Produksi HA dan HT
4 Pembinaan Teknik, Monitoring dan Rekonsiliasi PNPB
5 Koordinasi dan Konsultasi Teknis Program Pertambangan
6 Koordinasi Kebijakan Teknis Pembangunan Pertanian/Perkebunan
7 Inventarisasi Kegiatan Usaha Perkebunan
8
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan
Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat

11. 9
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
10 Penyidikan Kasus-Kasus Tindak Pidana Kehutanan
11 Kegiatan Preventif (Sosialisasi, Intelejen, Pulbaket)
12 Operasional Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut
13 Pengadaan dan Pemasangan PLTS
14 Monitoring dan Pemeliharaan Ketenagaan Listrik
15 Penyusunan Database Air Tanah
16
Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di
Kabupaten Kubu Raya
17 Penanaman Kelapa Sawit Non Revitalisasi
18
Identifikasi dan Pemetaan Ijin Usaha Perkebunan, Kehutanan dan
Pertambangan
19 Penanaman Karet Unggul
20 Penyusunan Statistik Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan
21
Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Perkebunan, Kehutanan dan
Pertambangan
Belanja untuk pencegahan deforestasi Hutan dan lahan
No
Kegiatan Pencegahan Deforestasi
Hutan dan Lahan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
1
Pembinaan Lapangan Unit Kelola IUPHHK HA dan
HT 45.000.000,00 45.000.000,00 100.105.000,00
2
Inventarisasi Pemukiman, Infrastruktur, dan Lahan
Garapan Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan 60.000.000,00 60.000.000,00 44.792.900,00
3 Pembuatan Peta Kawasan Hutan Per Kecamatan 65.800.000,00 65.799.700,00
4 Monitoring Realisasi Produksi HA dan HT 40.000.000,00 40.000.000,00 26.329.100,00
5
Sosialisasi, Pembinaan dan Pengendalian
Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten
Kubu Raya 45.000.000,00 45.000.000,00
6
Pembangunan/Pengkayaan Potensi HHBK dan
Produk Unggulan 45.000.000,00 45.000.000,00
7
Koordinasi dan Konsultasi Teknis Program
Pertambangan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.059.400,00
8
Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha
Pertambangan 18.406.000,00
9
Koordinasi Kebijakan Teknis Pembangunan
Pertanian/Perkebunan 30.500.000,00 30.500.000,00 47.297.500,00
10 Inventarisasi Kegiatan Usaha Perkebunan 200.000.000,00 200.000.000,00 34.516.500,00
11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak
Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan
Pertambangan Rakyat 40.000.000,00 40.000.000,00 15.608.200,00
12
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.327.625.000,00 2.327.625.000,00 1.216.492.500,00
13
Reboisasi Hutan dan Lahan Kritis (DBH-DR
kehutanan) 3.626.050.000,00
14 Penyidikan Kasus-Kasus Tindak Pidana Kehutanan 70.000.000,00 70.000.000,00 27.811.100,00
15 Kegiatan Preventif (Sosialisasi, Intelejen, Pulbaket) 55.000.000,00 55.000.000,00 29.164.900,00

12. 16
Operasional Pemadaman Kebakaran Lahan
Gambut 85.000.000,00 85.000.000,00 46.345.000,00
17
Pengawalan dan Penilaian Usaha Perkebunan
Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya 75.000.000,00 75.000.000,00 40.944.400,00
18
Pembinaan dan Pengendalian Dokumen
Peredaran Hasil Hutan 50.000.000,00 50.000.000,00
19 Pembangunan Perkebunan Entrys Karet 300.675.000,00 300.675.000,00
20
Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi
Kegiatan Perkebunan Rakyat 74.855.000,00 74.855.000,00
21 Penanaman Kelapa Sawit Non Revitalisasi 225.921.000,00 225.921.000,00 145.378.000,00
22
Identifikasi dan Pemetaan Ijin Usaha Perkebunan,
Kehutanan dan Pertambangan 75.000.000,00 75.000.000,00 44.286.500,00
23 Penanaman Karet Unggul 200.000.000,00 200.000.000,00 111.714.000,00
24 Penanaman Kelapa Dalam 140.199.500,00 140.199.500,00
25
Penyusunan Statistik Perkebunan Kehutanan dan
Pertambangan 50.000.000,00 50.000.000,00 24.680.000,00
26
Pengawasan dan Monitoring Kegiatan
Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan 50.000.000,00 50.000.000,00 41.365.000,00
27
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan 100.266.900,00 100.266.900,00
Total 4.500.842.400,00 4.500.842.100,00 5.716.346.000,00
Perbandingan TB Disbunhuttam
dan Belanja Pencegahan
deforestasi
MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Total Belanja Disbunhuttam KKR 15.844.679.387,00 13.927.606.498,00 15.434.249.949,00
Belanja pencegahan Deforestasi 4.500.842.400,00 4.500.842.100,00 5.716.346.000,00
Jika dipersentasikan maka :
Keterangan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Belanja pencegahan Deforestasi 28,41% 32,32% 37,04%
Kegiatan Untuk Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan
MURNI 2015
PERUBAHAN
2015
MURNI 2016
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan
100.266.900,00 100.266.900,00
Jika dibanding dengan total belaja disbunhuttam, maka hasilnya adalah
Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan
MURNI 2015
PERUBAHAN
2015
MURNI 2016
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan
0,63% 0,72% 0,00%
Jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan KKR pada tahun 2014 (KKR dalam angka 2015) dalah
367,990 Ha (diluar APL), maka anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan perhektarnya Cuma Rp. 272,47 pada 2015 dan pada 2016 tidak ada sama sekali.

13. 2. Analisis Urusan Lingkungan Hidup
Sumber Anggaran dari Pendapatan
Untuk urusan lingkungan hidup, KKR memiliki 2 sumber pendapatan daerah, yaitu Pendapatan
asli daerah dari BLHD KKR dan dari dana perimbangan (DAK Bidang Lingkungan hidup).
Rinciannya bisa dilihat dari tabel dibawah ini.
Sumber Pendapatan Urusan
Lingkungan Hidup KKR
MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
PAD BLHD KKR 559.200.000,00 559.200.000,00 584.109.254,63
DAK Bidang Lingkungan Hidup 2.221.430.000,00 2.221.430.000,00 959.160.000,00
Total 2.780.630.000,00 2.780.630.000,00 1.543.269.254,63
Catatan : terjadi penurunan pendapatan Daerah KKR bersumber dan diperuntukan untuk
urusan lingkungan hidup. Dimana dari APBD M 2015 menurun sekitar 44,50% pada APBD M
2016. Penurunan terbesar terjadi pada DAK Bidang Lingkungan Hidup sekitar 56,82%.
Meskipun penentuan DAK ditentukan oleh Pusat, tetapi daerah masih punya peluang
negosiasi terkait jumlahnya.
Belanja BLHD KKR
Belanja BLHD KKR MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Belanja Tidak Langsung 2.233.463.922,00 1.955.375.710,00 2.158.025.605,00
Belanja Langsung 4.682.636.450,00 4.742.836.450,00 2.997.441.048,00
Total 6.916.100.372,00 6.698.212.160,00 5.155.466.653,00
Catatan : terjadi penurunan anggaran BLHD KKR dari 2015 ke 2016.
Jika dipersentasikan maka hasilnya adalah :
Catatan : terjadi penurunan persentase belanja langsung dan peningkatan pada belanja tidak
langsung, meskipun secara keseluruhan belanja langsung tetap lebih besar dari belanja tidak
langsung.
Proporsi Belanja BLHD KKR terhadap total Belanja Daerah KKR
Keterangan MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Perbandingan Belanja BLHD KKR
dengan Belanja Daerah KKR
0,54% 0,50% 0,34%
Catatan : BLHD KKR mendapat alokasi anggaran tidak sampai 1 persen dari total belanja
daerah KKR. Dan bahkan pada tahun 2016 mengalami penurunan persentasinya di bawah 0,5%.
Perbandingan belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal
Belanja BLHD KKR MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Belanja Tidak Langsung 32,29% 29,19% 41,86%
Belanja Langsung 67,71% 70,81% 58,14%

14. Perbandingan BTL, Aparatur dan belanja Program Inti
MURNI 2015
PERUBAHAN
2015
MURNI 2016
Total Belanja Pegawai 34,87% 31,85% 45,74%
Belanja Barang dan Jasa 57,51% 60,16% 48,52%
Belanja Modal 7,63% 7,99% 5,74%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Persentase
Proporsi Jenis Belanja BLHD KKR
2015-2016
MURNI 2015 PERUBAHAN 2015 MURNI 2016
Belanja program Aparatur 24,83% 25,79% 35,33%
Belanja Program Inti 75,17% 74,21% 64,67%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Persentase
Proporsi Belanja Aparatur dan Belanja program
Inti pada belanja langsung BLHD KKR 2015-2016