Berita utama menyoroti sikap KPK yang menolak ajakan pemerintah untuk membahas revisi RUU KUHAP dan KUHP karena dianggap akan melemahkan lembaga-lembaga antikorupsi. Berita lain membahas tentang tuntutan agar pemerintahan baru berani menghapus subsidi energi yang besar anggarannya.
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Media Indonesia 28 Februari 2014
1. Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 / NO. 12002 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Madrid Mulai Impikan Decima
Bertualang Mencari Batu di Jakarta
Jajanan Murah Perlu Diwaspadai
Tambahan dua gol membuat Ronaldo makin dekat
dengan rekor Messi dan Raul Gonzales sebagai
pemain tersubur di Liga Champions.
Galeri Jakarta Gems Center laksana museum
mini yang memajang berbagai koleksi batu yang
dilengkapi penjelasan nilai dan sejarahnya.
Biasakan memberi anak bekal berupa
makanan dan minuman sehat saat ia pergi
ke sekolah.
Sepak Bola, Hlm 21
Fokus Megapolitan, Hlm 22-23
Jajanan Anak, Hlm 7
Menantang
Pemerintahan Mendatang
ANTARA/IGGOY EL FITRA
BATAL MENDARAT: Pesawat komersial
bersiap terbang saat kabut asap menyelimuti
Bandara Internasional Minangkabau (BIM),
Padangpariaman, Sumatra Barat, kemarin.
PT Angkasa Pura II BIM menyatakan dua
pesawat dari dua maskapai berbeda batal
mendarat di bandara itu akibat kabut asap yang
menyebabkan jarak pandang di landasan hanya
sekitar 700 meter. Berita hlm 10
Kasus
Churchill
Preseden
Buruk
KALAHNYA pemerintah Indonesia dalam putusan sela tentang yurisdiksi di Arbitrase Internasional (International Center for Settlement
of Investment Disputes/ICSID) soal gugatan
Churchill Mining Plc menjadi preseden buruk
bagi iklim investasi di Indonesia.
Pasalnya, dengan putusan tersebut, ICSID
melanjutkan proses pemeriksaan gugatan
Churchill diproses pengadilan selanjutnya.
Artinya, Indonesia terancam membayar gugatan kerugian yang diklaim oleh Churchill
sekitar Rp12,3 triliun.
Kasus ini, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi,
menjadi pelajaran mahal bagi ketidakpastian hukum investasi di Indonesia. Apalagi
sejak era otonomi daerah, tumpang tindih
peraturan antara pusat dan daerah semakin
mengkhawatirkan investor.
“Kepastian hukum di Indonesia tidak ada.
Jadi, bupati bisa sewenang-wenang mencabut
izin atau memberikan izin. Ketika akhirnya
dibawa ke Arbitrase Internasional, pemerintah pusat yang harus bayar,” ujar Sofjan ketika
dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Ia khawatir kasus ini akan berakhir seperti
kasus proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha, yakni PT Pertamina
kalah dan wajib membayar klaim Karaha
Bodas Co LLG (KBC) sebesar US$250 juta.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Indonesia Hikmahanto Juwana memandang
dalam proses yurisdiksi yang sedang berlangsung, pemerintah masih memiliki kesempatan
untuk melakukan pembatalan (annulment)
keputusan ICSID tersebut.
Ia mengusulkan pemerintah Indonesia
untuk memperbaiki perjanjian investasi bilateral dengan negara lain serta keluar dari ICSID. “Implikasinya tidak ada masalah. Kalau
pemerintah punya konfiden tinggi, investor
melihat market Indonesia memiliki potensi
besar. Yang mereka incar Indonesia,” kata
Hikmahanto yang dihubungi terpisah.
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan pemerintah menyiapkan dua
langkah pascaputusan ICSID. Pertama, mengajukan gugatan untuk membatalkan gugatan
itu. “Atau kita ajak mereka untuk masuk ke
pokok perkara,” katanya. (Aim/Che/SY/X-9)
Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui
e-mail: interupsi@mediaindonesia.com
Facebook: Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com
KPK Tolak Ajakan
Pemerintah
Polri dan Mahkamah
Agung juga keberatan
dengan sejumlah pasal
di RUU KUHAP dan
KUHP.
RAJA EBEN LUBIS
I
BARAT pepatah, sekali layar
terkembang pantang surut ke
belakang. Itulah sikap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
menyikapi pembahasan RUU Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).
Lembaga antirasywah itu menolak ajakan pemerintah untuk membahas revisi RUU itu. “Saya sudah
hafal cara kerja pemerintah di banyak sektor yang tidak sistematis,
kontradiktif antarkementerian
dan lembaga. Jadi usulan Menko
Polhukam bersifat tambal sulam,
menambah problem karena awal
soalnya pada tataran filsafat dan
ideologi yang tandus pada draf
akademis,” kata Wakil Ketua KPK
Busyro Muqoddas saat dihubungi
kemarin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Djoko Suyanto mengatakan RUU KUHAP dan KUHP masih
terbuka untuk usulan kajian.
“Saya sarankan kepada KPK,
ahli hukum, dan yang lain mari
kita rembuk bersama, bikin ka-
jian,” kata Djoko di Kompleks Istana
Presiden Jakarta, Rabu (26/2). Djoko
pun meminta KPK menyiapkan
daftar inventarisasi masalah (DIM)
RUU KUHAP dan KUHP.
Namun, KPK bergeming tidak
akan menyerahkan DIM. Busyro
memperingatkan pemerintah untuk tidak melanjutkan jalan gelap
melalui naskah akademik RUU.
“Usulan Menko Polhukam
menambah problem
karena awal soalnya
pada tataran filsafat dan
ideologi yang tandus.”
Busyro Muqoddas
Wakil Ketua KPK
Menurut dia, draf akademi RUU
KUHP dan KUHAP memiliki semangat melemahkan secara sistemis
lembaga-lembaga khusus negara,
seperti KPK, BNN, Komnas HAM,
PPATK, dan pengadilan tipikor.
“Berat hidup dalam kemunafikan
kekuasaan,” kata mantan Ketua
Komisi Yudisial ini.
RUU KUHAP dan KUHP diserahkan Kementerian Hukum dan HAM
kepada Komisi Hukum DPR pada 6
Maret 2013. Kedua rancangan regulasi tersebut masuk ke prioritas
Program Legislasi Nasional periode
2009-2014.
Keberatan
Selain KPK, lembaga penegak hukum lain, seperti Polri dan Mahkamah Agung, juga keberatan dengan
RUU yang kontroversial itu. Polisi
menganggap pasal penyelidikan
tetap perlu diadakan.
Kapolri Sutarman menyebutkan,
penyelidikan sebagai langkah awal
untuk membuktikan adanya laporan seseorang atau pihak.
“Kan laporan belum tentu benar.
Maka perlu adanya penyelidikan,”
katanya seusai Sidang Kabinet di
Kantor Presiden, kemarin.
Menurut dia, prinsip revisi kedua
UU itu untuk memperkuat dan menyelesaikan persoalan yang selama
ini tidak bisa diatasi dengan peraturan perundangan. “Jadi bukan
untuk kepentingan pihak tertentu,”
pungkasnya.
Secara terpisah, hakim agung
T Gayus Lumbuun menilai RUU
yang kini tengah dibahas di DPR itu
memberatkan hakim agung dalam
menentukan putusan. “Hakim kan
selalu bekerja lewat dua pertimbangan, yaitu keyakinan dan rasio
sesuai dengan undang-undang yang
mengatur,” ujarnya.
Hakim agung, sambungnya,
tidak terpaku dengan dakwaan
jaksa yang pengadilan negeri (PN)
putuskan. “Ketika PN memutuskan
(hukum) ringan, hakim agung bisa
memutuskan berat,” tuturnya.
Saat menanggapi sikap keras
KPK, ketua tim perumus RUU
KUHAP dan KUHP Andi Hamzah
merasa aneh. “Ini kan UU tentang
pidana umum, seperti pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Ini
tentang perlindungan hak asasi
sipil. Artinya, yang terkena dampak
ialah polisi dan jaksa, bukan KPK,”
ujarnya. (Kim/Che/X-5)
raja_eben@mediaindonesia.com
MANA yang lebih penting, mengalokasikan anggaran negara
untuk subsidi yang faktanya sebagian terbuang percuma
karena tidak produktif, atau memaksimalkan anggaran itu
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur
di seluruh pelosok negeri?
Jika pertanyaan itu diajukan kepada rezim pemerintah
saat ini, jawaban normatifnya mungkin akan seperti ini:
“Kami selalu komit menggenjot pembangunan infrastruktur, tetapi kami juga tidak mungkin menghapus subsidi
karena rakyat belum siap.”
Jawaban seperti itu terus dibuktikan dengan fakta bahwa
alokasi anggaran subsidi dari tahun ke tahun, bahkan
hingga di tahun terakhir pemerintah ini berkuasa, tetap
saja tinggi.
Sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan jika subsidi
itu lebih banyak diarahkan untuk membantu sektor-sektor
yang produktif, seperti subsidi pertanian, perikanan, kesehatan, atau pendidikan.
Namun, angka bicara lain.
Jika kita tengok APBN
2014, dari alokasi belanja subsidi yang mencapai
Jusuf Kalla menantang
Rp333,7 triliun, sebagian
besar diberikan untuk seksiapa pun pemimpin
tor energi, yakni Rp282,1
yang bakal terpilih pada
triliun. Adapun subsidi nonPemilu 2014 untuk
energi cuma Rp51,6 triliun.
berani menerobos
Lalu apa yang salah? Bukankah memberikan subbelenggu anggaran
sidi merupakan kewajiban
subsidi energi.
negara untuk memenuhi
hajat hidup orang banyak?
Silakan tanggapi
Bukankah rakyat cukup
Editorial ini melalui:
terbantu dengan adanya
www.metrotvnews.com
subsidi, malah mungkin
sudah termanjakan dengan
subsidi?
Itulah sejatinya belenggu sekaligus candu subsidi. Ia
bisa menjadi obat, tetapi pada saat yang lain ia juga bisa
memabukkan sekaligus merusak sendi-sendi perekonomian
negara. Semakin besar dosis subsidi yang dikucurkan, semakin sulit pula ekonomi Indonesia berdaulat.
Anggaran negara terus kedodoran karena harus menambal defisit akibat luar biasanya besaran subsidi di satu sisi,
dan di sisi yang lain infrastruktur kian compang-camping
karena pemerintah lebih suka membesarkan dana subsidi
ketimbang dana pembangunan infrastruktur.
Coba bandingkan besaran subsidi energi yang mencapai
Rp282,1 triliun itu dengan anggaran belanja infrastruktur tahun ini yang ‘hanya’ Rp198 triliun. Angka belanja
infrastruktur itu bahkan masih kalah dari nilai subsidi
bahan bakar minyak (BBM) yang jelas-jelas salah sasaran
dan hanya terbuang menjadi asap.
Menjadi tidak mengherankan bila besarnya subsidi energi
itu telah membuat infrastruktur mandek. Pembangunan
infrastruktur tidak berjalan dengan akselerasi seperti yang
diinginkan. Padahal, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk menciptakan kelancaran aktivitas perekonomian
nasional.
Karena itu, dalam satu acara Economics Outlook di Jakarta, kemarin, Jusuf Kalla menantang siapa pun pemimpin
yang bakal terpilih pada Pemilu 2014 untuk berani menerobos belenggu anggaran subsidi energi tersebut.
Subsidi jelas dibutuhkan, tetapi bukan untuk orang-orang
yang tak patut menerimanya. Langkah tidak populis dengan
menghapus subsidi untuk pos-pos yang tidak produktif pada
akhirnya akan jauh lebih bermartabat ketimbang terus bermain dengan kebijakan-kebijakan yang tampaknya populis,
tetapi menyimpan bom waktu di dalamnya.
Barbeku dan
Alzheimer
JIKA Anda
penggemar berat hidangan
yang dipanggang atau barbeku, tidak
ada salahnya
untuk mengurangi atau
EBET
mengatur porsinya
secara tepat. Pasalnya, sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa mengonsumsi produk hewani yang diproses
melalui pemanasan, seperti daging panggang, dapat meningkatkan risiko penyakit alzheimer dan diabetes.
Tim peneliti dari Icahn School of Medicine, New York,
AS, mengungkapkan bahwa daging olahan yang melalui
proses pemanasan mengandung kadar advanced glycation
endroproducts (AGEs) yang tinggi. Senyawa tersebut merupakan faktor yang memicu sejumlah penyakit degeneratif,
seperti diabetes dan alzheimer.
“Apalagi AGEs secara alami sudah ada dalam tubuh,”
ungkap tim peneliti yang memublikasikan temuan mereka
di jurnal Proceeding of the National Academy of Sciences.
(Medical News Today/Hym/X-9)
2. SELEKTA
2
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014
Pasar Nantikan Pemimpin
Berani Hapus Subsidi
MI/ROMMY PUJIANTO
KABAN DICECAR 38 PERTANYAAN: Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan
korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), di Jakarta, kemarin. Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu dicecar
dengan 38 pertanyaan selama 6 jam.
SEJUMLAH ekonom sepakat mendesak pemerintahan
baru hasil Pemilu 2014 untuk
berani menghapuskan subsidi energi. Sebabnya, penghapusan subsidi dapat memperbaiki permasalahan fundamental ekonomi nasional.
Pengamat ekonomi dari
Universitas Indonesia Destry
Damayanti mengatakan terdapat sejumlah alasan mendasar untuk menghapus subsidi energi di Tanah Air.
Pertama, Indonesia bukan
negara yang kelebihan energi, terutama minyak.
“Jadi aneh jika kita masih
memberikan subsidi untuk
sesuatu yang kita sendiri
berkekurangan,” tutur Destry
yang juga menjabat Kepala
Ekonom Bank Mandiri, kemarin.
Kedua, pemberian subsidi
tidak mengajari masyarakat
untuk bersikap efisien dalam
memanfaatkan energi.
Ketiga, beban keuangan
pemerintah semakin berat
karena kebutuhan semakin
meningkat.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani
menggambarkan perlunya
menghapus subsidi energi karena tantangan makroekonomi justru semakin besar pada
2015 hingga 2017 jika dibandingkan dengan tahun ini.
Pertimbangannya, ujar
dia, terjadi pembalikan arus
modal dari negara-negara
emerging market, termasuk
Indonesia.
Guru besar ekonomi Unibraw Ahmad Erani Yustika
melihat masalah subsidi
energi tidaklah sesederhana
itu. Ada beberapa poin yang
perlu jadi perhatian pemerintah, salah satunya ialah
perumusan kebijakan.
“Pemerintah harus meru-
muskan politik subsidi nasional jangka panjang Indonesia. Jangan seperti selama
ini, ada debat soal subsidi
orang atau apa. Kalau misal
untuk pendidikan, itu apa
dan gimana rumusannya?
Apa untuk orang kaya atau
miskin?” ujar Ahmad.
Namun, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko berpendapat subsidi tidak mungkin
dihilangkan. Jika subdisi
dihilangkan, sama saja hal
itu dengan menghilangkan
peran negara.
“Subsidi ialah kewajiban
negara. Yang akan dilakukan
PDIP ialah mengalokasikan
subsidi tersebut pada bidang
dan sasaran yang tepat,” ujar
Budiman, saat dihubungi.
Selama alokasinya tepat,
subsidi justru dianggap
mampu mengatasi berbagai
persoalan yang ada. (Wes/
Vei/*/X-9)
Kaban Disebut Kerap
Bertemu Anggoro
KPK terus menyelisik dugaan keterlibatan
mantan Menhut MS Kaban dalam kasus
dugaan korupsi pada proyek Sistem
Komunikasi Radio Terpadu.
RAJA EBEN LUBIS
M
uhammad Yusuf,
mantan sopir MS
Kaban, mengaku
sering mengantar
sang majikan untuk bertemu
dengan Anggoro Widjojo, pemilik PT Masaro Radiokom, dalam
setiap pertemuan.
Yusuf kembali diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagai saksi terkait dugaan
tindak pidana korupsi pengadaan anggaran pada proyek
Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).
“Ya, saya sering mengantar
bapak ketemu dengan Anggoro,” kata Yusuf seusai diperiksa selama 5 jam di Gedung
KPK, Jakarta, kemarin.
Yusuf yang mulai diperiksa
KPK pukul 10.00 WIB keluar
dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.00. Ia ditemani
seorang rekannya yang ikut dalam pemeriksaan. Seusai menjalani pemeriksaan, Yusuf keluar tanpa dikenali wartawan.
Ia mengaku ditanyai penyidik
KPK dan menjawab tidak lebih dari 10 pertanyaan terkait
pengadaan proyek SKRT.
Di sisi lain, mantan Menteri
Kehutanan MS Kaban mengaku
dicecar hampir 33 pertanyaan
saat diperiksa sebagai saksi
dalam kasus dugaan tindak
pidana korupsi pengajuan
anggaran SKRT 2007 dengan
tersangka pemilik PT Masaro
Radiokom Anggoro Widjojo.
“Pertama soal proses anggaran SKRT, kemudian proses
informasi tentang Anggoro
memberi uang kepada sekjen
saya dan tentang laporan itu,”
kata Kaban.
Kaban tiba di Gedung KPK
sekitar pukul 10.30 dan selesai
diperiksa sekitar pukul 16.00.
Mengenai pencekalan sopirnya
yang juga sering diperiksa karena diduga memiliki informasi
penting, Kaban mengatakan itu
hal wajar untuk keterangan di
persidangan. Saat ditanya apakah ia dikonfrontasi dengan
Yusuf, Kaban menjawab, “Dia
kan sopir saya, ke mana ada
saya, ada dia.”
Namun, Kaban membantah keterangan di pengadilan
bahwa ia, melalui Sekretariat
Jenderal Kementerian Kehutanan, menerima uang dari
Anggoro terkait dengan proyek
SKRT.
Kaban mengaku tidak ada
laporan yang menyebutkan
bahwa Sekjen Kementerian
Kehutanan menerima sejumlah uang dari Anggoro terkait
proyek tersebut, sekalipun itu
disebut dalam perkara di per-
sidangan.
“Tentang laporan itu sebagaimana di pengadilan, saya
tidak pernah mendapat laporan
(uang ke sekjen) itu. Saya kira
itu yang paling penting” kata
Kaban.
Dugaan keterlibatan MS Kaban dalam pusaran pengadaan
anggaran proyek SKRT muncul
setelah Anggoro ditangkap KPK
beberapa waktu lalu di China.
Anggoro diduga memengaruhi
anggota Komisi IV DPR RI yang
membidangi kehutanan untuk
mengeluarkan surat rekomendasi meneruskan proyek yang
ditandatangani Menteri Kehutanan saat itu, MS Kaban.
Sebelumnya, KPK mengumumkan pencekalan atas Kaban dan Yusuf. Juru bicara KPK
Johan Budi mengaku pencekalan Kaban dan Yusuf untuk
mempermudah penyiidikan
kasus tindak pidana korupsi
SKRT dengan tersangka Anggodo Widjojo. (*/X-6)
eben@mediaindonesia.com
Aktivitas Meningkat
Status Marapi Waspada
AKTIVITAS Gunung Marapi
yang terletak di Kabupaten
Agam dan Tanah Datar, Sumatra Barat, kembali meningkat
sejak Rabu (26/2). Peningkatan ditandai dengan erupsi
sebanyak dua kali pada Rabu
dan tiga kali, kemarin.
“Letusan yang agak besar
terjadi pada pukul 16.15 kemarin (Rabu). Berdasarkan
pengamatan seismik kegempaan pada alat pemantauan,
amplitudo erupsi tersebut
di atas 30 milimeter, dengan
durasi 75 detik,” kata Kepala
Pos Pengamatan Gunung Api
Marapi, Warseno.
Biasanya, menurut Warseno, amplitudo erupsi hanya
20 milimeter dan durasi letusan di bawah 60 detik. “Bisa
dikatakan kualitasnya sedikit
meningkat,” imbuhnya.
Namun, walau terjadi pe-
ningkatan kualitas erupsi,
secara kuantitas, aktivitas
Marapi malah turun. “Pada
Desember 22 letusan, Januari
57 letusan, sedangkan Februari hingga hari ini (kemarin)
baru 8 kali letusan.”
Menurut Warseno, pihaknya belum menaikkan status
Marapi dengan peningkatan
kualitas letusan itu. “Yang
jelas, kita laporkan semua ke
kantor pusat soal Marapi.”
Kepala Pusat Vulkanologi
dan Mitigasi Bencana Geologi
Surono memperingatkan masyarakat yang berada di sekitar Gunung Marapi untuk meningkatkan kewaspadaan atas
aktivitas vulkanologis gunung
api itu. PVMBG, lanjut Surono,
telah merilis status waspada
Gunung Marapi bahkan sejak
3 Agustus 2011.
“Memang ada aktivitas vul-
kanologis terdeteksi sejak
tiga tahun silam di Gunung
Marapi, tetapi erupsi terpantau baru terjadi pada 26 Februari 2014, pukul 16.15 WIB,”
tutur Surono, kemarin.
Kepala Pusat Data dan
Informasi Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Gunung Marapi
mengeluarkan abu vulkanis
pada 16.15 WIB. Namun,
kabut dan cuaca berawan
menghalangi pantauan arah
abu vulkanis.
“Gunung setinggi 2.800 m
di atas permukaan laut ini
mengeluarkan abu selama 38
detik,” ungkapnya, kemarin.
Zona aman pun sudah
ditetapkan dan warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak gunung.
(HR/Vei/YA/X-6)
3. TIPIKOR
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014
3
Nisa Dituntut
7,5 Tahun
Karena dinilai tidak jujur dalam persidangan,
seorang perantara kasus suap bisa dituntut berat.
ABDUS SYUKUR
T
U N T U TA N j a k s a
penuntut umum
dari Komisi Pemberantasan Korupsi
atas Chairun Nisa dalam
kasus suap pemilu kada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, lebih berat
ketimbang tuntutan yang
disampaikan kepada kedua
terdakwa, Hambit Bintih
dan Cornelius Nalau Antun.
Tuntutan terhadap para terdakwa tersebut disampaikan
dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Jakarta, kemarin.
Dalam tuntutan jaksa,
Chairun Nisa, anggota Fraksi
Golkar DPR RI, dituntut 7
tahun 6 bulan penjara dan
denda sebesar Rp500 juta
atau subsider kurung an 6
bulan kurungan. Sebaliknya,
Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Cornelis Nalau
Antun, komisaris PT Berkala
Maju, masing-masing dituntut enam tahun penjara
dan denda Rp200 juta atau
subsidar kurungan 3 bulan
penjara. Keduanya dianggap
terbukti sah bersalah dan
secara meyakinkan telah
bersamaa-sama memberi
atau menjanjikan sesuatu
kepada seseorang penyelenggara negara untuk memengaruhi keputusan atas sengketa pemilu kada Kabupaten
Gunung Mas.
Lebih beratnya tuntutan
yang diberikan jaksa KPK
kepada Chairun Nisa tersebut
tampak dari pertimbangan
yang dibacakan. “Perbuatan
terdakwa dilakukan saat
negara giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi.
Terdakwa berperan aktif
melakukan pendekatan kepada M Akil Mochtar (Ketua
Mahkamah Konstitusi, waktu
itu) untuk memengaruhi
pengambilan keputusan dalam persidangan di MK,”
terang jaksa Pulung Rinandoro.
Dalam tuntutan jaksa atas
terdakwa Hambit Bintih dan
Cornelis Nalau Antun, kedua
terdakwa tidak seberapa
aktif. Selain itu, jaksa mempertimbangkan faktor yang
meringankan, yakni terdakwa Hambit Bintih dan Nalau
Antun, dinilai jujur dalam
memberikan keterangan selama dalam persidangan.
“Keduanya belum pernah
dihukum dan bersikap jujur
selama persidangan serta
mengakui dan menyesali
perbuatannya,” ujar jaksa
lainnya, Elly Kusumastuti.
Dari catatan Media Indonesia, dalam persidangan
Chairun Nisa sering kali membantah atas bukti yang ditunjukkan para jaksa, seperti
SMS kepada Akil Mochtar
untuk kasus sengketa pemilu
kada lainnya. Malahan Nisa
membantahnya seperti suap
agar Akil Mochtar membagi
dengan dirinya sebagai candaan.
Perantara
Dijelaskan, penyuapan diawali pada 19 September 2013,
saat Chairun Nisa diminta Hambit Bintih menghubungkan ke
Akil melalui SMS. Hambit Bintih sendiri pada 20 September
menemui Akil dan disanggupi
untuk membantunya dengan
perantara Chairun Nisa.
Kemudian, Hambit bersama Cornelis Nalau dan
Chairun Nisa bertemu untuk
memenuhi permintaan Akil
berupa uang sebesar Rp3
miliar dalam bentuk dolar.
Atas permintaaan itu, Hambit
meminta Cornelis menyediakannya. Pada 2 Oktober
2013, di rumah dinas Ketua
MK Jl Widya Candra III No
7, Jakarta Selatan, uang diserahkan berupa Sin$ 294.050,
US$22.000, dan Rp 766.000
atau seluruhnya setara Rp3
miliar serta Rp75 juta.
Saat itulah, Chairun Nisa
dan Cornelis, di teras rumah
Akil untuk mengantarkan
uang, ditangkap petugas KPK.
Cornelis kedapatan membawa
empat amplop berisi uang.
“Perbuatan kedua terdakwa
merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 13 UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHPidana,” kata
jaksa Sigit Waseso. (P-2)
abdus
@mediaindonesia.com
MI/SUSANTO
MENCARI FIGUR YANG PANTAS: Calon hakim konstitusi Dimyati Natakusumah (kiri) bersama Wakil
Ketua Komisi III Almuzzammil Yusuf berbicara dalam Dialektika Demokrasi di Jakarta, kemarin.
Diskusi membahas pro-kontra pemilihan dan pencarian figur yang pantas sebagai hakim konstitusi.
Tokoh Koruptif, Pemberantasan
Korupsi makin Berat
PEMBERANTASAN korupsi di
Indonesia dirasakan semakin
berat saat banyak figur publik termasuk penyelenggara
negara terpapar dan terbelit
beragam kasus korupsi. Tidak itu saja, tokoh panutan,
bahkan yang menyandang
simbol agama, justru masuk
pusaran korupsi.
Penyesalan atas semakin
terkuaknya perilaku koruptif penyelenggara negara,
seperti anggota DPR dalam
kasus SKK Migas dan lainnya
itu disampaikan juga oleh
akademisi dan budayawan.
“Ini yang membuat masyarakat bingung,” kata sosiolog
dari Universitas Indonesia
Imam B Prasodjo saat acara
diskusi bertema Menguak tabir korupsi menjelang pemilu
2014 dan antisipasi korupsi
pascapemilu di Jakarta.
Menurut Imam, sistem di
kementerian/lembaga tidak
akan bisa diperbaiki jika tidak melibatkan pihak luar.
Untuk memecah sistem, imbuhnya, memang harus ada
injeksi dari luar. Langkah itu
pasti menimbulkan gejolak,
tetapi harus dilakukan. Jika
tidak, sistem yang bobrok
akan terus bertahan.
Selain itu, Imam mengatakan pemerintah harus mau
mengurai perjalanan pengajuan anggaran dari mulai
perencanaan hingga pencairan karena terdapat bibitbibit korupsi berkembang
biak. “Korupsi sistemis jauh
lebih berbahaya daripada by
greed (karena keserakahan)
dan by need (karena kebutuhan),” katanya.
Peneliti dari Bappenas Diani Sadia Widia mengakui
bahwa pemerintah belum
sepenuhnya bisa membenahi
sistem antikorupsi di kementerian/lembaga, terutama di
lembaga penegak hukum.
Terkait dengan terungkapnya anggota DPR yang
meminta tunjangan hari raya
(THR) dalam kasus SKK Migas,
budayawan Mudji Sutrisno
mengingatkan masyarakat
terutama para pemilih muda
untuk tidak memilih kembali
calon anggota legislatif dan
partai politik yang terindikasi
korupsi. Hal itu untuk mencegah agar praktik suap dan
minta THR yang dilakukan
anggota DPR saat ini tidak
terulang lagi.
Secara terpisah, Ketua
Komisi VII Sutan Bhatoegana
(F-Demokrat) yang dicekal
KPK terkait kasus SKK Migas,
kemarin, enggan berkomentar saat ditanyai tentang
kesaksian mantan Kepala
Biro Keuangan Kementerian
ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi
yang menyebut aliran dana
kepada dirinya dan 43 anggota DPR RI Komisi VII.
“Kalau soal itu, saya gak
mau komentar. Sudah overdosis. Enggak mau komen
tar saya,” cetus Sutan sambil
berlalu. (Wta/*/P-2)
MI/ROMMY PUJIANTO
EKSEPSI AKIL MOCHTAR: Terdakwa kasus dugaan suap sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjalani sidang
lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sengketa pemilu kada Provinsi Banten, Akil
didakwa menerima uang sebesar Rp7,5 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana.
Eksepsi Akil Seret Mahfud di Pemilu Banten
NAMA mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud
MD disebut-sebut dalam eksepsi Akil Mochtar dalam
persidangan dugaan kasus
suap sengketa pemilu kada
Banten. Dalam persidangan
yang digelar di Pengadilan
Tipikor Jakarta, kemarin,
Akil yang juga mantan Ketua
MK (setelah kepemimpinan
Mahfud MD) menyampaikan bahwa Mahfud MD yang
menjadi Ketua Panel Pemilu
Kada Banten yang hasilnya
juga dianggap bermasalah.
“Saya bukan ketua ataupun
anggota panel hakim konstitusi yang memeriksa dan
mengadili perkara dimaksud,
melainkan Saudara Mahfud
MD,” kata Akil.
Dalam dakwaan jaksa disebutkan, atas adanya permohonan keberatan hasil pemilu
kada Banten, Akil Mochtar
sebagai terdakwa menerima
sejumlah uang dari Tubagus
Chaeri Wardana (Wawan).
Padahal, Akil merasa tidak
menjadi ketua ataupun anggota panel hakim dalam penanganan sengketa pemilu
kada tersebut.
“Justru penuntut umum dengan sengaja tidak berani menyebutkan bahwa ketua panel
yang memeriksa ialah Mah-
fud MD. Ada apa gerangan?”
tanya Akil dalam eksepsinya.
Dalam sengketa pemilu kada
Provinsi Banten, Akil didakwa
menerima uang sebesar Rp7,5
miliar dari Wawan.
Seusai persidangan, Akil
mempersilakan wartawan untuk bertanya kepada Mahfud
MD tentang masalah pemilu
kada Banten. “Tanya Mahfud,
dia ketua MK-nya. Saya yang
tidak menjadi ketua atau tim
panel dianggap terima suap.
Tanya sana, dia merasa apa
tidak?” pungkas Akil.
Pernyataan Akil ini sepertinya sebagai balasan atas
pernyataan Mahfud MD ke
publik sebelumnya. Dalam
suatu kesempatan di Batam,
misalnya, Mahfud mengatakan tidak ada satu pun hakim
MK yang menangani perkara
sengketa pemilu kada Banten
menerima suap dan hasil putusan MK pun murni. Bahkan
Mahfud berani mengatakan
bahwa suap dari Wawan diterima oleh Akil Mochtar sebagai
perantara.
S a a t d i ko n f i r m a s i t a d i
malam Mahfud mengatakan
eksepsi yang disampaikan Akil
di persidangan justru menunjukkan dia bermain sendiri dalam kasus Pemilu Kada Banten.
(AB/Mad/P-2)
4. INDONESIA MEMILIH
4
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014
10 KPUD belum Rilis
Dana Kampanye
SEBANYAK 10 KPU provinsi
hingga kemarin belum mengumumkan laporan dana kampanye tahap pertama dari
parpol peserta Pemilu 2014.
Padahal, laporan terkait sumbangan bagi parpol itu telah
diserahkan sejak 27 Desember
2013. Dari kesepuluh KPU
provinsi tersebut, enam di
antaranya ternyata belum
memiliki situs web dan empat
KPU memang belum mengumumkannya.
“Untuk memenuhi asas keterbukan dan transparansi,
KPU provinsi harus mengumumkan laporan penerimaan tersebut sehingga masyarakat percaya bahwa KPU
benar-benar menyelenggarakan pemilu secara jujur dan
adil,” kata komisioner KPU Ida
Budhiarti di Jakarta, kemarin.
Enam KPU yang belum memiliki situs yakni KPU Jambi,
Sumatra Selatan, Kepulauan
Riau, Sulawesi Selatan, Papua,
dan Papua Barat.
Adapun empat KPU yang sudah memiliki situs daring tapi
belum mengumumkan,yakni
KPU Bangka-Belitung, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
Sementara itu, penyerahan
laporan dana kampanye tahap
dua, yakni laporan dana awal
parpol peserta pemilu, paling
lambat diserahkan 2 Maret
2014 pukul 18.00 WIB atau
disesuaikan dengan waktu
setempat. “Tidak harus hingga
larut malam atau pukul 24.00
karena KPU sudah melakukan
asistensi kepada parpol dalam penyusunan laporan. Kita
batasi hingga pukul 18.00 saja,”
jelas Ida.
Penyetoran laporan dana
kampanye parpol akan dilakukan sesuai tingkatan. Laporan
pengurus parpol tingkat pusat
diserahkan ke KPU. Pengurus
parpol provinsi diserahkan
ke KPU provinsi, dan pengurus parpol kabupaten/kota di
serahkan ke KPU kabupaten/
kota. (AB/P-3)
ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
EVAKUASI PENGUNJUK RASA: Sejumlah anggota Satbrimob Polda Jawa Timur mengevakuasi pengunjuk rasa yang terluka dalam simulasi pengamanan pemilu di depan
Kantor Gubernur Jawa Timur, di Surabaya, kemarin. Simulasi digelar sebagai persiapan menjelang pemilu legislatif pada 9 April 2014.
Pengangkatan Honorer K2 Jangan Diskriminatif
DALAM rangka mewujudkan
tata kelola pemerintah yang
baik (good governance), pemerintah berupaya merealisasikan pelaksanaan reformasi
birokrasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN). “Hal itu sebagai
upaya membangun aparatur
negara yang lebih berdaya
guna dalam mengemban tugas
pemerintahan, pembangunan
nasional, serta pelayanan
masyarakat,” jelas Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menteri PAN dan Rebiro)
Azwar Abubakar dalam Rapat
Koordinasi Nasional Aparatur
Sipil Negara Tahun 2014, di
Jakarta, kemarin.
Berkenaan dengan itu, katanya, pemerintah fokus pada
tiga poin, yaitu rekrutmen
calon pegawai negeri sipil
(CPNS) yang adil dan bebas
KKN, promosi terbuka, dan
e-government. Azwar mengakui rekrutmen CPNS 2013
belum memenuhi ekspektasi
masyarakat. Oleh karena itu,
perlu pemahaman dan dukungan masyarakat agar sistem seleksi ke depan lebih
transparan, akuntabel, dan
bebas KKN.
Hadir mendampingi Menteri PAN dan Rebiro dalam
rapat itu, Deputi Sumber Daya
Manusia Aparatur Setiawan
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Eko Sutrisno. Rapat
tersebut diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota
se-Indonesia.
Suasana rapat sempat ricuh
saat sesi tanya jawab. Semua
peserta yang hadir berebut
untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan
keluhan kepada Menteri PAN
dan Rebiro. “Sebentar Pak, semua kebagian,” ujar moderator menanggapi permintaan
para peserta rapat.
Sebagian besar keluhan peserta rapat terkait dengan polemik tenaga honoer kategori
dua (K2). Mereka berharap
pemerintah menyelesaikan
permasalahan tersebut.
Salah seorang bupati asal
Aceh menilai penyelesaian
tenaga honorer K2 oleh pemerintah tidak adil. “Mengapa yang lulus K2 adalah
orang-orang yang bekerja di
perkotaan dan masih muda?
Padahal, di daerah banyak pegawai yang sudah mengabdi
puluhan tahun, tetapi tidak
lulus,” keluhnya.
Saat menanggapi hal itu, Azwar menyatakan ada tahapan
dalam proses pengangkatan
tenaga honorer K2. Pertama,
terhadap K2 yang sudah dinyatakan lulus akan dilakukan
pemberkasan oleh bupati/wali
kota, tentunya dengan verifikasi. Kedua, terhadap tenaga
K2 yang belum diangkat, bupati, wali kota, dan gubernur
diminta untuk memperbaiki
honor mereka. “Jangan dibayar sebesar Rp200 ribu.”
Ketiga, Kementerian PAN
dan Rebiro akan mencarikan
formasi untuk CPNS agar permasalahan K2 bisa diselesaikan
secara bertahap. “Tapi, intinya
pengangkatan K2 harus dilihat
dari segi kemampuan, kebutuhan, dan kemampuan anggaran,” jelas Azwar. (*/P-3)
Ahli Pemohon Nilai UU Ormas Beraroma Orba
MATERI Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas) dinilai sarat dengan
nuansa pengekangan seperti
yang terjadi pada era Orde
Baru. Pelaksanaan UU tersebut mengebiri kebebasan
berserikat dan berkumpul
masyarakat Indonesia.
Pandangan tersebut dilontarkan Direktur Eksekutif
Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri
Budi Eko Wardani selaku ahli
yang dihadirkan pemohon dalam sidang lanjutan uji materi
UU Ormas di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.
Uji materi UU itu diajukan oleh Koalisi Kebebasan
Berserikat (KKB) yang merupakan gabungan sejumlah
organisasi kemasyarakatan.
Mereka menggugat UU tersebut karena pembentukan
ormas harus terdaftar dengan struktur yang jelas dan
mempunyai AD/ART. Mereka
menilai ketentuan tersebut
bertentangan dengan Pasal
28 UUD 1945 yang menjamin
kebebasan berserikat dan
berkumpul.
Menurut Sri Budi Eko Wardani, peran kelompok masyarakat sipil tidak bisa diabaikan dalam proses perubahan
politik ke arah yang lebih
demokratis. ”Setelah Pemilu
2009, kelompok masyarakat
sipil tentu memiliki berbagai
fungsi, salah satunya sebagai kontrol terhadap otoritas
politik yang selama Orde
Baru tidak bisa dilakukan,”
jelasnya.
Ia menilai pembuat UU
itu tidak melihat keragaman
MI/PANCA SYURKANI
PENDAPAT AHLI: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) dan Harjono mendengarkan
Calon Kepala Daerah
Diuji Publik 6 Bulan
Uji publik dilakukan
tim panel, tetapi
penentuan akhir
tetap menjadi
kewenangan parpol.
ASTRI NOVARIA
K
OMISI II DPR mengusulkan uji publik
untuk bakal calon
kepala daerah yang
hendak mencalonkan diri
menjadi kepala daerah. Meskipun mekanisme pemilihan
hingga kini masih menjadi
perdebatan, apakah dipilih
oleh DPRD atau langsung oleh
rakyat, perihal uji publik itu
sudah disepakati seluruh fraksi di Komisi II.
“Kita ingin outcome yang
dihasilkan dapat melahirkan
pemimpin di daerah yang
betul-betul memiliki integritas dan kompetensi yang
tinggi dalam menjalankan
fungsi pemerintahan untuk
menyejahterakan rakyat.
Juga untuk menghindari kesewenang-wenangan hak
yang tiba-tiba muncul menjadi seorang calon tanpa punya kompetensi yang jelas.
Kita sepakat untuk melakukan
uji publik,” kata Ketua Komisi
II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, di kompleks parlemen,
Jakarta, kemarin.
Ia menjelaskan uji publik
akan berlangsung selama
enam bulan setelah partai politik menyodorkan nama bakal
calon kepala daerah kepada
KPU setempat. Nama-nama
tersebut selanjutnya akan
di umumkan secara terbuka
untuk memperoleh tanggapan
publik, baik mengenai integritas maupun kompetensi.
Bakal calon yang mengikuti
uji publik, imbuh Agun, kelak
akan mendapatkan sertifikat
uji publik yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi
partai politik, apakah akan
mengusung calon tersebut
atau tidak.
“Setelah menerima masukan, akan ada klarifikasi dalam
bentuk panel yang terdiri dari
lima orang, yakni 1 anggota
KPU, 2 tokoh masyarakat, dan
2 akademisi. Tim panel akan
memanggil seluruh bakal
calon dalam sidang pleno terbuka untuk mengklarifi kasi
tentang temuan masyarakat
soal integritas ataupun kompetensi mereka,” paparnya.
Bukan barter
Menurut Agun, opsi uji publik merupakan yang terbaik
daripada DPR memaksa aturan
terkait politik dinasti dengan
melarang seseorang untuk
mencalonkan diri. Namun,
Agung menampik pilihan itu
sebagai barter pasal soal dinasti dengan ketentuan baru
mengenai uji publik.
Ia berpendapat hak setiap
orang untuk mencalonkan
diri menjadi kepala daerah.
Yang menjadi kekhawatiran
sebenarnya soal orang-orang
yang tidak kompeten atau dari
unsur petahana.
“Menurut kami, rumusan ini
tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak potensial diganggu di MK. Yang terpenting
outcome-nya dapat dijamin
baik. Kita tidak bisa melanggar
hak seseorang untuk mencalonkan diri. Yang kita larang
yang tidak punya kompetensi,
hanya karena ada hubungan
darah lalu maju. Ini yang jadi
problem. Maka itu, perlu uji
publik,” tegas politikus Golkar
itu.
Tim panel yang melakukan
uji publik, lanjut dia, tidak berwenang memutuskan apakah
bakal calon tersebut lolos atau
tidak. Peserta uji publik selama
enam bulan itu hanya memperoleh sertifikat sehingga
publik sudah mengetahui integritas dan kompetensi setiap
bakal calon.
“Selanjutnya, silakan partai politik apakah akan tetap
nekat mendorong orang yang
diusungnya atau tidak. Karena kalau tim panel kita beri
kewenangan untuk memutus
nanti jadi mahal lagi, malah
terjadi sogok-menyogok. Selain itu, uji publik ini dilakukan bagi yang dipilih DPRD
atau langsung,” tuturnya.
(P-3)
astri@mediaindonesia.com
saksi ahli, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Ade Saptomo, dalam sidang pengujian
Undang-Undang No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Gedung MK, Jakarta, kemarin.
masyarakat sipil pada tingkat
yang lebih kecil. “Menurut
saya, pembuat kebijakan tidak
memahami keragaman masyarakat sipil yang sebetulnya
bisa tumbuh dari komunitas
yang kecil hingga tingkat masyarakat desa,” ujarnya.
Dia menambahkan, ormas tidak selalu terlembaga,
berjenjang, dan mempunyai
kepengurusan secara struktural dari tingkat nasional
hingga desa, serta mempunyai
AD/ART. ”Tidak selalu terlembaga, berjenjang, dan mempunyai AD/ART,” papar Sri.
Langkungan masyarakat
sipil, kata dia, tidak perlu diatur secara ketat agar bisa otonom, partisipatif, dan berkontribusi pada perubahan.
Senada dengan Sri, komisioner Komnas HAM Roichatul
Aswidah, juga sebagai ahli
pemohon, mengatakan peng-
aturan dalam UU Ormas telah
mempersempit pelaksanaan
hak, kebebasan berserikat,
dan berorganisasi.
Mestinya, menurut dia,
kebebasan tersebut diberi
peluang dan ruang yang luas
untuk tumbuh dalam bentuk
apa pun tanpa pembatasan
yang bersifat prosedural dan
administratif. ”Undang-Undang itu (Ormas) berpotensi
menjadi alat kontrol negara
terhadap kegiatan organisasi.
Undang-undang itu bisa menjadi ancaman pelaksanaan
kebebasan berserikat.”
Ia menambahkan, UU tersebut tidak menjadi instrumen
bagi pelaksanaan kewajiban
negara untuk melindungi dan
menjamin hak berserikat,
justru sebaliknya, menjadi
ancaman. Untuk itu, undangundang tersebut mestinya
dicabut.
Sementara itu, ahli yang
dihadirkan pemerintah, yakni
dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Ade Saptono, mengatakan kebebasan
berserikat dan berkumpul
sebagaimana disebut dalam
Pasal 28 UUD 1945 merupakan
bentuk pengakuan negara terhadap setiap orang untuk melakukan kegiatan berserikat
dan berkumpul.
Maknanya, jelas Ade, upaya
untuk berserikat dan berkumpul diatur konstitusi. Setiap
orang berserikat dan berkumpul diatur Pasal 28 UUD.
Artinya, kewenangan tersebut
dieksekusi pemerintah melalui
UU Ormas. “Dengan demikian,
UU a quo telah mempertegas
perlindungan manusia, bukan
sebaliknya. Bukan dipandang sebagai pengekangan
dan pembatasan,” paparnya.
(AI/P-3)
ANTARA/IRSAN MULYADI
DAMPINGI PENYANDANG DISABILITAS: Petugas membantu penyandang disabilitas saat akan
memasukkan kertas suara dalam simulasi dan bimbingan teknis pemilu legistatif di Medan, Sumatra
Utara, kemarin. Kegiatan itu diikuti seluruh anggota KPU se-Sumatra Utara.
5. JUMAT, 28 FEBRUARI 2014
INDONESIA MEMILIH
5
Pemilu Kada
Lampung Dikritik
Jadwal kampanye pemilu legslatif yang berbarengan dengan
kampanye pemilu kada Lampung menjadi test case bagi KPU.
Bila kisruh, harus ada yang bertanggung jawab.
AHMAD NOVRIWAN
K
EPALA Dinas Kesbangpol Lampung
Qudrotul Ikhwan
menegaskan kekusutmasaian pemilihan
umum kepala daerah (pemilu kada) Lampung dim u l a i d a r i ke s e p a k a t a n
Sheraton dan penyusunan
tahapan pemilu kada yang
d i l a k u k a n Ko m i s i P e m i lihan Umum Provinsi Lampung yang tanpa koordinasi
jelas dan tegas.
“Di saat yang sama, masa
jabatan mereka masih dipertanyakan,” kata Qodrotul saat
diskusi bersama Komisioner
KPU Provinsi Lampung Edwin Hanibal serta dua akademisi Universitas Lampung,
Yusdianto dan Budiono.
Agar pemilu kada dapat
terselenggara dengan baik,
dia menyarankan tiga solusi
yang harus dijalankan keseluruhan. Solusi itu ialah diadakan seleksi komisioner baru
KPUD, KPU RI mengambil alih
tugas dan fungsi KPU Lampung, dan pemerintah harus
membuat peraturan setingkat undang-undang yang
menyatakan perpanjang an
masa jabatan komisioner
KPU Lampung sah secara
hukum.
Akademisi Fakultas Hukum
Unila Budiono mengatakan
awal mula kekacauan pemilu
kada yang hampir dua tahun
tak kunjung terlaksana ialah
adanya kesepakatan yang
dilanggar KPU.
“Pemilu kada Lampung
menjadi kacau pascakesepakatan Sheraton. Setelah
itu, muncul intrik-intrik politik yang dilakukan semua
pihak,” terang Budiono.
Budiono juga menyindir
anggota KPU Lampung yang
melakukan tahapan pemilu
kada tanpa dasar. Termasuk
adanya surat keputusan ilegal mengenai perpanjangan
jabatan komisioner KPU kabupaten/kota.
Kampanye rapat terbuka
di Provinsi Lampung agak
krusial karena kampanye
rapat umum pileg pada
dua minggu terakhir
berbarengan dengan
kampanye pemilu kada.
Tidak tanda tangan
Komisioner KPU Provinsi
Lampung Edwin Hanibal memaparkan bahwa sejak awal
mereka tidak menandatangani kesepakatan Sheraton.
Dia menyebutkan utusan tim
KPU pusat tidak meninjau
situasi dan kondisi yang sebenarnya.
“Mereka hanya menandatangani tanpa ada investigasi
di lapangan. Forum yang ada
di Hotel Sheraton itu sepertinya penuh tekanan dari elite
pemerintah,” cetus Edwin.
Dia menjelaskan bahwa
semua tahapan yang dibuat
KPU sudah benar dan se-
suai undang-undang. “Kami
menjalankan tugas karena
mendapat perintah dari KPU
pusat. Itu hierarkinya,” tandas Edwin.
Mengenai perpanjangan SK
KPU kabupaten/kota, Edwin
menegaskan, perpanjangan
masa jabatan tersebut merupakan kewenangan KPU RI.
Ketika SK KPU Lampung telah
diperpanjang, perpanjangan
masa tugas KPU kabupaten/
kota merupakan kewenangan
KPU Provinsi Lampung. Apalagi, KPU kabupaten/kota
merupakan perpanjangan
tangan untuk menjalankan
tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu.
Sementara itu, KPU Provinsi
Lampung mulai menyusun
jadwal kampanye pemilu
kada Lampung sekaligus
membagi zona kampanye.
Kampanye terbuka untuk
empat calon gubernur dan
wakil gubernur Lampung
akan dimulai pada 23 Maret
2014.
Komisioner KPU RI Ferry
Kurnia Rizkiyansyah mengakui kampanye rapat terbuka
di Provinsi Lampung agak
krusial karena kampanye
rapat umum pemilihan legislatif pada dua minggu
terakhir berbarengan dengan
kampanye rapat umum pemilu kada. “Prosesnya diatur
sebaik mungkin agar tidak
terjadi yang tidak diinginkan,” jelas Ferry di Jakarta,
kemarin. (AT/AB/P-4)
novriwan@mediaindonesia.com
MI/RAMDANI
RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE TERBUKA: Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah (siluet) saat memimpin rapat
bersama anggota KPUD dari 33 provinsi di Jakarta, kemarin. KPU telah menetapkan kampanye terbuka secara resmi dilakukan pada 16
Maret hingga 5 April 2014.
Jadwal Kampanye Disepakati Bersama
PELAKSANAAN kampanye
umum terbuka untuk pemilu
legislatif dimulai pada 16 Maret
hingga 5 April mendatang.
Komisi Pemilihan Umum
memutuskan jadwal kampanye ditetapkan sesuai tingkatan.
“KPU harus putuskan jadwal
kampanye sesuai tingkatannya dan disinkronkan antara
pusat, provinsi, serta daerah,”
tandas komisioner KPU pusat
Ferry Kurnia Rizkyansyah
di hadapan utusan KPU-KPU
provinsi, di Jakarta.
Komisioner KPU pusat lainnya, Ida Budiati, menyatakan,
untuk provinsi dengan satu
daerah pemilihan, setiap par-
tai politik mendapatkan kesempatan dua kali menggelar
kampanye terbuka.
Adapun untuk provinsi dengan tiga hingga lima dapil,
setiap parpol mendapatkan
kesempatan tiga kali kampanye.
“Di provinsi dengan lima
hingga 11 dapil, setiap parpol
mendapatkan kesempatan
sebanyak lima kali menggelar kampanye terbuka,” jelas
Ida.
Dia menyebutkan, dari skema yang sudah disepakati KPU
bersama Badan Pengawas Pemilu, seluruh parpol kontestan
pemilu, dan lembaga-lembaga
pengawas pemilu, selanjutnya
dibuat jadwal di tiap provinsi
dan daerah.
Dari skema yang sudah
ditetapkan KPU pusat tersebut, diketahui provinsi dengan
parpol yang mendapatkan
kesempatan berkampanye
secara terbuka sebanyak lima
kali ialah Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Jawa Barat.
Provinsi dengan parpol yang
mendapatkan jatah kampanye
sebanyak tiga kali ialah DKI
Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara.
Adapun di sisa provinsi
lainnya, setiap parpol hanya
mendapatkan jatah kampanye
terbuka sebanyak dua kali.
Dalam penyusunan jad-
wal kampanye tersebut, setiap
KPU provinsi diharuskan melibatkan seluruh parpol peserta
pemilu.
Ketua KPU Husni Kamil
Manik menambahkan, dalam
penyusunan jadwal kampanye
terbuka di setiap provinsi, KPU
provinsi diharuskan melibatkan pengurus parpol.
Selain itu, juga harus melibatkan calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah. “Sehingga
jadwal kampanye dapat disepakati secara terbuka dan
sesuai dengan asas keadilan
dan proporsional,” tandas
Husni saat membuka acara
penyusunan skema jadwal
pemilu. (AB/P-4)
6. MEGAPOLITAN
6
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014
JAKARTA SELATAN
Taman Tebet
Direvitalisasi
ANTARA/WAHYU PUTRO
KEMBALI TERENDAM:
Anak-anak bermain di
sekitar makam yang
terendam banjir di TPU
Karet Bivak Jakarta,
kemarin. Hujan yang
mengguyur Jakarta dan
sekitarnya sejak kemarin
dini hari hingga siang
menyebabkan sejumlah
kawasan di Jakarta
kembali banjir.
BNN
60 Kg Sabu Diduga Dipasok Imigran
BADAN Narkotika Nasional
(BNN) tengah menyelisik kemungkinan peran imigran
gelap asal Timur Tengah dalam
penyelundupan 60 kilogram
sabu melalui perairan selatan
Jawa yang kemudian ditimbun
di hutan cagar alam di Desa
Jayanti, Kecamatan Pelabuhan
Ratu, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat.
Deputi Pemberantasan BNN
Brigjen Deddy Fauzi El Hakim
mengatakan imigran sebagai
pencari suaka berpotensi memudahkan dalam memasok
barang haram itu lewat laut.
“Ada kemungkinan (penyelundupan lewat) people smuggling
ataupun imigran,” ujarnya.
Ia mengatakan hal itu terkait dengan penangkapan dua
warga negara Iran yang menyelundupkan 60 kg sabu, yaitu Mostava Moradaviland, 32,
dan Seiyed Hasheim Mosavipour, 35.
Mereka ditangkap seusai
mengambil narkoba dari lokasi penimbunan, Rabu (26/2)
pukul 08.10 WIB. Dari kedua
pelaku, petugas menyita sabu,
paspor, ponsel, dan tiga tas
yang menurut rencana digunakan untuk menyimpan barang
laknat tersebut.
Menurut Deddy, pengungkapan kasus merupakan hasil
kerja sama antara BNN dan
Drug Enforcement Agency,
badan narkotika Amerika Serikat. “Dua tersangka sindikat
internasional ini kami tangkap
saat menggali barang bukti
narkoba yang dipendam di
tanah. Sabu ini diduga berasal
dari Iran atau Afghanistan,”
ujarnya, kemarin.
Kedua pelaku, ujarnya,
masuk ke Indonesia melalui
jalur penerbangan resmi pada
28 Januari lalu, kemudian
pergi ke Bali layaknya turis.
Pada hari yang sama pula,
mereka kembali ke Jakarta dan
menyewa kamar apartemen di
kawasan Jakarta Barat.
Tersangka, lanjut Deddy,
beberapa kali melakukan perjalan darat dari Jakarta ke
Sukabumi. Pada perjalanan 9
Februari lalu, mereka menuju
Sukabumi untuk menjemput
narkoba dari perairan dan
menguburnya di kawasan
cagar alam. “Pelaku datang
ke Indonesia tanpa membawa
narkoba. Tersangka menerima
paket (sabu) yang dikirim
dari kapal nelayan, kemudian
ditimbun.”
Berarti, ujarnya, narkotika
itu sudah diselundupkan terlebih dahulu lewat laut, lalu
disembunyikan dengan cara
dikubur.
“Kita harus bersabar dulu
sebelum barang ini ada di
tangan mereka dan ditangkap. Alhamdulillah bisa kita
amankan,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktorat
Tindak Pidana Narkoba
Bareskrim Polri mengungkap 500 kg ganja kering asal
Aceh yang siap diedarkan. Barang bukti itu disembunyikan
di satu rumah di Kampung
Etek Pabuaran RT 002/02, Sindang Asih, Cikupa, Kabupaten
Tangerang, Banten.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen
Arman Depari, kemarin, mengatakan jajarannya juga menangkap tiga tersangka, yaitu
EJ, TE, dan RY. EJ lebih dulu
ditangkap di Depok, Jawa Barat, dengan barang bukti 84 kg
ganja kering. (Kim/GG/J-4)
KABUPATEN TANGERANG
Polisi Sita Barang Bukti Kekerasan di Panti Asuhan Samuel
PENYIDIK Subdit Remaja Anak
dan Wanita Direktorat Reserse
Kriminal Umum Polda Metro
Jaya menyita sejumlah barang
bukti yang diduga digunakan
untuk menyiksa anak dan
balita penghuni Panti Asuhan
The Samuel’s Home di Keca-
matan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten.
Barang bukti tersebut berupa
sapu ijuk, selang air, dan spanduk. Selain itu, beras berkutu
yang disajikan sebagai bahan
makanan seluruh penghuni
panti juga ikut disita. “Kami
juga ambil dokumen dan akan
dipelajari,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda
Metro Jaya Komisaris Besar
Heru Pranoto, kemarin.
Seluruh barang bukti diambil dari tempat kejadian
perkara di Jalan Kelapa Gading
Barat, Blok AG-15 Nomor 01, RT
012/02, Kelurahan Pakulonan
Barat, Kelapa Dua.
T i n d a k a n p e ny i d i k t e r sebut menyusul kesaksian
beberapa korban yang mengaku pernah mengalami kekerasan fisik.
Dalam kasus tersebut, lanjut
Heru, pihaknya telah memeriksa 13 saksi, yang terdiri
dari 10 anak penghuni panti
asuhan dan tiga orang dewasa
yang satu di antara mereka
merupakan penyandang dana.
(GG/J-4)
TAMAN Tebet ramai dikunjungi anak-anak dan orangtua mereka. Lahan seluas
2,6 hektare itu telah disulap
PT Indika Energi dan tim
Hiden Park agar lebih ramah
anak dan nyaman. Berbagai
dekorasi memeriahkan taman, seperti kupu-kupu, rusa
dihiasi kaleng bekas minuman ringan, papan tulis, dan
papan petunjuk.
Vice President Corporate
Social Responsibility PT Indika Energi Ratih Loekito
mengungkapkan, taman ini
bertujuan untuk mengedukasi anak. “Dan kita ingin
membuat anak-anak merasa nyaman. Karena ruang
terbuka hijau itu baik untuk perkembangan motorik
anak-anak,” ujarnya.
Manajer Kampanye Hiden
Park Nadine Zamira mengungkapkan, ada beberapa kegiatan untuk menghidupkan
taman, di antaranya pembuatan biopori, tanam rumput, membersihkan taman
dari sampah, dan bermain
bersama anak-anak. Setiap
minggu akan diadakan acara
perpustakaan terbuka, berkebun sayur, mendongeng, dan
layar tancap. (*/J-2)
LINTAS BERITA
Aturan Penunjukan Trans-Jakarta
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah menyusun
draf peraturan gubernur (pergub) sebagai dasar hukum untuk penunjukan langsung konsorsium operator bus TransJakarta.
Konsorsium yang telah menjadi operator sejak 2004 itu
kelak tidak perlu lagi ikut lelang, tetapi kinerjanya akan
dievaluasi secara mendalam sebelum penunjukan. “Mereka adalah perusahaan bus pemegang izin trayek lama
sebelum ada bus Trans-Jakarta. Dalam konsep pergub yang
sedang dibuat, mereka diperbolehkan bekerja sama dengan
pemegang izin trayek tanpa lelang,” kata Kepala Dishub DKI
Mohamad Akbar, kemarin.
Menurutnya, jika hasil evaluasi menunjukkan pelayanan,
keuangan, dan kondisi manajemen yang baik, konsorsium
tersebut bisa ditunjuk langsung. Namun, jika dinilai buruk,
konsorsium harus mengikuti lelang, seperti operator lainnya
apabila tetap ingin bergabung. (Ssr/J-4)
Ratusan Bangunan Dibongkar
RATUSAN bangunan liar yang berada di kolong Tol Wiyoto
Wiyono, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemarin, dibongkar petugas. Bangunan itu
selain melanggar Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban
Umum, juga membahayakan konstruksi tol layang dalam
kota tersebut.
Camat Penjaringan Rusdiyanto mengatakan dua tahun
belakangan di kolong tol sepanjang 3 kilometer mulai Pos
Polisi Jembatan Tiga sampai simpang susun tol bandara
dipadati oleh bangunan liar. Bangunan tersebut umumnya
merupakan bangunan semipermanen yang dipergunakan
untuk bermukim.
Pada pertengahan bulan lalu, Rusdiyanto melakukan sosialisasi kepada pemukim tentang keberadaan bangunan mereka yang menyalahi aturan dan membahayakan. (SW/J-4)
7. JAJANAN ANAK
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014
7
80% Jajanan
Sekolah
tidak Sehat
Lebih Baik
Bawa Bekal
Sendiri
PENELITIAN Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (POM) menunjukkan 80% jajanan
anak sekolah tidak sehat dan tidak aman
untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman
berbahaya itu memiliki empat kelompok
yang tidak layak konsumsi.
Pertama, makanan dan minuman itu
mengandung bahan kimia, boraks, formalin, bahan adiktif, dan pewarna tekstil.
Kedua, bahan dengan kandungan aditif
seperti siklomat dan benzoat. Ketiga, makanan terkontaminasi silang yang kurang
baik dan mengandung mikroba berlebih.
Keempat, makanan yang mengandung
logam berat.
Dampak dari konsumsi rutin dan berlebih jajanan tidak sehat memang tidak
akan nampak seketika. Namun, efeknya
akan terlihat dalam jangka panjang seperti
penyakit kanker dan tumor.
Menurut penuturan Kepala Badan POM
Roy Sparringa, untuk menanggulangi masalah jajanan berbahaya di sekolah, Badan
POM menggelar program Gerakan Pangan
Jajanan Anak Sehat dan Aman (PJAS) yang
sudah berlangsung sejak 2011.
Setiap tahun, program itu menargetkan
4.500 sekolah menyiapkan jajanan sehat.
Saat ini, Badan POM gencar memberikan
penyuluhan kepada pada para penjual untuk menggunakan bahan yang aman.
Kegiatan lain yang dilakukan berupa
pemberian edukasi kepada komunitas
sekolah meliputi staf komite dan guru
serta penyediaan sarana pengawasan
mandiri. Roy Sparringa mengharapkan
kesadaran pihak konsumen dan produsen
untuk menjalankan aksi itu. Penyuluhan
yang diberikan Badan POM melalui sekolah ialah mengenai pola hidup sehat
ke pada siswa dan penyuluhan kepada
produsen selaku pembuat makanan, agar
menggunakan bahan aman, higienis, dan
mengemas makanan dengan baik.
Ia mengatakan ada empat jenis makanan
yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan
anak, di antaranya sirup berwarna, minuman mengandung es, jelly atau agar,
serta bakso goreng. Dari keempat kelompok makanan itu, sirup dan es jelly merupakan kelompok makanan yang sangat
membahayakan. (JDP/J-2)
TIDAK seperti biasanya, suasana jam
istirahat siswa di Sekolah Dasar Negeri Kedoya 04 Pagi, Jakarta Barat, tidak diramaikan dengan anak-anak yang menunggu
jajanan para pedagang di pagar sekolah.
Meski, banyak pedagang yang menjual
sirup berwarna, bakso goreng, dan permen berwarna telah bersiap menanti kedatangan siswa dari balik pagar sekolah,
anak-anak tidak mendekati mereka.
Sejak beberapa waktu terakhir, siswa
sekolah tidak sembarangan lagi membeli
jajanan. Widodo, salah seorang guru SDN
Kedoya 04 Pagi, mengemukakan pihak
sekolah sempat beberapa kali berdiskusi
dengan para pengajar lainnya agar tidak
menerima jajanan itu masuk ke lingkungan sekolah.
Hal itu, ujarnya, merupakan salah satu
program yang dicanangkan pemerintah
guna menghindari banyaknya jajanan
berbahaya bagi siswa di sekolah. “Anakanak di sekolah ini kita ajari agar selalu
membeli jajanan sehat di kantin sekolah
yang telah diawasi bahan pangannya dan
pemrosesannya, atau membawa bekal
makanan dan air putih dari rumah,” ujar
Widodo.
Di Sekolah Dasar Negeri Perwira IV
Bekasi, Jawa Barat, para guru memiliki kiat
tersendiri tentang bagaimana mengontrol
para murid untuk tidak mengonsumsi
jajanan sekolah yang tidak sehat di luar
kantin.
Berdasarkan keterangan salah seorang
guru SDN Perwira IV, Supartini, sekolah
membentuk tim khusus untuk mengawasi
pengelolaan kantin di sekitar SDN tersebut.
Tim khusus yang diketuai Syaifullah itu
juga berfungsi sebagai pengawas kegiatan
kantin beserta proses seleksi jajanan yang
masuk ke kantin sekolah itu.
Kepala SDN Perwira Bekasi Dewi Rosita
selalu mengimbau para pengajar di sekolahnya itu untuk memberikan kesadaran
kepada anak didik mengenai bahaya
jajanan sekolah yang tidak sehat. Pasalnya, banyak jenis jajanan yang rasanya
enak dan nikmat serta memiliki tampilan
menarik di luar lingkungan sekolah, tapi
ternyata terbukti berbahaya dan beracun.
(JDP/J-2)
Jajanan Murah
Perlu Diwaspadai
Biasakan memberi anak bekal berupa
makanan dan minuman sehat saat ia pergi
ke sekolah.
PATNA BUDI UTAMI
M
ASALAH jajanan
di sekitar sekolah
dasar (SD) terkesan sepele dan
bahkan diremehkan sebagian
orangtua. Tanpa pikir panjang,
orangtua memberi uang jajan
saat sang anak akan pergi
sekolah. Padahal, jajanan SD
yang murah meriah, berwarna
mencolok, serta menggiurkan
tersebut beracun dan sangat
berbahaya.
Jajanan itu sering ditemukan
di berbagai sekolah. Jajanan
seperti batagor, bakso goreng,
gulali, mi, jeli, sirup pewarna,
aromanis, dan minuman jeli
ialah makanan favorit pelajar
saat jam istirahat.
“Sayangnya, jajanan itu banyak yang mengandung bahan
berbahaya, di antaranya formalin, boraks, pewarna tekstil,
pengawet, food additives seperti
siklomat dan benzoat, serta
makanan yang mengandung
mikroba,” ujar pakar kesehatan
Universitas Indonesia Prof
Amin Soebandrio kemarin.
Soebandrio memaparkan
gangguan kesehatan yang diakibatkan bahan pengawet dan
pewarna sintetis dibagi menjadi dua macam, yaitu gangguan akut dan gangguan kro-
nis. Gangguan akut merupakan
gangguan yang terjadi dalam
waktu singkat dengan gejala
yang langsung terasa, seperti
diare, mual-mual, muntah, pusing, dan hilang kesadaran.
Adapun gangguan kronis
ialah gangguan yang bersifat
akumulatif atau terlihat selama
beberapa bulan hingga beberapa tahun. Gangguan kronis
tersebut terjadi akibat konsumsi
terus-menerus yang dapat menyebabkan gangguan pada
organ tubuh seperti gangguan
lambung, hati ginjal, dan saraf.
Soebandrio mengatakan ada
tiga bahaya pada suatu makanan, yaitu bahaya fisik, kimia, dan biologis. Bahaya fisik
ialah bahaya yang berasal dari
bungkus atau kemasan suatu
produk yang kotor sehingga
membuat makanan tercemar
oleh polusi. Yang kedua ialah
bahaya kimia seperti bahan
yang ditambahkan ke dalam
suatu makanan, baik peng awet ataupun pewarna buatan.
Yang ketiga ialah bahaya biologis, seperti tercemar oleh
mikroba, cacing, lalat, ataupun
nyamuk.
Untuk menghindari bahayabahaya tersebut, orangtua
diharapkan tidak memberikan
uang jajan buat anak-anak
mereka. Alangkah baiknya
bila makanan dan minuman
untuk anak-anak disiapkan
sendiri oleh orangtua agar
kebersihannya lebih terkontrol
dan terjaga.
“Marilah memberikan bekal
makanan dan minuman air putih
yang sehat kepada anak-anak sebelum berangkat sekolah,” ujar
Soebandrio. (Tim JDP/J-2)
patna@mediaindonesia.com
Menikmati Erros Djarot di UseeTV
B
ERTEPATAN dengan
Hari Valentine yang
jatuh pada 14 Februari
lalu, PT Telkomunikasi
Indonesia, Tbk (Telkom) resmi
meluncurkan UseeTV.
Saluran hiburan digital itu
diluncurkan berbarengan dengan
digelarnya pertunjukan musik
bertajuk ‘40 Tahun Erros Djarot
Berkarya’ di Plennary Hall,
Jakarta Convention Center (JCC).
Konser megah musikus
kawakan itu juga menandai
siaran perdana Channel U-Live
UseeTV. Secara eksklusif, konser
yang dimeriahkan sejumlah
musikus papan atas Indonesia
itu disiarkan via live streaming
dan dapat diakses di http://www.
useetv.com/errosdjarot.
Direktur Innovation & Strategic
Portfolio Telkom Indra Utoyo
menjelaskan, konser Erros Djarot
merupakan media yang tepat bagi
Telkom untuk mengomunikasikan
UseeTV sebagai saluran hiburan
digital yang berkelas bagi publik.
“Para pencinta musik
dapat menikmati kemegahan
pertunjukan tersebut melalui
siaran live streaming U-Live.
Itu merupakan kanal terbaru
UseeTV,” ujar Indra di Jakarta,
beberapa waktu lalu.
Sebagai badan usaha milik
negara (BUMN) dengan portofolio
bisnis TIMES (Telecomunication,
Information, Multimedia dan
Edutaiment), Indra berharap
ke depan UseeTV dapat terus
menyediakan produk dan konten
yang berkualitas, bergaya,
modern, variatif, dan terkini.
Melalui tagline “Prime Time,
Anytime, Anywhere”, UseeTV
juga membuka kesempatan bagi
masyarakat untuk bekerja sama
dengan UseeTV dalam rangka
mempublikasikan ajang atau
kegiatan mereka secara lebih luas
melalui teknologi live streaming.
“Kami juga ingin mendorong
agar penggunanya menjadi
generasi yang positif, dinamis dan
selalu terdepan,” ujar Indra lagi.
UseeTV merupakan layanan
portal hiburan, informasi dan
gaya hidup milik Telkom. Selain
konten streaming digital, portal
FOTO-FOTO: DOK TELKOM
KONSER ERROS DJAROT: Konser 40 Th Erros Djarot Berkarya dimeriahkan oleh lebih dari10 musikus Indonesia dan digarap oleh 3 konseptor handal yaitu,
Erwin Gutawa sebagai Orchestrator, Jay Subiyakto sebagai Art Director, dan Mira Lesmana sebagai Script Director. Konser ini dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat Indonesia melalui www.useetv.com/errosdjarot.
ini juga kaya akan aplikasi,
semisal video, film, video klip
musik, karaoke, live TV, TV on
Demand, dan Radio on Demand.
Semua layanan itu diakses
melalui berbagai media,
seperti laptop, ponsel pintar,
tablet, komputer PC dan layar
televisi. “UseeTV terus berupaya
menyajikan hiburan yang
mendidik dan juga menarik bagi
masyarakat di Indonesia dengan
kemudahan akses di mana pun
dan kapan pun,” imbuh Indra.
Penghargaan musik Indonesia
Didukung Telkom, konser “40
Tahun Erros Djarot Berkarya”
juga merupakan kesuksesan
tersendiri. Meskipun harga
tiket tergolong mahal, yakni
dikisaran Rp500 ribu hingga
Rp3,5 juta, ribuan penonton hadir
memenuhi JCC.
Konser itu memiliki misi
memberikan penghargaan
kepada insan musik Indonesia
dan mengangkat kembali citra
Para pencinta musik
dapat menikmati
kemegahan pertunjukan
tersebut melalui siaran
streaming U-Live. Itu
merupakan kanal terbaru
UseeTV.
musik Indonesia. Para penonton
pun diajak bernostalgia dengan
ragam musik di era 1970-an
lewat harmonisasi musik masa
kini.
Lebih dari 10 musikus ternama
dilibatkan dalam konser tersebut,
semisal Iwan Fals, Bunga Citra
Lestari, Glenn Fredly, dan The
SIGIT. Erros juga bekerja sama
dengan tiga konseptor andal,
yakni Erwin Gutawa sebagai
konductor, Jay Subiakto sebagai
art director dan Mira Lesmana
sebagai script director.
Dalam konser tersebut, Erros
TERIMA KASIH: Penyerahan bunga oleh Erros Djarot kepada Dirut Telkom,
Arief Yahya, seusai Konser 40 Th Erros Djarot Berkarya sebagai ucapan
terima kasih atas dukungan Telkom terhadap industri musik Indonesia
diantaranya melalui siaran langsung konser tersebut oleh UseeTV (14/2).
menampilkan biografi hidupnya
dalam 5 bagian, yakni ‘Erros
Djarot Sang Penata Musik’, ‘Erros
Djarot Sang Sutradara’, ‘Erros
Djarot Sang Redaktur’, ‘Erros
Djarot Sang Politikus’ dan ‘Erros
Djarot Sang Musikus’. Setiap
bagian mengisahkan perjalanan
hidup dan ragam karya yang ia
hasilkan.
Di bagian pertama,
mengisahkan perjalanan
hidupnya sebagai penata musik.
Ribuan penonton yang
memadati arena konser diajak
untuk menapakki jejak karier
Erros sebagai pengisi musik untuk
film-film besar di Indonesia.
Pada bagian ini, Once, Marcell,
Woro, Eva Celia dan Bunga Citra
Lestari bergantian menyanyikan
lagu-lagu milik Erros yang
pernah mengisi soundtrack film
besar, semisal tembang bertajuk
‘Penghuni Malam’, ‘Bisikku’,
‘Kembang Mawar’, ‘Semusim’ ,
dan ‘Baju Pengantin’.
Pada bagian kedua konser,
Erros merekam kerja kerasnya
sebagai sutradara saat mengarap
film Tjoet Nyak Dien yang
dibintangi oleh aktris Christine
Hakim. Film itu sukses menerima
berbagai penghargaan di dalam
dan luar negeri. Pada bagian ini,
Erwin Gutawa Orchestra dan The
SIGIT tampil membawakan lagulagu gubahan Erros.
Di bagian ketiga, Erros
mengisahkan pengalamannya
bergelut di dunia jurnalistik saat
mendirikan Tabloid Detik yang
pada zaman Orde Baru dibredel.
Jurnalis senior Andy F Noya
memberikan sambutan tentang
sosok Erros Djarot sebagai ‘Sang
Redaktur’ pada bagian ini.
Di bagian keempat, Iwan Fals
tampil di panggung dengan
menyanyikan lagu ‘Yang Kita
Inginkan Perubahan’ dan ‘Tuhan
Ampuni Dosa Kami’. Penampilan
apik Iwan Fals mewakili sepak
terjang Erros Djarot sebagai
seorang politikus.
Terakhir, Erros
memperlihatkan kapasitasnya
sebagai musikus pencipta
tembang bersejarah. Lewat album
soundtrack ‘Badai Pasti Berlalu’,
ia memperlihatkan bagaimana
seorang komposer bekerja
menghasilkan karya-karya
monumental.
Kelima bagian dalam konser ini
sukses menampilkan kisah hidup
dan karya-karya Erros selama
40 tahun. Meskipun konsernya
telah berlalu, para penggemar
masih bisa menikmati konser
tersebut di UseeTV lewat layanan
Video on Demand www.useetv.
com/errosdjarot dan di Metro TV.
(Deo/S-25)
8. PENDID
8
Penerima Bidikmisi Diminta Iku
Ada dua jalur kebijakan untuk mengurangi kemiskinan.
Pertama, adalah menurunkan kemiskinan di semua
komunitas, dengan meningkatkan perekonomian.
Adapun jalur kedua adalah dengan membantu anak-anak
dari warga miskin untuk bersekolah dengan membuat
kebijakan khusus seperti Bidikmisi.
H
AL tersebut diutarakan oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dalam acara
silaturahmi dengan sekitar
1.000 lebih mahasiswa penerima program
bantuan Bidikmisi di Jakarta, Kamis (27/2).
Presiden berharap para penerima
bantuan Bidikmisi mampu menebus
apa yang sudah negara berikan, untuk
ikut berjuang mengurangi kemiskinan.
“Hanya dengan cara demikian, kita akan
terus bergerak maju untuk menjadi
makin aman, demokratis, dan sejahtera,”
tuturnya.
Program bantuan pendidikan Bidikmisi adalah program 100 hari pertama
Kementerian Pendidikan Nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
saat ini) pada 2010. Program ini untuk
mendukung semua biaya pendidikan
para siswa miskin, guna melanjutkan di
perguruan tinggi. Tidak hanya membebaskan biaya pendidikan, juga mendapatkan biaya hidup untuk mendukung
pendidikannya.
Sejak diluncurkan hingga 2013, bantuan Bidikmisi telah diberikan kepada
149.768 mahasiswa yang tersebar di 98
perguruan tinggi negeri, dan 590 perguruan tinggi swasta. Pada 2014, kuota
bantuan Bidikmisi untuk mahasiswa
baru mencapai 60 ribu mahasiswa.
“Saya berharap kalian semua menjadi mutiara-mutiara, yang Insya Allah
menjadi putra terbaik bangsa di masa
depan. Teruslah belajar dengan gigih.
Raih prestasi setinggi-tingginya. Buatlah
karya yang mengagumkan. Dan Bawalah
Indonesia pada kejayaan,” kata Presiden
berpesan kepada para penerima bantuan Bidikmisi.
Pada kesempatan itu, Presiden mengungkapkan mengapa memilih disertasi
berjudul “Pembangunan Pertanian dan
Perdesaan sebagai Upaya Mengatasi
Kemiskinan dan Pengangguran.” Menurutnya, judul ini banyak dipengaruhi
masa kecilnya yang hidup dalam keterbatasan, dan ekonomi keluarga yang
pas-pas-an. Saat itu, ketika maju disertasi S3, dia ingin turut berjuang mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Karena itu, ketika mengemban amanah sebagai Presiden, ilmu yang didapatkannya itu diterapkan dalam membuat
kebijakan empat jalur yakni pro pertumbuhan, pro pembukaan lapangan
kerja, pro kemiskinan, pro pelestarian
lingkungan.
Presiden berharap para penerima
bantuan Bidikmisi mampu menebus apa
yang sudah negara berikan, untuk ikut
berjuang mengurangi kemiskinan. “Hanya dengan cara demikian, kita akan terus
bergerak maju untuk menjadi makin aman,
demokratis, dan sejahtera,” tuturnya.
Masa Kecil SBY
Di hadapan para penerima Bidikmisi,
Presiden SBY sempat menceritakan masa
kecilnya, yang juga turut melandasi
mengapa selaku Presiden dirinya ngotot
untuk memprogramkan pendidikan untuk warga miskin.
SBY mengisahkan selama masa kecilnya dia hidup dari keluarga pas-pasan
yang hidup di Kabupaten Pacitan, Jawa
Timur. Bagi warga Pacitan, dapat berkuliah di perguruan tinggi merupakan hal
yang membanggakan.
"Yang ingin saya ceritakan adalah
sama dengan anak-anak sekalian. Ketika
sudah melewati SD, SMP, SMA kami punya cita-cita untuk meneruskan ke per-
guruan tinggi. Dulu, alangkah terbayang
di Pacitan, bagaimana bisa sekolah di
UGM (Universitas Gajah Mada), (Universitas) Airlangga, Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS) atau sejumlah
perguruan tinggi lainnya," ujarnya.
SBY mengaku beruntung ketika
dirinya tamat SMA dapat mengemban
pendidikan di dunia militer. SBY masuk
Akmil dan biaya pendidikannya kala
itu ditanggung negara. "Itu tahun 1968
saat saya tamat SMA, saya diselamatkan
Seiring dengan meningkatnya angga
meningkatkan keterjangkauan pendid
memperluas jangk
Siti Nur Latifah, Penerima Bidikmisi Tunarungu
Bangga Tampil dan Dikenalkan kepada Presiden
BANYAK kisah menarik dan inspiratif
dalam buku “Kebangkitan Kaum
Duafa” yang pada acara silaturahim
Bidikmisi Kamis (27/2) siang diserahkan
Mendikbud, Mohammad Nuh kepada
Presiden SBY. Siti Nur Lathifah, salah
satunya, Mahasiswa Jurusan Seni Rupa
Universitas Brawijaya, merasa bangga
tampil memberikan testimoni dalam
film pendek berdurasi 7 menit bersama
Wulan dwi sakinah, Bidikmisi FK
Unpad dan Saharuddin, lulus dengan
IPK 4,00 dari Politeknik Pertanian
Pangkep. Inilah kisah Lathifah dalam
buku itu. Ia selalu berupaya untuk
menerima keterbatasan dirinya. Walau
pernah suatu masa dia jatuh minder,
karena keterbatasan pendengarannya.
Puncaknya terjadi ketika dia kelas X
SMA. Bagaimana dia melewati masamasa kritis itu?
Penampilan gadis berkerudung
setinggi 166 cm ini sepintas tidak
berbeda dengan wanita lain.
Cantik, tidak kurang satu apapun.
Perbedaan baru terlihat ketika dia
berbicara. Tidak hanya bibirnya
yang bergerak, kedua tangannya
pun ikut serta menerjemahkan tiap
detail kata-katanya. Ya, Siti Nur
Lathifah, mahasiswa Jurusan Seni
Rupa Universitas Brawijaya Malang
ini, mengalami keterbatasan dalam
pendengaran.
Tapi keterbatasan fisiknya tidak
lantas membuat mahasiswi angkatan
2011 ini berhenti berprestasi. Dara asal
Semarang yang lahir dari pasangan
Mulyono dan Munawaroh ini sangat
menggemari modelling. Dari dunia
inilah ia banyak mendulang prestasi.
Lathifah sebenarnya lahir seperti
bayi normal pada umumnya.
Pendengarannya mengalami gangguan
ketika Lathifah berumur tujuh tahun.
Dia mengalami kecelakaan ketika
bermain sepeda. “Akibatnya, saya tidak
bisa mendengar,” ujarnya.
Ketika kecil, lathifah sering ditinggal
orangtuanya untuk mencari nafkah.
Bapaknya bekerja sebagai tukang
bangunan, sedangkan ibunya menjadi
buruh toko sablon. Praktis Lathifah
bermain tanpa pengawasan.
Lathifah selalu berupaya untuk
menerima keterbatasan dirinya.
Hanya saja, pernah pada suatu masa
dia merasa minder. Puncaknya terjadi
ketika dia kelas X SMA. “Saya sangat
minder dan tidak percaya diri karena
sering juga diejek teman-teman yang
normal,” tuturnya. Dia sempat marah
serta kecewa dengan Tuhan.
Tapi banyak orang-orang di
sekelilingnya yang menguatkan dan
memotivasinya. Kepala sekolahnya
pun sering mengajak ke seminarseminar motivasi. Lambat laun dia
sadar dan bisa menerima keadaan. Dia
tak lagi fokus pada keterbatasan yang
dialaminya. Dia mulai menyibukkan diri
dengan hobinya, modelling dan tata rias,
sejak kelas XI.
Lathifah mulai banyak mengikuti dan
memenangkan lomba-lomba. Satu demi
satu prestasi dia raih. Secara bertahap
kepercayaan dirinya menguat. “Saya
makin mensyukuri anugerah Tuhan
yang dititipkan pada diri saya. Meskipun
saya memiliki keterbatasan, tapi saya
bisa berprestasi,” tuturnya.
Kuliah Normal
Ketika lulus SMA, Lathifah merasa
harus menghadapi perjuangan berat
lagi, agar bisa meneruskan pendidikan
ke jenjang lebih tinggi. “Saya anak
terakhir dari empat bersaudara. Ketiga
kakak laki-laki saya sudah menikah
dan tidak ada yang kuliah,” katanya
mengungkapkan.
Dia maklum, penghasilan orangtuanya
tak mencukupi untuk menyekolahkan
keempat anaknya ke perguruan tinggi.
Karena itulah, sejak awal Lathifah
menabung hadiah yang diperolehnya
setelah memenangi sejumlah lomba.
“Dari uang tabungan itulah saya bisa
mendaftar kuliah. Dan, Alhamdulillah
saya mendapat bantuan Bidikmisi. Itu
sangat membantu dan meringankan
beban orangtua saya,” ucapnya.
Dia memilih jurusan Seni Rupa
Universitas Brawijaya, karena memang
sangat menginginkannya. Syukurlah
dia bisa lolos mengikuti setiap seleksi
dan diterima di kampus yang diimpikan.
Dia memilih kota Malang, lantaran
ada kakaknya yang tinggal di kota ini.
“Sebenarnya, orangtua melarang saya
untuk jauh dari Semarang,” tuturnya.
Memenangi lomba-lomba modelling
yang diikuti orang-orang normal, hanya
dirinya penderita tunarungu, adalah
pencapai besar bagi Lathifah. Dan
semua itu mengokohkan kepercayaan
dirinya.
Namun menurutnya, pencapaian
terbesarnya saat ini adalah dia mampu
kuliah bersama mahasiswa yang
normal. Sejak SD, Lathifah selalu
ditolak ketika ingin masuk sekolah
umum, sehingga selalu masuk sekolah
berkebutuhan khusus. “Sekarang, saya
bisa kuliah dengan orang-orang normal.
Saya senang sekali,” ucapnya.
Ada sejumlah sukarelawan yang
membantu Lathifah untuk bersosialisasi
dan berkomunikasi dengan lingkungan
sekitar. Sukarelawan ini dari PSLD
(Pusat Studi dan Layanan Disabilitas).
“Tapi, selama ini, seperti di kelas, saya
dibantu oleh teman-teman di sekeliling
saya,” ucapnya.
Misalnya, saja ketua kelasnya
banyak membantu Lathifah dengan
cara berbicara oral pelan-pelan agar
Lathifah bisa membaca gerak bibirnya.
Sebaliknya teman-teman Lathifah
belajar bahasa isyarat. “Jadi kami samasama belajar dan mengerti,” tuturnya.
Karena itulah, dia tidak banyak
menemui kesulitan ketika kuliah. Para
dosennya kebanyakan sudah tahu
keadaan dirinya, sehingga mereka
menyesuaikan. Ada dosen yang baik
yang mau menerangkan dengan
berbicara pelan-pelan sehingga dia
bisa mengerti. Ketika ada hal atau kata
yang tidak dimengertinya, Lathifah
langsung bertanya, baik kepada teman
ataupun kepada dosen langsung. “Saya
sering berdiskusi dengan dosen terkait
hal-hal yang tidak saya mengerti di
perkuliahan. Alhamdulillah, dosen
banyak membantu,” ucapnya.
Pencapaian Lathifah dengan
keterbatasan namun bisa kuliah
secara normal menarik program
salah satu televisi swasta, Kick
Andy. Lathifah sangat senang sekali.
Apalagi dia tidak menyangka dijadikan
narasumber, dan duduk di kursi depan
(Kick Andy edisi 13 Desember 2013).
Dalam acara yang bertema
Keterbatasan Bukan Halangan itu,hadir
lima narasumber termasuk dirinya yang
semuanya memiliki keterbatasan fisik.
Mereka adalah Gede Ade Putra Herawan
(tunarungu wicara), Noni Kartika
(SDLB/C, tuna grahita), dan Dwi Erwanti
(penyandang cacat kaki). Sejak adanya
tayangan tersebut banyak orang yang
mulai mengenal dirinya dan mengaku
banyak termotivasi dan terinspirasi.
“Saya senang jika kehadiran saya dapat
menginspirasi orang lain,” ucapnya.
Kini, Lathifah mulai merancang masa
depan. Setelah lulus dari kuliah, dia
ingin menggabungkan
hobi dan ilmu yang
didapat dari
bangku kuliah,
menjadi
desainer dan
memiliki
butik
muslimah.
Lathifah
berterima
kasih
kepada
pemerintah
yang sudah
membuat
program
Bidikmisi,
sehingga membantu
dirinya mewujudkan
cita-citanya. Dia
berharap banyak
rekannya,
khususnya
yang punya
keterbatasan ekonomi, tidak menyerah.
“Kalau orang yang tidak bisa mendengar
saja bisa, mengapa kalian tidak bisa?
Kalau orang yang tidak bisa melihat saja
bisa, tentunya kalian juga lebih bisa,”
ucapnya.
Bagaimana cara mengatasi
keterbatasan? “Jangan fokus pada
kelemahan atau keterbatasan, tapi
percayalah pada kekuatan diri kita, pada
kelebihan yang diberikan Tuhan,” ujar
Lathifah.
Tips lainnya adalah tidak boleh
malas. “Ingatlah orangtua kita
ketika malas datang. Jerih payah
mereka, keringat mereka
untuk membiayai kita, akan
membuat kita kembali
bersemangat dan tidak
lagi malas,” katanya
memberi semangat.
Pendeknya, buatlah
mereka bangga!
(***)
9. DIKAN
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014
ut Berjuang Kurangi Kemiskinan
FOTO-FOTO: DOK KEMDIKBUD
aran pendidikan, dan untuk terus
dikan, maka saya instruksikan untuk
kauan Bidikmisi.
sejarah karena ikut pendidikan Akmil
karena biayanya ditanggung oleh negara," ucapnya.
Namun, banyak teman-temannya yang
mengurungkan niat berkuliah. “Mereka
banyak yang pandai cerdas, tapi harus kandas. Karena waktu itu negara kita belum
kuat betul ekonominya sehinga tak selalu
bisa menetapkan kebijakan dan program
seperti Bidikmisi sekarang ini," ujarnya.
Karena itu, Presiden menginstruksikan kepada Mendikbud Mohammad Nuh
untuk memperluas dan meningkatkan
jangkauan program bantuan Bidikmisi.
"Seiring dengan meningkatnya anggaran
pendidikan, dan untuk terus meningkatkan keterjangkauan pendidikan, maka
saya instruksikan untuk memperluas
jangkauan Bidikmisi ini," katanya.
Presiden menyatakan, pendidikan merupakan syarat mutlak bagi suatu bangsa
untuk meraih kejayaannya. Dengan
pendidikan, maka sumber daya manusia
suatu bangsa dapat terus ditingkatkan
kualitasnya sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan.
Indonesia memiliki potensi sumber
daya yang luar biasa dan membutuhkan
sumber daya manusia yang berkualitas
untuk mengelolanya. Dengan sumber
daya yang berkualitas, Presiden meyakini pada 2045 nanti, saat usia kemerdekaan ke-100 tahun, Indonesia akan
menjadi negara maju.
Karena itu, Presiden menegaskan
pemerintah akan terus meningkatkan
program-program yang mendukung
semua warga untuk memperoleh pendidikan seperti BOS (bantuan operasional
sekolah), BSM (bantuan siswa miskin),
program afirmasi pendidikan, dan tentu
saja Bidikmisi.
Dalam acara silaturahmi nasional tersebut, diputar sejumlah testimoni para
penerima Bidikmisi dari sejumlah perguruan tinggi. Birul Qodriah, Mahasiswi
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah
Mada (UGM), berkesempatan untuk memberikan kesaksian yang mengharukan,
secara langsung dalam acara tersebut.
Kisah itu telah mengoyak perasaan
Presiden, sehingga saking berkesannya, mata Presiden berkaca-kaca, lalu
meneteskan air mata. Ini diungakpannya
sendiri diawal sambutan.
Birul, putri dari keluarga buruh tani.
Penghasilannya hanya sekitar Rp5.000Rp10.000 per hari pada musim tanam.
Saat dirinya lulus SMA dan mengatakan
ingin meneruskan kuliah di fakultas
kedokteran, orang tuanya hanya bisa
meneteskan air mata, tanpa mampu
berkata apa-apa.
Keesekokannya, sejak subuh ayahnya
kemudian mengayuh sepeda ke sanakemari, untuk mencarikan bantuan
beasiswa bagi putrinya. Dengan doa dan
keinginan untuk melanjutkan sekolah,
tak diduga dirinya mendapatkan bantuan Bidikmisi, sehingga dapat melanjut-
Apa Kata Mereka?
Program ini memang baru digulirkan sejak 2010. Karena itu jika adigium “orang miskin di larang kuliah”
kini berubah menjadi “orang miskin silahkan kuliah, gratis dan diberi uang saku atau biaya hidup”. Berikut
ungkapan mereka yang telah menerima manfaat Bidikmisi.
Amalia Anjani
Mahasiswa Sistem Informasi ITS
Saya selalu percaya bahwa pendidikan merupakan jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Berbagai kesempatan
untuk melanjutkan pendidikan banyak ditawarkan bagi orang-orang yang memiliki tekad.
Saya menilai program Bidikmisi ini berbeda dengan tawaran beasiswa lainnya. Bukan hanya dana pendidikan selama
empat tahun yang diberikan, dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari pun didapat.
David Marchelino
Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang
Saya kaget sendiri ketika mendapatkan nama saya tercantum dalam pengumuman penerima Bidimisi. Ini adalah berkah yang patut
disyukuri. Bantuan ini membantu menguatkan tekad saya untuk tak berhenti sekolah hanya di level SMA.
Saya ingin punya inovasi di bidang lingkungan, karena itu, di sela-sela kuliah, saya berperan serta dalam ajang pameran teknologi
pengolahan air seperti IWWEEF (Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum).
Saya tidak akan bisa menjalani segala aktivitas perkuliahan dan kegiatan lainnya tanpa ada Bidikmisi. Saya mendukung program ini
terus berlanjut. Saya berupaya keras untuk segera lulus dan meraih cita-cita.
Fiki Ferianto
Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Tadulako
Anak petani seperti saya bisa meraih mimpi, masih bisa merasakan manfaat menimba ilmu di pendidikan tinggi. Pada saat
orientasi mahasiswa baru saya menitikkan air mata syukur. Pemerintah ternyata masih melihat kami yang tak punya dan berada
di daerah terpencil.
Marilah terus berjuang mewujudkan mimpi. Kita hanya bisa berusaha, selebihnya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ingatlah kesuksesan bukan hanya milik mereka yang berlimpah harta dan berkuasa, tapi milik kita semua.
Siti Horiah
Mahasiswa Teknik Nuklir UGM
Awalnya para tetanggaku meledek dan menghina kedua orang tuaku. Bagi mereka, aku begitu tidak tahu diri. Bagaimana mungkin
anak tidak mampu sepertiku menjadi mahasiswa, dari mana uang untuk membiayai biaya pendidikan di perguruan tinggi kudapatkan?
Tapi aku sungguh tidak meyangka. Apalagi kemudian guru bimbingan konseling di sekolahku juga memperkenalkan program Bidikmisi.
Bantuan yang diprogramkan pemerintah untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin seperti aku. Dengan berbekal Bidikmisi itulah,
aku melangkah mantap mendaftarkan diri di UGM. Keyakinanku terbukti. Semua jerih payah pun terbayar. Semua harapan terjawab sudah.
Betapa Tuhan membuktikan, bahwa usaha keras tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada yang mustahil selama kita yakin dan berusaha
meraihnya. Ini adalah amanat besar yang tidak akan pernah kusia-siakan.
Putu Suryawan
Mahasiswa Kedokteran Udayana
Sempat terlintas keraguan dalam benak saya. Apakah saya harus berganti haluan dan mengubur impian menjadi dokter, atau tetap bersikeras
entah bagaimana caranya? Jangankan untuk kuliah kedokteran, kuliah di jurusan nonkedoteran saja, secara biaya sulit saya penuhi.
Ayah dan ibu saya hanya petugas kebersihan atau cleaning service. Penghasilan mereka berdua hanya cukup untuk membiayai
kebutuhan sehari-hari. Itupun harus diiringi oleh keprihatinan yang tinggi.
Saya tak ingin menyia-nyiakan apa yang telah saya peroleh, termasuk dana Bidikmisi. Karena itu, saya terus berusaha untuk
berprestasi dengan IPK yang tidak pernah turun. Hingga kini saya mampu meraih IPK 3.5. Saya akan membuktikan bahwa pemberian
dana Bidikmisi adalah keputusan tepat. (***)
kan sekolah. Ia pun bertekad, bantuan
Bidikmisi yang begitu berharga bagi
dirinya tersebut tidak akan disia-siakan.
Kesaksian para penerima bantuan Bidikmisi inilah yang membuat mata Presiden
SBY Yudhoyono berkaca-kaca. Dalam
video yang diputar, ada pula penerima
bantuan Bidikmisi yang tunarungu.
Menteri Nuh mengatakan, Bidikmisi
berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa dari kalangan miskin. Jika pada
2007 hanya 1,7 persen mahasiswa dari
kalangan miskin yang kuliah di perguruan tinggi, pada 2011, telah meningkat
menjadi 4,7 persen mahasiswa dari kalangan masyarakat miskin.
"Dalam lima tahun ke depan kita
harapkan 15 persen mahasiswa dari kalangan miskin," katanya.
Menurut Mendikbud, berdasarkan UU
Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi negeri diwajibkan untuk memberikan slot
sebesar 20 persen bagi anak dari daerah
tertinggal, terpencil, dan terluar, dan
dari keluarga tidak mampu.
"Kami ingin memastikan, jangan sampai ada anak kemampuan akademik
tidak bisa kuliah karena biaya. Bahkan
muncul pandangan orang miskin dilarang kuliah," ujar Menteri Nuh.
Pandangan bahwa orang miskin tidak
bisa kuliah lantas dipatahkan dengan
program Bidikmisi. “Anak miskin bisa
kuliah, anak miskin harus kuliah, bidikmisi jawabannya. Kita ingin hal yang tidak mungkin jadi mungkin," tutur Nuh.
Sebelum menutup pidatonya, Presiden SBY sempat berandai-andai. “Kalau
silaturahmi nasional ini diadakan pada
tahun 1969, saya pasti duduk di deretan
bersama para penerima bantuan Bidikmisi. Saya yakin, nanti 35 tahun lagi, salah
satu atau lebih dari para penerima Bidikmisi ini akan berdiri di depan seperti
saya, memegang amanah untuk memimpin bangsa dan negara,” ujarnya. (***)
Serahkan Tiga Buku,
Kenalkan Program Afirmasi
DALAM acara silaturahim penerima Bidikmisi
dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Mendikbud Mohammad Nuh, tidak hanya
menghadirkan para penerima Bidikmisi
semata. M. Nuh juga mengenalkan program
afirmasi lain yang dijalankan Dirjen Dikti,
sekaligus program afirmasi di Dirjen Dikmen,
yang berkait dengan program Unit Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua
Barat (UP4B), yaitu Afirmasi Pendidikan
Menengah (Adem) dan Afirmasi Pendidikan
Tinggi (Adik).
Dua dari tiga buku yang diserahkan adalah
bagian dari tekad Kemdikbud didalam
menjalankan program afirmasi, yaitu
Bidikmisi yang dibukukan dengan judul
“Kebangkitan Kaum Duafa” dan Sarjana
Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan
Tertinggal (SM3T) berjudul “Siswaku Kepala
Desaku”.
Kedua buku ini memuat kisah-kisah
menarik seputar dunia pendidikan. Dalam
buku SM3T misalnya, kisah Hakiki Mariayanti
Boro, alumnus Jurusan Pendidikan Bahasa
Inggris Universitas Negeri Makassar, yang
dijadikan judul itu mengisahkan tentang
kegigihan dua kepala desa yang ikut menjadi
murid Hakiki.
“Belajar memang mengenal usia. Pepatah
itu tepat untuk menggambarkan dua murid
saya di SMA Persiapan Momi Waren, Kec.
Manokwari, Kab. Papua Barat. Kedua murid
itu menjabat sebagai kepala desa. Saya
bingung ketika memanggil mereka, apakah
harus memanggil dengan sebutan anak atau
bapak,” katanya.
Keraguan Hakiki pun terjawab setelah
kepala sekolah menyarankan untuk
memanggil dengan anak ketika di sekolah
dan bapak saat di luar sekolah. “Saya sangat
senang mengajar kedua ‘anak’ yang bahkan
berusia lebih tua daripada bapak saya itu,”
ujarnya.
Demikian pula dengan buku “Kebangkitan
Kaum Duafa”, berisi kisah “perjuangan” dari
para penerima Bidikmisi yang berasal dari
keluarga tidak mampu secara ekonomi. “Ini
adalah beberapa program dan komitmen
kami di Kemdkibud untuk menjalankan
konsep ‘pendidikan untuk semua’ atau
education for all, “ kata Mendikbud M. Nuh.
Buku ini, kata Nuh, tidak hanya sebagai
pertanggungjawaban publik semata, tapi juga
sebagain bagian dari upaya menyebarkan
informasi, dan berharap memotivasi mereka
yang membaca untuk ikut bersama-sama
memikirkan nasib bangsa ini melalui
pendidikan, atau termotivasi mewujudkan
cita-cita dari apa yang sudah dilakukan
peserta Bidikmisi dan SM3T. (***)
9