SKOR Edisi 016 [Januari-2014]

Wartawan SKOR dilarang meminta/menerima imbalan dari Narasumber
SUSUNAN
REDAKSI
03Edisi 16/Des 2013-Jan 2014 www.skornews.com
DKI: Nur Ashari¦Dg. Ratis¦Torman¦Joko Kartono¦Widiawati¦Amelion K..
Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Wito¦Sunaryo¦Yudi.
Jawa Barat: Yandi Arifiandi¦Sigit Hermawan. Banten: Sigit¦Muzani Amsah. Bekasi:Saskia¦Erwin
Bogor: Yakub¦Jajang¦Yadi. Sukabumi/Pelabuhan Ratu: Endang Raes¦Dicky.
Jawa Tengah: Khartika Dwi Chandra Dioko¦A Zamroni¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes)
Sumatera Utara: Tegar Sitorus. Sumatera Barat: Fardan¦Zahra. Riau: Rahman Lampung: Yusuf¦Tina.
Jambi: Agusman Batam: Yusuf¦Dian.
Sulsel/Sulteng: Sudirman Umar¦Ashal Amin¦Heriyanto,SE¦Andi¦Suardi¦Nasruddin. Sulbar: M. Idris¦
Dewan Lembah¦Gerzon, S.Th¦Andi Sulut: Hais Eki¦Andy Riadhy. Sultra:Asmi¦Sarman,S.Ag¦
Andi Mashar,SE¦Masjidin¦Asdar¦Abdul Rahim¦Suparman¦Syarifuddin.
Kalimantan Timur: Idris¦Widya. Kalimantan Barat: Samsul¦Herman¦Indri. Kalimantan Tengah: Suryadi.
Kalimantan Selatan: Tamrin¦Abd Manaf.
Maluku/Maluku Utara: Zakarias Waatwahan, Mario M. Siwtiory, Efendi Kasiman.
Papua Barat: Jacob Sumampaow¦steven Asmuruf¦Danny Leonard Lotulung¦Soleman Mate¦Zaidi Rafideso¦
Adelina Kondologit¦Selvina Sawor. Papua: Decky¦Hasanuddin.
Pelindung/Penasehat:
Mayjen (Purn) Salim S. Mengga
Pembina:
H. Syahrir Hamdani
Arman B.
Abd Kadir
Dewan redaksi :
Arman B.
RD. Darwis
Noehroji
Pemimpin Umum/Redaksi
RD. Darwis, S.Par, S.Hi
Wakil Pemimpin Redaksi
Noehroji
Pemimpin Produksi:
Noehroji
Redaktur Eksekutif:
Zulkifli Sunusi, S.Ip
Redaktur Pelaksana:
Abdullah G. S.Ip
Tim Investigasi
Novian Tanjung
AA. Yose Papendang
Maruli Sihombing
Design Grafis:
Romi Prasetia
Staf Redaksi:
Hari Setiawan, MA.Yasin
Haryadi, Taswin, Salmiah Daud
Jasman, Yusuf Dj
Bendahara:
Sri Winingsih
Tata Usaha:
Gita Putri Andani
Marketing:
ADI
Photografer/Sirkulasi:
Wahyu Wibowo
Penasehat Hukum:
DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si
Abdi Segara, SH
Andi Azis Maskur, SH
Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jl. SMA 14 No. 16B Cawang
Jakarta Timur
Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat
Telp: (021) 2409 5520
Bank BRI: 6169.01006897.536
Atas nama, Sri Winingsih (Bendahara)
Mobile: 0853 1116 6156
email: redaksi@skornews.com
website: www.skornews.com
Penerbit:
PT. Sulawesi Utama Persada
Notaris, Harapan Kanna, SH. M.Kn
SK Menkumham;
Nomor: AHU-23232.AH.01.01.Tahun 2013
enggelembungan anggaran hingga ma-
nipulasi pelaksanaan kegiatan, belakan-
gan ini marak terjadi hampir di semua
instansi/lembaga pemerintah. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Peruba-
han Tahun 2013 adalah sasaran empuk “Tikus-Tikus
Berdasi” yang sepertinya sedang berlomba memperka-
ya diri sendiri dan kelompoknya demi mewujudkan
hasrat serakahnya dan siksaan rasa pesimis “akut” bah-
wa APBN-P saat ini adalah kesempatan terakhir “MEN-
CURI” uang Negara.
Bayangan menakutkan pergantian tahun yang be-
rarti pula akan segera bergantinya kekuasaan, seper-
tinya begitu menggerogoti kecerdasan intelektual dan
moral sang empunya kekuasaan saat ini. Akhirnya,
“pikiran kotor” pun berkelana mencari “guru baru”. dan
“aji-an mumpung” menjadi jurus andalan untuk “men-
cari muka” kepada sang guru.
Pengamatan penulis atas paradigma yang terjadi
belakangan ini yang menimpa instansi/lembaga pe-
merintah, khususnya pada tingkat kementerian adalah.
“Konspirasi Berjamaah” antara Kuasa Pengguna Angga-
ran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Le-
lang/Tender dan Pelaksana Kegiatan (Kontraktor) untuk
memperkaya diri dan kelompok serta mengumpulkan
upeti menyongsong kepemimpinan baru 2014.
Sungguh malang nasib Negara tercinta ini yang
dengan susah payah dipertahankan oleh para pejuang
terdahulu dengan tetesan darah dan keringat. Benar
kata bung karno, “tugas saya lebih mudah karena han-
ya mengusir pejajah, tugas kalian akan lebih berat kar-
ena melawan bangsa sendiri”
Tugas para penegak hukum terutama Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah dan mem-
berantas para “Penjajah Kemakmuran” akan semakin
berat dengan keterbatasan jumlah penyidiknya, apal-
agi korupsi saat ini hampir merata di semua lini pada
lembaga/instansi pemerintah tapi kerja keras para
penegak hukum itu tetap dinanti dan didukung oleh
rakyat.
Melalui media, khususnya Tabloid SOLUSI KOMU-
NIKASI REGIONAL yang disingkat SKOR sebagai tempat
PENULIS berkarya, akan membantu memberikan infor-
masi kepada para penegak hukum terkait adanya dug-
aan Korupsi pada setiap instansi/lembaga pemerintah.
semoga dengan cara ini, diharapkan dapat mempermu-
dah dan mempercepat para penyidik “ mengkandang-
kan tikus-tikus berdasi” itu.
Penulis tertarik untuk mengutip UU No. 40 Tahun
1999, Pasal 6 Huruf (d) Peranan PERS adalah “melaku-
kan pengawasan, kritik, koreksi dan memberikan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
umum”. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor
55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan
dan pemberantasan korupsi (STRANAS PKK) jangka
panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun
2012-2014, Pasal 9, Ayat (1 dan 2): dalam melaksanakan
Stranas PPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah melibatkan peran serta masyarakat, Pelibatan
peran serta masyarakat
dapat dimulai dari tahap
penyusunan, pelaksan-
aan, pemantauan, evalu-
asi dan pelaporan.
Penulis adalah:
Pemimpin Umum/Redaksi
Terhitung Mulai Bulan November 2013, Wartawan Tabloid SKOR|Online
yang sah adalah yang memiliki Id Card dengan Tampilan yang Baru (gambar
disamping), Untuk Pemegang Id Card yang lama, Segala Tindakan yang men-
gatasnamakan Tabloid SKOR menjadi Tanggungjawab Individual.

04
royek yang meng-
habiskan APBN-P
Tahun 2012 hingga
Puluhan Miliar itu,
realisasinya terke-
san abal-abal (asal jadi, red). Pasal-
nya, pekerjaan tersebut selesai
100% dan telah diserahterimakan
antara kontraktor pelaksana den-
gan pihak kementerian KUKM na-
mun total anggaran yang terpakai
hanya sekitar 20%, sehingga patut
diduga bahwa speksifikasi dan
material yang digunakan tidak se-
suai ketentuan.
Lift yang saat ini telah berop-
erasi itu terkesan berkualitas
rendah, menurut salah seorang
pegawai yang ditemui SKOR di
Kantor Kementerian Koperasi dan
UKM mengatakan bahwa lift ini
adalah lift abal-abal. “Iya ini lift
yang baru dipasang tapi lifnya ab-
al-abal masih lebih bagus lift yang
lama daripada yang sekarang” un-
gkapnya.
BAST (No.438/BAST/-PBJ/
SMXI/2012 Tgl 26 November
2012) dibuat berdasarkan BAPP
(No. 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 Tgl
26 November 2012) dan BAPF Tgl
26 Nov. 2012, masing-masing me-
nyatakan bahwa pekerjaan pen-
gadaan lift telah selesai 100%
dalam keadaan baik/cukup dan
telah dibayarkan 100 % kepa-
da Kontraktor pelaksana peker-
jaan (PT “KIS”) melalui SP2D No.
211958A/019/110 Tgl 10 Desem-
ber 2012 dengan dilampiri Berita
Acara Serah Terima.
Berdasarkan informasi, data
serta hasil investigasi Tim SKOR
dari berbagai sumber, ditemu-
kan dugaan penyelewengan dana
yang merugikan keuangan Negara
sebesar Rp 16 Miliar lebih. Hal
itu terjadi karena PT KIS seba-
gai pelaksana pekerjaan sesuai
kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/
VIII/2012 Tgl 27 Agustus 2012,
mensubkontrakkan seluruh peker-
jaan kepada PT “LMP” senilai Rp 4
Miliar lebih dari total anggaran Rp
23 Miliar lebih.
Pihak kementerian Koperasi
dan UKM yang dikonfirmasi men-
gakui adanya potensi kerugian
Negara pada pelaksanaan proyek
pengadaan lift tersebut, Inspektur
Kementerian Koperasi dan UKM,
Suparno, SE. MM. yang mengun-
dang SKOR ke kantornya di jalan
MT Haryono pada Selasa (3/12/
2013), mengatakan bahwa proyek
itu sudah menjadi temuan Badan
Pemeriksa Keuangan “ini kan su-
dah jadi temuan BPK dan BPK su-
SKOR, Jakarta
Aroma korupsi tercium dari Kantor Ke-
menterian Koperasi dan Usaha Kecil Me-
nengah, salah satu sumbernya berasal
dari proyek pengadaan 8 (Delapan) unit lift
gedung Kementerian yang dipimpin oleh
Syarief Hasan yang juga merupakan peting-
gi salah satu partai politik.
Edisi 16/Des 2013-Jan 2014

05
Selain proyek pengadaan lift, terdapat beberapa
proyek di Kementerian Koperasi dan UKM yang
terealisasi pada Tahun Anggaran 2012 diantaranya
Pengadaan Video Tron sebesar Rp 23.410.000.000,-
(kontrak nomor 617/Kont/SM.3/X/2012) Pengem-
bangan Sarana dan Prasarana Gedung SME Tower
dan UKM Center sebesar Rp 14.395.500.000, (kon-
trak nomor 517/Kont/SM.3/X/2012), Pembangunan
Gerai Ritel Smesco sebesar Rp 12.512.450.000,-
(kontrak nomor 711/Kont/SM.3/XI/2012) dan Pen-
gadaanBukuPerpustakaan sebesarRp74.850.000,-
(kontrak nomor 94/SPK/SM.3/II/2012)
1. Meski telah diterbitkan BAST, BAPP, dan BAPF yang menyatakan proyek
pengadaan lift telah selesai 100% dalam keadaan baik, namun dari sumber
dan data yang kami miliki bahwa pada periode waktu tersebut pekerjaan
fisik proyek belum mencapai 50%, harusnya pihak pelaksana pekerjaan
membayar jaminan sisa pekerjaan dikalikan dengan total anggaran na-
mun PPK tidak meminta jaminan pembayaran itu.
2. Sesuai ketentuan, sanksi diberikan apabila keterlambatan pekerjaan lebih
dari 50 hari dan penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan
pekerjaan utama dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.
3. PT "LMP" dan PT "LH" yang diduga melaksanakan seluruh pekerjaan yang
dimenangkan oleh PT "KIS" sebelumnya telah terikat perjanjian kerjasama
pada tanggal 16 Juli 2012 dengan nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 yang be-
rarti bahwa perjanjian kerja sama (PKS) tersebut terjadi sebelum dilak-
sanakan proses lelang oleh pihak kementerian KUKM. Sehingga patut di-
duga bahwa mulai dari proses lelang, pemenang dan pelaksana pekerjaan
serta manipulasi anggaran yang akan digunakan dalam pekerjaan terse-
but, sebelumnya telah diatur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-
jawab di lingkup kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. tidak berjalannya fungsi pengawasan dari pihak Kementerian Koperasi
dan UKM yang terkesan "tutup mata" terhadap apa dan bagaimana hasil
pekerjaan dari Kontraktor pelaksana sehingga realisasi pekerjaan terkesan
AMBURADUL.
5. Tidak adanya jaminan pekerjaan dari PT KIS atas keterlambatan penyelesa-
ian pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam dokumen kontrak.
dah memberikan saran baik itu
tentang kemahalan dan selisih
harga dan lain sebagainya, jadi
pemeriksaan sudah dilakukan dan
saat ini kami sedang mencari for-
mulasinya” tuturnya kepada Skor.
Lebih lanjut, suparno mema-
parkan pihaknya saat ini sedang
melaksanakan saran-saran dari
BPK serta sedang mendalami ke-
wajaran dari selisih harga pen-
gadaan lift dan akan mengem-
balikan kepada Negara apabila
terdapat kerugian dari proyek lift
tersebut. “saran saran dari BPK
kita sedang laksanakan, kalaupun
ada selisih harga kita akan kem-
balikan, kita sudah tangani secara
intensif, prinsipnya kita akan tin-
daklanjuti saran dari BPK” tegas-
nya.
Ditambahkan Kepala Ins-
pektorat, Suparno bahwa pihak
KUKM tidak mengetahui adanya
pekerjaan yang disubkontrakkan
kepada perusahaan lain "seharus-
nya yang disalahkan adalah pihak
pelaksana pekerjaan (pemenang
lelang, red) bukan kami (KUKM,
red) sebagai pemberi pekerjaan,
kelitnya.
ditambahkan pihak humas,
Syahrul yang pada saat itu juga
hadir mendampingi Inspektur
"pengumuman lelang dilaksanakan
secara terbuka melalui elektronik
dan dilaksanakn oleh panitia yang
langsung di SK kan oleh Menteri
sehingga tidak ada yang dapat
menginterfensi proses tersebut,
terangnya.
Terkait hal tersebut, Tiga kali
SKOR mengunjungi kantor PT
“KIS” untuk konfirmasi, namun
Kantor tersebut seakan tak bertu-
an dan kondisinya layaknya tidak
pantas menjadi kantor sebuah
perusahaan yang melaksanakan
pekerjaan hingga Puluhan Mil-
iar Rupiah. "prosesnya melalui
elektronik jadi kami (KUKM, red)
tidak pernah tau bagaimana kon-
disi kantor perusahaan yang ber-
sangkutan" kata Kepala Inspek-
torat kembali berkelit.
Karena masalah ini, sudah
tiga orang PPK di bagian Rumah
Tangga KUKM yang meninggal
karena stroke, bahkan ada yang
istrinya juga ikut meninggal,
lanjut inspektur yang diiyakan
dengan tegas oleh pihak PPID
KUKM, Awang yang juga ikut me-
nyambut SKOR di Ruang kerja
Kepala Inspektorat didampingi
pendamping hukumnya, Hotman
Parulian Girsang, SH
Seorang pengajar pelatihan
sertifikasi pengadaan saat dim-
intai tanggapannya mengatakan
"wah itu ga benar, pada saat
akan tandatangan kontrak pasti-
lah akan dilakukan cek and ricek
terhadap perusahaan yang akan
menerima pekerjaan tersebut,
termasuk salah satunya adalah
mengecek keberadaan kantor
perusaan yang bersangkutan,
Inspektur itu ngawur, katanya
sambil meminta namanya untuk
tidak disebutkan. Ar/Rd/AY

ihak pelaksana akhirnya
menyelesaikan sisa
pekerjaan setelah keja-
dian rontoknya pelapis
dinding itu diketahui
oleh BPK. Diduga pekerjaan tidak ses-
uai dengan ketentuan dan pihak
pelaksana memberi fee kepada ok-
num tertentu di Balitbang hingga
proyek dikerjakan asal jadi untuk
mengejar target waktu pencairan sisa
anggaran tahun 2012.
Proyek itu sejak awal memang
telah bermasalah dan tidak disetujui
karena anggarannya yang tidak wajar
mencapai 45 Miliar, pekerjaan tetap
dilaksanakan namun sempat dihen-
tikan karena diduga terjadi banyak
penyimpangan. pembangunan yang
terbengkalai dilanjutkan kembali set-
elah dilakukan revisi anggaran yang
sebelumnya diduga digelembungkan
oleh oknum pejabat di Balitbang KKP.
Dariinformasidilapangan,ternya-
ta kasus inipernah diselidiki oleh
pihak penegak hukum tapi tidak jelas
hasilnya. banyak pihak yang mem-
pertanyakan kejanggalan yang terjadi
pada proyek tersebut dan seharusnya
diselidiki oleh pihak terkait.
Pengadaan lift di MB III yang didu-
gakuattidaksesuaiketentuanitujelas
merugikan keuangan negara hingga
Miliaran rupiah akibat rontoknya cas-
ing dinding bangunan, hal ini bahkan
sudah menjadi cerita umum dilingk-
up Balitbang KKP, demikian pula den-
gan pembangunan gedung MB IV di
jalan batu yang diduga telah diatur
pemenangnya, kegiatan hura-hura
Perjalanan Dinas, Rapat, Sewa Hotel
dan bermacam kegiatan tipu-tipu ala
PNS.
akan segera berakhirnya masa
kepemimpinan presiden 2014 men-
datang, memicu semangat oknum-
oknum tertentu untuk mencuri uang
SKOR,Ambon
egalauan ribuan ma-
hasiswa Perguruan
Tinggi dan Universi-
tas swasta diMaluku
pasca penerimaan
CPNS di Maluku tahun 2013, agaknya
harus segera diantisipasi oleh para
pejabat ditingkat daerah bahkan sam-
pai tingkat pusat di Jakarta, untuk
menghindari gejolak berkepanjangan
di Maluku. Aksi demo yang kerap di-
lakukan oleh para mahasiswa di Am-
bon merupakan puncak kekecewaan
mereka terhadap ketimpangan kebi-
jakan pemerintah daerah ditingkat
Provinsi di Maluku yang seharusnya
lebih transparan dalam hal persyara-
tan penerimaan CPNS di daerah terse-
but.
Dari hasil penelusuran Tabloid
SKOR Ambon dan Maluku Utara,
diperoleh informasi bahwa mayori-
tas Perguruan Tinggi dan Universitas
Swasta di Maluku dan Maluku Utara
terakreditasi C, hanya Universitas Pat-
timura yang nota bene adalah Uni-
versitas negeri yang berakreditasi B
sedangkan untuk penerimaan CPNS
tahun 2013 diAmbon sesuai yang
ditentukan oleh hampir seluruh in-
stansi pemerintah didaerah itu adalah
khusus bagi para sarjana yang lulus
dari Universitas yang terakreditasi B,
jelas disini yang diterima mayoritas
adalah lulusan dari Universitas Pat-
timura, serta indikasi ditambahnya
para CPNS siluman yang melakukan
transaksi gelap titipan atau sanak ke-
luarga dari para pejabat didaerah itu
untuk memenuhi kuota.
Beberapa mahasiswa yang
melakukan aksi demo ketika dikon-
formasi hampir serentak memberikan
jawaban yang sama, “Kalau seperti
ini kejadiannya, sebaiknya pemerin-
tah menutup keberadaan Perguruan
Tinggi atau Universitas swasta yang
ada di Maluku, karena ternyata ijazah
sarjana kami tidak dapat memberikan
jaminan untuk mendapatkan kerja. “
Ujar salah satu mahasiswa Universi-
tas Darussalam Ambon.
Pemerintah, lanjut mahasiswa,
dianggap melakukan tindakan dis-
kriminasi terhadap para sarjana lu-
lusan Peguruan Tinggi dan Universi-
tas Swasta. Ia juga menyatakan kalau
dirinya dan para mahasiswa kerap
mendapatkan ancaman dari pihak re-
ktorat Universitas Darussallam yang
akan memberikan sanksi disiplin bagi
para mahasiswanya yang turut melaku-
kan aksi demo. Padahal menurut beber-
apa mahasiswa Universitas Darussal-
lam, pihak Rektorat dikampus mereka
sudah melakukan kesalahan mendasar
dan menunjukkan arogansi, dengan
menempatkan Dekan Ilmu Politik yang
berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi
serta pembantu Dekan yang belatar be-
lakang SarjanaAgama sedangkan fakul-
tas ilmu Hukum dekan merangkap ja-
batan sebagai prodi. Efendi K
SKOR,Masohi
Penolakan para Kepala Sekolah se-kabupaten Maluku Tengah untuk
memberikan informasi seputar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Op-
erasional Sekolah (BOS) seperti yang terjadi dilakukan oleh Kepala Sekolah
Dasar Negeri 02 Kecamatan Salahutu-TIAL Maluku Tengah, menurut Kepala
Sekolah ini sesuai dengan doktrin yang disampaikan oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Maluku tengah. Dia juga menganggap wartawan
Tabloid SKOR dan tim BIAN yang datang untuk mencari konfirmasi adalah
wartawan illegal dan datang kesekolahnya dengan tujuan memeras.
Banyak pihak menyatakan sebaiknya penggunanaan dana DAK
dan BOS disekolah itu harus dipantau, karena rawan di selewengkan.
Patut menjadi catatan bagi para wartawan dan jurnalis tentang keamanan
dan keselamatan para kuli tinta di Maluku karena harus berhadapan dengan
cara cara premanisme, bahkan patut pula dicatat kinerja aparat keamanan
di daerah yang Tidak memperhatikan perlindungan bagi para wartawan
atau jurnalis, dengan contoh pembunuhan terhadap wartawan di Maluku
yang sampai saat ini belum terungkap tuntas.- Efendi Kasiman
SKOR, Jakarta
Casing pembungkus dinding gedung Balitbang KKP
"rontok" padahal pekerjaan pembangunan baru selesai
dibangun beberapa bulan lalu, kejadian yang nyaris me-
nelan korban itu diduga terjadi karena pekerjaan terkesan
dikerjakan asal-asalan.
negara, sasaran empuk saat ini ada-
lah APBN Perubahan. para penegak
hukum akan bingung melakukan
pencegahan karena kejadiannya
hampir serentak di setiap lembaga
dan instansi pemerintah, sementara
pihak pemeriksa internal di setiap
kementerian/lembaga juga diduga
sibuk mengerlingkan matanya dan
kemudian berucap "tidak ada temuan
kerugian negara atau masih dilaku-
kan penyelidikan".
N.Tanjung/Maruli
UU. No. 40 Tahun 1999
Pasal 4 Ayat (3), Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh
dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Pasal 6 Huruf (d), melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 7 Ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

agi para pedagang yang
berjualan disekitar Ta-
man Monas kejadian ini
adalah hal yang lum-
rah, bahkan menurut
mereka sudah ada Koordinator yang
bertugas membagi jatah, Salah se-
orang pedagang kopi tentengan den-
gan santainya berceloteh, “ ini mah
sudah lama bang,.dari jamannya Foke
( Fauzy Bowo/mantan Gubernur DKI
Jakarta sebelumnya), disini yang di-
percaya narikin setoran si Gondrong”.
Papar pedagang kopi tentengan den-
gan logat betawinya yang kental, dia
juga menambahkan bahwa sigon-
drong yang sehari harinya adalah tu-
kang sapu atau petugas kebersihan
Taman Monas makin arogan karena
dipercaya menarik setoran dari para
pengusaha mainan hiburan anak anak
yang mempergunakan battere saat
diCas.
“Sigondrong nganterin setorannya
ke orang PLN, didepan gardu yang
didekat toilet umum, kadang malam
kadang siang, terserah orang PLNnya
kapan datangnya, biasanya orang
PLNnya yang datang dua atau tiga
orang.“ Ujar pedagang lainnya.
Keterangan dari para pedagang
lainnya disekitar gardu tempat pen-
curian listrik berlangsung ternyata
benar adanya, bahkan para pen-
gusaha mainan ini dengan bangga
mengatakan, bahwa usaha yang mer-
eka jalankan mayoritas adalah milik
para karyawan Pemda DKI Jakarta,
“ Kami hanya menjalankan,kami da-
pat gaji pak “. Terang seorang penga-
was mainan anak anak yang dengan
santai men cas aki mainannya yang
drop, “ Kalau soal cas ini sih sudah
lama pak, kan sudah dikoordinasikan.
Kalau bapak mau. Yakh bisa ketemu
dengan koordinatornya pak, adalah
sekedar jatah uang bensin buat war-
tawan”. Ujarnya santai.
Melihat kenyataan yang terjadi
dilapangan, sudah bukan aneh lagi
kalau pihak pihak yang seharusnya
mengamankan asset negar atau As-
set Pemda DKI Jakarta malah ikut me-
nikmati jatah hasil curian. Pihak Ang-
gota DPRD yang selama ini dianggap
TULI akhirnya bersuara cukup keras,
Ir. H. Bimo Hastoro SIP, Anggota DPRD
DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuan-
gan (FPDIP) menyatakan, “Apapun
alasannya, kalau sudah terbukti
melakukan tindak pidana harus di-
tangkap pelakunya, lalu diselesaikan
sesuai prosedur hukum yang berlaku
!, Saya akan membawa permasalahan
ini keFraksi kami untuk dibahas dan
secepatnya diajukan dalam Rapat De-
wan lalu di pertanyakan kepada pihak
Pemda DKI Jakarta, Apa tindakan mer-
eka.“ Tegas Bimo yang menambahkan,
dirinya sangat menyayangkan kalau
ada oknum pemda DKI Jakarta yang
malah mengail diair keruh dengan
mempedagangkan nama Jokowi seba-
gai Gubernur DKI Jakarta.
“Saya yakin pak Gubernur juga
akan mengambil sikap tegas dalam
memberantas aksi pencurian ini, kar-
ena kerugian bagi Pemda DKI Jakarta
sangat besar, bagaimana pihak PLN
tidak merugi kalau pada kenyataan-
nya didalam pihak PLN sendiri banyak
tikus yang menggerogoti dari dalam.
“Ketus Bimo Hastoro.
Menanggapi komentar miring di-
lapangan tentang ketidak beranian
pihak Pemda DKI Jakarta yang di-
anggap BUTA dalam membongkar
kasus pencurian listrik di Taman Mo-
nas serta menghancurkan komplotan
pencuri ini, akhirnya Wakil Gubernur
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
atau Ahok angkat bicara, “ Saya su-
dah lihat semuanya, dan saya sudah
punya data mengenai para pencuri,
mulai dari tukang sapu sampai ok-
num yang mengaku menjadi beking
dari aksi pencurian ini.“Tegas Ahok,
yang melanjutkan bahwa dirinya sep-
endapat dengan pihak DPRD DKI Ja-
karta untuk menyelesaikan kasus ini
sesuai proses hukum yang berlaku.
Diapun menyatakan tidak akan ragu
ragu untuk menyeret para pelaku
bisnis diMonas yang ternyata bukan
warga DKI Jakarta karena merasa
sudah memberi upeti kepada pihak
pihak yang dianggap bisa jadi beking
mereka. “Semua ada jalurnya, saya
akan habisi komplotan pencuri listrik
ini, siapapun bekingnya saya tidak ta-
kut!“ Tegas Ahok dengan nada geram,
bahkan menambahkan kalau memang
terbukti ada oknum pejabat diPemda
DKI Jakarta yang malah menjadi bi-
ang kerok dalam kasus pencurian lis-
trik ini dirinya tidak akan ragu-ragu
mengambil tindakan tegas dan mem-
berikan sanksi.
Menyimak semua kejadian pen-
curian listrik ini sudah sepantasnya
komplotan pencuri listrik ini juga
para oknum bekingnya diberangus
habis, karena dampak dari aksi mer-
eka jkelas sangat merugikan Negara
terutama pihak Pemda DKI Jakarta
dalam hal Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Masyarakat tinggal menung-
gu realisasi dan tindakan nyata dari
pihak DPRD DKI Jakarta dan dari Pihak
Pemda DKI Jakarta dalam membersih-
kan Taman Monas yang menjadi Ikon
Ibukota. N.Tanjung/Maruli
SKOR, Jakarta
Sungguh ironis
melihat kenyataan
yang terjadi didepan
mata dan tergambar
secara terang
terangan bagaimana
praktek pencurian
listrik di Taman
Monumen Nasional
(Monas) yang
sudah berlangsung
bertahun-tahun dan
merugikan negara
namun pelakunya
tidak tersentuh
hukum. akibatnya,
Pendapatan Asli
Daerahnya (PAD)
pemda DKI Jakarta
jadi berkurang.

ernyataan Sekda Jambi
Ir.H. Syahrasaddin M,Si
tentang indikasi adanya
pejabat yang mantan
narapidana di lingkungan
pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jambi, sebagai bentuk respon terhadap
pemberitaan sebuah media masa
diprovinsi Jambi ini sungguh mengejut-
kan sekaligus menyegarkan. Mengejut-
kan karena, bagaimana mungkin para
pelaku kejahatan yang sudah jelas-jelas
divonis bersalah oleh pengadilan dan
telah memiliki kekuatan hukum tetap
namun masih diberi ruang untuk men-
empati posisi di birokrasi, Menyegar-
kan karena, selama ini yang sering kita
dengar dan kita baca adalah berita-ber-
ita tentang mantan pejabat menjadi
narapidana. Sekarang kita disuguhkan
dengan berita yang sedikit berbeda dari
biasanya yakni mantan narapidana
menjadi pejabat. Hal ini tentu saja
memberi warna dalam pemberitaan,
kendatipun berita tersebut dimuat di
halaman belakang, namun tetap saja
menarik untuk dikomentari.
Terlepas benar atau tidak, komentar
yang diberikan oleh Sekda Prov. Jambi
sedikit banyak telah menumbuhkan
rasa antipati dari masyarakat Jambi,
Sekaligus mempertanyakan kembali
komitmen bersama untuk memberan-
tas korupsi dan tindak kejahatan di re-
publik yang kita cintai ini dalam rangka
menciptakan sistem birokrasi yang ber-
sih atau Clean Government yang terbe-
bas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN), khususnya di
Provinsi Jambi, Dan apabila ternyata
benar, kejadian ini sungguh sangat mir-
is dan menyakitkan sekaligus merusak
kepercayaan masyarakat Provinsi Jambi
terhadap Slogan Jambi EMAS (Ekonomi
Maju, Adil, Aman dan Sejahtera)
Reaksi dari Sekda Pro.Jambi ini su-
dah pasti mengundang berbagai tanya
dikalangan masyarakat Jambi, yang
akhirnya menuntut Sekda Prov.Jambi
untuk mengklarifikasi dan membukti-
kan dugaannya, sehingga tidak menim-
bulkan polemik berkepanjangan sekali-
gus menciptakan disharmonisasi antar
pejabat dilingkungan Pro.Jambi akibat
saling mencurigai.
Ketentuan
Undang-Undang Kepegawaian
Sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (3)
huruf b: Pegawai Negeri Sipil dapat
diberhentikan dengan hormat atau
tidak diberhentikan karena dihukum
penjara atau kurungan berdasarkan pu-
tusan pengadilan yang telah mempu-
nyai kekuatan hukum yang tetap kare-
na melakukan tindak pidana kejahatan
yang ancaman hukumannya kurang
dari 4 (empat) tahun.
Selanjutnya pada Pasal 23 ayat (5)
huruf c: Pegawai Negeri Sipil diber-
hentikan tidak dengan hormat karena
dihukum penjara atau kurungan ber-
dasarkan putusan pengadilan yang te-
lah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya den-
gan jabatan.
Berapapun hukumannya, Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melaku-
kan tindak pidana korupsi ataupun tin-
dak pidana lainnya berdasarkan putu-
san yang berkekuatan hukum tetap
harus diberhentikan dengan tidak
hormat. Jadi tidak ada satu pun alasan
mendasar untuk memberikan kesem-
patan kepada PNS koruptor dan pelaku
kejahatan untuk kembali menjadi PNS.
Sesuai ketentuan Undang-Undang
Pokok-Pokok Kepegawaian, PNS yang
melanggar janji atau sumpah jabatan
dan menjadi terpidana dapat diber-
hentikan dengan tidak hormat. Hal ini
sudah dapat dijadikan dasar untuk me-
mecat PNS yang terlibat Korupsi dan
tindak kejahatan lainnya. Jadi pemerin-
tah daerah tidak bisa berdalih lagi har-
us menunggu aturan dari Kementerian
Dalam Negeri, karena telah gamblang
diatur dalam undang-undang.
Efek Buruk bagi Pemerintah
Khusus bagi Pemerintah Provinsi
Jambi, jika ternyata berpura – pura
buta dan tuli dengan membiarkan
mantan narapidana yang harus di-
tunjuk hidung tetap mengisi jabatan
tertentu di birokrasi apalagi ditempat-
kan di posisi strategis, Maka Pemprov
Jambi harus bersiap akan kehilangan
legitimasi sosial dari masyarakat, dita-
mbah lagi akan kehilangan wibawa dan
kepercayaan serta dikhawatirkan akan
menimbulkan gelombang besar pem-
bangkangan dari masyarakat, bahkan
sangat dimungkinkan semua program
pemerintah daerah tidak akan menda-
pat dukungan sosial.-
Guru Besar Hukum Tata Negara Uni-
versitasAndalas Saldi Isra dalam sebuah
media nasional, pengangkatan man-
tan terpidana korupsi sebagai pejabat
publik sungguh mencederai gerakan
pemberantasan korupsi. Karena bagi
koruptor, promosi jabatan akan mem-
buat hukuman yang pernah di jalani
tidak membuat mereka jera. Sehingga
tidak takut untuk kembali melaku-
kan tindakan yang merugikan banyak
orang tersebut, bahkan lebih jahat dari
sebelumnya, dan dalam hubungannya
dengan sistem birokrasi maka mantan
narapidana yang masih tetap diberi
jabatan dipastikan akan menularkan
serta mewariskan nilai-nilai moral yang
tidak baik dan berpengaruh bagi sistem
kerja birokrasi. 5K0R
SKOR,Kolaka-Sultra
erekonomian yang sangat maju
khususnya di bidang industri
dan perdagangan nasional yang
menghasilkan berbagai produk barang dan
jasa yang didukung oleh konsumen juga
didukung kemajuan teknologi telekomu-
nikasi dan informatika telah memperluas
gerak arus transaksi barang dan jasa melin-
tasi batas-batas wilayah suatu negara, seh-
ingga barang dan jasa yang ditawarkan
lebih bervariasi baik dalam negeri maupun
produksi luar negeri.
Demikian sambutan Kepala Dinas Ko-
perindag Kolaka Gandi, SE yang dibacakan
oleh Sekdis Koperindag Kolaka H Andi Mu-
haderiana saat membuka Sosialisasi dan
Penyuluhan Kemetrologian Dinas Perin-
dustrian dan Perdangan Provinsi Sulawesi
Tenggara beberapa pecan yang lalu di salah
satu hotel di Kabupaten Kolaka.
‘’Kemajuan di bidang perdagangan ini
memberikan manfaat yang sangat besar
bagi konsumen karena barang dan jasa
yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan
mudah serta semakin terbuka. Tentunya ini
membutuhkan pengawasan yang ketat dari
pemerintah,’’ungkapnya.
Menurutnya, kegiatan ini diharapkan
memberikan pemahaman kepada semua
pihak yang berkepentingan tentang Stan-
darisasi Nasional Indonesia, yang terkait
dengan alat ukur, takar, timbang dan per-
lengkapannya (UTTP) yang dibutuhkan ses-
uai keinginan dan kemampuan konsumen.
Hal tersebut tertuang di Undang-Undang
No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen yang bertujuan menjamin adan-
ya kepastian hukum kepada konsumen,
mendukung tumbuhnya dunia usaha serta
Undang-Undang No 02 Tahun 1981 ten-
tang Metrologi Legal yang bertujuan mem-
berikan kepastian hukum terhadap pengu-
kuran.
Dalam sosialisasi ini, pihak Disperindag
Provinsi Sultra diwakili, Ir.Irmanuddin K
Sappe, Kepala UPTD BPSMB dan Sutopo, SP,
MSi Kepala UPTD Metrologi Disperindag
Provinsi Sultra, memaparkan bahwa den-
gan ditandatanganinya kesepakatan WTO
menyebabkan perdagangan melalui ham-
batan tariff (tariff Barrier) akan semakin
dikurangi, pengendalian barang Impor-Ek-
spor hanya dapat dilakukan dengan melalui
Standarisasi atau pengawasan mutu.
‘’Pelaksanaan bidang pengawasan dan
pengendalian mutu barang ekspor-impor
serta barang beredar di dalam negeri perlu
didukung Laboratorium yang handal yang
tersebar di Seluruh Indonesia seperti UPTD
(Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Ba-
rang (BPSMB).” Dijelaskan fungsi standari-
sasi: “melindungi konsumen dari aspek K3L
(Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan
Lingkungan Hidup), meningkatkan daya
saing produk daerah/ negara dan melind-
ungi industry nasional akibat perdagangan
bebas (FTA/Free Trade Area),’’ paparnya dih-
adapan peserta sosialisasi.
Menurutnya, Standarisasi Nasional
Indonesia adalah proses merumuskan,
menetapkan, menerapkan dan
merevisi standar yang dilakukan
secara tertib dan bekerjasama den-
gan semua pihak, juga merupakan
dokumen standar yang disusun
berdasarkan konsesus oleh Panitia
Teknis (PT) atau Sub Panitia Teknis
(SPT) yang terdiri dari Stakeholder (Produs-
en, Konsumen,Regulator,Pakar Akademis,
Asosiasi, Laboratorium,dll.) SNI ditetapkan
oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan
berlaku secara nasional.
“Jika kita mengacu pada SSN peraturan
perudang-undangan dan perjanjian inter-
nasional bidang standarisasi yang telah
diratifikasi pemrintah, ditetapkan dengan
Peraturan Menteri. Pengawasan di Pasar
secara wajib dilakukan oleh Petugas Penga-
was Barang dan Jasa (PPBJ) atau Penyidik Pe-
gawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen
(PPNS-PK) baik di Pusat maupun di Daerah,’’
jelasnya seraya menambahkan untuk, Ke-
tentuan dan Tata Cara pengawasan diatur
dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No 634/MPP/Kep/9/2002 Ten-
tang Ketentuan dan Tata Cara Pegawasan
Barang dan Jasa Yang Beredar di Pasar.
SNI dapat ditetapkan oleh pelaku usaha
dengan pertimbangan untuk meningkat-
kan daya saing. Penerapan dan Pember-
lakuan SNI secara wajib harus terkait aspek
keselamatan, keamanan dan kesehatan
masyarakat, pelestarian lingkungan hidup,
pertimbangan ekonomis dan atau kepent-
ingan nasional lainnya.
Selain itu, sistem pengawasan SNI wa-
jib, pra pasar (sebelum barang beredar di
pasar) dan di pasar. Pengawasan pra-pasar
untuk barang produksi SNI dilakukan mela-
lui Nomor Registrasi Produksi sedangkan
pengawasan Pra-Pasar untuk produk Impor
dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Ba-
rang (SPB) yang didalamnya terdapat No-
mor Pendaftaran Barang (NPB).
Sementara Sutopo, SP. MSi selaku Kepala
UPTD Metrologi Disperindag Sultra juga
menjelaskan soal penyelenggaran metrolog
legal dalam rangka mencapai tertib ukur
sehingga semua pihak memahami satuan-
satuan ukuran, metode pengukuran dan
alat ukur yang menyangkut pernsyaratan
teknis dan peraturan berdasarkan Undang-
Undang yang bertujuan melindungi ke-
pentingan umum dalam hal kebenaran
pengukuran (UU No.02/1981).
‘’Bahwa prinsip penyelengga-
ran metrologi legal, akan memberi-
kan prinsip kebenaran terhadap hasil
pengukuran,menstandarisasikan dan
mengharmonisasikan system pengukuran
secara nasional dan tetap teringtegrasi da-
lam penyelenggaraan metrology legal se-
cara internasional,’’ jelasnya. Abdrahim

SKOR, Jakarta
Bangunan Ruko Mewah ber-
lantai 3 di jalan Tanah Tinggi 4 juga
tidak luput dari pembongkaran pak-
sa aparat dari Dinas P2B yang dip-
impin Ibu Ratu, Pembongkaran ruko
berlantai 3 itu dihadiri pihak Polres
Jakarta Pusat dan Kodim serta petu-
gas Satpol PP yang juga disaksikan
oleh warga setempat.
Pembongkaran dan penghan-
curan ruko berlantai 3 itu dilakukan
karena pemilik bangunan tidak dapat
memperlihatkan surat-surat lengkap
seperti IMB, bangunan yang dibong-
kar paksa berada tepat disudut jalan,
SKOR, Jakarta
Sesuai dengan SK Gubernur DKI
Jakarta tentang penataan bangunan.
Pemprov DKI Jakarta melakukan
pembersihan terhadap bangunan
liar yang ada di Johar Baru, Jakarta
Pusat. Semakin banyaknya pemi-
lik bangunan yang tidak mengikuti
aturan terkait perijinan mendirikan
bangunan, maka pihak Pemda DKI
Jakarta akan mengambil sikap tegas
dengan membongkar secara paksa
terhadap seluruh bangunan yang
tidak dilengkapi legakitasnya terse-
but.
Pembongkaran paksa yang di-
lakukan petugas P2B di Jl. Johar Baru,
Jakarta Pusat terhadap 50 Kios yang
tidak dilengkapi Surat Izin Mendiri-
kan Bangunan (IMB), dihadiri oleh
Wakil Camat yang mewakili Camat
Johar Baru H. Samroni dan disaksi-
kan juga oleh Ny. Retno Daru Dewi
asus pembongkaran
bangunan diharap-
kan dapat menjadi
contoh bagi warga
masyarakat yang
akan mendirikan bangunan tanpa
memiliki IMB, terjadi pada tanggal 3
November 2013 terhadap sebuah
bangunan mewah yang teletak di
jalan Ternate/Teratai I Gang Makian
RT 05 RW 05 Kel. Cideng Kec. Gambir
Jakarta pusat.
Pihak berwenang dari pemda Ja-
karta Pusat, khususnya dari SUDIN
P2B yang dipimpin oleh Ratu Elizabet
Rante Allo dan Kepala Pengawas Pen-
ertiban bangunan, Danil membong-
kar bangunan bermasalah yang tidak
mempunyai kelengkapan persyaratan
izin serta juga menyalahi Izin Perun-
tukan pendirian bangunan.
Ratu menjelaskan, pihaknya su-
dah sejak lama meminta kepada pe-
merintah Provinsi DKI Jakarta untuk
menambah pegawai di institusi P2B
Bangun Kwalitas dan antisipasi per-
masalahan yang semakin kompleks.
"Ini terus kami bangun di internal
Sudin mengingat tingkat pelanggaran
yang lama memunculkan efek pada
sulitnya pembongkaran bangunan,
berkaitan juga dengan pendanaan
pembongkaran maupun tingkat kesu-
litan bangunan." terangnya.
Aparat dari Dinas P2B Pemda Ja-
karta Pusat menjelaskan bahwa pem-
SKOR, Jakarta
Perhatian terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendi-
rikan Bangunan (IMB) di wilayah Ibu kota dengan ancaman pem-
bongkaran bangunan milk warga yang membandel bukan gertak
sambal belaka, Hal tersebut telah menjadi keputusan pemprov. DKI
Jakarta untuk membongkar bangunanan yang tidak memiliki ijin
dan diketegorikan bangunan liar.
depan sekolah Paskalis, Tanah Tinggi
JakartaPusat.
Tidak butuh waktu lama bagi
petugas untuk merobohkan bangu-
nan yang terbilang mewah itu. Da-
lam hitungan jam saja, alat berat
yang dikerahkan pihak P2B itu bek-
erja, Ruko itu telah rata dengan ta-
nah.
Selesai melakukan pembongkaran
bangunan, petugas dari Sudin P2B
dan Dinas P2B Jakarta Pusat bersama
dengan petugas keamanan mening-
galkan lokasi pembongkaran.
Nur Ashari
Lurah Johar Baru yang didampingi
staf Kelurahan.
Ratusan petugas keamanan dari
Kepolisian, Koramil, Satpol PP dan
Dinas Perhuibungan DKI Jakarta
berjaga untuk mengantisipasi adan-
ya perlawanan dari warga korban
penggusuran. Pembongkaran dilaku-
kan dengan menggunakan alat be-
rat dan Mesin pemusnah bangunan
juga beberapa unit truk untuk men-
gangkut Puing-Puing bangunan.
Bongkar paksa terhadap seluruh
kios yang dilakukan oleh aparat Di-
nas P2B Jakarta Pusat itu sesuai den-
gan Instruksi Gubernur DKI Jakarta,
tentang Letak Tata Kota yang ber-
sih dari bangunan-bangunan liar,
SK Gubernur tersebut dilaksanakan
tanpa pandang bulu demi mencip-
takan Ibu kota Jakarta yang bersih
dan sehat. Ari/Widya
bongkaran tersebut dilakukan karena
pemilik bangunan di Kec. Gambir Ja-
karta Pusat ini, tidak dapat memper-
lihatkan surat-surat kelengkapan un-
tuk mendirikan bangunan, sehingga
aparat membongkar paksa bangunan
tersebut.
Pembongkaran terhadap bangu-
nan berlantai dua yang tidak memili-
ki kelengkapan persyaratan pendirian
bangunan juga terjadi di Jalan Kes-
ehatan Jakarta Pusat dan dinyatakan
melanggar Perda No. 8 Tahun 2007
tentang Ketertiban umum karena
bangunan berada pada jalur hijau.
Nur Ashari

Kami masyarakat dibuat pu-
sing dengan beras raskin
didesa ini kadang dikasih
berasnya kadang juga tidak,
padahal berasnya dari Pe-
rum Bulog suda disalurkan ke kepala
desa, ini saja bulan Agustus dan Sep-
tember masyarakat tidak mendapat
raskin, dibulan November baru kami
dapat itupun satu karung perkeluar-
ga,” jelas warga pada Tabloid SKOR
yang tidak mau disebut namanya.
“Padahal info yang kami dapat,
raskin yang disalurkan untuk desa ini,
itu untuk jatah beras bulan Novem-
ber dan desember artinya harusnya
kami dapat beras raskinya 2 karung
per orang. Ada juga masyarakat yang
terdaftar namanya sebagai penerima
raskin tapi sama sekali tidak pernah
asih banyak perusa-
haan di Indonesia
yang tidak mentaati
peraturan, dian-
taranya adalah tidak
adanya peraturan perusahaan, seperti
halnya pada PT. Sorong Indah Raya In-
dustri.Co (PT.Sorinco) Oxigen Factory
yang beralamat di Jalan R. A. Kartini
No. 15A Boswesen, Kota Sorong, Pap-
ua Barat. Sedangkan Pabrik pengisian
Oksigennya beralamat di Jl. Basuki
Rahmad Melati Raya, Km 9,5 Kota So-
rong. Selama kurang lebih 20 tahun
beroperasi dengan jumlah Karyawan
lebih dari 10 (sepuluh) orang, perusa-
haan tersebut tidak mempunyai Pera-
turan Perusahaan.
Menurut pengakuan Wakil Direk-
tur PT. Sorinco, Ir. Evert Ey Tanalepy di
salah satu ruangan kantor Dinas Ten-
aga Kerja Kota Sorong. Saat di Tanya
mengenai Peraturan Perusahaan oleh
Herman Bless, SH sebagai mediator
pada Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong,
Evert menjelaskan bahwa Perusahaan
sudah beroperasi selama kurang lebih
20 tahun, "saya masuk di Perusahaan
sekitar 6 tahunan. Jadi saya tidak tahu
dan akan saya cek di Perusahaan."
jelasnya. Saat di Tanyakan kembali
pada pertemuan lanjutan, Evert men-
gatakan tidak ada Peraturan Perusa-
haan di PT. Sorinco.
Dari data yang dihimpun, Bukan
hanya Peraturan Perusahaan yang
dilanggar, akan tetapi Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) juga tidak
di terapkan, serta upah yang masih
dibawah Upah Minimum Provinsi. Pe-
rusahaan yang bergerak pada pengi-
sianoksigeniniterkesanmengabaikan
keselamatan para karyawan, betapa
tidak, dengan resiko yang memba-
hayakan keselamatan jiwa, tidak ada
perlengkapan safety, bahkan kary-
awan tidak di ikut sertakan pada pro-
gram Jamsostek. Dengan demikian PT
Sorinco telah melanggar UU No 3 ta-
hun 1992 tentang JAMSOSTEK, pasal
4 ayat (1); program jaminan sosial
tenaga kerja sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 wajib dilakukan oleh
setiap perusahaan bagi tenaga kerja
yang melakukan pekerjaan di dalam
hubungan kerja sesuai dengan keten-
tuan undang-undang ini (Hukuman
kurungan selama-lamanya 6(enam)
bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta ru-
piah).
Juga melanggar UU No 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal
90 ayat (1); Pengusaha dilarang mem-
bayar upah lebih rendah dari upah
minimum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 89 (pidana penjara pal-
ing singkat 1(satu) bulan dan paling
lama 12(dua belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp 100.000.000
(seratus juta rupiah) dan paling ban-
yak 400.000.000 (empat ratus juta
rupiah). pasal 108 ayat (1); pengu-
saha yg mempekerjakan pekerja/bu-
ruh sekurang-kurangnya 10(sepuluh)
orang wajib membuat Peraturan Pe-
rusahaan yang mulai berlaku setelah
disahkan oleh Menteri atau Pejabat
yang ditunjuk (Pidana denda paling
sedikit Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
dan paling banyak Rp 50.000.000(lima
puluh juta rupiah).
Kurangnya pengawasan dari Dinas
Tenaga Kerja Kota Sorong, menyebab-
kan banyaknya pelanggaran yang ter-
jadi dalam bidang Ketenagakerjaan di
Kota Sorong. Bahkan tidak menutup
kemungkinan ada oknum pejabat
yang memback up Perusahaan terse-
but. Karena tidaklah mungkin Peru-
sahaan bisa beroperasi selama ±20
tahun di Kota Sorong, tanpa ada Pera-
turan Perusahaan dan peraturan-per-
aturan standar ketenagakerjaan yang
lain. Perlu diketahui bahwa Direktur
PT Sorinco adalah seorang Notaris
dan Pejabat Pembuat Akte Tanah di
Kota Sorong, yang notabene orang
yang sangat mengerti permasalahan
Hukum. JS.025SKOR
SKOR,Sorong-Papua Barat
Peraturan Perusahaan
merupakan salah satu
unsur penting bagi
stabilitas usaha dan
pembinaan karyawan.
Peraturan perusahaan
ibarat sosok satpam
yang mengawasi proses
kehidupan di perusahaan.
Peraturan perusahaan tak
hanya memuat larangan
dan tata tertib tentang
kinerja perusahaan,
namun juga memuat hak
dan kewajiban karyawan
serta perusahaan.
mendapatkan raskin. Kami sempat
mempertanyakan kepada aparat desa
masalah beras raskin bulan agustus
dan September katanya beras raskin
belum disalurkan oleh perum bulog
kolaka. Kami telah meminta kepada
Penggiat Pemerhati Masyarakat un-
tuk membantu kami menindak lanjuti
persoalan ini.” Pungkasnya.
Terpisah, Suparman ( 23 ), Ketua
Bidang Hukum Dan Ham Himpunan
Mahasiswa Pemuda Pelajar Wolo
(HMPPW) mengatakan. ”Berdasarkan
investigasi yang kami lakukan terda-
pat temuan indikasi penyelewengan
beras raskin, untuk beras raskin reg-
uler pada bulan agustus dan Septem-
ber serta beras tambahan ke 15 itu
telah disalurkan oleh perum bulog
ke Desa Ulu Lapao-Pao dilengkapi
dengan berita acara penyerahan ber-
dasarkan data yang diberikan Satker
RASKIN perum Bulog Kolaka kepada
kami.” Lebih lanjut ia menjelaskan
kalau beras raskin yang disalurkan
perum bulog sebanyak 321 karung,
karena perbulannya masyarakat ulu
lapao-pao mendapatkan beras raskin
107 karung, jadi kalau diakumulasi-
kan dari bulan agustus dan Septem-
ber serta tambahan raskin ke 15 itu
jumlahnya 321 karung yang harus
disalurkan kepada masyarakat, tapi
kenyataannya masyarakat tidak men-
erima beras tersebut.
Lebih lanjut Suparman menjelas-
kan bahwa ini merupakan sebuah pe-
langgaran yang dilalakukan kepalah
Desa Ulu Lapao-Pao, belum lagi adan-
ya masyarakat yang sama sekali tidak
pernah diberikan beras raskin pada-
hal nama masyarakat tersebut terdaf-
tar dalam SK BUPATI KOLAKA Tahun
2013, tidak hanya itu’ kades melaku-
kan pengambilan keputusan sepihak
tentang harga beras raskin sebesar
Rp 30. 000 tanpa musyawarah desa
padahal harga yang telah ditetap-
kan oleh pemerintah adalah sebesar
Rp 24.000 / karung dan segala biaya
transportasi serta pengiriman di bi-
ayai APBN. “Kami melakukan tinda-
kan pelaporan kepada pihak berwajib
karena merupakan sebuah pelang-
garan hukum berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20/2001 atas peruba-
han Undang-undang Nomor : 31/1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi.” Tegasnya.
Abdul Muis, Satker Perum Bulog
Kolaka mengatakan kalau pihaknya
selalu menyalurkan beras raskin di
desa ulu lapao-pao sesuai jumlah RTM
penerima raskin dan diterimah lang-
sung oleh kepalah desa ulu lapao-pao.
“Jadi salah jika kami dianggap tidak
menyalurkan beras raskin didesa
ulu lapao-pao.” Jelas Abdul pada saat
ditemui dikantor Perum Bulog.
Masjidin
SKOR,Kolaka
Masyarakat Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Ko-
laka mempertanyakan beras raskin yang menjadi hak mereka, pasalnya
beras raskin pada bulan Agustus dan September tidak di berikan pada
penerima raskin.

SKOR,Jakarta
ragedi memilukan kem-
bali terjadi, Kecelakaan
tabrakan kereta api dan
Truck pengangkut BBM
yang terjadi pada hari
Kamis, 9 Desember 2013 yang lalu,
sekitar pukul 11.30 WIB yang bertem-
pat di Rt 007 Rw 02 Kelurahan Bintaro
meminta tumbal, Menurut salah se-
orang warga yang menjadi saksi
mata, “ Truck yang mengangkut BBM
terlihat menerobos perlintasan rel
saat palang pintu sudah di tutup,
trucknya terlihat mogok padahal si-
rene sudah berbunyi, tapi sopirnya
maksa melintas," Ujarnya. Hal ini jelas
melnggar Undanmg – Undang Perk-
ereta Apian RI.Nur Alim warga set-
empat lainnya yang juga menyaksi-
kan kejadian tabrakan itu secara
langsung menjelaskan, saat berusaha
melintas, truk pengangkut BBM itu
tiba-tiba mogok ditengah perlintasan
kereta api. Sementara kereta api juru-
san Serpong-Tanah Abang tengah
melaju dari arah Bintaro. "Kereta akh-
irnya menabrak bagian pantat truk,"
kata warga Pondok Betung yang ke-
diamannya tak jauh dari lokasi keja-
dian ini, musibah kecelakaan ini ter-
jadi di rel perlintasan Pondok Betung.
Dari data terakhir yang diperoleh tim
peliputan Tabloid SKOR, Paska terjadi
kecelakaaan kemarin korban yang
berjatuhan berjumlah 86 orang dian-
taranya 5 orang meninggal dunia di
RS. Sunyoto, untuk luka berat dan rin-
gan 78 orang, rawat inap 3 orang dan
5 orang telah diperbolehkan pulang.
Sementara korban yang tewas keban-
yakan karena terjebak di dalam ger-
bong kereta dari arah Bin-
taro yang terguling.
sehingga mereka tidak bisa
menyelamatkan diri karena
sulit menjangkau pintu ke-
luar. Dan kemungkinan
masih ada korban lain yang
belum ditemukan. “Jadi,
jumlah korban yang tewas
kemungkinan bisa bertam-
bah,”
Disamping itu ternyata ada dua
korban kendaraan sepeda motor yang
terkena dampak dari ledakan terse-
but, pengemudinya selamat hanya
saja kedua sepeda motor itu hangus
terbakar. Untuk pengemudi truck
BBM dan keneknya sudah di bawa ke
RS. Pertamina dan di rawat diruang
isolasi. Sementara untuk semua kor-
ban yang meninggal telah dirujuk ke
SKOR,Kolaka.
Sengketa Pilkada Kabupaten Kolaka
sudah terjawab setelah MK menolak
gugatan pasangan calon nomor 3 (Dr.
FarhatAbbas, SH., MH dengan Drs. Saba-
ruddin Labamba, SH) dengan No. Reg.
169/PHPU.D-XI/2013 dan gugatan pasan-
gan calon nomor 5 (Dr. H. Amir Sahaka,
S.Pd., MS dengan H. Parmin Dasir, SE)
dengan No. Reg. 170/PHPU.D-XI/2013.
Keputusan Mahkama Konstitusi itu me-
menangkan pasangan calon nomor 1 (H.
Ahmad Safei, SH., MH dengan H. Jaya-
din, SE). "Dalil kedua pemohon dan bukti
keterangan lainnya tidak membuktikan
apapun dan tidak beralasan menurut
hukum. Setiap dalil saksi lainnya hanya
dugaan seporadis semata, tak menun-
jukkan pelanggaran sistematis," kata ha-
kim Arief Hidayat membacakan pertim-
bangan mahkamah di Ruang Sidang MK,
Senin (02/12/2013) pekan lalu.
Mendengar berita ini, sontak para
pendukung pasangan calon no. 1 ini
mengucapkan syukur setelah sekian
lama menunggu putusan MK. Sehingga
kedatangan Calon Bupati Kolaka terpilih
H. Ahmad Safei, SH., MH dengan H. Jaya-
din, SE disambut oleh ratusan pendu-
kung dan simpatisan dari berbagai pelo-
sok. H. Ahmad Safei, SH., MH yang turun
dari pesawat yang tumpanginya tidak
langsung menyapa para pendukungnya
melainkan langsung melakukan sujud
syukur di bandara Sangiani Bandera
bersama rombongan.
Rasa haru dan histeris
dari para pendukung dan
simpatisan pecah saat H.
Ahmad Safei, SH., MH ber-
jalan dari palang pintu
bandara sambil bersala-
man dengan pendukung
dan simapatisannya yang
telah lama menunggu.
Menurut mereka, ke-
datangan pendukung dan
simpatisan ini dari keingi-
nan sendiri tanpa ada yang koordinir,
mereka rela menunggu berjam-jam sam-
bil menbentangkan baliho yang bertulis-
kan “SELAMAT DATANG CALON BUPATI
KOLAKA TERPILIH H. AHMAD SAFEI, SH.,
MH dengan H. JAYADIN, SE”. Amang
(40) warga BTN Balandete mengatakan
bahwa dia beserta rombongan dari BTN
Balandete telah menunggu pukul 10.00
WITA, “kami memang sudah bersiapkan
semua dari kemarin, sengaja kami da-
tang lebih cepat di bandara karena kami
membawa bekal (Nasi Kotak) demi Calan
Bupati Kami” ungkapnya.
Sementara itu H. AHMAD SAFEI, SH.,
MH yang ditemui dikediamannya men-
gatakan bahwa isu-isu yang selama ini
mengatakan akan diadakannya pilkada
ulang, semua sudah terbantahkan kar-
ena dengan jelas MK sudah menolak gu-
gatan kedua pemohon. Pihaknya hanya
menunggu KPU bersurat ke DPRD Kab.
Kolaka untuk ditindak lanjuti, menurut-
nya itu urusan pemerintah bukn urusan
tim SMS BERJAYA. “semua kami serah-
kan kepada pemerintah dan kami hanya
menunggu SK untuk pelantikan di bulan
Januari nanti” tandasnya.
H.AHMAD SAFEI juga menambahkan
bahwa yang pertama akan lakukan ialah
memperbaiki sistem pemerintahan yang
selama ini kacau akibat kepentingan
politik sehingga sistem pemerintahan
kembali berjalan dengan baik. Sklka
RS. Kramat Jati. Saat ini lokasi kecela-
kaan masih dipenuhi masyarakat. Se-
mentara gerbong yang terguling dan
terbakar belum bisa dievakuasi. Dari
cerita beberapa warga yang sudah
sepuh diwilayah itu, seringnya terjadi
kecelakaan kereta api karena pada
saat pembangunan rel, ada makam
yang dikeramatkan yang diurug tan-
pa dipindahkan belulangnya.
Joko KR, Gita, Mia
SKOR, Jakarta
Bangunan sekolah merupakan
tempat menimba ilmu dan kegiatan
belajar mengajar (KBM), namun ser-
ing kita jumpai kegiatan tersebut ter-
henti karena kondisi bangunan yang
mengancam keselamatan siswa.
Banyaknya bangunan sekolah di
DKI Jakarta yang sudah tidak layak
dengan kondisi material yang rapuh
dimakan rayap dan uzur karena usia,
sehingga rawan ambruk dan dapat
mengganggu kegiatan belajar men-
gajar.
Sesuai dengan program Pemerin-
tah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
akan memeberikan kenyamanan dan
keselamatan kepada anak-anak seko-
lah, akan memberikan perhatian se-
rius pada dunia pendidikan. Pemda
DKI akan segera melakukan renovasi
terhadap sekolah-sekolah yang tidak
layak pakai tersebut dengan memakai
atap penyangga baja ringan dan kon-
truksi tahan gempa.
Diperkirakan dari sekitar 2.468
unit sekolah yang terdiri dari SD 117
unit, SMA/SMK 62 unit dan 289 unit
SMP di DKI Jakarta, 744 diantaranya
rawan ambruk.
Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bi-
dang Sarana dan Prasarana Dinas
Pendidikan DKI Jakarta, Didi Sugan-
dhi “Sesuai instruksi bapak Wakil Gu-
bernur, mulai tahun depan semua ge-
dung yang masih menggunakan kayu
sebagai penyangga atap akan diganti
dengan baja ringan'' jelasnya.
Didi Sugandhi menambahkan,
beberapa gedung sekolah yang akan
direhab dengan tiga pengerjaan yaitu
sedang, berat dan rehab total, sesuai
dengan tingkat kerusakan.
Gedung sekolah yang akan dire-
hab tahun depan sudah dipastikan
memakai baja ringan.,namun saya be-
lum dapat menyebutkan berapa unit
gedung sekolah yang akan direhab
pada tahun 2014 mendatang sebab
anggaran untuk rehab sekolah masih
dibahas di DPRD DKI Jakarta.
“Kita maunya semua gedung
sekolah yang rawan ambruk direhab
tahun depan, dan sudah kita ajukan
daftar gedung sekolah yang rawan
ambruk. Ya, kita berharap mudah-
mudahan Dewan mendukung semua
program yang diajukan, dan ini akan
menjadi prioritas kami” katanya.
Menurut Wakil Gubernur DKI Ja-
karta, Basuki Tjahaja Purnama. Selain
banjir ancaman bencana yang ser-
ing mengancam di sektor dunia pen-
didikan salah satunya juga ancaman
ambruknya bangunan sekolah yang
sudah rapuh. Sebab banyak sekali ba-
han bangunan sekolah terbuat dari
kayu yang mudah dimakan rayap.
“Ancaman yang nyata pasti banjir,
setelah itu banyak juga sekolah yang
terancam ambruk bangunannya, kar-
ena kayu yang usianya masih muda
udah dimakan rayap,” kata Ahok saat
ditemui di Balaikota.
Lebih lanjut Ahok menambah-
kan, mulai tahun 2014 mendatang
tidak ada lagi sekolah memakai ba-
han kayu, melainkan diganti dengan
baja ringan, dan kekuatan baja ringan
lebih baik dibandingkan kayu, karena
jelas lebih tahan dari rayap dan ben-
cana gempa. “Makanya kita maunya
memakai baja ringan Karena yang
paling bahaya dari bangunan sekolah
adalah atap dan plafon yang terbuat
dari kayu, saat ada bencana gempa
relatif kita bisa atasi, karena sekolah
sudah didesain tahan gempa.” pung-
kasnya. Widia

Edisi 16/Des 2013-Jan 2014 www.skornews.com
12
Sebagaimana diketahui bahwa
sumber dana project KPU/USO BP3TI
itu adalah APBN dan Penerimaan Neg-
ara Bukan Pajak dari para penyeleng-
gara telekomunikasi untuk membiayai
pelaksanaan pembangunan, pengop-
erasian dan pemeliharaan penyeleng-
garaan telekomunikasi di wilayah pe-
layanan universal, sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah No-
mor 28 Tahun 2005 dan Nomor 7 Tahun
2009 tentang jenis dan tarif kontribusi
KPU/USO atas penerimaan Negara Bu-
kan Pajak pada Depkominfo.
Pelaksanaan dan tindak lanjut serta
evaluasi hasil pengawasan tidak ber-
jalan sesuai aturan bahkan diduga para
rekanan (pekerja dan konsultan, red)
hanya membuat laporan fiktif tentang
progres pekerjaan kepada BP3TI seba-
gai syarat untuk memperoleh pemba-
yaran.
Dugaan laporan fiktif tersebut te-
lah dua kali dikonfirmasi SKOR kepada
BP3TI melalui surat konfirmasi dan per-
mohonan wawancara yang juga ditem-
buskan kepada pihak-pihak terkait na-
mun hingga berita ini dipublikasikan,
belum ada respon dari pihak BP3TI.
Pemberitaan Skor yang gencar me-
nyoroti dugaan “PENCURIAN” uang
Negara telah mendapat respon dari be-
berapa pembaca dengan memberikan
semangat dan dukungan serta men-
girimkan rilis/informasi dan meminta
Skor untuk menindaklanjuti informasi
tersebut. Salah satu informasi dari pem-
baca adalah adanya dugaan permainan
oknum-oknum pejabat lingkup BP3TI
dan Kemkominfo terkait project pen-
gadaan jasa akses telekomunikasi KPU/
USO.
Untuk membuktikan kebenaran dan
menghindari informasi sepihak demi
tetap menjaga semangat perimbangan
berita, Skor telah meminta konfirmasi/
klarifikasi dan permohonan wawancara
kepada pihak BP3TI atas adanya beber-
apa dugaan permainan dan intervensi
oknum/kelompok tertentu pada project
KPU/USO tersebut, namun pihak BP3TI
hanya pura-pura “BUTA dan TULI”.
Kuat dugaan, adanya tangan-tangan
oknum penguasa yang melakukan inter-
fensi kepada oknum/pihak BP3TI yang
masih sangat mencintai dan takut kehi-
langan jabatannya jika berani “MBALE-
LO” (tidak menurut, red). Rd Darwis
1. Perketat pengawasan pada semua kegiatan pengadaan jasa akses telekomunikasi KPU/
USO yang telah dan sementra berjalan, jika perlu gunakan metode agent
2. Evaluasi kembali dasar perhitungan pembayaran kepada rekanan dengan memonitor
kebenaran laporan progres pekerjaan yang menjadi acuan penagihan rekanan/konsul-
tant kepada BP3TI
3. Tarik kembali dana yang telah dibayarkan kepada rekanan yang terbukti memanipulasi
laporan progres pekerjaan dan meneruskannya ke ranah hukum atas dugaan laporan
palsu
4. Berlakukan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan cantumkan klausul sanksi/finalty ke-
pada rekanan/konsultant yang melakukan wanprestasi
SKOR, Jakarta
Realisasi pekerjaan Project pengadaan
jasa akses telekomunikasi Kewajiban
Pelayanan Umum/Universal Service
Obligation (KPU/USO) Balai Penyedia dan
Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi
dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal
Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen PPI),
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(KEMKOMINFO) Tahun 2010 – 2013 hanya bagus
diatas kertas (Laporan, red) namun faktanya
sebahagian besar hanya “OMONG KOSONG”
(pekerjaan tidak sesuai dengan laporan, red)
Membedah dugaan Interfensi Oknum Petinggi Partai,
Atas Proyek Pengadaan Jasa Akses Telekomunikasi KPU/USO di BP3TI

Edisi 16/Des 2013-Jan 2014 www.skornews.com
13
uluhan Miliar dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Dan Be-
lanja Negara Perubahan Tahun 2012
itu diduga telah menjadi “banca-
kan” oknum-oknum pejabat di Ke-
menterian Tenaga Kerja. Dari hasil
investigasi skor, bahwa telah terjadi
manipulasi, mulai dari pemenang lelang (Surat
Dukungan dan jaminan purna jual diduga PALSU),
harga satuan barang (penggelembungan harga
motor box modifikasi karoseri roda tiga) hingga
perusahaan yang memproduksi barang tersebut
tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang ber-
wenang serta hasil pengadaan yang diterima oleh
masyarakat beberapa diantaranya belum memili-
ki surat-surat resmi dari pihak berwenang (STNK/
BPKB).
Hal tersebut diatas telah dikonfirmasi SKOR
kepada Direktur Peluasan kesempatan kerja dan
pengembangan tenaga kerja sektor informal,
kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
melalui surat konfirmasi Nomor 019/PR/K-SKOR/
XI/2013 Tanggal, 21 November 2013. Surat terse-
but telah dijawab Direktur PPKPTSI Kemenaker-
trans via email dengan Nota Dinas No.ND 5745/
PPKPTKSI/XII/2013 tanpa tanggal surat.
Permasalahan yang disampaikan dalam surat
Skor tidak satupun yang dijawab oleh Direktur
PPKPTSI, jawaban surat hanya bersifat normatif
bahwa hasil pekerjaan mereka telah diperiksa
oleh Inspektorat Jenderal Kemenakertrans dan
Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut makin
memperkuat dugaan adanya skandal korupsi
yang dilakukan beramai-ramai dalam proyek
pengadaan barang/jasa (Motor Box modifika-
si karoseri roda tiga) dengan harga satuan Rp
46.875.000.
diharapkan, pihak penegak hukum segera
melakukan penyelidikan terhadap dugaan adan-
ya kerugian Negara hingga Miliaran Rupiah da-
lam project pengadaan Motor box modifikasi
pada Dirjen PPTK Kemenakertrans yang meng-
gunakan APBN-P Tahun 2012.
Team
SKOR, Jakarta
Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja, Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi mengucurkan
Bantuan melalui program sarana
usaha untuk pemberdayaan
masyarakat pengusaha produktif
yang menjalankan usaha
tertentu seperti desain grafis,
sablon tata boga.

engadaan Rumah susun
sewa (Rusunawa) yang
seharusnya mendapat-
kan kemudahan bagi
masyarakat yang mem-
butuhkan, ternyata masih saja men-
jadi lahan basah bagi segelintir ok-
num pejabat di lingkungan Pemprov.
DKI Jakarta yang bekerja sama den-
gan pihak lain sebagai Makelar atau
pengepul peminat Rusunawa untuk
diperdagangkan dengan keuntungan
berlipat dan dijadikan bancakan.
Seperti yang terjadi di Rusunawa
TIPAR BARU Cakung Barat, Jakarta
Timur yang terdiri dari Blok A,B,C,D
dimana pada kenyataannya tidak
disosialisasikan dengan maksimal,
Rusunawa tersebut telah selesai
dibangun pada tahun 2010 namun
baru ditempati tahun 2012.
Dari hasil penelusuran dilapangan,
ditemukan bukti bahwa banyak unit
kosong yang sengaja ditutupi gorden
yang dimodali oleh makelar untuk
kamuflase bahwa semua unit khusus-
nya di Blok A maupun Blok B telah
penuh terisi, padahal masih banyak
SKOR, Jakarta
asib 21 orang karyawan/
wati PT Delta Indo Jakarta
yang bergerak dibidang
jasa fast food di Bandara
Soetta yang berkantor di
Rawa Bokor Tangerang, Banten makin
tidak jelas, setelah 2 kali pemanggilan
oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah
SKOR, Jakarta
Keberhasilan fenomenal pemindahan lokasi pedagang kaki
lima di Tanah Abang, ataupun beberapoa sarana fisik lainnya
yang dilakukan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur
DKI Jakarta Jokowi-Ahok ternyata masih dikotori oleh ulah
segelintir oknum pejabat di Pemda DKI yang masih melan-
jutkan tradisi busuk korupsi berjamaah dengan menjadikan
makelar dan preman yang dianggap sebagai “kepala suku”
sebagai ujung tombak.
unit kosong yang telah didaftarkan
atas nama pemohon dengan memakai
data orang lain tapi dihuni oleh orang
lain dengan dalih over alih (dijual). di-
duga, Rusunawa dengan type semi
apartemen ini dipercayakan oleh ok-
num pejabat terkait kepada "LR" seba-
gai makelar pemasaran.
Sinyalemen kuat tentang keterli-
batan oknum tersebut dapat dibukti-
kan dengan memeriksa kelengkapan
administrasi para penghuni, apakah
sesuai dengan daftar penghuni pada
Dinas Perumahan DKI Jakarta atau
tidak.
Dari sumber yang layak diper-
caya, mengatakan bahwa LR bahkan
tidak canggung berucap ”Saya juga
harus membagi hasil dengan peja-
bat di Pemda“ katanya, saat sedang
melakukan transaksi jual beli unit,
LR ternyata dapat dikatergorikan se-
bagai konglongmerat dengan rumah
mewahnya yang bernilai Milyaran
di bilangan Jakarta Timur tidak jauh
dari lokasi rusunawa dan berprofesi
sebagai Direktur pada sebuah EMKL
di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.
Bahkan LR sendiri berani menya-
takan bahwa untuk memperoleh unit
dirusunawa TIPAR BARU haruslah
melalui dirinya karena sudah menda-
pat mandat dari oknum pejabat Pem-
prov. DKI Jakarta, harga yang dipatok
pun bervariatif, mulai dari Rp 35 Juta
untuk unit dilantai I yang belum di-
huni tapi dinyatakan berpenghuni
sampai Rp 70 Juta untuk satu unit
yang sudah direnovasi dan bervariasi
antara 20 juta – 25 juta untuk lantai
2,3.4,5 tergantung apakah unit telah
direnovasi atau dilengkapi dengan
AC dan lain-lain. Sementara keadaan
Rusunawa TIPAR BARU sebagian su-
dah banyak yang rusak karena tidak
berpenghuni, seperti terlihat di Blok
C dan Blok D.
Menyimak kejadian di Rusunawa
Tipar Baru ini, bukan tidak mungkin
kalau rencana pembangunan peruma-
han sebanyak 6566 unit seperti yang
dicanangkan Kementerian Perumah-
an Rakyat yang saat ini dipimpin oleh
Djan Farid yang diperuntukkan bagi
rakyat dengan harga yang terjangkau
dalam menopang salah satu program
pemerintah maupun Pemprov. DKI Ja-
karta dalam mengentas kemiskinan,
justru menjadi lahan subur bagi para
“tikus-tikus” Rusunawa.
Sudah seharusnya Jokowi dan
Ahok bertindak cepat dalam mem-
berantas praktek makelar atau per-
caloan seperti yang dilakukan LR dan
jaringannya karena tidak mungkin LR
bekerja sendiri tanpa sepengetahuan
oknum terkait.
N.Tanjung/Maruli
Kota Tangerang, tanggal 22 Agustus
2013 yang ditandatangani Kepala Di-
nas Tenaga Kerja, Drs. Abduh Surahman
M.Si, setelah Surat Panggilan Pertama
untuk Mediasi pada Tanggal 1 Agustus
2013, Tidak digubris oleh Pihak PT Delta
Indo Jakarta.
Menurut Data yang diperoleh dila-
pangan, pemecatan ke 21
orang karyawan/wati pada
tanggal 10 Juni 2013 adalah
akibat ditemukannya ke-
janggalan dalam laporan ki-
nerja dilapangan oleh pihak
perusahaan dan dipecat
dengan cara nyeleneh, yaitu
lewat HP salah seorang HRD
yang diperdengarkan lewat
speakernya diruang kantor
perusahaan, dimana kemu-
dian terhitung sejak tanggal
11 Juni 2013 Para karyawan/
wati yang dipecat dinyata-
kan dilarang masuk ke area
kerja mereka, karena diang-
gap bukan lagi karyawan
dari PT Delta Indo Jakarta.
Merasa haknya dirampas
tanpa penjelasan, bahkan
tanpa peringatan kalau ternyata mereka
melakukan pelanggaran, akhirnya para
karyawan/wati melakukan gugatan ter-
hadap PT Delta Indo tentang Pesangon
mereka sesuai Masa Kerja mereka yang
dikuasakan kepada Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) EKANUSA yang dip-
impin oleh Drs. John Musa Tobing M.Sc.
sesuai Surat Kuasa tertanggal 11 Juni
2013 yang ditandatangani oleh ke 21
orang karyawan/wati itu. Ketika dikon-
firmasi mengenai hal ini, Ketua LSM
EKANUSA, Drs.John Musa Tobing M,Sc
menyatakan “Kami akan menyelesaikan
kasus ini secara musyawarah dengan
pihak perusahaan, Dan kami juga akan
mempertanyakan tentang hak atau gaji
para karyawan/wati yang tidak ses-
uai dengan Surat Keputusan Gubernur
Banten Nomor 561/Kep.904-Huk/2012
Tentang Penetapan Upah Minimum Ka-
bupaten/Kota seProvinsi Banten Tahun
2013 yaitu besarnya gaji yang harus di-
terima adalah Rp 2.203.000/bulan dan
efektif berlaku sejak 1 Januari 2013,
Kami sangat berharap pihak perusa-
haan mau bersikap kooperatif, Namun
kami juga siap membawa kasus ini ker-
anah hukum, kalau ternyata pihak pe-
rusahaan sengaja melakukan sikap aro-
gan mereka“. UJar John Musa Tobing.
Prislianti salah seorang karyawati
yang dipecat menyatakan, “Kami heran
dengan tindakan pihak manajemen,
karena tidak dirinci secara detail kes-
alahan kami, pemecatan tidak sesuai
prosedur yang berlaku, tidak ada perin-
gatan atau teguran bahkan kami mera-
sa telah dilecehkan dan dicemarkan
nama baik kami dimuka umum oleh
pihak perusahaan dengan pemasan-
gan nama karyawan yang dipecat dan
dilarang masuk ketempat kerja kami,
bahkan Security bandara juga mengu-
sir kami ketika akan masuk ketempat
kerja“. Ujarnya
Karyawan/wati yang dipecat sangat
mengharapkan perhatian dari pihak
Disnakertrans Pemkot Tangerang untuk
bersikap tegas atas PHK sepihak yang
dilakukan oleh PT. Delta Indo Jakarta,
perusahaan itu juga diindikasi melaku-
kan tindakan manipulasi laporan dalam
hal yang berkaitan dengan pajak peru-
sahaan, karena tidak memasang Papan
Nama Perusahaan di kantornya.
N.Tanjung/Maruli

SKOR,Jakarta
alimat bijak itu agaknya
pantas untuk menjadi
ingatan bagi pasangan
Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta
dalam mempertimbangkan lalu memu-
tuskan siapa sosok yang layak “meng-
huni kursi panas ” Sekretaris Daerah
(Sekda) Provinsi DKI Jakarta atau DKI
Jakarta 3 yang saat ini dijabat oleh Plt
Wiriyatmoko, yang juga merupakan
Asisten Pembangunan DKI Jakarta, kar-
ena bukan tidak mungkin membuat
celah persaingan tidak sehat diantara
para pejabat dilingkungan pemprov
DKI Jakarta, serta membuat banyak
pihak berasumsi negatif terhadap
kepemimpinan pasangan Joko widodo
(Jokowi) – Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) dalam memimpin Provinsi DKI
Jakarta yang juga merupakan Ibukota
Negara Indonesia.
Dari beberapa nama yang dicalonk-
an sebagai kandidat DKI Jakarta 3,
agaknya nama Arie Budhiman yang
saat ini menjabat sebagai Kepala Di-
nas Pariwisata dan Kebudayaan DKI
Jakarta patut menjadi pertimbangan
untuk menduduki kursi panas Sekda
DKI Jakarta, tanpa meremehkan para
kandidat lainnya yang tentu saja punya
kelebihan masing - masing, meskipun
keputusan terakhir berada ditangan
Jokowi sebagai orang nomor satu DKI
Jakarta.
Pro Kontra mengenai dukungan
terhadap Arie Budhiman seperti yang
dilontarkan Ahok, mendapat reaksi
cukup pedas dari Ketua Fraksi Partai
Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Ja-
karta Hidayat Yasin, “ Walau sekedar
pernyataan yang bernada canda, bisa
saja menimbulkan kesan yang kurang
baik,. Dan bisa menimbulkan konflik in-
ternal serta disharmonisasi antara peja-
bat pemprov DKI Jakarta “. Ujar Hidayat
Yasin. Pernyataan anak buah Hatta Ra-
jasa ini berkaitan dengan pernyataan
Ahok yang sering kali kontroversial,
seperti ketika Ahok menyatakan Arie
Budhiman layak menduduki kursi DKI
Jakarta 3, tentu saja setelah memper-
timbangkan berbagai hal, sementara
untuk Saefulloh yang saat ini menjabat
sebagai Walikota Jakarta Pusat diang-
gap Ahok masih terlalu muda untuk
menjadi pengganti Fadjar Panjaitan
yang mengundurkan diri dan saat ini
maju sebagai Kandidat Calon Legislatif
DPR – RI dari Partai Demokrasi Indone-
sia Perjuangan (PDIP).
Berkomentar seputar pernyataan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basauki
Tjahaja Purnama atau Ahok tentang
kemungkinan “Kenaikan Pangkatnya”
sebagai Sekretaris Dearah (Sekda)
provinsi DKI Jakarta, Arie Budhiman
dengan santai menjawab, "Beliau han-
ya bercanda", ujar Arie Budhiman yang
juga menegaskan, dirinya tak memiliki
ambisi tertentu untuk mengincar jaba-
tan sebagai orang nomortiga di Jakarta
tersebut, disamping mengingat masa-
baktinya sebagai PNS yang tersisa dua
tahun lagi. Sementara beberapa orang
pejabat dilingkungan Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan DKI Jakarta yang se-
lama ini bekerja sama dengan Arie Bu-
dhiman, yang diminta komentar sepu-
tar perjalanan karir komandannya ini,
menyatakan dukungan sepenuhnya, “
Persaingannya berat, menurut saya se-
muanya tinggal tergantung pada kepu-
tusan yang kuasa, dan kedewasaan
sikap dari para kandidat yang nantinya
tidak terpilih, karena tujuannya tetap
sama, yaitu bersama dengan Pak Jokowi
dan Pak Ahok membangun Jakarta yang
lebih baik.” Ujar pejabat yang minta na-
manya tidak disebutkan.
Arie Budhiman yang juga mantan
Kabiro Humas dan Protokol Pemprov
DKI Jakarta kelahiran 6 Juli 1959 dan
Ayah dari dua orang putra ini dike-
nal cukup mempunyai integritas dan
wawasan yang cukup luas mengenai
wilayah Provinsi DKI Jakarta dan cukup
dikenal dikalangan masyarakat Betawi
karena komitmennya melestarikan dan
menggali kebudayaan tradisional Be-
tawi ini, ternyata lebih memilih untuk
menyelesaikan masa kerjanya secara
tepat dan lebih baik sebagai Kepala
Dinas Pariwsata dan Kebudayaan Prov.
DKI Jakarta, khususnya dalam mem-
pertahankan prestasi kontribusi bagi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sec-
tor Pariwisata dan Kebudayaan di DKI
Jakarta.
Namun secara implisit Arie Budhi-
man menyatakan, “ Sebagai PNS yang
juga Abdi Negara dan Abdi Masyarakat,
kita harus siap ditugaskan dimana saja
dengan waktu yang tersisa “. Tutur
Arie Budhiman yang juga satu Alma-
mater dengan Ahok di Universitas Tri-
sakti Jakarta yang dalam sebuah acara,
sambil bergurau sempat juga melon-
tarkan pernyataan kontroversialnya
ketika berkata, “ Siapa Tahu bisa KKN,
kan kita satu Almamater ”. Ujar Ahok,
yang rupanya menjadi pendukung so-
sok Arie Budhiman untuk mengisi kursi
panas dan strategis sebagai sekretaris
daerah (Sekda), meskipun hasil proses
uji kompetensi calon sekda DKI belum
diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo.
Arie Budhiman merupakan salah
satu nama dari sejumlah nama yang
dikantongi Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) untuk menduduki ja-
batan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Se-
suai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal
122 mengatur Gubernur Provinsi men-
calonkan tiga nama untuk Sekda dan
diusulkan melalui Kementerian Dalam
Negeri. UU tersebut memiliki petunjuk
teknis, yaitu Permendagri Nomor 5 Ta-
hun 2005 tentang Pedoman Penilaian
Calon Sekda Provinsi dan Kabupaten/
Kota serta Pejabat Struktural Eselon II.
Setelah Mendagri menerima tiga nama
dari Gubernur DKI, maka Mendagri
akan berkirim surat ke Presiden. Berkas
nama-nama calon sekda itu juga akan
diteruskan kepada Jaksa Agung, Ka-
polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan
MenkoPol hukam, Lalu para penegak
hokum itu akan melihat rekam jejak
hokum dan kelaikan calon sekda. Ke-
mudian, hasilnya disampaikan kepada
penentu akhir, yakni Wakil Presiden RI
Boediono. Untuk menduduki posisi Sek-
da, seorang pegawai negeri sipil (PNS)
harus memiliki golongan IV C atau IV
D, Sebelum diangkat, ia juga telah men-
jabat di eselon II. Saat ini jumlah PNS
yang memiliki pangkat golongan IV D
di DKI Jakarta berjumlah 10 orang. Da-
lam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
44 Tahun 2011 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, perpanjangan
masa kerja eselon I dapat dilakukan se-
lama dua tahun.
Dari Sembilan nama pejabat DKI Ja-
karta yang mengikuti Seleksi awal un-
tuk menjadi calon sekda yaitu Asisten
Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Wiriyatmoko, Asisten Pemerintahan
Sylviana Murni, Asisten Perekonomi-
an Hasan Basri, Inspektur DKI Franky
Mangatas, Kepala BPMP DKI Catur Las-
wanto, Kepala BPLHD DKI Mochammad
Tauchid Tjakraamidjaja, Kepala Dinas
Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, Wali
Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono,
dan Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah,
kemudian dihasilkan tiga kan didat-
ter kuat dan potensial menjadi Sekda.
Yaitu Bambang Sugiyono, Saefullah,
dan Franky Mangatas Panjaitan.
Namun sesuai keinginan Jokowi ke-
mudian dilakukan seleksi tahap ke II
untuk melihat adanya pejabat eselon II
lain yang dapat mengalahkan nilai ke-
tiga calon tersebut. Pada seleksi kedua
muncul enam nama calon sekda, yaitu
Asisten Sekda DKI Bidang Kesejahter-
aan Masyarakat DKI Mara Oloan Sire-
gar, Kepala Dinas Pariwisata dan Ke-
budayaan DKI Arie Budhiman, Kepala
Dinas Energi dan Perindustrian DKI
Andi Baso Mappapoleonro, Sekretaris
Dewan DPRD DKI Mangara Pardede,
Kepala Dinas Kependudukan Catatan
Sipil DKI Purba Hutapea, dan Kepala
Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono.
Sesuai dengan komitmen pemerintah-
an Jakarta Baru, Jokowi-Basuki meng-
inginkan Sekda diduduki oleh pejabat
DKI yang usianya di bawah usia pensi-
un, yaitu 56 tahun. Rencananya, Jokowi
akan mengevaluasi dan menyaring
calon sekda ini pada akhir Desember
atau awal Januari 2014 untuk. Segera
diproses oleh Mendagri.
Yose Papendang
Sekuat dan sepandai apapun, Seorang
pemimpin yang bijak sekalipun, pasti tak akan
sanggup bekerja lama tanpa didampingi pihak
yang mau dan mampu bekerjasama untuk
mencari solusi dalam menghadapi berbagai
kendala "
Arie Budhiman
yang juga mantan
Kabiro Humas dan
Protokol Pemprov
DKI Jakarta kelahi-
ran 6 Juli 1959 dan
Ayah dari dua orang
putra ini dikenal
cukup mempunyai
integritas dan
wawasan yang cu-
kup luas mengenai
wilayah Provinsi DKI
Jakarta dan cukup
dikenal dikalangan
masyarakat Betawi
karena komitmen-
nya melestarikan
dan menggali kebu-
dayaan tradisional
Betawi ini,...

SKOR,Jakarta
orps Hiu Kencana, TNI
Angkatan Laut (AL),
danbangsainimenda-
pat kabar gembira. Ini
terkait dengan kepas-
tian pemerintah memborong kapal
selam kelas Kilo dari Rusia.
Menteri Pertahanan Purnomo Yus-
giantoro akhirnya mengumumkan
rencana pembelian kapal selam dari
Rusia, untuk memperkuat armada
TNI AL. Rencana ini ditindaklanjuti
dengan mengirim Tim TNI AL ke Rusia
pada pertengahan Januari 2014, untuk
melihat tawaran apakah mengam-
bil kapal selam bekas/refurbish atau
yang baru.Dubes Rusia untuk Indo-
nesia menemani perwakilan Rosobo-
ronExport bertemu Menhan Purnomo
Yusgiantoro di jakarta 6/12/2013 yang
lalu. Pernyataan ini disampaikan Men-
teri Pertahanan usai bertemu dengan
Perwakilan RosoboronExport yang
ditemani Duta Besar Rusia untuk In-
donesia, Mikhail Yurievich Galuzin di
Kantor Kemenhan pekan lalu.
Saat ini banyak negara yang su-
dah menerapkan blue water navy,
yaitu kekuatan maritim yang mampu
beroperasi di perairan dalam lautan
terbuka. Bukan hanya negara besar
seperti Amerika Serikat dan China
yang sudah menerapkan blue water
navy, sejumlah negara Asia seperti
India bahkan Singapura sudah mulai
menerapkan blue water navy ini.
Rencananya, kapal selam dari Ru-
sia tersebut digunakan untuk men-
jaga pertahanan batas laut selatan
Indonesia. Purnomo beralasan, In-
donesia membeli dari Rusia karena
memiliki teknologinya dan sistem
persenjataan rudal yang canggih.
Hanya berapa jumlah yang akan di-
beli, pemerintah menunggu tim TNI
AL yang akan dikirim ke Rusia bulan
depan. Tentu saja juga disesuaikan
dengan anggaran.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan
Laut (KSAL) Laksamana (Purn) TNI
ika melihat konteks perang
modern, justru mengandal-
kan segala aspek yang ber-
bau teknologi, mulai dari pengintaian
lewat radar, saluran komunikasi juga
pemanfaatan teknologi-teknologi un-
tuk mendukung operasi militer di
lapangan, yang sifatnya non senjata
tetapi memberikan kontribusi signifi-
kan. Disinilah keahlian LEN dibutuh-
kan.
Selain masih kuatnya paradigma
konvensional tentang perang, hal lain
yang memperparah adalah adanya
pemikiran cupet di kalangan petinggi
negeri ini. Banyak yang masih berang-
gapan bahwa produk dalam negeri
selalu terkendala masalah kualitas,
harga dan lain sebagainya.
Padahal pengalaman di luar neg-
eri, seperti Siemen, justru menyokong
teknologi komunikasi militer Jerman.
Hal itu terjadi karena pemerintah-
nya memberikan dukungan, untuk
melakukan berbagai riset, sehingga
kualitasnya terus mengalami kema-
juan serta ada kepastian bahwa
produk dalam negeri akan dibeli pe-
merintah.
Seperti kebanyakan pelaku indus-
tri pertahanan dalam negeri, nasib
serupa juga menimpa LEN. BUMN
Strategis asal Bandung ini mengalih-
kan sektor produksi ke arah produk
sipil bukanlah hal yang aneh. Karena
untuk terus hidup, LEN harus mencari
penghasilan untuk menutup biaya
riset dan produksinya.
Di tahun 2009, BUMN Strategis ini
yang sudah membuat lima peralatan
militer ini mendapatkan kontrak se-
nilai Rp 700 miliar dalam program
pengerjaan perangkat lokal untuk
WiMax. Sehingga LEN berani menar-
getkan mendapatkan pendapatan
sebesar 800 miliar hingga 900 miliar
Slamet Soebijanto merespons positif
pengumuman kerja sama antara pe-
merintah Indonesia dan Rusia untuk
pengadaan sejumlah kapal selam.
Dia menilai langkah tersebut seba-
gai pembangunan awal yang baik
untuk masa depan ketahanan militer
nasional. Slamet pun berharap pen-
gadaan alutsista yang lebih canggih
bisa lebih dioptimalkan. Dia menu-
turkan, Indonesia membutuhkan
kekuatan militer lautyangkuat untuk-
menjagakawasanmaritim. Karenaitu,
dibutuhkan alutsista yang lengkap,
khususnya kepemilikan kapal selam.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL)
Laksamana TNI Marsetio menyebut-
kan, Indonesia setidaknya membu-
tuhkan 12 kapal selam untuk men-
jaga kedaulatan laut. Keberadaan
kapal selam sangat dibutuhkan untuk
menjaga kedaulatan Indonesia yang
lebih dari dua pertiga meliputi lau-
tan. Kapal selam teknologi Rusia akan
berkombinasi dengan teknologi Jer-
man itu dalam pertahanan negara.
Sementara Direktur National
Maritime Institute (Namarin) Jakarta
Siswanto Rusdi menyebutkan saat ini
doktrin pertahanan Indonesia masih
terlihat menganut Hankamrata (Per-
tahanan Keamanan Rakyat Semesta).
Doktrin pertahanan yang juga me-
libatkan sipil ini merupakan cara
menghadapi musuh ketika berada da-
lam teritorial Indonesia. Padahal su-
dah seharusnya Indonesia melakukan
pertahanan yang berorientasi ke luar.
Armada laut Indonesia harus melaku-
kan operasi di laut internasional un-
tuk mencegah masuknya musuh.
“Berapa jumlah armada yang dita-
mbah akan kurang optimal karena
hanya bermain di laut dalam negeri.
Padahal di dalam laut kita sendiri su-
dah jenuh dengan berbagai kapal dari
sejumlah instansi seperti Kepolisian
Air, Kementerian Kelautan, Kemen-
terian Perhubungan dan Bea Cukai,”
terang Siswanto. Byoe
rupiah, dengan laba sekitar 80 miliar
rupiah.
LEN juga pernah diminta SBY un-
tuk mengembangkan kapasitas solar
energy yang dimiliki perusahaan yang
telah berumur 45 tahun pada 2010.
Walau sibuk dengan kontrak yang
diperoleh dari kalangan sipil, LEN
tetap tidak lupa perannya sebagai
BUMN Strategis penghasil perala-
tan militer. Ditahun 2009 juga, LEN
mendapatkan penghargaan Anugerah
Rintisan Teknologi Industri 2009, atas
teknologi Manpack Alkom FISCOR-
100.
Ditahun yang sama, LEN juga mu-
lai melakukan pemasangan Sensor
Weapon and Control (SEWACO) atau
Combat Management
System (CMS), di ka-
pal Patroli Cepat mi-
lik TNI AL.
Program ini ada-
lah tindak lanjut dari
kerjasama Kemristek
dengan PT. LEN In-
dustri (Persero) se-
menjak 1998, yang
dibuktikan dengan
pemasangan sepuluh
unit Multi Function Display (MFD)
untuk sonar di sepuluh kapal kelas
Parchim.
Jika melihat potensi yang ada, se-
harusnya LEN bisa menjadi pionir da-
lam hal membuat peralatan elektron-
ik untuk militer. Harus ada itikad baik
dan didukung oleh political will yang
benar dari pemerintah. Maka den-
gan optimisme dan niat baik untuk
mengembangkan industri pertahan-
an, maka kemandirian bisa tercapai.
Saatnya pemerintah mengakselerasi
pengembangan industri strategis,
khususnya pertahanan, untuk meng-
isi kevakuman peremajaan alutsista
nasional.
Byou
SKOR, Jakarta
Kurang terdengarnya nama LEN di kancah industri pertahanan
dalam negeri, tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada BUMNIS
ini seluruhnya. Karena perubahan paradigma mengenai peperan-
gan di benak orang Indonesia belum beranjak sepenuhnya dari
konsep perang konvensional.

ro kontra soal jilbab yang muncul di-
tubuhinstitusipengayommasyarakat
ini pasti dapat diselesakan oleh para
petinggi Polri, dan tidak malah dipe-
runcing yang akhirnya memicu dis-
harmonisasi internal, terkait masalah penyesuaian
model jilbab yang dianggap cocok dengan kultur
kebudayaan Indonesia Raya, Rencana Anggaran
Jilbab, serta Polwan pengguna jilbab itu sendiri,
ditambah anggaran pengamanan Pemilu yang
masih menunggu kepastian.
SementaraKapoldaLampungdalampernyataan-
nya menegaskan mengenai status Brigadir RS, “
Saat saya datang, Brigadir RS sudah menjadi ses-
pri.” Tegas Kapolda Lampung Brigjen Pol.Heru
Winarko, dan ketika kasus ini ramai dibicarakan
Brigadir RS sedang menjadi sekretaris pribadi istri
Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko,yang
menggantikan Brigjen Pol Jodie Rooseto,
Penyebar petaka foto bugil Brigadir RS yang
ternyata adalah mantan kekasih RS bernama Bayu
Pradana yang ternyata bukan Alumni Akpol ang-
katan 2007 sudah ditahan pihak kepolisian dan
ternyata bukan Alumni Akpol lulusan Tahun 2007.
"Bayu Pradana bukan lulusan Akpol tahun 2007
!, yang benar dia adalah anak dari Iptu BS yang
bertugas diPosek Tanjungan Lampung Selatan,
Bayu Pradana mengaku – ngaku sebagai lulusan
Akpol untuk mengelabui Brigadir RS ”. Tegas AKBP
Sulistiyaningsih, sementara dari informasi bere-
dar, Iptu BS orang tua Bayu Pradana yang menga-
SKOR,Bandar Lampung
Aksi Artis Porno berbugil
ria dan ditiru oleh anggota
Polwan Polda Lampung
berinisial Brigadir
RS yang akhirnya
memerahkan telinga
Kapolri yang baru
Komjen Pol Sutarman,
yang akhirnya
mengeluarkan
himbauan bagi para
anggota kepolisian
Republik Indonesia
khususnya para
anggota Polwan untuk
tidak menyimpan foto
pribadi yang mengumbar
tubuhnya, meskipun
untuk kepentingan
pribadi apalagi
dihandphone.
lami syok, akibat mendengar tingkah laku anaknya
Bayu Pradana dikabarkan telah meninggal dunia,.
Sementara dari Mabes Polri, Kepala Divisi (Kadiv)
Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie men-
gatakan, polisi yang diduga berfoto tanpa busana
dan menyebarkan fotonya melalui jejaring sosial
tersebut telah diperiksa, dan pihak kepolisian se-
tempat tengah melakukan pemeriksaan untuk
mengetahui keaslian foto-foto tanpa busana yang
diunggah ke jejaring itu. Sebelumnya telah dilaku-
kan rotasi Tujuh Kepala Kepolisian Daerah (Ka-
polda) sebelum terjadinya serah terima jabatan Ka-
pori, dari Kapolri lama Jenderal Pol. Timur Pradopo
kepada penggantinya Komjen Pol Sutarman yang
sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Mabes
Polri. Para Kapolda yang baru ini diharapkan dapat
menopang kinerja Kapolri yang baru dalam mem-
berikan rasa aman dan nyaman bagi masayarakat,
Rotasi Perwira Tinggi dan Menengah itu merupakan
keputusan Kepala Kepolisian Jenderal Timur Prado-
po. Rotasi dan mutasi jabatan tertera dalam Surat
Telegram Kapolri Nomor Kep/623/IX/2013 tanggal
9 September 2013.Berikut ini nama – nama Tujuh
Kapolda yang dirotasi:
1. Kapolda Bali Irjen Arief Wahyunadi dirotasi men-
jadi Asisten Operasi Polri. Arief mengisi jabatan
yang ditinggal Komisaris Jenderal Badrodin Haiti,
yang baru saja diangkat menjadi Kepala Badan Pe-
meliharaan Keamanan Mabes.
2. Kapolda Gorontalo Brigadir Jenderal Budi Waseso.
Budi naik pangkat jadi jenderal bintang dua dan
menjabat Widyaiswara Utama Sespim Polri. Jaba-
tan Kapolda Gorontalo diisi oleh Brigadir Jenderal
Andjaja yang sebelumnya menjabat Kepala Biro
Rbp Srena Polri.
3. Kapolda Banten Brigadir Jenderal Eddy Sumantri
diangkat menjadi Staf Ahli bidang Sosial Budaya
Kapolri. Kapolda Banten diisi oleh Brigadir Jender-
al Muhammad Zulkarnain yang sebelumnya aktif
di Lembaga Pendidikan Polisi.
4. Kapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Dwi
Apriyanto diangkat menjadi Kepala Sekolah Pem-
bentukan Calon Perwira Lemdikpol.
5. Kapolda Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Tau-
fik Anshorie diangkat menjadi Kepala Sekolah Per-
wira Menengah Lemdikpol.
6. Kapolda Maluku Utara Brigjen Machfud Arifin dip-
indah jadi Kapolda Kalimantan Selatan menggan-
tikan Brigjen Taufik Anshorie.
7. Kapolda Bengkulu Brigadir Jenderal Albertus Julius
Benny Mokalu dipindah menjadi Kapolda Bali,
menggantikan Irjen Arief Wahyunandi. Benny
juga naik pangkat dari jenderal bintang satu
jadi bintang dua. Yose Papendang

SKOR,Kota Padang
arapan Gubernur Sumatera Barat
Iwan Prayitno tentang ke-
beradaansebuahbandarasekelas
bandara perintis untuk memu-
dahkan para wisatawan berkun-
jung keKepulauan Mentawai,
tinggal menunggu keputusan
dari pihak Kementerian Keuangan RI untuk Alokasi
anggarannya, Sementara itu LANCES RIGHT dan
MARACONIES di hamparan Pulau Mentawai ternya-
ta masuk dalam 10 titik ombak terbaik dunia yang
banyak diminati dan diburu oleh para penggemar
olah raga berselancar, disamping juga tersedianya
sekitar 50 unit kapal pesiar kecil yang kebanyakan
bersandar diPelabuhan Bungus untuk memenuhi
kebutuhan para wisatawan penggemar olah raga
berselancar.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Kemenparekraf) bersama Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
terus berupaya mempromosikan salah satu sumber
kekayaan alam sebagai tempat kunjungan wisata
dan kebudayaan ditanah air ini.
Penyelenggaraan Mentawai International Pro
Surf Competition 2013 beberapa waktu lalu di Pu-
lau Mentawai. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Men-
tawai, Desti Seminora menyatakan lebih dari 95
persen wisatawan mancanegara yang berkunjung
datang ke Mentawai, sebagian besarnya adalah
peselancar kelas dunia, ”Para peselancar biasanya
menginap antara 10 sampai 15 hari, dan sebagian
besar akan melakukan kunjungan berulang, dua
sampai tiga kali, terutama bila tiba musim ombak
besar, dimana mereka dapat melakukan kegiatan
surfing .“ Ujar Desty yang melanjutkan bahwa ke-
banyakan wisman berasal dari Australia, Amerika,
Brasil, Selandia Baru, Jepang, dan Prancis. Dengan
catatan sebanyak sebanyak 84 persen adalah pese-
lancar, 11 persen menyenangi kegiatan petualan-
gan, dan 5 persen adalah periset dari Eropa, Angka
kunjungan wisatawan mancanegara ke Mentawai
menunjukan kenaikan yang cukup signifikan yaitu
pada tahun 2012 tercatat mencapai 4.560 orang
per tahun.
Sebelumnya, kunjungan pada 2011 sebanyak
4.010 orang dan pada 2010, sebanyak 3.847 orang.
Sementara itu, angka kunjungan wisatawan do-
mestik pada 2010 sebanyak 268 orang, pada 2011
ada 120 orang, dan pada 2012 ada 230 orang.
Kepala DInas Pariwisata dan Kebudayaan Men-
tawai ini juga menjelaskan, Kepulauan Mentawai
memiliki 2 titik selancar terbaik dari 10 titik se-
lancar terbaik di dunia serta juga ada 71 titik loka-
si selancar dengan 49 titik yang masuk kategori
eksklusif yang dirahasiakan oleh para peselancar,
karena menjadi tidak eksklusif lagi kalau terlalu
ramai dikunjungi peselancar. Potensi pariwisata
Mentawai cukup lengkap, meliputi alam pegunun-
gan, ratusan flora dan fauna endemik (berdasarkan
hasil survei WWF-World Wildlife Fund), air terjun,
danau, sungai, dan laut. Laut Mentawai menyim-
pan kekayaan pariwisata. Kekayaan itu dimulai
dari 70 lebih spot selancar, 33 areal menyelam, dan
38 lokasi pemancingan terfavorit.
Data dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan
olahraga kabupaten Kepulauan Mentawai men-
catat terjadinya peningkatan pemasukan bagi kas
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisa-
ta dan Kebudayaan dimana pada tahun 2011 para
wisatawan berbelanja beraneka ragam mencapai
kisaran Rp. 50 Miliar lebih dan pada tahun 2012
mencapai kisaran Rp 57 miliar.“Wisatawan yang
datang, kebanyakan dari kalangan kelas menengah
keatas, karena untuk sekali kunjungan, selama 10
hari, biaya transpotasi untuk kapal umum menca-
pai Rp 10 juta,” Jelas Desti, yang menambahkan
sementara ini akses transportasi menuju keMen-
tawai hanya bisa dilalui oleh satu kapal yaitu kapal
ferry Ambu-Ambu yang melayani wisatawan dari
Padang ke Mentawai dan berkapasitas sekitar 500
orang penumpang dalam sekali perjalanan. Noeh

enurut aturan yang
berlaku, para napi
tidak diperbolehkan
membawa alat-alat
komunikasi seperti HP, Gadget, Lap-
top dan alat komunikasi lainnya
kedalam kamar Lapas. Namun ke-
nyataannya banyak ditemukan di
dalam kamar para napi terdapat alat
komunikasi yang sering diperguna-
kan untuk berkomunikasi dengan
keluarganya, bahkan alat komunika-
si itu sendiri sering menjadi alat
utama untuk mempermudah jalan-
ya bisnis narkoba yang ada di luar
lapas. Siapa lagi kalau bukan para
oknum lapas yang meloloskan alat-
alat komunikasi tersebut? Dengan
di tukarkannya selembaran rupiah
dari kantong napi atau keluarganya,
asalkan alat kemonukasi itu dapat
digunakan oleh napi, mereka tak
akan segan-segan mengkrocek kan-
tongnya demi meloloskan alat ko-
munikasi itu dari para oknum-ok-
num lapas tersebut.
Oleh sebab itu Demi menjaga
keamanan dan mencegah masuknya
jaringan narkotika kedalam lapas,
Lembaga Pemasyarakatan (LP) Ru-
tan Salemba bersama Ditjen Pe-
masyarakatan Kementeriaan Hu-
kum dan Ham RI mengadakan razia
akbar di dalam rutan dan menyita
berbagai alat media komunikasi
seperti Handphone, Gadget, dan
Laptop untuk dimusnahkan dengan
cara merendam kedalam bak air, di
depan halaman Lapas Klas IIA Sa-
lemba Jakarta, Senin (18/11).
Belum beberapa lama ini, ada
salah satu oknum Lapas yang ter-
tangkap saat mencoba menyelun-
dupkan bahan narkoba kedalam
Lapas, sebut saja “RW”. Untung saja
hal itu dapat segera dicegah oleh
rekan-rekannya saat ingin mem-
berikan bahan narkoba ke salah
satu napi dalam lapas, dan seka-
rang “RW” sedang tahap proses oleh
atasannya.
Dikatakan oleh Rusdianto Ka-
kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
saat memimpin Apel Siaga UPT Pe-
masyarakatan Jajaran Kantor Kemen-
terian Hukum dan Ham DKI Jakarta,
Senin (18/11) dihalaman Lapas Klas II
Salemba Jakarta. “Razia ini merupa-
kan komitmen, penyatuan tekad dan
peningkatan semangat serta integri-
tas para petugasnya,” Ujarnya.
Lebih lanjut Rusdianto menam-
bahkan program pensterillan alat
komunikasi seperti Handphone,
gadget, dan laptop, guna mencegah
masuknya jaringan narkoba kedalam
lapas, sehingga Lapas atau Rutan
steril dari narkoba dan pungli yang
sering dilakukan oleh para oknum-ok-
num lapas. Hal ini dicanangkan oleh
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
(Ditjen Lapas),”tambahnya.
Menurut Kepala Divisi Pe-
masyarakatan (Kadivpas) DKI Ja-
karta, Imam Suyudi mengatakan
SKOR, Jakarta
Dalam aktifitas sehari-hari, hampir setiap orang
menggunakan media teknologi sebagai alat pe-
nyambung komunikasi secara modern. Sehingga
media komunikasi sudah menjadi komsumsi pada
era zaman globalisasi saat ini. Namun cenderung-
nya media komunikasi sering sekali dijadikan suatu
alat utama untuk mempermudah jalannya para
pelaku kejahatan tersebut.
“komitmen program memerangi
narkoba mendapatkan dukungan
luas dari masyarakat, dan seluruh
Rutan serta Lapas harus benar-be-
nar bersih,”katanya.
Pada saat yang sama Akbar se-
bagai Kasubdit Komunikasi Ditjen
Pemasyarakatan mengatakan, tidak
hanya peralatan elektronik saja
yang di amankan dan dimusnahkan.
"selain sejumlah barang elektronik
dan alat komunikasi, petugas juga
mengamankan ribuan butir obat
penenang,” terangnya.
Dalam kegiatan Apel Siaga, juga
diadakan pemusnahan barang-ba-
rang terlarang, sekaligus peresmian
perpustakaan “Sumber Ilmu” dan
Sanggar Pramuka Gudep 07- 325/326
yang anggotanya warga binaan
Lapas Salemba Jakarta Pusat. Widia
Skor,Kolaka
Dalam rangka pelaksan-
aan penggunaan Kartu
Perlindungan Sosial (KPS)
untuk Program Raskim dan Program
Perlindungan Sosial lainnya (BLSM
dan BSM) sebagai bagian dari Pro-
gram Kompensasi Kebijakan Pengu-
rangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM) 2013 guna mensejahtera-
kan rakyat Indonesia masih jauh
dari harapan, sebab Pemutakhiran
Data RTS-PM Program Raskim dan
Penerima KPS (Kartu Perlindungan
Sosial) melalui Musyawarah Desa/
Kelurahan (Musdes/Muskel) atau
Musyawarah Kecamatan (Muscam),
masih ada beberapa kendala terh-
adap Desa/Kelurahan yang belum
menindaklanjuti surat Kementrian
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
RakyatNo.B-/20/KMK/DEP.II/VI/2013.
Salah satunya desa Ambapa Keca-
matan Tinondo Kabupaten Kolaka
Sulawesi Tenggara yang belum
melakukan pemuktahiran data yang
dimaksud tersebut.
Sementara itu di Kabupaten
Kolaka Sulawesi Tenggara, Junaedi
SKOR,Maluku/Maluku Utara
Berita yang cukup mencengangkan bagi
masyarakat Maluku khususnya masyarakat Kecama-
tan Banda – Maluku Tengah, adalah mengenai siny-
alemen bahwa peredaran judi togel didaerah mer-
eka dikoordinir oleh oknum anggota Polri.
Tindakan tutup mata para aparat penegak hu-
kum menurut masyarakat didaerah ini membuat pe-
rilaku kriminal didaerah ini cenderung meningkat,
kasus pencurian, sampai pada peningkatan kasus
kekerasan dalam rumah tangga sebagai imbas dari
judi togel ini makin menunjukkan peningkatan, se-
hingga mulai meresahkan masyarakat diKecamatan
Banda – Maluku Tengah.
Tim peliputan Tabloid SKOR didaerah ini menda-
pat informasi bahwa peredaran judi togel yang dapat
diibaratkan sebagai candu, memang sengaja “dipeli-
hara” oleh pihak berwajib dalam hal ini Kapolsek
Banda dan jajarannya, karena diduga para oknum
penegak hukum ini mendapat jatah bulanan dan
harian dari para Bandar, bahkan dari kasak-kusuk,
ditengarai ada oknum polisi didaerah ini menjadi
backing bandar togel, “Ironis bila ada oknum poli-
si yang terlibat sebagai pemain dan jadi backing
judi Togel ini, bahkan tameng pengamanan Bandar
judi .” Ujar seorang tokoh masyarakat diKecamatan
kepuluan ini. Efendi K
gungkapkan, bahwa se-
laku Kepala Desa dirinya
telah berupaya melaku-
kan Pemutakhiran Data
RTS-PM Program Raskim
dan Penerima KPS (Kar-
tu Perlindungan Sosial)
melalui Musyawarah
Desa/Kelurahan (Mus-
des/Muskel) atau
Musyawarah Kecamatan
(Muscam). Sebagaimana
yang dimaksud dalam
Surat Edaran Kemente-
rian Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
tersebut. Namun dirinya
terkendala karena pada
umumnya, masyarakat pemegang
kartu BLSM yang mampu tidak
setuju, jika kartu BLSM mereka dip-
indahkan kepada masyarakat yang
kurang mampu (miskin) kategorin-
ya. Masyarakat yang dikategorikan
masyarakat mampu berdalih, “bah-
wa dirinya juga warga Negara yang
berhak mendapatkan kartu terse-
but.” Abd. Rahim
(38 tahun) salah se-
orang warga yang
tergolong kurang
mampu (miskin)
m e n g u t a r a k a n
harapanya, agar pe-
merintah Kabupat-
en Kolaka Sulawesi
Tenggara, maupun
pemerintah Pusat
dapat melakukan
penambahan kuota
peserta penerima
KPS dan BLSM di
seluruh Desa/Ke-
lurahan dan Kece-
matan yang belum
rata mendapatkan
bantuan tersebut. “agar kami tidak
merasakan menjadi penonton sep-
erti sekarang ini.” ujarnya.
Menurut Azhar sebagai Kor-
wil LSM Lider Kabupaten Kolaka
Sulawesi Tenggara kepada war-
tawan SKOR menjelaskan bahwa
pihaknya telah melakukan investi-
gasi kepada Kepala Desa Amabapa
beberapa waktu lalu yang men-

asar pengangkatan
pejabat sebagaimana
diatur dalam UU No.
43 Tahun 1999 ten-
tang pokok-pokok
Kepegawaian, Pasal 17 (2) diantaranya
adalah profesionalisme dan prestasi
kerja serta tetap mempertimbangkan
nilai kejujuran sebagai salah satu hal
yang harus dipatuhi oleh PNS dalam
menjalankan tugas dan pelayanan ke-
pada masyarakat.
Perilaku korupsi beberapa oknum
pejabat di lingkup kementerian PPN/
Bappenas berinisial “RA’ dan “A” yang
telah menjalani putusan pengadilan
1,5 Tahun, malah diangkat sebagai pe-
jabat struktural dan lolos proses seleksi
pada badan pertimbangan jabatan dan
kepangkatan (Baperjakat). Korupsi jelas
bertentangan dengan sikap profesion-
alisme dan prestasi kerja yang “BAIK”
yang juga menjadi unsur pertimban-
gan dalam pengangkatan pejabat.
Hal lain yang harusnya menjadi
perhatian adalah dugaan “bisnis ceker-
an” oknum pejabat dengan memberi-
kan ruang dan tempat kepada pegawai
Outsourching (Non PNS dan non Hon-
orer Bappenas).
Menurutsumberdaninformasiyang
diperoleh skor, bahwa hampir di semua
ruangan direktur lebih banyak dihuni
oleh pekerja Ousorching dari pada PNS
dan honorer Bappenas, hal tersebut
jelas menambah beban Negara untuk
membayar Listrik, air, Internet dan se-
SKOR, Jakarta
Kementerian Perancanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN/BAPPENAS) sebagai garda
terdepan perencanaan dan penyediaan
anggaran pembangunan, harusnya mampu
menjadi contoh yang baik dalam penerapan
Reformasi birokrasi terkait penataan
organisasi dan tata kerja kementeriannya.
bagainya. Para pegawai outsourching
tersebut diduga mengerjakan project-
project dari dana hibah dan Bank Dun-
ia yang tentu telah tersedia anggaran
operasioanalnya termauk sewa kantor.
“Iya benar saya setuju kalau itu disorot
mas, pimpinan lebih mengkaryakan
pegawai outsorching dari pada kami
PNS dan Honorer dan dalam ruangan
itu lebih banyak pegawai yang bukan
PNS juga bukan Honorer “ kata salah
seorang pegawai Bappenas saat dim-
intai keterangan yang meminta identi-
tasna dirahasiakan.
Caranya gampang kalau mau buk-
tikan, masuk saja di salah satu ruang
direktorat seperti direktorat pengem-
bangan wilayah, analisa perundang-
undangan, politik dan komunikasi,
kawasan khusus daerah tertinggal,
pokoknya semua ruangan lebih ban-
yak outsourchingnya” tambahnya.
Jangan lupa tanyakan Kartu pengenal-
nya dan berapa banyak staf Direktur
tersebut, pasti jumlah Meja jauh lebih
banyak dari pada jumlah staf PNS dan
Honorer, katanya memberikan saran.
Kasus lainnya, Oknum Pejabat Bap-
penas juga diduga gemar memecah
paket pekerjaan sebagai akal-akalan
untuk menghindari proses lelang, hal
tersebut untuk memberikan peluang
yang seluas-luasnya kepada kolega
dan kelompoknya untuk melaksana-
kan pekerjaan. Sebagaimana hal yang
terjadi pada Direktorat penanggulana-
gan kemiskinan, pekerjaan pengadaan
moubiler ruang staf dan direktur Ta-
hun 2012 dengan anggaran lebih dari
Rp 300 Juta dipecah menjadi dua paket
dengan metode penunjukan langsung.
Hal itu tentu menutup kesempatan ke-
pada penyedia jasa lainnya untuk ikut
berkompetisi serta menghilangkan
kesempatan bagi pemerintah untuk
mendapatkan harga terendah.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut,
Biro Humas Bappenas menjelaskan
bahwa “RA” dan “A” termasuk dalam
kategori ketentuan sebagaimana diatur
pada pasal 23 ayat 3 huruf (b) UU No.
43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok
kepegawaian, terkait penempatannya
sebagai pejabat struktural telah lolos
proses seleksi yang dilakukan oleh
Baperjakat dengan mengacu pada PP
No. 100 Tahun 2000.
Ditanyakan tentang hal tersebut
kepada sumber yang berkompeten
“jika dia melakukan korupsi dan telah
mendapat putusan yang berkekuatan
hukum tetap (Inkrach) dari pengadilan
dan dijatuhi hukuman karena perilaku
korupsinya itu, maka sebagaimana UU
pokok kepegawaian No. 43 Tahun 1999
perubahan atas UU No.8 Tahun 1974,
maka harusnya yang bersangkutan
dikenakan pasal 23 ayat 5 huruf (c) bu-
kan ayat 3 huruf (b)”. terang sumber
yang tidak ingin dituliskan namanya
kepada Skor.
Kepada Skor, Kepala Biro Humas
menjelaskan alasan pemecahan kon-
trak ruang direktorat penanggulangan
kemiskinan, bahwa kebutuhan Meu-
belair tersebut bersifat mendesak dan
waktu yang terbatas, jika dilakukan
lelang maka pekerjaan tidak akan da-
pat diselesaikan sampai berakhirnya
tahun anggaran 2012, sehingga PPK
mengambil keputusan untuk melaku-
kan pengadaan secara terpisah antara
ruang direktur dan ruang staf namun
tetap mempertimbangkan azas keter-
bukaan, akuntabilitas dan kompetisi
dengan mengundang tidak hanya satu
penyedia jasa sebagai pembanding.
Investigasi lebih lanjut tim Skor,
bahwa dua paket pekerjaan itu dilak-
sanakan Tanggal 15 Oktober – 15 No-
vember 2012, berarti waktu yang tersi-
sa hingga berakhirnya tahun anggaran
2012 masih panjang. Seorang pengajar
pelatihan pengadaan yang ditemui
Skor mangatakan “apapun alasannya
pemecahan paket untuk menghindari
lelang itu dilarang, boleh paket dipecah
tapi tetap dilaksanakan proses lelang,
Itu jelas melanggar Perpres No. 54 Ta-
hun 2010 tentang pengadaan barang
dan jasa pemerintah dan bisa jadi itu
pelanggaran pidana”, terangnya.
Pertanyaan Skor tentang pegawai
Outsourching dan Dua paket pekerjaan
yang ditukar (perusahaan pelaksana
pekerjaan berbeda dengan perusahaan
yang memasukkan Penawaran, red)
tidak dijawab oleh Kepala Biro Humas
dan TU Pimpinan, Thohir Afandi.
Rd/Ay

SKOR Edisi 016 [Januari-2014]

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to SKOR Edisi 016 [Januari-2014]

Similar to SKOR Edisi 016 [Januari-2014] (20)

More from Noeh Nemen

More from Noeh Nemen (6)

SKOR Edisi 016 [Januari-2014]