Proyek pembangunan jalan Selokan Mataram di Yogyakarta mengalami kendala anggaran dan pengadaan tanah, hanya 1,5 milyar rupiah yang tersedia dari total 499,6 milyar yang dibutuhkan. Sementara itu, kerjasama untuk operasional Trans Jogja dengan PT Jogja Tugu Trans akan berakhir, dan pemerintah daerah mendesak perpanjangan demi kelangsungan layanan transportasi publik. Selain itu, mulai 2016, pengelolaan pegawai negeri sipil SMA akan berpindah ke pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

1. Dua Hal Ini Buat Pembangunan Jalan Selokan Mataram Tersendat
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DPUP-ESDM DIY) menetapkan rengrengan sebesar 499,6
milyar rupiah untuk proyek Jalan Selokan Mataram, Sleman. Dari 7 ruas yang masuk dalam
rencana pembangunan, sampai Desember 2014 masih ada 3 ruas yang belum digarap, yakni
ruas Arteri Barat-Jalan Kabupaten, Jalan Kabupaten-Jalan Magelang, dan Jalan Seturan-Arteri
Utara Timur. Namun, untuk pengerjaan ketiga ruas tersebut DPUP-ESDM menemui aral terkait
ketersediaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan tanah.
Dihubungi pada Selasa, (3/2), Mahendra Diputra, Kepala Bidang Bina Marga DPUP-
ESDM, menyatakan dari total 499,6 milyar untuk kebutuhan proyek, dana yang tersedia saat
ini baru sekitar 1,5 milyar rupiah, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) DIY. Adapun 499,6 milyar yang dibutuhkan itu terbagi atas 269,3 milyar untuk
pelaksanaan pengadaan tanah dan sisanya untuk pengerjaan jalan itu sendiri.
Selain itu, ia menegaskan bahwa proses pengadaan tanah turut merintangi realisasi
pengerjaan sisa 3 ruas proyek Jalan Selokan Mataram. Luas tanah yang masuk dalam rencana
pengadaan tanah padahal tak bisa dibilang sedikit, yakni seluas 60.893 m2. Tambah Mahendra,
kendala terbesar ada pada alokasi dana, dimana pencairan anggaran yang baru terealisasi pada
tahun 2016 diperkirakan bakal tak sejalan dengan harga tanah di sekitar Selokan Mataram,
yang tiap tahunnya memang melaju pesat.

2. Rekomendasi Pemerintah Tak MasukkanPemutusan Perjanjian Kerjasama Trans Jogja
Polemik Trans Jogja masih belum berhenti bergulir. Parahnya, 3 hari lagi, tanggal 6 Februari
2015, kerjasama antara Pemda DIY dengan PT Jogja Tugu Trans (PT JTT) selaku operator bus
Trans Jogja akan berakhir. Dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) DIY terkait Trans Jogja, Selasa (3/2), salah satu hal yang mengemuka adalah
penyampaian rekomendasi dari Pemda DIY kepada DPRD terkait kejelasan perjanjian
kerjasama tersebut.
Dari 2 alternatif yang ditawarkan Pemda dalam rekomendasinya, tidak ada satupun usulan yang
merujuk pada penghentian kerjasama dengan PT JTT. Dua usulan itu adalah, DPRD
menyetujui perpanjangan kerjasama dan DPRD merekomendasikan perpanjangan kerjasama.
Hal ini tentu berpotensi menyalahi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang
menyoroti penggunaan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk Trans Jogja. Di sisi lain,
jika perjanjian kerjasama itu diloloskan oleh DPRD, anggota Pansus ketakutan bakal dibui,
karena melangkahi butir-butir temuan BPK tersebut.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperpanjang operasional Trans Jogja. “Biar layanan transportasi publik tidak berhenti,”
kata Sekretaris Daerah Ichsanuri, di depan gedung DPRD, Selasa, 3 Februari 2015.
Parahnya, 3 hari lagi, tanggal 6 Februari 2015, kerjasama antara Pemda DIY dengan PT Jogja
Tugu Trans (PT JTT) selaku operator bus Trans Jogja akan berakhir. Dalam Rapat Panitia
Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY terkait Trans Jogja, Selasa
(3/2), salah satu hal yang mengemuka adalah penyampaian rekomendasi dari Pemda DIY
kepada DPRD terkait kejelasan perjanjian kerjasama tersebut.
Pemerintah bekerjasama dengan PT Jogja Tugu Trans untuk mengoperasionalkan Trans Jogja
sejak 2008. Pada 6 Februari besok, kerjasama itu berakhir. Jika tak diperpanjang, layanana ini
terhenti dan masyarakat kesulitan transportasi.
Pemda menawarkan dua skema perpanjangan kerjasama. Pertama dalam bentuk rekomendasi
perubahan perjanjian dan yang kedua persetujuan perpanjangan. “Kami sertai rencana
evaluasi,” katanya.
Dari 2 alternatif yang ditawarkan Pemda dalam rekomendasinya, tidak ada satupun usulan yang
merujuk pada penghentian kerjasama dengan PT JTT. Dua usulan itu adalah, DPRD
menyetujui perpanjangan kerjasama dan DPRD merekomendasikan perpanjangan kerjasama.
Hal ini tentu berpotensi menyalahi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang
menyoroti penggunaan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk Trans Jogja. Di sisi lain,
jika perjanjian kerjasama itu diloloskan oleh DPRD, anggota Pansus ketakutan bakal dibui,
karena melangkahi butir-butir temuan BPK tersebut.

3. Provinsi akan Kendalikan PNS SMA Tahun Depan
Mulai tahun 2016, Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Atas di Daerah
Istimewa Yogyakarta diurus Pemerintah Daerah. “Termasuk gaji nanti akan mengikut standar
upah provinsi,” kata R. Agus Supriyanto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Rabu, 4
Februari 2015, di Gedung DPRD.
Berbeda dengan pegawai pada jenjang sekolah lainnya, hingga kini abdi negara di SMA
diampu Kabupaten. Agus menyatakan optimistis kebijakan ini akan meningkatkan kualitas
pendidikan menengah di Yogyakarta. “Kita juga sudah menyiapkan assessment centre untuk
itu,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Eko Suwanto menegaskan, lembaganya ingin agar
penyelenggaraan pendidikan di DIY lebih terkonsolidasi lewat pengaturan yang baru. “Biar
sesuai dengan arah pendidikan dalam konstitusi,” kata dia.
Sokongan Komisi di antaranya memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai, baik
lewat Badan Diklat maupun kerjasama dengan perguruan tinggi. Agus mengakui, dari 7.065
PNS yang saat ini dipegang Pemda, baru 40% yang sesuai dengan kompetensi. Terkait hal itu,
program diklat atau sekolah lanjutan didaulat Eko sebagai upaya menaikkan kompetensi
menjadi 100%. “Anggarannya nanti akan dari APBD, APBN, bahkan bisa dari Bappenas,”
katanya.

4. DPRD DIY Tak Akan Usik Suksesi di Keraton dan Pura Pakualaman
Ketua Panitia Khusus Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,
Slamet, menyatakan, pergantian Sultan maupun Adipati Paku Alam Yogyakarta bukanlah isu
yang didiskusikan di Pansus. “Yang dibahas masalah pengangkatan gubernur dan wakilnya,
hanya tata cara pengangkatannya,” ujar dia di DPRD, Jumat 13 Februari 2015.
Ia juga menegaskan, hingga saat ini belum ada anjuran lebih lanjut dari fraksinya terkait
pembahasan raperdais. “Akan ada rapat internal. Kan tidak boleh semau saya sendiri,” ujarnya.
Ditemui terpisah, anggota Pansus Rendradi Suprihandoko mengatakan, peraturan
perundang-undangan harus bisa menyuratkan keadilan. “Maksudnya ada kesamaan derajat
antargender,” tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. Dalam kasus ini,
ia menyoroti isi Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Diatur dalam ketentuan tersebut, riwayat hidup yang mesti diserahkan calon gubernur
dan wakilnya antara lain memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan
anak. Kaidah itu lalu memunculkan perdebatan, karena “riwayat suami” tidak dicantumkan di
dalamnya. “Itu kan nggak fair. Mestinya tidak hanya (memuat keterangan) istri,” ucapnya.
Hari Kamis, 12 Februari 2015, Pengageng Parentah Hageng Keraton Yogyakarta
Noeryanto mempertanyakan larangan perempuan menjadi sultan dalam UU Keistimewaan.
Bagi Ketua Gerindra DIY tersebut, yang patut diperhatikan sebenarnya adalah aturan dalam
paugeran sebagai undang-undang Kasultanan Yogyakarta.

5. Angan HB X Miliki Penerus Perempuan Rawan Terjegal di Parlemen
Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tunduk pada Pasal 18 ayat (1) huruf
m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Hampir dipastikan, Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengisian Jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur bakal sejalan dengan UUK.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi satu-satunya kubu di DPRD yang ingin
aturan “riwayat istri” dihilangkan dari daftar riwayat hidup calon pimpinan eksekutif. “Supaya
tak ada diskriminasi, riwayat hidup, titik,” kata Wakil Ketua FPDIP Dwi Wahyu Budianto,
Selasa, 17 Februari 2015.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Arif Budiono mengungkapkan, kubunya kukuh pada
UUK. “Kami (FPKS) tidak berani ngubah undang-undang,” kata Ketua Fraksi ini di Gedung
DPRD, Selasa, 17 Februari 2015.
Wakil Ketua Fraksi Golongan Karya Agus Subagyo memandang UUK sebagai rujukan utama.
“Kalau dipangkas bisa bertentangan (dengan UUK),” kata dia tentang wacana penghapusan
aturan “riwayat istri”.
Meski belum ada ketuk palu di internal fraksi, politisi Partai Amanat Nasional Sutata
memandang Perdais nantinya tak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. “Arah sikap
(PAN) tetap sejalan undang-undang,” katanya.
Ditanyakan mengenai sikap fraksinya, Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional H. Sukamto tidak
banyak berkomentar. “Saya belum dapat laporan dari anggota (FKN) yang ada disana (Pansus”,
tutur dia.
Hari Senin, 16 Februari 2015, adik Hamengkubuwono X Kanjeng Gusti Pangeran Haryo
Hadiwinoto menyatakan tak mau ikut campur perdebatan di kalangan anggota dewan. Gusti
Hadi menekankan perlunya memperhatikan paugeran keraton dalam menetapkan sultan baru.

6. Perdais Kelembagaan untuk Tangani Situs Budaya DIY Di Luar Provinsi
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Daerah
Istimewa Yogyakarta oleh Panitia Khusus belum jua rampung. Draf yang mestinya digolkan
hari ini, jika sesuai tenggat, oleh Pansus digenjot kembali Senin pekan depan. “Masih belum
selesai,” tutur wakil ketua parlemen Arif Noor Hartanto di DPRD, Jumat 20 Februari 2015.
Meski molor, Pansus optimistis Perdais Kelembagaan dapat menjadi kunci Pemerintah
Daerah mengurus situs-situs penanda keistimewaan. Situs-situs itu seperti di Magetan, Madiun,
dan Mojokerto.
Anggota Pansus Hery Sumardianto menyatakan, selama ini tidak ada lembaga yang
khusus menangani hal tersebut. “Perlu diidentifikasi, itu nyawa keistimewaan,” katanya.
Lewat Perdais pula, parampara praja dibentuk sebagai lembaga pemberi masukan
maupun kajian pelaksanaan program pemda terkait keistimewaan. “Fungsinya semacam badan
pertimbangan daerah,” ujar bendahara Fraksi Gerindra itu.
Mengenai penggodokan raperdais, ia yakin akan selesai sebelum tanggal 6 Maret 2015.
“Targetnya akan disahkan dengan yang lain,” katanya, merujuk Raperdais Pengisian Jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur.

7. Ratusan Dosen UPN Yogyakarta Geruduk DPRD
Forum Pegawai Tetap Yayasan (FPTY) UPN “Veteran” Yogyakarta meminta dukungan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta terkait kisruh kepegawaian semenjak
kampus mereka disahkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Dalam audiensi yang diterima Ketua DPRD Yoeke Indra Agung, Ketua FPTY Dyah Sugandini
menyatakan, hampir 6 bulan sejak perubahan status, Rektor tak kunjung meneken surat
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Lima puluh tahun sejak berdiri, UPN
sudah menjadi ikon pendidikan di Yogyakarta. Kalau begini terus akan berpengaruh kepada
kinerja kami,” ujar lulusan Manajemen UPN 1994 ini.
Dosen Ilmu Komunikasi UPN Subhan Afifi menegaskan, persoalan di kampusnya bukan lagi
menjadi isu lokal. “Ini tingkatnya sudah nasional, belum banyak saja yang memperhatikan,”
katanya. Pasalnya, termasuk pegawai FPTY di Jakarta dan Surabaya, mereka yang dirundung
masalah jumlahnya mencapai seribu orang. “Ini jelas pelanggaran HAM. Masak kami tidak
bisa nuntut jadi PNS?,” katanya.
Tahun 2010, FPTY setuju tidak menuntut dijadikan PNS. Namun, sebelum kampus bekas
naungan Kementerian Pertahanan itu resmi menjadi PTN, 6 Oktober 2014, Subhan dan
koleganya memilih tak lagi tunduk pada pernyataan yang mereka teken. “Saat itu biar (UPN)
segera dinegerikan. Akhirnya kami semua menandatangani,” katanya.
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V DIY, Bambang
Supriyadi, menganggap keharusan membuat surat pernyataan menjadi pangkal gejolak di
tubuh UPN. “Yang dipermasalahkan itu aturan Permendikbud (Peraturan Menteri Dalam
Negeri),” katanya.
Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014
tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian,
Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta memang menegaskan syarat PTS
menjadi PTN salah satunya adalah “membuat surat pernyataan bahwa dosen dan tenaga
kependidikan pada Badan Penyelenggara yang bertugas di PTS tidak menuntut untuk diangkat
sebagai calon pegawai negeri sipil”.
Lanjutnya, hingga sekarang Kopertis bahkan belum diberitahu secara resmi UPN berubah
status. “Sampai saat ini belum disurati kementerian,” kata Bambang. Proses “perceraian”
Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah ditudingnya turut memperkeruh situasi. “Mungkin karena masih sibuk
pemisahan di Pusat, jadi nasib mereka ini (FPTY) tidak diurus,” tuturnya.
UPN sendiri menggaungkan niat menjadi PTN sejak tahun 2010, bermula sejak adanya temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), eks kampus swasta menggunakan fasilitas negara. “Ada
pilihan untuk menyewa lahan milik negara, tapi akhirnya (UPN) minta jadi PTN,” kata
Bambang.

8. Jika Tak Diseriusi, Pemilu Serentak Bakal Bermasalah
Berbagai masalah masih saja merisak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Persoalan-
persoalan antara lain maraknya politik uang, tambal sulam peraturan, hingga kendala teknis
macam surat suara tertukar dan kacaunya data pemilih. Hal-hal tersebut dapat merintangi
Pemilu, yang ke depan menggunakan sistem serentak.
Minimnya kajian permasalahan Pemilu mendasari pembentukan Electoral Research Institute
(ERI), bulan November tahun lalu, oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan
Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Ada kegelisahan memang di kalangan ahli dan aktivis
kepemiluan di Indonesia tentang Pemilu-Pemilu selama ini,” kata peneliti LIPI, Syamsuddin
Haris, saat Penyampaian Hasil Riset Kepemiluan LIPI di Yogyakarta, Senin, 23 Februari 2015.
Dalam diskusi yang diadakan LIPI bersama Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP),
hadir pula kolega Syamsuddin di LIPI, Ikrar Nusa Bhakti; peneliti ERI, Sri Nuryanti dan Sri
Yanuarti; serta pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada UGM),
Abdul Gafar Karim, Mada Sukmajati, dan Bayu Dardias.
Kata Mada, sistem Pemilu selama ini kurang diseriusi. Menurutnya, dimensi keilmuan dalam
penyusunan kebijakan Pemilu masih kurang. “Lihat saja UU Pemilu yang amburadul.
Kelihatan logika pembuat kebijakan yang pragmatis, tidak jangka panjang dan sistemis,”
ujarnya. Tuturnya pula, ERI ingin menata rancangan Pemilu. “Lembaga lain seperti Perludem
juga turut mengkaji (desain Pemilu),” katanya.
“ERI bisa memback-up KPU secara khusus serta DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk
undang-undang secara umum, supaya pilihan kebijakan kepemiluan bisa lebih berbasis
keilmuan. Bahan mentahnya jadi sudah siap secara akademis,” ujar Syamsuddin. Membangun
kepercayaan publik, ERI bakal rajin merilis penelitian, sembari merangkul aktivis, ahli,
maupun pemangku kepentingan lainnya dalam gelaran Pemilu.
Masalah terkait Pemilu
Pemilu di Indonesia, menurut Syamsuddin, mengalami banyak kemajuan. Namun ia menyoroti
2 hal, manajemen Pemilu yang belum teratur dan rapor buruk pemimpin daerah semenjak tidak
lagi dipilih parlemen. “UU Pemilu terus-terusan direvisi, sistemnya juga ikut berubah,”
tuturnya. Adapun korupsi, katanya, masih jamak dilakukan kepala daerah hasil pemilihan
kepala daerah (Pilkada) langsung.
Undang-undangnya kerap diubah, pesta demokrasi tak pernah lepas dari gangguan. Praktik
politik uang misalnya. “Regulasi yang ada tidak bisa menjangkau money politics. Di beberapa
daerah di NTT (Nusa Tenggara Timur), calon setempat bahkan memanfaatkan acara-acara
seperti upacara adat. Calon menyumbang, dengan syarat masyarakat memilih dia,” kata
Yanuarti.
Biaya politik pun demikian. “Dana kampanye, yang natura tidak dihitung. Berapa biaya
kampanye partai-partai yang punya stasiun televisi? Jika dikonversikan dengan uang itu
jumlahnya berapa?,” katanya.
Problem data pemilih, menurut Yanuarti, muncul karena Sistem Informasi Data Pemilih
(Sidalih) KPU tidak maksimal digunakan. “Datanya tidak bisa diubah sendiri, jadi hanya bisa
melihat apakah nama kita sudah masuk (sebagai pemilih) atau belum,” katanya.

9. Penelitian ERI, pemilih belum sadar pentingnya mencek ulang Sidalih. “Masyarakat masih
percaya pada stelsel pasif. Pikirnya kalau dulu (di Pemilu sebelumnya) terdaftar, sekarang
juga,” ujar Nuryanti.
Masalah teknis lain tertukarnya surat suara. “Contohnya kemarin di 513 TPS (Tempat
Pemungutan Suara) di Jawa Timur, itu karena ketidaktelitian orang yang menyortir. Semakin
banyak ngelipet, uang yang didapat kan makin banyak. Itu surat suara untuk Dapil (Daerah
Pemilihan) mana, jadi tidak dilihat lagi,” katanya. Menurut Yanuarti, kesalahan-kesalahan
dapat diatasi jika petugas TPS diberi pelatihan.
Ia mencontohkan Pemilu di negara lain. “Di Bhutan, yang bertugas di KPPS (Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara) itu mahasiswa menjelang lulus. Jatuhnya jadi semacam
KKN (Kuliah Kerja Nyata),” tuturnya. Diamini Nuryanti, anggota KPPS perlu peremajaan. “Di
Kalimantan Timur bahkan ada yang sudah bertugas sejak Pemilu 1971,” katanya.
Pemilu Serentak
Menurut Ikrar, Pemilu serentak penting agar pemenang pilpres, yang selama ini tak selalu dari
partai penguasa Pemilu Legislatif (Pileg), tidak terasing di pemerintahan. “Ambil contoh PDIP
(Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) menang di (Pemilu) 1999, tapi tidak dapat
mengajukan calon (presiden). Golkar (Partai Golongan Karya) menang tahun 2004, tapi
presidennya dari (Partai) Demokrat,” katanya.
Pemilu serentak juga memudahkan kendali negara, karena hasil Pileg dan Pemilu Presiden
(Pilpres) akan sama. “Ketika Pemilu Negara Bagian Queensland 1990, saat itu Partai Country
sudah berkuasa disana selama 32 tahun. Tapi saat calon yang disukai masyarakat berasal dari
Partai Buruh, mereka jadi memilih Partai Buruh, meski sebenarnya tidak suka dengan Partai
Buruh. Jadi yang dilihat itu calon pemimpinnya,” ujar Ikrar mencontohkan Australia.
Penyatuan turut menghapus aturan presidential treshold (ambang batas partai mengajukan
calon presiden). Tanpa ambang batas, menurut Ikrar, calon pemimpin bisa muncul dari partai
kecil. “Mereka datang segerbong demi mendukung keterpilihan,” katanya.
“Pemilu di Indonesia selalu diawali (pemilihan anggota) legislatif, padahal sistem kita
presidensial”, kata Syamsuddin. Akibatnya, pilpres condong mendikte hasil pileg. Bagi
Syamsuddin, hal itu menyimpang karena Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
merupakan lembaga terpisah. “Hal seperti itu mestinya didasarkan pada hasil kajian,” ujarnya.
Pemilu serentak, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008, dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakilnya, anggota DPR, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, serta DPRD
Kabupaten/Kota. Cara itu dinilai Syamsuddin tidak menguatkan pemerintah, meski waktu dan
dana bisa dihemat.
“Karena itu ERI mengusulkan skema lain, yaitu pemilu serentak 2 tahap, nasional dan lokal.
Nasional untuk memilih Presiden berikut Wakilnya, DPR, dan DPD. Dua tahun kemudian baru
serentak secara lokal untuk memilih kepala daerah, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten
dan Kota,” ujarnya.

10. Sesuai MK, pemilu serentak digelar 2019. Kata Syamsuddin, Pemerintah Joko Widodo
seharusnya sudah punya sikap, mengikuti skema MK atau yang lain. “Kalau sepakat 2019,
KPU harus dibentuk 2 tahun sebelumnya. UU juga mesti digagas mulai saat ini, paling lambat
ke DPR tahun 2016,” tuturnya.
Menurut Gafar, banyak keuntungan jika Pemilu dilakukan serentak. Pertama, ada peluang
penguatan sistem presidensial. “Itu kan merupakan pilihan sejak reformasi 1998,” katanya.
Selama ini, baginya publik hanya berkutat pada isu demokratisasi, padahal terutama adalah
penegasan sistem presidensial. “Memperkuat (sistem presidensial) berarti menegaskan garis
batas antara mandat untuk (lembaga) legislatif dan eksekutif,” ujarnya.
Kedua, kandidat bisa fokus merancang program jika terpilih. “Selama ini kandidat legislatif
tidak punya isu serius yang menyentuh masyarakat. Nanti ada peluang kalau isu bakal digarap
lebih matang,” kata Gafar. Diakuinya, sistem serentak memang masih perlu dibenahi. “Untuk
itu perlu ada riset, supaya nanti tidak ada penyalahgunaan uang,” ujarnya.

11. Din Syamsuddin Minta PAN Tetap Mesra dengan Muhammadiyah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Partai Amanat
Nasional tetap bergandeng erat dengan syarikat bentukan K.H. Ahmad Dahlan itu, meski
keduanya tak ada hubungan organisasi.
“Tak dapat diingkari, bahkan dalam persepsi publik, ada hubungan khusus antara Partai
Amanat Nasional dengan Muhammadiyah. Oleh karena itulah, kami pesankan, agar partai ini
(PAN) jangan meninggalkan Muhammadiyah. Jika konstituennya ditinggal, partai tidak akan
maju berkembang,” kata Din, sapaan akrabnya, saat menjamu calon ketua umum Zulkifli
Hasan di Gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu, 25 Februari 2015.
Zulkifli dikawani sejumlah politisi partai, seperti mantan ketua umum Sutrisno Bachir, eks
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, Bupati Bojonegoro Suyanto,
bekas anggota DPR Didik Rachbini, dan anggota DPR Totok Daryanto. Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat itu meminta restu Din menjelang kongres PAN di Bali, 28 Februari.
“Kira-kira Pak Zul tadi menyampaikan, ya, memohon izin lah untuk maju sebagai ketua
umum,” kata Din.
Din mengungkapkan, PAN belakangan tak cukup mesra dengan Muhammadiyah. Jika
dibiarkan, Muhammadiyah bisa kesulitan beraspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat. Jalur
pengujian ke Mahkamah Konstitusi pun dipilih Din. Misalnya saat dia turut menggugat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
“Muhammadiyah terpaksa menjalankan jihad konstitusi, menggugat sejumlah undang-undang
ke Mahkamah Konstitusi. Ini kan bukti, tidak klopnya hubungan dengan kawan-kawan yang
bergerak disana (DPR). Jangan sampai ini terulang kembali,” kata dia.
Din menegaskan, Muhammadiyah peduli dan ingin menyumbang pemikiran bagi PAN. “Kami
sangat bergembira, seandainya putusan kongres PAN itu, yang terpilih adalah figur-figur yang
bisa merawat hubungan baik dengan Muhammadiyah,” katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiah, organisasi sayap Muhammadiyah, Noorjanah
Djohantini berharap partai yang didirikan Amien Rais lebih peduli perempuan. “Kongres ini
strategis untuk merumuskan hal-hal yang selama ini terpinggirkan,”tuturnya. Menurutnya,
PAN bisa menjadi teladan bagi parpol lain jika mendorong peran perempuan.
Zulkifli menyatakan, jika terpilih menjadi ketua umum, partainya akan membuat konvensi
calon presiden untuk Pemilu mendatang. “Ketua Umum tidak harus (menjadi) capres atau
cawapres,” tuturnya.

12. Pilkada 3 Kabupaten di DIY Terhadang Dua Aturan
Menjelang pemilihan Bupati Gunungkidul, Bantul, dan Sleman, Desember mendatang, komisi
penyelenggara menemui kendala penyusunan anggaran, seiring perubahan skema menjadi 1
putaran dan belum rampungnya pedoman baru belanja pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Masalah timbul karena semula dana dianggarkan untuk 2 ronde Pilkada. Aturan lalu berubah,
sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota. “Anggaran untuk 2 putaran, (Rp) 24 milyar. Mau tidak mau mengubah ulang,” kata
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Sleman, Indah Sri Wulandari, di Yogyakarta, Kamis, 26 Februari 2015.
Hal serupa dialami Gunungkidul dan Bantul. “Untuk 2 putaran (anggarannya) 22,8 milyar, 1
putaran 14,5 milyar. Hampir pasti yang untuk 2 putaran tidak digunakan,” tutur Yudha Ayu
Mindarsih dari KPU Gunungkidul. Titik Iswiyatun, komisioner KPU Bantul, mengaku
pihaknya masih mentok di penyusunan kisaran anggaran.
Pilkada di akhir tahun juga berpotensi melangkahi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) tiap kabupaten. “Bisa sampai (tahun anggaran) 2016 jika ada PHPU (Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum),” ujar Komisioner KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Siti
Ghoniyatun.
Untuk itu, KPU DIY akan merapat ke Pemerintah Daerah. “Kita koordinasikan dengan TAPD
(Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” kata Ghoniyatun.
Pedoman Belanja Butuh Diganti
Belanja Pilkada saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Ruwetnya, belum ada aturan baru seiring diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, induk Permendagri.
“Terobosannya, kalau Permendagri belum ada, kita buat payung hukum alternatif,’ ujar Juru
Bicara KPU DIY, Farid Bambang Siswantoro. Pedoman, yang hingga kini masih berupa draf,
dipastikan mengubah skema pertanggungjawaban belanja Pilkada. “Pasti ada yang namanya
redesain,” kata Ghoniyatun.
Hal ini juga berpengaruh pada mandeknya penyusunan anggaran oleh KPU Bantul. “Kita
belum selesai karena Permendagrinya juga belum turun,” ujar Titik.
KPU DIY sendiri tak menyoal ketersediaan dana pilkada, meski PHPU mungkin terjadi.
“Kalau ada PHPU jadi 2 tahun anggaran. Dari sisi kecukupan insha Allah sudah dicadangkan,”
tutur Ghoniyatun. Farid menambahkan, anggaran tak akan terkuras banyak untuk mengurus
PHPU. “(Mengajukan gugatan PHPU) Di MK (Mahkamah Konstitusi) tidak ada (pengenaan)
biaya apapun.”

13. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
Aktivis Perempuan Yogya Nilai Aturan “Riwayat Hidup” Diskriminatif
Pasal 3 ayat (1) huruf m Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Pengisian Jabatan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, turunan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY, menyebut calon wajib menyerahkan riwayat hidup
berisikan pekerjaan, istri, anak, tanpa “riwayat suami”. Kalangan perempuan memandang
aturan itu diskriminatif, mengisyaratkan calon kepala daerah mesti seorang laki-laki.
Saat rapat dengar pendapat masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Yogyakarta, Selasa, 4 Maret 2015, Arnabun, anggota Forum Komunikasi Perempuan Politik,
mengatakan diskriminasi dapat menghambat jalannya pemerintahan. “Dalam UUK ada (asas)
efektivitas pemerintahan dan partisipasi (masyarakat). Bagaimana bisa terjadi kalau (Pasal 3
ayat kesatu huruf m) hanya mencantumkan riwayat istri (untuk calon gubernur dan wakil
gubernur)?” katanya.
Senada Arnabun, kata Pengajar Psikologi Universitas Gadjah Mada, Gamayanti, undang-
undang seharusnya tidak boleh bias gender. “Mesti bebas dari keberpihakan,” ujarnya.
Serikat Perempuan Mataram, lewat pernyataan tertulis, menuntut kesamaan hak politik dan
pemerintahan. Pasalnya, dalam penegakan hak asasi manusia dikenal prinsip kesetaraan dan
nondiskriminasi. Aturan riwayat hidup calon gubernur dan wakil gubernur, tulis mereka,
“cenderung ke diskriminasi terhadap perempuan”.
Juru Bicara Aliansi Perempuan Yogyakarta, Eli Karyani, mengatakan diskriminasi melanggar
HAM. Ia meminta parlemen memperhatikan aspirasi perempuan. “Untuk bisa maju seperti
laki-laki,” tuturnya.
Puji Komariah, warga Sleman, menyebut Raperdais selain diskriminatif juga tendensius.
Suharti Suroto dari Perempuan Yogyakarta Bergerak bahkan berharap aturan riwayat hidup
secepatnya diubah.
Wakil Rakyat Sepakat Lewat Mufakat
Raperdais bakal diteken jika lobi di Panitia Khusus (Pansus) mencapai mufakat. “Kami
usahakan tidak voting,” ujar Slamet, Ketua Pansus.
Tapi, kata Ketua DPRD, Yoeke Indra Agung, “Saat ini (bahasan) belum bulat. Pansus butuh
waktu.”
Ia dan pimpinan lainnya memberi kesempatan Pansus membahas hasil dengar pendapat
masyarakat terlebih dahulu. Pansus juga diminta berkonsultasi dengan Yoeke dan kawan-
kawan agar bahasan paripurna 6 Maret. “Tapi ini simultan sambil Pansus berjalan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Arif Noor Hartanto menambahkan, pimpinan dewan menunggu laporan
dari Pansus. “Kalau belum mufakat, ya pimpinan mendasarkan pada rekomendasi Pansus,”
ujarnya.Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

14. Golkar DIY Akui DPP Munas Jakarta
Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta,
Janu Ismadi, menengarai pihaknya akan mendukung Ketua Umum hasil musyawarah nasional
di Jakarta, Agung Laksono.
“Mana yang diakui (Mahkamah Partai), kami dukung,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Yogyakarta itu di kantornya, 4 Maret 2015.
Janu yakin, Agung tidak akan merombak kepengurusan partai di daerah. “Jelas (kepengurusan
daerah) masih ngikut Munas Riau”, tuturnya.
Sengkarut di tubuh Beringin mencapai titik baru kemarin, setelah 2 hakim Mahkamah Partai
mengakui DPP Munas bentukan Agung. Namun, menurut Janu, kisruh kepemimpinan Golkar
tidak sampai merembet ke daerah. “Ndak ada itu gejolak (di daerah).”

15. Pilkada DIY 2015
Golkar Masih Tanda Tanya
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta tak mau
terburu-buru menjelang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantul, Sleman, dan
Gunungkidul, Desember mendatang. Pasalnya, situasi di Golkar pusat masih centang-
perenang.
“(persiapan Pilkada) Masih nunggu hasil Munas Islah di Bandung,” kata Ketua Harian DPD
Janu Ismadi di Yogyakarta, tadi siang. Munas Islah, ujarnya, akan diadakan Oktober nanti.
Janu mengatakan, paling tidak ke depan Golkar bakal membentuk panitia penjaringan kepala
daerah bersama partai lain dari Koalisi Merah Putih. “Kan kita ndak bisa berdiri sendiri,”
ujarnya. Ia mensinyalir, KMP di tingkat provinsi masih adem-ayem. “Nggak tahu yang
kabupaten dan kota.”
Janu yakin, kisruh kepemimpinan di tubuh Golkar tidak akan membuat partainya kehilangan
pemilih saat pilkada. “Kan yang kisruh di pusat, di daerah tidak,” ujar anggota Dewawn
Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta itu.

16. Pendidikan
Pemprov DIY Butuh 136,9 M untuk Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Yogyakarta mengusulkan Rp 136,9
milyar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk Biaya Operasional
Sekolah Daerah (BOS Daerah) Pendidikan Menengah (Dikmen) 2016. Maksudnya, persiapan
serah terima urusan Dikmen dari pemerintah kabupaten ke provinsi tahun depan.
“(BOS Daerah akan digunakan) Untuk operasional, pembinaan, pemeliharaan, dan
ekstrakulikuler (di sekolah menengah),” kata Kepala Perencanaan dan Standardisasi
Disdikpora, Suroyo, di Yogyakarta, Kamis, 5 Maret 2015.
Hitung-hitungan Disdikpora membedakan pos pengeluaran BOS Daerah berdasarkan jenis
sekolah. Sebesar Rp 133,7 milyar dialokasikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri,
SMA Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, dan SMK Swasta. Sisanya menjadi
bagian Madrasah Aliyah Swasta. Dengan total Rp 136,9 milyar, angka tersebut naik 2 kali lipat
dari Rp 65,4 milyar anggaran 2015. “(BOS Daerah Dikdas) Kita alihkan ke sekolah menengah.
Saat ini (BOS Daerah untuk membiayai) seluruh jenjang,” tutur Suroyo.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan
Dikmen dan Pendidikan Khusus (Diksus) ke Pemprov, sedangkan Pemkab diberi kewenangan
mengurus Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurut
Suroyo, beleid baru membuat penanganan pendidikan di DIY proporsional. “Nanti ada
keseimbangan beban tugas,” katanya. Disdikpora, ujar dia, juga telah melakukan pendataan
aset dan pemeriksaan ke sekolah menengah sebagai persiapan serah terima.
Ditemui terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta,
Muhammad Zuhrif Hudaya, mengatakan, tolak ukur keberhasilan serah terima adalah angka
lama belajar dan pemerataan kualitas sekolah.
Rata-rata lama belajar siswa DIY saat ini 11,2 tahun, di bawah tetapan 12 tahun dalam
Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan Berbasis Budaya. “Kalau di provinsi (pengurusannya) turun, berarti gagal,”
katanya.
Sekolah-sekolah menengah nantinya mendapat BOS Daerah sama besar, dengan kisaran Rp
600 ribu hingga 1,4 juta tiap sekolah. Hal ini memberi angin segar bagi sekolah di kabupaten,
karena melampaui standar kebutuhan tiap siswa (unit cost) 2015 sejumlah Rp 600 ribu.
Sementara di Kota Yogyakarta, unit cost 3 kali lipatnya.
Saat Dikmen belum diampu Pemprov, tiap kabupaten/kota jumlahnya berbeda. Zuhrif menilai,
agar kualitas sekolah merata di setiap kabupaten/kota, pemprov mesti merencanakan anggaran
untuk BOS Daerah Dikmen dengan matang. “Persoalannya TAPD (Tim Anggaran Pemerintah
Daerah) peduli tidak sama pendidikan?” ujarnya.

17. BLH: Yogya Butuh Polisi Sampah
Masalah sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) muncul karena disiplin membuang
sampah belum dimiliki semua pihak. Untuk itu, Balai Lingkungan Hidup (BLH) DIY
mengusulkan pembentukan satuan petugas polisi sampah sebagai bentuk pengawasan kepada
masyarakat.
Cara pengawasannya, kata Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas BLH, Gunawan
Wibisono, di Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2015 “Tangkap (yang menyalahi aturan pembuangan
sampah), pimpin, lalu kasih pembinaan.”
Dengan adanya polisi sampah, kata Gunawan, masyarakat bisa disiplin membuang sampah.
“Selama ini belum ada (polisi sampah), orang jadi buang sampah seenaknya,” ujarnya.
Sosialisasi peraturan yang selama ini digalakkan, diakuinya tidak efektif mendisiplinkan
masyarakat. “Dibina lagi, habis itu buang sampah (sembarangan) lagi,” katanya.
Ia mensinyalir, BLH akan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membentuk
satgas polisi sampah. “Tidak bisa kalau dikerjakan sendiri (oleh BLH),” katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta, Chang Wendrayanto, mengakui
masyarakat DIY memang belum taat membuang sampah sesuai aturan. “Selama ini
(masyarakat) takut pada petugas, bukan aturan,” tuturnya.
Menurut Pengajar Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, Sarto, penegakan hukum
persampahan di DIY dapat mencontoh Jepang. “Di Jepang, kalau rumah tangga (membuang
sampah) tidak sesuai prosedur, ada denda,” tuturnya.

18. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Dukuh Se-DIY: Ikuti Saja UUK
Paguyuban Dukuh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Semar Sembogo, mendesak Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Istimewa
(Raperdais) Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tunduk pada Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012 Keistimewaan Yogyakarta (UUK), aturan induknya.
“Kalau tidak sama (dengan UUK), Raperdais itu tidak sesuai keistimewaan,” kata Ketua
Umum Semar Sembogo Sukiman saat persamuhan antar Ketua Padukuhan se-DIY di
Banguntapan, Rabu, 11 Maret 2015.
Keistimewaan itu, menurut Ketua Padukuhan Kabupaten Gunungkidul Anjar Gunantoro,
dilihat dari DIY dipimpin seorang sultan yang sejarahnya selalu dijabat seorang laki-laki.
“Kalau (aturan) ditambah, berarti ada kemungkinan raja itu perempuan,” ujarnya.
Penambahan dimaksud Anjar merujuk usulan pencantuman “riwayat suami” dalam Pasal 3
ayat (1) huruf m Raperdais tentang syarat pencalonan Gubernur dan Wagub DIY. Berkaca pada
Pasal 18 ayat (1) UUK, kewajiban calon adalah menyerahkan riwayat hidup antara lain riwayat
pekerjaan, pendidikan, anak, istri, tanpa riwayat suami. Aturan tersebut dianggap diskriminatif
oleh kalangan perempuan saat rapat dengar pendapat masyarakat tentang Raperdais di DPRD,
(3/3).
Menurut Ketua Padukuhan Kulonprogo Mugiyatno, aturan di UUK sudah baik dan tinggal
dijalankan saja. “(Raperdais) Ndak usah ditambahi atau dikurangi,” tuturnya.
Saat pembahasan UUK, kata Anjar, tidak ada yang mempermasalahkan tata cara pengisian
jabatan Gubernur dan Wagub seperti yang terjadi belakangan. “UUK itu produk hukum yang
diakui, dilaksanakan saja apa adanya,” ujarnya.
Semar Sembogo bersuara sebagai salah satu kelompok masyarakat yang ikut membidani
lahirnya UUK. “Kita berjuang sejak masih RUU (Rancangan Undang-Undang),” ujar
Sukiman. Hal senada dituturkan Ketua Padukuhan Bantul, Sutrisno. “Kami (Semar Sembogo)
berjuang atas nama 4000 lebih dusun (di DIY),” ucapnya.

19. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Serat Tajussalatin: Patokan Keraton Yogya Memilih Rajanya
Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
hingga kini masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta. Siapa penerus
Raja Keraton Sultan Hamengkubuwono X juga masih tanda tanya. Tapi, urusan pantas atau
tidak pantas seseorang memimpin Yogyakarta, jawabannya ada di Serat Tajussalatin.
Tajussalatin berisikan 10 syarat yang mesti dipunyai siapapun orang nomor satu di Daerah
Istimewa Yogyakarta kelak. “Intinya syarat-syarat untuk menjadi seorang raja,” kata KRT
Rintaiswara, carik perpustakaan Keraton Widyo Budoyo di Yogyakarta, Kamis, 12 Maret
2015. Serat gubahan Nurrudin Ar-Raniri, pujangga kenamaan Kerajaan Aceh, dialihbahasakan
ke Jawa Kromo Hinggil, kini merupakan koleksi Widyo Budoyo.
Selain itu, terjemahan tekstual dalam Bahasa Indonesia oleh Yayasan Kebudayaan Islam
Indonesia dan Universitas Islam (dulu Institut Agama Islam) Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta juga ada di lemari Widyo Budoyo. Versi Bahasa tak mudah dipahami seperti
membaca kalimat biasa. “Mesti dibaca dua kali karena terjemahan langsung aslinya,” ujar
Rintaiswara.
Dasa syarat raja Yogyakarta terangkum dalam halaman 26-27 manuskrip berbahasa Indonesia,
dibuka kalimat “Ketahuilah wahai orang dan para ratu di dunia, agar kelak derajatnya
menjadi luhur, maka perhatikanlah ajaran Imam Bukhari ini”.
Dari sepuluh patokan, dua butir terakhir bisa jadi kunci utama persoalan Raja Keraton dijabat
laki-laki atau perempuan.
Poin 9 isinya “jangan cerewet dengan istri, jangan sering bicara, dengan istrinya, jika
berbicara pun yang benar-benar tulus, kebanyakan wanita itu kurang budinya kurang bisa
dijadikan contoh.” Syarat kesepuluh, “jangan sampai istri Raja melebihi dibandingkan
suaminya.”
Penyebutan kata “istri” tersebut mengisyaratkan raja Yogyakarta adalah seorang laki-laki. Hal
tersebut dibenarkan Pengageng Kalih Widyo Budoyo KRT Purwodiningrat. “Ya itu (syarat
kesembilan dan kesepuluh) jawabannya,” tuturnya.
Selain itu, setelah penyebutan butir kesepuluh disebutkan “Tidak bisa menjadi imam. Ketika
hari Jum’at Raja wajib menjadi imam, dan wajib pindah ketika berkumpul dengan seluruh
rakyatnya berjalan berbaris, istri ratu tidak boleh ikut.”
Jika raja Yogyakarta berikutnya perempuan, kata Purwodiningrat, banyak protokol kerajaan
mesti diubah. “Andaikata (Sultannya) perempuan, patokannya baru,” ujarnya.

20. Beda Pendapat dengan Nasdem, PKB Ingin Cerai dari FKN
Fraksi Kebangkitan Nasional terancam pecah kongsi. Pasalnya, gabungan Partai Kebangkitan
Bangsa dan Partai Nasional Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta itu
terbelah menyikapi Pasal 3 ayat (1) huruf m Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Pengisan
Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kalau NasDem tak sejalan, PKB akan dirikan fraksi sendiri,” kata Ketua PKB Daerah
Istimewa Yogyakarta Agus Sulistiyono, Selasa, 17 Maret 2015. Agus menambahkan, jumlah
politisi partainya di DPRD, 5 orang, sudah cukup membentuk fraksi. Partai dapat mendirikan
fraksi jika sedikitnya memiliki 4 legislatornya di DPRD.
PKB berkukuh Pasal 3 ayat (1) huruf m Raperdais mesti sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf m
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, aturan
induknya. NasDem, di sisi lain, belum menentukan sikap. “Belum ambil keputusan,” tutur
anggota FKN dari Nasdem, Suparja.
Pasal 3 ayat (1) Raperdais, serupa UUK, mengatur calon Gubernur dan Wagub wajib
menyerahkan riwayat hidup, antara lain berisi riwayat pendidikan, pekerjaan, anak, dan istri.
Namun, Panitia Khusus hingga kini belum meneken draf final menyusul desakan penambahan
frase “riwayat istri” dalam Pasal tersebut.

21. Ketua Gerindra DIY: yang Mbalelo, Namanya Dicatat
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Istimewa Yogyakarta,
Noeryanto, meminta legislatornya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengikuti keputusan
partai terkait Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur.
“Kalau mbalelo dicatat untuk dilaporkan ke DPD,” katanya dihubungi via telepon, Kamis, 19
Maret 2015.
Noer, sapaan akrabnya, mengatakan instruksi tersebut sudah disampaikan ke pengurus Fraksi.
“Saya sudah saya sampaikan. Koordinatornya Pak Darma Setiawan,” ujarnya.
Ia menyatakan Gerindra menyetujui penambahan klausul “riwayat suami” dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf m Raperdais. “Tidak boleh ada diskriminasi,” tuturnya.
Lagipula, kata Noer, sudah banyak daerah di Indonesia yang dipimpin oleh perempuan.
“Nyatanya sudah banyak gubernur, bupati, walikota itu perempuan,” ujarnya.
Induk Raperdais, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatur calon Gubernur dan Wagub wajib
menyerahkan riwayat pendidikan, pekerjaan, anak, dan istri. Aturan itu dinilai diskriminatif,
terutama oleh kalangan perempuan, mengisyaratkan Gubernur hanya bisa dijabat seorang laki-
laki.
Noer menilai penambahan dalam Raperdais tidak bermasalah secara hukum. Ia berpegang pada
pendapat 4 pakar hukum yang pernah dimintai pendapatnya oleh Panitia Khusus Raperdais.
“UUK kalau dikurangi tidak boleh, ditambah boleh. Ini kan hanya soal menambahkan istri atau
suami. Kan boleh secara hukum. Kita mengalir sesuai yang disampaikan pakar hukum,”
tuturnya.
Noer menambahkan, berpegang pendapat tersebut, Gerindra berkukuh UUK tak perlu diujikan
ke Mahkamah Konstitusi. “Ngga ada arah ke judicial review,” katanya.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dwi Wahyu
Budianto, justru mengusulkan pengujian UUK sebagai solusi polemik Raperdais. “Daripada
berdebat terus ya judicial review saja,” katanya di DPRD.

22. Raperdais Pengisian Jabatan
Gerindra Ubah Haluan
Fraksi Gerakan Indonesia Raya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta menyatakan
sikapnya tidak menyetujui penambahan “riwayat suami” dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m
Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur.
“Kita kembali ke UUK (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta),” ujar Ketua Fraksi Suroyo di DPRD, Senin, 23 Maret 2015.
Aturan yang dimaksud Suroyo adalah Pasal 18 ayat (1) huruf m UUK, mengatur “Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi
syarat menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan,
pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.”
Keputusan terbaru Gerindra berbeda dengan pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Noeryanto, Kamis, 19 Maret 2015, partainya menyepakati penambahan “riwayat suami”.
“Tidak boleh ada diskriminasi,” katanya.
Perubahan sikap Gerindra, kata Suroyo, dihasilkan dalam persamuhan Fraksi dengan DPD,
Minggu, 22 Maret 2015. Ia menuturkan, DPD melunak setelah mempelajari UUK dan
Sabdatama Sultan Hamengkubuwono X. “Selama ini (antara DPD dan Fraksi) belum pernah
rapat,” ujarnya.
Ketika disinggung butir Sabdatama dan UUK yang dijadikan acuan DPD, Noeryanto tidak
menjabarkan lebih lanjut. “Silakan dibaca dengan saksama (UUK dan Sabdatama),” tuturnya
dihubungi lewat telepon, Senin, 23 Maret 2015.
Noeryanto menegaskan, partainya tidak mau mencampuri urusan Keraton dalam menentukan
penerus HB X. “Itu hak prerogatif Raja,” tutur Romo Noer, sapaan akrabnya.
Panitia Khusus Raperdais Pengisian Jabatan diberi tenggat untuk meneken draf final pada 3
April 2015. Selain itu, DPRD masih memiliki tanggungan menyusun Raperdais Kebudayaan,
Pertanahan, dan Tata Ruang sebagai amanat Pasal 7 ayat (2) UUK.

23. Raperdais Pengisian Jabatan
PDIP Belum Bersikap, Rapat Paripurna Molor Hingga 2 April
Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengisian Jabatan Gubenur dan
Wakil Gubernur memastikan rapat paripurna diadakan tanggal 2 April 2015, molor dari
rencana tanggal 30 Maret 2015. Penundaan itu, kata Ketua Pansus Slamet, diminta Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, satu-satunya fraksi yang belum menyatakan pandangannya
atas Pasal 3 ayat (1) huruf m Raperdais.
“(PDIP) Minta (rapat) paripurna dimundurkan karena belum rapat fraksi,” ujar Slamet, usai
mengikuti rapat tertutup Pansus di DPRD, Selasa, 24 Maret 2015. Permohonan itu disampaikan
anggota FPDIP KPH Purbodiningrat yang juga Wakil Ketua Pansus. Ketua Fraksi Eko
Suwanto, kemarin, menegaskan pihaknya masih mengkaji Raperdais. “Tidak perlu kesusu
(terburu-buru), hasilnya tidak baik,” ujarnya lewat pernyataan tertulis.
Pasal 3 ayat (1) huruf m merupakan turunan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Isinya: “Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat
menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan,
saudara kandung, istri, dan anak.”
Rapat Pansus dihadiri pula oleh perwakilan Pemerintah Provinsi, Keraton, dan Pura
Pakualaman. Pihak Keraton dan Pakualaman belum menyatakan sikap resmi atas Pasal 3 ayat
(1) huruf m. “Tapi arahnya sudah kesana (mengikuti UUK),” ujar Slamet. Adapun Pemprov,
tutur politikus Golkar itu, menyetujui Raperdais mesti tunduk pada UUK.
Slamet menyatakan optimistis pihaknya bisa menyelesaikan pembahasan Raperdais sebelum
tanggal 30 April. “Sebelum itu ada rapat harmonisasi (di Pansus),” katanya.

24. Menjelang Kongres PDIP
Regenerasi Partai Tak Ubahnya Pada Kulit Manusia
Apa hubungannya pergantian kulit manusia dan suksesi di Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan? Bagi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yogyakarta, Bambang Praswanto, ada
benang merah di antara keduanya. “Terjadi, tapi tidak kelihatan,” kata dia kepada wartawan di
Yogyakarta, Selasa, 31 Maret 2015.
Katanya, manusia berganti kulit setiap dua hari. Prosesnya tak terasa, tapi begitulah adanya.
“Regenerasi di partai juga seperti itu,” tuturnya.
Dia membandingkan proses itu dengan metamorfosis kupu-kupu. Perubahan ulat menjadi
kupu-kupu dapat dilihat secara kasat mata. Di PDIP, menurut Bambang, justru kebalikannya.
Bambang menuturkan, regenerasi di tubuh PDIP terjadi pelan-pelan. Contohnya ia sendiri.
Dulunya Bambang sekretaris DPD, kini jadi Ketua. Begitu pun di daerah lain, misalnya DPD
Banten. “Itu dulu sekretaris juga,” kata dia.
Dia terpilih September tahun lalu, menggantikan Idham Samawi, kini Ketua Bidang
Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen Dewan Pimpinan Pusat.
PDIP Yogyakarta sepakat mengusung kembali Megawati Sukarnoputri menjadi ketua umum
partai berlambang banteng. “Kami 100% mendukung,” ujar anggota DPRD DIY asal PDIP
Eko Suwanto, 31 Maret 2015.
Eko menegaskan, seluruh unsur PDIP Yogyakarta sepakat mencalonkan Megawati. “Di dalam
sudah musyawarah mufakat,” kata ketua fraksi PDIP itu.