Paparan ini berisi potensi kerawanan pada setiap tahapan pilkada 2015

1. POTENSI KERAWANAN PADA TAHAPAN
PILKADA SERENTAK 2015

2. Elemen Strategis Pilkada
Sistem Proses
Kerangka Hukum Aktor
Elemen Strategis
Pilkada

3. Sistem Pilkada Serentak 2015
No
Elemen Sistem
Pilkada
Keterangan
1. Formula Pencalonan
1) Parpol atau gabungan parpol dengan ketentuan
memiliki paling sedikit 20 persen kursi atau 25 persen
suara;
2) Perseorangan dengan syarat mendapat dukungan 6,5
sampai 10 % dari jumlah penduduk;
3) Pengajuan pencalonan dilakukan dengan sistem paket.
2.
Metode Pemberian
Suara
Pemberian suara dilakukan dengan cara pemberian tanda
pada surat suara
3.
Metode Penetapan
Calon Terpilih
Calon terpilih ditetapkan dengan sistem suara terbanyak
atau mayoritas-pluralitas

4. Proses Pilkada Serentak 2015
Tahapan Program
Tahap Persiapan
1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Penyusunan peraturan
3. Sosialisasi, penyuluhan dan bimtek
4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
5. Pendaftaran pemantau
6. Pengolahan DP4
7. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
Tahap
Penyelenggaraan
1. Pencalonan
2. Sengketa tata usaha negara pemilihan
3. Kampanye
4. Laporan dan audit dana kampanye
5. Pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
6. Pemungutan dan penghitungan suara
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
8. Penetapan dan pengumuman paslon terpilih
9. Sengketa perselisihan hasil pemilihan
10. Penetapan dan pengumuman paslon terpilih pasca putusan MK
11. Pengusulan pengesahan pengangkatan paslon terpilih
12. Evaluasi dan pelaporan

5. Kerangka Hukum Pilkada
Pelanggaran
Administrasi
Pelanggaran
Kode Etik
Pelanggaran
Pidana
Pelanggaran Etika
Penyelenggara
Pelanggaran Tata Cara, Prosedur
dan Mekanisme Pemilihan
Pelanggaran atau Kejahatan
(Psl 177 S.D 198 UU 1/2015
dan UU 8/2015)
50
hr
7
hr
Sengketa Pemilihan
1. Antar peserta pemilihan;
2. Antara eserta pemilihan dan
penyelenggara sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan
KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.
12
hr
Sengketa TUN
Keputusan KPU
Provinsi dan KPU
Kab/Kota tentang
Penetapan Paslon
64
hr
Perselisihan Hasil
Pemilihan (PHP)
Kep. Kpu Prov dan KPU
Kab/Kota tentang
Penetapan Hasil Pemilihan
45
hr

6. Aktor Pilkada
• Peserta pilkada
berasal dari dua
unsur, yaitu
parpol dan
perseorangan
• Pelanggaran kode
etik penyelenggara
dan pengawas
diperiksa dan diputus
oleh DKPP
•Pengawasan pemilihan
dilakukan oleh Panwas
untuk pilkada
kabupaten/kota dan
Bawaslu untuk pilkada
provinsi.
• Penyelenggaraan
Pilkada menjadi
tanggung jawab
bersama KPU, KPU
Prov dan Kab/Kota;
• KPU RI menjadi
penanggung jawab
akhir
KPU Panwaslu/
Bawaslu
Parpol/
Perseorangan
DKPP

7. Potensi Kerawanan Pilkada (1)
Tahapan Potensi Kerawanan Antisipasi
Pemutakhiran
Data Pemilih dan
Penyusunan
Daftar Pemilih
1. DPT mengandung data
pemilih ganda;
2. DPT mengandung data
penduduk usia di bawah
17 tahun dan belum
menikah;
3. DPT mengandung data
TNI dan Polri;
4. Pemilih tidak terdaftar
dalam DPT;
5. Jumlah dan kebutuhan
pemilih penyandang
disabilitas tidak terdata
dengan baik
1. Pengembangan sistem informasi
daftar pemilih (sidalih) pilkada
dengan menyediakan menu analisa
DP4;
2. Sinkronisasi DP4 dengan DPT
terakhir;
3. Menyediakan skema DPTb1 dan
DPTb2 untuk antisipasi pemilih
yang tidak masuk dalam DPT;
4. Pendataan pemilih dilakukan
dengan basis utama identitas
kependudukan;
5. Lembar pencocokan dan penelitian
(coklit) menyediakan kolom jenis
disabilitas sebagai acuan bagi
PPDP ketika coklit di lapangan

8. Potensi Kerawanan Pilkada (2)
Tahapan Potensi Kerawanan Antisipasi
Pencalonan
1. Manipulasi surat
rekomendasi dan surat
pencalonan oleh
kandidat;
2. Petugas kurang cermat
dalam menghitung dan
memverifikasi jumlah
dukungan untuk calon
perseorangan;
3. Politik uang untuk
mendapatkan
rekomendasi dan surat
pencalonan;
4. Petugas menghilangkan
dokumen calon sehingga
pasangan calon menjadi
tidak memenuhi syarat
(TMS).
1. Tercapainya kesepakatan antar parpol di DPR bahwa
parpol yang tengah berkonflik tetap dapat
mengajukan paslon sepanjang surat pengajuan dan
rekomendasi ditujukan kepada satu nama paslon;
2. Penyerahan SK Kepengurusan parpol tingkat pusat,
tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota,
mekanismenya satu pintu, semuanya diserahkan
kepada KPU RI untuk diupload di website KPU RI
sebagai acuan KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota untuk mengecek keabsahan
kepengurusan;
3. Memberi ruang yang seluas-luasnya kepada
Panwaslu/Bawaslu untuk mengawasi proses
pendaftaran dan verifikasi dokumen syarat
pencalonan dan syarat calon.
4. Penggunaan sistem informasi pencalonan (Silon)
untuk membantu pemerosesan data paslon, termasuk
memeriksa kegandaan dukungan paslon
perseorangan.

9. Potensi Kerawanan Pilkada (3)
Tahapan Rawan Pelanggaran Administrasi Antisipasi
Kampanye
1. Menggunakan tempat ibadah;
2. Menggunakan tempat
pendidikan;
3. Melakukan pawai dengan
berjalan kaki atau konvoi
kendaraan;
4. Menyebarkan bahan kampanye
di luar yang difasilitasi oleh
KPU;
5. Memasang alat peraga
kampanye di luar yang
difasilitasi oleh KPU;
6. Pemasangan iklan kampanye di
media massa cetak dan
elektronik di luar yang
difasilitasi KPU.
1. Menyosialisasikan ketentuan
kampanye pemilihan kepada
paslon dan parpol pendukung;
2. Menyosialisasikan ketentuan
kampanye kepada masyarakat,
media, NGO dan OMS agar dapat
berperan serta dalam mencegah
potensi pelanggaran dalam
berkampanye;
3. Berkoordinasi dengan Panwas
dan Pemda untuk menertibkan
bahan dan alat peraga kampanye
yang melanggar aturan;

10. Potensi Kerawanan Pilkada (4)
Tahapan Rawan Pelanggaran Pidana Antisipasi
Kampanye
1. Kampanye di luar jadwal;
2. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
memengaruhi pemilih;
3. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
4. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah
daerah;
5. Menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang
dilarang;
6. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana
kampanye;
7. Tidak melaporkan sumbangan dana kampanye yang diterima kepada
KPU;
8. Mempersoalkan dasar negara Pancasilla dan UUD 1945;
9. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon dan
parpol;
10.Berkampanye dengan cara menghasut, memfitnah, mengadu domba
Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
11.Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat
dan/atau Partai Politik;
12.Mengganggu kantibnas.
1. Menyosialisasikan
ketentuan kampanye
pemilihan kepada
paslon dan parpol
pendukung;
2. Menyosialisasikan
ketentuan kampanye
kepada masyarakat,
media, NGO dan
OMS agar dapat
berperan serta dalam
mencegah potensi
pelanggaran dalam
berkampanye;

11. Potensi Kerawanan Pilkada (5)
Tahapan Rawan Pelanggaran Antisipasi
Pemungutan
Penghitungan
dan
Rekapitulasi
Suara
1. KPPS memberi kesempatan memilih kepada
warga yang tidak memiliki hak pilih;
2. KPPS merusak surat suara yang telah
digunakan pemilih sehingga surat suara
tersebut menjadi tidak sah;
3. KPPS mencoblos surat suara yang tidak
digunakan untuk paslon tertentu;
4. KPPS tidak menyerahkan salinan formulir C
dan C1 kepada pengawas pemilu dan saksi
paslon;
5. KPPS tidak menjaga keamanan dan keutuhan
kotak suara dan menyerahkan kotak suara yang
tersegel berisi yang berisi surat suara, berita
acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil
penghitungan suara kepada PPK pada hari yang
sama;
6. PPS tidak mengumumkan hasil penghitungan
suara di seluruh TPS di wilayah kerjanya;
7. PPK mengubah rekapitulasi suara hasil
penghitungan suara sehingga berbeda dengan
hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
1. Mengedukasi pemilih untuk dapat berperan
mengawasi penghitungan dan rekapitulasi
suara;
2. Melakukan monitoring pemungutan dan
penghitungan suara ke TPS-TPS serta rekap di
PPK, KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi;
3. Mendorong pasangan calon untuk
menempatkan saksi di semua TPS, PPK, KPU
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
4. Pembatasan masa jabatan anggota badan ad
hoc (PPK, PPS dan KPPS) maksimal 2 kali
untuk regenerasi dan menghindari potensi
penyimpangan karena terlalu lama menduduki
jabatan sebagai penyelenggara;
5. Saksi, pengawas dan pemantau dapat
mendokumentasikan hasil penghitungan dan
rekap suara dalam bentuk foto dan video;
6. Melakukan scaning salinan C dan C1, dan
rekapitulasi hasil C1 untuk ditampilkan pada
portal khusus pilkada;

12. PENUTUP
TERIMA KASIH