Your SlideShare is downloading. ×
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota

17,543
views

Published on

Di masa mendatang, fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan, titik kontak hubungan …

Di masa mendatang, fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan, titik kontak hubungan
dan perdagangan internasional, nodal informasi dan inovasi teknologi menjadi
semakin stategis. Selain itu, tetap saja kota akan menjadi ruang yang paling ideal
bagi pertumbuhan dan diversifikasi kegiatan ekonomi berbasis sektor industri, jasa
dan perdagangan. Wajarlah, dalam menghadapi tantangan global kelak, peran
stategis ini harus ditingkatkan.
Pertumbuhan penduduk yang terlalu pesat dan tersentralisasi di Pusat-pusat kota
secara simultan telah memberikan beban masalah pengelolaan kota yang muskil
dan bahkan "counter productive" terhadap manfaat "aglomerasi" dan "economic of
scale". Karena tekanan masalah yang demikian berat maka kebijakan pengelolaan
perkotaan seringkali tidak mampu efisien dan cenderung mengikuti mekanisme
pasar yang lebih mengejar maksimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan tanah-tanah
kota. Proses ini dapat saja menyebarkan kepadatan penduduk dalam kota dan
mendistribusikannya ke wilayah pinggiran, namun sekaligus menciptakan pemekaran
fisik kota yang tidak tertata yang justru pada gilirannya menambah beban
permasalahan pengelolaan kota itu sendiri.

Published in: Real Estate

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
17,543
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
577
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Himpunan Makalah Perencanaan Kota Dihimpun Oleh : Ir. Fitri Indra Wardhono
  • 2. 2 Daftar Isi 1. Penataan Ruang Perkotaan .......................................................................................... 3 2. Pendekatan Keterpaduan Sebagai Jawaban Terhadap Permasalahan Penataan Ruang Perkotaan di Masa Mendatang.......................................................................................... 8 3. Sistem Kota-Kota dan Penataan Ruang dalam Pengelolaan Fungsi Kota................... 18 4. Manajemen Pembangunan Kota Masa Depan ............................................................ 24 5. Kebijakan Nasional Perkotaan Dalam Memasuki Milenium Ketiga .............................. 30 6. Konsepsi Urban Management dan Isu-Isu Yang Berkembang (Studi Build) ................ 39 7. Lingkungan Surabaya menuju Milenium III Mewujudkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan................................................................................................................. 45 8. Jakarta : Fenomena Ruang dan Bentuk sebuah Metropolis ........................................ 55 9. City Development Strategy.......................................................................................... 67 10. Prosedur Perencanaan Kota di Indonesia (Suatu Tinjauan Mengenai Perkembangan dan Penerapannya)......................................................................................................... 94 11. Perencanaan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah yang Semakin Luas............... 98 12. Secercah Optimisme Terhadap Keberlanjutan Kota di Indonesia............................ 103 13. Tugas Pengawas Tata Ruang ................................................................................. 105 14. Proyeksi Penduduk Kota-kota di Indonesia Periode 1995 - 2005 ............................ 113
  • 3. 3 1.Penataan Ruang Perkotaan Oleh : Prof. Dr. Ir. H.M. Nad Darga Talkurputra 1. Ringkasan Kota-kota besar di Indonesia "tidak sehat". Struktur pertumbuhannya cendrung meniadakan ruang terbuka, sedangkan pemukiman terus terdesentralisasi, bergerak menjauh dari pusat kota, menyebar dan menggeser wilayah pertanian di wilayah pinggiran. Proses ini tidak saja kian membebani pengelolaan kota namun juga me- ngorbankan fungsi ekologis lingkungan dan tanah pertanian di wilayah pinggir-an dengan segala dampaknya. Permu-kimam kumuh, kemacetan, degradasi lingkungan, polarisasi kemampuan ma-syarakat, serta social unrest adalah se- jumlah indikator permasalahan yang se-cara kumulatif tidak efektif bagi pertum- buhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat kota dan wilayah pinggiran-nya serta membebani roda pertumbuh-an nasional. Transformasi struktur pere- konomian Indonesia yang prematur menjadi akar seluruh permasalahan ini, sehingga laju urbanisasi menjadi terlampau tinggi di atas kemampuan kota untuk berbenah. Dengan demikian, pengelolaan kota, termasuk penataan ruangnya, tidak dapat lagi dipandang sebagai beban internal kota. 2. Pendahuluan Di masa mendatang, fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan, titik kontak hubungan dan perdagangan internasional, nodal informasi dan inovasi teknologi menjadi semakin stategis. Selain itu, tetap saja kota akan menjadi ruang yang paling ideal bagi pertumbuhan dan diversifikasi kegiatan ekonomi berbasis sektor industri, jasa dan perdagangan. Wajarlah, dalam menghadapi tantangan global kelak, peran stategis ini harus ditingkatkan. Hal tersebut masih mungkin bagi Indonesia. Lihat saja komposisi urbanisasi, perbandingan penduduk perkotaan dengan pedesaan masih tergolong rendah, hanya 30 %. Padahal rata-rata penduduk perkotaan di negara-negara yang berpendapatan menengah adalah sekitar 48%, bahkan di negara-negara maju mencapai di atas 70%. Jakarta, meskipun dihuni kurang lebih 9.7 juta jiwa namun hanya menampung + 20 persen penduduk perkotaan, sementara Manila 30 persen, Bangkok 69 persen dan Seoul 43 persen. Jadi, dari sisi komposisi penduduk, perkotaan Indonesia masih tergolong aman. Masalahnya justru terletak pada kecepatan laju urbanisasi yang terlampau tinggi yakni 5,4 % per tahun dalam dekade 1980. Tidak saja tinggi, namun urbanisasi di Indonesia merupakan hasil proses transformasi struktur ekonomi yang prematur, yang terjadi karena dualislistik pembangunan di Indonesia dalam era Orde Baru. Dualistik pembangunan ini telah menempatkan sektor pertanian sebagai lapangan usaha kelas bawah, gurem, tidak efisien dan tidak "prestigous", sehingga me- nyebabkan pelepasan tenaga kerja pertanian ke sektor moderen, industri dan jasa, di perkotaan menjadi terlampau cepat, sehingga meskipun lapangan kerja di sektor moderen ini sangat kompetitif, tetap saja urbanisasi meningkat tajam. Apabila
  • 4. 4 asumsi ini benar, maka transisi komposisi penduduk perkotaan akan meningkat sangat tajam menjadi 42 % pada tahun 2010 dan mencapai 60 % pada tahun 2018. 3. Pertumbuhan Kota Pertumbuhan penduduk yang terlalu pesat dan tersentralisasi di Pusat-pusat kota secara simultan telah memberikan beban masalah pengelolaan kota yang muskil dan bahkan "counter productive" terhadap manfaat "aglomerasi" dan "economic of scale". Karena tekanan masalah yang demikian berat maka kebijakan pengelolaan perkotaan seringkali tidak mampu efisien dan cenderung mengikuti mekanisme pasar yang lebih mengejar maksimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan tanah-tanah kota. Proses ini dapat saja menyebarkan kepadatan penduduk dalam kota dan mendistribusikannya ke wilayah pinggiran, namun sekaligus menciptakan peme- karan fisik kota yang tidak tertata yang justru pada gilirannya menambah beban permasalahan pengelolaan kota itu sendiri. Pembangunan fisik kota berpola "urban sprawl" telah jauh merambat ke wilayah- wilayah pinggiran bahkan di sebagian besar wilayah perbatasan pembangunan fisik ini telah menyatu dan sulit dibedakan. Permasalahan ini mempersulit penyediakan dan pemelihara fasilitas perkotaan. Tidak saja itu, permukimam pinggiran ini hanya terikat secara administratif dengan wilayah sekitar namun secara fungsional dan spatial telah terintegrasi dengan kota, sehingga sedikit sekali mempunyai keterkaitan dengan ekonomi dan sosial pedesaan. Sementara itu, meningkatnya permintaan terhadap tanah di wilayah pinggiran kota ikut mendorong kompetisi penggunaan dan kelangkaan tanah di wilayah tersebut. Kompetisi dan kelangkaan ini secara langsung mengangkat harga tanah sekaligus menempatkan wilayah pinggiran kota sebagai ladang subur usaha spekulan tanah. Tentu saja hal ini akan mendorong percepatan mutasi penggunaan tanah dari pertanian ke nonpertanian yang kian hari kian bertambah. Berkurangnya tanah pertanian karena ter-desak oleh perkembangan fisik kota ber- dampak percepatan fragmentasi pemilikan tanah, sehingga luas garapan menjadi se-makin kecil dan tidak lagi efisien untuk usa-ha pertanian. Hal ini menjadi pemicu lebih lanjut pengalihan penguasaan dan penggu-naan tanah dari pertanian ke nonpertanian yang akhirnya menyebabkan tanah-tanah pertanian dipinggiran kota menjadi semakin rentan terhadap mutasi penggunaan lahan. Pengalihan fungsi penggunaan tanah perta-nian ke kegiatan nonpertanian di wilayah pinggiran kota memberikan dampak eko-logis yang serius seperti berkurangnya penyediaan air bagi masyarakat kota atau justru kebanjiran di musim hujan. Selain itu, pola pembangunan fisik kota yang horizontal yang terutama didominasi oleh pembangunan perumahan-perumahan di pinggiran kota secara langsung meningkatkan jumlah masyarakat "commutter". Kemacetan di jalan raya terutama di waktu pagi dan sore hari terus menjadi-jadi, kian hari kian buruk. Dalam menghadapi kompleksitas beban permasalahan kota tersebut, pengelolaan perkotaan seyogyanya perlu diselenggarakan secara lebih arif dan efektif. Visi uta- ma pembangunan perkotaan perlu diperioritaskan untuk menciptakan iklim perko- taan yang lebih manusiawi, berwawasan lingkungan dan tidak semata-mata menge- jar pertumbuhan ekonomi dan fisik. Kegiatan pembangunan fisik yang selama ini cendrung untuk mengurangi ruang terbuka dan kehijauan kota seyogyanya di eva- luasi kembali. Demikian juga, pemerintah kota perlu tetap memberikan perlindungan
  • 5. 5 bagi masyarakat yang kurang mampu. Tingginya polaritas kemampuan untuk mem- peroleh akses pelayanan dan menikmati hasil-hasil pembangunan yang tersebar dalam berbagai segmen mayarakat terbukti dengan indikasi-indikasi meningkatnya kriminalitas, ketidakpedulian dan gangguan-gangguan sosial lainnya. "Social distress" semacam itu menyebabkan kenyamanan dan keamanan untuk tinggal dan berusaha di dalam kota akan cepat menurun dan semakin menjauh dari maksud dan tujuan pembangunan itu sendiri. Dinamika perkembangan kota dan urbanisasi tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah internal kota semata-mata melainkan sudah memiliki dimensi yang lebih luas dan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial, ekonomi, informasi dan politik se- cara nasional dan global. Dalam kontek inilah perlu diciptakan keseimbangan pem- bangunan antarwilayah, pembangunan lingkungan hidup yang layak, serta memper- kecil dampak negatif yang ditimbulkan oleh wilayah dengan tingkat pertumbuhan tinggi terhadap wilayah-wilayah yang lambat pertumbuhannya. Dengan demikian kegiatan–kegiatan perencanaan penataan ruang kota dengan penataan ruang wilayah di sekitarnya tidak pantas lagi dilakukan secara terpisah, seperti yang selama ini dilakukan Di samping itu, kebijakan pembangunan perkotaan perlu juga diarahkan kepada pembangunan kota-kota baru yang mandiri. Langkah-langkah ini sangat penting untuk tujuan desentralisasi dan dekonsentrasi pembangunan kota dan sebagai alat untuk menarik migran potensial yang cendrung ke kota-kota metropolitan. Dengan demikian kota-kota ini dapat berperan dalam membenahi ketimpangan antardaerah serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karenanya mempu- nyai arti yang sangat strategis. Dalam sisi lain, visi pembangunan perkotaan tersebut harus lebih melibatkan peran aktif pihak swasta dan masyarakat karena pada kenyataannya merekalah yang menjadi motor penggerak pembangunan kota. Untuk itu diperlukan peningkatan ke- mampuan dalam perencanaan dan transparansi dalam pembangunan dan pengelo- laan perkotaan agar peran aktif swasta dan masyarakat dapat ditumbuhkem- bangkan. 4. Pengendalian Ruang Kota Kegiatan penataan dan pemanfaatan ruang kota pada dasarnya adalah kegiatan penataan dan pemanfaatan tanah-tanah perkotaan yang dikuasi oleh masyarakat dan badan hukum. Dengan demikian, diperlukan serangkaian tindakan-tindakan yang melibatkan kegiatan-kegiatan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah dalam mengendalikan atau mengintervensi mekanisme pasar dalam pemanfaatan tanah yang terikat akan hukum "the highest and best use of land". Secara ope- rasional, upaya-upaya pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mewujudkan kondisi ideal dari suatu perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme pengadaan tanah dan pengendalian penggunaan tanah melalui kebijakan perijinan hingga pemberian hak atas tanah. Wajar, sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang perkotaan, maka diperlukan sarana pengendalian yang salah satunya adalah mekanisme per- ijinan dan hak atas tanah. Tentu saja dalam pelaksanaan pemberian ijin hingga penerbitan hak harus menghormati hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demiki-an akan tercapai suatu proses yang saling berkesinambungan
  • 6. 6 dalam penataan dan pe-manfaaatn ruang di mana pemberian perijianan adalah esensi dari upaya pemanfaatan dan pengendalian ruang. Penataan ruang perkotaan dapat juga dilaksanakan dengan program antara lain konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah secara konsepsional merupakan langkah yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan perkotaan, yang antara lain adalah :  Mempercepat penyediaan dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya,  Meningkatkan intensitas penggunaan tanah serta memperbaiki kondisi ling- kungan,  Menghemat pengeluaran anggaran pemerintah untuk mengadakan tanah dan pembangunan infratruktur dan fasilitas umum,  Meningkatkan nilai tanah,  Menghindarkan penggusuran masyarakat pemilik tanah dari lokasi asalnya,  Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan sekaligus menurunkan ketimpangan sosial yang bersumber dari kondisi permukimam,  Memungkinkan terbentuknya sistem perpajakan yang lebih baik dan adil. Selain program konsolidasi tanah, pemerintah kota sudah saatnya melibatkan parti- sipasi yang lebih aktif pihak swasta dalam mengembangkan program pembangunan rumah vertikal terutama dengan sistim sewa. Pembangunan perumahan susun vertikal untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui sistim sewa memang terkesan mahal. Namun program rumah susun memberikan dampak jangka panjang yang sangat menguntungkan. Hal tersebut adalah atas beberapa pertimbangan. Pertama bila separasi ruang menyempit atau gradasi kepadatan penduduk yang menurun tajam dari pusat kota ke wilayah pinggiran maka penyediaan dan pemeli- haraan fasilitas umum dapat dilakukan dengan lebih efektif karena lebih terkon- sentrasi. Kedua, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sistim sewa akan lebih efektif dari pada sistim kepemilikan rumah terutama karena mereka tidak mampu memiliki rumah. Selain itu, karena letak perumahan susun berada di dalam kota, maka tambahan beban biaya transportasi bagai masyarakat berpenghasilan rendah akan dapat dihindarkan, sehingga kelompok masyarakat ini mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Demikian juga, sudah waktunya pengendalian lebih serius fenomena mutasi peng- gunaan tanah pertanian ke nonpertanian yang terjadi akibat pemekaran kota. Hal ini penting mengingat lokasi tanah-tanah persawahan sawah berkualitas tinggi justru berada di pinggiran kota-kota besar. Apabila luas minimal tanaman padi untuk komsumsi beras di Indonesia pada tahun 1990 adalah 10.25 juta hektar maka luas ini di tahun 2025 akan meningkat menjadi 13, 170 juta hektar. Padahal, luas tanah sawah di Indonesia justru menurun rata-rata 8.255 hektar per tahun dan lebih dari 80 persen mutasi ini justru terjadi di sekitar kota-kota di Pulau Jawa. Sulit diba- yangkan dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia apabila terjadi kelangkaan pangan terutama beras di masa mendatang. Alternatif penciptaan sa- wah-sawah baru di luar Pulau Jawa bukanlah gampang, sama tidak logisnya apa- bila mengalihkan pola konsumsi beras ke menu pangan nonberas bagi masyarakat Indonesia.
  • 7. 7 5. Penutup Kebijakan pengelolaan kota-kota besar di Indonesia telah berhasil memacu pertum- buhan perkotaan yang yang sangat pesat di bidang fisik dan ekonomi perkotaan. Namun, belum memberikan penekanan yang sepadan terhadap pertumbuhan sosial dan lingkungan. Di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, pertumbuhan fisik ini telah jauh merambat kewilayah pinggiran. Ketimpangan antara pertumbuhan fisik dan ekonomi dengan sosial dan lingkungan serta antara pertumbuhan pusat kota de- ngan wilayah pinggiran telah memberi-kan dampak beban permasalahan yang kian hari kian bertambah berat, sehingga memerlukan penanganan secara lebih serius. Permasalahan perkotaan memer-lukan keterpaduan berbagai pendekatan seperti pemerataan pembangunan wila-yah, pembangunan kota-kota kecil/me-nengah, kordinaasi perencanaan tata ruang kota dan wilayah pinggiran. Di sisi pembenahan internal kota, konsolidasi tanah dan pembangunan rumah susun merupakan altenatif yang sangat stra-tegis namun keberhasilannya memer-lukan partisipasi secara penuh dari pihak swasta dan masyarakat.
  • 8. 8 2.Pendekatan Keterpaduan Sebagai Jawaban Terhadap Permasalahan Penataan Ruang Perkotaan di Masa Mendatang Ir. Maurits M. Pasaribu, Msc dan Ir. Eko Yuli Suprapto, Msc 1. Pendahuluan Masa mendatang yang populer disebut dengan milenium ke tiga, bercirikan glo- balisasi kehidupan sosial-ekonomi, hak azasi manusia, tuntutan desentralisasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pembangunan perkotaan. Globalisasi kehidupan sosial-ekonomi yang didukung oleh teknologi khususnya teknologi informasi, akan mengubah arti batas wilayah negara menjadi lebih bebas dari yang terjadi sekarang, di mana kondisi demikian akan membuat daya saing antarnegara semakin bergantung pada tingkat efisiensi dan produktivitas wilayah perkotaannya. Dalam konteks ini, kemampuan pengelolaan aspek-aspek kepen- dudukan, teknologi, modal, barang dan jasa, dan informasi oleh suatu kota akan sa- ngat menentukan daya saingnya. Kemampuan individu kota untuk bersaing dalam me-narik investasi, menuntut kemandirian suatu kota yang sangat bergantung dari kebijakan pengembang-an desentralisasi dan otonomi daerah yang mantap di mana kemampuan pengelolaan kota (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) oleh stakeholders' kota (pemerintah, masyarakat dan swasta, serta aso-siasi profesi pemerhati), sangat diperlukan. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mem-beri ruang gerak yang cukup luas bagi peran serta masyarakat dan swasta dalam gagasan, pelaksanaan pembangunan, maupun pengendaliannya. Peranan masyarakat dan swasta yang dominan tersebut membutuhkan pola kemitraan yang tangguh dan saling menguntungkan satu dengan lainnya, serta resiko ditanggung bersama. Perkembangan kemampuan individu kota di satu sisi akan meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain secara makro dapat menimbulkan kocendenungan terbentuknya polarisasi ke beberapa kota metro, sehingga kurang mendorong pemerataan per- kembangan antarwilayah. Di samping itu hubungan antarkota dan desa juga terpo- larisasi ke kota, di mana ekonomi kota dan desa kurang saling menguatkan. De- ngan demikian, di samping optimasi kemampuan individu kota, sinerjitas pengem- bangan sistem perkotaan termasuk diantaranya sistem kota-desa perlu pula diting- katkan. Kondisi ekstemal yang sangat berpengaruh pada sast ini adalah krisis ekonomi yang dimulai dari krisis moneter. Daya tahan ekonomi nasional sangat dipengaruhi struktur ekonomi nasional yang kurang kuat di mana resource base industri manufaktur banyak tergantung bahan import, bukan dari bahan lokal seperti hasil pertanian (agroindustri). Oleh karenanya, aktivitas ekonomi perkotaan sangat terpukul karena tidak berbasis struktur yang kuat, termasuk dukungan struktur fungsional kota-kota yang tangguh. Penataan ruang kawasan perkotaan hendaknya mampu mendorong pemanfaatan ruang yang optimal dan tidak kaku, tetapi tegas dalam pembentukan struktur
  • 9. 9 kawasan perkotaan, serta dinamika kegiatan pembangunan perkotaan bersifat global yang berwawasan lingkungan baik dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat secara menyeluruh, sehingga dicapai kualitas ruang kehidupan perkotaan yang serasi, selaras, seimbang, layak, berkeadilan serta menunjang pelestarian nilai-nilai sosial budaya. Pembangunan Kawasan Perkotaan, diarahkan secara berencana dan terpadu baik dilihat dari sistem perkotaan maupun secara individu. Sasaran yang harus dicapai harus didorong oleh kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pendayagunaan sumber daya alam yang optimal; dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan profesional; iklim usaha yang sehat; serta pengembangan sumber daya boatan dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi yang tepat guna, berhasil guna dan berdaya guna serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan keserasiannya dengan sistem sosial-budaya. Pemerintah telah memberlakukan peraturan perundangan tentang Penataan Ruang, yaitu Undang-Undang No. 24/1992, demikian pula upaya pemerintah dalam melak- sanakan perimbangan peran dan tanggung jawab pembangunan wilayah di perkota- an, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat. Hal ini semua membutuhkan operasionalisasi di daerah dan antardaerah. Kiranya masih dibutuhkan pembahasan-pembahasan bagaimana mempertajam hal tersebut agar ruang kota dapat ditata sesuai jiwa otonomi, namun dapat sekaligus mewujudkan sinerjitas perkembangan antarkota. 2. Tantangan ke Depan Dalam Pembangunan Perkotaan Di masa yang akan datang, kita mengharapkan terwujudnya perkembangan setiap kota di wilayah nasional secara berkelaniutan, dan menjadi tempat permukiman dan usaha, di mana seluruh penghuni merasa memiliki (citizenship city), sehingga dapat menjadi kota yang memberikan keamanan, kenyamanan dan kesejahterean bagi seluruh penghuninya. Memperhatikan pelaksanaan pembangunan perkotaan yang ada saat ini dan harapan sebagaimana tersebut di atas, maka pembangunan kota membutuhkan pendekatan-pendekatan yang dapat menciptakan suatu lingkungan kerja dan hunian yang terpadu, berkeadilan dan berkelanjutan, mempunyai daya saing serta adanya rasa kepemilikan warga masyarakat yang tinggi. Untuk itu kota harus dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah sekitar dan mempunyai jaringan dengan kota-kota yang lain. Pembangunannya dilaksana- kan secara demokratis dan berkeadilan dari "masyarakat kota untuk masyarakat kota" di mana seluruh pelaku pembangunan berperan saling menguatkan, mening- katkan kinerja Kota. Pemanfaatan sumber daya perkotaan diharapkan dapat dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas perkotaan (urban productivity) dalam kerangka pengembangan ekonomi perkotaan, sehingga tetap dapat memelihara keberlangsungan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan (sustainable urban development).
  • 10. 10 Dari pengalaman perkembangan kota-kota dapat disimpulkan bahwa hal-hal terse- but dapat diwujudkan apabila pembangunan kota bercirikan prinsip-prinsip berikut :  Pembangunan perkotaan dilakukan secara demokratis oleh seluruh stakehold- ers kota;  Pemanfaatan sumber daya perkotaan secara lebih efisien yang akan menjamin keseimbangan lingkungan perkotaan yang baik dan berkelanjutan (environ- mentally sustained);  Program pembangunan perkotaan yang bertumpu pada budaya lokal yang spe- sifik untuk masing-masing individu kota, sehingga memiliki ketahanan dan kota berkembang atas landasan budaya dan mempunyai jab diri yang mantap (culturally vibrant) dan diharapkan tidak terombang-ambing dalam menghadapi globalisasi;  Pembangunan perkotaan dapat mencerminkan keadilan (socially justice), yang terejawantahkan dalam mekanisme dan kapasitas pelayanan perkotaan terhadap masyarakat kota di mana masyarakat mempunyai akses yang sama pada seluruh fasilitas pelayanan perkotaan;  Program pembangunan perkotaan selalu didudukkan dalam kerangka pem- bangunan nasional, sehingga pembangunan perkotaan akan meningkatkan produkbvitas perkotaan dalam kerangka pengembangan ekonomi perkotaan dan sekaligus ekonomi nasional;  Hal ini semua membutuhkan manajemen pembangunan perkotaan yang tertib dan efisien. Pemanfaatan sumber daya perkotaan perlu dilaksanakan secara hati-hati, mengingat secara spasial seluruh kegiatan sosial-ekonomi yang ada membutuhkan ruang, dan oleh karenanya perlu dilakukan suatu pendekatan pembangunan untuk dapat mengatur lokasi kegiatan-kegiatan tersebut dalam ruang, sedemikian rupa, sehingga terdapat optimasi interaksi positif (saling mengisi atau sinerjik) dan minimasi dampak negatif. Hal tersebut dilakukan dari mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Kegiatan ini harus dilakukan secara holistik (terpadu) di dalam pendekatan pembangunan per- kotaan. Pelaksanaan pengembangan kegiatan sosial-ekonomi kota dilakukan dengan menjabarkan rencana tata ruang kota kedalam program-program pengembangan SDM, produksi, prasarana dan lingkungan hidup, dengan memperhatikan perkem- bangan ekonomi, kemampuan pendanaan pusat, investasi swasta dan masyarakat. Kegiatan dilakukan secara bersama antara seluruh stakeholder, sehingga penggu- naan investasi dan ruang kota dapat terlaksana secara efisien. Pengendalian ruang kota didasarkan pada rencana tata ruang dan didukung oleh suatu sistem monitoring yang transparan dan sistem insentif dan disinsentif yang accountable. 3. Pembangunan Perkotaan Terpadu di Masa Mendatang a. Manajemen Pembangunan Perkotaan Pengelolaan (manajemen) pembangunan perkotaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan kota melalui suatu pendekatan yang sistematis meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu kegiatan pembangunan di bidang SDM, produk dan jasa, infrastruktur, fisik, kelembagaan dan pelestarian lingkungan. Upaya ini melibatkan seluruh pelaku pembangunan (pemerintah dengan ber- bagai tingkatan, serta masyarakat termasuk masyarakat dunia usaha/swasta)
  • 11. 11 serta mobilisasi sumber daya (SDA, SDB maupun SDM) guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial serta peningkatan fungsi dan peran kota dalam pengembangan wilayah dan pembangunan nasional. Secara umum manajemen pembangunan perkotaan bertujuan untuk membe- rikan rambu-rambu agar program-program pembangunan :  Dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable development);  Mempunyai nilai ekonomi yang tangguh (economic viability);  Merupakan hasil kemitraan dan konsensus;  Merupakan keputusan untuk investasi pembangunan;  Mencerminkan keadilan dan sebagai alat kontrol pembangunan. Manajemen pembangunan perkotaan merupakan alat bagi manajer kota agar manajer kota dapat :  Mengambil langkah-langkah efisien;  Bertindak efektif dan tepat sasaran;  Berfikir strategis dalam menetapkan prioritas;  Berpandangan integraff dalam mengakomodir kebijakan pembangunan perkotaan dengan para pelaku pembangunan;  Bersikap fleksibel dalam pelaksanasn program pembangunan mengha- dapi perubahan yang terjadi;  Berlaku demokratis yang mampu menciptakan iklim yang dapat mendo- rong partisipasi masyarakat. Memperhatkan lingkup, tujuan dan sasaran manajemen pembangunan perko- taan tersebut di atas, maka terdapat tiga variabel utama dalam manajemen pembangunan perkotaan, yaitu :  Pelaku pembangunan (subyek); dengan mengefektifkan keterlibatan pe- merintah, masyarakaat dan swasta dalam pembangunan perkotaan, se- hingga pelayanan kota dan sekaligus produktivitas perkotaan dapat di- tingkatkan yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota dan nasional secara menyeluruh. Efektivitas keterlibatan pemerintah, masya- rakat dan swasta dalam pembangunan perkotaan dilakukan melalui (Kenneth J Davey, 1993);  Redefinisi peran pemerintah, baik antara Pemerintah Pusat dengan pe- merintah daerah maupun antara pemerintah dengan swasta dalam pem- bangunan perkotaan; penguatan kapasitas pemerintah kota/daerah dalam pembangunan perkotaan; khususnya dalam kemampuan manajerial, pembiayaan, dan kemampuan pemeliharaan infrastruktur perkotaan; ke- mitraan pemerintah-swasta-masyarakat (PPP) dalam pembangunan perkotaan;  Mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan swasta/masyarakat harus bersifat demokratis serta bercirikan di mana pemerintah sebagai enabler sementara masyarakat dan swasta sebagai pelaksana.  Sumber daya perkotaan (obyek); memanfaatkan sumber daya yang ada di perkotaan yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan dan sumber daya lainnya seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya, serta terjaminnya sustainabilitas pembangunan perkotaan.
  • 12. 12  Efisiensi sumber daya tersebut meliputi efisiensi pemanfaatan lahan perkotaan, enerji, air tanah, tenaga kerja dan lain-lain, tanpa harus mengeksploitasinya secara tidak bertanggung jawab (berlebihan);  Pemanfaatan sumber daya perkotaan harus bertumpu pada budaya spesifik masing-masing daerah, sehingga memiliki ketahanan dan jati diri (city image) yang kuat dalam menghadapi globalisasi;  Pemanfaatan sumber daya perkotaan harus berkeadilan (socially just), sehingga pelayanan perkotaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat perkotaan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan;  Efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik fisik, finansial maupun personil, dilakukan melalui sistem penganggaran yang baik, project appraisal, personel management, dan program execution;  Metoda pengelolaan perkotaan; melalui penerapan manajemen pemba- ngunan secara konsisten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang cermat, integratif dan komprehensif; pelaksanaan pembangunan yang tepat melalui pengorganisasian yang mantap; serta pengawasan melekat yang ketat untuk menjamin kualitas pembangunan perkotaan atas dasar perencanaan yang telah disusun. b. Perencanaan Pembangunan Perkotaan Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, pada prinsipnya manajemen pemba- ngunan perkotaan ialah bagaimana mengelola pembangunan perkotaan secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan kota yang livable, visible, productive, efficient, sociality, culturally, dan enviromentaly. Pembangunan perkotaan itu sendiri merupakan proses yang berjalan secara siklus (de- velopment cycle) dan Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan ada 3 (tiga) tahapan manajemen, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ketiga tahap ini berjalan secara siklus. Pembangunan dapat diawali dengan perencanaan dengan melihat masukan yang didapat dari proses pengendalian pemanfaatan. Kebutuhan akan peren- canaan akibat adanya suatu "keterkaitan" (interconnectedness) dan komplek- sitas. Sepanjang masih dijumpai keterkaitan yang erat antarunsur pemba- ngunan perkotaan dan terdapatnya kompleksitas pembangunan perkotaan, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang (Lery, John M, 1991). Mengingat unsur-unsur pembangunan yang meliputi kegiatan sosial, ekonomi, keberadaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia harus saling terkait satu sama lain dan membutuhkan ruang sebagai wahana, maka pengaturan lokasi kegiatan budidaya dan nonbudidaya akan dapat membantu efisiensi pemanfaatan sumber daya untok pembangunan dan kelestarian lingkungan alam. Oleh karena itu dalam rencana pembangunan perkotaan dilakukan perenca- naan pembangunan sosial ekonomi kota secara bersamaan dengan perenca- naan pemanfaatan ruang (Rencana Tata Ruang Kota). Penyusunan rencana pembangunan kota memuat keterpaduan rencana pengembangan kegiatan sosial, sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan upaya-upaya peles- tarian lingkungan hidup secara terpadu pada berbagai tingkatan (Rencana umum untuk seluruh kota, Rencana detail untok bagian kota dan Rencana teknik untuk beberapa bangunan). Dalam rencana kota tersebut telah
  • 13. 13 diperkirakan perkembangan kebutuhan besarnya investasi, sumber-sumber pembiayaan dan mekanisme perolehannya. c. Pelaksanaan Pembangunan Sesuai dengan rencana pengembangan sosial ekonomi dan rencana tata ruang disusun strategi pembangunan (pemanfaatan ruang), program imple- mentasi pembangunan. Tahap proses pemograman sampai pada pelaksa- naannya adalah sebagai berikut : 1- Penetapan Strategi Pembangunan Dalam pelaksanean pembangunan kota, apabila pengembangan blok- blok kota dibangun secara sporadis, maka menyebabkan pembangunan infrastruktur kota yang bersifat city wide akan mengalami kesulitan, dan akhirnya terjadi biaya ekonomi tinggi serta terjadi contra productive terhadap perkembangan kota. Hal ini dialami banyak kota di Indonesia di mana kawasan-kawasan yang dibangun, tidak diikuti penunjangan jaringan jalan maupun jaringan utilitas ke kawasan tersebut, sehingga terjadi kemacetan dan banjir. Dengan demikian diperlukan suatu pendekatan pelaksanaan pemba- ngunan yang mensinkronkan kegiatan sosial, ekonomi dan pembangun- an infrastruktur, sehingga perkembangan kota dapat dimanfaatkan se- suai dengan rencana pengembangan kawasan perkotaan. Hal ini mem- butuhkan suatu pengembangan Rencana Induk Sistem (RIS). Rencana Induk Sistem ini berisi tahapan pengembangan kawasan-kawasan/blok- blok/bagian-bagian kota (beserta besaran dan jenis kegiatannya) dan rencana sistem jaringan secara keseluruhan (memuat jaringan prasa- rana, besaran yang dibutuhkan, hirarki sistem, sumber-sumber air, po- tensi pembuangan sampah, serta keterkaitannya dengan infrastruktur regional). Penentuan strategi pelaksanaan pembangunan sangat perlu didasarkan pada telaahan-telaahan :  Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di dalam pencapaian rencana tata ruang;  Sistem nilai yang hendak digunakan untuk pelaksanaan pem- bangunan sesuai dengan yang direncanakan;  Sasaran yang hendak dicapai. Ringkasnya, strategi pembangunan perkotaan mencakup bagaimana melaksanakan pembangunan perkotaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 2- Perumusan Program dan Rencana Tindak Strategi pembangunan perkotaan dilengkapi dengan program pem- bangunan perkotaan dan rencana tindaknya, sebagai penjabaran dari strategi yang sudah ditetapkan agar program-program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dalam perumusan program ini perlu diperkirakan target pertumbuhan, investasi yang dibutuhkan, sumber-sumber pembiayasn yang dibutuhkan, baik melalui
  • 14. 14 Pemerintah Pusat, daerah, loan, swasta dan masyarakat. Untuk itu rencana program pembangunan dan rencana tindak harus pula dilengkapi dengan :  Pembentukan sistem kelembagaannya;  Persiapan legal instrument;  Sumber daya manusia;  Aspek pembiayaan; dan  Kemungkinan pola kemitraan (public-private-partnership project scoping) 3- Promosi dan Diseminasi Dengan rencana induk sistem prasarana perkotaan dan rencana pro- gram pembangunan perkotaan, maka bagian-bagian kota dapat ditawar- kan pengembangannya kepada swasta dan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat digunakan sebagai insentif pertumbuhan kegiatan ekonomi serta alat pengontrol untuk kelestarian lingkungan dan efisiensi transportasi. Rencana blok (misalnya kawasan industri dan permukiman skala besar) disiapkan oleh swasta atau developer. Sedangkan Peme- rintah hanya melakukan penilain-penilaian agar kesesuaian dan kesela- rasan blok-blok pengembangan dengan bagian-bagian kota yang lain terjamin. Strategi promosi dan diseminasi bagi pembangunan perkotaan menjadi sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa hal yang diperlukan dalam perumusan strategi, antara lain :  Pengenalan target group;  Pengenalan media promosi dan diseminasi; serta  Pengenalan terhadap materi promosi.  Perikatan/kerjasama Keberhasilan tahap promosi dan diseminasi akan melahirkan kesiapan masyarakat (termasuk masyarakat dunia usaha), maupun pemerintah untuk melakukan investasi pembangunan perkotaan secara langsung atau melalui kerjasama/kemitraan antara pemerintah masyarakat-swas- ta (public-private-community partnership). Adapun kegiatan yang ber- kaitan dengan proses kemitraan/kerjasama tersebut, sekurang-kurang- nya mencakup :  Kegiatan pengajuan "LOI" (Letter of Intension);  Kegiatan evaluasi terhadap investor;  Kegiatan negosiasi;  Kegiatan persetujuan baik berupa "MOU" atau kontrak kerja. Pelaksanaan Pembangunan Hal yang disampaikan pada huruf (a) hing- ga (d) di atas adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemanfaat- an ruang. Untuk pelaksanaannya harus dikaitkan dengan komponen pembiayaan; engineering; sumber daya manusia serta metoda pengem- bangannya. Dalam pemanfaatan ruang berbagai variasi metoda dapat dilakukan, namun harus didasarkan pula pada musyawarah masyarakat setempat. Metoda pengembangan yang mungkin dilaksanakan misalnya
  • 15. 15 perbaikan tata letak bangunan dalam kawasan kota melalui manajemen lahan perkotaan seperti Land Consolidation atau Land Readjusment atau Guided Land Development agar penyediaan infrastruktur dapat lebih efisien. Dapat pula dilakukan tokar tempat di mana penghuni pindah ke lokasi lain dengan nilai tanah dan bangunan yang lebih baik. Keseluruhan ini membutuhkan rencana blok yang rinci dan harus disepakati masyarakat secara demokratis. Dengan demikian pembangunan kota dimulai de- ngan rencana (ditetapkan dengan peran serta stakeholders) dan harus didukung manajemen sumber daya (tanah, air, infrastruktur, manusia dan lain-lain) dan peran serta masyarakat yang nyata. d. Pengendalian Pembangunan Pengendalian pembangunan dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang, sehingga lahan perkotaan termanfaatkan secara efisien dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap linkungan hi- dup perkotaan oleh pelaku pembangunan. Rencana kota yang telah disusun oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat sudah tentu berisikan kesepakatan-kesepakatan terhadap muatan rencana pemanfaatan ruang kota di masa yang akan datang. Dengan demikian rencana tata ruang kota (baca : Rencana Umum, Rencana Rinci dan Rencana Detail) dapat dipergunakan sebagai alat pengendali dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan ijin-ijin pembangunan. Dalam konteks makro, pengendalian pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui rencana umum tata ruang kota sebagai alat pengendalian pengem- bangan kawasan-kawasan fungsional yang akan membentuk struktur tata ruang kota di masa yang akan datang. Dengan demikian kota-kota yang diren- canakan akan berkembang sinkron dan seimbang dengan wilayah sekitamya serta sejalan dengan arahan strategi nasional pembangunan perkotaan. Dalam konteks mikro (internal kota), rencana tata ruang dapat dipergunakan sebagai alat pengendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangun- an pada kawasan-kawasan perkotaan sesuai dengan tingkatan rencana tata ruang serta sifat pembangunan yang dilaksanakan pada kawasan perkotaan tersebut. Rencana umum tata ruang pada dasarnya berperan sebagai pedoman untuk pengembangan kawasan-kawasan fungsional perkotaan dan pengelolaan ka- wasan-kawasan lindung (non budidaya) dalam rangka menjaga keseim- bangan dan pelestarian lingkungan. Pengendalian dapat dilakukan melalui penerbitan ijin-ijin lokasi pembangunan yang memanfaatkan ruang kota dalam skala besar. Pengendalian juga dapat dilakukan dalam bentuk pemberian insentif dan disinsentif pada kawasan-kawasan perkotaan yang direncanakan. Rencana detail dipergunakan sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan pada kawasan-kawasan perkotaan agar tercipta perwujudan ruang yang mencerminkan keterkaitan dan keserasian fungsi kawasan dengan wilayah kota. Bentuk pengendalian dapat dilakukan melalui pener- bitan advice planning dan ijin pembangunan bangunan dan bukan bangunan.
  • 16. 16 Rencana teknik, dipergunakan sebagai alat untuk mengendalikan pemba- ngunan kawasan-kawasan perkotaan agar tercipta perwujudan keterkaitan dan keserasian antarpemanfaatan ruang kota. Pengendalian dilakukan melalui penerbitan ijin-ijin oleh dinas-dinas terkait secara terkoordinasi, seperti; ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin pemanfaatan bangunan, dan lain- lain. Dalam hal rencana teknik dipergunakan sebagai alat untuk mengenda- likan pelaksanaan pembangunan, maka muatan rencana teknik telah meng- atur letak dan geometrik bangun-bangunan dan bukan bangunan, sehingga keserasian dan keselarasan antarmassa bangunan maupun terhadap utiltas pendukungnya dapat terwujud dengan baik. Rencana tata ruang sebagai alat pengendali dalam pelaksana pembangunan pada kawasan perkotaan dapat berfungsi dengan baik apabila beberapa hal dapat dipenuhi, yaitu : pertama; apa bila rencana tersebut telah memiliki ke- kuatan hukum (legal base and law enforcement), dengan demikian rencana tersebut harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan dan perun- dangan yang berlaku. Kedua, ada keterbukaan dan demokratisasi pada saat proses penyusunan rencana maupun sosialisai produk rencana, bagi selunuh warga masyarakat perkotaan dengan demikian pengendalian dan penga- wasan terhadap pembangunan dapat terjadi dua arah, yaitu oleh masyarakat dan pemerintah. Ketiga, koordinasi antarinstansi terkait dan stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pemanfaatan ruang juga akan dapat efektif dilakukan apabila dalam proses pelaksanaan pemberian ijin-ijin tidak dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah. Dengan pendekatan ini, perijinan betul-betul ditempatkan dalam konstelasi pengaturan pemanfaatan ruang. 4. Kesimpulan Pola pikir secara holistik (terpadu) dalam penataan kota diperlukan, tidak saja dalam pengertian komprehensif terhadap unsur-unsur pembangunan kota namun juga mengandunq pengertian terhadap pendekatan sistem yang tak terpisahkan antara perencanaan, pemanfaatan den pengendalian (development cycle) dalam setiap tahap penataan kota. Artinya pada tahap perencanaan, kita harus berfikir tentang bagaimana mencapai rencana yang kita susun (pemanfaatan), sekaligus bagaima- na kita dapat konsisten terhadap rencana yang kita rumuskan (pengendalian). Sebaliknya pada tahap pengendalian, kita harus melihat ijin pelaksanaan pembangunan (pemanfaatan) dan sekaligus mengacu pada rencana yang telah dibuat. Hal yang lebih penting, adalah bagaimana kita memandang mekanisme perijinan sebagai unsur pengendalian dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penataan kota di masa mendatang adalah penataan kota yang dapat mewujudkan suatu kota yang menjamin keseimbangan lingkungan yang baik, mempunyai jati diri (budaya) yang mantap, berkeadilan, produktif den efisien. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui penataan kota yang demokratis (melibatkan stakeholders), sehingga seluruh masyarakat kota merasa memiliki (citizenship city). Dengan demikian kita memandang perencanaan bukan produknya, namun yang lebih penting adalah proses bagaimana kita menghasilkan produk perencanaan tersebut, apakah melalui proses yang demokratis atau top-down, dengan pendekatan holistik atau parsial, serta melalui langkah-langkah strategis (strategic planning) atau ekstrapolasi.
  • 17. 17 5. Daftar Pustaka a. Departemen Pekerjaan Umum, (Draft) Pedoman Umum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Jakarta, 1999. b. John M Bryson, Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford, 1991. c. Kenneth J Dawey, Urban Management Programme : Elements of Urban Management, The World Bank, Wasington DC, 1993. d. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Jakarta, 1992. e. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, 1999. f. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Daerah, Jakarta, 1999. g. The World Bank, Urban Policy and Economic Development : An Agenda for the 1990s, Washington DC, 1991.
  • 18. 18 3.Sistem Kota-Kota dan Penataan Ruang dalam Pengelolaan Fungsi Kota Oleh : Prof. Dr. Herman Haeruman Js. 1. Pendahuluan Dewasa ini, laju pertumbuhan penduduk kawasan perkotaan seluruh Indonesia mendekati 3 juta per tahun. Dengan tingkat perkembangan ini, pada akhir Era Reformasi, diproyeksikan sekitar 60 % penduduk Indonesia akan berdomisili di kawasan perkotaan. Dengan semakin pentingnya peranan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pembangunan perkotaan seyogyanya diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan nasional, yaitu stabilitas ekonomi yang mantap, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan budaya bangsa, pemerataan, dan peningkatan kualitas lingkungan. Tanpa pengaturan pemerintah, pertumbuhan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi kawasan perkotaan akan dipengaruhi oleh sistim ekonomi pasar yang produk spasiaInya adalah pola perkembangan pita (ribbon development), aglomerasi pertumbuhan pada kota-kota besar. Hal ini akan menyebabkan menurunnya efektivitas fungsi dan peran kota sebagai katalisator pengembangan wilayah. Pembahasan mengenai sistem kota-kota tidak dapat dilepaskan dari tata ruang yang ada, karena kota/kawasan perkotaan merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur tata ruang. Sementara itu penataan ruang sendiri pada dasarnya mengarahkan sistem kota-kota/kawasan perkotaan. Pembangunan kota merupakan bagian dari pembangunan nasional dan wilayah maka dalam pembangunan sistem kota harus dihubungkan dengan kawasan andalan. Dalam hal ini sistem kota-kota berfungsi sebagai kerangka (skeleton) dari kawasan andalan, dan hubungan antarkawasan andalan dipengaruhi oleh hubungan antara sistem kota-kota yang ada dalam kawasan andalan tersebut dengan kota-kota di kawasan andalan lainnya. Perkembangan kota atau kawasan perkotaan tentunya harus diarahkan sedemikian rupa agar selaras dengan tujuan pembangunan Oleh karena itu, di samping pengaturan distribusi sistem kota-kota sesuai dengan hirarki jumlah penduduk dan potensi kegiatan ekonominya (strategi makro), juga diperlukan suatu pengelolaan individual kota atau daerah perkotaan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonominya dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah yang lebih luas (strategi mikro}. 2. Sistem Kota-Kota dan Penataan Ruang Definisi fungsional mengenai kota atau daerah perkotaan adalah "Pusat permuki-man dan kegiatan penduduk yang mempunyai status pemerintahan sendiri dan karenanya telah mempunyai batas wilayah administratif, maupun yang belum mempunyai status pemerintahan tetapi memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan serta belum memiliki batas administratif". Suatu daerah disebut sebagai kota atau perkotaan karena pertimbangan aspek-aspek sebagai berikut :
  • 19. 19  Tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi.  Kegiatan utama masyarakatnya di sektor nonpertanian.  Status sosial masyarakat penghuninya heterogen, baik dari segi adat, budaya, dan agama. Dilihat dari jumlah penduduknya, kota-kota atau daerah perkotaan tersebut ada yang termasuk golongan kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil :  Megapolitan, adalah kota dengan jumlah penduduk di atas 5 juta jiwa.  Kota raya/metropolitan adalah kota dengan jumlah penduduk antara 1 sampal 5 juta jiwa  Kota besar adalah kota dengan jumlah penduduk antara 500.000 sampai 1 juta jiwa.  Kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.  Kota kecil adalah kota dengan jumlah penduduk antara 20.000 sampai 100.000 jiwa. Kota atau daerah perkotaan, direncanakan atau tidak, membentuk suatu sistem karena saling keterkaitannya, baik secara fisik maupun secara sosial ekonomi. Dalam Propeda VI kota atau daerah perkotaan dibagi atas 4 (empat) kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu :  Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasionat (PKN). Yang dimaksud adalah kota atau daerah perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan skala nasional, di samping merupakan pintu gerbang bagi kefuar masuknya arus barang dan jasa, juga merupakan simpul perdagangan interrnasional. Kota atau perkotaan yang termasuk klasifikasi ini merupakan pu- sat pelayanan jasa, produksi, dan distribusi serta merupakan simpul trans- portasi untuk pencapaian beberapa pusat kawasan atau provinsi. Biasanya yang termasuk golongan kota/perkotaan ini adalah kota-kota besar/metro- politan, disebabkan karena kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki- nya.  Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW). Daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan yang mencakup beberapa kawasan atau kabupaten. Golongan ini biasanya merupakan kota besar dan kota sedang.  Kota atau daerah perkotaan yang berfungai sebagai pusat kegiatan lokal (PKL). Kota atau perkotaan yang termasuk klasifikasi ini adalah yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam lingkup kabupaten dan umunya merupakan kota sedang.  Kota atau daerah perkotaan yang mempunyai fungsi khusus dalam menunjang sektor ekonomi tertentu. Kota atau perkotaan yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah yang mempunyai fungsi pelayanan khusus dalam menunjang sektor strategis, menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi pula sebagai daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada. Pengelompokkan kota-kota ini ditujukan untuk dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan setiap kelompok tersebut.
  • 20. 20 Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa sistem kota-kota atau daerah perkotaan tidak terlepas dari setiap aspek kegiatan penataan ruang karena keduanya merupakan faktor yang saling terkait, yang mempengaruhi satu sama lain. 3. Perkembangan dan Pengelolaan Fungsi Kota Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota sangat cepat seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilaksanakan. Dewasa ini jumlah penduduk perkotaan di Indo- nesia semakin meningkat, sudah sekitar 35% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Diperkirakan jumlah ini akan meningkat pada akhir Era Reformasi, yaitu sekitar 60% dari jumlah penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sementara itu distribusi penduduk perkotaan akan semakin meningkat di setiap provinsi, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan yang lebih tinggi yang disertai dengan tingginya diversifikasi kegiatan ekonomi. Pada akhir Era Reformasi diperkirakan akan terdapat 23 kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa, 11 kota diantaranya berada di luar jawa. Kontribusi yang diberikan oleh kawasan-kawasan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial sangat berarti, diperkirakan lebih dari 60% dari PDB nonmigas akan berasal dari kawasan-kawasan perkotaan tersebut. Perkembangan kota dan perkotaan yang pesat menuntut pengelolaan fungsi kota yang lebih baik karena semakin berkembang suatu kota dan perkotaan maka unsur- unsur pembentuknya pun akan semakin kompleks pula. Pada dasarnya pengelolaan kota dititikberatkan pada tinjauan terhadap penataan ruang yang ada mulai dari penyiapan rencana induk kota sampai dengan penyiapan rencana unsur kota, pengaturan pemanfaatannya, pengelolaan pengendaliannya, dan kaitannya dengan aspek-aspek lain terutama dengan aspek-aspek :  Pembangunan ekonomi kota;  Finansial kota;  Kelembagaan kota;  Partisipasi swasta; dan  Partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan kota dan perkotaan tersebut, langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan pengembangan kota adalah sebagai berikut :  Desentraliasasi pengembangan kota, dalam hal ini jelas bahwa peran daerah harus ditingkalkan dalam pengembangan kota, dengan demikian perlu diberikan kesempatan kepada daerah (Dati II) untuk mengembangkan kota-kota itu sesuai dengan potensi/sumber daya yang ada, hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah.  Peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat, sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UU No 24 Tahun 1992 Bab III yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban sehubungan dengan penataan ruang tersebut. Dalam pasal 4 ayat 2 UU No.24 Tahun 1992 dijeIaskan bahwa setiap orang berhak untuk berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian perlu diciptakan pola kemitraan antara pemerintah dan swasta maupun masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ini.  Meningkatkan akses kepada fasilitas fisik, sosial, ekonomi, dan budaya serta pelayanan, juga menetapkan peraturan dan sistem hukum yang mendukung pembangunan dan pengelolaan kota.
  • 21. 21  Meningkatkan peranan kota-kota dalam meningkalkan pembangunan nasional dan wilayah. Dalam kaitan ini perlu ditingkalkan kerjasama antarpemerintahan kota dan antara kota dan daerah sekitarnya dalam kawasan andalan. Sementara itu bagi penataan ruang kawasan tumbuh cepat seperti metropolitan atau kota besar maka diperlukan adanya beberapa strategi pembangunan, yaitu :  Adanya rencana strategik yang dikombinasikan dengan rencana anggaran (budget planning). Rencana strategik ini lebih menitikberatkan pada program- program konkret di dalamnya termasuk koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan dan pembiayaan perkotaan. Dalam hal ini unsur manajemen dalam pembangunan perkotaan lebih diulamakan. Dalam hal ini baik partisipasi swasta maupun masyarakat sudah teridentifikasi secara jelas. Karena rencana itu tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan pemerintah kota saja tetapi mempertimbangkan kegiatan-kegiatan aktor lain yang terlibat dalam pembangunan kota. Rencana strategik harus mempunyai tujuan yang jelas dan sudah disepakati bersama baik antarinstansi terkait, masyarakat maupun pihak swasta. Rencana yang dibuat harus realistis, transparan dan dapat diukur tingkat pencapaiannya untuk mempermudah evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dari rencana tersebut. Dengan demikian terlihat perbedaan antara rencana strategik dengan rencana tradisional (comprehensive planning) atau masterplan. Rencana yang diperlukan untuk penataan ruang kawasan tumbuh cepat adalah rencana yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan, serta operasional.  Perlu diiakukan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pemungulan pajak lokal yang ditargelkan untuk dapat mengganti biaya modal dalam pengoperasiannya. Usaha yang dilakukan antara lain melalui penerapan tarif yang didasarkan pada prinsip biaya penuh bagi pelayanan air minum, pembuangan air limbah, dan sampah.  Perlu peningkatan desentraliasasi dalam penentuan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan termasuk peningkatan administrasi pengelolaannya.  Peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan kota, peran pemerintah dalam hal ini sebagai facilitator dan enabler dalam pengadaan fasilitas kota.  Pengintegrasian strategi transportasi perkotaan untuk mengurangi biaya yang disebabkan oleh kemacetan akibat buruknya penanganan transportasi.  Peningkatan peraturan yang berkaitan dengan kontrof polusi air, udara,dan tanah serta pengurangan kemacetan lalu-lintas. Antara lain melalui inspeksi kendaraan, pemasangan alat kontrol emisi kendaraan, peningkatan pajak bahan bakar untuk mengurangi polusi udara.  Perlu peningkatan fungsi dan peran kota-kota kecil yang berada di kawasan metropolitan, yang diharapkan berfungsi sebagai kota penyangga (buffer cities) yang mandiri baik dalam penyediaan lapangan kerja maupun dalam penyediaan fasilitas perkotaan bagi penduduk di wilayahnya. Dari uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa pembangunan daerah dirasakan sangat penting untuk mendukung perkembangan dan pengelolaan kota. Berkaitan dengan dengan hal tersebut, pengembangan wilayah dilakukan harus selaras dengan pembangunan daerah, mengingat pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang terpadu dengan pembangunan nasional yang terpadu dengan pembangunan nasional yang terpadu dengan pembangunan sektoral dalam rangka mengupayakan pemerataan pembangunan antardaerah. Arah kebijakan pembangunan daerah dalam Era Reformasi adalah sebagai berikut :
  • 22. 22  Memacu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, daerah, dan kawasan yang kurang berkembang (seperti kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, dan daerah perbatasan) dan hasil-hasiInya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Meningkatkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat.  Meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah, hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan daerah dalam Era Reformasi sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993 adaIah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasiInya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sasaran pembangunan daerah dalam Repeiita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada kabupaten/kota. 4. Permasalahan yang Dihadapi Keberhasilan pembangunan yang diidentifikasi dari perkembangan perkotaan yang terjadi dilringi oleh dampak-dampak negatif yang tidak dapat dihindarkan lagi. Rusaknya lingkungan, yang diakibatkan oleh polutan-polutan yang bahkan ada yang tidak diperhitungkan sama sekali, merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan perkotaan tersebut. Semakin besar kota atau perkotaan maka akan ditemui tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang semakin tinggi pula. Hal ini disebabkan karena kota besar tersebut sebagai 'penarik' bagi penduduk sekitarnya, umumnya sarana dan prasarana di kota-kota besar lebih baik dibandingkan dengan kota-kota kecil karena fungsi kota besar tersebut sebagai pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya, tentunya membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tersebut tentunya merangsang penduduk di wilayah sekitarnya untuk datang ke tempat itu, hal ini tentunya akan menambah jumlah penduduk yang mendiami kota. Sementara itu aparat daerah yang seharusnya berperan besar dalam menangani kota-kota itu belum cukup mampu menangani permasalahan yang ada, yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia, peralatan maupun modal yang dimiliki. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks lagi. Pembangunan suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari daerah lainnya, karena baik secara langsung maupun tidak langsung selalu akan terjalin hubungan antardaerah untuk menutupi kekurangan masing-masing. Pembangunan di suatu daerah harus terintegrasi dengan pembangunan di daerah lain, namun pada kenyataanya, jangankan bekerja sama dengan pemerintah di daerah lain, untuk menangani pembangunan di daerahnya pun masih sulit. Selain itu kebijakan otonomi daerah masih belum sepenuhnya dilaksanakan, pemerintah daerah belum cukup berani untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan yang dilaksanakan di daerahnya sendiri. Hal ini tentunya akan mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan penataan ruang masih dirasakan kurang, diantaranya disebabkan karena :  Masyarakat dan swasta belum sepenuhnya mengetahui dan menyadari sejauh mana kontribusi mereka dalam kegiatan penataan ruang,
  • 23. 23  Peluang yang diberikan bagi masyarakat maupun swasta dalam kegiatan penataan ruang masih kurang,  Kemampuan pengelolaan kota yang mampu mengembangkan sinergi usaha masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dengan pemanfaatan teknologi yang tepat karena menumpuknya orang, kegiatan dalam luasan yang sempit. 5. Kesimpulan Dalam rangka menunjang keberhasilan penataan ruang terutama berkaitan dengan perkembangan kota dan perkotaan maka aspek-aspek yang harus diperhatikah adalah sebagai berikut :  Meningkatkan partisipasi swasta dalam penataan ruang, dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memberi kemudahan bagi mereka untuk mengembangkan usaha/meningkatkan invenstasi.  Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pemba- ngunan, yang harus diperhatikan terutama dalam hal telcnologi dan pendanaan, dalam hat ini pemerintah daerah harus mampu meningkatkan penghasilan daerahnya baik melalui kebijakan pajak lokal atau hal lainnya melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan pelayanan yang lebih baik.  Meningkatkan keria sama antarpemerintah kota untuk memberikan kemudahan pihak swasta dalam mengembangkan investasinya.  Peningkatan kesadaran akan pentingnya penataan ruang melalui pencanangan gerakan-gerakan/kebijakan-kebijakan atau penerapan sangsi-sangsi yang mendukung konsistensi pelaksanaan peraturan tentang penataan ruang.  Memberikan kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya untuk turut serta dalam kegiatan penataan ruang dengan memberikan kemudahan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha/aktivitasnya dengan tanpa dilakukan penyimpangan terhadap peraturan penataan ruang yang telah ditetapkan.  Pemerintah daerah hendaknya memberikan arahan yang jelas mengenai kegiatan penataan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat (transparansi kegiatan perencanaan) agar penyimpangan yang terjadi dapat dideteksi sedini mungkin.  Peningkatan peran kota-kota kecil sebagai penyangga perkembangan kota yang lebih besar dan mempertegas fungsi kota-kota dalam pembangunan daerah yang diimbangi oleh sistem administrasi yang integratif.
  • 24. 24 4.Manajemen Pembangunan Kota Masa Depan Oleh : BS Kusbiantoro 1. Pendahuluan Pembangunan kota masa depan meliputi pembangunan berkelanjutan tidak saja untuk kesejahteraan publik/masyarakat kota secara keseluruhan, tetapi juga untuk kesejahteraan masing-masing elemen masyarakat kita dan juga masyarakat kota generasi mendatang. Manajer pembangunan kota masa depan dengan demikian diharapkan tidak saja mampu melaksanakan pengelolaan pembangunan kota yang ditugaskan (to do the thing right), tetapi juga dituntut untuk mampu mengelolanya dalam suatu lingkup yang lebih menyeluruh (to do the right thing). Untuk melakukan pengelolaan barang publik ini secara benar, manajemen publik juga dituntut untuk mengikutsertakan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). Catatan singkat ini mencoba untuk membahas pembangunan kota masa depan terkait dengan kesejahteraan berbagai masyarakat kota tersebut, serta bagaimana hal ini dikelola. 2. Pembangunan Kota Masa Depan Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat kota menuntut keberlanjutan dalam bidang ekonomi dari kota yang bersangkutan (sustainable economically). Output (fasilitas/jasa pelayanan kota) dari pembangunan harus lebih besar dari input yang digunakan. Output tersebut juga harus sedemikian hingga tidak sekedar output yang menumpuk, tetapi output yang terjual. Pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang ekonomi pada era globalisasi menuntut :  Pemanfaatan secara efisien sumberdaya setempat,  Pertimbangan pasar global secara menyeluruh,  Tercapainya tingkat daya saing/kompetisi dari output/produk/fasiltas-jasa pela- yanan kota tersebut. Tingkat kompetitif ini takait dengan dengan fungsi kota yang bersangkutan (pusat kegiatan lokal/wilayah/nasional/global). Dengan tingginya dinamika globalisasi ekonomi, maka keunggutan komparatif (comparative advantages) yang ada pada kota harus diupayakan menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantages); yakni bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang ada menjadi produk (fasilitas/jasa pelayanan) yang tidak saja "lebih baik" tapi terutama "unik/berbeda" hingga mempunyai nilai daya saing yang tinggi - bila memungkinan menjadi competitive globally. Berdasar penetapan basis ekonomi kota yang memungkinkan terwujudnya keung- gulan kompetitif tersebut - misalnya pusat fasilitas/pelayanan jasa keuangan di Asia - maka dapat ditentukan prasarana-sarana pendukung yang dibutuhkan serta penataan ruangnya. Penentuan sistim hirarki pusat kegiatan beserta prasarana- sarana penunjangnya menyangkut aspek fungsi dan spatial, dalam arti kota yang bersangkutan mungkin merupakan orde yang lebih rendah dari kota lain, tetapi kota
  • 25. 25 tersebut juga merupakan orde yang lebih tinggi dari wilayah belakangnya - desa atau kota lebih kecil lainnya Dalam era globalisasi termasuk cepatnya perkembangan teknologi informasi, pada satu sisi keknatan global (global forces) menuntut kota untuk memperhatikan pasar global/nasional/regional/lokal agar output/produk/fasilitas/jasa pelayanan kota kom- petitif. Pada sisi lain, tekanan lokal (local pressures) juga makin besar, dengan kemudahan informasi maka kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain langsung terasa darnpaknya. Dengan tingginya keanekaragaman satu wilayah dengan wilayah lainnya di Indonesia, maka dituntut kepekaan terhadap kondisi lokal dari berbagai wilayah/kota terkait. Pembangunan kota ditujukan tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat kota secara keseluruhan, tetapi juga untuk elemen-elemen dari masyarakat kota. Untuk ini dituntut pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang sosial-budaya-politik (sustainable socially-culturally-politically). Pembangunan ini memungkinkan kota menjadi tidak saja lokasi yang ideal untuk bekerja, tempat tinggal, berekreasi, bela- jar, dan seterusnya; tapi fasilitas dan pelayanan yang tersedia tersebut terutama harus terjangkau serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi - seperti kaya - miskin, tua - muda, laki - perempuan, pendatang - lokal, berbagai etnik dan sebagainya (city for all). Pusat-pusat permu- kiman yang mencerminkan budaya suatu etnik tertentu harus dimungkinkan untuk memperkaya terwujudnya "kota untuk semua" tersebut. Untuk tercapainya prinsip kota untuk semua lapisan masyarakat tersebut, maka konsep kemajemukan serta keterpaduan seperti penerapan pola "1 : 3 : 6" tidak saja diterapkan untuk perumahan, tapi juga untuk berbagai fasilitas-pelayanan pendukungnya (ruang usaha untuk sektor formal dan informal, transportasi untuk berbagai pengguna, keamanan untuk semua, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya); demikian juga dibutuhkan berbagai ragam serta penyebaran ruang publik sebagai perekat masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial-ekonomi tersebut - misal lapangan olah raga serta ruang publik lain yang memungkinkan berbagai lapisan masyarakat bertemu dan berhubungan (misalnya hilangnya ruang publik merupakan salah satu faktor penyebab maraknya tawuran pelajar) Akhirnya, pembangunan kota yang berkelanjutan di atas tidak saja untuk kesejah- teraan generasi yang ada, tetapi juga harus mampu menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Daya dukung lingkungan merupakan pertimbangan utama dalam pengelolaan pembangunan kota, hingga lingkungan/fisik terkelola dengan baik untuk kesejahteraan generasi mendatang (sustainable environmentally). Daya dukung lingkungan/fisik ini tidak saja harus ditelaah dari segi makro (misalnya lewat Amdal Regional) tetapi juga memperhatikan segi mikro, misal iklim mikro dan kestabilan air tanah yang tercipta oleh adanya hutan kota beserta kolam-kolamnya. Dampak lingkungan makro dapat meliputi skala regional atau nasional serta untuk beberapa kasus bahkan dampak terhadap negara tetangga dalam skala global. Pembangunan berkelanjutan dalam bidang lins!kungan/fisik juga menyangkut upaya pengurangan polusi serta penghematan energi, misal dalam bentuk pembangunan kota "bebas" transportasi, dalam arti pusat-pusat kegiatan dibangun dengan kepadatan tinggi untuk berbagai guna lahan - hingga masyarakat dapat memenuhi hampir semua kebutuhan di tempat tanpa harus melakukan perjalanan ke lokasi lain, demikian pula sistim transportasi kota dibangun berbasis angkutan umum. Perlu dicatat bahwa sejarah kota juga harus dilestarikan untuk generasi mendatang,
  • 26. 26 misal dalam bentuk perlakuan khusus terhadap bangunan serta kawasan yang mempunysi nilai budaya/sejarah Selanjutnya terwujudnya aspek kesejahteraan ekonomi, keadilan, keamanan, keten- teraman, kenyamanan dan sebagainya - tidak saja untuk kota yang bersangkutan - tapi juga harus tercermin dalam hubungan yang saling menguntungkan antara kota yang bersangkutan dengan kota atau wilayah sekitarnya dalam tingkat nasional keharmonisan/sinergi hubungan antarkota/wilayah tersebut merupakan perekat kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam tingkat global, hubungan tersebut menjadikan kota kompetitif secara global. Untuk mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dalam bidang ekonomi sosial budaya-politik, dan lingkungan tersebut, manajemen kota masa depan melibatkan berbagai proses yang tidak saja melibatkan manajer profesional tetapi juga para pengambil keputusan lainnya. 3. Manajeman Pembangunan Kota Masa Depan Secara umum manajemen merupakan suatu proses yang dapat dibedakan atas tahap :  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Pengendalian,  Umpan balik. Proses ini melibatkan manaier profesional dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu. Dibutuhkan kerjasama/komunikasi multi disiplin yang terpadu baik intra tahap (komunikasi horizontal) maupun antartahap (komunikasi vertikal). Manajemen pembangunan kota merupakan pengelolaan barang publik yang tidak saja melibatkan para manajer profesional, tetapi terutama para pengambil keputusan publik yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan seperti pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Keterlibatan pengambil keputusan ini juga dapat dibedakan atas tahap :  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Pengendalian, dan  Umpan balik. Proses komunikasi berbagai pihak terkait ini juga melibatkan keterpaduan intra tahap maupun antartahap. Selanjutnya dibutuhkan proses komunikasi antara pihak manajer profesional dengan pihak pengambil keputusan. Dibutuhkan proses komunikasi intra tahap antara kedua proses ini, yakni keterpaduan tahap perencanaan antara pihak manajer profesional dengan pihak pengambil keputusan, demikian pula untuk tahap pelaksanaan, pengendalian, dan umpan balik Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, pembangunan kota mencakup aspek spasial yang mungkin melibatkan lebih dari satu daerah otonom - Pemerintah Daerah kota dengan Pemerintah Daerah kota/kabupaten/provinsi atau Pemerintah Pusat. Dibu- tuhkan proses komunikasi antardaerah otonom maupun dengan pusat (horizontal, top-down, bottom-up). Makin besar suatu kota, makin kompleks pula permasalahan
  • 27. 27 serta makin beraneka-ragam pula stakeholder yang terlibat, baik dari sektor pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat – lokal/regional/nasional/global. Dibutuhkan proses komunikasi kemitraan antarberbagai pelaku ini. Berbagai proses komunikasi di atas merupakan hal yang kritis, tautama dengan ma- sih sangat lemahnya sistim kelembagaan yang ada. Misal belum tersedianya pe- rangkat legal yang menyeluruh (mulai dari hukum adat sampai hukum inter- nasional), belum siapnya lembaga dengan sumberdaya manusianya, serta masalah pendanaan dengan sumberdaya yang terbatas. Untuk ini dibutuhkan penyiapan suatu prakondisi dalam manajemen pembangunan kota masa depan tersebut. Prakondisi yang dibutuhkan meliputi tiga hal : a. Adanya dukungan politik dan komitmen dari pelaku terkait, b. Dukungan sumberdaya (legal, organisasi/SDM, dana), c. Kepemimpinan/leadership). Butir (a) dapat dipenuhi melalui berbagai proses komunikasi sebagaimana diuraikan di atas. Pemenuhan keseluruhan prakondisi ini diharapkan dapat menuju terwu- judnya kepemerintahan yang baik (good governance – participation, transparency, accountability, equity, responsiveness, dan lain-lain.) 4. Penutup Kondisi sosial-ekonomi-budaya-fisik serta kelembagaan kota-kota di Indonesia sangat beraneka ragam. Demikian pula dengan permasalahan serta tantangan dan kesempatan yang dihadapi kota-kota pada masa mendatang. Di satu sisi dibutuhkan kepekaan terhadap tekanan lokal (local pressures), di lain sisi diperlukan untuk memperhatikan kekuatan global (global-forces) agar kota menjadi kompetitif. Pembangunan kota tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masya- rakat kota secara keseluruhan, tetapi juga untuk berbagai elemen dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, dan juga untuk masyarakat generasi mendatang. Untuk ini pembangunan kota harus berkelanjutan dalarn aspek ekonomi, sosial-budaya-politik, dan lingkungan. Kota juga tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan wilayah sekitar, untuk ini dibutuhkan keterpaduan pembangunan secara spasial. Selanjutnya pembangunan ini mungkin juga menyangkut beberapa daerah dengan wewenang otonomi yang berbeda. Dibutuhkan keterpaduan antarberbagai wewenang terkait, misal Pemerintah Daerah kota dengan Pemerintah Daerah kota lain/kabupaten provinsi ataupun Pemerintah Pusat. Akhirnya manajemen pembangunan kota masa depan juga harus memadukan ber- bagai proses komunikasi baik intra maupun antartahap (perencanaan - pelaksanaan pengendalian - umpan balik) yang menyangkut proses komunikasi antarmanajer profesional, para pengambil keputusan, maupun antara pihak profesional dengan pengambil keputusan. Dengan kelemahan sistim kelembagaan yang ada, dibu- tuhkan persiapan prakondisi seperti : a. Dukungan politik dan komitmen dari berbagai pihak terkait, b. Dukungan sumberdaya (legal, organisasi/SDM/dana), c. Kepemimpinan.
  • 28. 28 Kesemuanya diharapkan akan menciptakan sistim kepemerintahan yang baik (good governance) dalam manajemen pembangunan kota masa depan. 5. Kepustakaan Terbatas a. Kusbiantoro, BS (1993), "Manajemen Perkotaan Indonesia", Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Edisi Khusus, Februari b. Kusbiantoro, BS (1995a), "Manajemen Strategis Perkotaan", Jurnal Perencanaan Wilayah dan kota, No. 10, Juni c. Kusbiantoro, BS (1995b), "The Role of Local Government in Achieving Sustainable Development In the New era of APEC", paper presented at international Conference on the Role of Local Government in Implementing APEC Declaration, IULA Asia Pacific, Jakarta, 25-28 September d. Kusbiantoro, BS (1996a), "Urban Mass Transit Planning and Management : some basic concepts", paper presented as expert from the 3rd world country at Seminar on Urban Mass transit, J1CA FACTS University of the Philippines, Manila, 18-22 March e. Kusbiantoro, BS (1996b), "Transportation Problem in Rapidly New Town Development Area", paper presented at the 4th PRSCO Summer Institute of RSAI, Tsukuba, 7-8 May f. Kusblantoro, BS (Marc), "Urban Development issues : Indonesia", paper prepared for UMP-Asia Regional Network of Expert Meeting, UMP-AsiaJAIM, Manila, 25-26 November g. Kusbiantoro, BS (1997a), "Some Notes on Urban Management and Edu- cation : a case of Indonesia", paper presented at APEC/JNU Conference on Academic Cooperation in the Asia-Pacific, Monbusho/APEC-JC/UNU-IAS, Tokyo, 24-25 March h. Kusbiantoro, BS (1997b), "Mengelola Kota Masa Depan : Tantangan den Alternatif Pemecahannya", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Membangun Wajah Perkotaan Abad XXI, PWI, Magelang, 1 Nopember i. Kusbiantoro, BS (1998a), "Evaluasi Kebijakan Tata Ruang : beberapa catatan", makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan", Universitas Trisakti, Jakarta, 8 Agustus j. Kusbiantoro, BS (l 998b), "Transportation Problems in Jabotabek" , in R Cervero and J. Mason eds., Transportation in Developing Countries Conference Proceedings, Institute of Urban and Regional Development, University of California at Berkeley, Working Paper 98-07, September k. Kusbiantoro, BS (lgg8c), Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri dalam Pembangunan Perkotaan", makalah disampaikan dalam Lokakarya Kerjasama Kota Kembar dan Program Kota-Kota Asia., Deplu, Bandung, 19-20 Oktober l. Kusbiantoro, BS (1999a), "Perencanaan den Perijinan Pembangunan dalam Rangka Peremajaan Kota : Aspek Prasarana dan Sarana", makalah disam- paikan dalam Lokakarya Pengembangan Konsepsi Dasar Metodologi/Pro- sedur Perencanaan dan Perijinan Pembangunan dalam Rangka Peremajaan Kota, DTK DKI Jakarta, Jakarta, 4 Maret m. Kusbiantoro, BS (1999b), "Konsep Ideal Perencanaan Tata Ruang Kasus Indonesia", UNISBA, Bandung, 7 September n. Oetomo, A. and BS Kusbiantoro (1998), "Improving Urban Land Management in Indonesia", in J.H. Ansari and N.V. Einsidel Eds, Urban Land Management, Oxford dan IBH Publishing Co. PVT. LTD
  • 29. 29 o. Soegijoko, B.T.S. and BS Kusbiantoro (1993), "Capacity Building for Urban Management : case study in Indonesia", paper presented at Workshop on Ca- pacity Building for Urban Management, UMP-Asia, KualaLumpur, 3-8 October p. Soegijoko, B.T.S. and BS Kusbiantoro (1996), "Globalization and Megacity Development in Pacific Asia : the case of Jabotabek, Indonesia", paper presented at Workshop on Mega-city, Hong Kong and Tokyo, 13-25 October q. Soegijoko, B.T.S. den BS Kusbiantoro eds. (1997), Bunga Rampai Peren- canaan Pembangunan di Indonesia, PT Grarnedia Widasarana Indonesia r. Soegijoko, B.T.S. and BS Kusbiantoro (1998), "Globalization and the Sustainability of Jabotabek-Indonesia-, paper presented at Conference on Globalization and the Sustainability of Cities in the Asian Pacific Region, UNU- IAS/UBC, Vancouver, 24-26 June
  • 30. 30 5.Kebijakan Nasional Perkotaan Dalam Memasuki Milenium Ketiga Oleh : Budhy Tjahjati S. Soegijoko 1. Pendahuluan Memasuki milenium ketiga, dengan ikut sertanya Indonesia ke dalam berbagai kesepakatan global maka kota-kota di Indonesia dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menangkap peluang dan mampu mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi. Globalisasi meningkatkan peluang investasi, inovasi, dan implementasi teknologi tetapi di lain pihak menuntut ketersediaan prasarana, sarana, dan fasilitas pelayanan, serta sumber daya manusia yang terampil dan berkeahlian, sesuai dengan standar global; ketersediaan perangkat peraturan yang konsisten, yang didukung oleh kepemerintahan yang handal (good governance). Selain itu, berkembangnya 'global com-mons', yaitu meningkatnya kepedulian akan lingkungan menuntut agar kota dapat melaksanakan pembangunan secara berwawasan lingkungan. Kota-kota dituntut un-tuk mampu bersaing secara kompetitif dengan negara-negara lain di dunia, baik sebagai tempat investasi maupun sebagai kota yang layak huni (livable) bagi warga masyarakatnya. Situasi perekonomian dunia telah mengalami perubah-an diiringi dengan kemajuan teknologi di bidang informasi, komunikasi, dan trans-portasi telah memungkinkan arus barang, jasa serta modal bergerak dengan cepat dan dengan biaya yang murah. Hal ini semakin mendekatkan 'jarak' antara kota-kota di dunia, sehingga batasan ruang secara fisik dalam suatu negara menjadi kurang berarti bagi proses produksi. Dalam proses globalisasi ekonomi, kota-kota merupakan lokasi atau tempat ber- langsungnya proses tersebut. Kota-kota utama memiliki peranan strategis sebagai pusat 'perintah' dan 'kontrol' dari kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya leading industries, seperti perdagangan, perbankan, jasa dan berbagai inovasi produksi lainnya. Saat ini kota-kota di Asia-Pasifik sedang berkompetisi untuk dapat menarik investasi dari perusahaan multinasional yang berasal dari negara-negara maju, sehingga kota-kota semakin memiliki dimensi yang luas, tidak saja dipandang sebagai lokasi dari kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan pelayanan, namun juga merupakan bagian dari kegiatan produksi dan jaringan konsumsi yang lebih luas atau global production network. Selain telah terjadi perkembangan teknologi yang semakin mendekatkan 'jarak' antarkota-kota di dunia, ternyata kota-kota masih terus akan mengalami proses urbanisasi yang terus meningkat. Berdasarkan Statistik Kependudukan (UN, 1990) menunjukkan bahwa rasio penduduk perkotaan di dunia pada tahun 1990 mengalami kenaikan dari 29,1 % pada tahun 1950, meningkat menjadi sekitar 51,1% pada tahun 2000, dan 64,6% pada tahun 2025. Artinya lebih dari separuh penduduk dunia akan tinggal di perkotaan pada awal abad ke-21. Tingkat urbanisasi tersebut berbeda-beda, yaitu untuk negara maju sekitar 72,7% sedangkan untuk negara berkembang sebesar
  • 31. 31 37,1%. Dari sini dapat dilihat bahwa fenomena perkembangan penduduk di wilayah perkotaan merupakan suatu isu yang masih dihadapi oleh semua negara di dunia. Pesatnya perkembangan kota terjadi di negara-negara Asia, yakni dengan munculnya beberapa 'mega-cities' yang berkembang cepat sebagai pusat perdagangan dan jasa serta tumbuhnya bangunan berlantai banyak. Diperkirakan pada tahun 2010, sebanyak 30 kota di Asia akan memiliki jumiah penduduk lebih di atas 5 juta jiwa, bandingkan dengan Amerika Serikat hanya 2 kota serta Eropa hanya terdapat 6 kota. Kota Shanghai dan Bombay akan memiliki jumlah penduduk 20 juta jiwa lebih, sedangkan Kota Bei-jing, Dhaka, Jakarta, Manila, Tianjin, Calcutta, dan New Delhi akan memiliki jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa (Badhsah, 1996). Selain memberikan keuntungan positif, perkembangan kota-kota di dunia juga mem- berikan tantangan dan permasalahan yang lebih berat di masa depan, antara lain :  Proses globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola spasial kota, di mana tumbuh dan berkembangnya kawasan industri, perumahan, perdagangan yang memanfaatkan lahan, sehingga terjadi konversi dari lahan pertanian ke lahan nonpertanian. Pembangunan yang terjadi seringkali tidak dilkuti dengan kesiapan dan dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kualitas lingkungan yang ada.  Proses urbanisasi menyebabkan ketidaksiapan kota untuk menampung arus perpindahan penduduk, sehingga sarana dan prasarana sosial ekonomi yang ada tidak cukup memadai. Akibatnya muncul permasalahan lain di kota-kota seperti kemiskinan dan kekumuhan, yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial dan ketidakstabilan politik.  Seringkali kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tentunya baberapa butir permasalahan di atas, hanyalah sebagian dari perma- salahan yang dihadapi kota-kota di milenium ketiga nanti. 2. Kondisi Perkotaan di Indonesia Perkembangan perkotaan Indonesia yang terjadi dalam era globalisasi ini adalah akibat dari terjadinya transformasi struktural yang meliputi transformasi demografi dan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang mengarah pada kehidupan perkotaan. Pada dasarnya wilayah perkotaan dipandang sebagai lokasi yang paling efisien dan efektif untuk kegiatan-kegiatan produktif sehubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga kerja terampil, tersedianya dana sebagai modal, dan sebagainya. Bila usaha diversifikasi ekonomi kota semakin dipacu, peranan kota akan semakin meningkat pula dan urbanisasi merupakan suatu konsekuensi yang perlu dihadapi. Di satu pihak, kota akan semakin dituntut agar dapat berfungsi secara lebih efisien, namun di lain pihak, jumiah penduduk yang semakin meningkat serta mun-culnya permasalahan-permasalahan perkotaan lainnya yang semakin rumit dan kompleks, tidak dapat dihindari. Daerah perkotaan di Indonesia telah berkembang sangat pesat dalam dekade terakhir. Jumiah penduduk perkotaan meningkat dengan laju 5,5% per tahun dalam kurun waktu 1980-1990, jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yang hanya 1,97% per tahun. Kondisi tersebut telah mengakibatkan
  • 32. 32 semakin meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, yaitu dari 32,8 juta jiwa atau 22% dari total penduduk pada tahun 1980 menjadi sekitar 65 juta jiwa atau 35% pada tahun 1993. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 (akhir Era Reformasi) akan mencapai sekitar 260 juta orang dengan asumsi bahwa kita berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 1,7% pada tahun 1992 menjadi kurang dari 0,9% pada tahun 2018 (akhir Era Reformasi), di mana penduduk perkotaan akan berjumlah sekitar 155 juta atau hampir 60% dari jumiah penduduk. Dilihat dari besaran kota, kota-kota metropolitan dan kota-kota besar akan menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk perkotaan. Perkiraan pada tahun 2018 penduduk perkotaan akan terdistribusi sekitar 38% di kota metropolitan, 13% di kota-kota besar, 20% di kota-kota sedang, dan 28% di kota-kota kecil. Melihat hal tersebut maka perhatian perlu diberikan tidak hanya pada kota-kota metropolitan dan besar, tetapi juga sedang dan kecil agar tercapai perkembangan perkotaan yang seimbang. Berkembangnya kota-kota di Indonesia sebagai bagian dari kota-kota global telah rnemacu peningkatan kegiatan pembangunan kota dalam bentuk-bentuk pemba- ngunan baru yang berskala besar seperti pembangunan gedung-gedung multifungsi, superblok yang menggabungkan tempat untuk perkantoran, pusat perdagangan, dan apartemen beserta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Hal ini merupakan tantangan untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dengan potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungannya. Selain itu juga perlu diwaspadai agar jangan sampai kehadiran gedung-gedung tersebut menyebabkan semakin sengsaranya rakyat kecil yang kondisinya serba marjinal dan menimbulkan degradasi lingkungan, sehingga kota-kota berkurang kenyamanannya. Dalam lingkup yang lebih luas, perkembangan wilayah perkotaan (umumnya kota besar) ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya daerah pinggiran kota dalam bentak kawasan perumahan skala besar, kawasan industri, kawasan rekreasi dan lainnya. Pertumbuhan ini seringkali tidak terkendali, sehingga berdampak pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke lahan nonpertanian dalam skala yang besar. Selain itu, perkembangan kota-kota besar juga ditandai oleh berlangsungnya perge- seran fungsi kota inti, dari pusat kegiatan manufaktur menjadi Pusat kegiatan jasa- jasa dan keuangan. Sementara kegiatan industri manufaktur bergeser ke daerah pinggiran kota. Kawasan pusat kota mengalami perubahan penggunaan lahan yang sangat cepat, terutama pada kawasan perumahan yang seringkali berubah menjadi fungsi lain. Perkembangan kota-kota besar di Indonesia pada umumnya memiliki pola perkembangan yang melebar membentuk urban sprawl, sehingga sangat sulit untuk dilayani oleh sistem transportasi massal yang efisien. Tingkat ketergantungan kepada kendaraaan pribadi masih tinggi. Di lain pihak, kota-kota di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasa- lahan yang secara langsung berpengaruh pada upaya perwujudan kota sebagai- mana yang diharapkan dalam milenium ketiga nantinya. Dalam lingkup internal, kota dihadapkan pada permasalahan urbanisasi, penyediaan lapangan kerja, konflik pemanfaatan ruang, permukiman kumuh, dan sebagainya. Sedangkan dalam lingkup eksternal terdapat permasalahan seperti kesenjangan antara desa dengan kota, antarkota, dan antargolongan di dalam kota.
  • 33. 33 Permasalahan di daerah perkotaan tersebut semakin berat, terutama dengan terjadinya krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun 1997, di antaranya adalah :  Berkurangnya kesempatan kerja secara drastis yang berakhir pada mening- katnya angka pengangguran,  Berkurangnya ketersediaan dana pemerintah untuk membangun/memelihara prasarana dan sarana perkotaan,  Berkurangnya daya beli masyarakat,  Meningkatnya jumlah masyarakat miskin di perkotaan, serta  Semakin menurunnya kualitas lingkungan di perkotaan. Tantangan lain yang akan dihadapi oleh kota-kota di masa depan adalah dengan di- berlakukannya kebijakan desentralisasi pembangunan pada pemerintah kabupa- ten/kota, sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin- tahan Daerah. Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang penuh dalam melaksanakan dan mengelola pembangunan di daerah. Pengelolaan pembangunan di kota-kota menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, dari perencanaan sampai dengan pengendalian pembangunannya. Demikian juga sumber pendana- annya, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 3. Harapan bagi Kota-Kota dalam Memasuki Milenium Ketiga Seperti telah disebutkan di atas bahwa kota sebagai pusat kegiatan ekonomi mau- pun sosial budaya masyarakat harus dapat menampung tumbuhnya kegiatan pere- konomian. Di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, memberikan tantangan dan permasalahan bagi kota-kota, di mana selain harus bisa berkompetisi dalam tingkat internasional kota-kota tersebut harus tetap mampu menjaga sebagai tempat tinggal yang layak bagi warga kotanya, sekaligus mewujudkan upaya pembangunan kota yang berkelanjutan. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa suatu kota juga harus memiliki peranan bagi wilayah sekitarnya (regional), nasional, dan internasional, sejalan dengan makin menguatnya keterkaitan kota-kota di dunia. Oleh karena itu, pengelolaan perkotaan hendaknya tidak saja mempertimbangkan fungsi internal, melainkan juga memperhatikan fungsi eksternal dari kota tersebut. Suatu kota mempunyai fungsi sosial ekonomi untuk melayani kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi di dalam kota maupun untuk wilayah sekitarnya. Oleh sebab itu, kota dapat berfungsi sebagai tempat :  Jasa ekonomi, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan; pusat pe- ngolahan/pengumpul barang dan pusat simpul transportasi;  Jasa pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintahan; dan  Jasa sosial, yaitu sebagai pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat budaya, dan sebagainya. Pengelolaan pembangunan perkotaan berperan dalam mengoptimalkan kegiatan dan tingkat pelayanan sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut. Semakin optimalnya kegiatan dan tingkat pelayanan akan semakin memantapkan fungsi kota, yang selanjutnya akan memantapkan sistem kota. Hal ini perlu didukung pula oleh pemerintahan yang dapat mewujudkan fungsi dan pelayanan kota.
  • 34. 34 Dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi, maka kota-kota di Indonesia sebaiknya mengembangkan potensi yang dimiliki dan menjaga karakateristik atau ciri dari kota-kota tersebut. Pengembangan potensi daerah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki serta memanfaatkan kemampuan lokal dalam mengolahnya. Begitu juga dalam keterkaitan global (global linkages), kota-kota di Indonesia harus siap untuk dapat bersaing dengan kota-kota di seluruh dunia. Keunggulan komparatif yang dulu kita manfaatkan harus dirubah dengan mengedepankan keunggulan kompetitif (competitive advantages). Dalam memasuki milenium ketiga, kota-kota akan memiliki peran dan fungsi yang strategis, tidak hanya dalam tingkat nasional bahkan dalam tingkat kota-kota di dunia. Kota-kota di satu pihak akan tetap menjadi Pusat-pusat kegiatan atau pusat- pusat pelayanan, karena pertimbangan skala ekonomi. Di lain pihak diharapkan kawasan perkotaan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi para penghuni kota. Dengan demikian dalam memasuki milenium ketiga diharapkan kota-kota di Indonesia dapat : a. Pertama, menjamin kesejahteraan (welfare) bagi para penduduknya, sehingga dapat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam kota tersebut. Untuk itu dibutuhkan penciptaan lapangan kerja untuk memberikan kesejahteraan secara ekonomi bagi penduduk, penyediaan prasana dan sarana yang memadai, serta memberikan perlindungan dan rasa aman. b. Kedua, mengarahkan terwujudnya kota yang tumbuh sehat dan berkelanjutan, yang menggalakkan kegiatan ekonomi dan memperluas lapangan kerja namun tetap menjamin keseimbangan ekologis, serta mengupayakan pemerataan akses terhadap sumberdaya perkotaan. c. Ketiga, menjamin kota berfungsi secara efisien dan efektif, didukung dengan kertesediaan sarana dan prasarana yang memadai. Diharapkan telah tersedia rencana tata ruang kota yang jelas, dinamis dan transparan yang dijadikan sebagai acuan program pembangunan serta diukung oleh sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. Di samping itu dibutuhkan kelembagaan yang mantap yang dapat ‘citizen friendly’, yaitu accesible dan dapat mengejawan-tahkan aspirasi masyarakat kota. Pendekatan pemba-ngunan tidak dapat lagi dilaksanakan secara sektoral tetapi seyogyanya dilaksanakan secara simultan dengan pendekatan multisektoral. d. Keempat, menjamin kelestarian lingkungan dan kenyamanan (livability) kota bagi para penghuninya. Kota dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan yang mengarah pada terwujudnya kota yang livable, yaitu kota yang benar-benar layak huni bagi warganya sekaligus berdaya saing tinggi secara global. Dengan masuknya kota-kota di Indonesia dalam sistem kota-kota dunia maka berarti kota-kota di Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain, baik dari segi efisiensinya mau- pun sebagai lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan berbudaya. Dalam rangka membuat kota-kota tersebut menjadi ’livable’ perlu diingat hal berikut ini "religion makes life tranquil, science makes life easy, and art makes life beautiful." e. Kelima, mewujudkan kohesi sosial (social cohesion) serta rasa cinta dan ke- bersamaan memiliki kota oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu se-
  • 35. 35 yogyanya mulai dikembangkan penataan ruang kota yang dapat menga- komodasikan kegiatan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian menciptakan ruang kota yang memungkinkan interaksi bersama antarlapisan masyarakat. Kohesi sosial ini antara lain juga dapat dicapai dengan menyediakan pelayanan kota (urban services) yang sesuai dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat di kota itu. f. Keenam, melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan nasional. Di masa mendatang, pada waktu pembangunan perkotaan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah, perlu diingat bahwa kota-kota tersebut tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan nasional. Pe- merintah daerah perlu menyadari ini. Dengan semakin terbukanya hubungan kota-kota di dunia diharapkan kota-kota di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat produksi dan kegiatan perekonomian nasional; sebagai pusat komuni- kasi dan transportasi nasional dan internasional; dan sebagai pusat perda- gangan internasional/nasional. Untuk itu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut dan pendanaan bagi pemba- ngunannya, di samping pengelolaannya secara efektif dan efisien. Ini perlu kemitraan dan pembagian peranan serta tanggung jawab (role sharing) antara para stakeholder. Di masa datang dalam menghadapi milenium Ketiga, selain kota-kota harus dapat berkompetisi dalam skala nasional dan internasional, tetapi harus tetap membenahi diri agar lebih nyaman (llivable) dan layak sebagai tempat tinggal bagi warganya serta menjaga kelestarian lingkungannya. Hal ini merupakan tugas dari para penge- lola kota (urban manager), agar kota dapat berfungsi dengan baik, berkembang perekonomiannya, sehingga terwujud pembangunan kota yang berkelanjutan (sustainable development). 4. Kebijakan Nasional Perkotaan dalam Memasuki Milenium Ketiga Dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi, serta harapan yang diharapkan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian kebijakan nasional perkotaan dalam memasuki milenium ketiga hendaknya mencakup aspek-aspek sebagai berikut : a. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi dalam pembangunan perkotaan dengan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka kebijakan pembangunan perkotaan yang diterapkan dapat :  Meningkatkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perkotaan,  Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemba- ngunan perkotaan. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perkotaan akan lebih berat menghadapi tantangan globalisasi. Untuk menghadapi persaingan antarkota di tingkat nasional dan internasional, maka kebijaksanaan nasional perkotaan hendaknya diarahkan agar kota-kota di Indonesia dapat mengem- bangkan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan karak-
  • 36. 36 teristik yang dimilikinya dalam skala lokal, regional, nasional dan memper- hatikan keterkaitannya dalam sistem perkotaan global. b. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalarn pembangun- an, maka kebijakan perkotaan perlu ditekankan pada upaya untuk membina, meningkatkan, dan memantapkan peran pemerintah sebagai pemberdaya (enabler) untuk mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan; menciptakan iklim yang kondusif bagi peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan, serta meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Berdasarkan arahan tersebut, maka kebijakan perkotaan diharapkan dapat :  Terkoordinasinya pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, peraturan, prosedur dan mekanisme kerja instansi Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;  Terwujudnya mekanisme dan kelembagaan secara berkelanjutan yang dapat mengakomodasikan dan menggali potensi serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha; dan  Terciptanya pola-pola kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan du- nia usaha dalam kegiatan ekonomi, penyediaan dan pengelolaan peru- mahan, prasarana, sarana kota, serta pengelolaan tanah dan lingkungan. c. Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Fisik, Sosial, Ekonomi Untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas kota perlu dilakukan peningkatan pembangunan prasarana dan sarana, baik prasarana fisik, sosial, maupun ekonomi. Selain itu pembangunan prasarana dan sarana kota perlu dilakukan secara terpadu sesuai dengan rencana tata ruang kota. Beberapa arahan kebijakan yang diperlukan adalah sebagai berikut :  Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang meliputi fisik, sosial dan budaya masyarakat perkotaan;  Meningkatkan akses masyarakat perkotaan terhadap kebutuhan prasa- rana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah; dan  Meningkatkan peluang dan lapangan kerja bagi seluruh lapisan masyara- kat terutama dalam rangka pemerataan dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. d. Pembangunan Perkotaan yang Semakin Efisien dan Berwawasan Lingkungan Dalam lingkup kota, seyogyanya kebijakan nasional perkotaan dapat menja- min kesejahteraan bagi warganya dan menjaga keserasian lingkungan serta kenyamanan (livability) bagi penduduknya melalui pembangunan perkotaan yang semakin efisien dan berwawasan lingkungan. Penataan aspek fisik dilakukan melalui penataan aspek hukum guna men- jamin keberlanjutan pembangunan, yang meliputi :
  • 37. 37  Meningkatkan efisiensi pemanfaatan tanah, air, dan energi yang tidak merusak lingkungan;  Menetapkan dan menerapkan baku mutu lingkungan;  Menetapkan dan memasyarakatkan peraturan pengendalian pencemaran;  Melembagakan pembangunan perkotaan yang mengacu pada rencana tata ruang kota yang berkualitas dan operasional; serta  Mengendalikan peruntukan tanah sesuai dengan daya dukung lingkungan rnelalui tertib adrninistrasi pertanahan. e. Pelembagaan Pengelolaan Pembangunan Perkotaan Terencana dan Terpadu Pembangunan perkotaan perlu dilakukan secara terencana dan terpadu dengan mempertimbangkan aspek keterpaduan tata ruang, keterpaduan an- tarsektor, keterpaduan antaraktor, maupun keterpaduan antarsumber-sumber pembiayaannya. Usaha-usaha untuk memadu-kan pembangunan perkotaan antara lain telah dilakukan melalui pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu. f. Pengembangan Konsep "City Marketing" Sebagai Pendekatan Pembangunan Kota di Masa Datang Dalam memasuki milenium ketiga di mana per-saingan antarkota semakin terbuka serta adanya peningkatan peran serta masyarakat, maka sa-lah satu pendekatan yang dapat dikembangkan pada kawasan perkotaan adalah konsep ‘city marketing'. Pendekatan tersebut berkembang dengan adanya perubahan peran pemerintah dalam pembangunan (enabler), serta meningkatnya peran serta masyarakat, termasuk dalam kegiatan investasi pembangunan. Pendekatan perencanaan kota yang berorientasi pasar (market-oriented urban planning) menekankan pada pendekatan perencanaan yang bero- rientasi pada sisi permintaan (demand-side), yakni menekankan pada ke- butuhan dan keinginan dari pengguna langsung (potential and actual users). Berbagai kegiatan perkotaan, misalnya dalam bidang perumahan, daerah komersial, ketenagakerjaan, rekreasi, dan lain-lain, dapat dikembangkan berdasarkan pendekatan kebutuhan pasar yang ada. Pendekatan market-oriented-planning merupakan reaksi terhadap pendekatan perencanaan yang bersifat blue-print-oriented, terutama berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Satu hal yang menarik dari pendekatan marketing-oriented, yaitu tidak diarahkan untuk secara lang- sung dapat diimplementasikan, tetapi lebih diarahkan untuk dapat merang- sang keterlibatan berbagai kelompok sosial dalam proses perencanaan pembangunan. Perencanaan yang dihasilkan lebih berorientasi pada tindakan (action-oriented), tidak hanya mengorganisasikan dan menyusun strategi penataan ruang, tetapi juga menghasilkan strategi dalam mernpromosikan kota tersebut. Kemitraan antarpemerintah, swasta, dan masyarakat dapat diwujudkan dalam pendekatan ini. Untuk mengembangkan pendekatan yang berorientasi pasar tersebut, kebijakan perkotaan dapat diarahkan sebagai berikut :
  • 38. 38  Penyediaan sistem informasi yang lengkap berkaitan dengan kondisi dan prospek pengembangan kawasan kota/wilayah, sehingga memberikan image yang kuat bagi calon investor.  Penyediaan stimulus-stimulus melalui pembangunan dan peningkatan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pengembangan kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur lingkungan.  Pengaturan dan kontrol pembangunan untuk mencegah rusaknya fungsi- fungsi perkotaan dalam jangka panjang, akibat dari penggunaan sumber- daya penting yang salah dalam jangka pendek.  Pengaturan sistem dalam kota berdasarkan kepentingan kelompok- kelompok sosial, baik yang memiliki posisi yang kuat dalam pasar ekonomi maupun kelompok yang sangat lemah dalam pasar ekonomi.  Pengaturan pembangunan dalam suatu tujuan jangka panjang, yang juga termasuk dalam proses pasar.
  • 39. 39 6.Konsepsi Urban Management dan Isu-Isu Yang Berkembang (Studi Build) Ismet Belgawan Harun, Tim Leader Studi BUILD, 1998 & Desyrijanti Azharie, URDI 1. Pendahuluan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah terutama kabupaten dan kota dalam mengelola administrasi pemerintahan dan keuangan, secara langsung telah meningkatkan kabupaten dan kota untuk berperan sebagai pusat pertumbuhan, penggerak pembangunan, pusat informasi serta pemerataan pembangunan. Konsentrasi peran yang besar di perkotaan tersebut, tidak terlepas dari kenyataan bahwa perkotaan merupakan lokasi yang paling efisien dan efektif untuk kegiatan- kegiatan pro-duktif sehubungan dengan ketersediaan sarana dan prasa-rana, tersedianya tenaga kerja, tersedianya dana sebagai modal dan sebagainya. Dengan demikian nantinya akan terjadi migrasi penduduk yang besar ke daerah perkotaan, terutama daerah yang kaya akan sumber daya alam. Seiring dengan urbanisasi tersebut, juga terjadi transformasi struktural, yang antara lain tercermin dengan adanya perubahan dalam struktur demografi dan sosial ekonomi penduduk. Hal ini nantinya akan sangat berpengaruh pada aspek pengelolaan daerah perkotaan. Di satu sisi, dampak pemberian otonomi daerah dan migrasi yang besar tersebut sangat menguntungkan misalnya dari segi akses dan skala ekonomi. Namun pada kenyataannya akan muncul pula eksternalitas negatif seperti penurunan kualitas lingkungan, polusi, kemacetan lalu lintas dan sebagainya yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan produktivitas kota. Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan perkotaan ditujukan untuk mengoptimalkan produktivitas kota, dengan kata lain meminimalkan hal-hal yang tidak bersifat ekonomis dan mamaksimalkan hal-hal yang ekonomis bagi pertumbuhan dan investasi perkotaan. Melalui pengelolaan perkotaan, kota berupaya mengoptimalkan efisiensinya dan secara aktif menggali peluang untuk memperbesar manfaat dari input maupun outputnya bagi penghuni kota sendiri maupun bagi wilayah sekitarnya yang memiliki keterkaitan dengan kota tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya antisipasi dalam melaksanakan pengelolaan perkotaan agar persoalan yang ada tidak semakin rumit dan kompleks. Pengelolaan perkotaan bukan hanya diarahkan pada peningkatan produktifitas, efisiensi dan efektifitas melainkan juga bagi terselenggaranya pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Keterangan di bawah ini akan memberikan masukan yang penting tentang apa yang dimaksud dengan urban management, isu-isu yang berkembang dan contoh-contoh kegiatan urban management yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di beberapa kota di Indonesia yang diinventarisasi dari studi BUILD.
  • 40. 40 2. Konsepsi Urban Management Berikut ini merupakan uraian mengenai pemahaman tentang manajemen perkotaan, isu-isu yang berhubungan dengannya dan aspek-aspeknya. Pengertian formal tentang 'manajemen perkotaan' yang dimiliki Pemerintah terdapat pada apa yang tertuang di dalam SK Mendagri No. 65 tahun 1951 . Di dalam SK ini definisi manajemen perkotaan secara eksplisit disebutkan dalam pasal 1 butir a dan b. Sedangkan, definisi dan konsep aspek-aspek lain dari manajemen perkotaan disebutkan secara eksplisit maupun implisit di dalam pasal 5 yang antara lain berisi tentang materi pokok pendidikan dan pelatihan manajemen perkotaan, dan Pasal 8 yang antara lain berisi tentang pembidangan pengelola perkotaan. Menurut SK ini, manajemen perkotaan adalah pengelolaan sumber daya perkotaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tata ruang, lahan, ekonomi, keuangan, lingkungan hidup, pelayanan jasa, investasi, prasarana dan sarana perkotaan; serta disebutkan pula bahwa pengelola perkotaan adalah para pejabat (Pemerintah) pengelola perkotaan. Dengan demikian, menurut apa yang secara formal didefinisikan oleh Pemerintah, manajemen perkotaan meliputi hal yang cukup luas, dan nampak menekankan pada aspek perkembangan kota dan perkembangan ekonomi kota. Namun demikian, lingkup 'manajemen perkotaan' yang didefinisikan dari pengalam- an lain bisa berbeda. Dari pengalaman dan studi di sejumlah negara berkembang yang dilakukan sebagai kontribusi bagi International Urban Management Pro-gramme yang diinisiasi oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan bantuan-bantuan ODA, Bank Dunia dan badan lain (Devey, dkk., 1996)2, selain aspek-aspek perkembangan dan ekonomi kota, lingkup manajemen perko-taan mengandung aspek-aspek lainnya. Menurut pengalaman, manajemen perko-taan meliputi pula kesejahteraan warga ko-ta dalam arti yang luas. Atas dasar ini fung-si- fungsi yang dilaksanakan oleh manaje-men perkotaan biasanya meliputi kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan per-kembangan kota, pembangunan infrastruk- tur, penyediaan pelayanan perkotaan, pen-ciptaan lapangan pekerjaan dan pelayanan-pelayanan sosial. Tugas-tugas yang diemban oleh manajemen perkotaan ka-renanya dapat disebutkan sebagai yang berhubungan dengan : penyediaan in-frastruktur, fasilitas dan pelayanan perkotaan perencanaan dan koordinasi per-kembangan kota, regulasi aktifitas/perilaku masyarakat umum, yaitu : 1. SK Mendagri tentang Pedoman Program Pendidikan dan Pelatihan Mana-jemen Perkotaan bagi Aprat Pengelola Perkotaan pada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II. 2. Devey, Kenneth, dkk. (1996); Urban Mangement, The Challenge of Growth, Avebury, Aldershot, Vermont. 3. Paradigma Baru dan Isu-isu dalam Manajemen Perkotaan dan Aspek-aspeknya Paradigma baru dalam urban management yang memasukan unsur good govern- ance, yang di dalamnya mengandung kemitraan, partisipasi masyarakat, transpa- ransi, akuntabilitas, desentralisasi, pengurangan peran Pemerintah dan berke- lanjutan, diharapkan dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan urban management.
  • 41. 41 Dua isu penting - tetapi diangap isu 'konvensional' - di dalam manajemen perkotaan adalah efisiensi dan efektifitas. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya ekonomis yang terbatas sedangkan efektifitas berhubungan dengan pencapaian hasil sesuai dengan kualitas dan maksudnya. Tugas dari manajemen perkotaan adalah mencapai kedua aspek ini semaksimal mungkin. Selain kedua isu tersebut di atas, isu lain yang penting bagi manajemen perkotaan pada masa sekarang, yang merupakan bagian penting dari paradigma manajemen perkotaan yang baru, adalah akseptabilitas dan perhatian terhadap lingkungan (environmental concern). Pengalaman pada masa lalu telah menunjukkan bahwa sejumlah pelayanan perkotaan yang diberikan tidak dapat mencapai tingkatan akseptabilitas dari beneficiaries seperti yang diharapkan dikarenakan pendekatan- pendekatan pengadaan pelayanan perkotaan tersebut tidak berorientasi pada permintaan tetapi lebih berorientasi pada suplai. Karena itu, pengadaan pelayanan yang diberikan di masa lalu juga kurang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan, khususnya dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses yang terbatas terhadap berbagai sumber daya pembangunan. Dengan adanya peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan, manajemen perkotaan akhir-akhir ini juga dituntut untuk menaruh perhatian terhadapnya. Perhatian ini terutama dituntut dari berbagai program pembangunan perkotaan yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Bahkan, program-program yang langsung merupakan program perlindungan dan perbaikan lingkungan (environmental protection and improvement program) itu sendiri kini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas yang diemban oleh fungsi- fungsi manajemen perkotaan. Isu lain yang juga perlu perhatian manajemen perkotaan adalah masalah fragmen- tasi fungsional maupun geografis untuk pelaksanaan pembangunan perkotaan. Masalah fragmentasi memiliki keterkaitan yang erat dengan efisiensi maupun efek- tifitas pelaksanaan manajemen perkotaan dan kinerja hasil-hasilnya. Pembagian yang tidak perlu dari fungsi-fungsi pembangunan perkotaan yang seharusnya saling berhubungan dapat menjadikan lambatnya proses pengambilan keputusan. Selain itu, pembagian yang demikian dapat pula menyebabkan terlalu besarnya sosok dari manajemen yang menyebabkan membesarnya ongkos-ongkos pelaksanaan yang diperlukan. Sedangkan, kelemahan fragmentasi geografis dapat terjadi apabila yang diselesaikan suatu program seharusnya melampaui berbagai batas wilayah administratif, tetapi dilaksanakan oleh suatu otoritas yang memiliki keterbatasan wilayah geografis. Contohnya, penyelesaian masalah pencemaran yang dilakukan hanya oleh satu pemerintahan lokal yang sempit batas yuridisnya. 4. Prinsip-prinsip Management Perkotaan Isu-isu di atas, yaitu :  Efisiensi,  Efektifitas,  Akseptabilitas,  Perhatian terhadap lingkungan,  Fragmentasi pelaksanaan, merupakan hal-hal yang perlu mendapat perhatian manajemen perkotaan. Khususnya di negara-negara berkembang, manajemen perkotaan belakangan ini
  • 42. 42 sedang mencari pendekatan-pendekatan alternatif untuk mencapai tujuan-tujuannya karena pendekatan yang dilakukan selama ini bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya dianggap tidak memberikan hasil yang optimal. Secara garis besar prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk menjawab isu-isu di atas adalah : a. Membuat lebih dekat proses pengambilan keputusan dan pembiayaan suatu program terhadap kelompok sasaran. Hal ini untuk memperbaiki allocative efficiency program karena lebih sensitifnya program terhadap variasi lokal dan lebih tajamnya perumusan. Di lain pihak, pendekatan demikian juga akan memperbaiki productive efficiency karena pembiayaan yang lebih langsung dari kelompok sasaran akan meningkatkan akuntabilitas lokal. b. Adanya desentralisasi, yaitu untuk meningkatkan sensitifitas proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu program terhadap kebutuhan kelompok sasaran, terutama kelompok miskin perkotaan. Prinsip inipun adalah untuk meningkatkan efektifitas. c. Adanya kompetensi yang sesungguhnya di dalam proses-proses produksi untuk keperluan pengadaan suatu program, sehingga efisiensi dari pelak- sanaan dapat dijaga. Hal ini membutuhkan keterlibatan sektor swasta dan dipergunakannya prinsip-prinsip mekanisme pasar yang sehat untuk proses- proses produksi tersebut. d. Diperbaikinya sistem keuangan program, khususnya untuk memungkinkan dilibatkannya sumber daya keuangan swasta untuk investasi dan untuk mendapatkan pemasukan yang selangsung mungkin dan berkelanjutan dari kelompok sasaran untuk operasi dan pemeliharaan dari suatu fasilitas yang diadakan melalui program tersebut. e. Dibangunnya sistem yang mengatasi masalah fragmentasi fungsional dan geografi. f. Dibangunnya sistem yang membuat program sensitif terhadap kepentingan lingkungan. g. Dipergunakannya teknologi tepat guna dan adanya kompetensi untuk pemi- lihan investasi, rancang bangun dan pelaksanaan infrastruktur dan operasi serta pemeliharaannya. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas dari suatu kegiatan atau program. 5. Contoh-contoh Pelaksanaan Urban Management (Studi BUILD) Pemilihan kegiatan-kegiatan dalam studi BUILD ini didasarkan pada paradigma baru manajemen perkotaan yang di dalamnya tidak hanya sebagai suatu yang hanya dijalankan oleh struktur pemerintahan yang formal, tetapi juga dapat dijalankan oleh pihak manapun di daerah perkotaan. Dengan paradigma ini, apabila pelaksanaan kegiatan dijalankan oleh pihak nonpemerintah, maka fungsi pemerintah adalah sebagai enabler di dalam prosesnya. Studi ini juga mengacu pada 'kota seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat ?'. Pada kenyataannya kota yang diinginkan oleh masyarakat adalah :  Kota yang menyenangkan,  Adanya administrasi yang transparan dan efisien,  Memiliki kesempatan kepemilikan rumah untuk semua tingkatan pendapatan masyarakat,  Kesempatan bekerja,  Pelayanan keamanan dan keselamatan yang baik,  Pelayanan pendidikan yang baik,  Transport yang efisien,
  • 43. 43  Akses pelayanan kesehatan,  Telekomunikasi yang efektif,  Fasilitas ibadah dan olahraga,  Penyediaan air bersih dan listrik,  Tanah untuk bangunan,  Kesempatan berinteraksi dengan masyarakat,  Tenaga kerja untuk mendukung pembangunan ekonomi. Sebagian besar dari apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut sebetulnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan stakeholders lain (seperti swasta dan masyarakat sendiri). Hal ini dapat dilihat dari hasil studi inventarisasi dan dokumentasi pengalaman manajemen perkotaan yang baik dan baru yang bersifat kemitraan dan melibatkan peran Pemerintah Daerah, swasta serta kelompok yang bertumpu pada masyarakat dalam proyek BUILD. Dalam studi ini kegiatan manajemen perkotaan dapat digolongkan menjadi : a. Kegiatan-Kegiatan yang Berhubungan dengan Pembangunan Fisik Kota Proyek pengembangan masyarakat perkotaan terpadu (PMPT-IUCD) di Jakarta Pembangunan Perumahan Bertumpu pada kelompok di Bali dan Palembang Peremajaan Permukiman Kota Bandarhajo (Semarang) Pembangunan Perumahan dan Peremajaan Kota di Mojosongo-Surakarta Pengadaan Terminal Terpadu (Purabaya-Surabaya) Penyediaan Air Bersih di Tangerang Penyediaan Rumah Susun untuk Pekerja Industri di Tangerang Pembuatan Instalasi Pengelola Air Limbah (IPAL) Komunal di Yogyakarta b. Upaya dan Kegiatan untuk Mengkoordinasikan Perkembangan Kota, Termasuk di Dalamnya Perencanaan Kota Perencanaan Rumah Susun di Palembang Perencanaan Pantai Matahari Terbit (Sanur-Bali) Penghijauan dengan TOGA Pembinaan Lingkungan dan Masyarakat di Pinggir Kali Code, Yogyakarta c. Regulasi Kegiatan Warga Kota Pembangunan dengan model satata sariksa di Bandung Penguatan Fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat melalui forum mawas diri di Cirebon Pengelolaan sampah rumah tangga dengan basis masyarakat di Solo Forum Kumunikasi Lingkungan Hidup-FKLH (dalam Kerangka Metropolitan Environment Improvement Project-MEIP) di Surabaya Pola Kemitraan dalam menangani Limbah Cair Industri di Tangerang d. Pembangunan Kesejahteraan Ekonomi & Sosial Warga Kota Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di Gianyar-Bali Paguyuban Sinoman Arek Suroboyo (PSAS) di Surbaya Pelayanan Informasi Kegiatan Kota melalui Radio Suara Surabaya Pemanfaatan cacing untuk pengelolaan sampah di Bandung Pemanfaatan Sampah untuk makanan ternak di Solo Pengelolaan Limbah cair rumah tangga dengan Tangki AG di Malang
  • 44. 44 6. Catatan Bahwa dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan di atas (studi BUILD), pada kenyataannya suatu kegiatan dapat memiliki beberapa esensi atau aspek tematik yang penting, sehingga kegiatan tersebut sebenarnya dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, tergantung pada aspek tematik mana yang menjadi penekanan pada studi ini.
  • 45. 45 7.Lingkungan Surabaya menuju Milenium III1 Mewujudkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan 1. Latar Belakang Sebelum masuk ke pokok pembahasan topik makalah ini, yaitu tuntutan mutu lingkungan hidup Surabaya agar siap menuju ke Era Milenium III, ada baiknya bila beberapa hal yang menjadi dasar materi makalah dibahas lebih dahulu. Ini meliputi masalah kekotaan dan peran serta masyarakat sampai ke wawasan masa depan. Masalah lingkungan tidak dapat dilihat berdiri sendiri atau lepas dari masalah lainnya. Pola pembangunan kota masa depan harus mengedepankan aspek pembangunan sumberdaya manusia, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan masyarakat secara adil, di dalam mutu lingkungan hidup yang baik dan bersaing. Aspek pembangunan politik, sosial dan budaya merupakan keharusan yang melekat erat dengan pembangunan tiga aspek di depan tadi. Guna mencapai mutu lingkungan hidup yang baik, tidak dapat tidak masyarakat luas harus terlibat sebagai pemanfaat dan pemilik (stakeholder; petaruh) dari lingkungan itu sendiri. Aspek perkembangan masyarakat dan pembangunan kota merupakan dua hal yang saling terkait. Pembahasan perlu diawali dari keberadaan kota pada milenium III yang sudah di depan mata. Salah satu alasan diselenggarakannya KTT Kota atau Habitat II di Istanbul Turki (6/1996) yang terakhir abad ini adalah kenyataan bahwa pada tahun 2000 paling se- dikit separo penduduk dunia bermukim di kota. Ini akan juga dicapai oleh Jawa Timur hampir pada waktu bersamaan. Dalam menyongsong KTT KOTA yang terkahir abad ini, banyak fihak menawarkan konsep kota masa depan mulai dari hanya pandangan fisik sampai hanya sosial, dan sebagainya Guna memperjelas gambar kontekstual dari kota pada tulisan ini, di sini ditawarkan faham kota alternatif guna melengkapi berbagai definisi yang sudah dikemukakan. Definisi kota yang aktual atau 2000 plus perlu membedakan secara tegas tentang makna dan fungsi pada skala makro dan mikro. Secara makro kota merupakan bagian dari sistem kota global dengan semua resiko dan manfaat yang terkandung serta sebagai akibat globalisasi dari kehidupan masyarakat yang makin mantap. Faham ini perlu dilengkapi dengan kejelasan mikro yaitu bahwa :  Kota merupakan sistem dari beragam sarana fisik dan nonfisik yang diadakan oleh dan untuk warga serta untuk merangsang dan mefasilitasi aktivitas serta kreativitas warga dalam mewujudkan cita-cita politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan hidupnya.  Kota harus membuka dan memberi peluang yang sama bagi semua lapisan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang sesuai dengan cita-citanya secara adil dan demokratis.  Di satu sisi mutu kota berkembang imbani dengan standar yang berlaku internasional. Di sisi lain kota harus mampu mengedepankan kekhasan lokal baik yang fisik maupun nonfisik dalam dimensi kemanusiaan yang alami. 1 Makalah disajikan pada Seminar Forum Dinamika Masyarakat Sdurabaya 24/8-1999; bahan disadur dari tulisan yang akan diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya – Dept. PU
  • 46. 46 Indonesia segera masuk ke masa dan proses transformasi mendasar untuk dapat bangkit kembali, mulai dari keadaan yang pernah diraih sebelum terjadi krisis saat ini. Agar efektif proses ini harus berlangsung dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah seperti ditetapkan oleh UU no. N2/1999 dengan potensi sumberdaya sesuai dengan UU No. 15/1999. Agar terlaksana lancar, hal ini harus ditanggapi secara realistik dan padan dengan keadaan yang berlaku (aktual) dengan dukungan kuat dari pengalaman serta prestasi yang pernah dicapai semua pelaku pembangunan. Perlu dicatat bahwa indonesia pernah meraih prestasi yang dikagumi dunia seperti dikemukakan di dalam laporan Bank Dunia The East Asia Miracle. Krisis ekonomi dan keuangan yang kini melanda Indonesia tidak akan begitu saja menghilangkan semua prestasi dan pengalaman di atas. Ada lima ciri utama dari The East Asia Miracle yang perlu diperhatikan karena akan amat bermanfaat sebagai modal untuk bangkit kembali, yaitu :  Ada ikatan sub-regional yang kuat antarkota dan pelaku bidang ekonomi dan pemerintahan  Ada pertumbuhan ekonomi dalam arti yang mendasar and tingi  Terbuka kebebasan yang lebar bagi keluar masuknya gagasan, modal dan beragam bentuk hasilnya  Pemakaian teknologi yang meningkat, maju dan cepat  Terbentuk pola kemadirian dalam beragam bidang kegiatan, termasuk pelaku ekonomi atas dasar kerja keras dan pengorbanan yang tidak kecil. Ke masa depan ciri-ciri ini harus berkembang dan terus ditrasformasikan agar sesuai dengan keadaan yang ada dan mampu mendukung pola pertumbuhan pasca krisis tanpa menghilangkan esensi dasar yang dimiliki, sehingga menjadi pendorongan dan kekuatan dari pertumbuhan ekonomi mendatang. Selanjutnya hal ini masih perlu dilihat dalam kenyataan bahwa ada resiko yang tidak kecil yang menyertainya namun dapat dianggap sebagai pemberi kontribusi yang positif terhadap krisis. Artinya krisis tidak hanya memberi dampak yang negatif seperti telah banyak dibahas, tetapi juga ada dampak positif seperti membuka ketidak beresan dalam pengurusan negara sampai membersihkan pelaku pembangunan yang tidak becus. 2. Dampak Pembangunan Perkotaan Bagi Masyarakat Sebelum membahas lebih lanjut tentang dampak dari pembangunan perkotaan terhadap masyarakat, perlu lebih dahulu memperhatikan rasional dan kondisi yang berlaku di kota sebagai akibat dari pembangunan, pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah krisis. a. Rasional Bila seseorang membangun rumah di kawasan marjinal (sehingga diberi nama kumuh) atau berjualan di kaki-lima, perlu membedakan dua dasar dan hakekat yang terkait dengan kasus di atas; yaitu perbuatan di satu sisi dan tempat berbuat di sisi lain. Baik pemukiman kumuh (membangun rumah) dan pedagang kaki-lima (mencari nafkah) berkait dengan perbuatan yang sebenarnya sangat mulia dan luhur yaitu memenuhi tanggung jawab memberi nafkah dan kesejahteraan pada seluruh anggota keluarga tanpa minta bantuan atau mendapat dukungan oleh fihak luar (politik dan ekonomi) yang
  • 47. 47 ada. Ini merupakan solusi yang penting bagi mereka, namun menjadi masalah bagi pemerintah daerah karena kegiatan dilakukan di tempat yang salah. Bila di tempat marjinal atau kaki-lima keadaannya bersih dan tidak ada kegiatan mensejahterakan keluarga orang yang miskin, ini adalah prestasi dan solusi hebat bagi Pemerintah Daerah, namun merupakan petaka besar bagi orang miskin bersangkutan. Yang tidak pernah mendapat perhatian dan dianggap tidak penting adalah membedakan masalah perbuatan dan lokasi rakyat miskin melakukan kegiatan yang mulia, yaitu di tempat yang salah menurut pandangan pemerintah. Pada hal keadaan miskinlah yang membuat mereka tidak mampu mendapatkan atau menyediakan tempat yang tidak salah. Seharusnya penyediaan tempat benar adalah tugas Pemda yang gagal, bila dilihat dari dukungannya bagi usaha ekonomis formal seperti memberi tempat guna pembangunan Ruko, pusat belanja, pompa pensin, dan sebagainya pada tempat yang seharusnya merupakan tempat terbuka hijau. b. Kondisi Ada pelajaran urbanisasi penting yang dapat ditarik dari pertumbuhan ekonomi dan krisis yang dialami di sini. Kota kini menyajikan kondisi dilematik yang diciptakan oleh pertumbuhan dan pembangunan yang tinggi dan ternyata kondusif ikut memperparah perderitaan rakyat sebagai akibat dari krisis. Kontradiksi sosial dapat dilihat dalam bentuk eksklusivisme ada di kalangan masyarakat atas berhadapan dengan kebersamaan yang kental di kalangan masyarakat bawah. Selanjutnya juga ada fragmentasi yang kontras antara si- kap egosentrik dari masyarakat klas atas dibandingkan dengan komunalis-me dari rakyat biasa. Yang juga penting dicatat adalah makin besarnya ke- mampuan individual yang tidak egaliter. Pada dasarnya ini adalah kontras antara kelas menengah yang dinamis dan independen berlawanan dengan rakyat kelas bawah yang cenderung tetap (immobile) namun kohesif yang dalam batas tertentu terkait pada pendekatan primordial. Akhirnya perlu dicatat fenomena bentuk kerjasama pemerintah dan swasta yang beragam dan menghasilkan berbagai akibat, yang positif dan negatif. Visi ke depan dari kota adalah keterkitaan dengan sistem global. Ini mempunyai banyak arti, utamanya persaingan yang diwujudkan ke dalam pencapaian standar yang berlaku umum dalam berbagai aspek kekotaan dengan kemampuan memberi warna dengan kekhasan yang tetap lokal. Ke depan kota harus mampu menyajikan mutu kehidupan (quality of life) yang terus membaik. Untuk ini modal dari prestasi gerakan Adipura penting. Pelaksanaan dari pencapaian mutu lingkungan hidup harus dilakukan dalam kerangka konsep pembangunan yang berkelanjutan berangkat dari kondisi alam yang ada yang harus membaik. Pelaksanaan politik kekotaan harus mampu mendorong dan merangsang per- tumbuhan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang bermutu dalam me- kanisme pasar yang merakyat (equitable and just) sesuai dengan dinamika permintaan dan penawaran masyarakat luas dan didasarkan pada kebutuhan bukan mencapai laba semata.
  • 48. 48 Karena dunia dan kota menhadapi tingkat kompetisi yang makin gencar dan ketat, maka setiap kota harus mampu mengembangkan kekhasan lokal da-lam arti luas agar daya tawar masyarakat makin tangguh dan tidak mudah di- permainkan oleh pengaruh luar yang masuk bersama dengan arus globalisasi. Kota juga harus secara matang siap menerima perubahan bentuk masyarakat yang makin pluralistik dalam arti manusia dan kemanusiaan. Sifat pluralistik ini diantisipai dengan pola otonomi daerah atas dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sifat pluralistik ini harus dimanfaatkan dan dijadikan sebagai kekuatan karena ada lebih banyak pilihan yang terbaik. Ini penting untuk mendukung ketangguhan bersaing yang lebih baik. Pembangunan kota ke depan harus membuat masyarakat makin mampu membaca peluang dari keadaan (kesempatan dan tantangan) yang berlaku. Peluang ini kemudian harus mampu diitransformasikan menjadi rencana tindak yang nyata (action plan). Pelaksanaan rencana tindak ini perlu melibatkan makin luas petaruh (stakeholder) kota yang handal dan profesional serta dengan wawasan nasionalisme yang kental. Dampak pembangunan kota pada masyarakat merupakan masalah yang pelik. Walaupun sampai terjadinya krisis pembangunan kota telah menun- jukan prestasi yang luar biasa, tetapi fokus pemba-ngunan masih tertuju pada kelompok terbatas yang kecil jumlahnya. Sebagian besar masyarakat kota lapis ba-wah berada pada bayang-bayang pembangunan, se-hingga rakyat tidak merasa ikut memiliki hasil dari pem-bangunan tersebut. Ketika ada masalah, maka rakyat juga tidak segan untuk merusak hasil pembangunan se-perti yang nampak sejak proses Reformasi digulirkan hingga sekarang. Kota dirusak oleh warganya karena City loss its citizenship menjadi city without citizneship. Ke depan fungsi kota harus dilihat dari dampak pembangunan terhadap masyarakat harus mampu mengandung sifat yang berorientasi pada rakyat dan meningkatkan mutunya; selalu peka terhadap kemunduran mutu lingkungan; memahami dan menghargai warisan budaya lokal; memanfaatkan IPTEK secara kontekstual, profesional dan kompetitif. Secara konseptual, pemukiman tidak dapat difahami hanya sebagai tempat bermukim, tetapi menyangkut beragam aspek hidup kekotaan (urbanisasi) meliputi kegiatan ekonomi (mencari nafkah), sosial (internaksi bermasyarakat kota), lingkungan (pelestarian/pengkayaan), budaya (meningkatkan pera- daban) yang tidak lepas dari warisan sebelumnya. Bermukiman mengandung konotasi kemandirian yang riil. 3. Menumbuhkan Kesadaran dan Membentuk Sikap Prilaku Tidak ada yang menyangkal bahwa kekhasan kota sebagai sebuah pemukiman didominasi oleh keberadaan kampung. Tingkat keadaan kampung memberi pengaruh yang besar terhadap “warna” kota bersangkutan. Namun kesadaran terhadap keberadaan dan peran kampung terhadap kota masih sangat tipis walaupun program perbaikan kampung sudah cukup lama dilakukan dan mencakup hampir semua kota sejak tahun 1999 hingga kini.
  • 49. 49 Bagaimanapun juga kampung akan tetap eksis dan berperan terhadap eksistensi kota dan warganya sampai jauh setelah pergantian abad; terutama melayani keperluan rumah bagi penduduk menengah ke bawah yang mencapai separo jumlah penduduk yang ada. Program perbaikan kampung (KIP) yang pelaksa- naannya diawali dari Jakarta dan Surabaya (1968/69) secara nasional pada Repelita III (1979), pemahaman terhadap potensi kampung masih minim dan cenderung “keliru”. Bila kampung tetap penting sampai masa depan yang cukup jauh, maka sudah waktunya pemahaman terhadap kampung perlu dilakukan secara lebih baik dan tersistem dan makin luas. Saat krisis melanda, Laboratorium Perumahan dan Pemukiman ITS secara periodik (semesteran) memonitor keadaan yang berlaku dari sudut fisik dan penduduknya. Pada tahap panik (1997-1998), penderitaan penduduk kampung tidak beda, hanya mereka tidak mampu memborong barang kebutuhan pokok seperti dilakukan oleh masyarakat lapis atas. Yang menarik saat itu penduduk yang keluar (anak-anak) dan masuk (usia kerja) di kampung jumlahnya hampir seimbang, sehingga secara statistis tidak terjadi perubahan yang berarti, namun secara nyata ada cukup banyak warga yang keluar dan masuk. Pada waktu itu nampak ada penurunan yang cukup drastis dari tingkat kesejahteraan warga. Namun keadaan fisik kampung tidak mengalami perubahan yang nampak karena sebelumnya terawat baik. Pada tahap penyesuaian (1998-1999 awal) yang berlaku relatif pendek, keadaan kampung boleh dikata mulai pulih seperti sedia kala. Ini dikuatkan juga oleh kajian Home Based Enterprises (HBEs) yang dilakukan Laboratorium Perumahan dan Pemukiman ITS di kampung Banyu Urip bersama dengan “kampung” di India, Afrika Selatan dan Bolivia di bawah koordinasi CARDO University Newcastle upon Tyne. Krisis bahkan pada tingkat tertentu memberi berkah secara ekonomis pada warga kampung. Jadi secara ekonomi dan sosial dalam keadaan krisis kampung mampu dan membangun ketangguhan potensi hampir tanpa batuan dari siapapun, termasuk pemerintah. Kini krisis telah memasuk tahap pemantaan, namun hal ini belum ditanggapi jelas di kampung, kecuali ikut mensukseskan pemilu yang baru lalu dan ikut “bergembira” karena ikut membuat banyak kelengkapan yang diperlukan berbagai fihak. Sejak lama antara Laboratorium Perumahan dan Pemukiman ITS dan Laboratory for Local Human Space Planning, Kyoto University menaruh perhatian terhadap keberadaan dan masa depan kampung, utamanya menghadapi perubahan fisik kota yang maju pesat saat ekonomi tumbuh marak hingga krisis melanda di sini. Ada faham yang sama antara peneliti kedua lab tersebut, yaitu bahwa kampung harus ikut maju dan imbang sesuai dengan kemajuan kotanya. Yang dikaji dan dicari adalah model untuk memajukan kampung agar tidak tertinggal maupun kehilangan kekhasan dan potensi dasarnya. Yang dijadikan acuan bersama dalam kajian ini adalah kemajuan dari “kampung” lama di Kyoto yang tanggap dan mampu mengambil manfaat dari kemajuan kotanya tanpa kehilanngan kekhasan fisik dan nonfisik yaitu sebagai warisan lama. Dengan adanya krisis dengan semua akibat bawaannya, maka asumsi dasar yang semmula dipakai untuk memajukan kampung perlu ditinjau kembali. Apakah model bentuk Inpres no. 5/1990 yang digagas saat itu misalnya masih relevan ? Juga pendapat membiarkan kampung dengan bantuan KIP perlu dikaji kembali. Atau diperlukan model lain yang lebih sesuai seperti model KIP Comprehensive yang saat ini dilaksanakan di Surabaya.
  • 50. 50 Salah satu tujuan KIP di Surabaya (tidak ada di dalam panduan nasional) adalah melalui perbaikan diharapkan pemukiman kampung terintegrasi ke dalam sistem pemukiman kota melalui penataan prasarana dasarnya. Sasaran ini kemudian berkembang menjadi konsep P3KT di Surabaya (1982) dan kemudian secara nasional. Ternyata dalam perjalanannya konsep ini tidak berkembang dalam P3KT nasional karena pendekatan ke-PU-an yang menjadi dasar terlanjur terlalu kuat dan kaku, sehingga tidak dapat peka dalam arti holistik serta nonfisik. Dari aspek sosial dan ekonomi ada deferensiasi yang kuat antara kampung yang masih dianggap marjinal dengan bagian kota formal yang dianggap lebih maju. Kalau merujuk ke pelaksanaan Pemilihan Umum yang lalu, maka yang justru paling menentukan warna politik sebuah distrik pemilihan (Kota atau Kabupaten) adalah politik yang dianut oleh warga kampung. Ini sekali lagi membuktikan kampung punyya potensi yang besar untuk dapat menjadi pendukung yang handal bagi pembangunan dan kemajuan dari sebuah kota. Faham globalisasi yang diajukan oleh pakar beragam, mulai dari konsep berbagai keseimbangan secara global (sumberdaya manusia, modal, keuangan, gagasan, teknologi, dan sebagainya) sampai keterikatan antarkota secara dunia. Salah satu konsep globalisasi yang kurang mendapat perhatian khususnya bagi kota adalah keharusan untuk mampu memenuhi standar yang berlaku internasional (kesela- matan, keamanan, kenyamannan, dan sebagainya), sehingga pergerakan manusia secara global yang berlangsung baik. Tetapi karena globalisasi mengandung sifat persaingan yang berat, maka kota juga harus punya kekhasan agar dapat bersaing secara tangguh. Sejarah kota di Amerika dan Australia menunjukan adanya kesulitan untuk bisa khas karena semua yang ada di kota serba “baru” walaupun usianya beratus tahun. Sebaliknya kota di Eropa dan Asia memiliki kekhasan yang kental. Di Indonesia kampung merupakan sumber yang utama dalam memberikan “warna” khas bagi kotanya. Ini membuktikan betapa kampung perlu mendapat kedudukan yang lebih dominan dalam ikut memajukan kotanya, terutama secara atau pada aspek nonfisik. Di samping lima posisi kampung seperti diutarakan di atas, masih ada aspek lain yang penting yaitu perlu mempelajari model pemukiman yang ditawarkan kampung guna membangun pemukiman kota yang berdimensi kerakyatan, global dan mandiri. Ini berkait dengan pembentukan kesadaran masyarakat kota sebagai fihak yang berkepentingan dengan kemajuan dan perkembangan kotanya. Sebelum itu berbagai program yang memperbaiki mutu kehidupan di kota antara lain Adipura berhasil dilakukan berangkat dari dukungan penduduk kampung dan mampu menjamin keberlanjutannya. Prilaku dan kontribusi warga kampung terhadap beragam pembangunan kota berlangsung dalam hubungan timbal baik, utamanya guna mengembangkan pemahaman yang berkembang mellalui belajar sambil melaksanakannya (learning by doing). 4. Peran-Serta Masyarakat dalam Pembangunan Perkotaan Era reformasi melahirkan banyak undang-undang yang pada rinsipnya mengurangi peran pemerintah (pusat) dan menghilangkan sistem sentralistik. Ini menimbulkan pengaruh secara signifikan terhadap pembangunan kota dan kemampuan (atau tidak mampu). Potensi mengambil keputusan akan berdampak tidak terbatas pada rakyat atau fihak tertentu saja, namun meluas melewati batas waktu dan tempat.
  • 51. 51 Oleh karea itu harus diupayakan agar rakyat mampu ikut memutuskan dan bertanggung jawab atas hasil dan akibat yang timbul oleh pembangunan. Agar hal ini terlaksana dengan baik diperlukan platform yang dapat menjadi wadah dialog dan diskusi atar warga masyarakat (horisontal) dan dengan fihak pemerintahan (vertikal) dalam merumuskan pola pembangunan yang diperlukan. Wadah ini menjalankan proses pemberdayaan oleh, dari dan bagi rakyat sebagai prerequisite dari pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada rakyat/masyartakat. Tentang wadah atau institusi yang dibentuk perlu kesamaan pemahaman mengenai makna dari pemberdayaan. Pemberdayaan rakyat bukan sesuatu yang baru atau statis, dan terus berkembang sebagai proses yang berlanjut melalui tujuh ciri, yaitu:  Mampu mengambil keputusan;  Bersedia belajar dan mengembangkan wawasan;  Dapat dan mau bekerjasama antarberagam lapisan rakyat;  Solidaritas sesama warga yang berkembang tinggi;  Bersikap demokratis dalam masyarakat yang makin pluralistik;  Meningkatkan kepekaan terhadap keadaan di sekitarnya;  Berwawasan ke masa depan yang cukup jauh Pemberdayaan masyarakat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pemba- ngunan yang bertumpu padanya. Ini perlu penjelasan secara spesifik sebagai berikut : a. Definisi Pembangunan Bertumpu pada Masyarakat (Community Based Development) merupakan pemberdayaan masyarakat pada semua tingkat guna mampu mengorganisasi diri dalam menghimpun sumberdaya, merencanakan serta melaksanakan kegiatan dan proyek dalam upaya memperbaiki keadaan sosial, ekonomi dan lingkungan. PBM/CBD adalah model pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor dan pengambil keputusan utama. Semua tindakan dan keputusan didasarkan pada aspirasi, potensi dan upaya masyarakat. b. Esensi  PBM/CBD bersifat multi dimensi dan tidak dapat dipisahkan dari pemba- ngunan sosial dan ekonomi kota atau permukiman secara menyeluruh.  PBM/CBD tak dapat dicapai tanpa adanya kerangka kerja pemberdayaan yang mantap bagi pembangunan sosial dan ekonomi serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang tidak dapat diabaikan dan saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.  PBM/CBD merupakan sarana dasar bagi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pada tingkat lokal dan menjadi prasarat guna mencapai pemerintahan yang baik (good governance). c. Prinsip Yang melandasi PBM adalah sikap para petaruh yaitu: partisipasi dan kemitraan; penguatan dan pemberdayaan; solidaritas dan sinerji; pemerataan dan petaruhan/memiliki; serta prinsip keberlanjutan dalam segala upaya pembangunan.
  • 52. 52 Untuk pelaksanaan pola pembangunan seperti diuraikan di atas, masyarakat perlu menciptakan kesempatan untuk dapat melakukan rembug yang tetap guna cepat dan praktis mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi dan menyatukan sikap dalam mencari jalan keluar, tanpa hanya menunggu atau mengharapkan bantuan dari luar seperti sebelumnya. Bentuk pelembagaan ini diwujudkan dalam kerangka pembentukan kelembagaan yang memperkuat para petaruh kota (Institutional Development for Empowerment Among Local Stakeholders-IDEALS) pada tingkat Kota dan Kelurahan Penciptaan kelembagaan baru berupa Forum Pembangunan Kota pada skala kota terkait dengan Badan Pembangunan Kampung pada tingkat Kelurahan, perlu dilakukan sebagai konsekuensi dari berbagai perubahan yang kini berlangsung akibat dari tuntutan refornmasi, dan karena tidak dapat ditampung oleh kelembagaan yang ada yang sudah tertinggal jaman. Kebutuhan ini merupakan bagian dari keadaan “baru” yang saat ini dihadapi masyarakat seperti keterbukaan dan demokratisasi. Kelembagaan ini dibentuk ddengan harapan akan memperkuat kedudukan masyarakat terlibat secara merata dan damai dalam menghadapi perubahan politik, sosial dan administratif yang berlangsung mendasar dan cepat. Ada tiga alasan mengapa model IDEALS (Institutional Development for Empo- werment Among Local Stakeholders) perlu dilaksanakan dari perspektif pembangunan perumahan dan permukiman. Pertama, seperti diuraikan di atas Indonesia sedang mengalami perubahan di hampir semua tatanan hidup; politik, kelembagaan, ekonomi dan sosial. Krisis keuangan dan ekonomi yang dihadapi serta perubahan politik nenuju ke demokrasi yang sebenarnya dan tidak pernah diduga sebelumnya, menyebabkan banyak orang kehilangan pegangan. Sebelum krisis terjadi, sudah mulai diupayakan otonomi yang lebih besar bagi pemerintahan di daerah serta mendorong swasta berperan lebih besar dalam pembangunan kota. Namun upaya ini masih dilakukan tanpa banyak melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Kecenderungan ini selanjutnya membuahkan UU tentang pemerintahan di daerah serta perimbangan keuangan daerah dan pusat yang dibahas DPR dan diharapkan dalam bulan April sudah disahkan, sehingga kelak akan menghasilkan pemerintah daerah yang dipilih lebih demokratis dan bertanggung jawab pada warga pemilihnya. Kecenderungan kedua mengenai peran swasta yang makin dominan diawali oleh penyesuaian struktural ekonomi (economic structural adjustment) yang diprakarsai Bank Dunia dan dilanjutkan makin jelas setelah IMF terlibat dalam membantu mengatasi krisis yang ada. 5. Tuntutan Mutu Lingkungan Hidup Pada awal tulisan telah dikemukakan bahwa kota masa depan harus memenuhi syarat mutu lingkungan hidup yang baik dan berkembang. Namun kalau memperhatikan di hampir semua kota besar di Indonesia, maka kondisi mutu lingkungan hidup sejajar dengan buruknya pola pemerintahan kota umumnya yang sama sekali mengabaikan kepentingan masyarakat luas karena para pengambil keputusan membiarkan dirinya terperangkap jerat seperti dikemuakakan pada rasional tulisan ini.
  • 53. 53 Secara sederhana kota harus memenuhi syarat mutu lingkungan hidup minimal sebagai berikut :  Mutu yang baik bagi air dan udara  Perimbangan serasi antara kawasan terbangun dan terbuka/hijau  Tanah yang subur dan terawat  Kehidupan satwa yang aman di udara, air dan daratan  Makanan yang sehat  Lingkungan yang aman, tenteram dan menyenangkan; di dalam dan luar rumah, termasuk berlalu-lintas  Pembinaan lingkungan yang bertanggung jawab dan bermutu Semua persyaratan tersebut harus disadari sebagai tanggung jawab bersama de- ngan tingkat kepedulian yang tinggi. Keadaannya harus diketahui (terukur) dan perkembangannya selalu makin baik. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana keadaan yang berlaku saat ini ? Jangan heran bila jawaban terhadap pertanyaan di atas terkait dengan keadaan di kota-kota besar Indonesia sangat mengecewakan, termasuk bagi Surabaya; sebab :  Mutu air dan udara yang kini berlaku bukan makin baik tetapi sebaliknya karena dicemari secara berat, bahkan sudah mencapai titik yang membahayakan.  Perimbangan antara kawasan terbangun dan terbuka/ hijau juga terus rusak sebab Surabaya praktis sudah tidak punya ruang terbuka hijau yang layak dengan perbandingannya sudah sangat kritis, jauh di bawah ketentuan yang dianggap minim sekalipun.  Tanah yang subur dan terawat merupakan angan-angan yang tidak jelas kapan menjadi kenyataan. Bahkan bahaya keracunan dioxin dari tanah juga meng- khawatirkan sebab sampah yang dibuang secara tidak terkola baik. Lebih hebat lagi Pemda mengijinkan pembanguan rumah di atas bekas timbunan sampah tanpa treatment apapun juga. Keadaan ini tidak lepas dari pembangunan yang dilakukan dan lemahnya pengawasan terhadap beragam pembangunan yang dilakukan swasta/masyarakat  Kehidupan satwa yang aman di udara, air dan daratan yang baik sudah dilupakan. Surabaya pernah banyak dihuni burung manyar, glatik dan se- bagainya. Juga ikan di air sudah tidak layak dikonsumsi. Di darat yang ada hanya tikus dan kacoa yang sangat mengganggu kehidupan manusia.  Makanan yang sehat; mana ada ?!  Lingkungan yang aman, tenteram dan menyenangkan; mungkin secara terbatas hanya ada di dalam rumah. Keadaan di luar rumah sudah sangat tidak aman seperti penjahat yang “bebas” merampas motor atau mobil.  Pembinaan lingkungan yang bertanggung jawab dan bermutu adalah hal yang dirusak oleh praktek KKN. Berapa persen APBD yang dipakai untuk pembinaan pendidikan atau penyuluhan kesehatan ? Kasus pencemaran yang tidak pernah selesai tidak lain adalah bukti dari hilangnya kredilibilitas pemerintah di mata masyarakat; kembali akibat pengalaman KKN masa lalu. 6. Rangkuman Melihat keadaan seperti di atas, apa yang dapat dilakukan ? Ini pertanyaan yang tidak mudah menjawab tetapi sangat penting. Ada tindakan jangka pendek yang harus diambil yang melengkapi tindakan jangka panjang. Perumusan tindakan ini sekali lagi harus dilakukan dalam kerangka pelaksanaan UU no. 22 dan 25 tahun
  • 54. 54 1999. Tindakan jangka pendek pada dasarnya harus dilakukan oleh masyarakat (kawula muda) dengan atau tanpa keterlibatan pemerintah, mengingat kredibilitas pemerintah yang sudah rendah serendah-rendahnya yaitu :  Membentuk kelompok tindak oleh semua lapisan masyarakat dengan dukungan kalangan perguruan tinggi dan pemerhati serta membuat beragam proyek lingkungan hidup oleh semua lapisan masyarakat.  Melakukan penyuluhan dan kampanye kesadaran berlingkungan yang baik meliputi masalah yang sudah positif apa lagi yang masih negatif, mulai dari hal- hal sederhana hingga yang rumit sesuai perkembangan di lapangan  Membangun jaringan kerjasama dalam arti yang luas2 . Ini untuk menguatkan usaha kedua bentuk yang dijelaskan di atas serta meninggikan kesadaran dan pemahaman para pelaku lingkungan. Sedang untuk jangka panjang yang utama dilakukan adalah melaksanakan berbagai bentuk kajian tentang masalah lingkungan hidup yang hasilnya disebar luaskan ke pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan. Hasil kajian ini akan sangat bermanfaat guna memperkaya upaya-upaya jangka pendek tersebut di atas. Akhirnya masih ada tiga butir rangkuman akhir sebagai pelengkap upaya di atas dan perlu dikemukakan dari pembahasan di atas yaitu : a. Perlu selalu tanggap mengikuti beragam perubahan yang terjadi secara nasional dan lokal, baik politis, sosial dan ekonomi; termasuk adanya perudangan seperti uu no.3, 22, 25, dan sebagainya b. Globalisasi akan terus bergulir cepat dan harus mampu ditanggap secara positif sebagai kendala, kesempatan dan tantangan. c. Upaya penelitian dan pengembangan harus dilakukan terintegrasi dengan proses pembangunan yang melibatkan semua fihak guna mengembangkan ketahanan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan cita-ciat di kita. Akhirnya harus dicatat bahwa implikasi dari pembangunan pemukiman kota dalam ikut mewujudkan peran masyarakat pada proses pembangunan kota berlangsung timbal balik. Artinya pembangunan kota harus mampu memberdayakan seluruh masyarakat, dan masyarakat yang berdaya (dan berbudaya) selanjutnya akan mampu menghasilkan pembangunan kota yang bermutu. Upaya ini akan selalu terjadi dan terpusat pada pemukiman kota. Surabaya, 23 Agustus 1999 2 pemanfaatan jaringan internet sangat bermanfaat, cepat, sederhana dan relatif murah.
  • 55. 55 8.Jakarta : Fenomena Ruang dan Bentuk sebuah Metropolis Makalah pada Diskusi Panel KOMPAS-AMI oleh : Achmad D. Tardiyana Ride the freeways and you see the consequence of a weakening centre…a mishmash of separate centers, without focus or coherence…it is hard to see how it can do anything but worsen" (William H. Whyte) "The city as a fabric to be conceived as a new coexistence, a series of relations between objects which are almost never joined up visually or formally, which are no longer caught up in architectural connections" (Rem Koolhaas). 1. Latar Belakang Perkembangan kota di sebagian besar dunia sedang mengalami perubahan fisik yang sangat radikal. Perkembangan yang ada sekarang sulit untuk bisa difahami dari nilai-nilai kualitas ruang kota tradisional. Kota tidak lagi terbentuk mengikuti suatu pola atau struktur yang secara sosial dan kolektif bisa difahami, tapi cenderung berkembang mengikuti pola yang sulit untuk diduga dan terpecah (fragmented). Barangkali, mengikuti penadapat Koolhaas, saat ini kota sebagai sebuah fabric atau jalinan harus "to be conceived as a new coexistence, a series of relations between objects which are almost never joined up visually or formally, which are no longer caught up in archi-tectural connections". Secara fisik sebuah metropolis sering dirasakan semakin sulit untuk dikendalikan melalui perangkat dan nilai-nilai perencanaan tradisional seperti yang dirasakan oleh Whyte. Kota-kota saat ini semakin kehilangan sense of centralitynya. Namun, di sisi lain ketidakpastian ini justru menawarkan berbagai kemungkinan baru bagi berbagai cara pandang, pendekatan, sikap dan perujudan fisiknya. Kota-kota di negara berkembang saat ini berada pada kondisi yang lebih kritis, karena mereka tidak saja berhadapan dengan kekuatan ekonomi politik, yang saat ini tidak bisa terlepas dari ekonomi global, yang banyak mempengaruhi perkembangan fisik kota, mereka juga berhadapan dengan berbagai tekanan dari dalam seperti pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, kemiskinan, buruknya sistem infrastruktur dan penurunan kualitas lingkungan. Jakarta yang merupakan salah satu kota dunia ketiga (yang kembali masuk kategori negara miskin), mengalami sebuah transformasi yang tidak terbayangkan sebelumnya, baik dalam bentuk maupun kecepatannya. Segera setelah diberlakukannya deregulasi pada pertengahan 80an yang memungkinkan semakin besarnya peran swasta dalam 'pembangunan', Jakarta mengalami perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan ini didukung oleh pemerintah, pusat maupun daerah, melalui berbagai kebijakannya. Yang menarik adalah, berbeda dengan perkembangan kota industri negara maju, Jakarta tumbuh tanpa terlalu bertumpu pada kegiatan industri. Perkembangan fisik yang terjadi di Jakarta lebih ditentukan oleh kuatnya koalisi pertumbuhan (swasta dan pemerintah) yang memiliki interest pada pertumbuhan dan akumulasi yang berdasarkan pada investasi dalam
  • 56. 56 lingkungan binaan berupa pengembangan infrastruktur, kantor-kantor sewa, apartment, sarana perbelanjaan dan perumahan. Pertumbuhan fisik ini tidak saja tumbuh secara acak ke arah pinggiran (explosion) dengan mengambil alih lahan-lahan pertanian dan hunian yang berharga murah, tapi juga tumbuh ke pusat-pusat kota (implosion) melalui pengembangan komersial dalam skala kawasan yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Berbeda dengan perkembangan yang lebih bersifat evolutif, pertumbuhan yang cepat ini tidak sejalan dengan sistem infrastruktur yang mendukungnya, sehingga tidak saja menimbulkan borosnya infrastruktur, tapi juga menimbulkan berbagai eksternalitas negatif seperti kemacetan lalulintas, segregasi sosial dan penurunan kualitas lingkungan. Pertumbuhan yang dilandasi ideologi kapitalistik ini, yang tidak disertai oleh prinsip keadilan di mana berbagai akses sebagian besar masyarakat kepada berbagai sumber seperti informasi, pendanaan/modal dan tanah hanya diberikan kepada sebagian kecil masyarakat, telah menciptakan berbagai ketidakadilan sosial dan lingkungan yang ditandai oleh marjinalisasi golongan masyarakat kelas bawah, pemborosan energi yang berlebihan akibat pemihakan sistem transportasi, pengambilalihan lahan-lahan produktif untuk pertanian, gentrifikasi di pusat-pusat kota dan sebagainya. Ruang-ruang publik, bangunan publik, taman, perumahan murah dan fungsi lain yang tidak memiliki output ekonomi yang signifikan dalam proses pertumbuhan yang sangat cepat itu kurang mendapat perhatian, padahal dilihat dari kepentingan yang lebih luas mereka bisa merupakan elemen yang bisa menjadi perekat sosial dan membentuk struktur kota yang lebih sustainable. Tulisan ini bermaksud untuk mengupas kota Jakarta dari sisi bentuk fisiknya yang akan dicoba diletakkan, sampai batas-batas tertentu, dalam perspektif ekonomi politik yang mendasarinya. Untuk memudahkan pengamatan fisik kota Jakarta saat ini, kami akan merujuk pada kategorisasi yang telah ditawarkan oleh Scientific Committee XIX UIA Congress di Barcelona pada tahun 1996. Kategori ini belum tentu mewakili seluruh fenomena fisik kota saat ini, dia tentu saja merupakan penyederhanaan dari beribu paltform, seperti yang diungkapkan Deleuze dan Guattari, darimana kita bisa melihat, memahami, mempersoalkan dan menilai realitas fisik sebuah metropolitan. Ada 5 kategori yang ditawarkan UIA :  Mutasi (mutations),  Pergerakan (flows),  Hunian (habitation),  Kontainer (container),  'Ruang terlantar atau residual' (terrain vague). 2. Mutasi "The capacity to accumulate powerful public and private means and technologies of rapid destruction and no less rapid new construction are responsible for hundreds of hectares within existing cities, or in spaces that are not yet urban, undergoing genuine mutations : sudden, random, and unforseeable from the slow logic of evolution" (Ignasi de Sola-Morales) Seperti mahluk hidup, kota mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara organik di mana pertumbuhan selalu mengikuti sifat hereditas tertentu. Namun, seperti yang dikatakan de Vries, seorang pakar biologi, di awal abad 20, ada
  • 57. 57 perubahan yang kasual dan acak di dalam bahan genetik sel yang menghasilkan perubahan dalam satu atau lebih karakteristik yang bisa diturunkan. Perubahan ini akan mendorong sebuah 'break' dalam mekanisme hereditas yang mempengaruhi morfologi maupun fisiologi si organisme. Tidak saja dalam skala sel tapi juga seluruh organisme tersebut. Dalam konteks perkotaan, biasanya perubahan melalui proses yang bisa diikuti berdasarkan interaksi yang terus menerus antara morfologi dan tipologi. Namun, saat ini kita dihadapkan pada perubahan yang secara drastis berubah tanpa ada hubungannya dengan tipologi dan morfologi yang ada sebelumnya. Dalam skala kota mutasi ini terjadi dalam bentuk pengembangan kawasan komersial dan pengembangan perumahan dalam waktu yang relatif singkat. Dengan diberlakukannya peraturan mengenai pembebasan lahan, di mana perorangan bisa menguasai lahan dengan batasan yang longgar, Jakarta mengalami mutasi dalam berbagai skala dan di berbagai bagian kota secara simultan. Banyak lahan permukiman di dalam kota yang dalam waktu yang relatif singkat berubah menjadi pusat kegiatan komersial dan perkantoran berupa pencakar langit dengan intensitas pembangunan yang sangat tinggi. Demikian juga dengan lahan pertanian di pinggir kota yang berubah menjadi pengembangan perumahan dalam skala yang sangat besar. Perubahan yang terjadi mengingatkan kita pada mutasi yang terjadi pada waktu Spanyol mendirikan kota Mexico City. Pembangunan kota ini yang berlandaskan pada Law of Indies, yang diterapkan pemerintah Spanyol di setiap kota jajahannya, menghapus secara total ibukota kebudayaan Maya, Tenochtitlan, termasuk danau besar di sekeliling mana kota lama itu berdiri. Untuk tujuan dan dengan motivasi yang berbeda, perubahan yang terjadi di Jakarta menerapkan apa yang disebut seba-gai the politic of erasure. Segala sesuatu yang berbau masa lalu, bila tidak berperan dalam peningkatan surplus, dihapus sama sekali, sepenting apapun itu sebagai bagian dari kesadaran kolektif masyarakat . Karakterisitik yang bisa kita lihat dari pengembangan ini adalah kecenderungannya untuk melepaskan diri dari lingkungan sekelilingnya dalam pengertian bentuk, karakter dan akses. Dengan tidak mempertimbangkan lingkungan di sekelilingnya, mutasi yang terjadi mengikuti logikanya sendiri yang lebih banyak ditentukan oleh kalkulasi ekonomistik. Hal-hal yang dipertimbangkan biasanya menyangkut sesuatu yang akan meningkatkan nilai lahan kawasan itu : aksesibilitas ke jalan utama, luas total bangunan yang bisa dibangun. Dalam sejarah Jakarta, setidaknya ada beberapa mutasi yang pada akhirnya menjadi bagian dari struktur kota Jakarta secara keseluruhan. Pertama adalah pengembangan Weltreveden sebagai pusat kota baru setelah Jakarta secara resmi menjadi sebuah gemeente. Setelah itu Waterloo Plein yang sekarang menjadi Lapangan Banteng. Ada dua mutasi lain yang terjadi dalam skala besar yaitu Menteng dan Kebayoran baru. Keduanya merupakan suksesi dari pengembangan kota lama yang sudah mengalami pemadatan. Yang membedakan dua mutasi di atas dengan mutasi yang banyak terjadi saat ini adalah penekanan perencanaannya yang mengantisipasi kecenderungan pengembangan kedua kawasan tadi sebagai bagian yang terintegrasi dari kota induknya secara tipologis maupun morfologis. Mutasi yang dikembangkan swasta akhir-akhir ini, selalu menempatkan dirinya sebagai sebuah entitas yang ekslusif yang menyaring siapa saja yang boleh berada di sana. Mutasi yang terjadi selalu ditandai oleh berbagai 'pagar' dan gerbang keamanan.
  • 58. 58 Di Jakarta pengembangan ini bisa dilihat dalam berbagai pengembangan kawasan pembangunan terpadu seperti Sudirman CBD, BNI City, Kuningan Bentala, Grand Kuningan dan pengembangan lain sejenisnya. Kata 'terpadu' pada jenis pengem- bangan ini, bukan dalam pengertian mengintegrasikan kawasan ini dengan kota keseluruhan, tapi lebih pada pengertian keterpaduan fasilitas di dalam kawasan itu sendiri. Mutasi yang bisa merubah kota Jakarta secara radikal adalah reklamasi pantai utara. Dengan mereklamasi laut selebar 1 sampai 1,5 km sepanjang 26 km, ka- wasan ini akan merupakan mutasi kota Jakarta terbesar. Sayangnya, karena dikembangkan mengikuti mekanisme pengembangan real estate biasa, kawasan ini akan kehilangan berbagai agenda yang mengakomodasi berbagai kepentingan pu- blik yang berkelanjutan. Dari skema awal yang ditawarkan, tidak terlihat peningkat- an fasilitas publik yang signifikan. Tidak terlihat adanya konsep pengembangan sistem transportasi publik yang meyakinkan dan ruang-ruang publik yang menjadi pengikat berbagai kegiatan penghuni kota. Berbeda dengan pengembangan Marina City di Singapura atau Borneo-Sporenburg, ruang kota distrukturkan berdasarkan ruang terbuka dan sistem transportasi masal. Tidak berbeda dengan mutasi di dalam kota, mutasi yang terjadi di pinggiran juga ditandai oleh karakter yang sama. Berbeda dengan Menteng atau Kebayoran Baru yang menjadi bagian kota secara keseluruhan dilihat dari segi aksesibiltas, berbagai mutasi di periferi yang didominasi oleh perumahan dan segala fasilitasnya, memper- lakukan dirinya sebagai kapling sangat besar yang eksklusif, sehingga tidak semua orang memiliki akses atau merasa nyaman mengaksesnya. Jadi selain the politic of erasure, mutasi yang terjadi akhir-akhir ini menerapkan pula the politic of exclusion. Dalam skala metropolitan, mutasi yang terjadi menjadi semacam sumbatan terha- dap sistem pergerakan antarbagian kota, sehingga mutasi yang terjadi di Jakarta masih banyak menimbulkan masalah dari pada menggali potensinya untuk me- ningkatkan kualitas kota dalam skala yang besar. Lahan-lahan yang dikuasai negara sebetulnya bisa menjadi aset yang dimanfaatkan sebagai sebuah pengem- bangan yang mampu menjadi bagian kota secara keseluruhan, menawarkan ber- bagai keragaman kegiatan dan pemakai. Sayangnya, dalam situasi yang sangat berorientasi pertumbuhan, kesempatan-kesempatan itu lewat begitu saja. Pemerin- tah lebih suka berkoalisi dengan swasta untuk mendapatkan profit jangka pendek. 3. Pergerakan "I believe that the experience of the city is increasingly subject to the flows and interchange generated by increased circulation of people, vehicles and information. The rhythm of these flows, which changes the character and function over time, has come to have no less significance to the experience of city than the height of its buildings, the width of the streets and the disposition of its monuments" (Alex Wall, 1996). Pergerakan merupakan salah satu obsesi manusia modern. Sejarah mencatat berbagai ikon modernisasi diwujudkan dengan gerakan. Ocean liner, pesawat terbang dan mobil adalah object of cult yang baru. Seperti yang disampaikan Wall, "vehicular traffic…in the contemporary city is a measure of the need and desire of mobility and access and requires the transformation of traditional spaces and the creation of new experiences". Dalam pandangan arsitek dan perencana kota modern, Le Corbusier, kota abad kesembilan belas adalah kota yang cocok hanya
  • 59. 59 untuk keledai sementara kota modern seharusnya kota untuk kendaraan. Le Corbusier dan CIAM menempatkan pergerakan ini menjadi salah satu elemen perencanaan kota yang paling signifikan. Dalam perkembangan selanjutnya, obsesi terhadap pergerakan di dalam kota pada akhirnya direduksi menjadi obsesi pada mobil pribadi. Mobil menjadi obsesi karena ia merepresentasikan kebebasan pribadi dan pada kenyataannya merupakan moda tranpsortasi yang paling nyaman untuk membawa orang kesetiap tempat yang diinginkan. Akibatnya pergerakan berupa transportasi publik semakin ditinggalkan kecuali untuk pergerakan antarkota. Pilihan ini bukannya tanpa resiko seperti yang akan kita lihat pada banyak kota di dunia termasuk Jakarta. Struktur kota Jakarta secara signifikan ditentukan oleh sistem pergerakan mobil. Dihapusnya sistem trem dalam kota dan dibangunnya Poros Utara – Selatan (Jl. Thamrin - Sudirman) dan Timur-Barat (Jl. Gatot Soebroto - S.Parman) menandai pilihan sistem pergerakan kota Jakarta pada kendaraan pribadi. Lepas dari persoalan lain seperti pemborosan energi, pemborosan infrastruktur peningkatan polusi dan segregasi sosial, konsekuensi yang paling jelas sari dipilihnya kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama terhadap bentuk kota adalah dibutuhkannya proporsi ruang kota yang sangat besar terhadap luas kota secara keseluruhan. Ruang ini dibutuhkan fasilitas pergerakan kendaraan dan ruang untuk parkir. Bisa dikatakan, ruang kota Jakarta saat ini didominasi oleh mobil dan segala infrastruktur penunjangnya. Belum ada perhitungan yang akurat berapa luas yang diperlukan untuk sarana pergerakan mobil. Bisa diperkirakan itu tidak kurang dari 25% dari luas total kota Jakarta. Luas ini belum termasuk ruang untuk parkir. Berita yang cukup menyita perhatian dalam beberapa hari terakhir adalah persoalan perparkiran dan menurunnya ruang-ruang terbuka hijau di kota Jakarta. Tampaknya kedua berita ini tidak memiliki hubungan langsung, tapi sebetulnya ini merupakan dua akibat dari keputusan kita selama ini untuk menempatkan mobil sebagai moda transportasi yang paling utama. Maraknya bisnis perparkiran yang dikelola oleh swasta beberapa waktu terakhir ini tentu didukung oleh kenyataan bahwa jumlah mobil yang aka diparkir memang demikian banyak. Jika dari perhitungan kasar ada kira-kira 2 juta kendaraan, termasuk kendaraan umum, yang berada di metropolitan Jakarta, ma-ka bisa diperkirakan berapa ratus ribu mobil se-hari yang akan menempati tempat parkir. Kalau kita secara kasar menghitung luas lahan yang diperlukan untuk menampung mobil-mobil tadi dengan memakai standar 30 m2 per satu mobil maka akan diperlukan ruang seluas 60 juta m2 untuk memarkir mobil- mobil tersebut. Angka ini ekivalen dengan 3 juta unit rumah tipe 21. Dilihat dari tingginya kebutuhan ruang untuk kendaraan, tidak mengherankan apabila berbagai ruang kota untuk kenyamanan manusia berkegiatan di kota seperti taman, jalur-jalur pejalan kaki, ruang-ruang terbuka semakin tersita. Lihatlah jalur utama Thamrin-Sudirman dari lebar jalan 60 m untuk kendaraan, jalur itu hanya menyisakan kurang lebih 1,5 meter untuk jalur pejalan kaki bahkan dibeberapa tempat jalur ini me-nyempit sampai hanya 1 meter. Yang lebih tragis, pohon yang rindang tidak ditanam di jalur pejalan kaki untuk kenyamanan, tapi ditengah median. Sebagai perbandingan, Kota Curitiba di Brasil, misalnya, sejak 30 tahun yang lalu sudah menetapkan bahwa pengembangan kota mereka akan berorientasi pada angkutan umum berupa bis karena pilihan subway terlalu mahal. Dipimpin oleh
  • 60. 60 walikota yang juga aktivis sosial, Kota Curitiba semakin menunjukkan keberha- silannya sebagai kota yang secara lingkungan semakin meningkat kualitasnya. Walaupun tingkat kepemilikan mobil sangat tinggi (1.2 per kapita), akan tetapi tingkat pemakaiannya sangat rendah. Saat ini 70 persen penduduk memilih untuk memakai bis umum sebagai sarana transportasi. Dengan turunnya tingkat pema- kaian kendaraan pribadi, banyak jalan-jalan di pusat kota dirubah menjadi ruang- ruang terbuka yang berorientasi pada pejalan kaki dan dipergunakan untuk kegiat- an-kegiatan publik. Menurut saya persoalan-persoalan mahalnya sewa parkir, polusi udara karena tingkat emisi yang tinggi, tingginya konsumsi bahan bakar, mahalnya infrastruktur dan persoalan-persoalan lain yang membuat kota unsustainable tidak akan pernah selesai kalau kita tidak memiliki kemauan politis untuk merebut hak-hak publik dan memanusiawikan kembali ruang-ruang kota dengan mengembalikan kota kepada manusia bukan mobil. Menurut saya harus ada keseimbanagn dalam orientasi perencanaan-perencanaan sistem pergerakan kota. Orientasi ke arah penyediaan fasilitas pergerakan massal dan menjadikannya pendekatan dalam perencanaan kota harus segera dimulai dengan konsisten. Kota Barcelona memberikan contoh bagaimana perencanaan fasilitas pergerakan untuk mobil dalam skala besar seperti jalan bebas hambatan tidak perlu konflik dengan kepentingan publik yang lain. Bila di Jakarta, pembangunan jalan-jalan bebas hambatan ini menjadi jurang pemisah antara dua komunitas di kedua sisi jalan, maka di Barcelona jalan-jalan itu disesuaikan dengan kondisi existing di mana jalan itu lewat. Apabila melewati suatu pemukiman, jalan dibenamkan di bawah tanah. Kemudian ruang di atas jalan tersebut dimanfaatkan untuk fasilitas-fasilitas publik seperti lapangan olah raga, taman, dan fungsi publik lainnya, sehingga, alih- alih sebagai jurang pemisah, pembangunan jalan bebas hambatan bisa diman- faatkan untuk menyediakan fasilitas publik yang tidak tersedia sebelumnya. Dalam hal ini kita kehilangan banyak kesempatan karena berbagai alasan di antaranya tiadanya visi yang jauh dan berorientasi pada publik, peraturan yang kaku dan tidak memungkinkan munculnya inovasi-inovasi perancangan kota. Apabila jalan-jalan bebas hambatan di Barcelona dipuji karena mampu "demonstrates in contemporary terms the lost idea from the twenties of the urban highway (parkway) as an instrument of connection and convenience, mobility, and access, and a support for communities and urban life" (Wall, 1996), maka jalur-jalur se-perti Jl. Gatot Soebroto, jalan lingkar selatan (Jl. TB. Simatupang), jalan tol Cawang dan jalan tol pantai utara hadir sebagai, apa yang disebut oleh Galiano (1996) sebagai 'cracks in the city'. Apakah kita harus meninggalkan sistem pergerakan kendaraan pribadi ? Tentu saja tidak mungkin. Yang harus ditawarkan adalah keseimbangan pengembangan berbagai moda transportasi. Perbaikan sistem pergerakan di Jakarta bisa dilakukan dengan memperkenalkan sistem yang dipergunakan di Curitiba di mana bis mendapat prioritas dan mendapat jalur khusus, sehingga kelancaran dan ketepatan waktu untuk sampai di tujuan bisa tertentu bisa dijamin. Penerapan sistem ini bisa dimulai di jalur-jalur utama Jakarta seperti Thamrin - Sudirman, Gatot Soebroto - S. Parman dan jalur-jalur lain seperti arteri Pondok Indah dan Lingkar Selatan. Pilihan lain adalah dengan menerapkan sistem light rail di sepanjang jalur-jalur tadi. Persilangan dari berbagai jalur pergerakan masal tadi didedikasikan untuk berbagai fasilitas publik dengan subsidi
  • 61. 61 dari pengembangan komersial swasta, sehingga persimpangan dari sistem pergerakan bisa tumbuh sebagai sebuah place alih-alih sebuah boundless space. 4. Perumahan "Nevertheless, the persistence of inhabiting habit permanently reconstructs placebos of urban living and ephemeral imititations of habitual sociability. Dissatisfaction with the insular biography which the fragmentation of the world flings us towards, grows like a slow, persistent pain, taking the form of nostalgia or awareness of the void. Choral biology demands payment, and the resistant, scant threads of the social fabric spread themselves over the cracked territory" (Luis Fernandez Galiano). Perumahan merupakan komponen terbesar sebuah sebuah kota. Pandangan kita terhadap perumahan akan mempengaruhi bentuk kota secara keseluruhan. Jakarta dan Singapura adalah dua contoh ekstrim bentuk kota yang dilandasi oleh perbedaan dalam memandang persoalan perumahan. Tradisi sosialis abad ke sembilan belas dan awal abad ke 20 menempatkan persoalan utama dalam konteks perkembanagan kota. Namun saat ini, tradisi arsitektur, seperti yang disampaikan Morales (1996), telah meninggalkan persoalan perumahan ini sebagai pertanyaan sentralnya. Saat ini persoalan perumahan lebih banyak ditempatkan sebagai komoditas dalam pasar properti yang sangat ekstensif yang ditentukan oleh relasi 'supply dan demand'. Masyarakat industri yang sudah mengenal rationalisasi dalam produksi membawa perubahan dalam budaya berumah tinggal. Masyarakat kota pra industri tidak me- ngenal pemisahan anatara bertempat tinggal dan bekerja, sehingga tidak mengenal apa yang ada di dalam masyarakat in-dustrial seperti 'journey to work'. Dengan di- pisahkannya bertempat tinggal dan bekerja, masyarakat modern harus meluangkan wak-tunya untuk menempuh perjalanan ke tem-pat kerja. Pandangan-pandangan perenca-naan kota modern yang memisahkan berba-gai jenis kegiatan dalam kota, semakin me-nempatkan perumahan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Akumulasi dari berbagai hal seperti semakin menurunnya kualitas ling-kungan dan semakin padatnya kota (seperti yang terjadi di Jakarta Kota di akhir abad 19), tersedianya lahan yang luas dan lebih murah di pinggir kota dan semakin baiknya sistem transportasi dan infrastrukturnya ke pinggiran kota mendorong perumahan keluar dari pusat-pusat kota. Gejala seperti ini semakin terdorong dengan adanya privatisasi dalam pengadaan perumahan. Di Jakarta pergeseran perumahan ke luar kota dimulai di awal abad 20, ketika sebuah developer mengembangkan daerah Menteng sebagai daerah pemukiman bagi pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Pergeseran berikutnya terjadi di akhir tahun 50-an ketika pemerintah Indonesia mengembangkan sebuah permukiman baru di Kebayoran Baru akibat adanya kebutuhan untuk menampung pertumbuhan penduduk saat itu. Semakin tingginya tingkat permintaan pada perumahan dan adanya deregulasi mengenai penguasaan lahan oleh swasta pada pertengahan tahun 80an telah mendorong pengembangan perumahan secara besar-besaran. Pada saat inilah perencanaan perumahan mulai terpisah dari perencanaan kota secara keseluruhan. Dengan memperlakukan lahan sebagai komoditas dan kemudahan untuk menguasainya, pengembangan perumahan menjadi suatu proses yang tidak bisa
  • 62. 62 diantisipasi dan dikendalikan. Pengembangan perumahan, yang lebih merupakan salah satu cara untuk memperoleh profit yang segera dari lahan, ditentukan lebih banyak oleh spekulasi terhadap lahan, sehingga secara fisik yang terjadi adalah menyebarnya kantong-kantong perumahan yang menyebar (sprawling) dalam ben- tuk pengembangan yang acak dan melompat (leap-frog development). Konsekuensi dari pola pengembangan seperti ini adalah borosnya infrastruktur yang harus melayani dan menghubungkan kantong-kantong pengembangan ini yang seringkali tidak mempunyai sistem linkage satu sama lain yang memadai kecuali lewat jalan tol. Kita bisa melihat pengembangan-pengembangan 'kota baru' di sepanjang jalan tol sebagai contoh. Hongkong dan Singapura, seperti di kebanyakan negara Eropa Barat, melihat peru- mahan, dalam kerangka moda produksi kapitalistik, sebagai persoalan yang harus diintervensi oleh negara. Perumahan sebagai sarana social reproduction of labour harus didukung pemerintah, sehingga itu bisa berfungsi sebagai subsidi dalam proses produksi. Jakarta memilih sistem yang sangat liberal, melalui mekanisme pasar, dalam penyediaan perumahannya, sehingga rumah seringkali lebih dilihat sebagai komoditi. Nilai penggunaan (use value) sebuah rumah telah digeser oleh nilai jual (exchange value). Dalam konteks ini, sering terjadi proses marjinalisasi sekelompok orang yang sulit mendapatkan akses pada mekanisme pasar itu. Apalagi dengan adanya sertifikasi tanah sebagai prasyarat utama untuk pengembangan perumahan sering dimanfaatkan oleh sekelompok pengembang untuk menguasai lahan dengan menekan sekelompok orang yang tidak memiliki sertifikat karena masih mengikuti sistem kepemilikan lama. Beberapa tahun terakhir, kecenderungan pembangunan perumahan di tengah kota meningkat, tapi pengembangan yang terjadi berupa menara-menara apartment yang eksklusif dan menyisakan ruang-ruang terbuka disekelilingnya yang terbatas aksesibilitasnya. Mimpi Le Corbusier, untuk membentuk masyarakat demokratis dengan meletakkan tower block perumahan di tengah landskap yang aksesibel diterjemahkan menjadi bangunan apartment yang ekslusif. Kedua pendektan ekstrim ini memiliki dampak yang sama : mencabut kehidupan dari ruang-ruang kota. Yang pertama melalui ruang-ruang kota yang sangat aksesibel tapi tidak terdefinisi secara positif dan tidak didukung oleh fungsi-fungsi lain yang biasanya membawa kehidupan ke dalam ruang-ruang kota, sedangkan yang kedua mencabut kehidupan dari ruang kota dengan membatasi aksesibilitas publik. Selain itu, karena pertimbangan marketing, pengembangan perumahan masih miskin heterogenitas. Adanya usaha-usaha eksklusifitas itu dan miskinnya keragaman yang ditawarkan tidak saja membawa persoalan fisik, tapi juga menimbulkan ekses-ekses sosial. Pendirian benteng dan pagar tinggi serta gerbang satpam, yang terdapat di hampir semua pengembangan perumahan bukan merupakan penyelasaian yang berkelanjutan. Masalah disparitas ekonomi dan sosial yang diartikulasikan dalam segregasi hunian inilah yang harus di atasi. Untuk mengimbangi pertumbuhan menyebar tadi, diperlukan usaha-usaha untuk mengembalikan perumahan ke bagian dalam kota dalam kepadatan yang tinggi berupa multifamily housing. Di Kebayoran Baru masih bisa kita lihat pengembangan jenis perumahan seperti itu. Usaha seperti ini sebetulnya bisa dimulai oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah yang harus menyediakan fasilitas perumahan untuk karyawannya. Dengan mengkonsolidasi lahan di bagian tengah perkotaan, perancang kota bisa mengembangkan perumahan urban high- density middle-rise berupa perimeter blok yang membentuk ruang kota positif.
  • 63. 63 Fungsi-fungsi publik dan retail diletakkan di lantai dasar, sehingga terjadi interaksi yang aktif antara pejalan kaki dengan fungsi-fungsi yang berada di lantai dasar bangunan tersebut. Dengan demikian hunian dan ruang-ruang kota bisa saling menghidupi. Dengan adanya lahan-lahan tidur milik bank beku operasi yang saat ini ditangan BPPN, para stakeholder bisa menjadikannya sebagai aset untuk memulai pengembangan perumahan yang inovatif dengan mempertimbangkan berbagai skema investasi dan pembayaran yang bisa mengakomodasi perumahan sosial. Konsep kepemilikan lahan untuk hunian, tampaknya juga harus ditinjau kembali. Seperti yang sudah diidentifikasi oleh para tokoh gerakan sosial di abad 19 di Eropa, pemilikan lahan bisa merupakan akar ketidakadilan sosial. Dengan ditawarkannya sistem hak guna bangunan atau hak guna pakai, maka spekulasi bisa dikurangi dan para penghuni perumahan sosial tidak akan mempertaruhkan nilai guna bangunan dengan nilai tukarnya dengan menjual rumahnya dan kembali permukiman kumuh yang ilegal. Agar bisa mengurangi waktu dan biaya yang dihabiskan oleh masyarakat ekonomi lemah dari rumahnya yang termajinalkan ke pinggiran kota, pengembangan perumahan sosial yang berkepadatan tinggi itu diintegrasikan dengan titik transit sistem transportasi masal, sehingga dengan mudah para penghuni perumahan mengaksesnya. 5. Kontainer "What concerns us… are the new urban spaces which contain the pause and demanded and still demand particularly intelligent schemes. They are a series of spaces which we are difficult to tackle because they are essentially different to any former reality :not because the contents have varied (although they have done so to a great extent), but above all, because their placement in the urban setting as a whole is different, because it is in these elements where we have to polarize, in a dramatic way, one of the faces of the contemporary city" (Albert Garcia Espuche). Sepuluh tahun yang lalu, apakah kita sudah berfikir tentang sebuah bangunan seluas 120.000 m2 yang berisi berbagai kegiatan yang biasanya ditemukan di sebuah bagian kota ? Kalau kita jalan-jalan di Jakarta dan sekitarnya, maka bisa kita jumpai bangunan sejenis ini diberbagai bagian kota. Bangunan-bangunan seperti ini ibarat sebuah kontainer, ia memiliki kapasitas atau volume yang mampu untuk menampung berbagai benda. Seperti juga kontainer, bangunan ini mampu melindungi seluruh isinya dengan mengisolasinya dari pengaruh luar. Kemunculan gejala kontainer ini bisa dijelaskan dalam konteks kapitalisme lanjut di mana kegiatan produktif bergantung pada bentuk-bentuk exchange. Morales mengatakan bahwa "the encounter with the product requires a setting in which the representation that is, definitively, the market, can stage itself". Dan yang perlu diingat di sini adalah bahwa kita berhubungan dengan pasar yang tidak terbatas pada produk-produk yang memenuhi kebutuhan dasar saja, tapi sebuah pasar yang berhubungan dengan "accelerated mechanism of gratifications, of luxuries on which the desires is focused". Jadi kontainer ini muncul sebagai konsekuensi logis dari mekanisme kapitalisme lanjut dalam masyarakat konsumtif. Ia tidak saja sebagai muncul karena
  • 64. 64 pertimbangan 'economic of scale', sehingga merlukan kapasitas ruang yang sangat besar tapi juga merupakan pembentukan berbagai image dalam konteks fetishism of commodity. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Benjamin bahwa ruang-ruang komersial adalah sebuah ritual baru atau ruang fetishistik masyarakat modern. Bahkan ruang-ruang yang sangat funsional sekalipun, seperti airport atau stasiun kereta, saat ini menjadi bagian dari ritual baru ini. Karakter lain dari kontainer ini adalah sifat ketertutupannya. Dengan ketertu- tupannya ini, kontainer melakukan apa yang disebut Debord sebagai "generalized separation". Usaha ini dilakukan agar ruang representasi dari ritual konsumsi itu berjalan dengan nyaman. Untuk kenyaman ritual itu berbagai alat pengamanan dipergunakan, mulai dari satpam sampai kamera-kamera pengawas. Di Jakarta gejala semacam ini terlihat dengan menjamurnya pembangunan shopping mall, hypermarket, convention hall bahkan museum. Setiap pengembang- an kawasan baru dianggap belum lengkap kalau tidak mendirikan shopping mall se- bagai salah satu ikonnya. Dengan mencomot berbagai image dari berbagai belahan dunia sebagai ciri arsitekturnya disertai dengan lautan parkir di sekelilingnya, leng- kap sudah sebuah ritual belanja masyarakat konsumtif kita. Dari segi ruang kota, pengembangan fasilitas semacam ini bukannya tanpa masalah. Lautan parkir yang mengelilingi sang kontainer, sebagai 'negative urban space', pada malam hari berubah menjadi 'urban void' yang jauh dari kehidupan ruang kota dan rawan terhadap berbagai ke-giatan asosial. Mal seperti Taman Anggrek, misalnya, terben-tuk menjadi kontainer yang jauh dari kehi-dupan kota di sekelilingnya. Ia memiliki denyut kegiatan tersendiri terpisah dari denyut kehi-dupan kota. Untuk pejalan kaki, diperlukan perjuangan untuk mencapainya. Demikian ju-ga dengan Jakarta Hilton Convention Centre. Sebagai sebuah pusat kegiatan yang sering-kali dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat. JHCC sangat tidak nyaman dicapai dengan jalan kaki. Ia adalah jenis bangunan yang dirancang dengan mobil sebagai alat transportasi yang utama. Apakah kehadiran kontainer ini selalu berarti negatif ? Tidak harus. Yang penting adalah bagaimana kontainer ini menjawab dengan positif lingkungan di mana ia berdiri. Yang menjadi persoalan di Jakarta adalah lingkungan di mana kualitas urbanitasnya memang cair. Jakarta sebagai kota kolonial tidak memiliki kualitas kota-kota kolonial Spanyol yang dikembangkan berdasarkan peraturan kota yang sangat ketat, sehingga lingkungan yang harus ditanggapi secara fisik tidak jelas. Ketidak jelasan kualitas urban dan kesulitan untuk menanggapinya inilah yang saya kira menjadi salah satu hal yang melegitimasi kontainer untuk menutup dirinya sendiri. Tentu persoalan ini tidak harus menjadi halangan untuk merancang kontainer yang lebih tanggap terhadap lingkungan. Karena skalanya, sebuah kontainer hendaknya menjadi katalisator perujudan ruang kota yang lebih hidup dan manusiawi. Usaha yang dilakukan Plaza Indonesia, misalnya, yang mencoba menanggapi Bunderan HI dengan meletakkan bangunannya mendekati jalan dan jalur pejalan kaki dan menyediakan gerbang masuk untuk pejalan kaki mesti dihargai. Usaha-usaha seperti ini, terutama di lingkungan yang lebih padat, harus lebih ditingkatkan. Pasar Gede di Solo, merupakan contoh yang sangat baik dari sejenis kontainer. Ia mengakomodasi kegiatan yang sangat aktif di dalam dan mampu menanggapi kegiatan di ruang kota disekitar bangunan itu dengan menyediakan fungsi retail
  • 65. 65 disepanjang perimeternya. Jenis bangunan seperti inilah yang semakin sulit ditemukan di Jakarta. 6. Ruang-Ruang Sisa (Terrain Vague) Apabila kita memasuki sebuah metropolitan, pemandangan kawasan pelabuhan yang sudah mengalami degradasi akibat perubahan teknologi, ruang-ruang sisa diantara persilangan jalan bebas hambatan, ruang-ruang diantara bangunan industri yang tidak jelas pemanfaatannya, perumahan kumuh dibantaran kali dan ruang- ruang terlantar lainnya sering menjadi pemandangan umum. Apabila kita mulai mengelilingi Jakarta di atas jalan tol, maka kita dengan mudah melihat ruang-ruang residual di atas tersebar disepanjang jalan itu. Ruang yang serba tidak jelas dari segi geometri ruang, penggunaan, kepemilikan dan pencapaian ini sering dipandang secara negatif. Bagaimanapun juga, ruang- ruang yang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan sebuah metropolis. Sebuah metropolitan yang telah mengalami pertumbuhan yang panjang merupakan tumpukan berbagai lapisan sejarah (palimpsest). Ruang-ruang sisa tadi walaupun bukan dihasilkan dari produk yang direncanakan atau bagian yang terabaikan dari perencanaan, akan tetap memiliki makna tertentu bagi masyarakat metropolis itu. Fotografi dan film adalah seni yang paling sering dipergunakan untuk menagkap berbagai makna dari ruang-ruang fragmented dan illegible ini. Pendekatan perencanaan modern yang rational dan menghindari ambiguitas dalam pemaknaan ruang, melihat ruang-ruang tadi sebagai sesuatu yang tidak dike- hendaki dan perlu dibersihkan, padahal masih dimungkinkan untuk memahami ruang ini dari sisi yang lebih sensitif. Seperti yang ditawarkan oleh Morales, "it is this vacancy and and absence that must be preserved at all cost, and which must register the difference between the federal buldozer and and a sensitive approach to this places of memory and ambiguity". Untuk mengintervensi ruang-ruang seperti memang diperlukan sensitivitas menge- nai berbagai faset kehidupan metropolis. Keluhan pemerintah dan masyarakat Ja- karta saat ini tentang kurangnya ruang terbuka, menurut saya, berdasarkan pema- haman ruang terbuka yang konvensional. Jakarta tidak kekurangan ruang secara kuantitatif, karena pada dasarnya masih banyak ruang terbuka yang tersedia. Jakarta tidak mengalami pemadatan seperti kota-kota Eropa. Yang terjadi adalah tersebarnya ruang terbuka dalam pengembangan yang terfragmentasi dan tidak adanya hubungan (linkage) di antara mereka dan kurangnya penafsiran dari ruang- ruang residual atau terrain vague itu. Jakarta sebetulnya memiliki ruang yang sangat luas sebagai akibat sampingan dari pembangunan infrastruktur, terutama jalan bebas hambatan. Jakarta mempunyai ruang-ruang terbuka yang sangat luas di setiap interchange jalan-jalan itu. Interchange Pluit misalnya menyisakan sekitar 11 hektar lahan yang bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan publik seperti lapangan olahraga, taman dan sebagainya. Tentu angka-angka ini bisa lebih luas kalau kita bisa mengidentifikasi ruang-ruang sisa tadi. Yang diperlukan dalam memanfaatkan ruang-ruang tadi adalah kemampuan para profesional untuk menafsirkan pemanfaatanya dan peraturan kota yang lebih fleksibel yang memungkinkan ruang tadi dimanfaatkan.
  • 66. 66 7. Penutup "The task of inventing the form of the city -the setting for its social and economic life- remains fresh and promising. While we must vigorously engage the the notion of sustainable urban limits, the urban imagination must remain uncontained" (Michael Sorkin, 1996) Kota Jakarta saat ini mengalami perkembangan yang fragmentasi. Perkembangan ini didasari secara signifikan oleh kondisi ekonomi politik yang dianut yang sangat berorientasi pada pasar. Orientasi ini pula yang mempengaruhi berbagai keputusan pemerintah yang kurang berorientasi pada kepentingan publik secara mendasar. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai kebijakan mengenai transportasi kota, fasilitas-fasilitas umum dan sosial yang cenderung masih bisa diintervensi oleh kepentingan swasta. Perkembangan kota yang terlalu berorientasi pada pasar cenderung membuat kota berkembang secara acak dan melebar. Harus mulai diperjuangkan berbagai kemungkinan alternatif pengembangan, terutama hunian, yang lebih kompak, aksesibel dan beragam, sehingga bisa menciptakan ruang kota yang lebih livable dan sustainable. Perkembangan kota saat ini sudah menimbulkan tidak saja persoalan fisik, tapi juga persoalan ketidakadilan sosial. Akumulasi persoalan ini tentu saja merupakan akibat dari nilai yang kita anut selama ini dalam pembangunan. Dalam salah satu tulisannya mengenai ketidakadilan lingkungan, David Harvey mengatakan bahwa untuk menjawab berbagai masalah ini kita harus mengkonfrontasi suatu proses yang sangat mendasar (dan seluruh struktur kekuasaan, hubungan sosial, diskursus dan sistem kepercayaan yang berkaitan dengannya) yang menghasilkan ketidak adilan lingkungan dan sosial. Untuk mengatasi permasalahan perkotaan seperti gated community dan segregasi sosial dan spatial, tidak cukup hanya dengan perubahan parsial, tapi harus menghentikan masalah mendasar yang berupa akumulasi kapital yang tidak terkendali dan ketidak seimbangan kekuatan uang dan politik yang mendasari berbagai keputusan selama ini yang muncul dari sistem yang kita anut. Sudah saatnya gerakan-gerakan sosial yang tidak terkendali diarahkan menjadi gerakan yang terorganisasi sebagai bagian dari usaha menegakkan civil society. *Achmad D. Tardiyana adalah anggota Forum Arsitek Muda Indonesia (AMI). Bekerja sebagai staf pengajar di Jurusan Arsitektur ITB dan Koordinator Akademik pada Pusat Studi Urban Desain, ITB.
  • 67. 67 9.City Development Strategy A city development strategy is a process devised and owned by local stakeholders to formulate a holistic vision for their city. The process involves analysis of the city’s prospects for economic and social development and redress of poverty, identification of priorities for investment and development assistance and implementation of this vision through partnership-based actions. 1. The Process and the Product Recent trends in urban affairs around the world—decentralization and democratization, fiscal reform, changes in intergovernmental finance, emphasis on participation in governance—mean that more and more national development business moves through subnational levels of government. At the same time, cities are increasingly being entrepreneurial. Proactive mayors are ready to make a substantive contribution to the national development agenda. Many cities have demonstrated that they are able to solve their own problems. In the past, the World Bank has responded to city development needs with individual projects or sector loans. These approaches are no longer functional for cities facing multisectoral and multidimensional problems which are interlinked and collectively must be analyzed, prioritized and addressed to stimulate or sustain economic growth and to improve the quality of urban life. The problems are complex but more importantly the benefits of successful cities are enormous. The Bank realizes that we cannot act alone in assisting clients in their development of successful cities. The entire development community needs to develop shared policies and institutional approaches that offer sustainable solutions. a. The Approach City Development Strategies (CDS) are one of the main building blocks of the World Bank's new Global Urban and Local Government Strategy. This approach calls for building broad coalitions of local stakeholders and development partners, both local and international, to work together to develop a strategy for a particular city/urban area that reflects a broadly shared understanding of the city's socioeconomic structure, constraints, and prospects (the analytical assessment) and a shared "vision" of goals, priorities, and requirements (the strategic plan of action). The city development strategy is both a process and a product which together identify ways of creating the conditions for sustainability of the city along four dimensions : livability, competitiveness, good management and governance, and bankability. The process of City Development Strategies is defined by the cities themselves; therefore each will be somewhat unique but in general may be expected to involve three broad phases : Framing the process phase — would provide a quick assessment of the readiness of the city and the chief concerns of its residents and local business and community leaders.
  • 68. 68 Analytical phase — the initial findings can form the basis of a second, more indepth phase of analyzing the structure and trends in the local economy, its national and regional context and the various obstacles—institutional, financial, environmental and social—which may impede development, and defining strategic options for the future. Building consensus phase — setting priorities, building consensus making decisions and identifying sources of assistance. This would include deter- mining how local and international partners can help the city achieve its goals. b. Characteristics and Scope Defined by Each City The CDS would not necessarily be equally comprehensive for every city, particularly as the impetus for a strategy exercise can arise from various prio- rities perceived by stakeholders, such as pressing concerns with unem- ployment, poverty and crime, environmental deterioration, or even reaction to an external crisis or major event. While the City Development Strategy exer- cise as conceived is expected to consist of extensive participatory engage- ments with large numbers of actors and interest groups, cities must them- selves drive this process. Thus the breadth of participation itself also becomes a choice of the city. 2. What is City Development Strategies ? The CDS is a relatively new tool, introduced in the Bank wide Strategy for Urban Development and Governance, intended to focus analytical expertise of the Bank and its partners on the city as the unit of analysis, much as country analytical work focuses attention on the country. The purpose of the CDS tool is to help nations, cities, and donors to improve the contribution of cities to national development. A CDS helps a city take stock of its opportunities and endowments, gauge its place in relation to its hopes for the future, and to link these objectives to choices for improving its competitive position, for instance in producing tradable, identifying critical investments, mobilizing private sector partnerships, and in line with the Bank’s mission, to reduce poverty. The Bank and its partners, with the help of the Cities Alliance, is engaged in more than 50 cities currently preparing CDSs. Past efforts to produce this kind of broad, integrated approach have been fraught with coordination problems and multiple implementation agencies which have lead to confusion and wasted resources. Moreover, past planning, like city master plans, have been excessively technical and unresponsive to citizen input and demand. The CDSs is different from master planning in that cities are now more open to outside influences in a globalized economy, and more able to act on opportunities for growth. At the same time, decentralization is giving cities more scope for action, and democratization is opening the planning and political process to much greater parti- cipation and accountability. CDSs are geared to respond to these new circum- stances. Thus, CDSs are not intended to substitute for integrated master plans, general land use plans, or even investment plans; any of these may be an important complement to a city development strategy. Rather, more than anything else, CDSs should be strategic visioning exercises that help identify goals and direction for a city and to
  • 69. 69 guide policy decisions and resource allocation. With agreement on a larger vision, often to secure a competitive position, cities can then undertake to plan for land use, transport, and other sectoral needs with a clearer notion about priorities and sequence of investments. Cities like Bilbao, Rio de Janeiro, Sydney, Bangalore, and Yokohama, have successfully guided their growth with strategic plans. Each of these cities employed an open process of participatory planning for urban development. In this way, both public and private sectors can expect to achieve a more efficient mix of public and private resource allocation. 3. Doing City Development Strategies Though many methods will work to accomplish a CDS, the process can be categorized into five phases roughly corresponding to a logical sequence of planning. The phases are listed below and represented in the “star” diagram. a. Mobilize Stakeholders Mobilizing stakeholders, or bringing together all the key actors in the community who have an interest in the outcome of the plan. These should include the poor, the private sector, organized grass roots and community groups, the academic community and many others. Cities begin this process by first identifying all those groups which have a stake in the welfare of the city. These include the poor, the private sector, organized grass roots com- munity organizations, public institutions, industry, professional organizations, think-tanks and training institutions. A summary table taken from the Local Economic Development pamphlet lists the most important groups. Town hall meetings, special conferences, a seminar on the future of the city are typical ways that stakeholders can be mobilized and opinions heard. The interests, experience, and skills that each of the stakeholders represent the most important resources in the community. By mobilizing these groups, the city as a whole is more likely to count on its local resources during implementation. More important, by having key stakeholders mobilized, it is possible to understand the overlapping needs and interests of each group, and where there are conflicting objectives, easier to understand sources of problems and likely solutions. Public Sector Private Economic Sector Social Sector  Local government including technical departments.  District or regional gov’t.  Sector boards & authorities (health, education, transport).  Zoning board.  Institutions of research and higher  Large corporations. Small- medium and micro scale entrepreneurs.  Land and real estate developers.  Banks and other financial groups.  Chambers of Commerce. Other.  Business support organizations.  Community leaders. Neighborhood groups.  Community Service Organizations.  Local educational institutions.  Other nongovernmental organizations (e.g. groups representing minorities, disabled and special interests,
  • 70. 70 Public Sector Private Economic Sector Social Sector learning.  Utilities.  Professional associations. Private utilities. Private education establishments. News media. Think tanks.  Cultural, arts, historical societies, environmental issues. Source : LED Pamphlet b. Analysis and Vision In this phase, city leadership and the community explore the major problems they would like to see solved in the community and the opportunities which can be exploited, for instance, new directions in education, specialization in the economy, and job-creation. Often, this phase of work requires more detailed or in depth study. Sometimes this will mean the creation of task forces and assistance of consultants. The work of this phase is to assess in quan- titative detail the problems and opportunities in the city, such as infrastructure bottlenecks, service deficiencies, management needs, or poverty assess- ments. Any number of studies might be launched during this phase to more fully understand the problems facing a community and to properly reflect the problems in a strategic plan of action. Some work will be short term, others take longer, for instance poverty surveys. The point is to improve the quality of information to the community in order to lay a foundation for vision and action. Again, community or focus group meetings are often useful to offer input into the studies, and at the concluding stage, provide feedback on the conclusions. c. Strategy and Action Plan In this phase, the city integrates the various findings from research, in depth studies, and citizen inputs from the previous two phases in order to create a vision for the city. Often a vision, or simple image of the city is useful to captures its special character and direction. The goals and directions of the city can be translated into a set of principles, and these in turn, then expressed in a set of actions, decisions, policies, and investments. Included in this phase is a set of indicators to measure progress and outcomes of the plan. Meetings on the city and neighborhood scale are very important to educate the public, to thrash out differences, and secure agreement on the purposes and directions of the plans. A strategy and action plan can take many forms, but they should include elements of all good plans : vision and goals; foundations for the future; specific actions and responsibilities, including monitoring indicators; city capacity to deliver; and implementation and timetable 1- Vision, Goals and Outcomes The CDS should set out the direction and intent of the plan : its purpose and the rationale for taking the city in a particular direction. These usually take the form statements that capture the consensus opinion about where the city should go over the long term and how to get there. More important, they should record as explicitly as possible what the CDS intends to produce as an outcome, for example, an absolute re- duction in poverty, credit worthiness, a change in the character of the
  • 71. 71 city, reduced cost of doing business, or a share of direct foreign investment. 2- Foundations for the Future The CDS should both lay out the factual basis for the vision and goals by indicating the diagnosis that has been achieved in the CDS as well as the conclusions about the city’s comparative advantage vis a vis other city and regions. Good plans are based on objective findings and political and social agreement about the community’s values and its opinions about what can be achieved. 3- Specific Actions and Responsibilities The plan should indicate specific actions or steps that are needed to be successful and indicate clearly institutional or agency responsibility for achieving them. Often, this boils down to identifying the roles and deli- verables of many actors—community organizations, business commu- nity, financial institutions, and the city itself—and these responsibilities must be rooted, like other facets of the planning process, in community participation. The city is at the center and plays the role of mobilizer and actuator, but private and community groups can play a part also in organizing task forces, reaching agreements, deciding on how best to finance or implement the plan. 4- City Capacity No plan can go far if it has weak or faulty capacity to move forward. Cities must identify the key actions needed to strengthen its internal management and administration in key places. This may mean achieving a friendly business environment, setting up poverty task force, or increasing fiscal capacity. Institutional capacity must be a part of the plan and its implementation and will regulate the speed and time horizon of the plan. 5- Implementation and Timetable Planning is an on-going process, and the CDS should reflect the cyclical nature of the exercise by indicating not only who is to do things and how, but to set timetables so that a sense of sequence and progress can be achieved. Community or even city wide meetings will help to deepen understanding among the public and strengthen accountability for implementation of the plan. d. Implementation This phase begins with the plan formulation, but the real test of the plan is to take actions by implementing policy, carrying through with the capacity strengthening measures, such as fiscal, administrative or business environment reforms, and finding investors, credits, and finance to pay for investments or services.
  • 72. 72 e. Monitoring and Follow Up Formulation of objectives is accompanied by the identification of indicators in phase III, and baseline indicators should be established immediately. Monitoring and follow-up is a process of tracking agreed indicators and using this information to guide decision-making in matters of public interest. An example of these phases, arranged in slightly different order, can be seen in the Philippines Guidebook, prepared for those cities in the Philippines that took part in the first wave of CDS work financed by Cities Alliance. 4. Tools A wide variety of analytical tools is available to practitioners of CDS. Standard tools and techniques are organized in categories that are commonly found in the purpose and content of CDS : poverty, local economic development, institutional capacity strengthening, finance and reform, other sectors (environment, transportation), and participation. Sample tools are drawn from cities, development assistance agencies, universities, NGOs, cities and other organizations, and can be accessed as links in the following pages. a. Poverty Poverty and vulnerability (a dynamic concept of the susceptibility to risks of falling into poverty) in the urban context is defined in terms of five dimensions related to distinctive characheristics of urban life : 1- Income/consumption poverty due to reliance on the cash economy; 2- Health poverty stemming from density and hazardous location of settlements, and exposure to multiple pollutants (like industrial and traffic pollution); 3- Education poverty : the urban poor's access to education is constrained by inability to afford school expenses, insufficient school places in rapidly growing cities, and crime and violence; 4- Insecurity : lack of tenure security and eviction due to constrained access to planned and serviced urban land; and personal insecurity due to family breakdown, social diversity and visible income inequality in cities; 5- Disempowerment/social exclusion caused by illegitiamacy of their residences and work; insufficient channels of information on jobs, legal rigths and services; lack of channels to participate decision making; and negative contact with authorities due to oppressive bureaucracy and corruption. Urban poverty is often characterized by cumulative deprivations : one dimension of poverty is often the cause of or contributor to another dimension, as illustrated below.
  • 73. 73 Figure 1 : Cumulative Impacts of Urban Poverty b. Local Economic Development 1- Models for Economic Development The need for analytical tools was mentioned in the previous section in connection with increasing the quality and impact of CDS on city performance. In fact, a wide gamut of analytical methods and tools have been developed over the past decades and are available to task ma- nagers. For example, analytical techniques have been developed in economic, environmental, financial, and other aspects of urban de- velopment. In the area of urban economics, cluster analysis (as prac- ticed by ICF Kaiser and Porter’s Monitor Group), in addition to economic base, employment figures, shift-share, SWOT, and dozens of other techniques are applicable to analysis of city and regional economics of CDS. Webster (2000) has categorized conventional analytical tools in four areas, including economic, territorial, human and institutional and provides both analytical techniques and indicators for each area (Figure 2 : Webster’s Four Assessment Categories). In the area of poverty analysis, participatory assessments, community based surveys, and other techniques have also proven useful. In addition, sample terms of reference for this work have been developed and are available on the web. Financial sector analysis has been completed for the city of Bogota, but outside the framework of a CDS. Other cities have touched upon specific areas of interest—for instance, disaster preparedness in the Philippines, transportation in Cali and Haiphong, and cultural heritage in Sofia. The large variety of tools and techniques, mixed with the many distinct interests of individual cities, has led to a wide variation of methods for
  • 74. 74 producing CDSs. While virtually all the cases have done well with participatory techniques, more needs to be done to incorporate solid analysis of the conditions of urban poverty and solutions to overcome it. Also, private sector actions have not been strongly featured in the mix of strategic solutions. Figure 2 : Webster’s Four Assessment Categories Key gaps still remain in the array of tools. Perhaps the most important is that little if any work has demonstrated effective ways to forecast economic change in cities. Tools of economic analysis are much stronger in describing the present structure and past evolution of the city economy. Cities need help and guidance to understand the direction of future growth, and this is not always predicted by the past and present. Another area needing strengthening is to understand how local economic circumstances, diagnosis and policy, can be linked to national development and national policies. Development agencies can help by developing TOR, best practice cases, and building a consultants roster of firms and individuals experienced in conducting forecasting of change and the identification of linkages between local actions and national development. A third area is location specific activity in job creation. More work is needed on SMEs and the informal sector related to livelihoods in the poorest urban neighborhoods. Fourth, the many tools currently in use need to be organized (as we are preparing to do in the Year One Action Plan), in order to be more readily available to cities undertaking CDSs. Future work will call for an expansion of analytical tools to cover such areas as cultural heritage, street children, and disaster preparedness. Though categorization and packaging of tools will help fill some of these gaps, more active work is needed to summarize experience and make recommendations to managers of CDS work about the value of and appropriate applications of specific techniques. It is recommended that work begin on packaging and local economic growth strategies. New tools, in “reading” and charting out new paths for economic growth, as well as linking local to national policy, are extremely important, but beyond the scope of the Cities Alliance teams. The Consultative Group
  • 75. 75 can help to promote work in these areas by members and friends of the Cities Alliance. 2- City Development Strategies City Development Strategies are intended to help take stock of a city’s endowment, its place on the current production function, and to link a cities output to its choices for improving its competitive position, for instance in producing tradables. With an understanding of the city’s place and prospects for economic growth, the CDS should address policy issues and options, taking into account the scope of policy and action under the respective jurisdictions of national, regional (or state) and local governments. Past efforts in this kind of broad, integrated approach have been fraught with coordination problems and multiple implementation agencies which lead to confusion and wasted resources. Moreover, past planning, like city masterplans, have been excessively technical and unresponsive to citizen input and demand. CDS should not lead to integrated master plans, general land use plans, or merely investment plans. Rather, more than anything else, they should be strategic visioning exercises that help to guide decisions and resource allocation for poverty alleviation and growth. Cities like Bilbao, Rio de Janeiro, Sydney, and Yokohama, have successfully guided their growth with strategic plans. Each of these cities employed an open process of participatory planning for urban development. Views of the private sector and civil society were made part of a coherence in vision. Selecting priorities should also be a matter of public choice with broad participation. In this way, both public and private sectors can expect to achieve a more efficient mix of public and private resource allocation.3 c. Institutional Capacity Strengthening In order for City Development Strategies to have impact, that is to add value to the management of country resources and make a measurable difference in reducing poverty and to foster growth for the city, the institutional capacity of cities must also be strengthened. In fact, the long term capacity strengthening of cities might be the most fundamental of the objectives of the Cities Alliance and its partners. The loftiest expression of CDS objectives is for participating cities to develop a city capacity—a civic culture—to continually revisit and refine the vision and objectives a city sets for itself and to mobilize actions to reach its goals. To do this, in turn, requires specific and long term actions by cities, national governments and institutions, and regional and international associations of cities. Intermediate organizations like associations of local governments or university consortiums, chambers of commerce and other amalgamations of institutional capacity, can serve as supporting and transmission vehicles to spread the impact of CDS from a single city to sets of cities in the country or region. 3 These cases—especially Bilbao, Yokohama, and Indianapolis, among many others—have been presented at international conferences, such as the Competitive Cities Congress, 2000 and the Tokyo Conference on CDS, 1999. The case of Rio de Janeiro was published as City of Rio de Janeiro, 1998.
  • 76. 76 Many initiatives are underway by NGOs, national and local governments, private sector and development assistance agencies to improve and strength- en capacity of local governments. A few, selected activities are featured here, but it should be noted that many more are underway in each major region of the world and websites and national and international organizations will offer many more ideas about, and resources for, capacity strengthening. The City Development Strategy (CDS) City Network in the Philippines. Through this initiative, seven cities across the country are implementing a web-based tool http ://www.cdsea.org/. This web based network has established knowledge community on CDS and relevant issues at the national level. This network is building a solid knowledge collection which will then serve as an important source of experiences for the next generation of CDS cities in the Philippines. The network is also establishing a market place for facilitating the interaction between cities and development agencies and private sector, so as to link the CDS priority projects with follow-up invest- ments. In addition, the network is facilitating web-enabled communications by using its portal as a knowledge broadcasting and communicational tool. Finally, the internet is being used to improve communications and services to the citizen. Mayor achievements of the first 6 months of operation include :  Cities are using the portal actively for exchanging not only information but selecting and identifying the most relevant knowledge needs and gaps. Even though the site has not been officially launched, there have been more than 5,000 hits over the last five day period.  An active group of 42 members from the cities’ local government units have registered to volunteer their time and resources to maintain the portal.  Several successful web- based video/audio conferences among the cities have taken place, resulting in an increased level of coordination. This has also contributed to savings in staff time and travel costs.  Cities are keeping pace with the development of the portal by developing their own web sites, and having a presence on the Internet.  Some of these cities are now preparing on line services for the citizens Based on this experience a new regional initiative has emerged, The CDS Asian Network which is being designed to :  Create an interactive knowledge platform on CDS with a focus on connecting the resource cities’ knowledge and experience with the knowledge demand from the next generation of CDS cities;  Assist community building of CDS practice that will share good practice, innovate and eventually sustain the CDS knowledge platform; and  Establish an investment matchmaking marketplace for participating cities, development agencies, the private sector, NGOs and research institutes to link prioritized projects through the CDS process with follow-up investments. The Union Capital Cities of Iberoamerica (UCCI), Central America, Mexico, and the Caribbean Region (UCCI – CAMC) is developing an Interactive web- based Network. This web-based network, designed as an entrance portal for the ten cities, provides tools for knowledge sharing, and web-communication.
  • 77. 77 Also, the association members plan to use the network to promote a more vibrant and productive interaction between the private sector and local governments. The first prototype of the web-based network, http ://www.ayudaurbana.com/, is already operating and actively used by its members in ten cities across ten countries. The municipalities in the UCCI network have achieved the following :  Prioritized the five most relevant knowledge topics for the region, including : urban upgrading, e-government, municipal finances, disaster management and urban transport.  Coordinated the implementation of five workshops to pinpoint the most relevant issues in each knowledge topics. At the same time, a knowledge management group will be assigned to maintain and organize the knowledge collection by topic.  Completed the first phase of the urban upgrading and e-government topics knowledge collection.  Promoted the emergence of individual web sites for each city. Some of these sites are extremely innovative, for example, the Guatemala City portal is already offering to the citizens transactions on line such as water tariff payments and traffic fines. Another example is Panama that has the competitive bidding process on line. Lessons learned : These experiences are revealing that the main criteria for successful city-based knowledge sharing activities seem to be : local ownership, stakeholder provision of content, cities in the drivers seat, and using existing networks and local capacity for design and implementation. d. Finance and Reform As cities grow and decentralization becomes more common, local govern- ments are assuming greater responsibility for providing and financing effective public services. In East Asia (excluding Japan) conservative estimates indi- cate that $1.2 trillion in infrastructure investments related to urbanization will be needed over the next decade. However, local fiscal and financial capacity rarely keeps pace with these increasing responsibilities. As a consequence, municipalities often find that they must confront a four-part agenda. First, they must manage available resources more efficiently and more responsively. Second, they must be advocates for reforms in intergovernmental fiscal relationships so that functional responsibilities are clearly defined and revenue sources are adequate. Third, they must mobilize new resources and increase their capacity to borrow responsibly for investments in local services. And, fourth, they must seek ways of attracting private participation in the financing and delivery of local public services. A Municipal Finance Thematic Group, drawing participants from across the Bank, focuses on assisting local governments through consultation and advice, strategic investment programs and capacity building to respond effectively to this agenda. e. Other Sectors (Environment and Upgrading) At its most basic level, urban upgrading involves improving the physical en- vironment of slums. This includes improving and/or installing basic infra- structure like water, sanitation, waste collection, access roads and footpaths,
  • 78. 78 storm drainage, lighting, public telephones, etc. Upgrading also deals with regularizing security of land tenure and housing improvements, as well as improving access to social support programs (e.g. health, education) and municipal services. The World Bank has been involved in a number of urban upgrading projects over the last 25 years, demonstrating that basic services to slums can be provided at a realistic cost if done right. Our experiences have shown that upgrading can be affordable, that low income residents are willing to pay, that the poor can be good clients, that political commitment is key, and that fully involving the community in the process is essential. From these experiences, Bank policies and tools that will be useful in the design and preparation of upgrading projects have been pulled together here. Papers on issues such as the costs of upgrading and economic analyses have also been included. Much research has gone into the process of carrying out upgrading, as it is impossible to implement successful programs without community participation in the project cycle. Experiences and lessons learned regarding participation in upgrading projects are also presented here. Although the majority of Bank projects have been limited to certain areas within cities, the need to have an impact at a city-wide or national level is critical in the face of the alarming rate of growth of slums in many countries. The thrust of the Bank's approach to upgrading is to help cities and governments mount programs to a scale commensurate with the size of the problem. Scaling up has been tried in a few projects (not necessarily Bank- financed) and some of these experiences have been documented. An emerging issue in urban upgrading is the conservation of historic sites which, due to neglect, have become run-down and evolved into low-income or slum areas. Recently, some efforts have been made to combine upgrading of slums in such areas with a view to conserving their cultural heritage. f. Participation Participation is perhaps the single most important dimension of CDS because it is the only way that preferences of citizens can be articulated and support for city strategies effectively gauged. Beyond the scope of planning, participation is one of the hallmarks of good urban governance. Decision-making processes and structures are best when they are visible and based upon meaningful participation. CDS is intended to accommodate the emerging democratic processes in many cities by structuring broad based participation in the planning process-- by the poor, organized neighborhoods, the business community, and civic groups. For the most part, cities engaged in CDS have observed several of the objectives and impacts in the area of these goals. Virtually all have followed good practice in participation, and transparency in the planning process. Some have even invented new tools and techniques to deepen civic engagement. Cali for instance, engaged numerous groups from civil society in computerized shareware that had the effect of "leveling" the field of discourse by giving equal weight to the ideas expressed, rather than seeing ideas gain or lose force according to the social or economic status of the persons articulating the ideas. Santo Andre in the metropolitan area of Sao Paulo devised a home
  • 79. 79 made jigsaw puzzle that is used as in a table game setting to teach citizens to engage in the issues of the city. Virtually all cities mobilized groups from civil sector to gather input into the planning process. The participatory process undertaken in the CDS allowed the different stakeholders in the city to be part of the entire planning and decision-making process. By providing a forum for the active engagement of the various sectors in the city, additional inputs were gathered, new insights brought forward and more importantly, a stronger sense of unity of purpose was developed. Having seen the enormous value-added of having the active participation of its constituents in defining the problems, developing the vision, identifying the strategies, programs and projects needed to make the vision a reality, the city officials are now set to institutionalize this multisectoral participation in the way the city operates. 5. Issues Experience shows that a number of issues typically face practitioners engaged in CDSs. This section reviews the most common of these, explains the importance of the issues, and identifies factors to be weighed in resolving them. The issues roughly follow the sequence of doing a CDS. For instance, in the beginning, practitioners have to decide how big a bite to take, that is, what should be the scope of work. This can be an important consideration, since cities face a bewildering complex of problems and issues. Then, it is extremely important for the many parties in the city to “own” the process and participate actively in decisions. Third, how can a practitioner know when a city is ready to undertake a CDS ? Eligibility criteria are intended to help answer some of those questions. Next, the scale of effort implies different costs and timetables. It makes no sense to mobilize an effort to do a city strategy if there is no clear outcome visible at the end of the process, for the city, for the citizens, local investors, and for development assistance agencies. Building capacity is another sine qua non of the process; this leads to improved prospects for sustainability. Indicators need to be identified and incorporate in the beginning for monitoring impacts. Each of these issue areas is discussed in greater detail, below. A succeeding section covers tools that can help to address some of these and other substantive issues. a. Scoping and Launching At a minimum, CDSs are intended to be short and strategic. They should help cities create a participatory process to help themselves identify pathways to growth, to understand their role in relation to the development of the nation, to make a connection to national economic development and to poverty alleviation. Forms and sources of assistance can be identified or made a part of a later stage of work. In most cases, city and national authorities will establish the starting point of defining a scope of work, but judgment of the Task Team will be important in reaching the final definition of the scope of issues to be addressed in a CDS. In most cases, Bank teams will operate under terms of reference shaped by the borrower, the Country Department, and an approach shaped by principles in the CDF. An agreement will need to be reached which reflects borrower and Bank interests. Occasionally, city interests might diverge substantially from
  • 80. 80 Bank objectives. In such cases, the Bank review its reasons for and commitment of support. For instance, Cali authorities were set on devising a metro system for the city, whereas the Bank team had been advised in advance that a metro system for Cali had been found to be infeasible in financial and economic terms. Dialogue with city team counterparts led to a more open scope of work—but not the metro—including poverty, violence and security, themes about which the city government were in concurrence. In other CDSs, the city had announced its interest and intention to become a “high tech” center for the region. Many, if not scores, of cities are interested in joining quickly the technological revolution, but not all of them are ready to play such a role. In these cases, as with Cali, the team needs to take an objective position based on hard data and evidence on the ground, before committing to a scope of work. In the end, the purpose and objectives dictate that the CDS should impart a vision with supporting technical analysis where possible, and lay the groundwork for building the institutional capacity to continue this strategic mode of analysis. b. Ownership, Partnership, and Participation Ownership in a CDS is no different from that promoted by comprehensive development framework (CDF), nor in successful country assistance strategy conducted by the World Bank or other donor agency. All these areas of work are undertaken not only in partnership with clients, but also under arrangements in which clients accept and discharge responsibility for the work because it is seen as a meaningful, worthwhile effort for the city. But, though cities may show strong ownership of their strategy, Bank assistance should not be unconditional. The Bank and Cities Alliance, like all development institutions, has distinct missions, based on founding charters and agreed priorities in the country assistance strategy, and these should be kept in view in framing the scope of work in the CDS. Participation is important for city development strategies for political, institutional, and economic reasons. Widespread participation in village, community-based or neighborhood projects has proven to be one of the most effective, as well as practical, mechanisms known to ensure sustainability of effort. But cities are much more complex places. Private citizens, organized civil society including the private sector, and public agencies sometimes hold competing views, even competing standing in representing a geographical place or set of interests in a city. How is legitimacy to be established and competing interests resolved ? In many instances, questions of standing can be sorted out by local authorities and NGOs, but occasionally problems will persist, particularly where ethnic identities are threatened or partisan political interests are in play. Task managers may need further guidance on these issues. Guidelines are available in such places the World Bank’s Participatory Sourcebook to ensure that balanced views are heard among voices and interests in a community.
  • 81. 81 In summary, although the city is the owner of the CDS process, Bank participation should help to ensure a balanced scope of work and fair hearing among local interests. c. Conditions for Start Up (Eligibility and Selection Criteria) On what grounds should it be decided whether a city is ready for, and merits help on, a CDS ? Present experience shows a very wide range of initial conditions and city readiness. Some cities launched the initiative on their own; others have visited the Bank, followed by support-building in national governments back home. Still others (Johannesburg) came for assistance having already been engaged in a process involving dozens of donors. Still other cities were selected by central government, and benefited by intervention of central government which asked for help on the city’s behalf (Haiphong). The cities show varying states of preparation, capacity, and commitment, in terms of teams and counterpart resources. None has been in a CAS, but those in Tamil Nadu project are being integrated into project work. In order to bring CDS in line with the overall mission of the Bank, we can begin to define eligibility criteria for the client and the Bank. Five criteria should be met, some by the client, others by the Bank, some shared. The client should be two tests : 1- Institutional Readiness The candidate city should be able to show a minimum technical capacity of a team of qualified members (economists, planners) with a pledge of resources dedicated to the effort. If possible, the city should be able to show a record of reform and or innovation. 2- Stakeholder Buy-In The country and the city should be able to demonstrate through docu- mentation of individuals and agencies an interest in and commitment to the project. For the Bank, a complementary criterion should be met priority for the Bank and sign-off : Commitment of a significant fraction of financial or in-kind resources should be pledged by the Country Department and an indication should be clear that assistance to the city is or will be part of the CAS. The Bank and the client should meet tests regarding impact :  The CDS should aim to explicitly link city with national development and with poverty reduction.  Second, the city should be an appropriate size (see below) and the city and national partners should be selected with the understanding that a commitment will be made to build on the CDS so that the process and institutions are put in place to replicate the work in other cities. An important measure of impact will be the likelihood that replication can and will take place inside the country as a result of the work of the Bank.
  • 82. 82 d. Cost and Level of Effort Client cities and countries have posed questions about level of effort, for instance at the Fukuoka Conference and other smaller meetings. How many CDS should be done, how far should they be taken, how should client expectations be handled, and how much do they cost ? These are legitimate questions and deserve attention so that they might be addressed in a policy statement or guidelines. In some countries, only one case is being pursued, and no others are in prospect. In others more than a half dozen are underway with active spin-offs. States in India and Brazil are now developing incentives or requirements that all cities wishing to participate in national government programs or in Bank loans and credits must produce a CDS. Even without such requirements, the likelihood is that demand will increase, in some cases, greatly, and the Cities Alliance should be ready to decide how far these should go and how they should be handled. The level of effort in a given city or country should aim to produce a core product and then take stock of what is appropriate for next steps. At a minimum, the Cities Alliance’s role should be to set the standard, a kind of template, and to put in place a process which enables local institutions, national and international NGOs working in the country, to extend the impact of CDS work to other cities. The Cities Alliance’s role should be to launch and guide this process, starting with the guidebook and framework paper, now under production. e. Integration with Assistance - Bank Work, Mainstreaming, and Sustaining Effort CDS work is only a part of the assistance that the Bank and other donors can offer clients, but its comprehensiveness enables this approach to fit easily with development assistance objectives, such as the Comprehensive Development Framework (CDF). Like the CDF, the CDS approaches the development of a city from a holistic perspective, able to take into account many, but usually not all, of such objectives as economic, financial, institutional, social, human, and physical factors. Equally, the CDS approaches development from the perspective that participation, inclusion, ownership, and transparency are vital processes to ensure the long-term sustainability of the city programs. In addition, CDS provides a platform on which poverty papers for cities (roughly equivalent to PRSPs) can extend the policy and geographic impact at the micro level. This same extension of policy and practice to local circumstances applies as well to partnerships with donors and external agents, as illustrated by the Donor Coordination Committee in Ho Chi Minh City. All these factors help to integrate CDS into Bank work and to begin mainstreaming. But while CDS offers a comprehensive form of analytical work that can lead to investment lending, the CDS cannot substitute for the “heavy lifting” of improving capacity or delivering services more efficiently. CDS can help to gain perspective on city needs and to focus on the areas where relative more attention is needed to achieve greater developmental impact. In some cases, the CDS may help to indicate which areas of service are most important in the economic frontier of the city. In other cities this may be known, and the focus
  • 83. 83 of effort should be to deepen the understanding and draw up action plans to improve services and management. CDS can also serve as a platform to integrate a broad range of perspectives, for instance, economic and poverty analysis as the core work, with complementary dimensions in finance, transport, environment, and cultural heritage. Some cities have expressed concern about disaster management (Philippines) and street children (Ulaan Bataar). The UNCHS campaigns on secure tenure and governance will offer opportunities to focus on these areas in specific places. These natural connections make the mainstreaming of CDS a straightforward application of a new Bank tool to address urban challenges in client countries. Indeed several examples are already worth noting, such as the Philippines, Vietnam, South Africa, and Mauritius. 1- Building Capacity Needs to Replicate and Scale Up The most reliable way to meet long term expectations of clients is to build capacity for conducting CDS at the local and national levels and to link the process to local and national performance. The Action Plan recognized the process of conducting a CDS, of engaging partners, stakeholders, participatory inputs, as a means to build a civic culture and capacity for cities to do CDSs on their own, and thus create a self- maintaining outcome. The litmus test of this product is whether a technical capacity will have been put in place which can carry forward the work, if not on its own, then with less help from the Bank and outside partners in the future. Local capacity should continue to produce analytical work (see far right in Figure 4). In some specifically selected cases in the future, deliberate efforts should be made to set in motion a regional or national capacity to assist individual cities to conduct CDS, so that the Cities Alliance makes a transition into a wholesale mode. 2- CDS Core Products We believe that achieving greater impacts internally, on city performance, and extern-ally, in institutionalizing CDS to many cities, will require much greater attention and effort. The Cities Alliance should be giving emphasis to developing better analytical tools in order to ad- vance the productive side of ci-ties, and greater institutional means, like counterpart interme-diating organizations such as associations of local govern-ments or university consortiums, chambers of commerce and other amalgamations of institutional capacity, which can serve as transmission vehicles to spread the impact of CDS from a single city to sets of cities in the country or region. In addition, the criteria currently in use for selection of CDS cities may need to give more weight to institutional replicability. f. Measuring Success - Indicators and Monitoring 1- Why measure success ? Performance indicators are tools used to gauge progress toward established goals and targets. Local authorities and other key stakeholders which measure, evaluate and report on key aspects of the
  • 84. 84 City Development Strategy can use information on what is working and what isn't to adjust their long-term programs and continuously improve the strategy. Performance measures may be used to strengthen effective working practices among different groups of stakeholders; for example, cross-cutting measures in areas of shared responsibility can help to get everyone “going in the same direction” and promote inter- departmental collaboration. Another important reason for setting performance measures is to hold local government to account for making progress toward specific goals of the CDS. Performance information may be used to reinforce accountability within government by promoting greater responsibility among managers for achieving results and externally by reporting on performance to citizens. In this context, we suggest that each CDS should be encouraged or required to include its own monitoring indicators as routine part of the exercise. The following guidelines, based on the lessons learned from experiences in both OECD and developing countries, suggest how local stakeholders can design and implement their own local monitoring systems for the CDS. 2- Building a local performance measurement system for the CDS The key to establishing an effective performance measurement system is to link the strategic objectives of the CDS to a set of performance measures and targets. Experience suggests some general guidelines for developing indicators and measures : a- Focus on measuring results. Traditionally, governments have focused their attention on resource inputs (what they spend), activities (what they do) and outputs (what they produce). There is a need to look beyond activities and outputs to focus on actual outcomes – is the CDS working, is it changing people’s lives for the better ? b- Use a manageable number of indicators which are closely aligned with the top objectives of the CDS. A cascaded approach may be used to set a limited number of top level measures and cluster a wider range of operational measures beneath these. c- Targets are essential to provide a reference point against which to compare and stimulate improvements in performance. d- Validate and scrutinize the results to ensure robustness of data collected, for example, by peer review or internal/external audits. e- Align performance measures with accountability and decision- making authority. 3- Key Organizational Factors Performance measurement systems should be built to last, providing constant feedback about how strategies are working. Experience points to the following critical success factors needed to sustain such systems. a- Provide adequate financial and human resources. b- Identify location of stewardship over performance measurement system. c- Ensure senior level leadership and involvement. d- Participation of all the key stakeholders in developing indicators.
  • 85. 85 e- Training to provide managers, staff and key stakeholders with the knowledge and skills to develop, analyze and use performance indicators. 4- Comparative Performance Assessment A minimum set of indicators, common to all the cities doing CDSs, should be included along with any other indicators the city may wish to include. Over time, say 3 to 5 years, the Cities Alliance should then eva- luate the impact of the CDS. Table 4 illustrates a selection of these in- dicators. As discussed in section on the urban economy, some of the outcomes are easier to measure than others. Welfare impacts on the poor can be detected, for instance, in connection levels and quality of life indicators in poor neighborhoods. Also, many features of governance and efficiency in service delivery are measurable. Indicators for these purposes are illustrated by PCI, the Japanese consultant firm. PCI has constructed “urban kartes” which include data diagnostics for the East Asian cities financed by Japanese and Cities Alliance funds (refer back to Table 4). Tabel 1 : Sample Indicators for Selected Cities Pillar and Indicator Kathmandu Bandung Haiphong Curitiba Livability Infant mortality Households < Poverty % 35.6 11.9 2.5 12.9 Water Connection % 92 53 80 95.5 Competitiveness City product/cap US$ 393 555 460 7977 Survey of business/investment Road density/km2 5.9 5.4 - 7.7 Bankability LG Revenue/cap US$ - 13.5 11 Capital debt ratio Revenue % Own Source 88 34 53 45 Governance LG Employees/cap 3.8 75 19.8 13 Survey of citizen opinion 5- Limitations Performance information alone does not provide the complete performance picture since outcome results will not reveal where the problem is or what will fix it. This type of data should be complemented by evaluations to provide the depth of analysis needed to explain why targets are not met or why they were exceeded. Improperly used, performance measurement may even create perverse incentives e.g.
  • 86. 86 service providers may ignore those most in need and concentrate on easier cases in order to keep performance levels high. 6- Where to get help in developing and using indicators for the CDS The World Bank, UNCHS (Habitat) and DFID propose to collaborate on the establishment of a grant facility to enable local governments and other key stakeholders to use performance indicators more effectively in the planning, implementation and monitoring of their City Development Strategies. The long term goal of the proposed “indicators facility" will be to help create information systems that empower local authorities to provide quality, poverty-focused strategies, programs and services. Through the facility, it is proposed that grant funding for technical assistance will be made available to cities for the development of information systems, local capacity building, and tool development linked to specific CDSs. The World Bank is also undertaking a study to examine the way in which performance indicators are currently being developed and used by government and other key stakeholder groups to enhance urban development strategies and service delivery. Based on an analysis of current practice in developing cities, the Study will aim to provide sound, practical advice to help local partners to design and implement their own indicators systems. For further information about these initiatives, please contact the urban help. 7- Useful links As part of our research on the use of performance measurement in strategic planning, we have assembled a list of websites relating to this topic. Hopefully the site will be a useful starting point for you to find out more about this area of work too.  The City of Charlotte’s Balanced Scorecard : www.charmeck.nc.us/cibudget/score.htm  City of Austin Community Scorecard : www.ci.austin.tx.us/budget/scorecard00-01.htm  Center for Performance Measurement, International City/County Management Association (ICMA) : www.icma.org/go.cfm ?cid=1&gid=3&sid=101  Implementing Results-Based Management - Lessons from the Literature : www.oag-bvg.gc.ca/domino/other.nsf/html/00rbm_e.html 8- Work needed on scorecards and surveys A second area of work is the development of report cards on the impact of CDS. This would help to weigh the progress of each case, to benchmark cities against each other, and to help the Cities Alliance measure progress. Similar scorecard system of gauging impact has been developed to measure progress of the 13 pilot countries in the Comprehensive Development Framework (World Bank, 2000 CDF Progress Report).
  • 87. 87 6. Resources a. Resource Overview of CDS Meetings and Activities The Draft Action Plan for CDS, circulated in June 2000 for the Montreal meeting of the Consultative Group, provided a justification for CDS, outlined a process by which the objectives of CDS would be met, and indicated a plan of activities for the first year (Draft Action Plan for CDS). A schematic view of the process and relationships of CDS appears in Diagram 1, below. The diagram shows CDS as a tool which links poverty and governance issues in cities to a comprehensive developmental agenda in client countries and with donors. The key features of the Action Plan were in tools and knowledge sharing. A series of learning events and exchanges were proposed to share experiences and refine the practice. In addition, the plan proposed Gambar 1 : Schematic Process of CDS that a guidebook be published, to be used as a manual for managers of CDS. The Plan is summarized in Table 1 (roughly following a chronological sequence through the year). Of the 13 items listed in the table, good progress has been made in most category. Moreover, in some cases, work programs by different of member agencies of the Alliance have produced value added in tools, guidebook, and
  • 88. 88 meetings. For instance, in the area of tools and guidelines, task mangers Toru Hashimoto and Lito League of the World Bank field office in Manila, developed a very good first draft of a guidebook, which serves as a strong foundation for a Cities Alliance product. Tabel 2 : Activities in Year 2000 for CDS Milestone and Event Description CDS Action Plan Purpose, goals, and outlines over 5 years Regional Meeting 1 Asian CDS , FUKUOKA Meeting July 10-12 CDS Guide Book (first draft) Explanation of purpose of and guidelines for CDS Analytical Framework Articulates developmental basis for CDS Indicators Development of indicators and monitoring system CDS course Roundtable seminar on methods and techniques Global experience sharing workshop on CDS Global meeting to review worldwide experience City to City Networks Seattle-Haiphong; Montreal-W. Africa; Bertelsmann, etc. Dissemination of CDS outcomes CDS Reports on illustrative cases and global synthesis report The UNCHS team has also worked on a tool-kit for participatory urban governance. The development of the Global Development Gateway spurred the organization of analytical tools, case experience, and other data on CDS and this in turn greatly facilitates the development of a web-based tool kit, backed up by a CD ROM. These materials will be backed up by course offerings, be made available on Global Distance Learning Network, and will be disseminated through an on-going series of brown bag lunches (BBLs) in the World Bank. The first of two regional meetings was held in Fukuoka and proved to be a very productive event with concrete outcomes, for instance the Fukuoka Declaration (of ongoing commitment to CDS work and exchange) and a network of mayors in the region. It succeeded in deepening the understanding of the challenges and progress of CDS in the eyes of participating city officials. Participating officials were able to gauge first hand, the varying degrees of progress being made, and commitment given, by Asian city mayors to CDS. The Fukuoka Report is on the Web. A second Regional Meeting is being proposed for Africa, and deliberations are underway to design and stage this event The global meeting will take the form of the Third Annual Competitive Cities Congress, sponsored by the World Bank and, in the past, completely financed by the private sector. The focus of the Congress will be on CDS in the developed world, to bring the plethora of experience and lessons to bear on cities in the developing world. Veteran cities will be asked to present experiences on issues of concern to cities and to address issues of knowledge transfer. The Cities Alliance will prepare a principal discussion document for this meeting. Several new developments in the area of knowledge transfer enhance the pro- gress made to date and suggest new and promising areas of work. First,
  • 89. 89 beginning with Fukuoka, a new trend of city to city interaction is visible among Asian mayors. Initiatives are underway to transfer the technology and practice of Chile’s highly successful internet based tool for municipal exchange and cooperation (known as Munitel). The World Bank is helping to finance an Asian Mayors Net as well as a similar network for mayors of cities in Central America.. Under the Urban Governance Campaign of UNCHS, the illustrative cities meeting at Chengdu, China brought together 20 cities from around the world to share their experiences of participatory governance and urban ppoverty reduction. This network of illustrative cities is expected to grow in future by inclusion of the CDS cities. A different version of city to city exchange has been created recently with partnerships between the City of Seattle and Haiphong, and Montreal and cities in West Africa. These city to city partnerships are pilot efforts to explore ways that cities can help in the development process. Still another version of this model are unfolding in Brazil and Eastern Europe. Santo Andre (in the metropolitan area of Sao Paulo) has advanced quite far in its CDS and is poised to be able to help other cities in the region to move forward. Similarly, the Bertelsmann Foundation sponsors the Cities of Change Program, which matches two cities in each of five countries of Eastern Europe for purposes of learning and exchange. These innovations, reflect well known sister city and twinning arrangements of the past, but with the difference that Seattle, Montreal, Santo Andre and Bertelsmann Foundation are deliberately in search of modalities of assistance which can scale up the contribution of cities to the urban development effort in the developing part of the world. 1- Papers and Conferences Most of the previous locations on this CD-ROM make reference to documents, conferences, and other materials that have been selected as seminal or representative of the materials useful for CDS work. A few of the key papers that all users might want to know about are listed below. We encourage suggestions and contributions from practitioners, interested parties, and users of this CD-ROM. 2- Organizations and Websites One website of exceptional richness is that of the International City and County Managers Association, ICMA. ICMA direct contact with more than 3,000 local governments in the US and abroad has developed an extensive library and specfic resources that CDS practitioners will find useful. 3- City to City Links The City Development Strategy (CDS) City Network in the Philippines. Through this initiative, seven cities across the country are implementing a web-based tool http ://www.cdsea.org/. This web based network has established knowledge community on CDS and relevant issues at the national level. This network is building a solid knowledge collection which will then serve as an important source of experiences for the next generation of CDS cities in the Philippines. The network is also establishing a market place for facilitating the interaction between cities
  • 90. 90 and development agencies and private sector, so as to link the CDS priority projects with follow-up investments. In addition, the network is facilitating web-enabled communications by using its portal as a knowledge broadcasting and communicational tool. Finally, the internet is being used to improve communications and services to the citizen. Mayor achievements of the first 6 months of operation include :  Cities are using the portal actively for exchanging not only information but selecting and identifying the most relevant knowledge needs and gaps. Even though the site has not been officially launched, there have been more than 5,000 hits over the last five day period.  An active group of 42 members from the cities’ local government units have registered to volunteer their time and resources to maintain the portal.  Several successful web- based video/audio conferences among the cities have taken place, resulting in an increased level of coordination. This has also contributed to savings in staff time and travel costs.  Cities are keeping pace with the development of the portal by developing their own web sites, and having a presence on the Internet.  Some of these cities are now preparing on line services for the citizens Based on this experience a new regional initiative has emerged, The CDS Asian Network which is being designed to : (i) create an interactive knowledge platform on CDS with a focus on connecting the resource cities’ knowledge and experience with the knowledge demand from the next generation of CDS cities; (ii) assist community building of CDS practice that will share good practice, innovate and eventually sustain the CDS knowledge platform; and (iii) establish an investment matchmaking marketplace for participating cities, development agencies, the private sector, NGOs and research institutes to link prioritized projects through the CDS process with follow-up investments. The Union Capital Cities of Iberoamerica (UCCI), Central America, Mexico, and the Caribbean Region (UCCI – CAMC) is developing an Interactive web-based Network. This web-based network, designed as an entrance portal for the ten cities, provides tools for knowledge sharing, and web-communication. Also, the association members plan to use the network to promote a more vibrant and productive interaction between the private sector and local governments. The first prototype of the web-based network, http ://www.ayudaurbana.com/, is already operating and actively used by its members in ten cities across ten countries. The municipalities in the UCCI network have achieved the following :  Prioritized the five most relevant knowledge topics for the region, including : urban upgrading, e-government, municipal finances, disaster management and urban transport.
  • 91. 91  Coordinated the implementation of five workshops to pinpoint the most relevant issues in each knowledge topics. At the same time, a knowledge management group will be assigned to maintain and organize the knowledge collection by topic.  Completed the first phase of the urban upgrading and e-government topics knowledge collection.  Promoted the emergence of individual web sites for each city. Some of these sites are extremely innovative, for example, the Guatemala City portal is already offering to the citizens transactions on line such as water tariff payments and traffic fines. Another example is Panama that has the competitive bidding process on line. Lessons learned : These experiences are revealing that the main criteria for successful city-based knowledge sharing activities seem to be : local ownership, stakeholder provision of content, cities in the drivers seat, and using existing networks and local capacity for design and implementation. 4- Databases The database on this page lists the CDS that have been conducted or now planned under the auspices of, or with financing by, the Cities Alliance;, World Bank, UNCHS, UMP or bilateral governments. As the experience broadens to other cities, complementary data can be added. 7. Case Examples This section provides examples for each of the Phases of Work described in “Doing CDS.” The examples are organized by phase and are drawn from one or more of the 50 or so CDSs currently underway around the world. To begin with, an overview of the entire CDS process is provided by the PCI Report for the Philippines and Recife A cross national comparison in Europe and Central Asia (ECA) is shown in ECA Cities. a. Mobilize Stakeholders The cases here, China, Kampala, and Cali, illustrate different ways to gather stakeholders and tap into sentiment, preferences, and concerns of the various interests in the city. b. Analysis and Vision Cities have followed many different pathways in this complex phase of work. Nepal scanned a broad horizon, some of the Philippine cities focused on key features of their future (e.g., modernization of Olongapo), others like Haiphong concentrated on economic base first. This work launched a deliberative effort that is continuing today even while a squatter upgrading project was launched in the meantime.
  • 92. 92 c. Strategy and Action Plan Cities have begun to characterize their competitive advantage and to formulate a strategy to achieve sustainable progress in development, including job creation and poverty reduction (Hyderabad and Haiphong). Others, such as Khulna (briefly summarized in this link), narrowed down to a few key issues and investments after considering a wide gamut of concerns. d. Implementation To understand the implementation phase of CDS, we are obliged to review some of the “veteran” cities mentioned in an earlier passage (in FAQs). CDS cities financed over the past few years have not yet reached a point where implementation can be observed. We can appreciate some of the success of “veteran” cities that completed CDSs or strategic plans in the past decade or so. Cities like Bangalore, Bilbao, Barcelona, Katmandu, and Johannesburg have some demonstrable outcomes, as shown on the web sites for each of these cities. 1- Bangalore, India An important example on knowledge generation and dissemination, but also a good example on citizen participation. Bangalore has launched a web site, http ://www.blrforward.org/, that contains collections of presentations, news, and successful stories. The site also has a space where citizens are encouraged to participate. 2- Johannesburg, South Africa The city has adopted knowledge sharing as part of its transformation strategy. The City’s site, http ://www.igoli.gov.za/ has complied detailed information about the city, the business plan, the process of change, and its ongoing work of providing on-field knowledge resources. 3- Katmandu, Nepal This is an example of how Local Governments are partnering with private sector to develop its information strategies. Katmandu uses a private ISP to freely host its web site http ://www.catmando.com/ktm- metropolitan/. This type of arrangements are being adopted for many cities where hosting services are costly. This site showcases the city, explains the city’s strategy and promotes local business such as local banks, hotels, etc. 4- Bilbao The Bilbao website reflects a mature CDS which has been developed over more than decade, following a deliberate plan by city leaders to transform the industrial core of the city into a learning, education, culture, and tourism center. Today, Bilbao's evolving strategic plan incorporates inputs form citizen groups and businesses as they adapt to
  • 93. 93 the city's new economic structure and expanding economy. e. Monitoring and Follow Up Phoenix is one of the best known cities for monitoring the progress of its strategic directions. ICMA report on Indicators and Monitoring for Phoenix. Bangalore’s report card.
  • 94. 94 10.Prosedur Perencanaan Kota di Indonesia (Suatu Tinjauan Mengenai Perkembangan dan Penerapannya) Prof. Dr. Ir. Djoko Sujarto, MSc Hak Cipta © Djoko Sujarto Kopi Verbatim dan distribusi seluruh atau sebagian dokumen hanya diperbolehkan untuk kepentingan non-komersil, dengan syarat, hak cipta dan peringatan lisensi ini harus tetap dicantumkan dengan lengkap. Prosedur Perencanaan atau Planning Procedure, merupakan suatu urutan kerja atau tata cara di dalam penyusunan rencana yang secara formal dan ofisial telah ditentukan berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundangan tertentu. Suatu 'prosedur' mempunyai urutan kerja yang tetap dan bersifat mutlak serta mengikat. Suatu prosedur hanya dapat diubah berdasarkan ketetapan tertentu. Prosedur perencanaan akan menyangkut perencanaan yang beriingkup nasional, wilayah dan kota sampai kepada yang lebih rinci seperti perencanaan dan perencanaan tata bangunan. Dalam tingkat perencanaan pembangunan nasional, kita mengenal misalnya prosedur penyusunan Rencana Pembangunan Nasional seperti Repelita. Penyusunan Repelita dilakukan melalui tata cara yang telah tertentu seperti dimulainya dengan penyusunan dan pengesahan GBHN oleh MPR, evaluasi pelaksanaan Repelita yang lalu oleh aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya dikenal juga prosedur penyusunan DUP, DIP, APBN, APBD. Pada tingkatan daerah provinsi dikenal pula prosedur penyusunan rencana pembangunan daerah yang dimulai dengan disusunnya Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah, rencana pembangunan sektoral, DUP, DIP daerah, APBD Tingkat I atau Tingkat II serta fungsi-fungsi dan peranan berbagai perangkat daerah. Kesemuanya ini dilaksa- nakan dengan langkah dan tata cara yang beraturan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kaitan antara prosedur perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat digam- barkan pada skema-skema di halaman mendatang. Prosedur perencanaan pembangunan nasional dan wilayah mulai dikembangkan terutama sejak disusunnya Repelita I dan kemudian semakin ditingkatkan, sehingga prosedur tersebut pada saat ini dirasakan semakin mapan dibandingkan dengan prosedur-prosedur perencanaan pembangunan yang ada pada masa pra Repelita. Prosedur perencanaan kota, walaupun masih terdapat berbagai versi sesuai dengan instansi sektoral yang mengembangkannya, di Indonesia ini secara teknis boleh dikatakan lebih maju. Adanya prosedur perencanaan kota di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 30-an yaitu sejak dikembangkannya perencanaan kota oleh Thomas Karsten dalam 'Toelichting op de stadsvormingsordonnantie stadsgemeente Java'. Bahkan lebih jauh dari itu, pada masa VOC telah dikenal peraturan Pembangunan Kota walaupun terbatas hanya pada unsur-unsur bangunan dan bangun bangunan saja (De Statuten van 1642).
  • 95. 95 Kemudian juga pada masa Undang-undang Disentralisasi 1905 dikenal pula beberapa peraturan bangunan (Bouwverordenings). Tetapi secara ofisial Prosedur Perencanaan Kota diundangkan pada tahun 1948, yaitu sejak lahimya SVO (Stadsvormingsordo- nnantie) 1948 dan SVV (Stadsvormingsverordening) 1949. Pada undang-undang ini dikenal prosedur penyusunan rencana kota dan prosedur pengesahannya.  Rencana Induk Kota atau Masterplan yang ruang lingkupnya mencakup wawasan kota secara menyelutuh (wilayah stads-gemeente) dalam peta berskala 1:20.000 sampai 1:10.000.  Rencana rinci dan bagian-bagian wilayah kota yang dibagi berdasarkan wilayah administratif atau kawasan fungsional perkotaan. Ditunjukkan dengan peta berskala 1 5.000.  Rencana rinci dari kawasan fungsional disuatu bagian wilayah kota yang berupa rancangan tata letak, tata bangunan dan tata lansekap. Ditujukkan dengan peta berskala 1:2.000 sampai 1:1.000 Pada tahun 1971 telah diupayakan pula untuk menyesuai-kan SVO-SVV ini dengan keadaan setelah merdeka yaitu dengan diusulkannya suatu Rancangan Undang Undang yang dikenal sebagai Rancangan Undang Undang Bina Kota (RUUBK).  Rencana kota yang didasari oleh latar belakang per-kembangan wilayah perkotaan. Disajikan dalam peta berskala 1:20.000 sampai 1:10.000  Rincian rencana bagian bagian wilayah kota yang beru-pa wilayah administratif atau kawasan fungsional perkotaan tertentu dalam peta ber-skala 1:5.000 sampai 1:1.000  Rancangan rinci unsur unsur penunjang pembangunan kota seperti jalan dan utilitas umum. Dikemukakan da-lam peta dengan skala 1:1.000 sampai 1:500 Prosedur Standard Perencanaan Kota :  Struktur Wilayah yaitu suatu struktur perwilayahan yang mendudukan kota dalam sistem perkotaan dan wilayahnya. Disajikan dalam peta berskala 1:100.000  Rencana Umum Tata Ruang yaitu rencana struktur kota di dalam lingkup wilayah perkotaan yaitu kota dengan wilayah sekitarnya, dalam skala 1:50.000  Rencana Umum Tata Ruang Bagian Kota yaitu ren-cana umum tata ruang kota yang meliputi wilayah admi-nistratif kota. Disajikan dalarn peta berskala 1:20.000 sampai 1:10.000  Rencana Detail Kota yang merupakan perincian/penja-baran dari RUTRB dalam lingkup kawasan fungsional kota atau bagian-bagian wilayah kota  Rencana Teknis Ruang yang merupakan penjabaran rinci dari RDK pada rencana teknis yaitu rencana tata letak, tata bangunan, tata lansekap dan rencana tata unsur kota Prosedur Perencanaan Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1980 :  Rencana Induk Kota yaitu rencana kota yang wila-yahnya mencakup wilayah administratif kota dan me-muat arahan umum pemanfaatan ruang dan tata ruang kota umum. Disajikan dalam peta skala 1:20.000 sam-pai 1:10.000  Rencana Bagian Wilayah Kota yaitu rencana yang merupakan penjabaran RIK menjadi peruntukan di ba-gian bagian wilayah kota sebagai wilayah administratif atau kawasan fungsional kota. Disajikan dalam peta berskala 1:5.000  Rencana Terperinci Kota yaitu perincian/penjabaran rencana bagian wilayah kota di bagian-bagian wilayah kota atau kawasan fungsional kota. Substansi RTK ini berupa rencana tata letak, rencana tata unsur kota dan rencana lansekap. SKB Menteri PU-Menteri Dalam Negeri No. 503/KPTS/1985/No. 650-1595 :
  • 96. 96  Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan yaitu wilayah kota dan wilayah pengaruhnya (wilayah perkotaannya). Dalam RUTRP ini yang ditinjau adalah wawasan fungsional bukan wawasan wilayah administratif kota. Dalam peta berskala 1:100.000 sampai 1:50.000.  Rencana Umum Tata Ruang Kota yang wilayahnya mencakup wilayah administratif kota dan memuat arahan umum pemanfaatan ruang dan tata ruang kota umum. Disajikan dalam peta skala 1:20.000 sampai 1:10.000.  Rencana Detail Tata Ruang Kota yaitu penjabaran rinci dari RUTRK untuk suatu atau beberapa bagian wilayah kota baik dalam batasan adminis tratif maupun fungsional. Disajikan dalam peta berskala 1:5.000.  Rencana Teknik Ruang Kota yaitu perincian dari Rencana Detail Tata Ruang Kota untuk bagian-bagian dari kawasan fungsional atau bagian-bagian dari bagian wilayah kota. Substansial RTRK berisi aranan perenca-naan tata letak, tata bangunan, tata lansekap dan tata unsur perkotaan dalam peta berskaia 1:1000. SKB dua ini kemudian dikembangkan masing-masing oleh Departemen PU menjadi Surat Keputusan Menteri Peker-jaan Umum No. 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Ta-ta Ruang Kota dan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Per-aturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Perencanaan Kota. Pada masa pra Undang Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka perencanaan tata ruang berjenjang sebagai berikut :  Struktur Nasional Pola Pengembangan Tata Ruang yaitu suatu rencana struktur un-tuk seluruh wilayah nasional. SNPPTR ini terutama mendasarkan kepada Kawasan Lindung dan Wilayah Budidaya. Dalam peta skala 1:250.000.  Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi yaitu rencana struktur yang mencakup ren-cana umum untuk propinsi dalam peta skala 1:100.000 sampai 1:50.000.  Rencana struktur tata ruang untuk wilayah DT II Kabupaten (RUTRD - Rencana Umum Tata Ruang Daerah) yang memuat rencana struktur tata ruang un-tuk wilayah DT II Kabupaten; rencana struktur tata ruang wilayah untuk DT II Kotamadya (RUTRK – Ren-cana Umum Tata Ruang Kota). Disajikan dalam peta 1:50.000 sampai 1:25.000 untuk RUTRD dan 1:20.000 sampai 1:10.000 untuk RUTRK.  Rencana Detail Tata Ruang Kota yaitu penjabaran rinci dari RUTRK untuk suatu atau beberapa bagian wilayah kota baik dalam batasan administratif maupun fungsional. Disajikan dalam peta berskala 1:5.000.  Rencana Teknik Ruang Kota yaitu perincian dari Rencana Detail Tata Ruang Kota untuk bagian-bagian dari kawasan fungsional atau bagian-bagian dari bagian wilayah kota. Substansial RTRK berisi arahan perenca-naan tata letak, tata bangunan. tata lansekap dan tata unsur perkotaan dalam peta berskala 1:1000. Dengan diundangkannya Undang Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka sistem dan prosedur perencanaan wilayah dan kota di Indonesia kemudian disesuaikan dengan Undang Undang tersebut. Pada tingkatan nasional berdasarkan UU No. 24 tahun 1992 ini disusun suatu rencana tata ruang Nasional yaitu dikenal sebagai Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN). Pada masa lalu rencana ini dikenal sebagai Struktur Nasional Pola Pengembangan Tata Ruang (SNPPTR). RTRWN ini akan menjadi dasar di dalam penjabaran rencana tata ruang propinsi yang dikenal sebagai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang sebelumnya dikenal sebagai Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP). Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi ini akan menjadi landasan di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya yaitu sebagai Rencana Tata
  • 97. 97 Ruang Wilayah DT II yang semula dikenal sebagai RUTRD untuk Daerah Kabupaten dan RUTRK untuk kotamadya atau kota. Selanjutnya RTRW DT II ini dirinci ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan yaitu rencana tata ruang dari bagian wilayah kota atau bagian wilayah kabupaten sampai kepada rencana detail, rencana teknis dan rancangan rekayasa.  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang secara substantif merupakan rencana struktur tata ruang untuk keseluruhan wilayah nasional; pedoman pengendalian pemanfaatan ruang nasional. Dasar utama adalah pe-netapan Kawasan Lindung; Kawasan Budidaya dan Ka-wasan Tertentu Nasional  Struktur dan pola penataan ruang propinsi dan pedo-man pengendalian pemanfaatan ruang propinsi. Ren-cana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang berisi arahan pengembangan permukiman, pertanian, kehutanan dan seterusnya.  Arahan kebjaksanaan Tata Guna Tanah; Tata Guna Air, Tata Guna Udara dan Tata Guna Sumber Daya Alam lainnya.  Rencana Struktur dan pola penataan ruang, pedoman pengendalian; Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya atau Kabupaten.  Sistem Kegiatan Pembangunan pada tingkat kotamadya dan kabupaten DT II.  Penata gunaan tanah, penataan air, penataan udara dan penataan sumber daya alam.
  • 98. 98 11.Perencanaan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah yang Semakin Luas Oleh : Prof. Dr. Herman Haeruman 1. Pendahuluan Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru saja disetujui DPR RI diartikan sebagai otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekara- gaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah yang luas tersebut mempunyai berbagai aspek yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, peningkatan peran serta masyarakat, potensi dan keanekaragaman daerah, serta dalam kesatuan sistem ekonomi dan sosial budaya nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah sebagai kesatuan rencana terdapat dalam empat wilayah administrasi, yaitu pusat, provinsi, kabupaten dan kota, serta desa. Dalam konteks perencanaan nasional keempat wilayah tersebut merupakan wilayah perencanaan yang menghasilkan rencana pembangunan yang beranekaragam dan saling berinteraksi mengembangkan sinergi antardaerah menuju kekuatan nasional. Rencana daerah adalah rencana nasional dan sebaliknya. 2. Perencanaan Pembangunan di Masa Depan Di masa lalu penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan di empat tingkatan tergantung kepada sumber pendanaan dan kewenangan pemerintahan yang ada. Karena kewenangan dan sumber keuangan untuk penyelenggaraan tersebut sebagian terbesar dikuasai oleh Pemerintah Pusat, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan tersebut ber-sifat "dari atas". Mulai dari GBHN sampai Pro-peda ditetapkan di Pusat, kemudian mengacu kepada GBHN dan Propeda tersebut disusun Pola Dasar dan Propeda Daerah yang penyu-sunannya mendapat pengarahan langsung dari pusat, terutama Departemen Dalam Negeri. Dalam proses perencanaan pembangunan ta-hunan, secara bertahap dikembangkan keseim-bangan agar pemerintah daerah juga mempu-nyai kewenangan dan kemampuan untuk me-nyelenggarakan pembangunan dalam bentuk berbagai "bantuan fiskal" baik yang hibah maupun yang diarahkan (dalam berbagai bentuk inpres), dan dalam bentuk dukungan "in kind" seperti pegawai dan kelembagaan. Upaya menyerasikan rencana pembangunan pada umumnya dilaksanakan dalam berbagai bentuk konsultasi pembangunan mulai dari desa sampai ke tingkat nasional untuk meningkatkan kesesuaian antara tujuan nasional ("dari atas")
  • 99. 99 dengan tujuan daerah ("dari bawah"). Sebagian terbesar dari dana pemabangunan daerah berasal daari Pemerintah Pusat, dengan demikian arahannya bersifat "dari atas". Pada tahun 1998, misalnya dana pembangunan yang dikelola oleh daerah berjumlah 30% dan itu merupakan 40%-99% dari APBD Provinsi. Di berbagai provinsi peranan KANWIL tertentu sedemikian kuatnya sampai masuk ke tingkat kabupaten bahkan desa, sehingga dituntut dan terbentuk keseragaman bentuk dari pemerintahan sampai ke desa. Hal ini sebenarnya tidak dikehendaki, tetapi menjadi kenyataan karena lemahnya kelembagaan daerah dan desa untuk menolak penyeragaman ini. Dengan pengaturan otonomi daerah yang amat luas di mana kewenangan peme- rintahan daerah yang semakin luas disertai dengan sumber pembiayaannya yang juga semakin besar, maka peranan dan tanggung jawab daerah dalam penye- lenggaraan pembangunan menjadi semakin besar pula. Dalam perluasan otonomi daerah, maka wilayah perencanaan dapat dikembangkan menjadi empat wilayah sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta sumber pembiayaan yang dimiliki oleh setiap wilayah. Keempat rencana pem- bangunan tersebut adalah :  Rencana Pembangunan Wilayah Nasio-nal;  Rencana Pembangunan Wilayah Provin-si;  Rencana Pembangunan Wilayah Kabu-paten; dan  Rencana Pembangunan Wilayah Kota, dan Rencana Pembangunan Wilayah Desa. Dalam konteks ini tidak dapat lagi dikenali adanya rencana "dari atas" atau "dari bawah" karena setiap rencana dibangun berdasarkan kebutuhan dan ke-mampuan daerah masing-masing, dan diserasikan de-ngan rencana daerah lain agar dapat saling mendukung dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pro-sesnya tidak lagi mengandalkan kepada arahan "dari atas" atau arahan "dari bawah", tetapi lebih mengandalkan kepada konsultasi antardaerah dan wilayah yang dikembangkan dalam semangat demokrasi. Tetapi ada keperluan menegakkan dan mewujudkan Negara Kesatuan, sehingga semua rencana tersebut harus dapat saling terkait dan mendukung menjadi satu kesatuan yang utuh baik dalam kesatuan sistem ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan pemerintahan dengan sarana dan prasarananya dengan keanekaragaman yang tinggi sesuai dengan karakteristik dan kapasitas daerah masing-masing. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1999 dan tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Tahun 1999 masih harus dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, sehingga diperlukan waktu lebih dari 2 tahun untuk melaksanakannya. Sementara itu Peraturan Perundangan yang sudah ada, yaitu Undang-Undang tentang Penataan Ruang memberi kesempatan yang luas dalam pengembangan sistem perencanaan pembangunan dengan otonomi daerah yang semakin luas. Peraturan Perundangan Tentang Penataan Ruang mengatur kemantapan dan kesatuan rencana tata ruang anatar nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang adaa di dalamnya. Penataan ruang diatur pula dalam struktur yang berhirarkis. Pemerintah pusat dan
  • 100. 100 provinsi lebih banyak menetapkan kebijakan umum, sedangkan pemerintah Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang yang lebh operasional. Nampak pula dalam penataan ruang tersebut upaya untuk menjaga kesatuan dan persaatuan nasional dalam pola tata ruang yang mengenal kawasan budidaya dan kawasan lindung, kawasan andalan, dan sistem jaringan sarana dan prasarananya, yang lepas dari batas kesatuan administratif daerah. Tetapi kemudian membaginya ke dalam unit pengelolaan yang diatur menurut batas administratif daerah, misalnya RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RTRW Kota. 3. Rencana Pembangunan yang Diperlukan Dari segi kewenangan, Pemerintah Pusat berkewajiban menyusun rencana pemba- ngunan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, sistem peradilan, fiskal dan moneter, dan agama serta beberapa bidang strategis akan tetap menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Nasional. Rencana tersebut perlu dijabarkan ke dalam rencana pelaksanaannya di daerah-daerah. Dari segi kawasan, maka perencanaan pembangunan dalam wilayah lautan di luar 12 mil, wilayah udara di atas 1 km, dan wilayah dasar bumi dengan kedalaman di atas 100 meter akan tetap menjadi wilayah yang diatur secara nasional. Dari segi keterkaitan strategis antarprovinsi, maka kebijakan perencanaan sarana dan prasarana ekonomi yang berkaitan dengan lintas provinsi (perhubungan udara dan laut serta sebagai perhubungan darat), sistem penyediaan bahan bakar dan energi interconnected, sistem telekomunikasi satelit, sistem pendidikan pembinaan sumber daya manusia, dan sebagainya. Secara terpisah dengan sistem kelembagaan yang berbeda, akan dihasilkan pula Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Daerah Kabu- paten, Rencana Pembangunan Daerah Kota, Rencana Pembangunan Desa, yang mengarahkan pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai prioritas yang dianutnya ditambah dengan kebutuhan keterkaitan antardaerah berbatasan dan nasional. Hal yang akan menjadi masalah adalah kemampuan daerah untuk membuat rencana yang layak sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia, visi dan kemampuan keuangan untuk mewujudkannya. Sementara itu, bagi Pemerintah Pusat yang akan menjadi persoalan adalah kemampuan keuangannya, pembinaan keterkaitannya dengan rencana pembangunan daerah, pembangunan daerah yang miskin dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah, dan pembinaan bantuan teknik ke daerah tertinggal. Tidak ada lagi saling menunggu dalam menyusun rencana pembangunan. Masing- masing daerah dapat menyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing, begitu pula Pemerintah Pusat. Proses yang diperlukan untuk meningkatkan sinergi antara berbagai rencana tersebut adalah konsultasi intensif yang terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, mekanisme Rakorbang dan Konasbang formal akan digantikan oleh mekanisme yang lebih pragmatis dan demokratis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Konsultasi perencanaan tersebut tidak lagi didominasi oleh
  • 101. 101 perjuangan untuk memperoleh anggaran, tetapi lebih banyak untuk menserasikan dan memadukan rencana dan anggaran masing-masing. Dari segi kemampuan anggaran pembangunan, Daerah Provinsi Aceh, Riau, Suma- tera Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya dipastikan mempunyai ke- mampuan keuangan yang cukup untuk membangun daerahnya sesuai dengan ke- wenangan yang dimilikinya. Meskipun demikian, kemampuan daerah kabupaten dan daerah kotanya amat bervariasi, sehingga diperlukan upaya pemerintah pro- vinsi untuk menyerasikan pembangunan antardaerah kabupaten dan daerah kota. Sebagian tanggung jawab pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang bersifat antarprovinsi seperti Aceh, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Irian Jaya, dapat diserahkan kepada daerah yang bersangkutan. Misalnya pem- bangunan jalan negara di provinsi tersebut, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sumberdaya manusia di atas tingkatan SMU, serta pemeliharaan cagar budaya dan suaka alam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang bersifat antarprovinsi dapat diserahkan kepada daerah yang bersangkutan. Sementara itu provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesai Tengah, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, dan Timor-Timur masih memerlukan dukungan dan bantuan Pemerintah Pusat untuk membangun daerahnya. Nampak jelas, bahwa sebagian besar provinsi dan daerah kabupaten/kota masih memerlukan proses yang panjang dalam upaya membangun otonominya agar sejajar dengan daerah yang lebih maju. Dengan demikian Pemerintah Pusat masih harus mengembangkan perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk mengatasi kesenjangan antardaerah. 4. Kesimpulan Dengan keanekaragaman yang tinggi dalam karakteristik daerah (lokasi, bentukan fisik, sumber daya manusia, potensi ekonomis dan sosial budaya) maka peren- canaan pembangunan daerah diperkirakan akan menghasilkan berbagai rencana yang berbeda dan beraneka ragam, sehingga diperlukan upaya khusus untuk me- nyerasikannya agar dihasilkan sinergi yang tinggi dalam sistem kesatuan nasional. Untuk membangun otonomi yang semakin luas, pemerintah daerah perlu mengu- tamakan pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan untuk mening- katkan kemampuan daerahnya, sekaligus mengembangkan kerjasama antardaerah yang dimotori oleh Pemerintah Pusat untuk mengembangkan kesatuan sistem ekonomi dan sosial budayanya. Sebagian besar daerah masih memerlukan proses yang lama untuk membangun otonomi daerah yang semakin luas. Dalam perencanaan pembangunan sebaiknya memanfaatkan instrumen penataan ruang yang sudah diundangkan, yang dapat membantu meningkatkan kesatuan sistem perencanaan yang terdiri dari keanekaragaman potensi dan aspirasi daerah. Diperlukan waktu yang amat berbeda mulai dari 2 tahun sampai 25 tahun untuk membangun otonomi yang luas bagi 27 provinsi dan 354 kabupaten dan kota di Indonesia.
  • 102. 102 5. Penutup Dengan pengaturan otonomi daerah yang amat luas di mana kewenangan peme- rintahan daerah yang semakin luas disertai dengan sumber pembiayaannya yang juga semakin besar, maka peranan dan tanggung jawab daerah dalam penye- lenggaraan pembangunan menjadi semakin besar pula. Tidak ada lagi saling me- nunggu dalam menyusun rencana pembangunan. Masing-masing daerah dapat me- nyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing, begitu pula Pemerintah Pusat. Proses yang diperlukan untuk meningkatkan sinergi antara berbagai rencana tersebut adalah konsultasi intensif yang terkoordinasi dengan baik.
  • 103. 103 12.Secercah Optimisme Terhadap Keberlanjutan Kota di Indonesia Oleh : Donny Hondri S, ST. Judul Buku : Kota Berkelanjutan Pengarang : Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. dan Prof.Dr.Ir. Djoko Sujarto, M.Sc. Penerbit : Alumni, Bandung, 1999 Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi sangat populer semenjak dicanangkannya pernyataan tentang pentingnya kesadaraan segenap pihak tentang berbagai isu lingkungan global. Sejalan dengan konsep ini maka dalam bidang perkotaan juga muncul pemikiran perlunya kota yang berkelanjutan. Kota berkelanjutan adalah kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan, vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Untuk menuju kota yang berkelanjutan maka kota- kota di masa depan harus berpegang pada kaidah panca-faktor yang lebih bersifat holistik dan berskala global. Kelima faktor yang dimaksud adalah employment atau lapangan kerja/ekonomi, environment atau keseimbangan lingkungan/ekologi, equity atau peme- rataan/keadilan, engagement atau peranserta (masyarakat maupun swasta) dan energy (baik energi yang terbarukan maupun tidak terbarukan). Kedua penulis, Prof.Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. dan Bapak Prof.DR.Ir. Djoko Sujarto, M.Sc., adalah dua orang pakar di bidang perencanaan kota yang masih memiliki optimisme bahwa kota-kota di Indonesia akan mampu berkelanjutan, di tengah rasa pesimis dari masyarakat pada umumnya. Hal yang melatarbelakangi rasa optimis kedua pakar ini antara lain sudah mulai tumbuhnya kesadaran akan keseimbangan lingkungan, sudah terjalinnya kemitraan pemerintah dengan swasta, dan sudah dilibatkannya ilmuwan dan profesional dalam perencanaan kota. Melalui buku ini dijabarkan dan dirumuskan seluk-beluk kota yang berkelanjutan, mulai dari pemahamannya, masalah yang dihadapi, dan beberapa gagasan alternatif untuk membangun kota yang berkelanjutan baik berupa ide, konsep, maupun praktek yang telah dan perlu dilakukan oleh para perencana kota dan dan penentu kebijakan. Tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan dua hal utama dan saling terkait untuk mewujudkan gagasan kota yang berkelanjutan. Selama ini selalu timbul pertanyaan untuk melayani siapa sebetulnya tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup, dan bagaimana cara yang paling ideal untuk pengelolaannya. Di tengah pluralisme budaya dalam hampir semua kota, maka tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup terentang antara homogenitas yang kaku seragam dan heterogenitas yang kenyal beragam. Beberapa gagasan alternatif untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan antara
  • 104. 104 lain perencanaan "open-ended" yang menentukan bagian-bagian tertentu dari sistem kota memberikan peluang bagi bagian lain, perlunya keterlibatan masyarakat secara nyata, konsep urbanisme baru, ecovillage dan ecopolis, jalur biru, kota tropis hemat energi dan lain sebagainya. Di luar gagasan alternatif yang diajukan, di antara kita juga mungkin pernah mendengar istilah-istilah lain oleh para pakar di bidang perkotaan seperti kota marketing, kota layak huni, kota sehat dan lain sebagainya, yang pada intinya merupakan solusi menuju kota berkelanjutan. Pembahasan tentang kota berkelanjutan sebenarnya bisa sangat luas, karena meliputi berbagai disiplin ilmu dan profesi. Dalam buku ini kajian terhadap kota berkelanjutan dibatasi dalam lingkup perencanaan dan perancangan kota, sesuai dengan latar belakang keilmuan dari para penulis. Pembahasan terhadap ruang terbuka dan kota baru yang merupakan dua hal yang difokuskan dalam pembahasan terasa "enclave" dari topik utama dan lebih cenderung menjelaskan teori dari ruang terbuka dan kota baru di Indonesia. Kota baru sebenarnya bukan lagi menjadi isu aktual di tengah lesunya sektor properti pada saat ini. Jika dihubungkan dengan kondisi krisis bangsa Indonesia, maka perhatian terhadap faktor employment, equity dan engagement merupakan tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat ini untuk mempertahankan keberlanjutan kota. Walaupun demikian, Pak Eko dan Pak Djoko telah menjelaskan dan menyadarkan kita semua termasuk para penentu kebijakan dan para profesional khususnya di bidang tata ruang kota dan lingkungan hidup tentang pentingnya gagasan kota berkelanjutan di Indonesia di tengah tuntutan pembangunan berkelanjutan di segala bidang pada saat ini.
  • 105. 105 13.Tugas Pengawas Tata Ruang Pengawasan tata ruang adalah proses yang mengatur pemanfaatan ruang, khususnya ruang daratan atau lahan, agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang, seperti pembangunan perumahan/pabrik/pertokoan, adalah bagian dari kegiatan penduduk yang perlu diakomodasi dalam ruang kota atau wilayah. Tetapi perlindungan dan perbaikan kualitas lingkungan adalah juga perlu untuk kepentingan generasi yang akan datang dan untuk kenyamanan penduduk itu sendiri. Adalah tugas dari Pemerintah kota untuk mencari keseimbangan yang terbaik di antara kedua tujuan yang berbeda tersebut. Pemerintah kota melalui aparatnya wajib melayani usulan atau permohonan Persetujuan Rencana dan harus memutuskan untuk memberikan persetujuan atau tidak. Keputusan harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan perencanaan tata ruang nasional dan daerah, provinsi dan kabupaten atau kota. Persetujuan Rencana diperlukan untuk sebagian besar kegiatan pembangunan. Persetujuan itu harus didapatkan sebelum pekerjaan atau pembangunan dimulai. Petugas pengawasan tata ruang kota adalah pegawai-pegawai Pemerintah Kota yang terdidik, semestinya lulusan perguruan tinggi bidang perencanaan kota dan wilayah, yang perlu mengerti maksud pemanfaat ruang dan paham akan tujuan rencana tata ruang. Pengawas tata ruang bertanggungjawab atas pemrosesan permohonan-permohonan Persetujuan Rencana. Perencana-perencana tata ruang kota itu secara profesional harus memeriksa setiap permohonan Persetujuan Rencana untuk memastikan bahwa permohonan tersebut sesuai dengan kebijakan penataan ruang. Berikut ini adalah tugas pokok sehari-hari yang perlu dilakukan oleh pengawas tata ruang. 1. Tugas Kita selaku Pengawas Tata Ruang Kita harus memberikan pelayanan yang berkualitas untuk semua pihak, mulai dari pengembang-pengembang besar sampai kepada penghuni rumuh kardus. Pelayanan harus diberikan dengan jujur, bersahabat dan efisien. Kita perlu menyadari bahwa konsumen, yaitu penduduk kota sangat beragam, dari berbagai kalangan masyarakat, dan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. 2. Apa yang Diharapkan dari Masyarakat ? Pada saat pemohon Persetujuan Rencana menghubungi kita, mereka umumnya mengharapkan pelayanan yang baik, lugas dan ramah. Mereka harus dapat menelepon atau datang dan bertemu dengan kita selama jam-jam kantor. Kita juga harus dapat menerima masukan atau keluhan tertulis mereka. Kita harus dapat :  Memproses permohonan secara cepat.  Menjawab pertanyaan telepon dengan segera.  Menjawab semua surat secepatnya.  Menggunakan bahasa yang jelas dalam semua percakapan dan dalam surat- menyurat.
  • 106. 106 Bila mereka memerlukan informasi secara umum atau saran mengenai rencana tata ruang, kita harus bersedia untuk memberikan informasi dan saran secara gratis. Kita sebaiknya dapat memberikan saran kepada masyarakat mengenai :  Apakah seseorang memerlukan Persetujuan Rencana;  Apakah kebijakan-kebijakan penataan ruang dapat mempengaruhi rencana si pemohon;  Berapa harus membayar untuk permohonan Persetujuan Rencana agar dapat ditangani;  Permohonan Persetujuan Rencana yang diajukan pihak lain. 3. Apa Kewajiban Kita Selaku Pemberi Persetujuan ? Kita berkewajiban untuk menangani permohonan Persetujuan Rencana secepat dan seefisien mungkin. Kita menyarankan pemohon untuk mendiskusikan permohonan Persetujuan Rencana mereka dengan kita sebelum mereka mengajukannya. Ini berarti bahwa kita dapat memberikan nasehat kepada mereka untuk mengatasi masalah-masalah sebelum terjadi dan dengan demikian akan menolong permohonan mereka agar dapat berjalan lebih lancar. Mestinya tidak ada biaya untuk pelayanan ini. Pada saat kita menerima permohonan dari masyarakat Dalam beberapa hari kerja sejak diterimanya permohonan dari masyarakat, kita perlu :  Mendaftarkan permohonan itu dan mengirimkan kepadanya sepucuk surat pemberitahuan bahwa permohonan telah diterima dan sedang diproses. Surat ini mencantumkan nama dan nomor telepon dari petugas yang akan menangani permohonan persetujuan rencana;  Memberitahukan secara tertulis atau per telepon mengenai informasi lebih lanjut apa saja yang diperlukan jika permohonan tidak lengkap. 4. Memberitahukan Pihak Lain Mengenai Permohonan Seseorang Kita harus memberitahukan pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam permohonan (misalnya tetangga-tetangga yang tanahnya berbatasan). Untuk itu kita perlu memberikan pemberitahuan tertulis kepada mereka dalam jangka waktu beberapa hari kerja dari saat permohonan seseorang diterima. Kita perlu bertanya apakah mereka memiliki keberatan atas permohonan orang tersebut, dan kita meminta agar mereka menjawabnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kita akan mem- pertimbangkan keberatan-keberatan yang diterima sampai pada hari keputusan dibuat. Mungkin tidak semua keluhan/tanggapan/keberatan yang diterima dari tetangga pemohon tersebut dapat diakomodasi, untuk itu kita perlu memberitahukan pihak- pihak yang telah memberi komentar atas keputusan mengenai permohonan yang dimaksud. Kita perlu membuat daftar dari pihak-pihak yang perlu dihubungi dengan adanya permohonan izin dari seseorang. Jika masyarakat ingin melihat permohonan-permohonan Persetujuan Rencana yang masuk, mereka dapat melakukannya di kantor Dinas Pengawasan Tata Ruang di mana kita dapat menerangkan rencana-rencana tersebut kepada mereka yang memerlukan. Sebagai alternatif, masyarakat dapat melihat permohonan-permo-
  • 107. 107 honan Persetujuan Rencana di setiap kantor kecamatan beberapa hari setelah didaftarkan. 5. Penanganan Permohonan Persetujuan Kita harus menangani permohonan masyarakat secepat mungkin. Kita berkewajiban untuk menangani semua permohonan perencananan perorangan dengan cepat. Ada baiknya kita membuat target sendiri untuk ini. Misalnya 75% dari setiap permohonan dalam satu tahun harus dapat diselesaikan dalam waktu paling lama satu bulan. Rencana yang lebih besar dan kompleks seperti pembangunan perumahan atau industri tentu memakan waktu yang lebih lama. Kita perlu memberitahu pemohon jika permohonannya akan memakan waktu lebih dari yang sudah dijanjikan. Jika permohonan itu memerlukan penyempurnaan supaya dapat diproses, atau jika kita memerlukan lebih banyak informasi untuk memberi keputusan, kita akan memberitahu pemohon yang bersangkutan secepat mungkin. Jika pemohon ingin mengetahui tentang kemajuan dari permohonannya atau mengenai keputusannya, kita dapat dihubungi kapan saja pada saat jam kantor. 6. Setelah Keputusan Dibuat Kita wajib mengirimkan berita keputusan dalam waktu beberapa hari kerja. Dalam pemberitahuan itu kita juga perlu memberi saran mengenai apa yang harus dilakukan jika permohonan seseorang ditolak. Jika seseorang telah memberikan keberatan atas suatu permohonan Persetujuan Rencana, kita akan memberitahu keputusan yang ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 7. Pembangunan tanpa Persetujuan Rencana Jika masyarakat melaporkan kepada kita mengenai pembangunan yang telah terjadi tanpa sebelumnya memiliki Persetujuan Rencana, kita wajib menanggapi informasi itu, secara tertulis dan dalam tempo secepat-cepatnya. Kita akan menangani keluhan masyarakat secara rahasia. Kita akan memberitahu mereka tentang perkembangan dan hasil dari penyelidikan kita, serta tindakan yang akan/sudah diambil. 8. Jika Masyarakat Tidak Puas dengan Pelayanan Kita Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik yang dapat kita lakukan kepada setiap warga kota. Keluhan-keluhan akan kita tangani secara serius dan masalahnya akan kita atasi secara cepat dan mudah. Masyarakat dapat menggunakan prosedur pengaduan-pengaduan yang formal. Brosur mengenai Pedoman Mengajukan Pengaduan perlu disediakan dan disebarluaskan. Masyarakat dapat menghubungi Dinas Pengawasan Tata Ruang Kota untuk mendapatkan brosur tersebut dengan gratis.
  • 108. 108 9. Persetujuan Apa yang Diperlukan ? Ini tergantung kepada apa yang akan dilakukan. Beberapa perubahan dan penambahan kecil-kecilan pada rumah tinggal umumnya dapat dilakukan tanpa dibutuhkan Persetujuan Rencana. Ini dikenal sebagai ‘pembangunan yang diijinkan’. Dalam kebanyakan kasus, setiap pembangunan biasanya akan memerlukan Persetujuan Rencana. Kita tentu sudah mempunyai pedoman untuk ini. Walau begitu, ada baiknya untuk memeriksa terlebih dahulu setiap permohonan secara cermat. Berbagai masalah dapat terjadi jika suatu pembangunan dilakukan tanpa melihat aspek-aspek ruang. Dalam kebanyakan kasus, Persetujuan Rencana diperlukan sedari :  Membuat jendela pada atap dari rumah yang menghadap ke jalan;  Menambah loteng;  Menambah bagian dapan rumah, atau bagian sampingnya jika menghadap ke jalan;  Sampai ke pembangunan real estate/pelabuhan/kawasan industri. 10. Apakah hanya Persetujuan Rencana yang Diperlukan ? Tentu tidak. Dalam banyak kasus, pekerjaan konstruksi suatu rumah akan memerlukan IMB. Ini tidaklah sama seperti Persetujuan Rencana. Ini adalah untuk menghindari pendirian bangunan dari segi kesehatan dan keselamatan. Pada saat pekerjaan di lokasi selesai dan bila telah diinspeksi dan disetujui oleh surveyor bangunan, Sertifikat Penyelesaian dikeluarkan. Dokumen ini sangat penting karena mungkin diperlukan oleh penjual jika rumah itu suatu saat di jual. Permohonan untuk Persetujuan Rencana akan ditangani secara terpisah dari permohonan-permohonan yang diajukan untuk IMB, walaupun keduanya dapat ditangani oleh suatu kantor yang sama. Sebagaimana juga pengajuan permohonan untuk Persetujuan Rencana, jika rumah seseorang ditetapkan sebagai Bangunan Terdaftar atau berada dalam suatu Daerah Konservasi, diperlukan permohonan tersendiri untuk penambahan- penambahan, perubahan-perubahan dan untuk pembongkaran. Jika penduduk bermaksud membuat suatu papan iklan di suatu lokasi, ijin tersendiri perlu diperoleh. Jika penduduk belum merasa pasti mengenai ijin apa yang diperlukan, kita dapat dihubungi untuk memberikan informasi. 11. Apakah Perbedaan antara Persetujuan Rencana dan IMB ? Jika pemohon persetujuan ingin melaksanakan pekerjaan pembangunan apapun, yang diperlukan adalah Persetujuan Rencana atau IMB atau keduanya. IMB adalah terpisah sama sekali dari Persetujuan Rencana. Persetujuan Rencana tidak memberikan pemohon ijin membangun bangunan. Demikian juga diberikannya IMB tidak berarti Persetujuan Rencana juga diberikan. Adalah menjadi kewajiban masyarakat untuk mengetahui ijin-ijin apa yang diperlukan. Jika masyarakat ragu-ragu, mereka dapat menghubungi kita. Kita tidak memungut biaya untuk dimintai pertanyaan mengenai hal ini.
  • 109. 109 12. Persetujuan Rencana Pemerintah Kota adalah otoritas perencana yang mengkontrol pembangunan dan penggunaan lahan. Untuk melakukan ini, kita atas wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Kota mempelajari setiap permohonan Persetujuan Rencana dan memutuskan untuk memberikan persetujuan atau menolak. Tujuan kita adalah untuk melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan dengan memastikan bahwa semua pembangunan yang baru dapat diterima karena tidak akan bermasalah. Misalnya, kita memeriksa apakah pembangunan bangunan itu dirancang dengan baik, berada dalam suatu lokasi yang sesuai dan tidak akan membahayakan tetangga sekitar. 13. IMB Peraturan-peraturan bangunan memberi persyaratan untuk pembangunan berbagai tipe bangunan, termasuk fondasi, pencegah kelembaban, stabilitas keseluruhan dari bangunan, penyekatan, ventilasi, pencegahan kebakaran dan sarana keluar dalam keadaan kebakaran. Persyaratan itu juga untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang layak untuk orang cacat (misalnya) tersedia dalam bangunan-bangunan tertentu. Peraturan IMB adalah sarana agar kita dapat menjamin bahwa suatu bangunan dibangun sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan orang-orang di sekitar dan yang menggunakan bangunan tersebut. 14. Membuat Permohonan Persetujuan Rencana Pemohon persetujuan perlu mengisi formulir-formulir permohonan Persetujuan Rencana. Bila pemohon Persetujuan meminta suatu formulir permohonan, perlu diberitahu secara singkat apa yang mereka ingin lakukan, agar kita dapat mengirim formulir yang sesuai. Mestinya ada penjelasan bagaimana mengisi atau membuat suatu permohonan Persetujuan Rencana. Masyarakat harus mengetahui formulir-formulir apa saja dan berapa biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan Persetujuan Rencana. Kebijakan Pemerintah Kota adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Artinya jika seseorang tidak dapat mengisi formulir permohonan Persetujuan Rencana atau tidak mengerti cara mengisinya, kita perlu menolong. Semua permohonan harus mencakup suatu rencana lokasi, menunjukkan tanah yang akan dibangun dan sekitarnya. Peta kota berskala 1 :1000 - 1 :1250 adalah ideal untuk keperluan ini. Masyarakat dapat memilih untuk menghubungi kita untuk memperoleh peta itu dan kita akan mengirimkan kepada mereka yang membutuhkan atau mereka dapat membelinya dari kantor kita. Masyarakat juga harus menyediakan gambar-gambar lainnya yang menunjukkan secara tepat apa yang mereka ingin lakukan. 15. Biaya-Biaya Pemohon biasanya dikenakan biaya jika mengajukan permohonan Persetujuan. Jumlah yang akan dibayarkan akan bergantung kepada apa yang ingin dilakukan;
  • 110. 110 tingkat-tingkat biaya ini ditentukan oleh Pemerintah Kota bersama DPRD. Ada ketentuan yang jelas untuk menghitung biaya yang perlu dibayar. Namun demikian, kita dapat menolong dan memberikan saran jika diperlukan. 16. Dapatkah Masyarakat Mengisi Permohonan Sendiri ? Tentu saja, atau dapat juga meminta jasa profesional (seperti planolog, arsitek atau surveyor) untuk mengisi formulir-formulir dan menyiapkan gambar-gambar yang diperlukan. Jika permohonan itu tidak rumit maka pemohon dapat menggambarnya sendiri. 17. Apa yang Terjadi dengan Permohonan Persetujuan Rencana ? Pada saat permohonan Persetujuan Rencana diterima maka akan kita layangkan selembar surat kepada pemohon bahwa surat permohonannya telah diterima. Surat ini memberitahukan nomor referensi yang diberikan kepada pemohon tersebut, tanggal keputusan akan selesai, dan nama dan nomor telepon dari orang yang menangani permohonan tersebut. Jika kita tidak memiliki semua informasi yang diperlukan maka kita akan memberitahukannya kepada yang bersangkutan Perlu diingat bahwa jika mereka meminta jasa agen profesional maka kita akan menghubungi agen ini mengenai permohonan tersebut. Petugas Dinas Pengawasan Tata Ruang Kota yang menangani permohonan ini akan mengunjungi lokasi yang direncanakan tersebut untuk memastikan bahwa gambar-gambar yang dilampirkan adalah benar dan untuk memastikan apa yang ingin dilakukan dapat diterima. Jika kita perlu menemui mereka di rumahnya, kita akan membuat suatu perjanjian terlebih dahulu. 18. Siapa yang Perlu Mengetahui Adanya Permohonan ? Kita akan memberitahukan tetangga kiri-kanan, depan-belakang dan yang akan terpengaruh oleh apa yang akan diperbuat oleh pemohon Persetujuan Rencana. Kita akan memberikan mereka tenggang waktu, misalnya 21 hari, kepada tetangga ini untuk membuat tanggapan atau keberatan. Ada baiknya bagi pemohon untuk memberitahukan tetangga tentang rencana sebelum membuat permohonan. Untuk beberapa permohonan kita mungkin perlu konsultasi dengan Dinas-dinas lain. 19. Berapa Lama Waktu yang Diperlukan ? Kita akan menangani permohonan pemohon Persetujuan Rencana secepat mungkin. Ada baiknya kita membuat target : akan menangani paling kurang 75% dari semua permohonan-permohonan dari para pemilik rumah dalam waktu paling lama 4 minggu. Permohonan yang lebih besar dan rumit akan memakan waktu yang lebih lama. Untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari permohonan Persetujuan Rencana maka pemohon dapat menelepon kita pada jam-jam kantor. Pemohon akan mendapatkan nomor referensi pada surat yang kita kirimkan untuk pemohon untuk mengetahui keputusan permohonan Persetujuan Rencana. Kita akan memberitahu pemohon secepat mungkin jika ada masalah dengan permohonan dan apakah pemohon perlu mengubah rencananya untuk mengatasi suatu masalah atau
  • 111. 111 adanya penolakan. Kita mungkin perlu memberitahu para tetangga mereka sekali lagi jika rencana pemohon diubah. 20. Bagaimana Keputusan Mengenai Permohonan Dibuat ? Kita akan menilai setiap permohonan, dengan mempertimbangkan kebijaksanaan, rincian lokasi dan keberatan yang dibuat oleh orang-orang yang telah kita beritahu tentang permohonan ini. Kita akan memutuskan apakah untuk merekomendasikan untuk menyetujui atau untuk menolak permohonan. Keputusan mengenai rencana pemohon akan dibuat oleh kita yang bertugas, namun untuk rencana yang rumit atau jika ada tetangga yang menolak atau jika ada masalah-masalah serius yang tidak dapat kita atasi, maka kita harus berkonsultasi pada Tim atau Komisi Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Kota/Daerah. 21. Bagaimana Mencari Tahu Keputusan Apa yang Telah Diambil ? Suatu pemberitahuan tertulis yang memberikan keputusan atas permohonan Persetujuan Rencana akan dikirimkan dalam waktu beberapa hari saja setelah keputusan dibuat. Mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon Persetujuan Rencana. Pemohon Persetujuan Rencana harus mengikuti semua syarat-syarat itu sebelum ia mulai melaksanakan rencananya. Pemohon Persetujuan Rencana harus melaksanakan pekerjaan persis seperti yang ditunjukkan pada rencana-rencana yang telah disetujui. Pekerjaan harus dimulai dalam tenggang waktu tertentu sebutlah 5 tahun, dapat berbeda antara satu kota dengan kota lain. Kalau tidak, persetujuan akan batal dengan sendirinya. Jika pemohon ingin membuat perubahan-perubahan terhadap rencana yang telah disetujui, ia harus menghubungi kita dengan rincian-rincian baru sebelum pekerjaan dimulai. Kita kemudian akan menulis kepada pemohon persetujuan untuk memberitahu apakah perubahan-perubahan itu diterima, atau apakah ia harus membuat permohonan Persetujuan Rencana yang baru. 22. Jika Permohonan Ditolak ? Jika permohonan ditolak, pemohon akan diberitahu alas-an-alasan mengapanya. Pemohon mungkin perlu diberi-tahu rencana alternatif yang dapat diterima. Jika pemo-hon masih kurang puas dia dapat naik banding terhadap keputusan tersebut ke Pemerintah Daerah Provinsi. Ban-ding apapun harus dibuat dalam tenggang waktu tertentu misalnya 6 bulan sejak tanggal keputusan dibuat. Infor-masi mengenai bagaimana membuat banding perlu diki-rimkan kepada pemohon bersama dengan pembe-ritahuan tertulis mengenai keputusan tentang persetujuan tersebut. 23. Berapa Besar Biaya untuk Mengajukan Permohonan Ini ? Pemohon Persetujuan Rencana akan harus membayar biaya-biaya untuk mengajukan permohonan Persetujuan Rencana (kecuali jika pemohon berhak atas suatu pengecualian). Biaya-biaya dibayarkan pada saat pemohon mengajukan permohonan kepada kita. Permohonan tidak akan diproses sampai pemohon
  • 112. 112 membayarnya. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui bank, yang penting tidak ada kesulitan bagi pemohon dalam mengajukan permohonannya (HD).
  • 113. 113 14.Proyeksi Penduduk Kota-kota di Indonesia Periode 1995 - 2005 Oleh : S.G. Made Mamas - Badan Pusat Statistik 1. Pendahuluan Proyeksi penduduk yang disajikan dalam makalah ini sedikit berbeda dengan yang diminta oleh panitia seminar, tidak termasuk proyeksi semua kota-kota di Indonesia, tetapi terbatas kepada kotamadya saja, dan kurun waktu proyeksi hanya mencakup 10 tahun, mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Alasannya adalah karena terbatasnya data kependudukan yang ter-sedia pada saat ini, terutama yang me- nyangkut wilayah kecil. Memang benar bahwa BPS telah mengadakan sensus penduduk pada tahun 1961, 1971, 1980, dan 1990, tetapi karakteristik penduduk diperoleh dengan cara mengadakan pen-cacahan sampel (lebih kurang 5 persen sampel rumah tangga), sehingga hasil sensus penduduk itu sendiri tidak dapat disajikan menurut wilayah kecil, seperti kecamatan dan desa/kelurahan. Begitu pula halnya data yang dihasilkan dari survei rumah tangga lainnya, seperti Su-senas dan Supas, yang diadakan secara berkala oleh BPS hanya dapat disajikan pada tingkat propinsi karena keterbatasan jumlah sampel rumah tangga. Proyeksi penduduk kotamadya yang disajikan di sini dikutip dari proyeksi penduduk menurut kabupaten/kotamadya yang dibuat oleh BPS enam tahun tahun~yang lalu (BPS, 1994) dengan mengadakan perbaikan seperlunya, disesuaikan dengan data yang terbaru. Perlu ditambahkan di sini, bahwa BPS membuat proyeksi penduduk lima tahun sekali, setelah selesai pengolahan sensus penduduk dan Supas. Dengan selesainya perhitungan proyeksi yang terbaru, proyeksi. yang lama tidak terpakai lagi. 2. Sumber Data dan Metodologi a. Data mengenai jumlah penduduk kotamadya dan wilayah kecil lainnya hanya dapat diperoleh dari hasil sensus penduduk. Sensus Penduduk 1971, 1980, dan 1990, diadakan secara bertahap yaitu: tahap pertama, sensus lengkap yang meliputi semua penduduk yang berdomisili di wilayah RI, termasuk warga negara asing kecuali korp dilomatik dan keluarganya. Pertanyaan yang diajukan kepada setiap penduduk hanya terbatas kepada nama, umur, jenis kelamin, dan hubungan dengan kepala rumah tangga. Tahap kedua, pencacahan terhadap 5 persen sampel rumah tangga dengan menanyakan pertanyaan yang sangat rinci seperti umur, jenis kelamin, hubungan dengan kepala rumah tangga, agama, kewarganegaraan, perpindahan penduduk, pendidikan, angkatan kerja, fertilitas, dan lain-lain. Jadi, jumlah penduduk menurut wilayah administrasi diperoleh dari hasil sensus lengkap, sedangkan karakteristik penduduk diperoleh dari sensu sampel. b. Proyeksi penduduk menurut propinsi, umur, dan jenis kelamin dihitung dengan tehnik komponen. Jenis data yang dibutuhkan untuk keperluan ini adalah pen- duduk menurut umur dan jenis kelamin, fertilitas, mortalitas, dan perpindahan penduduk, yang diperoleh dari hasil sensus penduduk dan survei rumah
  • 114. 114 tangga. Semua data yang dipakai perlu dievaluasi secara cermat, dan kalau perlu diadakan adjustment dengan maksud untuk menghapus kelemahan yang ditemukan. c. Proyeksi penduduk menurut kotamadya yang disajikan di sini tidak dapat dilakukan dengan teknik komponen seperti diuraikan di atas, karena data untuk keperluan itu yakni fertilitas, mortalitas, dan perpindahan penduduk ti- dak dapat diperoleh dari hasil sensus. Di negara-negara maju, data ini diper- oleh dari hasil registrasi vital yang diadakan secara berkesinambungan pada setiap wilayah administrasi. Pelaksanaan registrasi vital di Indonesia belum berjalan seperti yang diha- rapkan dan belum dapat menghasilkan data tersebut, sehingga terpaksa dies- timasi dengan tehnik tidak langsung (indirect estimate) berdasarkan hasil sen- sus dan survei. Hasilnya hanya dapat disajikan sampai tingkat propinsi saja. d. Proyeksi penduduk dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan pendu- duk hasil sensus yang terdahulu, dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk tersebut juga berlaku pada masa yang akan datang. Tehnik ini kurang tepat diterapkan untuk menghitung proyeksi yang jangka waktunya cukup panjang pada masa yang akan datang, karena asumsi yang dipakai biasanya tidak sesuai lagi. 3. Hasil Proyeksi a. Hasil proyeksi penduduk 60 kotamadya untuk kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, disajikan dalam tabel terlampir. Proyeksi penduduk kota-kota Iainnya belum bisa disajikan di sini karena data untuk keperluan itu tidak tersedia pada saat ini dan juga karena masalah tehnis. Masalah yang paling sulit untuk di atasi adalah tidak tersedianya data tentang penduduk yang keluar dan yang masuk dari/ke masing-masing kota, dan tidak tersedianya informasi dasar untuk menentukan asumsi pada masa yang akan datang. b. Jumlah penduduk kotamadya dalam tahun 2005 sangat bervariasi mulai dari sekitar 25 000 orang (Kota Sabang) sampai dengan sekitar 11 juta (DKI Jakarta). Lebih jauh, dalam tabel tersebut terlihat bahwa tidak hanya jumlah penduduk yang bervariasi, tetapi laju pertumbuhannya juga memperlihatkan hal yang sama. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu memperlihatkan laju pertumbuhan yang tinggi. Sebagai contoh, penduduk DKI Jakarta dan Surabaya dengan jumlah penduduk masing-masing I I juta dan 3 juta pada tahun 2005, dengari laju pertumbuhan 1,88 persen dan 1,45 persen. Sedangkan, Kota Batam dan Bengkulu yang penduduknya masing- masing hanya 391 000 orang dan 570 000 orang tumbuh dengan kecepatan lebih dari 8 persen setahun. Dalam tabel tersebutjuga terlihat bahwa dua kodya yakni Jakarta Pusat dan Magelang tumbuh negatif. Hal ini menggambarkan bahwa masing-masing kota mempunyai faktor penarik (pull factor) yang berbeda- beda, dan pada daerah asal dari mana migran itu datang terdapat faktor pendorong (push factor) yang berbeda-beda pula. Besar kemungkinan bahwa karakteristik serta latar belakang migran yang masuk ke masing-masing kota cukup beragam, karena hal ini sangat tergantung kepada faktor penarik yang ada di kota tersebut.
  • 115. 115 c. Melihat variasi pertumbuhan penduduk kodya seperti diuraikan di atas, timbul pertanyaan mengapa terjadi keadaan demikian. Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh dua faktor yaitu : pertama, pertumbuhan alami (natural increase) yang merupakan beda antara tingkat kelahiran dan kematian, ke- dua, net migrasi (social increase) adalah perbedaan antara penduduk yang datang dan yang keluar. Faktor manakah yang Iebih dominan ? Hasil Supas 1995 (BPS, 1997) memberikan gambaran umum bahwa kalau Iaju pertumbuhan penduduk suatu kota rendah, misalnya dibawah 2.0 persen per tahun, net-migrasi kota tersebut juga rendah, malahan ada yang negatif (lebih banyak penduduk yang keluar dari yang masuk). Jadi, laju pertumbuhan penduduk kota tersebut lebih banyak ditentukan oleh faktor perpindahan dari pada faktor kelahiran dan kematian. Lebih jauh disebutkan, kalau pertum- buhan penduduk kota terletak disekitar 2,0 sampai 2,5 persen, maka faktor pertumbuhan alami lebih dominan dari pada faktor perpindahan penduduk. Kalau laju pertumbuhan di atas 2,5 persen, faktor perpindahan dengan net- migrasi yang positif lebih berpengaruh dari faktor kelahiran dan kematian. d. Sebagai contoh, laju periumbuhan penduduk Kodya Jakarta Pusat yang negatif (-2,30 persen) yang berarti jumlah penduduknya menurun. Hal ini terjadi karena adanya pembangunan gedung-gedung perkantoran, pusat per- dagangan, hotel, dan Iain-lain, seperti di sepanjang jalan Jendral Sudirman, kawasan Senen, Setia Budi, dan lain-lain. Pembangunan ini mengakibatkan tergusurnya penduduk yang bermukim di sana ke daerah pinggiran kota seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Cinere, dan lain-lain, yang akhir-akhir ini tumbuh pesat. Gejala perpindahan penduduk dari pusat kota ke daerah pinggiran juga terjadi di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Pusat kota yang sangat padat dan menjadi daerah perdagangan, perkantoran, perhotelan, dan lain-lain, dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi, tidak nyaman lagi sebagai daerah hunian. Cukup banyak penduduk yang memilih tinggal di daerah pinggiran kota yang asri, tetapi tetap bekerja dalam kota. e. Cukup banyak orang yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk kota terutama disebabkan oleh tingginya arus perpindahan penduduk dari daerah pedesan ke kota-kota tersebut (urbanisasi). Pendapat ini tidak seratus persen benar. Hasil Supas 1995 menunjukkan (BPS,1997) bahwa sebagian besar penduduk yang pindah selama lima tahun terakhir yang masuk ke kota-kota besar berasal dari daerah perkotaan (urban areas), sedangkan sisanya berasal dari daerah pedesan (rural areas). Sebagai contoh, mereka yang masuk DKI Jakarta selama periode 1990-1995, 61,7 persen berasal dari daerah perkotaan, sedangkan sisanya, 35,9 persen berasal dari daerah pedesan. Pola yang sama juga terlihat di kota Medan, Bandung, dan Surabaya, dimana migran masuk yang berasal dari daerah perkotaan masing- masing 70,9 persen, 62, 4 persen, dan 53,2 persen. Pendidikan mereka yang datang dari daerah perkotaan Iebih tinggi dari mereka yang datang dari daerah pedesan, dan cukup banyak diantara mereka yang bekerja pada sektor jasa-jasa dan perdagangan. Sedangkan yang datang dari daerah pedesan, karena berpendidikan rendah, lebih banyak bekerja pada sektor bangunan, angkutan, dan industri pengolahan. f. Lebih jauh diungkapkan bahwa alasan utama mereka untuk pindah ke kota adalah terkait dengan pekerjaan, termasuk mencari pekerjaan.
  • 116. 116 Alasan lain adalah karena pendidikan, dan ikut suami/istri/orang tua/anak. Kebanyakan dari mereka ini berusia muda (dibawah 30 tahun) dan persentase mereka yang belum kawin cukup tinggi. Ciri-ciri ini tidak hanya untuk migran yang masuk ke kota besar, tetapi merupakan ciri-ciri umum dari migran ke wilayah lainnya. 4. Penutup a. Ketepatan hasil dari suatu proyeksi penduduk tergantung kepada ketepatan dari asumsi dan kualitas data dasar yang dipakai. Kalau kita pelajari hasil proyeksi penduduk yang pernah dibuat , baik yang dibuat oleh BPS maupun innstansi lainnya, tidak ada satupun yang persis sama dengan hasil sensus penduduk. Perbedaannya terletak sekitar 2-4 persen, lebih tinggi atau lebih rendah dari hasil sensus. b. Pada saat ini BPS bekerja sama dengan Australian National Unversity, dengan dukungan dana dari UTTFPA, untuk mempelajari pertumbuhan tujuh kota besar di Indonesia: DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Studi ini menggunakan data hasil Sensus Penduduk 1990 dan Supas 1995, yang merupakan studi awal mengenai pertumbuhan kota di Indonesia. Nanti, kalau hasil Sensus penduduk 2000 sudah keluar, studi ini akan diperluas ke kota-kota lainnya.

×