Makalah ini membahas tentang perundang-undangan dan pentingnya sikap kritis masyarakat terhadap peraturan yang tidak sesuai aspirasi mereka. Selain itu, warga negara diwajibkan untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan nasional yang telah disahkan.

1. Tugas pkn
Menjelaskan / mempresentasikan :
c. sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak
mengakomodasi aspirasi masyarakat
d. menaati peraturan perundang-undangan nasional
Nama kelompok : Ratna Melati
Alfira zulia
Kelas : viii g
Guru pembimbing : pak entang hidayat
Smpn 1 cileungsi
2013-2014

2. KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik
dan tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami membahas mengenai perundang-
undangan.
Makalah ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai
pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah
ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini.
Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat
membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk
penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.
Cileungsi, Desember 2013
Penulis
i

3. Daftar Isi
Kata Pengantar ……………………………………………………………………… i
Daftar Isi …………………………………………………………………………….. ii
Pengertian dan tujuan perundang-undangan …………………………………………. 4
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat
………………………………………………………………………………………... 5
Menaati peraturan perundang-undangan nasional …………………………………… 6
ii

4. Pengertian dan Tujuan Perundang-undangan
Kita sebagai warga negara harus memiliki ketaatan pada peraturan yang berlaku.
Ketaatan berasal dari kata taat, yang berarti selalu melaksanakan sesuatu yang ditetapkan.
Peraturan berasal dari kata aturan, yang berarti seperangkat ketetapan yang diperlukan agar
ada efisiensi dalam usaha mengejar sebuah tujuan. Peraturan adalah penunjuk tentang tingkah
laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Perundang-undangan berasal dari kata
undang-undang, yang berarti ketentuan peraturan yang disusun oleh pemerintah dan disahkan
oleh DPR dan unsur-unsur terkait. Undang-undang dibuat dan disepakati, gunanya sama
dengan peraturan yaitu untuk mengatur kehidupan kita semua.
Jadi, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekutan yang mengikat.
Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan
berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib.
4

5. C. Sikap Kritis terhadap Perundang-undangan yang Tidak
Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat
Dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus diperhatikan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat karena kedaulatan memang berada di tangan rakyat. Dengan
demikian, maka setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku benar-benar menjadi
wahana terciptanya tertib hukum guna tercapainya tujuan nasional negara kita. Tujuan negara
kita adalah seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu :
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdasakan kehidupan bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan
keadilan sosial.
Apabila suatu peraturan perundang-undangan ternyata tidak menampung atau
memperhatikan aspirasi rakyat, maka masyarakat dapat secara efektif menyampaikan ataupun
mendesakkan aspirasinya dengan cara yang dibenarkan undang-undang kepada
badan/lembaga yang berwenang. Tujuannya, agar peraturan perundang-undangan dapat
dibuat lebih baik dan aspiratif sehingga dapat berbentuk peraturan perundang-undangan yang
menjamin ketertiban, ketentraman, hak kepentingan umum, dan keselamatan bangsa dan
negara. Sikap kritis yang dilakukan dengan benar oleh masyarakat merupakan sumbangan
yang sangat berarti bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan
demokratis.
Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundangan
Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundangan yang tidak mengakomodasi atau
tidak sesuai dengan keinginan rakyat antara lain:
a. Melakukan dialog dengan anggota DPR, yang berisi penolakan dan keberatan
terhadap peraturan tersebut. Misalnya keberatan terhadap kenaikan harga BBM.
b. Melakukan aksi unjuk rasa secara tertib. Aksi ini juga sebagai bentuk penolakan
terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak misalnya.
Berunjuk rasa menolak pemberian izin terbit majalah yang memuat pornografi dan
pornoaksi.
c. Mendatangi kantor kejaksaan dan Mahkamah agung untuk sekedar mempertanyakan
terhadap keputusan pengadilan yang telah mem-bebaskan para korupsi
5

6. D. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka
wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia.
Menaati berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh
atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai
kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila:
1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik
dilingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia.
2. Memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya
sekedar tau ada hukum tentang pajak, tetapi juga mengetahui isi peraturan tentang
pajak tersebut.
3. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum.
4. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai hukum akan mematuhi apa yang
menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain dia akan menjadi patuh terhadap
berbagai peraturan yang ada.
Orang menjadi patuh, karena:
1. Sejak kecil sudah dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan
yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar maupun yang
belaku secara nasional.
2. Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau
paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang
semula karena faktor paksaan, lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan, sehingga
tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Orang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan yang ada tersebut dapat
memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya.
4. Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk mengadakan
identifikasi dengan kelompok.
Masalah kepatuhan hukum atau menyangkut kepatuhan hukum merupakan poses internalisasi
dari hukum tersebut. Jadi ketaatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, baik
yang berlaku di rumah, sekolah, masyarakat sekitar maupun dalam kehidupan berbangsa pada
dasarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan faktor yang menentukan bagi
sahnya hukum.
6

7. Masalah ketaatan dalam penegakkan negara hukum dalam arti material mengandung makna:
1. Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum baik atau
hukum yang buruk.
2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat
serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang
memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar
terhadap martabat manusia.
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta
memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif.
7