Disampaikan oleh Riko Amir (Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan) di Jambi 13 Juni 2013

1. Pemberian Dukungan Kelayakan
Pada Proyek Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha
(Viability Gap Fund)
(Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
223/PMK.011/2012)
Jambi, 13 Juni 2013
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
Badan Kebijakan Fiskal
Riko Amir
Kepala Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan

2. Click to edit Master title style
2
 Land Fund, merupakan fasilitas yang disediakan Pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan
pengadaan tanah. Fasilitas ini terdiri dari land capping, land acquisition fund, dan land revolving fund;
 Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama/Viability Gap Fund (VGF): untuk meningkatkan kelayakan
finansial Proyek Kerja Sama ;
 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII): yaitu melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang
akan akan memberikan penjaminan atas risiko-risiko infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama;
 Infrastructure Fund: yaitu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Finance,
yang akan menawarkan sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan Proyek Kerja Sama
 Land Fund, merupakan fasilitas yang disediakan Pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan
pengadaan tanah. Fasilitas ini terdiri dari land capping, land acquisition fund, dan land revolving fund;
 Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama/Viability Gap Fund (VGF): untuk meningkatkan kelayakan
finansial Proyek Kerja Sama ;
 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII): yaitu melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang
akan akan memberikan penjaminan atas risiko-risiko infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama;
 Infrastructure Fund: yaitu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Finance,
yang akan menawarkan sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan Proyek Kerja Sama
Government of
Indonesia
Land FundLand Fund Guarantee
Fund (PT PII)
Guarantee
Fund (PT PII)
Infrastructure
Fund (PT. SMI-IIFF)
Infrastructure
Fund (PT. SMI-IIFF)
Land Acquisition &
Clearance
Land Acquisition &
Clearance
Policy RisksPolicy Risks
Project
Financing
Project
Financing
PreparationPreparation BiddingBidding ConstructionConstruction OperationOperation
Viability
Gap Fund
Viability
Gap Fund
Construction Cost
Contribution
Construction Cost
Contribution
Fasilitas Fiskal Pemerintah

3. Click to edit Master title style
• Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
 Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kontribusi fiskal yang
bersifat finansial terhadap Proyek Kerja Sama
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang
Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi
pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur
• Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
 Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kontribusi fiskal yang
bersifat finansial terhadap Proyek Kerja Sama
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang
Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi
pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur
Dasar Hukum
3

4. Click to edit Master title styleOpsi Pemberian Dukungan Kelayakan
No Opsi Definisi Negara
1. Construction Cost
Contribution (Kontribusi
atas Sebagian Biaya
Konstruksi)
Dukungan Kelayakan diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek
Kerja Sama atas porsi tertentu dari biaya konstruksi
Brazil, India,
Meksiko, dan
Korea Selatan
2. Operational Cost
Contribution (Konstribusi
Biaya Operasi)
Dukungan Kelayakan diberikan dalam bentuk kontribusi atas biaya
operasional dari Proyek Kerja Sama. Jenis ini diterapkan dalam
kondisi tarif ditetapkan lebih rendah dari yang seharusnya karena
pertimbangan kemampuan masyarakat
Chile
3. Unitary Payment
(Kontribusi dalam bentuk
Pembayaran Tetap)
Pembayaran dalam jumlah yang tetap kepada Proyek Kerja Sama
selama masa operasi proyek sebagai kompensasi atas capital
expenditure, operational expenditure, financing costs, dan tingkat
pengembalian yang wajar .
India dan Korea
Selatan
4. Minimum Revenue
Guarantee (Jaminan
Minimum atas
Pendapatan)
kompensasi diberikan dalam hal pendapatan aktual dari Proyek
Kerja Sama lebih rendah dari proyeksi pendapatan yang disepakati.
Apabila terdapat surplus pendapatan (melebihi dari yang
diproyeksikan) maka, pemerintah akan memperoleh bagian dari
surplus pendapatan tersebut
Korea Selatan
4
Dengan memperhatikan kompleksitas penyiapan institusi yang dibutuhkan serta pengelolaan risiko
fiskal, kontribusi fiskal yang bersifat finansial dalam bentuk kontribusi atas sebagian biaya konstruksi
(Opsi 1) dipandang sesuai untuk diberikan pada Proyek KPS di Indonesia
Dengan memperhatikan kompleksitas penyiapan institusi yang dibutuhkan serta pengelolaan risiko
fiskal, kontribusi fiskal yang bersifat finansial dalam bentuk kontribusi atas sebagian biaya konstruksi
(Opsi 1) dipandang sesuai untuk diberikan pada Proyek KPS di Indonesia

5. Click to edit Master title style
Dukungan Kelayakan ditujukan untuk:
1. meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama;
2. meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan
pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai
dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan
3. mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur
dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.
Dukungan Kelayakan ditujukan untuk:
1. meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama;
2. meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan
pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai
dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan
3. mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur
dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.
• Dukungan Kelayakan merupakan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka
mendukung penyediaan infrastruktur dengan skema Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha
• Dukungan Kelayakan merupakan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka
mendukung penyediaan infrastruktur dengan skema Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha
Tujuan Pemberian Dukungan Kelayakan
5

6. Click to edit Master title styleBentuk dari Dukungan Kelayakan
6
• Dukungan Kelayakan diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja
Sama;
• Dukungan Kelayakan diberikan atas porsi tertentu yang tidak mendominasi
dari seluruh Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama namun tidak termasuk:
 Biaya terkait pengadaan tanah; dan
 Insentif perpajakan
• Besaran Dukungan Kelayakan menjadi satu-satunya parameter finansial
dalam menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang;
• Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian Dukungan
Kelayakan setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.
 Besaran dan skema kontribusi Pemda diusulkan dalam Usulan Persetujuan Prinsip
• Dukungan Kelayakan diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja
Sama;
• Dukungan Kelayakan diberikan atas porsi tertentu yang tidak mendominasi
dari seluruh Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama namun tidak termasuk:
 Biaya terkait pengadaan tanah; dan
 Insentif perpajakan
• Besaran Dukungan Kelayakan menjadi satu-satunya parameter finansial
dalam menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang;
• Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian Dukungan
Kelayakan setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.
 Besaran dan skema kontribusi Pemda diusulkan dalam Usulan Persetujuan Prinsip

7. Click to edit Master title style
• Di dalam APBN tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan dana
Dukungan Kelayakan sebesar Rp341 miliar di dalam kelompok belanja lain-
lain untuk mengantisipasi permintaan Dukungan Kelayakan dari dua Proyek
Kerja Sama yang saat ini berada dalam tahapan penyiapan proyek
• Di dalam APBN tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan dana
Dukungan Kelayakan sebesar Rp341 miliar di dalam kelompok belanja lain-
lain untuk mengantisipasi permintaan Dukungan Kelayakan dari dua Proyek
Kerja Sama yang saat ini berada dalam tahapan penyiapan proyek
• Pengalokasian Dukungan Kelayakan dilakukan melalui mekanisme APBN
dengan mempertimbangkan:
1. kemampuan keuangan negara;
2. kesinambungan fiskal; dan
3. pengelolaan risiko fiskal
• Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif
lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial
• Pengalokasian Dukungan Kelayakan dilakukan melalui mekanisme APBN
dengan mempertimbangkan:
1. kemampuan keuangan negara;
2. kesinambungan fiskal; dan
3. pengelolaan risiko fiskal
• Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif
lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial
Pengalokasian Dukungan Kelayakan
7

8. Click to edit Master title styleKriteria Proyek Kerja Sama
8
Proyek Kerja Sama telah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi
kelayakan finansial
Proyek Kerja Sama menerapkan prinsip pengguna membayar (user pay principle)
Total biaya investasi Proyek Kerja Sama paling kurang senilai Rp100 miliar rupiah
Badan Usaha ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui
proses lelang yang terbuka dan kompetitif.
Terdapat skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha kepada
PJPK pada akhir periode kerja sama;
Dukungan Kelayakan diberikan kepada Proyek Kerja Sama dalam hal:
•Telah disusun prastudi kelayakan yang komprehensif;
•Prastudi kelayakan mencantumkan pembagian risiko yang optimal;
•Prastudi kelayakan menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan, dan sosial; dan
•Prastudi kelayakan menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial dengan diberikan
Dukungan Kelayakan.
Dukungan Kelayakan diberikan untuk sektor-sektor infrastruktur sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden No. 67/2005

9. Click to edit Master title styleKomite Dukungan Kelayakan
9
 Menteri Keuangan membentuk Komite Dukungan Kelayakan dalam rangka
pemberian Dukungan Kelayakan;
 Komite Dukungan Kelayakan memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mengusulkan anggaran Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan
untuk dialokasikan sesuai mekanisme APBN;
2. Mengevaluasi setiap usulan dan laporan dalam rangka pemberian Dukungan
Kelayakan yang disampaikan oleh PJP kepada Menteri Keuangan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud butir 2;
 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Dukungan Kelayakan,
Menteri Keuangan menerbitkan Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan.
 Menteri Keuangan membentuk Komite Dukungan Kelayakan dalam rangka
pemberian Dukungan Kelayakan;
 Komite Dukungan Kelayakan memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mengusulkan anggaran Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan
untuk dialokasikan sesuai mekanisme APBN;
2. Mengevaluasi setiap usulan dan laporan dalam rangka pemberian Dukungan
Kelayakan yang disampaikan oleh PJP kepada Menteri Keuangan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud butir 2;
 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Dukungan Kelayakan,
Menteri Keuangan menerbitkan Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan.

10. Click to edit Master title style
 Dukungan Kelayakan diberikan oleh Pemerintah c.q. PJPK terhadap
Proyek Kerja Sama dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan
Kelayakan;
 Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh
PJPK dan Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama
berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan;
 Dukungan Kelayakan diberikan oleh Pemerintah c.q. PJPK terhadap
Proyek Kerja Sama dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan
Kelayakan;
 Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh
PJPK dan Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama
berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan;
Mekanisme Pemberian Dukungan Kelayakan
10

11. Click to edit Master title styleAlternatif Pencairan Dukungan Kelayakan
Dukungan Kelayakan akan diberikan secara angsuran, yang dapat dilakukan:
Selama Masa Konstruksi
Setelah Tercapainya Tanggal Operasi
Komersial (COD)
• Pencairan atas angsuran pertama dapat
dilakukan apabila:
o paling sedikit 20% dari ekuitas telah
digunakan untuk membiayai
pembangunan Proyek Kerja Sama;
dan
o Pencairan pertama pinjaman telah
dilakukan oleh pihak pemberi
pinjaman.
• Pencairan atas angsuran selanjutnya
dilakukan secara proporsional sesuai
dengan jumlah pencairan pinjaman
oleh pihak pemberi pinjaman.
Alternatif I: Alternatif II:dan/atau
Pasal 20
Waktu
Pencairan
• Pencairan atas angsuran pertama
dilakukan hanya apabila Tanggal
Operasi Komersial sebagaimana
disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama
telah tercapai;
• Pencairan atas angsuran selanjutnya
dilakukan sesuai waktu/tahapan yang
disepakati dalam Dokumen Persetujuan
Pemberian Dukungan Kelayakan
11

12. Click to edit Master title style
PQ Initial
RFP
Final
RFP
Bid
Sub-
mission
Penetapan BUPL
PJPK:
Kemenkeu
Usulan
Persetujuan Prinsip
Usulan
Persetujuan Besaran DK
Usulan Persetujuan Final
Persetujuan Prinsip Persetujuan Besaran DK Persetujuan Final
kepada Menteri Keuangan kepada Menteri Keuangan kepada Menteri Keuangan
Menteri Keuangan kepada PJPK Menteri Keuangan kepada PJPK Menteri Keuangan kepada PJPK
Isi:
informasi proyek KS
usulan jumlah besaran DK
waktu & syarat pencairan DK
melampirkan:
o pre-FS*)
o surat pernyataan PJPK:
• pre-FS wajar & dapat diper-
tanggungjawabkan
• bersedia mengikuti mekanisme
pemberian DK
Evaluasi oleh Komite DK
PQ
Disertai:
dokumen pengumuman hasil PQ
dokumen perubahan atas Pre-FS
(jika ada)
pernyataan PJPK bahwa dokumen-
dokumen di atas telah dibuat secara
wajar dan seluruh isinya dapat
dipertanggungjawabkan
Evaluasi oleh Komite DK
Rekomendasi Komite DK
ke Menteri Keuangan
(i)Besaran DK
(ii)Waktu Pencairan DK
Disertai:
salinan Berita Acara Hasil Pelelangan
(BAHP)
pernyataan PJPK: pelelangan dilakukan
sesuai dengan peraturan KPS
salinan surat penetapan pemenang lelang
jadwal:
o pendirian Badan Usaha
Penandatangan Perjanjian Kerjasa
Sama (BUPPKS)
o penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama (PKS)
Evaluasi oleh Komite DK
A B C
1 2 3
Final
RFP
Rekomendasi Komite DK
ke Menteri Keuangan
Rekomendasi Komite DK ke Menteri
Keuangan
Pasal 11-12 Pasal 13-14 Pasal 15-16
Besaran DK
sebagaimana dalam
Persetujuan Besaran
DK B menjadi satu-
satunya parameter
finansial dalam
penetapan Badan
Usaha Pemenang
Lelang (BUPL)
Timeline Pemberian Dukungan Kelayakan 1/2
12

13. Click to edit Master title style
Pendirian
BUPPKS
Penandatanganan PKS
antara PJPK dan BUPPKS
Dokumen Persetujuan Pemberian
Dukungan Kelayakan
Pelaporan
Kepada Menteri Keuangan4 5
Evaluasi oleh Komite DK
Rekomendasi Komite DK ke Menteri Keuangan:
(i)Besaran DK
(ii)Waktu Pencairan DK
Surat Dukungan Kelayakan
Menteri Keuangan menerbitkan kepada BUPPKS, cc PJPK
D
Pasal 16 Pasal 17 - 18
Pencairan DK
PJPK menerbitkan draft:
• dengan menggunakan Persetujuan Final
C sebagai dasar
Pasal 18 - 19
PJPK:
Kemenkeu
 tentang:
i. pendirian BUPPKS
ii. rencana penandatanganan PKS
 lampiran:
o akta pendirian BUPPKS
o bukti penyetoran BUPL dalam saham BUPPKS
o draft final PKS, dilampiri dengan draft final
Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan
Kelayakan
Berisi konfirmasi Menteri Keuangan tentang telah
berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan
Kelayakan dan memuat minimal:
o jumlah DK sesuai Dokumen Persetujuan Pemberian
Dukungan Kelayakan;
o waktu dan syarat pembayaran DK sesuai Dokumen
Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan;
Timeline Pemberian Dukungan Kelayakan 2/2
13

14. Click to edit Master title stylePengawasan Proyek Kerja Sama
14
• Pengawasan Proyek Kerja Sama dilakukan pada:
 Masa Konstruksi; dan
 Masa Operasi;
• Pengawasan Proyek Kerja Sama dilakukan oleh:
 Konsultan Independen;
 PJPK;
 Komite Dukungan Kelayakan;
• Pengadaan Konsultan Independen selama masa konstruksi dilakukan oleh PJPK.
• Pengawasan Proyek Kerja Sama dilakukan pada:
 Masa Konstruksi; dan
 Masa Operasi;
• Pengawasan Proyek Kerja Sama dilakukan oleh:
 Konsultan Independen;
 PJPK;
 Komite Dukungan Kelayakan;
• Pengadaan Konsultan Independen selama masa konstruksi dilakukan oleh PJPK.

15. Click to edit Master title style
15
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
Gedung RM Notohamiprodjo Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710