Perjanjian ini membahas pengangkutan material konstruksi besi silo dari lokasi PT. ke lokasi proyek. PT. menunjuk CV. untuk melakukan pengangkutan dengan biaya yang telah ditetapkan, yang akan dibayarkan dalam tahapan. CV. berkewajiban melaksanakan pengangkutan sesuai jadwal yang ditentukan dan menanggung risiko kerusakan barang.

1. Halaman 1 dari 9
PERJANJIAN
Tentang
PENGANGKUTAN MATERIAL KONTRUKSI BESI SILO
Nomor : __________________
Antara
PT. _____________________
dan
CV. _____________________
PerjanjianPengangkutanMaterial Kontruksi Besi Silo (untuk selanjutnya disebut “PERJANJIAN”) ini
dibuatpada hari ........,tanggal .........,bulan ………,tahun............................. (Tgl-Bln-Thn), oleh dan
antara:
1. PT. _____________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
NegaraRepublik Indonesia, beralamat di ............................................., dalam hal ini diwakili
oleh _________ selaku ________ (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”); dan
2. CV. _____________________, suatu perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan hukum
NegaraRepublikIndonesia, beralamat di ......................................................................., dalam
hal ini diwakili oleh ........ selaku Direktur (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”).
Untuk selanjutnyaPIHAKPERTAMA dan PIHAKKEDUA secara sendiri-sendiri disebutsebagai“PIHAK”
bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyerahkan kepada dan menunjuk PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pekerjaan pengangkutan (selanjutnya disebut “PEKERJAAN”) konstruksi
besi silo (selanjutnyadisebut“MATERIAL”) dari lokasi milik PIHAK PERTAMA yang beralamat di
________________ (selanjutnya disebut “LOKASI AWAL”) ke lokasi gudang proyek milik PT.
_________________ yangberlokasi di ..................................................................... (selanjutnya
disebut “LOKASI TUJUAN”);
B. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk menerima penyerahan dan penunjukan dari PIHAK
PERTAMA untuk melaksanakan PEKERJAAN terkait MATERIAL dari LOKASI AWAL ke LOKASI
TUJUAN;
C. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menuangkan kesepakatan pelaksanaan PEKERJAAN
terkait dengan MATERIAL tersebut melalui PERJANJIAN ini.

2. Halaman 2 dari 9
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, dengan ini PARA PIHAK sepakat
untuk mengadakan dan mengikatkan dirinya ke dalam PERJANJIAN ini dengan syarat-syarat dan
ketantuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyerahkan dan menunjuk PIHAK KEDUA untuk
melaksanakanPEKERJAAN dari LOKASI AWAL ke LOKASI TUJUAN dengan jumlah MATERIAL seberat
........... M3
(........................................... meter kubik) dan sebaliknya PIHAK KEDUA dengan ini
sepakat untuk menerima penyerahan dan penunjukan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan
PEKERJAAN dari LOKASIAWALke LOKASI TUJUAN dengan jumlah MATERIAL sebagaimana tersebut.
Pasal 2
KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
PIHAKKEDUA denganini sepakatdan berkewajibanuntukmelaksanakan PEKERJAAN sesuai dengan
syarat-syarat sebagai berikut:
1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan persiapan yang meliputi segala
aktivitas dan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PEKERJAAN terkait
MATERIAL.
2. PIHAKKEDUA berkewajiban menyediakan armada angkutan laut dan darat (termasuk namun
tidak terbatas kepada kapal laut, tongkang dan/atau truk), serta alat bantu proses
pelaksanaanpekerjaan pemuatan(loading)danpembongkaran(unloading) (termasuk namun
tidakterbataskepadaforkliftdan/ataucrane),termasukproses Lashing, Scruing danperizinan
antara lain dari instansi yang berwenang dan PBE dipelabuhan LOKASI TUJUAN.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan tenaga kerja dan peralatan bantu yang
diperlukan dan memadai untuk kelancaran pelaksanaan PEKERJAAN terkait MATERIAL.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan PEKERJAAN terkait MATERIAL dari LOKASI
AWAL (via pelabuhan ........................) ke LOKASI TUJUAN (via pelabuhan yang terletak di
LOKASI TUJUAN).
5. PIHAKKEDUA berkewajiban untuk bertanggung jawab atas keutuhan, keselamatan dan/atau
keamanan MATERIAL baik sejak dari LOKASI AWAL sampai ke LOKASI TUJUAN sesuai dengan
daftar yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan PEKERJAAN terkait MATERIAL sesuai dengan setiap dan
seluruh petunjuk pelaksanaan dari PIHAK PERTAMA yang diberikan dari waktu ke waktu.
7. Sebelum melaksanakan PEKERJAAN terkait MATERIAL, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
menunjuk pimpinan pelaksana PEKERJAAN terkait MATERIAL yang menguasai teknik dan
segalapersoalandilapangandengandiberikankewenanganataukuasapenuhmewakili PIHAK
KEDUA dalam melaksanakan setiap dan seluruh PEKERJAAN terkait MATERIAL dilapangan.
8. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA pimpinan pelaksana PEKERJAAN terkait
MATERIAL yang ditunjukolehPIHAKKEDUA tidak memenuhi syarat dan/atau kualifikasi yang
ditetapkanolehPIHAKPERTAMA, makaPIHAKPERTAMA akanmemberitahukansecaratertulis
kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan penggantian dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
mengganti pimpinanpelaksanaPEKERJAANdalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu)

3. Halaman 3 dari 9
hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan tertulis penggantian
sebagaimana tersebut.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggung jawab atas segala resiko dan/atau kerugian
yang dideritaolehPIHAKPERTAMA selamaberlangsungnyaPEKERJAAN terkait MATERIAL dari
LOKASI AWAL ke LOKASI TUJUAN. Untuk menghindari keragu-raguan, PIHAK KEDUA
berkewajibanuntukmemberikanganti kerugiankepadaPIHAKPERTAMA dalamhal terjadinya
kerusakandan/ataukehilanganatassetiap,sebagiandan/atauseluruhMATERIAL yang terjadi
selama berlangsungnya PEKERJAAN dari LOKASI AWAL ke LOKASI TUJUAN.
Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN DENDA
1. BeritaAcara SerahTerimaPekerjaanwajibdibuatdanditandatanganiolehPARA PIHAKdan/atau
setiapdan/atauseluruh PEKERJAANterkaitMATERIALsebagaimanadiaturdi dalam PERJANJIAN
ini wajibdimulai dandilaksanakanolehPIHAKKEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kalender terhitung setelah PERJANJIAN ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan
wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Jalan dan Berita
Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, dalam jangka waktu
selambat-lambatnya ______ terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN ini oleh
PARA PIHAK (selanjutnya disebut “JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN”).
2. Kecuali apabila disebabkan oleh suatu keadaan FORCE MAJEURE sebagaimana diatur di dalam
ketentuan Pasal 6 PERJANJIAN ini, maka apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan
PEKERJAAN terkaitMATERIALsesuai dengan JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN, maka
PIHAKKEDUA berkewajibanuntuk membayardendaketerlambatan sebesar 0.3% (nol koma tiga
persen) perhari dari BIAYA JASA untuk setiap hari keterlambatan (selanjutnya disebut “DENDA
KETERLAMBATAN”). Nilai DENDA KETERLAMBATAN tidak boleh melebihi maksimum 5% (lima
persen) dari BIAYA JASA. Apabila dalam hal DENDA KETERLAMBATAN telah mencapai batas
maksimum dan PIHAK KEDUA masih juga belum dapat menyelesaikan PEKERJAAN terkait
MATERIAL, makaPIHAKPERTAMA mempunyai hakuntukmengakhiri PERJANJIAN ini dan PIHAK
KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan setiap dan seluruh BIAYA JASA yang telah
diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
Pasal 4
BIAYA JASA
1. Bahwa atas jasapelaksanaanPEKERJAAN terkaitMATERIALyang diberikan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA
sepakat untuk memberikan biaya jasa pengangkutan sebesar Rp ....................,-
(............................................. Rupiah) (selanjutnya disebut “BIAYA JASA”).
2. PARA PIHAK sepakat bahwa BIAYA JASA sebagaimana tersebut adalah telah termasuk
penyediaan keseluruhan peralatan yang memadai sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan
PEKERJAAN terkait MATERIAL namun tidak termasuk kepada asuransi cargo yang akan
ditanggung pemilik cargo dan asuransi kapal yang akan ditanggung pemilik kapal.

4. Halaman 4 dari 9
3. Kecuali apabila diatur lain di dalam PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat bahwa BIAYA JASA
telah termasuk PPN, PPh dan/atau pajak-pajak lainnya dan/atau biaya-biaya lainnya yang
mungkin timbul dan/atau harus ditanggung oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan
PERJANJIAN dan/atau pelaksanaan PERJANJIAN ini.
4. BIAYA JASA wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut:
a. 25% (dua puluh lima persen) dari BIAYA JASA wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA sebagai uang muka (selanjutnya disebut “PEMBAYARAN
PERTAMA”) setelah ditandatanganinya PERJANJIAN ini dan PIHAK PERTAMA telah
menerima invoice dan faktur pajak terkait dengan PEMBAYARAN PERTAMA dari PIHAK
KEDUA;
b. 50% (limapuluh persen) dari BIAYA JASA (selanjutnyadisebut “PEMBAYARAN KEDUA”)
wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak setiap dan seluruh MATERIAL
telah dimuat ke atas kapal di LOKASI AWAL (via pelabuhan Tanjung Priok) dan PIHAK
PERTAMA telah menerima invoice dan faktur pajak terkait dengan PEMBAYARAN
KEDUA dari PIHAK KEDUA; dan
c. 25% (dua puluh lima persen) dari BIAYA JASA (selanjutnya disebut “PEMBAYARAN
KETIGA”) wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK PERTAMA telah menerima invoice dan faktur pajak terkait dengan BIAYA JASA
dari PIHAK KEDUA.
5. Pembayaran atas BIAYA JASA wajib dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
melalui mekanisme transfer ke rekening bank milik PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
Bank : ................................
Cabang : ................................
No. Rekening : ................................
Atas Nama : ................................
Pasal 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA dengan ini sepakat menyatakan dan menjamin:
a. Bahwa setiap dan/atau seluruh pekerja dan/atau pimpinan pelaksana PEKERJAAN yang
dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan
PEKERJAAN terkait MATERIAL adalah pekerja dan/atau pimpinan pelaksana PEKERJAAN
yang menguasai teknik dan/atau keahlian untuk melaksanakan PEKERJAAN terkait
MATERIAL dan telah sesuai dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur di dalam
ketentuanhukumdan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.

5. Halaman 5 dari 9
b. Bahwa PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh pekerjanya yang dipekerjakan
dan/atauditugaskan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan PEKERJAAN terkait
MATERIAL akan menjalankanseluruh PEKERJAAN terkait MATERIAL dan/atau kewajiban-
kewajibannya secara tepat waktu dan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
c. Bahwa selama berlakunya JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN, PIHAK KEDUA
dan/atau setiap dan/atau seluruh pekerjanya yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan
oleh PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan PEKERJAAN terkait MATERIAL akan
mentaati dantidakakan melakukanperbuatandan/atautindakan yang melanggar setiap
dan seluruhketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia dan norma-norma umum dan/atau khusus yang berlaku di masyarakat.
d Bahwa PIHAK KEDUA dan/atau seluruh pekerjanya yang dipekerjakan dan/atau
ditugaskanolehPIHAKKEDUA dalamrangkamelaksanakanPEKERJAAN terkait MATERIAL
telah memenuhi dan/atau tidak melanggar dan/atau tidak akan melanggar ketentuan-
ketentuan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh PIHAK KEDUA dan/atau
pekerjanya yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka
melaksanakan PEKERJAAN terkait MATERIAL dengan pihak ketiga manapun baik yang
telah ada sebelum ditandatanganinya PERJANJIAN ini dan/atau yang mungkin ada
dikemudian hari (apabila ada), termasuk namun tidak terbatas kepada perjanjian
kerjasama, perjanjian kerja, dan/atau dalam bentuk perjanjian-perjanjian apapun, dan
dengan ini PIHAK KEDUA sepakat untuk bertanggung jawab secara penuh dan
membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, permintaan ganti rugi, klaim,
gugatan dan/atauupayahukumlainnyayangdiajukanolehpihakketigamanapundengan
alasan apapun yang diajukan kepada PIHAK KEDUA dan/atau seluruh pekerjanya yang
dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan
PEKERJAAN terkait MATERIAL yang terkait dengan kewajiban untuk memenuhi seluruh
ketentuan-ketentuanperjanjianyangtelahdan/ataumungkinakandisepakati olehPIHAK
KEDUA dan/atauseluruh pekerjanyayang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK
KEDUA dalamrangka melaksanakanPEKERJAAN terkait MATERIAL terhadap pihak ketiga
tersebut.
e. Bahwa seluruh informasi, keterangan dan/atau fakta yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA baik sebelum, saat berlakunya dan/atau setelah berakhirnya
JANGKA WAKTUPELAKSANAAN PEKERJAAN adalahbenar,akuratdantidakada informasi,
keterangan dan/atau fakta material yang dapat:
1) mempengaruhi keabsahan PERJANJIAN; dan/atau
2) mempengaruhi keabsahan hubungan kerja PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA;
yang tidak benar dan/atau belum disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. Tanpa mengurangi hak-hakyangdimilikiolehPIHAK PERTAMA berdasarkanseluruhketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulihkan kerugian yang diderita
dan/atau menuntut ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA, maka dengan ini PIHAK KEDUA
sepakat, menyatakan, menjamin dan berjanji untuk dan akan bertanggung jawab secara
penuh, memberikan ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA dan membebaskan PIHAK
PERTAMA dari segalatuntutan,permintaanganti rugi, klaim, gugatan dan/atau upaya hukum

6. Halaman 6 dari 9
lainnyadalambentukapapunyangdiajukanolehpihakketigamanapundenganalasanapapun
yang diajukan kepada PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh pekerjanya yang
dipekerjakandan/atauditugaskanolehPIHAKKEDUA dalamrangkamelaksanakanPEKERJAAN
terkaitMATERIAL yangtimbul dan/ataumungkintimbul di kemudianhari yang terkait dengan
keabsahan dan/atau kebenaran dari setiap dan seluruh pernyataan, jaminan, janji dan/atau
pelanggarankewajibandari PIHAKKEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh pekerjanya yang
dipekerjakandan/atauditugaskanolehPIHAKKEDUA dalamrangkamelaksanakanPEKERJAAN
terkait MATERIAL sebagaimana diatur di dalam ketentuan PERJANJIAN ini.
Pasal 6
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA
dalammelaksanakankewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian
ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau kegagalan terhadap
ketentuanPERJANJIAN apabilapelanggaranataukegagalantersebutdisebabkanolehkeadaan
FORCE MAJEURE (sebagaimana didefinisikan di bawah).
2. Yang termasuk ke dalam FORCE MAJEURE adalah kejadian-kejadian yang timbul diluar
kekuatandankekuasaan dari PIHAKyangterkenauntukmengatasinyasehinggamenyebabkan
tertundanya atau terhambatnya atau terkendalanya PIHAK yang mengalami keadaan FORCE
MAJEURE untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini yaitu
termasuk namun terbatas kepada perubahan peraturan perundang-undangan baik dari
pemerintah dan/atauinstansiyangberwenang, perang (baik yang diumumkan maupun tidak
diumumkan), pemogokan, krisis ekonomi secara nasional, badai, angin taufan, gempa bumi,
longsor, krisis ekonomi secara nasional, banjir.
3. Terhadap keadaan FORCE MAJEURE, PIHAK yang terkena keadaan FORCE MAJEURE wajib
untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab terjadinya FORCE
MAJEURE disertai dengan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang untuk itu dalam
waktuselambat-lambatnya2(dua) hari kalendersetelahterjadinyakeadaan FORCEMAJEURE.
Keterlambatandan/ataukelalaian untuk melakukan pemberitahuan atas terjadinya keadaan
FORCE MAJEURE sebagaimana diatur disini akan mengakibatkan keadaan FORCE MAJEURE
dianggaptidakpernahterjadi dan PIHAK yang terkena keadaan FORCE MAJEURE wajib untuk
melaksanakankewajiban-kewajibannya seakan-akan keadaan FORCE MAJEURE tidak pernah
terjadi.
3. Dalam hal keadaan FORCE MAJEURE berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari
berturut-turut, maka PIHAK yang tidak terkena keadaan FORCE MAJEURE mempunyai hak
untukdapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan
dan penyelesaianataskewajibanPARA PIHAKyangmasihtertunggaksampai dengantanggal
diakhirinya PERJANJIAN ini.

7. Halaman 7 dari 9
Pasal 7
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.
2. Dalam hal terjadi sengketa dan/atau perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan
dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pertemuan
musyawarah pertama kali dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannyasengketadan/atauperselisihanmelalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PARA PIHAKsepakat bahwaPERJANJIAN Ini hanyadapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban PARA PIHAK
sebagaimanadiaturdi dalamPERJANJIAN initelahdilaksanakan oleh PARA PIHAK; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak dapat
memenuhi sebagiandan/atauseluruhkewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di
dalam PERJANJIAN ini; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2
PERJANJIAN melalui suatu pemberitahuan secara tertulis dalam hal terjadinya
keterlambatan atas JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN dan DENDA
KETERLAMBATAN telah mencapai batas maksimum; atau
d. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan FORCE MAJEURE berdasarkan
ketentuan Pasal 6 ayat 4 PERJANJIAN, dalam hal terjadinya keadaan FORCE MAJEURE;
atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat
melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran BIAYA JASA sesuai
ketentuan Pasal 4 PERJANJIAN ini; atau
f. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1
huruf b atau d atau e atau f di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan
kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya sebelum
dilakukannyapengakhiran PERJANJIAN inidanseluruhrisiko serta kewajiban selanjutnya dari
PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-
masing PIHAK.

8. Halaman 8 dari 9
3. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1
huruf c di atas, maka ketentuan Pasal 3 ayat 2 PERJANJIAN akan berlaku.
4. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERJANJIAN ini, PARA
PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan
atau hakim untuk pengakhiran PERJANJIAN ini.
PASAL 9
LAIN-LAIN
1. PERJANJIAN ini bukanlah merupakan jaminan oleh PARA PIHAK dan/atau salah satu PIHAK
untuk melakukanataumengambil suatukredit dan/atau seluruh bentuk pembiayaan lainnya
di lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan non-bank.
2. Hal-hal yangbelumdan/ataubelumcukupdiaturdalam PERJANJIAN ini,akandiaturkemudian
dalamsuatu addendumatasdasarkesepakatantertulisPARAPIHAKyangakanmenjadi bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.
3. PERJANJIAN ini tidakdapatdirubahtanpapersetujuantertulisPARA PIHAK. Setiap perubahan
terhadapketentuan PERJANJIANini akandibuatsecara tertulis oleh PARA PIHAK dalam suatu
amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
4. Tidakada satu PIHAKpunyang dapat mengalihkansetiaphakataukewajibannya berdasarkan
PERJANJIAN ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
PIHAKlainnya. Dalamhal pengalihanyang disetujui oleh PIHAK lainnya, PERJANJIAN ini akan
beralih dan mengikat pengganti haknya yang ditunjuk.
5. Dalamhal salahsatu atau lebihketentuandalam PERJANJIANini menjadi batal, tidak berlaku,
tidaksah atau tidakdapat diberlakukan,baikseluruhnyaatausebagianberdasarkanketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau
keputusanpengadilandan/ataulembagaarbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu
tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari
PERJANJIAN ini. PARA PIHAK akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu,
membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan
dan/ataumenggantikanketentuan-ketentuanyangmenjadi batal,tidaksahatautidakberlaku
tersebut.
6. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh PARA
PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.

9. Halaman 9 dari 9
7. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-ketentuan yang
diatur di dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat 6 PERJANJIAN akan tetap berlaku meskipun
PERJANJIAN telah berakhir dan/atau telah diakhiri oleh salah satu PIHAK.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang
keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. _____________________ CV. _____________________
__________________________ ___________________________
Nama: ............................. Nama: ...............................
Jabatan: DIREKTUR Jabatan: DIREKTUR