Partisipasi publik
•
0 likes•868 views
Mendayagunakan Partisipasi Publik dalam Mengelola Kebijakan, oleh Haris Budiyono Disampaikan dalam Seminar dan Deklarasi FSMKD Gedung Patriot, Bekasi, 5 Maret 2005
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Partisipasi publik
Similar to Partisipasi publik (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Partisipasi publik
- 1. Mendayagunakan Partisipasi Publik dalam Mengelola Kebijakan Haris Budiyono Disampaikan dalam Seminar dan Deklarasi FSMKD Gedung Patriot, Bekasi, 5 Maret 2005
- 2. Kebijakan (Policy) dan Kebijaksanaan (Wisdom) • Policy is a plan of action, statement of ideals, proposed or adopted by a government, political party, business, etc. • Policy is prudence or wisdom in the management of affairs (1), Policy is a course of action selected in light of given conditions to guide and determine decisions (2). (Oxford Learner Dictionary)
- 3. Manifestasi sebuah kebijakan • • • • • • • • • • Policy as a label for a field of activity Policy as an expression of general purpose or desired state of affairs Policy as specific proposals Policy as decisions of government Policy as a formal authorization Policy as a programme Policy as an output Policy as an outcome Policy as a theory or model Policy as a process Hogwood, Brian W. and Gunn, Lewis A. (1984). Policy Analysis for the Real World. Oxford University.
- 4. Partisipasi Publik Keterlibatan sumber daya yang dimiliki suatu masyarakat, baik berupa pemikiran, gagasan, rekomendasi, aspirasi, aset, dan sumber daya lainnya bagi kepentingan upaya untuk mencapai wujud situasi yang diharapkan atau dicita-citakan bersama pada kehidupan bermasyarakat.
- 5. Tahapan Membuat Kebijakan • • • • • Penyusunan Agenda Kebijakan Formulasi Kebijakan Adopsi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan Dunn, William N. (1994). Public Policy Analysis : An Introduction. Second Edition, diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk. Gadjah Mada University Press, 2000.
- 6. Inspirasi, Aspirasi, dan Adaptasi untuk Input Kebijakan Evaluasi (Efektivitas) Kebijakan Monitoring (Operasionalisasi) Kebijakan Formulasi Kebijakan Penetapan Kebijakan Implementasi Kebijakan Gambar 1. Siklus dalam Mengelola Kebijakan (adaptasi dari pelbagai sumber referensi)
- 7. Bagaimana sebuah masalah dapat dikembangkan menjadi Agenda Kebijakan Pemerintah ? Isu Kebijakan Masalah Kebijakan Masalah Umum Masalah Agenda Kebijakan Pemerintah
- 8. Metodologi analisis kebijakan Analisis kebijakan dilakukan untuk menyediakan informasi yang berguna, baik bagi pembuat dan pelaksana kebijakan, serta masyarakat yang terkena dampak kebijakan. Dalam analisis ini memuat 5 (lima) pertanyaan mendasar : 1. 2. 3. 4. 5. Apa hakikat permasalahan ? (masalah kebijakan) Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya ? (masa depan kebijakan) Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah ? (aksi kebijakan) Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah ? (hasil kebijakan) Hasil apa yang dapat diharapkan ? (kinerja kebijakan)
- 9. Sifat Kebijakan • Normatif (memberikan rambu-rambu nilai) • Regulatif (mengatur perilaku) • Alokatif (mengalokasikan pendayagunaan sumber daya)
- 10. Terhadap sebuah kebijakan publik baik dalam perumusan dan pelaksanaannya, maka seringkali atau umumnya memunculkan perdebatan. Dalam perdebatan ini dikenal istilah argumentasi kebijakan, yang mencakup 6 (enam) elemen : • Informasi yang relevan dengan kebijakan (policy-relevant information) • Klaim kebijakan (policy claim) • Pembenaran (warrant) • Dukungan (backing) • Bantahan (rebuttal) • Kualifikator (qualifier)
- 11. Siapa saja yang berhak mengevaluasi sebuah kebijakan ? • Pihak manajemen sendiri • Pihak atas instansi atau institusi publik yang berwenang • Pihak yang sederajat (peer review) • Pihak eksternal • Pihak yang menjadi obyek pengaturan kebijakan atau target group yang dilayani oleh sebuah program pemerintah
- 12. Hambatan Keterlibatan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Kebijakan • Hambatan pada regulasi • Hambatan pada aparat (prasangka, kecakapan dialogis, manipulasi kepentingan, toleransi pada kewenangan, strategi manajemen, bargaining power dengan pihak-pihak lain, dll.) • Hambatan pada publik (mispersepsi, pengetahuan, pemahaman regulasi, komitmen, manipulasi kepentingan, tanggung jawab, menghormati kewenangan, penguasaan ruang lingkup persoalan, dll.)