SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik

  • 29,018 views
Uploaded on

Kursus Reguler XXXIV SESKO TNI Bandung, 9 Oktober 2007

Kursus Reguler XXXIV SESKO TNI Bandung, 9 Oktober 2007

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Assalamu'alaikum Wr. Wb.
    Pak Ginandjar, terima kasih atas tulisan bapak sangat menambah untuk keilmuan dalam menempuh pendidikan.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • assalamualaikum, pak Ginanjar,
    terimakasih materinya sangat berguna bagi saya, yg sedang menjlani pendidikan,
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Infonya sangat berguna pak!

    thanx.. sukses selalu
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Hallo Pak Ginanjar,
    Saya dari Banjar Ciamis Jawabarat, www.urangabanjar.org salam sukses
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
29,018
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
1,393
Comments
4
Likes
6

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik j Oleh: Prof Dr Ginandjar Kartasasmita Prof. Dr. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Disampaikan Dalam Kursus Reguler XXXIV SESKO TNI Bandung, 9 Oktober 2007 www.ginandjar.com 1
  • 2. DAFTAR ISI I. SISMENNAS II. ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN III. III BAGAIMANA DI INDONESIA? IV. REFORMASI SISTEM KETATANEGARAAN MELALUI AMANDEMEN UUD 1945 V. TANTANGAN MEMASUKI ABAD KE 21 VI. GOVERNANCE AS A NEW PARADIGM VII. DESENTRALISASI VIII. DEWAN PERWAKILAN DAERAH IX. IX IMLPIKASI PADA MANAJEMEN PERTAHANAN www.ginandjar.com 2
  • 3. I. SISMENNAS www.ginandjar.com 3
  • 4. Sismennas adalah suatu sistem yang meliputi faktor karsa sarana dan upaya karsa, dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Dalam konsepsi Sismennas Sismennas, managemen merupakan faktor upaya, organisasi sebagai faktor sarana dan Embanan Nasional sebagai faktor karsa yang memberi arah dan pemerpadu keseluruhan proses. p www.ginandjar.com 4
  • 5. Konfigurasi antara ketiga faktor tersebut dipengaruhi pandangan hidup masyarakat dan falsafah bangsa. bangsa Sebagai suatu sistem, Sismennas merupakan perpaduan dari tata nilai,nilai struktur , fungsi dan proses secara menyeluruh untuk mencapai tujuan nasional. www.ginandjar.com 5
  • 6. Sebagai managemen, S s e as ada a Sebaga a age e , Sismennas adalah rangkaian pengambilan keputusan/ kebijaksanaan dalam melaksanakan keseluruhan fungsi managerial yang terdiri dari perencanaan pengendalian dan perencanaan, penilaian dengan kewenangan pembuatan aturan, aturan penerapan aturan dan pengujian aturan, dalam rangka pencapaian tujuan secara b d berdaya d b h il guna. dan berhasil www.ginandjar.com 6
  • 7. Secara nasional, Sismennas menunjukkan ca upa ese u u a aspek e dupa cakupan keseluruhan aspe kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta seluruh bidang tatanan, wilayah tingkatan bidang, tatanan wilayah, bidang administrasi pemerintahan www.ginandjar.com 7
  • 8. II. ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN www.ginandjar.com 8
  • 9. APA ITU ADMINISTRASI? Ada tujuan: Memindahkan batu Ada tindakan bersama: Beberapa orang bekerja sama dengan kekuatannya d dan k hli keahliannya masing- i masing untuk melakukan upaya yang tidak dapat dilakukan tanpa kerjasama www.ginandjar.com 9
  • 10. Administrasi negara (publik) berkenaan dengan administrasi dalam lingkup negara, sering k li pula di tik sebagai i kali l diartikan b i pemerintah. Seperti halnya dalam genus- genus- nya, administrasi, adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan konsep y g mendasar p p p yang pula dalam administrasi negara. www.ginandjar.com 10
  • 11. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu; pada setiap waktu tempat bidang atau waktu, tempat, bidang, tingkatan, bahkan kegiatan tertentu, terdapat tujuan-tujuan tertentu Tetapi tujuan- tertentu. sebagai negara tentu harus ada asas, pedoman, dan tujuan, yang menjadi landasan kerja administrasi negara. Pada umumnya (meskipun tidak semuanya) gagasan-gagasan dasar gagasan- tersebut ada dalam konstitusi negara yang ber- ber-sangkutan, dan diatur dalam berbagai p peraturan. www.ginandjar.com 11
  • 12. Banyak cara pendekatan untuk mengkaji administrasi. Bisa dari segi komponennya, kegiatannya, maupun prosesnya. Bi j k i t Bisa juga menggunakan pendekatan yang relatif baru berkembang seperti k bij k publik ( bli b k b ti kebijakan blik (public policy), governance dan sebagainya. www.ginandjar.com 12
  • 13. Namun untuk dasar pemahaman dapat Namun, digunakan pendekatan Waldo, bahwa kalau kita k l kit cerminkan administrasi untuk i k d i i t i t k mencari wujudnya, maka ditemukan dua aspek, yaitu organisasi dan manajemen. manajemen. Organisasi dapat diibaratkan sebagai g p g anatomi tubuh administrasi sedangkan manajemen adalah fisiologinya fisiologinya. www.ginandjar.com 13
  • 14. Organisasi biasanya digambarkan sebagai wujud statis dan mengikuti pola tertentu, sedangkan manajemen adalah dinamis dan menunjukkan gerakan atau proses Keduanya dapat proses. digunakan untuk analisis administrasi. www.ginandjar.com 14
  • 15. ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT/BIRO O / O SUB-DIREKTORAT SEKSI www.ginandjar.com 15
  • 16. MANAJEMEN MANAJER PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN www.ginandjar.com 16
  • 17. Secara k il S keilmuan manajemen adalah j d l h manajemen: Ruang Lingkup g g p Jenis Rumah tangga Publik Nasional RT/RW R i Regional l Kelurahan Sektoral Provinsi Non publik Bisnis Negara N Sosial www.ginandjar.com 17
  • 18. Memasuki abad ke-21, ilmu-ilmu sosial, ke- ilmu- termasuk administrasi dan manajemen ditantang untuk mengikuti kemajuan g g j teknologi yang pesat yang dihasilkan ilmu-ilmu eksakta merumuskan apa ilmu- eksakta, dampaknya pada kehidupan manusia dalam berbagi sisinya dan bagaimana sisinya, mengarahkan agar perkembangan itu menuju ke arah yang menguntungkan bagi umat manusia. www.ginandjar.com 18
  • 19. Kualitas hidup dan peran manusia baik secara perorangan maupun sebagai masyarakat mendapat perhatian yang lebih besar. www.ginandjar.com 19
  • 20. Pemikiran dalam ilmu administrasi yang berkembang adalah administrasi yang partisipatif, yang menempatkan administrasi di t tengah-t tengah-tengah masyrakat d tid k di atas h h k t dan tidak t atau terisolasi darinya (Montgomery, 1988). P iki Pemikiran i i selain i i menempatkan ini l i ingin tk administrasi sebagai instrumen demokrasi, juga mencoba menggunakan administrasi sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bawah (New Public (New Administration). Administration). www.ginandjar.com 20
  • 21. Implikasi dari pemikiran tersebut adalah bahwa sistem administrasi d b h i t d i i t i dan manajemen memiliki dimensi ruang dan wilayah yang penyelenggaraannya yang il h l bukan hanya dipengaruhi tetapi mempengaruhi mempengar hi sistem pemerintahan pemerintahan, politik, dan ekonomi. www.ginandjar.com 21
  • 22. Administrasi negara modern, baik sebagai ilmu maupun dalam praktik, terus berkembang. Demikian juga terlihat bahwa ada k d konvergensi d i pemikiran-pemikiran i dari pemikiran- iki iki yang melahirkan berbagai konsep pembangunan d b dengan pandangan- pandangan- d pandangan dalam ilmu administrasi yang mengarah pada makin terpusatnya perhatian pada aspek manusia serta nilai-nilai nilai- kemanusian yang tercemin dalam berbagai pendekatan yang sedang berkembang. www.ginandjar.com 22
  • 23. Demokrasi, partisipasi, desentralisasi, otonomi, kearifan lokal (local wisdom), (local wisdom), kehususan lokal (local specific), (local specific), keberpihakan (affirmative action) k b ih k (affirmative action) ffi ti ti berkembang menjadi p g j paradigma baru g dalam Ilmu Administrasi. www.ginandjar.com 23
  • 24. III. BAGAIMANA DI INDONESIA? www.ginandjar.com 24
  • 25. ALUR PIKIR KEDAULATAN RAKYAT KEHENDAK RAKYAT UUD 1945 PEM PEMERINTAH MBANGU CITA CITA BANGSA UPAYA NEGARA BERNEGARA MASYARAKAT UNAN www.ginandjar.com 25
  • 26. VISI NEGARA VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA: (CITA- “…Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” (Alinea 2, Pembukaan UUD 1945) www.ginandjar.com 26
  • 27. MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA “…Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan b k hid bangsa, d ik t melaksanakan dan ikut l k k ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi d k dil sosial…” d i b di dan keadilan i l ” (Alinea 4, Pembukaan UUD 1945) www.ginandjar.com 27
  • 28. DI ATAS LANDASAN NEGARA PANCASILA (Alinea 4, Pembukaan UUD 1945) www.ginandjar.com 28
  • 29. PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan Nasional adalah upaya yang dil k dilaksanakan oleh semua k k l h komponen Bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (UU 25/2OO4 SISRENBANGNAS) www.ginandjar.com 29
  • 30. ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MULAI 2005 20 TAHUN 5 TAHUN TAHUNAN VISI/MISI/ PROGRAM PRESIDEN RPJP RPJM RKP RENSTRA RENJA KL KL RKA KL SUMBER: BRATAKUSUMAH APBN www.ginandjar.com 30
  • 31. AZAS PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi gg dengan prinsip-prinsip kebersamaan, prinsip- berkeadilan berkelanjutan, berwawasan berkeadilan, berkelanjutan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional (UU 25/2OO4 SISRENBANGNAS) www.ginandjar.com 31
  • 32. PROSES PERENCANAAN (REGIONAL >< SEKTORAL) 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan Pedoman Pedoman Rincian Ri i Renstra KL Renja - KL RKA-KL Pemerin APBN Pusat Pedoman Diacu ntah Dijabar Pedoman Pedoman RPJP RPJM kan RKP RAPBN APBN Nasional Nasional DIACU DIPERHATIKAN DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG Pedoman Pedoman RPJP RPJM Dijabark RKP an RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Pe emerintah Daerah Pedoman Diacu Pedoman Pedoman Renstra Renja - j RKA - Rincian h SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN www.ginandjar.com 32
  • 33. IV. REFORMASI SISTEM KETATANEGARAAN MELALUI AMANDEMEN UUD 1945 www.ginandjar.com 33
  • 34. Sebuah aspek penting dalam proses transisi Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi di bidang ketatanegaraan yang dijalankan melalui perubahan konstitusi Indonesia, yaitu Undang- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 1945). perubahan UUD 1945 bertujuan untuk me j dkan konstit si Indonesia yang mewujudkan konstitusi ang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang modern d l d dan demokratis. www.ginandjar.com 34
  • 35. Semangat perubahan konstitusi adalah supremasi konstitusi, keharusan dan pentingnya pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan dan kekuasaan antarcabang kekuasaan negara secara lebih tegas, tegas penguatan sistem checks and balances antarcabang kekuasaan, penguatan perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia, penyelenggaraan otonomi daerah dan pengaturan hal-hal mendasar di berbagai bidang kehidupan. www.ginandjar.com 35
  • 36. Perubahan Undang-Undang Dasar juga telah Undang- “mengembalikan” kedaulatan ke tangan rakyat, yang selama i i di k t l ini diserahkan oleh hk l h Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat MPR tidak lagi menjadi tertinggi tetapi rakyat. hanya salah satu diantara lembaga-lembaga lembaga- negara yang sejajar. sejajar Dalam demokrasi memang tidak boleh ada g lembaga yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas seperti MPR diwaktu yang lalu lalu. www.ginandjar.com 36
  • 37. STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 MPR MA DPA PRESIDEN DPR BPK www.ginandjar.com 37
  • 38. STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 UUD 1945 MK MA PRESIDEN BPK DPR DPD MPR Catatan: Beberapa lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 • Komisi Yudisial • Suatu komisi pemilihan umum • Suatu bank sentral www.ginandjar.com 38
  • 39. • Dalam pelaksanaannya ternyata UUD 1945 hasil amandemen dihadapkan pada berbagai masalah. • Sementara pihak menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli, atau sebelum diamandemen • Ada juga yang menghendaki penyempurnaan terhadap hasil amandemen UUD 1945 melihat pengalaman d l l dalam pelaksanaannya, yang l k meskipun belum lama berjalan namun telah menunjukkan adanya berbagai permasalahan; antara lain; www.ginandjar.com 39
  • 40. Reposisi kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial). Pelurusan Pel r san format sistem ketatanegaraan agar sistem presidensial menjadi lebih wajar (tidak didominasi DPR). DPR) Berbagai soal lain seperti hak menyusun kabinet, p g g pengangkatan pejabat-pejabat yang harus mendapat p j p j y g p persetujuan DPR sampai pada proses persetujuan dubes asing di Indonesia dan lain-lain. Fungsi DPD Anggaran untuk pendidikan 20% dari APBN dan APBD www.ginandjar.com 40
  • 41. V. TANTANGAN MEMASUKI ABAD KE 21 www.ginandjar.com 41
  • 42. PERGESERAN PARADIGMA GLOBAL POLITIK NASIONAL EKONOMI LOKAL BUDAYA (CULTURE/ S) VALUES) www.ginandjar.com 42
  • 43. PROSES CEPAT PERUBAHAN MASIH REAKSI BERANTAI TERUS BERLANGSUNG BERDAMPAK LUAS TEKNOLOGI MEMPENGARUHI PENYELENGGARAAN NEGARA www.ginandjar.com 43
  • 44. POLITICAL DEMOCRACY SOCIETAL STRUCTURE AND TRANSFORMATION S O O VALUES OF PUBLIC ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL PROGRESS www.ginandjar.com 44
  • 45. FUNGSI STRUKTUR NETWORK MERUBAH DIFFERENSIASI STAKEHOLDERS KOMPLEKS KONSEP PARTICIPATION HIRARKI SOSIAL www.ginandjar.com 45
  • 46. GLOBALIZATION UNDERMINE TRADITIONAL DOMESTIC POLITICAL AUTHORITY GLOBAL ECONOMY, MARKET, CAPITAL PRIVATIZATION HOLLOWING OUT OF THE STATE OVERIDE THE ABILITY OF NATIONAL GOVERNMENTS TO SOLVE THEIR OWN PROBLEMS ACCOUNTABILITY TO THE INTERNATIONAL MARKET AND STANDARD x TRADITIONAL LINES OF ACCOUNTABILITY www.ginandjar.com 46
  • 47. VI. GOVERNANCE AS A NEW PARADIGM www.ginandjar.com 47
  • 48. GOVERNANCE AS A NEW PARADIGM DEMOCRACY DEVOLUTION DECENTRALIZATION PARTICIPATION DISAGGREGATION DIFFERENTIATION ACCOUNTABILITY www.ginandjar.com 48
  • 49. GOVERNANCE THE EXERCISE OF POLITICAL POWERS TO MANAGE A NATION’S AFFAIRS (THE WORLD BANK) THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, AND ADMINISTRATITIVE AUTHORITY TO MANAGE A NATIONS AFFAIR AT ALL LEVELS (THE UNDP) ( ) THE MANNER IN WHICH POWER IS EXERCISED BY THE GOVERNMENT IN THE MANAGEMENT OF A COUNTRY’S SOCIAL AND ECONOMIC RESOURCES (CIDA) www.ginandjar.com 49
  • 50. GOOD GOVERNANCE : SUATU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, DAN EFEKTIF. SUATU GAGASAN DAN NILAI UNTUK MENGATUR POLA HUBUNGAN YANG BAIK DAN SERASI ANTARA PEMERINTAH, DUNIA USAHA SW S , SWASTA, DAN MASYARAKAT. N S MASYARAKAT,, BANGSA, DAN MASYARAKAT NEGARA VISI BANGSA PEMERINTAH GOOD GOVERNANCE DUNIA USAHA www.ginandjar.com 50
  • 51. KARAKTERISTIK CIRI- CIRI-CIRI GOOD GOVERNANCE GOOD GOVERNANCE (World Bank) (Bappenas) layanan publik yang efisien; l blik fi i Visionary sistem yudisial yang bebas; Openness and transparency penghormatan atas hukum dan hak Participation azasi manusia disemua tingkat Accountability pemerintahan, dan penegakkannya; Rule of law akuntabilitas penggunaan dana- dana- Democracy dana politik; Profesionalism and competency sistem pengawasan (auditor) publik Responsiveness yang independen; Efficiency and Effectiveness pertanggungjawaban terhadap lembaga perwakilan yang dipilih Decentralization oleh rakyat; Private sector and civil society desentralisasi partnership struktur kelembagaan yang g y g Commitment to reduce inequality pluralistik; Commitment t environmental C mmitm nt to n i nm nt l pers yang bebas; protection Commitment to fair market www.ginandjar.com 51
  • 52. DI INDONESIA SENDIRI? Reformasi - demokrasi Sistem ketatanegaraan baru atas dasar UUD 1945 yang diamandemen Pergeseran - kekuasaan Pemerintah Parlemen Birokrasi Partai Politik Pusat Daerah Political Civil Institutions Society www.ginandjar.com 52
  • 53. KEUNTUNGAN KEMAJUAN KEMANDIRIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GLOBALISASI EKONOMI = PERSAINGAN MAKIN TERTINGGAL MAKIN TERGANTUNG MENJADI “JAJAHAN EKONOMI” www.ginandjar.com 53
  • 54. DILAKUKAN OLEH PERSAINGAN PERAN NEGARA DUNIA USAHA PENTING SEKALI DAN TURUT MENENTUKAN www.ginandjar.com 54
  • 55. VII. VII DESENTRALISASI www.ginandjar.com 55
  • 56. SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA MPR DPR DPD PRESIDEN BPK MA MK LEMBAGA NEGARA LAINNYA DEKONSENTRASI DESENTRALISASI TUGAS DELEGASI PEMBANTUAN (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) PEMERINTAHAN BADAN PENGELOLA GUBERNUR & DAERAH/ BUMN, OTORITA,DLL INSTANSI DAERAH PEMERINTAHAN VERTIKAL OTONOM DESA www.ginandjar.com 56
  • 57. LOGIKA DASAR DESENTRALISASI OG S S S S Desentralisasi Otonomi Maksimalkan Fungsi Pemerintahan: Kebijakan Publlik j 1. Pelayanan 2. Regulasi 3. Empowerment 3 E t Kebutuhan Masyarakat Logika Masy: Cheaper Kualitas Faster 1. 1 Legislation Better 2. Budget DPRD 3. Control Logika Pem: Dekat 4. 4 Filter Conflict Proses Tepat Cepat www.ginandjar.com 57
  • 58. OTONOMI SYARAT POLITIK: SYARAT TEKNIS: 1 1. Pengakuan 1. 1 Resources R Pluralisme. 2. Structures L l self- lf 2. Local self- 3. Technology government. 4. Network 3. Legitimasi. 5. Leadership www.ginandjar.com 58
  • 59. PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) Urusan Pemerintahan Absolut Concurrent (Bersama) 1. 1 P t h Pertahanan; 2. Keamanan; 3. Yustisi; Kriteria Pembagian Urusan 4. Politik Luar Negeri; 5. Moneter; dan 1. Externalitas 6 6. A Agama. 2. Akuntabilitas 2 Ak t bilit 3. Efisiensi Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Pusat Urusan Wajib Urusan Pilihan (Pelayanan Dasar) (Potensi Unggulan) Mengacu pada SPM www.ginandjar.com 59
  • 60. PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI Fundamental F d t l Struktural Politis S i lB d Sosial Budaya Masalah ada di tingkat p g pusat ? Provinsi ? Kabupaten/kota ? Masalah ada di masyarakat ? Pemerintah ? Politisi ? www.ginandjar.com 60
  • 61. VIII. DEWAN PERWAKILAN DAERAH www.ginandjar.com 61
  • 62. OTONOMI DEWAN DAERAH PERWAKILAN DAERAH www.ginandjar.com 62
  • 63. DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN DPD Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah daerah- NKRI. Meneguhkan kesatuan kebangsaan seluruh daerah daerah. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan daerah- kebijakan nasional. Mendorong percepatan demokrasi pembangunan demokrasi, dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan. g Mengawal otonomi daerah. www.ginandjar.com 63
  • 64. Dari 54 negara yang dianggap sebagai negara demokrasi: g Sebanyak 32 negara memilih bikameral, sedangkan 22 negara memilih unikameral. Berarti di sebagian besar negara yang menganut t paham h d demokrasi, k i sistem i t bikameral dianggap lebih cocok. Negara demokrasi dengan jumlah penduduk besar umumnya memiliki dua majelis. Semua negara demokrasi yang memiliki wilayah luas juga memiliki dua majelis. www.ginandjar.com 64
  • 65. Dilingkungan ASEAN Dari 10 negara anggota ASEAN, 7 negara menganut sistem demokrasi dan 3 negara g g (Brunei, Myanmar dan Vietnam) menganut paham yang berbeda. Dari 7 negara yang menganut sistem demokrasi, 5 negara menerapkan sistem , g p parlemen bikameral: Malaysia, Philipina, Kamboja, Thailand (sebelum kudeta j ( militer), dan terakhir Indonesia. www.ginandjar.com 65
  • 66. Dalam “manajemen politik” seperti juga dalam manajemen politik bidang administrasi baik publik maupun bisnis, ada faktor rentang kendali yang perlu dipertimbangkan (span of control). Maka Indonesia sebagai negara demokrasi baru, yang besar penduduknya dan besar wilayahnya adalah yang terakhir memilih sistem bikameral. www.ginandjar.com 66
  • 67. Sistem bikameral mencerminkan prinsip checks and balances bukan hanya antar cabang-cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) tapi juga di dalam cabang legislatif itu sendiri. Dengan demikian maka sistem bikameral dapat lebih p mencegah terjadinya tirani mayoritas maupun tirani minoritas. www.ginandjar.com 67
  • 68. ? BIKAMERAL = FEDERAL www.ginandjar.com 68
  • 69. Dari 32 negara yang memiliki sistem bikameral, bikameral 20 diantaranya adalah negara kesatuan. Maka berarti bahwa sistim bikameral tidak hanya berlaku di negara yang menganut paham f d l h federal www.ginandjar.com 69
  • 70. IX. IMPLIKASI PADA MANAJEMEN PERTAHANAN www.ginandjar.com 70
  • 71. BURNING ISSUES MEMPERTAHANKAN IDENTITAS MANAJEMEN GS BANGSA PENANGGULANGAN BENCANA KETIMPANGAN SOSIAL MANAJEMEN INGKUNGAN – ANTARDAERAH HIDUP – ANTARGOLONGAN PENDAPATAN MASALAH INTERNASIONAL – ANTARKELOMPOK MASYARAKAT – TERORISME KEMISKINAN – KONFLIK REGIONAL – KONFLIK INTERNASIONAL PENGANGGURAN MANAJEMEN PERBATASAN KONFLIK SOSIAL-POLITIK SOSIAL- DAN WILAYAH TERPENCIL – POTENSI KONFLIK HORIZONTAL DILEMA ANGGARAN – PENYELESAIAN KONFLIK (CONFLICT RESOLUTION) RESOLUTION) OTONOMI DAREH – ETNISITAS – PEMEKARAN – PILKADA PENYAKIT SOSIAL – NARKOBA – DEGRADASI MORAL G S O www.ginandjar.com 71
  • 72. KAPITA SELEKTA PERMASALAHAN IDEOLOGI : MASIH RELEVANT? OTONOMI DAERAH : OTONOMI KHUSUS PEMEKARAN PILKADA DEMOKRASI >< STABILITAS DILEMA ANGGARAN www.ginandjar.com 72
  • 73. www.ginandjar.com 73