Your SlideShare is downloading. ×
0
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah terkait Kinerja Pembangunan Daerah

8,443

Published on

Pembekalan Fasilitator Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah Bappenas-USRDP di R-204 Bappenas, 1 Februari 2011 …

Pembekalan Fasilitator Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah Bappenas-USRDP di R-204 Bappenas, 1 Februari 2011

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
8,443
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
515
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3
  • 3. Materi• Siklus Manajemen Pembangunan• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal• Dokumen Perencanana Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD• Penganggaran Berbasis Kinerja g gg j dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 5. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 6. Positioning Differentiation Brand (PDB) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 7. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Agro Bisnis Provinsi Jagung g g Jagung BRAND Visi Provinsi Gorontalo dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 8. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 9. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa pemerintahan Mandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongan dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 10. dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 11. PDB Triangle: Kota Sawahlunto Brand Integrity POSITIONING DIFFERENTIATION Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno, Budaya DaerahPertambangan Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami BRAND Visi Kota Sawahlunto dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 12. dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 13. dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 14. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 15. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3) Ps. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 16. Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3. Achievable:3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; g p g p y g p5. Time Bond: Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 17. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 18. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah S b i h• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan k lit kualitas dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 19. dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 20. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik orang baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. orang Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 21. How?1. Mengurangi di1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 22. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai d d i dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. k i ki • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • M j Menjaga k l t i kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 23. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, y , yang lebih baik, maju, dan tenteram, t t Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 24. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya y Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, sosial ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 25. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, publik pemerintah, pemerintah civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. iji k dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 26. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 27. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 28. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 29. Troikadadang-solihin.blogspot.com 30
  • 30. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 31. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 32. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 33. dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 34. 1/4 Kegagalan Perencanaan g g Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai, dik i  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak gg mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 35. Kegagalan Perencanaan 2/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 36
  • 36. 3/4 Kegagalan Perencanaan g g Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan d iki D demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. dadang-solihin.blogspot.com 37
  • 37. 4/4 Kegagalan Perencanaan g g Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  P Perencanaan di sini tid k memberikan i i tidak b ik kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan t b i i t terpusat t (centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 38. Sistem Perencanaan yang Berhasil• Sistem perencanaan yang Si t mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.• Pelaku t P l k utamanya adalah d l h masyarakat dan usaha swasta. dadang-solihin.blogspot.com 39
  • 39. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan j g jangan sampai terjadi kemunduran. p j• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 40. dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 41. 1/3 1/3 Apa itu RPJPD• RPJPD merupakan satu d k k dokumen rencana resmi d i daerah yang h dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD dan RPJPD, tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 42. 2/3 Apa itu RPJPD• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi D k k d k j di acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,• Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi: – analisis kecenderungan d perspektif masa d li i k d dan ktif depan, – pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, p , – kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan• akan turut menentukan k li k k kualitas rencana d daerah dib h dibawahnya. h dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 43. 3/3 Apa itu RPJPDRPJPD menjawab tiga pertanyaan d j b i dasar:1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;2. bagaimana mencapainya dan;3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 44
  • 44. Substansi RPJPD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara k k i j hk arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 45. 1/2 Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu d k k dokumen rencana resmi d i daerah untuk h k mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian Daerah, DPRD penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 46
  • 46. 2/2 Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan d j b i dasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; p g;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. t i dadang-solihin.blogspot.com 47
  • 47. Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara k k i j hk arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 48
  • 48. dadang-solihin.blogspot.com 49
  • 49. Reformasi Sistem Penganggaran 1/2 PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUVisi: Visi: Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih berdasarkan GBHNMisi: Misi: Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi, umum dan pembangunan kerangka investasi, dan Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan pembangunan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan g negara dadang-solihin.blogspot.com 50
  • 50. 2/2 Reformasi Sistem Penganggaran Paradigma Lama Paradigma Baru Penganggaran dengan Pendekatan:Penganggaran Berbasis: 1. Penganggaran Berbasis1. Pengeluaran Rutin Kinerja2. Pengeluaran e ge ua a 2. 2 Kerangka Penganggaran Pembangunan Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu dadang-solihin.blogspot.com 51
  • 51. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam Tujuan penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability) accountability).Landasan 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputKonseptual and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the managerKonseptual p manages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). g ( y ) dadang-solihin.blogspot.com 52
  • 52. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien ( ll fi i (allocative efficiency) ti ffi i ) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar) Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar Konseptual 4. 4 Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) dadang-solihin.blogspot.com 53
  • 53. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 54

×