Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

www.dadang-solihin.blogspot.com 3

Materi

• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning
Differentiation Brand (PDB)
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
j g
Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil d Id l
Si t P B h il dan Ideal
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
( )
• Penyusunan RPJMD


Positioning Differentiation Brand (PDB)

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
g g
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity

Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity

Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
g j yang g
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP Nasional)
(RPJP-Nasional) (
(RPJP-Daerah)
)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM Daerah)
(RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps.
(Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps.
(Ps 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3)
Ps.

Syarat Dokumen Perencanaan
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable:
3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
g p g p y g p
5. Time Bond:
Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
g g
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
p
pelaksanaannya.
y

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
S b i h
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan k lit
kualitas


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
orang
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
orang
Todaro, 2000


How?
1. Mengurangi di
1 M i disparitas atau k i
i ketimpangan pembangunan
b
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
y y g
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan)
(berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai d
d i dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
k i ki
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • M j
Menjaga k l t i
kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat,
y , yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
t t
 Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
y

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial,
sosial ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
F G tt G

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik,
publik pemerintah,
pemerintah civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
iji k

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
, , y
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
G d

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Masyarakat
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
y

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Perumusan Visi Daerah

Stakeholders

PEMDA


Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

PEMDA


1/4
Kegagalan Perencanaan
g g

 Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
dik i
 perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
gg
mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan 2/4
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.

 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.


3/4
g g
 Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan d iki
D demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.


4/4
g g

 Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

 P
Perencanaan di sini tid k memberikan
i i tidak b ik
kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan t
b i i t terpusat
t
(centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang
Si t
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
besar.
• Pelaku t
P l k utamanya adalah
d l h
masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
j g
jangan sampai terjadi kemunduran.
p j
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam
aspek,
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


1/2
Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu d k
k dokumen rencana resmi d
i daerah untuk
h k
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
Daerah, DPRD
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.


2/2
Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan d
j b i dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
p g;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
t i


Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
k k i j hk
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.


Landasan Hukum RPJMD 1/5
1 UU 25/2004 tentang  Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab
Sistem Perencanaan Bappeda untuk menyiapkan RPJMD,
Pembangunan Nasional  Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih
(SPPN) dengan RPJMD,
 Pokok-pokok isi dokumen RPJMD,
p ,
 Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan
penyampaian RPJMD;
 Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
kepala Daerah.

2 UU 17/2003 tentang  Mengatur tentang peranan dan kedudukan
Keuangan Negara RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD
dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA
SKPD, dan RAPBD.
SKPD d RAPBD
 Menekankan tentang penganggaran berbasis
kinerja (performance budgeting).


3 UU 32/2004 tentang  Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk
Pemerintahan Daerah menjabarkan visi, misi, dan program Kepala
Daerah;
D h
 Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan
RPJPD dan RPJM Nasional;
 Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah
kebijakan keuangan daerah, selain strategi,
kebijakan umum pembangunan daerah,
program li t SKPD dan lintas k il
lintas SKPD, d li t kewilayahan;
h
RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta;
 Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
Daerah.
D h

4 UU 17/2007 tentang  Sebagai arah dan prioritas pembangunan
Rencana Pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan
Jangka Panjang secara bertahap untuk mewujudkan
Nasional 2005-2025 masyarakat adil dan makmur sebagaimana
d a a at a oleh UU
diamanatkan o e UUD-1945;9 5;


5 UU 33/2004 tentang  Mengatur tentang peranan dan kedudukan
Perimbangan Keuangan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD
antara Pemerintah Pusat yang merupakan penjabaran RPJMD.
dan Pemerintah Daerah  Menekankan tentang perlunya penyusunan
Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran
kinerja.
 Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga
menggambarkan target capaian kinerja
gg g j
pembangunan daerah sehingga mudah untuk
ditransformasikan ke dalam rencana tahunan
(RKPD).

6 Peraturan Pemerintah  Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar
No 58/2005 tentang dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD,
Pengelolaan Keuangan Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai
Daerah penerjemahan RPJMD.


7 PP No 65/2005 tentang  Menekankan tentang perlunya RPJMD
Pedoman Penyusunan mencakup target pencapaian Standar
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah
Pelayanan Minimal dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk
target pencapaian SPM Tahunan.

8 PP 8/2008 tentang Tata  Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan,
Cara Penyusunan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang
Pengendalian dan timbul dari peraturan perundangan tentang
Evaluasi Rencana perencanaan daerah.
Pembangunan Daerah

9 SE Mendagri 050/2020/  Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan
SJ Tahun 2005 tentang RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron,
Petunjuk Penyusunan dan sinergi sesuai dengan kondisi dan
Dokumen RPJP Daerah karakteristik daerah masing-masing.
dan RPJM Daerah
Kabupaten/Kota


10 Perpres No. 5/2010  Memuat strategi, kebijakan umum, dan
tentang Rencana kerangka ekonomi makro yang merupakan
Pembangunan Jangka penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Menengah Nasional serta sebelas prioritas pembangunan nasional
2010-2014 dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi:
Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,
Demokratis, dan Berkeadilan.
 Memuat rencana pembangunan y g
g yang
mencakup bidang-bidang kehidupan
masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam
RPJPN 2005—2025 dengan tema:
Memperkuat Sinergi Antarbidang
Pembangunan
 Memuat rencana pembangunan kewilayahan
p g y
yang disusun dengan tema: Memperkuat
Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan
Antardaerah


RPJMD

RPJM

RPJMD
MD


Step by Step Penyusunan RPJMD
3 5

1 Tahap Penyusunan
Penyusunan
Rancangan A l
R Awal
Rancangan
Persiapan Akhir RPJMD
Renstra SKPD

Tahap Penyusunan Penetapan
Penyusunan Rancangan Akhir
Rancangan RPJMD Daerah /
Perda/Perkada
Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD
2 4 6


1 Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3.
3 Penyusunan Rencana K j P
P R Kerja Penyiapan d k
i dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8.
8 Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
p p p p
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda da pa dua Ja g Aspirasi, FGD, da Musrenbang RPJMD
e u usa e oda dan panduan Jaring sp as , G , dan us e ba g J


2 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal
A l RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
6 K ji RTRW D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11.
11 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD


3 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
A lR t
1.
1 Pengumpulan D t /I f
P l Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
i K di i P l
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
p
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6.
6 Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD


4
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhi d k
1 P R Akhir dokumen RPJM D
Daerah
h
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3.
3 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


5 Tahap Penetapan Perda/Perkada
tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
y p p p p q pp
Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3.
3 Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d)
) Kerangka Ekonomi Daerah
g (4) Bappeda menyelenggarakan
pp y gg
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a)
) Visi, Misi Kepala Daerah
p ( )
(7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e)
) Program SKPD
g Rancangan RKPD


Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa
Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar kesenian bertaraf internasional, mematenkan
 Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar.
merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali
dasar 9 tahun secara gratis selambat- kawasan Jatinangor.
lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana
 Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
pendidikan. raga Jabar.
 Membuka ruang publik untuk komunikasi 7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional
dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.
 Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8.
8 Mengubah pola pertanian dengan pupuk
usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.
 Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
nepotisme. Barat.
 M b t peraturan daerah yang
Membuat t d h 10
10. M h tik lih f il h t i
Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
transparan. untuk menyelamatkan lingkungan.
 Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
liar. pengembangan sentra tanaman hias
 M b
Membasmi mafia peradilan.
i fi dil Cihideung, K
Cihid Kec. P
Parongpong KBB
KBB.
3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.
14. Perkembangan skema perekonomian yang
baik.
b ik

Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran  Pembebasan SPP dan bantuan buku,
pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi guru negeri dan swasta, dengan anggaran
Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.  Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas
Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun.
belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan  Pembangunan jalan dan irigasi dengan
masalah kesehatan. anggaran Rp 200 miliar.
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna  Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
Usaha ( G ) bagi masyarakat perkebunan.
(HGU) untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik.
sukarela.  Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
asal J b P
l Jabar. Program KTP b i
berasuransi 50 miliar/tahun.
ili /t h
kesehatan.  Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha.
waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
kepemimpinan. M li ti
k i i Meliputi: Sentra R j t Binong J t K l Bi
S t Rajut Bi Jato Kel. Binong K
Kec.
 Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung.
pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun.


Outline RPJMD
1.
1 Pendahuluan
2. Gambaran umum kondisi daerah
3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan
4. Analisis isu-isu strategis;
5. Visi, i i tujuan d sasaran
5 Vi i misi, t j dan
6. Strategi dan arah kebijakan
7.
7 Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah
8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan
9. Penetapan indikator kinerja daerah
10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
Pasal 40 PP 8/2008
P l 8/

Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
, j , g g p
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
p g j j p
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
y
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2 Pelayanan Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan


2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12
2 12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
daerah
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing program perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1
41 Visi indikatif
4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3
6 1 3 Program Lintas Kewilayahan


6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
p
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
p
pencapaian p g
p program RPJMD
fungsi-fungsi
fungsi fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas
g p p 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD


Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH
 Maksud dan Tujuan  Urusan Wajib
 Landasan Hukum  Urusan Pemerintahan
 Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH
 Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 Kondisi Geografis  Arah Kebijakan Belanja Daerah
 Kondisi Demografi  Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 Sumber Kekayaan Alam
y
 Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
 Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH
 Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI  Program menurut Urusan Pemerintahan
g
 Visi  Program Kewilayahan
 Misi
BAB VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 Tujuan Pembangunan Daerah
 Strategi Pembangunan Daerah
 Pendekatan


1/3
Evaluasi Kualitas RPJMD

1. Ada kejelasan rumusan status d k d d k pencapaian
1 Ad k j l t t dan kedudukan i .
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
daerah
3. Visi, i i dan
3 Vi i misi, d agenda KDH t ilih sesuai d
d terpilih i dengan: .
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (
i lk l (opportunities) d mengatasi
t iti ) dan i
ancaman (threats)


Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan .
pembangunan daerah sesuai dengan:
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
5.
5 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi misi
visi, misi, .
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, .
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
p
pembangunan daerah.
g

Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah .
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
8.
8 Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan .
kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
10.
10 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015

Similar to Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015