Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD

29,179 views

Published on

Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah
Pontianak, 28 Mei 2008

Published in: Technology, Real Estate
9 Comments
40 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
29,179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
288
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
9
Likes
40
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD

  1. 1. <ul><li>Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Pontianak, 28 Mei 2008 </li></ul>Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas www.dadangsolihin.com BAPPENAS
  2. 2. Materi <ul><li>Definisi Perencanaan </li></ul><ul><li>Berbagai Pengertian tentang Perencanaan </li></ul><ul><li>Tipe Perencanaan </li></ul><ul><li>Tahapan Perencanaan </li></ul><ul><li>Proses Perencanaan </li></ul><ul><li>Status Hukum Perencanaan </li></ul><ul><li>Syarat Perencanaan </li></ul><ul><li>Kegagalan Perencanaan </li></ul><ul><li>Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan </li></ul><ul><li>Sistem Perencanaan yang Berhasil </li></ul><ul><li>Perencanaan yang Ideal </li></ul><ul><li>Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  3. 3. Perencanaan www.dadangsolihin.com
  4. 4. Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . </li></ul><ul><ul><li>Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tepat : Dikaitkan dengan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilihan-pilihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemilihan tujuan dan kriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  5. 5. Berbagai Pengertian tentang Perencanaan <ul><li>Planning is the application of Scientific Method to Policy Making </li></ul><ul><li>Planning is a set of Procedures. </li></ul><ul><li>Planning is a Process for determining appropriate future action through a sequence of choices. </li></ul><ul><li>Public Planning is the systematic interaction of knowledge and human values to determine the range of social choice coupled with a technical process for the formulation of social action. </li></ul><ul><li>Planning is the art of making social decisions rationally. </li></ul><ul><li>Suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal, dan proyeksi ke depan dan mencakup beberapa periode waktu (C. Brobowski, 1994). </li></ul><ul><li>Usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu (Waterston 1965). </li></ul><ul><li>Proses kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu (D. Conyers dan Hills 1984). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  6. 6. Mengapa perlu Perencanaan? <ul><li>Adanya dorongan alami yang dipelajari dalam masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya melandasi kelangsungan hidup masyarakat </li></ul><ul><li>Adanya interaksi dan kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang seringkali menimbulkan keadaan yang tidak terkontrol </li></ul><ul><li>Adanya ketidakmerataan persoalan distribusi sumber daya (pendapatan, penduduk, alam) sehingga mengakibatkan terjadi disparitas (kesenjangan) pemanfaatan sumber daya </li></ul><ul><li>dll </li></ul>www.dadangsolihin.com
  7. 7. <ul><li>Dalam melakukan perencanaan, ada elemen – elemen penting yang harus diperhatikan: </li></ul><ul><li>Memilih alternatif </li></ul><ul><li>Alokasi sumber daya </li></ul><ul><li>Pencapaian Tujuan </li></ul><ul><li>Berorientasi ke masa depan </li></ul>Elemen Perencanaan www.dadangsolihin.com
  8. 8. <ul><li>Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. </li></ul><ul><li>Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah. </li></ul><ul><li>Perencanaan dapat memperkirakan ( forecast ) terhadap hal – hal yang akan dilalui. </li></ul><ul><li>Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara terbaik. </li></ul><ul><li>Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan, sasaran, maupun tindakan). </li></ul><ul><li>Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi. </li></ul>Fungsi Perencanan www.dadangsolihin.com
  9. 9. <ul><li>Ruang Lingkup Substantif: </li></ul><ul><ul><ul><li>Perencanaan Sosial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi kepada segi – segi kehidupan bermasyarakat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perencanaan Ekonomi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi ke pembangunan ekonomi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perencanaan Fisik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi pada aspek fisik. </li></ul></ul></ul>Jenis – Jenis Perencanaan www.dadangsolihin.com
  10. 10. <ul><li>Ruang Lingkup Teritorial </li></ul><ul><li>Beberapa terminologi mengenai teritorial: </li></ul><ul><li>Wilayah </li></ul><ul><li>Suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan geografis. </li></ul><ul><li>Daerah </li></ul><ul><li>Wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial yang pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu. </li></ul><ul><li>Kawasan </li></ul><ul><li>Wilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertian dan batasan fungsional. </li></ul>Jenis – Jenis Perencanaan www.dadangsolihin.com
  11. 11. Tipe Perencanaan <ul><li>Perencanaan Fisik (Physical Planning), adalah perencanaan struktur fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dll). </li></ul><ul><li>Perencanaan Ekonomi (Economic Planning), adalah perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme pasar. </li></ul><ul><li>Perencanaan alokatif , adalah perencanaan yang berkenaan dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar terdapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara effisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga regulatory planning </li></ul>www.dadangsolihin.com
  12. 12. Tipe Perencanaan <ul><li>Perencanaan Inovatif, adalah perencanaan yang berkenaan dengan perbaikan/pengembangan sistem dengan menunjukan sasaran yang baru berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar, perencanaan ini biasanya disebut juga development planning. </li></ul><ul><li>Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang mengemukakan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman umum dan sifatnya adalah sebagai sumber nasihat. </li></ul><ul><li>Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang bersifat perintah yang mengandung pengarahan-pengarahan yang bersifat kongkrit. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  13. 13. Pendekatan Perencanaan <ul><li>Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh </li></ul><ul><ul><li>Dilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap menyeluruh dan terpadu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang. </li></ul></ul><ul><ul><li>(Banfield, Meyerson) </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  14. 14. Pendekatan Perencanaan <ul><li>Permasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaan rasional menyeluruh: </li></ul><ul><ul><li>Produk dirasakan kurang memberikan informasi dan arahan yang relevan bagi pembuat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Usaha penyelesaian masalah yang mencakup berbagai unsur dinilai sulit untuk direalisasikan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Diperlukan sistem informasi yang lengkap dan rinci, namun dana yang dibutuhkan besar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lemahnya koordinasi antar lembaga. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  15. 15. Pendekatan Perencanaan <ul><li>Pendekatan Perencanaan Terpilah </li></ul><ul><li>Rencana terpilah tidak perlu ditunjang oleh penelaahan serta evaluasi alternatif rencana secara menyeluruh. </li></ul><ul><ul><li>Hanya mempertimbangkan bagian – bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaksanaan yang lebih mudah dan realistis </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  16. 16. Pendekatan Perencanaan <ul><li>Permasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaan terpilah: </li></ul><ul><ul><li>Sering terjadi dampak atau masalah yang tidak terduga sebelumnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hanya merupakan usaha penyelesaian jangka pendek </li></ul></ul><ul><ul><li>Hanya merupakan upaya perencanaan untuk menyelesaikan masalah secara tambal sulam yang bersifat sementara. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  17. 17. Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com <ul><li>Penyusunan Rencana </li></ul><ul><ul><li>Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga / SKPD </li></ul></ul><ul><ul><li>Musyawarah Perencanaan Pembangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Rancangan Akhir Rencana Pembangunan </li></ul></ul><ul><li>Penetapan Rencana </li></ul><ul><ul><li>RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda </li></ul></ul><ul><ul><li>RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah </li></ul></ul>
  18. 18. Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com <ul><li>Pengendalian Pelaksanaan Rencana </li></ul><ul><ul><li>D ilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD . </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi Pelaksanaan Rencana </li></ul><ul><ul><li>Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. </li></ul></ul>
  19. 19. Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  20. 20. Syarat Perencanaan . . . <ul><li>Faktual dan Realistis </li></ul><ul><li>Logis dan Rasional </li></ul><ul><li>Fleksibel </li></ul><ul><li>Komitmen </li></ul><ul><li>Komprehensif atau menyeluruh </li></ul>www.dadangsolihin.com
  21. 21. Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com
  22. 22. Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 23. Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  24. 24. Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  25. 25. Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  26. 26. Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan www.dadangsolihin.com
  27. 27. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) <ul><li>Bias pertama </li></ul><ul><li>Adanya kecenderungan berpikir bahwa: </li></ul><ul><ul><li>dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. </li></ul></ul><ul><li>Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  28. 28. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) <ul><li>Bias kedua </li></ul><ul><li>Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah ( grass-root ). </li></ul><ul><li>Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  29. 29. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) <ul><li>Bias ketiga </li></ul><ul><li>Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. </li></ul><ul><li>Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: </li></ul><ul><ul><li>kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  30. 30. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) <ul><li>Bias keempat </li></ul><ul><li>Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. </li></ul><ul><li>Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: </li></ul><ul><ul><li>terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. </li></ul></ul><ul><ul><li>pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 31. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) <ul><li>Bias kelima </li></ul><ul><li>Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. </li></ul><ul><li>Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. </li></ul><ul><li>Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  32. 32. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) <ul><li>Bias keenam </li></ul><ul><li>Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. </li></ul><ul><li>Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. </li></ul><ul><li>Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  33. 33. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) <ul><li>Bias ketujuh </li></ul><ul><li>Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. </li></ul><ul><li>Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial ( charity ) dan bukan usaha penguatan ekonomi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  34. 34. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) <ul><li>Bias kedelapan </li></ul><ul><li>Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. </li></ul><ul><li>Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari ( sustainable ), tetapi umumnya dalam kerangka waktu ( time frame ) yang lebih panjang. </li></ul><ul><li>Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  35. 35. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) <ul><li>Bias kesembilan </li></ul><ul><li>Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. </li></ul><ul><li>Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. </li></ul><ul><li>Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  36. 36. Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) <ul><li>Bias kesepuluh </li></ul><ul><li>Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. </li></ul><ul><li>Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  37. 37. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  38. 38. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). </li></ul><ul><li>Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  39. 39. <ul><li>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  40. 40. Apa itu SPPN <ul><li>SPPN adalah </li></ul><ul><li>satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan </li></ul><ul><li>yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. </li></ul>www.dadangsolihin.com SPPN
  41. 41. Tujuan SPPN www.dadangsolihin.com <ul><li>M endukung koordinasi antar - pelaku pembangunan . </li></ul><ul><li>M enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar - Daerah, antar - ruang, antar - waktu, antar - fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah . </li></ul><ul><li>M enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan . </li></ul><ul><li>M engoptimalkan partisipasi masyarakat . </li></ul><ul><li>M enjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. </li></ul>
  42. 42. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  43. 43. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  44. 44. Penyusunan RKPD
  45. 45. Perencanaan Pembangunan Daerah <ul><li>Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. </li></ul><ul><li>Menurut UU ini, ada dua entitas penyusun rencana pembangunan, yaitu: </li></ul><ul><ul><li>Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Bappeda (Pasal 33 ayat (2)). </li></ul></ul><ul><ul><li>Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Pasal 33 ayat (3)). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  46. 46. Dokumen Rencana <ul><li>Oleh Bappeda </li></ul><ul><li>RPJP Daerah </li></ul><ul><li>RPJM Daerah </li></ul><ul><li>RKPD </li></ul><ul><li>Oleh SKPD </li></ul><ul><li>Renstra SKPD </li></ul><ul><li>Renja SKPD </li></ul>www.dadangsolihin.com
  47. 47. <ul><li>Dalam menyusun rencana pembangunan baik RPJMD maupun RKPD ada tiga hal utama yang harus diperhatikan agar rencana itu benar dan logis. </li></ul><ul><ul><li>Pertama , hasil akhir dari program-program yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kedua , kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program harus mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan sebagaiman akan dijelaskan pada bagian berikut ini. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketiga , hubungan antara keluaran (ouputs) dari masing-masing kegiatn dengan hasil langsung ( immediate outcome ) dan selanjutnya dengan hasil akhir ( final outcome ) harus benar dan lengkap. </li></ul></ul>Kerangka Logis Perencanaan www.dadangsolihin.com
  48. 48. Kerangka Logis Perencanaan www.dadangsolihin.com
  49. 49. <ul><li>Isi rencana seyogyanya memuat rencana rencana para pelaku pembangunan . Pembagian pelaku pembangunan yang paling mendasar adalah antara Pemerintah dan Masyarakat . Dalam perekonomian modern, pelaku utama pembangunan adalah masyarakat. Saat ini sekitar 70% dari PDB dihasilkan oleh kegiatan Masyarakat sedang sisanya 30% dari Pemerintah. Artinya, rencana harus dititik-beratkan pada masyarakat. </li></ul><ul><li>Agar kegiatan masyarakat sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, diperlukan pengaturan. Pemerintah perlu menyediakan dan menjamin insentif bagi setiap prakarsa masyarakat untuk dukung pertumbuhan. Kegiatan pemerintah dalam menghasilkan peraturan, mengkoordinasi, mendorong dan memberi insentif kegitan masyarakat dinamakan kegiatan pemerintah dalam kerangka regulasi . </li></ul><ul><li>Tidak semua barang dan jasa dapat dihasilkan oleh masyarakat. Ada barang dan jasa yang harus disediakan pemerintah , seperti jalan, irigasi, jembatan, pelabuhan, layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, dan layanan kependudukan (barang dan jasa publik). Sehingga kegiatan pemerintah untuk menyediakan ini semua dinamakan kegiatan dalam kerangka investasi dan layanan publik . </li></ul>Isi Rencana www.dadangsolihin.com
  50. 50. <ul><li>UU 17/2004 - Pasal 17 ayat (2) menyebutkan: </li></ul><ul><li>“ RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD ” </li></ul><ul><li>Sebagai pedoman, maka RKPD memuat hal-hal yang harus diperjuangkan oleh tim pemerintah daerah pada saat duduk bersama dengan DPRD menyusun RAPBD </li></ul>Kedudukan RKPD www.dadangsolihin.com
  51. 51. UU 25/2004: Pasal 5 ayat (3) Arahan Topdown Dari SKPD Disusun Menurut Fungsi-subfungsi SKPD Pelaksana www.dadangsolihin.com Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP <ul><li>Prioritas Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerah </li></ul><ul><li>Rencana Kerja dan Pendanaan: </li></ul><ul><li>Program–program </li></ul><ul><ul><li>SKPD, </li></ul></ul><ul><ul><li>Lintas SKPD, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kewilayahan, </li></ul></ul><ul><li>yang memuat kegiatan : </li></ul><ul><ul><li>Kerangka Regulasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerangka Anggaran </li></ul></ul>
  52. 52. Penyusunan RKPD Mempertimbangkan …. <ul><li>Amanat Peraturan Perundang-undangan: </li></ul><ul><ul><li>Urusan Wajib  Khusus untuk Pelayanan Dasar: Standard Pelayanan Minimum ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Urusan Pilihan sesuai dengan kekhasan dan sumber keunggulan daerah. </li></ul></ul><ul><li>Kondisi, strategi, dan sasaran yang diperoleh dari proses perencanaan teknokratik: </li></ul><ul><ul><li>Analisis Ekonomi Daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>Eatimasi Pendapatan Asli Daewrah </li></ul></ul><ul><ul><li>Survey Kebutuhan / Kepuasan Masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Penjaringan Aspirasi masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Kontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJM Nasional dan / atau RKP . </li></ul>Digunakan untuk menetapkan Sasaran-Sasaran Pembangunan Daerah Dan kemudian …. Merancang Program dan Kegiatan www.dadangsolihin.com
  53. 53. Penentuan Program Prioritas RKPD <ul><li>Dasar : </li></ul><ul><li>Sumber daya (dana, SDM, waktu, kelembagaan) terbatas. </li></ul><ul><li>Program terdiri dari satu atau lebih kegiatan. </li></ul><ul><li>Implementasi program dilakukan dalam bentuk kegiatan ( dalam perencanaan dan penganggaran). </li></ul><ul><li>Penentuan Program Prioritas : </li></ul><ul><li>Identifikasi kegiatan-kegiatan dalam Program yang diandalkan untuk mengatasi isu permasalahan prioritas atau untuk mencapai sasaran prioritas daerah (isu atau prioritas daerah sudah ditentukan lebih dulu, ini terkait strategi dalam RPJMD)  Kegiatan Prioritas . </li></ul><ul><li>Program yang memiliki kegiatan prioritas merupakan Program Prioritas . </li></ul><ul><li>Pagu untuk program prioritas tidak selalu lebih besar dibandingkan program non prioritas (program pendukung), tergantung karakteristik kegiatan  dana kegiatan regulasi lebih kecil dibandingkan kegiatan penyediaan prasarana. </li></ul>Cat: penentuan kegiatan prioritas bisa berbeda setiap tahunnya www.dadangsolihin.com
  54. 54. Konsistensi Perencanaan-Penganggaran <ul><li>Pasal 2 ayat (4) butir c – UU SPPN: </li></ul><ul><li>SPPN bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan . </li></ul><ul><li>Konsekuensinya adalah …… </li></ul><ul><ul><li>Nama Program, dan Klasifikasi Fungsi/Sub Fungsi dalam dokumen Rencana sama dengan Yang digunakan dalam dokumen Anggaran; </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteristik penganggaran menurut UU Keuangan Negara sudah harus tercermin dalam perencanaan </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  55. 55. Karakteristik Penganggaran - Perencanaan <ul><li>Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (A nggaran di tahun rencana dilengkapi dengan prakiraan anggaran tahun berikutnya ) </li></ul><ul><li>Penganggaran Terpadu (Rutin dan pemb tidak direncanakan terpisah) </li></ul><ul><li>Penganggaran Berbasis Kinerja Alokasi anggaran berdasarkan target prestasi kerja </li></ul><ul><li>Perencanaan Bergulir (Rolling Plan) </li></ul><ul><li>Yaitu rencana kerja dan / atau kinerja untuk 2 (dua) tahun anggaran: tahun rencana dan perkiraan tahun berikutnya </li></ul><ul><li>Perencanaan Utuh Pelaksanaan Tupoksi Instansi PemDa </li></ul><ul><li>Perencanaan Kinerja </li></ul><ul><ul><li>Kinerja Kebijakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinerja Operasional </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  56. 56. <ul><li>Kinerja Kebijakan : </li></ul><ul><ul><li>Target hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan suatu program. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hubungan antara hasil dari suatu program dengan sasaran pembangunan daerah; </li></ul></ul><ul><ul><li>Hubungan antara Sasaran Pembangunan Daerah dengan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kebutuhan nyata di masyarakat; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>permasalahan yang dihadapi daerah; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pencapaian visi-misi daerah </li></ul></ul></ul><ul><li>Kinerja Operasional : </li></ul><ul><ul><li>Target barang / jasa yang akan diperoleh sebagai keluaran dari pelaksanaan suatu kegiatan. </li></ul></ul>Perencanaan Kinerja www.dadangsolihin.com
  57. 57. Penyusunan PPAS
  58. 58. Kebijakan Umum APBD <ul><li>Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun </li></ul><ul><li>Disusun berdasarkan: </li></ul><ul><ul><li>RKPD </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  59. 59. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) <ul><li>Langkah-langkah menentukan prioritas: </li></ul><ul><li>Tetapkan urutan prioritas dari urusan wajib dan urusan pilihan; </li></ul><ul><li>Tetapkan urutan program dalam masing-masing urusan </li></ul><ul><li>Susun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program </li></ul>www.dadangsolihin.com
  60. 60. Urusan Wajib <ul><li>Pendidikan </li></ul><ul><li>Kesehatan </li></ul><ul><li>Pekerjaan Umum </li></ul><ul><li>Perumahan Rakyat </li></ul><ul><li>Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang, & Statistik </li></ul><ul><li>Perhubungan </li></ul><ul><li>Lingkungan Hidup </li></ul><ul><li>Pertanahan </li></ul><ul><li>Kependudukan dan Catatan Sipil </li></ul><ul><li>Pemberdaaan Perempuan </li></ul><ul><li>KB dan Keluarga Sejahtera </li></ul><ul><li>Sosial </li></ul><ul><li>Tenaga Kerja dan Transmigrasi </li></ul><ul><li>Koperasi dan UKM </li></ul><ul><li>Pananaman Modal </li></ul><ul><li>Kebudayaan dan Pariwisata </li></ul><ul><li>Pemuda dan Olah Raga </li></ul><ul><li>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri </li></ul><ul><li>Pemerintahan Umum </li></ul><ul><li>Kepegawaian </li></ul><ul><li>Pemberdayaan Masyarakat Desa </li></ul><ul><li>Kearsipan </li></ul><ul><li>Komunikasi dan Informatika </li></ul>www.dadangsolihin.com
  61. 61. Urusan Pilihan <ul><li>Pertanian </li></ul><ul><li>Kehutanan </li></ul><ul><li>Energi dan Sumberdaya Mineral </li></ul><ul><li>Kelautan dan Perikanan </li></ul><ul><li>Perdagangan </li></ul><ul><li>Perindustrian </li></ul>www.dadangsolihin.com
  62. 62. Urusan, Program, dan Kegiatan <ul><li>PENDIDIKAN </li></ul><ul><ul><li>Program Pendidikan Usia Dini </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koordinasi dan pemberian insentif bagi swasta penyelenggara pendidikan usia dini </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyelenggaraan pendidikan usia dini </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Program Wajib Belajar 9 Tahun </li></ul></ul><ul><ul><li>Prgram Pendidikan Menengah </li></ul></ul><ul><ul><li>Program Pendidikan Tinggi </li></ul></ul><ul><ul><li>Program Pendidikan Luar Sekolah </li></ul></ul><ul><ul><li>Dst…… </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  63. 63. Matriks Program www.dadangsolihin.com Prioritas Pertama: ………………………………. No PROGRAM SASARAN PROGRAM INSTANSI PELAKSANA PAGU SEMENTARA
  64. 64. Penyusunan RKA-SKPD
  65. 65. RKA-SKPD <ul><li>Memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju di tahun berikutnya. </li></ul><ul><li>Memuat informasi tetang indikator kinerja, standar biaya, serta prestasi kerja yang akan dicapai. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  66. 66. Pendekatan RKA-SKPD <ul><li>Kerangka pengeluaran jangka menengah, rencana anggaran terdiri dari: </li></ul><ul><ul><ul><li>Anggaran untuk tahun yang direncanakan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prakiraan anggaran untuk tahun berikutnya </li></ul></ul></ul><ul><li>Penganggaran terpadu, penyusunan anggaran rutin dan pembangunan menyatu, tidak dipisah sebagaimana sebelumnya </li></ul><ul><li>Penganggaran berbasis kinerja, </li></ul><ul><ul><ul><li>Dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan antara pendanaan dengan keluaran / hasil bagi kegiatn / program, termasuk efisiensi untuk mencapai keluaran/hasil tersebut; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyusunan anggaran didasarkan atas capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar biaya, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  67. 67. Pembahasan oleh Tim Anggaran <ul><li>Menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan: </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum APBD </li></ul><ul><li>Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara </li></ul><ul><li>Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya </li></ul><ul><li>Dokumen perencanaan lainnya </li></ul><ul><li>Capaian kinerja </li></ul><ul><li>Indikator kinerja, </li></ul><ul><li>Analisis standar belanja </li></ul><ul><li>Standar satuan harga </li></ul><ul><li>Standar pelayanan minimum </li></ul>www.dadangsolihin.com
  68. 68. Penyusunan APBD
  69. 69. STRUKTUR APBD <ul><li>PENDAPATAN </li></ul><ul><li>BELANJA </li></ul><ul><ul><li>Belanja Tidak Langsung </li></ul></ul><ul><ul><li>Belanja Langsung </li></ul></ul><ul><ul><li>Surplus/(Defisit) </li></ul></ul><ul><li>PEMBIAYAAN </li></ul><ul><ul><li>Penerimaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengeluaran </li></ul></ul><ul><li> Pembiayaan Neto </li></ul><ul><ul><li>SILPA Tahun Berjalan </li></ul></ul>(-) (-) (-) www.dadangsolihin.com
  70. 70. STRUKTUR PENDAPATAN <ul><li>Pendapatan Asli Daerah: </li></ul><ul><li>Pajak Daerah </li></ul><ul><li>Retribusi Derah </li></ul><ul><li>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan </li></ul><ul><li>Lain-lain PAD yang sah </li></ul><ul><li>Dana Perimbangan : </li></ul><ul><li>Dana Bagi Hasil </li></ul><ul><li>Dana Alokasi Umum </li></ul><ul><li>Dana Alokasi Khusus </li></ul><ul><li>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : </li></ul><ul><li>Bantuan Dana </li></ul><ul><li>Hibah </li></ul><ul><li>Dana Darurat </li></ul><ul><li>Dana Penyesuaian & Dana OTSUS </li></ul><ul><li>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya </li></ul>www.dadangsolihin.com
  71. 71. STRUKTUR BELANJA <ul><li>Belanja Tidak Langsung : </li></ul><ul><li>Belanja Pegawai </li></ul><ul><li>Belanja Bunga </li></ul><ul><li>Belanja Subsidi </li></ul><ul><li>Belanja Hibah </li></ul><ul><li>Belanja Bantuan Sosial </li></ul><ul><li>Belanja Bagi Hasil </li></ul><ul><li>Bantuan Keuangan </li></ul><ul><li>Belanja Tak Terduga </li></ul><ul><li>Belanja Langsung : </li></ul><ul><li>Belanja Pegawai </li></ul><ul><li>Belanja Barang dan Jasa </li></ul><ul><li>Belanja Modal </li></ul>www.dadangsolihin.com
  72. 72. STRUKTUR PEMBIAYAAN <ul><li>Penerimaan Pembiayaan: </li></ul><ul><li>Selisih Lebih Perhitungan (SILPA) Anggaran Tahun Sebelumnya </li></ul><ul><li>Pencairan Dana Cadangan </li></ul><ul><li>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan </li></ul><ul><li>Penerimaan Pinjaman Daerah </li></ul><ul><li>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman </li></ul>Pembiayaan Neto (A – B) www.dadangsolihin.com <ul><li>Pengeluaran Pembiayaan: </li></ul><ul><li>Pembentukan Dana Cadangan </li></ul><ul><li>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah </li></ul><ul><li>Pembayaran Pokok Utang </li></ul><ul><li>Pemberian Pinjaman </li></ul>
  73. 73. Langkah-langkah Penyusunan <ul><li>Mencakup Pasal 34 s/d Pasal 56, yaitu sampai dengan verifikasi DPA-SKPD </li></ul><ul><li>Dibagi dalam dua diagram: </li></ul><ul><ul><li>Menyeluruh dari awal hingga akhir </li></ul></ul><ul><ul><li>Khusus untuk Evaluasi, Pasal 45 s/d Pasal 53 </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  74. 74. www.dadangsolihin.com
  75. 75. www.dadangsolihin.com
  76. 76. Kontrak Kinerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Ancaman Pidana bagi Penyimpangan Kebijakan dan Penyimpangan Kegiatan Pasal 34 UU 17/2004 APBD RAPBD RKPD RPJMD Perencanaan - Penganggaran Identik dengan Kontrak antara “ Central Agency ” dengan “ Executing Agency ” Dengan demikian Perencanaan Identik dengan Penyusunan Kontrak <ul><li>Agar: </li></ul><ul><li>Terdapat keseimbangan antara kepentingan “ Principal ” dan “ Agent ” </li></ul><ul><li>Yang diwujudkan dengan hubungan antara target kinerja dengan resources yang dialokasikan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  77. 77. Terima Kasih www.dadangsolihin.com
  78. 78. <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas) . He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

×