Demokrasi Liberal
•Download as PPTX, PDF•
31 likes•4,772 views
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Demokrasi Liberal
Similar to Demokrasi Liberal (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Demokrasi Liberal
- 1. DEMOKRASI LIBERAL 6 September 1950 – 5 Juli 1959
- 2. SEJARAH INDONESIA Ahmad Rifai Alief Sucianingsih Aulia Putri Tantular Erdin Syamsudin Hendra Saputra M. Akhyar Ramdani Rizky Surya Saputra
- 3. Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan yang seluasnya kepada warga negara. Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959. Pada masa ini ditandai dengan sering terjadi pergantian kabinet yang memerintah.
- 4. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat Presiden berhak membubarkan DPR Menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden
- 6. PERDANA MENTRI DI INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL ADA TUJUH : 1. NATSIR 2. SUKIMAN 3. WILOPO 4. ALI SASTROAMIJOYO I 5. BURHANUDIN HARAHAP 6. ALI SASTROAMIJOYO II 7. DJUANDA NASI WILLI BUAT DJUAN
- 7. KABINET NATSIR 7 SEPTEMBER 1950 – 21 MARET 1951 Dipimpin : Mohammad Natsir Partai : Masyumi Dibentuk/ : 6 September 1950 Diumumkan Dilantik : 7 September 1950 Mulai Bekerja : 7 September 1950 Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Menteri kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian (non partai) seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX.
- 8. No. Jabatan Nama Menteri Partai Politik 1. Perdana Menteri Mohammad Natsir Masyumi 2. Wakil Perdana Menteri Hamengkubuwono IX - 3. Menteri Luar Negri Mr. Mohammad Roem Masyumi 4. Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat - 5. Menteri Pertahanan Dr. Abdul Halim - 6. Menteri Kehakiman Wongsonegoro PIR 7. Menteri Penerangan Pellaupessy Demokrat 8. Menteri Keuangan Syifruddin Prawiranegara Masyumi - 9. Menteri Pertanian Tandiono Manu PSI 10. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Dr. Sumitro Djojohadikusumo PSI - 12. Menteri Perhubungan Ir. Djuanda - 12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perindustrian Ir. H. Johannes PIR 13. Menteri Perburuhan R. P. Suroso Parindra 14. Menteri Sosial F. S. Harjadi Katholik 15. Menteri Pendidikan, Pengjaran dan Kebudayaan Dr. Bahser Djohan - 16. Menteri Agama K.K. A. Wahis Hasyim Masyumi 17. Menteri Kesehatan Dr. Johannes Leimena Parkindo 18. Menteri Negara Harsono Tjokroaminoto PSII
- 10. • menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman; • memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya; • mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat; • mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu untuk Konstituante dalam waktu yang singkat; • membantu pembangunan perumahan rakyat; dan • memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
- 11. Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.
- 12. TAPI.... Kabinet ini pun memiliki kelebihan, walaupun kabinet ini hanya berjalan 6,5 bulan Kelebihan Natsir dari yang lain adalah bahwa Natsir bebas dari atavisme dan nativisme.
- 13. Kabinet Sukiman (27April1951– 23 Februari1952) Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Sukarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana menteri Dr. Suwiryo.
- 14. • Partai Pemerintah : PNI dan Masyumi • Partai Oposisi : PKI Program-pogram yang dijalankan: 1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan. 3. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum Konstituante. 4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang menuju perdamaian. 5. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- 15. Kabinet Sukiman jatuh, karena ditandatanganinya kerja sama keamanan Indonesia - Amerika Serikat berdasarkan Mutual Security Aids (MSA).
- 16. Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953 Biografi dan Sekilas Tentang Wilopo Nama : Wilopo Gender : Laki-laki Tempat Lahir : Purworejo, Jawa Tengah Tanggal Lahir : 1908 Riwayat Karir : 1. Menteri muda perburuhan kabinet Amir Syarifudin 1 dan kabinet Amir Syarifudin II (1947-1948). 2. Menteri Perburuhan Kabinet Republik Indonesia Serikat (1949- 1950). 3. Menteri Perdagangan dan Perindustrian kabinet Sukirman-Suwiryo (1951-1952). 4. Menteri Luar Negeri Kabinet Wilopo (1952). 5. Perdana Menteri Kabinet Wilopo (1952-1953). 6. Ketua Konstituante (1955-1959). 7. Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia (1968-1978). 8. Anggota Komite Empat Tim Pemberantasan Korupsi (1970)
- 17. Jabatan dalam kabinet : 1. Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet Amir Syarifudin I masa kerja 3 Juli 1947-11 November 1947. 2. Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet Amir Syarifudin II masa kerja 11 November 1947-29 Januari 1948. 3. Menteri Perburuhan dalam kabinet RIS masa kerja 20 Desember 1949-6 Septembern1950. 4. Menteri Luar Negeri dalam kabinet Wilopo masa kerja 3 April 1952-29 April 1952
- 18. Proses Terbentuknya Kabinet Wilopo pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Joyosukarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi menjadi formatur[1]. Presiden Sukarno meminta kepada para formatur untuk menyusun kabinet yang kuat dan mendapatkan dukungan cukup dari parlemen. Usaha ini mengalami kegagalan, karena tidak ditemukannya kesepakatan tentang siapa saja calon yang akan didudukan didalam kabinet yang baru menggantikan Kabinet Sukiman yang dianggap telah gagal dalam menjalankan amanatnya Tanggal 19 Maret, kedua formatur ini mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Presiden pun akhirnya menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai seorang formatur yang baru. Pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri dari : PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2 orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya). Partai Buruh dan PSII masing-masing 1orang dan golongan orang tak berpartai 3 orang. Dalam menentukan tim di kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya suatu tim yang dianggapnya sebagai Zaken Kabinet.
- 20. Berdasarkan surat Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1952, tanggal 3 April 1952 terbentuk kabinet dengan Perdana Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri dijabat oleh Mr. Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi [2]. Pengesahan kabinet Wilopo http://www.idsejarah.net/2014/11/kabinet- wilopo.html
- 21. No Jabatan Nama Menteri 1 Perdana Menteri Wilopo Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito 2 Menteri Luar Negeri Wilopo 3 Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem 4 Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX [2] 5 Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata 6 Menteri Penerangan Arnold Mononutu 7 Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo 8 Menteri Pertanian Mohammad Sardjan 9 Menteri Perdagangan Sumanang 10 Menteri Perhubungan Djuanda 11 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Suwarto 12 Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana 13 Menteri Sosial Anwar Tjokroaminoto [3] 14 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Djohan 15 Menteri Agama Fakih Usman 16 Menteri Kesehatan J. Leimena 17 Menteri Negara [4] Pandji Suroso [3] (Urusan Pegawai) i : 3 April 1952-30 Juli 1953 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Wilopo
- 22. Program kerja kabinet Wilopo Berikut merupakan susunan rencana program kerja yang dicanangkan oleh Wilopo selama kabinetnya berlangsung : · Organisasi Negara · Kemakmuran · Keamanan · Perburuhan · Pendidikan dan pengajaran · Luar negeri. Sebenarnya program-program kabinet Wilopo ini tidak berbeda jauh dengan program yang dicanangkan oleh kabinet Natsir dan Sukiman.
- 23. Kegagalan Program kerja kabinet Wilopo • Pertama, masa kerja kabinet Wilopo terbilang cukup singkat yakini mulai 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, sehingga waktu yang yang ada untuk merealisasikan semua program kerja yang cukup banyak seperti disebutkan diatas tidak mencukupi. Sebuah program kerja tentunya tidak bisa langsung terlaksana, melainkan harus melalui beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan masalah- masalah yang terjadi selama kabinet Wilopo berlangsung mengakibatkan kabinet ini harus mengakhiri masa kerjanya dalam waktu kurang lebih satu tahun.
- 24. • Kedua, ‘musuh’ yang dihadapi bangsa Indonesia kala berlangsungnya kabinet ini cukup berat, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, dari dalam kabinet juga muncul pertentangan antara petinggi-petinggi partai politik, ditambah lagi dengan munculnya pemberontakan dari daerah-daerah yang merasa tidak mendapatkan haknya dari pemerintah pusat. Sedangkan dari luar negeri, pertikaian dengan negeri Belanda atas masalah Irian Barat juga menyulitkan Indonesia meraih kembali kedaulatan atas Irian Barat agar masuk wilayah Indonesia. Sengketa ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, karena kekuatan dari pihak Belanda yang sangat kuat, bahkan berbagai perjanjian yang pernah diupayakan tidak mampu menyelesaikan kasus Irian Barat
- 25. • Ketiga, dalam tujuan mencapai kemakmuran rakyat, agaknya juga menemui hambatan karena kondisi perekonomian negara sendiri saat itu juga tengah mengalami penurunan, terjadi banyak kasus korupsi, serta terjadinya inflasi karena tingginya harga barang import dan rendahnya barang produksi untuk eksport, yang menyebabkan defisit kas negara.
- 26. • Keempat, masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setalh kependudukan Jepang dan Revolusi sangatlah besar. Perkebunan- perkebunan dan isntalasi industry diseluruh penjuru negeri rusak berat. Mungkin yang paling penting ialah bahwa jumlah penduduk meningkat tajam. Produksi pangan meningkat namun tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Terjadinya berbagai kasus ledakan penduduk yang signifikan membuat keadaan semakin kacau. Di Jawa, produksi beras perkapita sedikit menurun dari Tahun 1950-1960.
- 27. Berakhirnya masa kabinet Wilopo 1. Krisis ekonomi 2. Peristiwa 17 Oktober 1952 Kabinet Wilopo jatuh karena Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatra Utara yang ditunggangi oleh PKI yang berhubungan dengan masalah pembagian tanah.
- 28. KABINET ALI SASTROAMIJO YO 1 (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Dipimpin : Mr. Ali. Sastroamijoyo Partai : Masyumi. Dibentuk : 30 Juli 1953 Diumumkan : 30 Juli 1953 Dilantik : 12 Agustus 1953 Mulai Bekerja : 12 Agustus 1953 (Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953) Untuk mengisi jabatan Perdana Menteri ditunjuk Ali Sastroamidjojo yang saat itu menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ali Sastroamidjojo sempat ragu, tetapi setelah didesak oleh Ketua Umum PNI Sidik Joyosukarto, akhirnya Ali Sastroamidjojo mau menduduki jabatan perdana menteri.
- 30. Prestasi yang dicapai pada Kabinet Ali yaitu berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dan persiapan Pemilu pertama yang direncanakan pada tahun 1955. • Kemunduran : 1. Masalah dalam tubuh TNI-AD 2. Keadaan ekonomi indonesia memburuk 3. Korupsi dan inflasi merejalela Akhirnya kabinet ini mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan diterima oleh Wakil Presiden karena pada saat itu Presiden sedang melakukan ibadah haji.
- 31. KABINET BURHANUDIN HARAHAP 12 AGUSTUS 1955 – 3 MARET 1956 Dipimpin : Burhanuddin Harahap. Partai : Masyumi. Diumumkan : 11 Agustus 1955. Dilantik : 12 Agustus 1955. Mulai Bekerja : 12 Agustus 1955. (Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1955) Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai (Kabinet Nasional), sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai.
- 33. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi Perjuangan pengembalian Irian Barat Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif
- 35. Kendala atau masalah yang dihadapi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan.
- 37. • Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer
- 38. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955
- 40. Masa Kabinet Burhanuddin Harahap berakhir Karena tugas Burhanuddin hanya menyelenggarakan pemilu, dan pemilu telah berhasil (sampai hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan) maka setelah pemilu berhasil, dia pun mengembalikan mandat kepada presiden.
- 41. KABINET ALI ASATROAMIJO YO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) Dipimpin : Ali Sastroamijoyo Partai : PNI Dibentuk/ : 20 Maret 1956 Diumumkan Dilantik : 24 Maret 1956 Mulai Bekerja : 24 Maret 1956 Partai pemerintah : PNI, Masyumi, NU Partai oposisi : PKI Kabinet pertama yang memiliki Rencana Lima Tahun.
- 42. Program : 1. Pengembalian Irian Barat 2. Membentuk daerah otonom 3. Perbaikan nasib buruh dan karyawan 4. Menyehatkan keuangan negara 5. Membentuk ekonomi nasional Keberhasilan : 1. membatalkan hasil KMB, 2. membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasio, Maluku Utara, dan 3. pengiriman misi Garuda I ke Mesir.
- 43. Kemunduran Timbulnya pemberontakan di berbagai daerah Adanya Konsepsi Presiden 21 Februari 1957 Adanya keretakan dalam tubuh kabinet, hal ini dapat dibuktikan dengan mundurnya satu per satu anggota kabinet.
- 44. Akhirnya pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet. Peristiwa itu sangat melemahkan kabinet Ali Sastromidjojo, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastromidjojo akhirnya menyerahkan mandatnya kepada presiden.
- 45. Proses Terbentuknya Kabinet Djuanda • Terbentuknya Kabinet Djuanda dilatarbelakangi suasana politik pada saat itu dalam kondisi mendesak dan genting. • Kondisi bangsa saat itu menuju perpecahan di antaranya akibat polarisasi yang dilakukan partai-partai dan pembagian Jawa-luar Jawa. • Struktur ekonomi saat itu banyak dilakukan oleh orang-orang etnis China, sedangkan suku Jawa mendominasi struktur dalam pemerintahan.
- 46. Pembentukan kabinet Juanda • Pada 9 April 1957, Soekarno mengumumkan pembentukan Kabinet Karya Djuanda di bawah komando seorang non- partai, Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. • Adapun Program kerja kabinet juanda • sebagai berikut : • 1. Membentuk Dewan Nasional • 2. Normalisasi keadaan RI • 3. Melanjutkan pembatalan KMB • 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI • 5. Mempercepat pembangunan
- 47. Pencapaian Kabinet Djuanda Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan.
- 48. Akhir kabinet Juanda Terwujudnya Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan. Hal ini dikarenakan terjadinya kelarutan waktu Konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar yang diharapkan setelah mereka tidak mungkin lagi bersidang. Maka, mulai timbul keinginan untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno lalu mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno juga membubarkan Konstituante.
- 49. Pada saat itu pula, diumumkan Kabinet Kerja dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Demokrasi Terpimpin mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi negara yang menjadi anggota partai politik. Hanya PKI-lah partai yang masih memiliki kekuatan untuk dekat bersama Soekarno. Dengan kekuasaan yang sangat besar atas diri Soekarno sebagai Presiden, maka demokrasi terpimpin telah menggusur demokrasi parlementer.