2. OUTLINE
• Gambaran Kejadian Bencana di Indonesia
• Bencana dan Pembangunan Indonesia
• Butir-butir arahan Presiden di Rakornas PB 2021
• Beberapa terobosan Indonesia dalam upaya PB
• Peran dan Harapan Standardisasi Nasional dalam upaya PB.
3. Tren Kejadian Bencana Alam Tahun 2008 - 2020
● Pada tahun 2020
kejadian bencana
mengalami
penurunan
dibandingkan dengan
tahun 2019
● Hingga 31 Desember
2020 telah terjadi
2.951 kejadian
bencana
● Banjir, Tanah Longsor
dan Puting Beliung
masih tetap
mendominasi
kejadian bencana
*Data per 5 Januari 2021
4. • Ancaman bencana yang semakin
meningkat dengan adanya perubahan iklim,
alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan.
• Pertambahan jumlah penduduk:
urbanisasi, kemiskinan, kebutuhan lahan
meningkat, eksploitasi lingkungan, banyak
masyarakat tinggal di kawasan rawan
bencana
• Ketersediaan data dan informasi risiko
bencana yang terbatas sehingga tidak
dapat langsung diaplikasikan dalam
kebijakan pembangunan
• Pemahaman masyarakat tentang
ancaman bencana disekitarnya masih
rendah dan kapasitas response masyarakat
dan aparat masih harus ditingkatkan
• Tata kelola penyelenggaraan
penanggulangan bencana
• Pemanfaatan ruang dan pembangunan
yang belum sepenuhnya
mempertimbangkan aspek risiko
bencana
PERMASALAHAN KEBENCANAAN SEBAGAI TANTANGAN
4
Tidak Ada Kabupaten/Kota yang Bebas Dari Ancaman Bencana
5. Bencana dapat Menghambat Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan Normal
Gap
pembangunan yang
terhambat
Disaster
Pembangunan dengan
menerapkan PRB
Pemulihan
Pascabencana
Gap pembangunan
yang terhambat, jika
tanpa PRB
Waktu
6. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,
dan rehabilitasi.
PENANGGULANGAN BENCANA URUSAN BERSAMA
6
UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana
Penanggulangan bencana sebagai urusan wajib dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelayanan
dasar (SPM)
Kolaborasi Pentahelix
7. Kunci Sukses Penanggulangan Bencana
Komitmen Politis
terhadap PB
Membangun
Sistem PB
Penyelenggaraan
PB yang efektif
9. Merupakan pedoman nasional untuk
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) yang
berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi
kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan penyelenggaraan PB.
9
Perpres 87 Tahun 2020
(RIPB 2020-2044)
10. RENCANA
INDUK PB
2O2O-2O44
ditetapkan untuk jangka
waktu 25 tahun, terdiri
dari 5 tahap dengan
jangka waktu 5 tahunan.
1 2
merupakan bahan
penyusunan RPJMN
dan RPJMD.
3
Pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan
RIPB Tahun 2O2O-2O44
dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.
4
Hasil pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi dilaporkan kepada Presiden
melalui menteri koordinator bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan.
5
ditinjau secara berkala
setiap 1 kali dalam 5 tahun
atau dapat ditinjau sewaktu-
waktu berdasarkan hasil
pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi
6
RIPB Tahun 2O2O-2O44
dilaksanakan dalam bentuk rencana
nasional penanggulangan bencana
(Renas PB) yang menjadi Acuan RPB
Daerah
10
Perpres 87
Tahun 2020
11. TUJUAN RIPB 2020-2044
"meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana,
serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang"
11
SASARAN RIPB 2020-2044
1. Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat &
keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam PB.
2. Peningkatan investasi kesiapsiagaan & pengelolaan risiko
bencana sesuai dengan proyeksi risiko bencana.
3. Peningkatan kualitas tata kelola PB yang profesional,
transparan, dan akuntabel.
4. Penanganan darurat bencana yang cepat & andal.
5. Pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan
masyarakat pascabencana yang lebih baik & aman.
12. SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
12
Sistem PB sudah
berjalan dengan
baik, yang
diperlukan
Upgrade/Penguatan
Sistem yang ada
namun terlebih
dahulu melakukan
pemetaan Baseline
Sistem PB yang
sudah ada
14. Pendekatan
untuk Penguatan Daerah
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
PERENCANAAN
LEGISLASI KELEMBAGAAN
PENDANAAN
TERSELENGGARANYA
PENANGGULANGAN
BENCANA
SECARA
TERENCANA,
TERPADU,
TERKOORDINASI,
DAN
MENYELURUH
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
Pra
Bencana
Saat
Bencana
Pasca
Bencana
Pengembangan Wilayah
Pengembangan Kelembagaan
(pengelola wilayah)
Standar Pengembangan Wilayah Aman Bencana
(SPDAB)
Sistem Pengembangan Lembaga Penanggulangan
Bencana Daerah (Sistem LPBD)
16. STANDAR / INDEKS RUJUKAN YANG DIKAJI DAN SEJARAH PENGGUNAANNYA DI INDONESIA
Indeks Ketahanan
Daerah
178 daerah (2019)
Permendagri 101 Tahun
2018 SPM Sub-Urusan
Bencana Daerah
Seluruh Kab/Kota
Panduan Pelaksanaan
Penilaian Kabupaten/ Kota
Tangguh (USAID-APIK, 2017)
11 Kab/Kota
Policy Brief “Membangun
Kabupaten/Kota Tangguh
Bencana dan Perubahan Iklim”
2 Kab/Kota
Disaster Resilience
ScoreCard
32 daerah
ISO 37123:2019
Indicators for
Resilient City
Belum Ada, proses
adopsi menjadi SNI
Analisa Konsep Indeks & Standar Rujukan Kunci
17. Komtek 13-08:
Penanggulangan Bencana
ISO/TC 292:
Safety and Resilience
• WG 1: Terminology
• WG 2: Continuity and organizational resilience
• WG 3: Emergency management*)
• WG 4: Authenticity, integrity and trust for products and documents
• WG 5: Community resilience
• WG 6: Protective security
• WG 7: Guidelines for events
• WG 8: Supply chain security
• WG 9: Crisis management
17
6
Ruang Lingkup Komite Teknis 13-08
* Fokus hingga saat ini
18. 19 SNI
- 6 SNI adopsi dokumen ISO
- 12+1 SNI usulan sektor
(1 dalam proses penetapan)
2 ISO
- EWS berbasis komunitas - Umum (2020)
- EWS berbasis komunitas – Longsor (2020*)
- EWS berbasis komunitas – Tsunami (usulan baru)
- EWS berbasis komunitas – Banjir (tentative)
- EWS berbasis komunitas – Gunungapi (tentative)
OUTPUT KOMTEK 13-08
Status: 31 Des 2020
* Dipublikasi tahun 2018, diperbaharui 2020
19. PENTINGNYA STANDARDISASI
• Belajar dari COVID, permasalahan standardisasi mencakup berbagai aspek di
dalam sistem PB.
• Standard perlu dikembangkan dalam ranah global dan didukung standardisasi
yang bersifat rinci.
• Standardisasi Nasional memberikan percepatan dalam upaya PB karena sudah
ada yang dapat dijadikan acuan.
• Presinden Republik Indonesia memberikan penekanan mengenai standardisasi
ini pada pembukaan Rakornas PB tahun 2021
