Dokumen tersebut membahas tentang peranan standardisasi dalam membangun sistem peringatan dini bencana di Indonesia. SNI 8840-1:2019 dan SNI 8841-2:2020 memberikan panduan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui penerapan sistem peringatan dini yang meliputi pengetahuan risiko, diseminasi informasi, pemantauan, kemampuan merespon, dan komitmen jangka panjang. Standardisasi diharapkan dapat men
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
Peranan Standardisasi dalam membangun Sistem Peringatan Dini Bencana
1. PERANAN STANDARDISASI DALAM MEMBANGUN
SISTIM PERINGATAN DINI BENCANA
Dr. Ir. Haryadi Permana/Anggota Komtek 13-08 - Penanggulangan Bencana
Pejabat Fungsional Peneliti, Pusat Penelitian Geoteknologi, LIPI
IMPLEMENTASI
SNI 8840-1:2019 Sistem peringatan dini bencana - Bagian 1:
Umum
SNI 8841- 2:2020 Sistem peringatan dini bencana – Bagian
2:Tsunami
+62 8122169498 hary001@lipi.go.id/hpharper.permana@gmail.com
2. PENDAHULUAN: Definisi; Kondisi Alamiah
Indonesia; Ancaman Bencana
MITIGASI BENCANA:
Struktural-non struktural; Sistim Peringatan
Dini Bencana (SPDB)
SNI 8840-1:2019 Sistem peringatan dini
bencana –
Bagian 1: Umum.
SNI 8841- 2:2020 Sistem peringatan dini
bencana – Bagian 2:Tsunami
PENUTUP
3. PENDAHULUAN
Definisi: (Kamus; KBBI; Merriam-Webster)
Ø Standardà kata serapan (Bahasa Inggris); stan·dard | ˈstan-
dərd
Ø Kata benda: standar, ukuran, patokan, tiang, atau dudukan,
ukuran dasar, manual
Ø Kata Sifat: norma, martabat, watak, tingkat, taraf, moral,
umumnya; biasa digunakan, tersedia, ketetapan;
Ø Standard: membangun suatu sikap, perilaku (pengetahuan
akan bahaya), dan tindakan (kapasitas) yang sama dalam
menghadapi potensi-ancaman bencana sehingga menjadi
suatu norma atau budaya di dalam masyarakat
Ø Contoh sederhana: berkendara, olah raga,
4. Kondisi Alamiah Indonesia
1629-2018: 177 Kejadian
Gunungapi aktif Gempabumi
Tanah subur,
gembur, rawan
longsor
Tsunami
L. Pasifik
L. Indo-Australia
L. Eurasia
7. a) Dalam upaya untuk mencapai pengurangan risiko bencana yang
efektif, melalui pendekatan non-struktural yaitu dengan
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui penerapan sistem
peringatan dini bencana (SPDB)
b) SPDB telah memiliki standar yaitu melalui SNI 8840-1:2019 Sistem
peringatan dini bencana - Bagian 1: Umum. SNI ini menjabarkan
pemahaman, perencanaan, metode, prosedur, implementasi, dan
aktifitas yang berkaitan dengan implementasi sistem peringatan
dini kebencanaan secara umum;
c) SNI 8840-1:2019 ditujukan untuk memberdayakan individu-individu
dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
Sistim Peringatan Dini Bencana (SPDB)
8. a) Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan
kesadaran dan memberikan informasi dini tentang ancaman
bencana sehinga individu/masyarakat mempunyai waktu
yang cukup untuk evakuasi yang pada akhirnya bisa
mengurangi kerugian akibat bencana;
b) Pelaksanaan SPDB selaras dengan Kerangka Kerja Sendai
untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030;
c) SPDB disusun mengacu pada UNISDR (United Nations
International Strategic for Disaster Reduction)-àUNDRR
(The United Nations Office for Disaster Risk Reduction
Sistim Peringatan Dini Bencana (lanjutan..)
9. SPDB
mempertimbangkan aspek teknik, aspek
sosial (demografi, ekonomi, dan budaya)
mendorong peningkatan pemahaman risiko hingga timbul
respon aktif dari individu/masyarakat (Peningkatan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat) terhadap bencana
dengan mempertimbangkan aspek sosial secara umum.
10. SNI 8840-1:2019 Sistem peringatan dini bencana –
Bagian 1: Umum.
SNI
8840-1:2019
kajian kondisi awal
(baseline),
perencanaan
implementasinya: persiapan &
pencegahan terjadinya bencana
acuan dalam pengembangan &
pelaksanaan SPDB berbasis masyarakat
12. 4.1 Pengetahuan
tentang risiko
Aspek Fisik: identifikasi risiko kondisi fisik; tipe, jangkauan
bencana, indikasi, zona bahaya/aman; besarnya ancaman,
lokasi alat pemantau
Aspek kelembagaan: survei kelembagaan berperan dalam
penanggulangan bencana; Pelatihan dan pembinaan untuk
mempersiapkan dan meningkatkan kesiapsiagaan
masyarakat.
Aspek sosio-ekonomi-budaya dan lingkungan: kondisi
demografi, pengetahuan masyarakat;
13. 4.2. Diseminasi &
komunikasi
memberikan pemahaman tentang
bencana dari hasil kajian risiko
informasi jenis – jenis bencana, bagaimana dan mengapa
bencana tersebut terjadi, faktor - faktor yang mengontrol
dan memicu peristiwa tersebut, tanda - tanda kejadian
bencana dan strategi untuk mengurangi konsekuensinya,
dan tingkat peringatan;
menggunakan bahasa yang jelas, informatif,
memperkenalkan pihak - pihak yang berkepentingan dan
memberikan berbagai alternatif metode komunikasi untuk
menjamin penyebaran informasi ke masyarakat secara
efektif
memberikan pengertian yang baik mengenai bencana dan
bagaimana cara untuk mengurangi risiko setelah sistem
peringatan dini diterapkan;
mengidentifikasi individu - individu dan komunitas yang
memiliki ketertarikan untuk menjadi bagian dalam tim
siaga bencana
14. 4.3
Pemantauan
dan
penyampaian
peringatan
pemasangan alat peringatan dini; berisiko paling tinggi
dan potensi dampak jiwa terpapar yang paling besar.
Alat peringatan dini: disesuaikan dengan jenis/tipe
bencana yang mengancam;
pengamatan
data dari alat
peringatan dini
secara regular;
perawatan alat
peringatan
dini.
16. 4.5. Membangun komitmen dalam
pengoperasian dan pemeliharaan
menunjukkan komitmen yang
tinggi terhadap sistem peringatan
dini bencana;
bertanggung jawab dalam
pengoperasian dan pemeliharaan
sistem peringatan dini;
bertanggung jawab dalam hal kepemilikan,
pemasangan, pengoperasian, perawatan &
keamanan suatu SPDB disesuaikan dengan
kondisi di setiap lokasi & ditetapkan serta
disetujui oleh pemerintah dan masyarakat.
20. SNI 8841- 2:2020 :
Diterapkan di Kawasan berisiko
terlanda tsunami
Sejalan dengan Kerangka Sendai 2015-2030 Prioritas
ke-4: “Meningkatkan kesiapsiagaan untuk respon yang
efektif, dan membangun kembali yang lebih baik dalam
pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi”.
Prioritas ke-4 menekankan: peningkatan
kesiapsiagaan masyarakat dalam merespon peristiwa
bencana secara efektif, dengan
mengimplementasikan dan meningkatkan layanan
diseminasi informasi dan peringatan dini bencana
tsunami pada tingkat lokal maupun nasional.
22. 4.1
Pengetahuan
risiko
kejadian tsunami di masa lalu:
potensi periode pengulangan
(paleotsunami), penelusuran
arsip, manuskrip sejarah,
tradisi tutur lisan;
ancaman
bahaya
tsunami:
waktu tiba,
ketinggian
gelombang
tsunami,
inundasi
risiko tsunami:
keterpaparan, kerentanan
masyarakat, objek vital
terhadap tsunami di masa
kini dan masa mendatang;
area aman,
membatasi
pembangunan
dekat garis
pantai,
prioritas
investasi pada
sistem
peringatan dini
dan
infrastruktur
pendukung
evakuasi.
23. Menyediakan tampilan informasi public: area bahaya;
denah jalur evakuasi; panduan
Menyusun materi edukasi: Potensi tsunami;
Pemahaman risiko tsunami, peringatan dini
tsunami, peringatan alam tsunami, evakuasi
mandiri; Ancaman tsunami
Edukasi publik, kampanye, advokasi berkelanjutan:
kegiatan sosialisasi, edukasi, kampanye tingkat
nasional - lokal melalui media sosial; lokakarya,
pertemuan publik; kampanye keselamatan dari pintu
ke pintu (komponen masyarakat dan industry)
4.2 Diseminasi dan komunikasi risiko tsunami
Tim siaga bencana yang melakukan aktivitas diseminasi dan
komunikasi risiko tsunami
24. 4.3 Pemantauan dan diseminasi peringatan
Otoritas
nasional
harus:
Pemantauan aktivitas gempa
tektonik, vulkanik, pengamatan
muka air laut dan tsunami
analisis data guna menghasilkan
pesan peringatan dini
diseminasi peringatan dini
secara real time: SMS, faksimile,
surat elektronik, WRS (warning
receiver system), media
penyiaran dan media sosial
Tim siaga
bencana
harus:
mengintegrasikan sistem
diseminasi, komunikasi PDT dari
otoritas nasional dan lokal
memiliki kapasitas; kemampuan
untuk menerima pesan PDT dari
otoritas (nasional dan lokal)
selama 24 jam setiap hari
menyebarkan pesan: pengelola
objek vital, dunia usaha;
masyarakat: sirine, pengeras
suara masjid, lonceng gereja,
kentongan selama 24 jam
26. 4.5 Komitmen
keberlanjutan
sistem peringatan
dini tsunami
menunjukkan
komitmen yang tinggi
terhadap sistem
peringatan dini
tsunami;
bertanggungjawab dalam
pengoperasian dan pemeliharaan
sistem peringatan dini tsunami
secara terus menerus dalam 24
jam;
siap menerima serta
menyebarkan pesan
peringatan dalam 24
jam;
melakukan penilaian bersama
dalam kinerja sistem peringatan
dini tsunami untuk evaluasi,
peningkatan dan perbaikan.
27.
28.
29.
30. PENUTUP
SNI 8840-1:2019 Sistem peringatan dini bencana - Bagian 1:
Umum dan SNI 8841- 2:2020 Sistem peringatan dini bencana –
Bagian 2:Tsunami, merupakan standard saling terkait mengenai
peringatan dini bencana. SNI ini akan berguna bilamana
diterapkan dalam pelatihan-pelatihan dan akhirnya menjadi
budaya dalam menyikapi atau tanggap terhadap ancaman
bencana
SALAM SEHAT
