Materi Manajemen Bencana

1. Manajemen Bencana Alam
Citra Anggun Kinanthi, S.KM.,M.Epid
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember

2. DEFINISI
Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau
faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
(UU no.24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana)

3. Tsunami Aceh 2004
Kebakaran Petrokimia Gresik 2015
Likuifaksi Palu, 2018

4. Gempa Lombok 2018 Banjir Bandang Banyuwangi 2018
Kapal Sinar Bangun Tenggelam di Danau Toba
2018

5. Penyebab Bencana
Bencana
Alam
Bencana yg diakibatkan oleh
peristiwa yang disebabkan
oleh alam (gempa, tsunami,
gunung Meletus, tanah longsor,
banjir, angin topan)
Non Alam
Bencana yg disebabkan oleh
peristiwa non alam (gagal
teknologi, epidemi, wabah
penyakit)
Sosial
Bencana yg diakibatkan oleh
manusia (konflik sosial antar
kelompok, teror)

6. BENCANA ALAM

7. Definisi
Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor (UU RI no 24 tahun 2007)

8. Konsep
R =
𝑯 𝒙 𝑽
𝑪
Keterangan:
R = Risk (Risiko Bencana)
H = Hazard (Ancaman/Bahaya)
V = Vulnerability (Kerentanan)
C = Capacity (Kapasitas)
• Risiko adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari
kehiduan dan mempengaruhi setiap manusia di manapun.
• Ancaman/bahaya adalah kondisi/ kejadian yang
berbahaya sehingga mengancam/ berpotensi
mengakibatkan kehilangan jiwa dan/atau kerusakan
terhadap harta benda dan/atau lingkungan.
• Kerentanan adalah ketidakmampuan masyarkat, struktur,
pelayanan atau kondisi geografis wilayah untuk
mengurangi dampak kerusakan atau gangguan dari
ancaman bahaya.
• Kapasitas adalah sumber daya atau kekuatan yang dimiliki
dalam masyarakat dan lingkungannya yang
memungkinkan untuk mencegah, mempersiapkan,
mengatasi dan memperbaiki dampak suatu bencana
dengan cepat

9. Preparedness &
early warning
Ancaman bencana
akan meningkat
ketika tingkat
kerentanan
meningkat dan
kapasitas untuk
mengatasi ancaman
menurun

10. https://dibi.bnpb.go.id

11. Penanggulangan Bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap
darurat , dan rehabilitasi.

12. Tujuan Penanggulangan Bencana
1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
4. Menghargai budaya lokal
5. Membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

13. Manajemen Bencana
Segala upaya atau kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangkaian pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat
dan pemulihan berkaitan dengan bencana
yang dilakukan pada sebelum, saat dan
setelah bencana.

14. Ruang Lingkup Manajemen Bencana
Manajemen
Bencana
Pra Bencana
Situasi tidak terjadi
bencana
Situasi Terdapat potensi
terjadinya bencana
Mitigasi
Pringatan Dini
Kesiapsiagaan
Saat Bencana Tanggap darurat
Pasca
Bencana
Rehabilitasi
Rekonstruksi

15. SIKLUS PENANGANAN BENCANA
TAHAP
TANGGAP DARURAT
(RESPONSE)
KESIAPSIAGAAN
(PREPAREDNESS)
REHABILITASI
(RECOVERY)
MITIGASI
(MITIGATION)
REKONSTRUKSI/
PEMBANGUNAN KEMBALI
(DEVELOPMENT)
PENCEGAHAN
(PREVENTION)
Penyiapan posko
Publikasi & Latihan
(geladi)
Pemetaan, penyiapan
perangkat lunak, penyiapan
program penanggulangan
Monitoring & Evaluasi
Pembangunan sarana dan prasarana
• Selamatkan jiwa
• Kirim bantuan makan/
Logistik
• Pemulihan keadaan
• Pembersihan lingkungan
• Perbaikan Pemukiman
• Perbaikan sarana & prasarana
BENCANA

16. Pra bencana

17. A. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana
1. Perencanaan penaggulangan bencana
2. Pengurangan risiko bencana
3. Pencegahan
4. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan
5. Persyaratan analisis risiko bencana
6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
7. Pendidikan dan pelatihan
8. Pesyaratan standar teknis penanggulangan bencana

18. Peringatan dini
Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana → daerah rawan bencana
Serangkaiam kegiatan pemberian peringatan sesegara mungkin
kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada
suatu tempat oleh lembaga yang berwenang → tindakan cepat dan
tepat
Kesiapsiagaan
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana
malalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan
berdaya guna → memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam
menghadapi kejadianbencana
MITIGASI
B. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Situasi
Terdapat Potensi Bencana

19. KEGIATAN OPERASIONAL KESIAPSIAGAAN
1.Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2.Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
3.Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar;
4.Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme
tanggap darurat;
5.Penyiapan lokasi evakuasi;
6.Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap
tanggap darurat bencana; dan
7.Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

20. Kegiatan Operasional Peringatan Dini
1.Pengamatan gejala bencana
2.Analisis hasil pengamatan gejala bencana
3.Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang
4.Penyebarluasan informasi tentang peringatan
bencana
5.Pengambilan keputusan

21. Kegiatan Operasional Mitigasi
1.Pelaksanaan pentaan ruang
2.Pengaturan pembangunan, pembangunan
infrastruktur, tata bangunan
3.Penyelenggaraan Pendidikan, penyuluhan, dan
pelatihan baik secara konvensional maupun modern

22. SAAT BENCANA
TANGGAP DARURAT

23. UPAYA SAAT BENCANA
BENCANA
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
PEMANTAUAN
DUKUNGAN
OPERASIONAL

24. Penanggulangan Bencana pada Saat Tanggap Darurat
a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b. Penentuan status keadaan darurat bencana →
sesui skala bencana ;
c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana;
d. Pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar;
e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana
vital.

25. A. Pengkajian secara Cepat dan Tepat
Pengkajian secara cepat dan tepat perlu dilakukan untuk
mengidentifikasi:
1. Cakupan lokasi bencana
2. Jumlah korban
3. Kerusakan prasarana dan sarana
4. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta
pemerintah
5. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan

26. B. Penentuan Status Darurat Bencana
• Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah
sesuai dengan skala bencana.
➢ Skala nasional → Presiden
➢ Skala provinssi → Gubernur
➢ Skala Kabupaten/Kota → Bupati/Walikota
• Penetapan status darurat bencana berdasarkan indicator:
➢ Jumlah korban
➢ Kerugian harta benda
➢ Kerusakan prasarana dan sarana
➢ Cakupan luas wilayah yang terkena bencana
➢ Dampak social ekonomi yang ditimbulkan

27. C. Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan
memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat
bencana yang terjadi pada suatu daerah, melalui:
1. Pencarian dan penyelamatan korban → pertolongan
dalam enam jam pertama setelah bencana
2. Pertolongan darurat → prioritas pada korban bencana
sesuai keseriusan luka (triase)
3. Evakuasi korban → prioritas kelompok risti

28. D. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
2. Pangan
3. Sandang
4. Pelayanan kesehatan
5. Pelayanan psikososial
6. Penampungan dan tempat hunian
Penanganan masyarakat dan pengungsian yang terkena
bencana dilakukan dengan kegiatan pendataan, penempatan
pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar

29. E. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan
Perlindungan kepada kelompok rentan dilakukan dengan
memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa
penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan
dan psikososial
Kelompok rentan terdiri atas:
1. Bayi, balita dan anak-anak
2. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui
3. Penyandang cacat
4. Orang lanjut usia

30. F. Pemulihan Fungsi Prasarana dan Sarana Vital
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dengan
memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat
bencana

31. PASCA BENCANA

32. Pasca Bencana
•Rehabilitasi
•Rekonstruksi

33. Rehabilitasi
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pescabencana dengan sarana utama
untuk normalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pasca bencana.

34. Kegiatan Rehabilitasi
1. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. Pemulihan sosial psikologis;
5. Pelayanan kesehatan;
6. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
7. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
8. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
9. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

35. Rekonstruksi
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembang
kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta
masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat
pada wilayah pasca bencana

36. Kegiatan Rekonstruksi
1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

37. TERIMAKASIH