pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dr. Tien Aminatun, FMIPA , UNY mata kuliah Biologi Konservasi

1. Pengambilan Keputusan dan
Perencanaan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(UU No 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup)
Topik ke-4

2. PERENCANAAN
a. Inventarisasi lingkungan
hidup
b. Penetapan wilayah
ekoregion
c. Penyusunan RPPLH
(Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup)

3. INVENTARISASI
LINGKUNGAN HIDUP
Inventarisasi data dan informasi mengenai sumberdaya alam yang meliputi:
a. Potensi dan ketersediaan
b. Jenis yang dimanfaatkan
c. Bentuk penguasaan
d. Pengetahuan pengelolaan
e. Bentuk kerusakan
f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan

4. PENETAPAN WILAYAH
EKOREGION
Dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
a. Karakteristik bentang alam
b. Daerah aliran sungai
c. iklim
d. flora dan fauna
e. Sosial budaya
f. ekonomi
g. Kelembagaan masyarakat
h. Hasil inventarisasi lingkungan hidup

5. PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) DG
MEMPERHATIKAN:
a. Keragaman karakter dan
fungsi ekologis
b. Sebaran penduduk
c. Sebaran potensi
sumberdaya alam
d. Kearifan lokal
e. Aspirasi masyarakat
f. Perubahan iklim

6. RPPLH MEMUAT RENCANA
TENTANG
a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi
lingkungan hidup
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan
pelestarian sumberdaya alam
d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

7. PEMANFAATAN
• Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan
RPPLH
• Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan
sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup

8. PENGENDALIAN MENCAKUP
a. pencegahan
b. penanggulangan
c. pemulihan

9. PENCEGAHAN
• Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup terdiri atas:
a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
b. Tata ruang (RTRW)
c. Baku mutu lingkungan hidup
d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
e. AMDAL
f. UKL-UPL
g. Perizinan

10. PENCEGAHAN (2)
h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan
hidup
j. Anggaran berbasis lingkungan hidup
k. Analisis risiko lingkungan hidup
l. audit lingkungan hidup
m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan ilmu pengetahuan

11. KLHS MEMUAT KAJIAN
ANTARA LAIN
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
Kinerja layanan/jasa ekosistem
Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

12. Kebijakan,
Rencana
dan/atau
Program
Pengaruh terhadap
Lingkungan Hidup
Alternatif Penyempurnaan/Perbaikan Kebijakan,
Rencana dan/atau Program
Perbaikan
Rumusan
Kebijakan
Perbaikan
Muatan
Rencana
Perbaikan
Materi
Program
Misalnya:
Rencana
jalan
Mengurangi jasa
ekosistem:
Penyediaan
/produksi
pangan
Misalnya:
Peningkatan
dan
pemanfaatan
jalur kereta
api
Misalnya:
Dialihkan
pada
wilayah
yang tidak
terdapat
sawah
atau
pertanian
produktif
Misalnya:
Ditunda
Pelaksanaannya
Contoh Rangkuman Alternatif Penyempurnaan/Perbaikan
Kebijakan, Rencana dan/atau Program sebagai berikut
Pada saat penyusunan rekomendasi perbaikan rancangan kebijakan,
rencana, dan/atau program tersebut juga sudah mempertimbangkan rambu
mitigasi terkait dengan rencana dan/atau program yang diperkirakan akan
menimbulkan dampak lingkungan hidup.

13. Komponen
KRP yang
prioritas
untuk
diperbaiki
Isu strategis
yang
prioritas
Mitigasi
yang
diperlukan
Alternatif
Penyempurnaan
KRP
Rekomendasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Program
Pengembangan
Wilayah Terpadu
Pembangunan
infrastruktur di
kawasan strategis
(Minapolitan,
Agropolitan,
Perbatasan
(KSCT),
Purwokulon,
Kutoarjo-
Purworejo,
Kemiri,
Purwodadi,
kawasan
pariwisata,
kawasan industri)
Menurunnya kualitas
air dan tanah (isu
Agrikultur)
meningkatnya
kebisingan dan polusi
udara, (isu kekacauan
iklim global) dan
meningkatnya limbah
Domestik yang terkait
perilaku SDM Industri
Penerapan konsep
eco-eficiency, yaitu
pemanfaatan
sumber-sumber
daya secara efisien,
baik yang dapat
diperbaharui
maupun yang
tidak, dalam batas-
batas
kapasitas
ekosistem dalam
mengasimilasi
limbah;
Penerapan aturan
baku mutu limbah
yang dihasilkan
dengan cara
pengolahan akhir
pipa (end of pipe);
Penerapan prinsip
preventif cleaner
production
(produksi bersih)
Program
Pengembangan Wilayah
Terpadu
Pembangunan
infrastruktur di kawasan
strategis berwawasan
lingkungan
Peninjauan kembali
lokasi
Memasukkan jenis
industri yang ramah
lingkungan
1. Pengembangan
Wilayah Terpadu
2. Pembangunan
infrastruktur di
kawasan strategis
berwawasan
lingkungan dengan
Penerapan aturan
baku mutu limbah
yang dihasilkan
dengan cara
pengolahan akhir pipa
(end of pipe);
3. Penerapan prinsip
preventif cleaner
production (produksi
bersih)
4. Eisiensi pemanfaatn
sumber daya alam
5. Penambahan
pengembangan
Ruang Terbuka Hijau

14. Komponen
KRP yang
prioritas
untuk
diperbaiki
Isu strategis
yang
prioritas
Mitigasi
yang
diperlukan
Alternatif
Penyempurnaan
KRP
Rekomendasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Program
Pengembangan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
-Kawasan kumuh
perkotaan terkait
perilaku masyarakat
dalam pengelolaan
sampah dan limbah
rumah tangga
Penyedian tempat
pembuangan
sampah dan
pemilahan
sampah, drainase
lingkungan dan
sistem
pembuangan yang
baik,
Minimalisasi
pengaruh
bangunan pada
lingkungan
sekitar, seperti
pemanfaatan
ruang, fasilitas
pelayanan, jaringan
infrastruktur
sebaiknya
direncanakan
secara efisien
Program
Pengembangan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Berkelanjutan dengan
prinsip Sustainable
develompment goals.
Pengurangan limbah
yang dihasilkan oleh
bangunan hunian,
seperti mengolah limbah
yang
berasal dari bangunan-
bangunan sehingga tidak
menimbulkan polusi
terhadap lingkungan di
sekitarnya dan menanam
tanaman-tanaman yang
dapat melindungi ekologi
kawasan, Peningkatan
keterlibatan masyarakat
dalam menggalakkan
pemeliharaan
lingkungan, seperti
menyosialisasikan
pentingnya permukiman
yang
berkelanjutan

15. BAKU MUTU LINGKUNGAN
HIDUP MELIPUTI:
Baku mutu air
Baku mutu air limbah
Baku mutu air laut
Baku mutu udara ambien
Baku mutu emisi
baku mutu gangguan
Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

16. KRITERIA BAKU KERUSAKAN
EKOSISTEM MELIPUTI:
• kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa
• kriteria baku kerusakan terumbu karang
• kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
• kriteria baku kerusakan mangrove
• kriteria baku kerusakan padang lamun
• kriteria baku kerusakan gambut
• Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
• Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

17. KRITERIA BAKU KERUSAKAN
AKIBAT PERUBAHAN IKLIM
DIDASARKAN PADA
a. Kenaikan temperatur
b. kenaikan muka air laut
c. badai; dan/atau
d. kekeringan.

18. Kewenangan pemerintah dalam mengurusi lingkungan hidup
(UU No 23 Th 2014) => ada 11 urusan bidang lingkungan hidup:
1. Rencana Pengelolaan LH
2. KLHS
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
4. KEHATI
5. Bahan berbahaya, beracun, dan limbah berbahaya dan beracun
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan LH
7. Pengakuan keberadan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan
hak terkait perlindungan dan pengelolaan LH
8. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat
9. Penghargaan LH untuk masyarakat
10. Pengaduan LH
11. Persampahan

19. Pengambilan keputusan dalam
pengelolaan lingkungan
• Dalam memberikan ijin lingkungan (OTDA: oleh Bupati) =>
perlu dokumen AMDAL terlebih dahulu
Kegunaan AMDAL:
• Bagi pemerintah:
- Menghindari perusakan lingkungan hidup
- Menghindari pertentangan yg mungkin timbul
- Mencegah agar potensi sumberdaya yg dikelola tdk rusak
- Mencegah rusaknya sumberdaya alam lain yg berada di luar
lokasi proyek, baik yg diolah proyek lain ataupun yg belum
diolah

20. • Bagi masyarakat:
- Mengetahui rencana pembangunan di daerahnya
- Turut serta dalam pembangunan di daerah sejak awal
- Mengetahui kewajibannya dalam hubungannya dg proyek
tersebut
- Mengetahui hal-ihwan mengenai proyek secara jelas akan
ikut menghindarkan timbulnya kesalahpahaman

21. Pengambilan keputusan:
Dari hasil AMDAL dapat diketahui apakah suatu aktivitas
pembangunan akan berdampak baik atau buruk pada
lingkungan => Pemerintah akan mengambil keputusan dari
hasil AMDAL, jika berdampak baik maka proyek dapat
dibangun, jika berdampak buruk maka proyek tidak
dibangun atau dilakukan alternatif-alternatif lain yang
dapat menghilangkan atau meminimalkan dampak negatif
tersebut.